JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan PT Pos Indonesia (Persero) mempererat kolaborasi dalam rangka mendukung penguatan dan pengembangan UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, penguatan kerja sama akan dilakukan melalui optimalisasi aset yang dimiliki PT Pos Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan dalam pengembangan aset PT Pos Indonesia melalui Pos Bloc sebagai UMKM Center akan direplikasi di kota-kota lainnya di Indonesia.

"Kami ingin memanfaatkan fasilitas dan aset PT Pos yang sangat luar biasa untuk menjadi tempat promosi UMKM terutama untuk brand fesyen, kuliner, dan kriya," kata usai menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi dan perwakilan local brand di kantornya, Jakarta, Kamis (17/10/2024)

Perluasan kerja sama dengan PT Pos Indonesia menjadi strategi bagi KemenKopUKM untuk mengimbangi maraknya toko-toko atau ritel modern yang berpotensi mematikan usaha UMKM.

Dengan semakin banyaknya UMKM Center yang dibangun dan dikembangkan PT Pos Indonesia diharapkan akan mendorong peningkatan kapasitas dan pangsa pasar produk UMKM atau brand lokal.

"Kami juga ingin memperkuat brand lokal supaya bisa naik omzetnya, dan brand lokal semakin dikenal sehingga mereka tidak hanya sekadar menjual produk tetapi juga dapat meningkatkan brand value," kata Teten.

Dipastikannya, semua UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk menjajakan produknya di Pos Bloc setelah melalui proses kurasi.

Untuk UMKM yang belum dapat memenuhi standardisasi yang ditetapkan, KemenKopUKM dan PT Pos Indonesia (Persero) akan melakukan pendampingan agar nantinya produknya dapat semakin berkualitas.

"PT Pos ini jaringannya banyak sekali mulai dari provinsi sampai kecamatan, kalau kerja sama ini berhasil maka akan berdampak besar pada UMKM kita. Jadi ini harus kita perkuat dan dikelola secara profesional," ujar Teten.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi menambahkan, sampai sejauh ini sudah ada empat lokasi yang dikembangkan untuk menjadi UMKM Center dengan brand Pos Bloc yaitu di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bandung.

Nantinya, akan dilakukan ekspansi untuk membangun Pos Bloc dengan skala yang lebih kecil di 42 titik di berbagai wilayah.

"Kami ingin memperluas skema bisnis seperti Pos Bloc ini di kota kedua dan ketiga agar produk UMKM kita tidak dikuasai oleh produk asing. Di Pos Bloc ini semua adalah lokal brand, tidak ada produk asing," kata Faizal.

Selain menyediakan lapak untuk berjualan yang lebih representatif dan kekinian, PT Pos Indonesia melalui UMKM Center di kantor-kantor cabangnya juga menyiapkan beberapa fasilitas seperti Service Center hingga Education Center.

Dengan strategi ini diyakini semua kebutuhan UMKM dapat difasilitasi sehingga dapat mudah tumbuh berkembang.

Dok. KemenKopUKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan PT Pos Indonesia (Persero) mempererat kolaborasi dalam rangka mendukung penguatan dan pengembangan UMKM. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, penguatan kerja sama akan dilakukan melalui optimalisasi aset yang dimiliki PT Pos Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kami siapkan distribution center hingga fullfillment center atau warehousing. Jadi UMKM bisa menyimpan produknya di situ (UMKM Center)," kata Faizal.

Transformasi bisnis yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) ini diklaim berhasil terutama dalam mendorong UMKM naik kelas. Dia berharap melalui kerja sama dengan KemenKopUKM ke depan akan semakin banyak UMKM yang berkembang.

"Ide Pak Menteri (Teten Masduki) kita sambut baik karena sesuai dengan transformasi yang kita lakukan. Terima kasih atas kesempatannya mempertemukan kami dengan UMKM binaan KemenKopUKM," katanya.

Di tempat yang sama perwakilan dari Koperasi Kota Kreatif Indonesia Hardinansyah Putra Siji mengapresiasi kolaborasi yang dijalin antara KemenKopUKM dan PT Pos Indonesia (Persero) karena memberikan ruang yang lebih lebar untuk mendorong UMKM lokal berdaya saing. Pihaknya siap terlibat aktif untuk memperkuat daya saing UMKM tersebut.

"Kami melihat peluang dan potensi yang bisa kami dapatkan dari kerja sama ini. Kami selain sebagai aggregator (bagi UMKM), kami sudah siapkan skema kerja sama lanjutan dengan pelaku usaha dan pemilik brand lokal," kata Hardinansyah.

Hal yang sama juga disampaikan Chief Executive Officer JakCloth Ruddy Lasut. Sebagai pemilik brand fesyen lokal, Ruddy sangat merasakan manfaat kerjasama yang telah dijalin KemenKopUKM dengan PT Pos Indonesia (Persero). Pangsa pasar dari produk fashion miliknya diakui semakin bertambah setiap periodenya.

"JakCloth banyak menjalin kerja sama dengan KemenKopUKM tapi goal tahun ini sangat baik karena mimpi kita untuk menaikkan kelas temen - temen di brand lokal itu bisa terjadi karena kerjasama yang dilakukan antara KemenKopUKM yang menginisiasi untuk ketemu dengan PT Pos Indonesia," kata Ruddy.

IDXChannel - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong hilirisasi rempah-rempah. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah mendorong hilirisasi atas kekayaan alam bangsa Indonesia mulai dari tambang hingga pertanian.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, Indonesia kini tengah mendorong hilirisasi sehingga hasil pertanian, termasuk rempah-rempah sebaiknya tak dijual atau diekspor dalam bentuk bahan mentah.

"Rempah-rempah juga harus kita olah, harus kita hilirisasi, supaya kita mendapat nilai tambah ekonomi dari sumber daya kita, termasuk juga di dalamnya bisa menciptakan lapangan kerja," kata Teten lewat keterangan resmi, Minggu (13/10/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Teten dalam Diskusi dan Temu Bisnis Penguatan Ekonomi Berbasis Rempah Menuju Kejayaan Nusantara (Rantai Pasok, Rantai Nilai, dan Perlogistikan Rempah) di Kota Bogor yang digelar Sabtu (12/10/2024).

MenkopUKM mengungkapkan kebijakan hilirisasi pada hasil-hasil bumi, termasuk rempah, dapat membuka keran peluang pertumbuhan ekonomi bangsa secara lebih masif. Jika komoditas rempah hanya mengandalkan ekspor mentah, maka upaya Indonesia menjadi negara maju di 2045 menjadi angan-angan belaka.

“Untuk mencapai minimum pendapatan per kapita USD13.200 sebagai negara maju, Indonesia harus membangun industri yang berkelanjutan, yang mengolah bahan baku yang ada di Indonesia. Hari ini, Indonesia baru mencapai USD5.000 per kapita,” katanya.

Mantan aktivis antikorupsi itu menilai, hilirisasi rempah bukan hal yang sulit karena teknologinya sudah ada. Dia menyebut, hilirisasi di industri rempah bisa masuk ke berbagai ekosistem atau rantai pasok mulai dari industri bumbu, farmasi, makanan-minuman, hingga industri kecantikan.

"Kita sudah membangun pabrik-pabrik kecil, lalu mengolah sumber daya yang kita miliki menjadi produk setengah jadi atau jadi," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Lantas apa kabar proses hukum 8 koperasi bermasalah tersebut? Ahmad menjabarkan beberapa koperasi bermasalah saja, seperti KSP Sejahtera Bersama yang disebut masih dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai dua tahun ke depan.

"Kita akan kawal terus kemudian progresnya. Setelah pergantian pengurus setahun lalu, Alhamdulillah sudah ada pergerakan tingkat pembayaran oleh pihak koperasi. Karena PKPU itu bukan pailit, koperasinya masih boleh melakukan usaha untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diputus PKPU. Asetnya ada yang dijual untuk melakukan pembayaran dan ada aset untuk menjalankan usaha," terangnya.

Kemudian, kasus Indosurya juga disebut masih dalam pantauan. Ahmad menerangkan saat ini pimpinan koperasi itu telah dihukum penjara selama 20 tahun. Sementara proses saat ini sudah juga dalam penggantian rugi ke anggota atau PKPU.

"Ini menunjukkan bahwa tetap kita pantau, kita ikuti karena memang putusan pengadilan PKPU berjalan waktu yang cukup panjang 5-10 tahun, kita akan ikuti dan tim kami bertugas meng-update perkembangannya. Jadi, tidak berarti setelah satgas selesai tugas, kami lihat kami tetap melakukan pemantauan, dan progresnya berjalan," pungkasnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah membubarkan 82.000 koperasi sepanjang 2014 sampai 2019. Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan pada 2014 koperasi aktif yang tercatat sebanyak 209.000.

"Sekarang 130.119 unit koperasi aktif. Artinya dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada tahap periode 2014-2019 kita melalukan pembubaran 82.000 koperasi," kata Ahmad dalam konferensi pers, di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Setelah pembubaran, jumlah koperasi aktif hingga 2019 tinggal 127.000. Kemudian terjadi kenaikan jumlah koperasi hingga 2024 mencapai 130.119.

"Yang tidak aktif sudah kita bubarkan pada 2019-2024 sehingga jumlah koperasi 127.000. Hari ini tinggal 130.000. Artinya jumlah koperasi lima tahun terakhir terjadi peningkatan," jelasnya.

Menurut Ahmad, selama KemenkopUKM membubarkan koperasi puluhan ribu itu, tidak ada yang protes.

"Artinya yang dibubarkan benar-benar mati. Pada waktu itu, koperasi tercatat tidak berbadan hukum, sebagai koperasi tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap yang masih aktif atau tidak aktif," pungkasnya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) memastikan skema penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUR) menggunakan credit scoring akan berlaku mulai 2025. Artinya skema baru itu akan dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop-UKM Yulius mengatakan skema tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba di beberapa bank BUMN, seperti BRI dan Bank Mandiri.

"Saat ini memang masih uji coba. Mungkin di antaranya ada BRI, Mandiri yang sedang uji coba. Tetapi kita belum mencapai keseluruhan. Tetapi beberapa aja yang (memiliki) 72 ribu nasabah, sebagai pilot project, termasuk BRI. Target berlaku tahun depan," kata dia dalam konferensi pers 10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Untuk target berlakunya credit scoring pada 2025, Yulius mengatakan Kemenkop UKM telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kemenko Bidang Perekonomian.

"Responnya positif. Pilot project sekarang ada di 3 bank, hasilnya nanti akan cukup mewakili untuk memulai kegiatan ini. Nantinya pinjaman ini akan dibuat konsorsium untuk menentukan pinjaman dikasihkan siapa, modelnya bagaimana sistemnya bagaimana," jelasnya.

Sebagai informasi, Credit scoring merupakan sistem penilaian bagi pelaku usaha atau UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman atau KUR tanpa harus menyertakan agunan atau jaminan kepada penyalur kredit.

Ketentuan penyaluran KUR dengan skema credit scoring yakni lembaga keuangan atau perbankan bisa mengecek data UMKM di luar dari agunan.

Dia mencontohkan seperti dengan melihat data telekomunikasi, jaminan sosial seperti BPJS, data pembayaran listrik, data pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) mengatakan akan melanjutkan berbagai program untuk meningkatkan kelas atau daya saing UMKM Indonesia. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop-UKM Yulius mengatakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipastikan akan berlanjut.

Namun, inovasi pemerintahan baru untuk KUR yakni pengadaan pembiayaan melalui skema credit scoring. Skema tersebut memberikan kredit untuk UMKM buka lagi menggunakan agunan atau aset tetapi bisa menggunakan riwayat telekomunikasi, pembayaran jaminan sosial, listrik, pulsa, hingga transaksi di e-commerce.

"Beberapa hal yang akan dilanjutkan adalah program KUR. Setelah itu dalam prosesnya itu kita akan memakai analisis inovatif credit scoring, nah ini menjadi kita terapkan," kata Yulius, dalam konferensi pers 10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Selain itu, Kemenkop UKM juga akan tetap melanjutkan pembinaan agar UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan NIB, UMKM akan lebih mudah meningkatkan usahanya dan mendapatkan pinjaman.

"Akan menjadi bukti bahwasanya mereka sudah bisa melakukan pinjaman, bisa melakukan kegiatan (usaha). Jadi ini tetap akan kita lakukan pada pemerintahan ke depan. Tentunya banyak hal yang tetap akan kita lakukan," terangnya.

Kemenkop UKM juga akan tetap mendampingi dalam program sertifikasi produk. Hal itu sebagai cara agar UMKM Indonesia lebih berdaya saing, terutama di pasar global.

"Sertifikasi produk tetap akan kita dorong untuk meningkatkan produktivitas produk dan daya saing UMKM," tuturnya.

Yulius mengatakan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam 10 tahun era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2015 sampai dengan 30 September 2024 (Triwulan III tahun 2024) sebesar Rp 1.739 Triliun. Penyaluran itu dilakukan kepada 48 juta debitur UMKM.

"Dari debitur yang di-monev terdapat sebesar 93% debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi dan 1% digunakan untuk keperluan lainnya," terang Yulius.

Yulius menyebut, dari 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16% atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR dibawah Rp 100 juta

"Prioritas KUR kepada sektor produksi 53% responden merupakan UMKM sektor produksi, pertanian, peternakan, perdagangan, dan Surat Izin Usaha 71,8% masih mengajukan kreditnya memakai Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)," ucapnya.

Saksikan Live DetikSore:

IDXChannel - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengapresiasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Plt (Pelaksana Tugas) Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Satya Permana, mengatakan selama satu dekade, Jokowi menggelar karpet merah dalam kebijakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Saat ekonomi mulai pulih, Bapak Presiden memberikan arahan untuk porsi pembiayaan bagi UMKM sebesar minimal 30 persen dari total kredit perbankan serta memberikan program KUR klaster yang sangat membantu usaha produktif yang dimiliki para pelaku usaha mikro dan kecil dalam suatu klaster," kata Temmy dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Adapun untuk pembiayaan KUR, pemerintah meningkatkan anggarannya setiap tahun. Pada 2024, pemerintah menargetkan serapan anggaran KUR hingga Rp297 triliun.

"Tantangannya masih 47 persen kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum dapat terlayani oleh lembaga jasa keuangan (OJK). Maka, pembiayaan UMKM harus terus diperbesar dan dipermudah untuk dapat menjangkau karakteristik pelaku UMKM yang tidak seragam," kata Temmy.

Hasil kajian Ernts and Young dan AFPI (2023) menunjukkan adanya kesenjangan antara permintaan dan suplai pembiayaan UMKM pada 2026, yakni kebutuhan pendanaan sebesar Rp4.300 triliun dan suplai hanya Rp1.900 triliun.

Artinya, lanjut Temmy, permintaan kredit sangat besar namun supply kredit dari lembaga keuangan masih terbatas.

"Mayoritas penerima kredit UMKM adalah usaha mikro sebesar 46,21 persen, diikuti oleh usaha kecil sebesar 31,26 persen, dan menengah sebesar 22,53 persen," ujarnya.

Maka dari itu, Temmy mengatakan pihaknya tidak yakin jika porsi kredit perbankan ke UMKM sebesar 30 persen. Namun hal itu dapat didukung melalui pembiayaan klaster, aggregator, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Target porsi kredit perbankan ke UMKM sebesar 30 persen kami juga tidak yakin bisa tercapai. Sampai saat ini baru sekitar 19,6 persen. Maka, ada pekerjaan rumah yang belum selesai," kata Temmy.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) menemukan platform jasa titip (jastip) beli barang ilegal setelah melarang aplikasi Temu masuk ke Indonesia.

Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop-UKM Temmy Satya Permana mengatakan, pemerintah menemukan platform jastip ilegal setelah pemerintah menutup transaksi cross-border di bawah 100 dollar AS.

“Jadi bukan hanya (aplikasi) Temu sebetulnya. Di cross-border lain juga ada. Kan setelah kemarin kita tutup di bawah 100 dollar, banyak yang tutup itu cross-border. Itu ada (platform) titipan. Pokoknya tinggal kita cari linknya, masukkan ke aplikasi itu,” kata Temmy dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Plt. Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers di kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Dalam modusnya, lanjut Temmy, calon pembeli menyalin link atau tautan barang yang dijual di aplikasi tersebut. Kemudian, calon pembeli membubuhkan tautan di platform jastip tersebut.

“Mereka yang akan belikan. Dikirim dari Singapura. Biaya kirimnya murah banget,” ujar Temmy.

“Tapi belum banyak, traffic-nya belum terlalu mengkhawatirkan. Yang pasti, apabila mengkhawatirkan, kami pasti akan melakukan investigasi khusus,” kata dia.

Temmy pun berharap agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, segera difinalkan.

“Jadi modus-modus ini banyak sebetulnya. Tapi yang pasti kita benahi regulasinya. Permendag Nomor 31 kami harap sudah menjadi final,” kata Temmy.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen mengawal dan memastikan agar aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia karena bisa mengancam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kompas.com/Lely Maulida Ilustrasi aplikasi Temu

“Jika Temu sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari China ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di China dengan konsumen di negara tujuan, ini akan mematikan UMKM,” kata Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop-UKM Fiki Satari dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Fiki menjelaskan, aplikasi Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator.

“Sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah,” tutur dia.

Fiki mengatakan bahwa aplikasi Temu sudah masuk ke Amerika Serikat (AS), Eropa, dan bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Asia Tenggara.

“Khususnya (sudah masuk) di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia,” kata Fiki.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022, aplikasi Temu berupaya mendaftarkan merek mereka sebanyak tiga kali di Indonesia.

Bahkan, pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Aplikasi Temu dari China ini sudah coba mendaftarkan merek, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI (klasifikasi baku lapangan Indonesia) yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," kata Fiki.

Kemenkop-UKM juga meminta tiga kementerian lain, yakni Kemenkum-HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholders terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia.

“Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri, khususnya UMKM,” ucap Fiki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) menemukan platform jasa titip (jastip) beli barang ilegal setelah melarang aplikasi Temu masuk ke Indonesia.

Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop-UKM Temmy Satya Permana mengatakan, pemerintah menemukan platform jastip ilegal setelah pemerintah menutup transaksi cross-border di bawah 100 dollar AS.

“Jadi bukan hanya (aplikasi) Temu sebetulnya. Di cross-border lain juga ada. Kan setelah kemarin kita tutup di bawah 100 dollar, banyak yang tutup itu cross-border. Itu ada (platform) titipan. Pokoknya tinggal kita cari linknya, masukkan ke aplikasi itu,” kata Temmy dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Plt. Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers di kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Dalam modusnya, lanjut Temmy, calon pembeli menyalin link atau tautan barang yang dijual di aplikasi tersebut. Kemudian, calon pembeli membubuhkan tautan di platform jastip tersebut.

“Mereka yang akan belikan. Dikirim dari Singapura. Biaya kirimnya murah banget,” ujar Temmy.

“Tapi belum banyak, traffic-nya belum terlalu mengkhawatirkan. Yang pasti, apabila mengkhawatirkan, kami pasti akan melakukan investigasi khusus,” kata dia.

Temmy pun berharap agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, segera difinalkan.

“Jadi modus-modus ini banyak sebetulnya. Tapi yang pasti kita benahi regulasinya. Permendag Nomor 31 kami harap sudah menjadi final,” kata Temmy.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen mengawal dan memastikan agar aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia karena bisa mengancam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kompas.com/Lely Maulida Ilustrasi aplikasi Temu

“Jika Temu sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari China ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di China dengan konsumen di negara tujuan, ini akan mematikan UMKM,” kata Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop-UKM Fiki Satari dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Fiki menjelaskan, aplikasi Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator.

“Sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah,” tutur dia.

Fiki mengatakan bahwa aplikasi Temu sudah masuk ke Amerika Serikat (AS), Eropa, dan bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Asia Tenggara.

“Khususnya (sudah masuk) di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia,” kata Fiki.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022, aplikasi Temu berupaya mendaftarkan merek mereka sebanyak tiga kali di Indonesia.

Bahkan, pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Aplikasi Temu dari China ini sudah coba mendaftarkan merek, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI (klasifikasi baku lapangan Indonesia) yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," kata Fiki.

Kemenkop-UKM juga meminta tiga kementerian lain, yakni Kemenkum-HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholders terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia.

“Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri, khususnya UMKM,” ucap Fiki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) menyatakan bahwa aplikasi Temu berpotensi bisa merusak pasar Indonesia.

“Saya sempat lihat aplikasinya, saya lihat barang-barangnya. Wow, ini berpotensi untuk bisa menjadi perusak pasar nih kalau saya lihat,” kata Plt. Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers di kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Temmy mengatakan, aplikasi Temu berpotensi merusak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Plt. Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers di kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

“Jangankan yang kecil-kecil ya, yang besar saja, pabrikan besar agak-agak ngeri-ngeri sedap,” ujar Temmy.

Temmy berharap agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 segera difinalkan.

“Yang pasti kami benahi regulasinya. Permendag 31 kami harap sudah menjadi final ya,” kata Temmy.

Temmy juga mengatakan, penutupan crossborder dan larangan importasi barang pemesanan sistem daring di bawah 100 dollar AS, telah membuka celah bagi oknum-oknum lainnya mendatangkan barang dari luar.

“Setelah kemarin kita tutup di atas 100 dollar, banyak yang tutup itu crossborder. Itu ada aplikasi yang begitu, ada oknum-oknum. Sekarang ada aplikasi yang bisa titip beli,” kata Temmy.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari mengatakan, pemerintah berkomitmen mengawal dan memastikan agar aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia karena bisa mengancam UMKM.

“Jika Temu sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari China ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di China dengan konsumen di negara tujuan, ini akan mematikan UMKM,” kata Fiki dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Kompas.com/Lely Maulida Ilustrasi aplikasi Temu

“Sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah,” tutur dia.

Fiki mengatakan bahwa aplikasi Temu sudah masuk ke Amerika Serikat (AS), Eropa, dan bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Asia Tenggara.

“Khususnya (sudah masuk) di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia,” kata Fiki.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022, aplikasi Temu berupaya mendaftarkan merek mereka sebanyak tiga kali di Indonesia.

Bahkan, pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Aplikasi Temu dari China ini sudah coba mendaftarkan merek, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI (klasifikasi baku lapangan Indonesia) yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," kata Fiki.

KemenkopUKM juga meminta tiga kementerian lain, yakni KemenkumHAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholders terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia.

“Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri, khususnya UMKM,” ucap Fiki.

Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Herfan Brilianto Mursabdo mengatakan, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lebih awal bila aplikasi tersebut masuk ke Indonesia yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Herfan mengatakan, dalam permendag tersebut diatur terkait untuk menahan beberapa aplikasi seperti halnya TikTok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) menyatakan bahwa aplikasi Temu berpotensi bisa merusak pasar Indonesia.

“Saya sempat lihat aplikasinya, saya lihat barang-barangnya. Wow, ini berpotensi untuk bisa menjadi perusak pasar nih kalau saya lihat,” kata Plt. Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers di kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Temmy mengatakan, aplikasi Temu berpotensi merusak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Plt. Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers di kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

“Jangankan yang kecil-kecil ya, yang besar saja, pabrikan besar agak-agak ngeri-ngeri sedap,” ujar Temmy.

Temmy berharap agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 segera difinalkan.

“Yang pasti kami benahi regulasinya. Permendag 31 kami harap sudah menjadi final ya,” kata Temmy.

Temmy juga mengatakan, penutupan crossborder dan larangan importasi barang pemesanan sistem daring di bawah 100 dollar AS, telah membuka celah bagi oknum-oknum lainnya mendatangkan barang dari luar.

“Setelah kemarin kita tutup di atas 100 dollar, banyak yang tutup itu crossborder. Itu ada aplikasi yang begitu, ada oknum-oknum. Sekarang ada aplikasi yang bisa titip beli,” kata Temmy.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari mengatakan, pemerintah berkomitmen mengawal dan memastikan agar aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia karena bisa mengancam UMKM.

“Jika Temu sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari China ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di China dengan konsumen di negara tujuan, ini akan mematikan UMKM,” kata Fiki dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Kompas.com/Lely Maulida Ilustrasi aplikasi Temu

“Sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah,” tutur dia.

Fiki mengatakan bahwa aplikasi Temu sudah masuk ke Amerika Serikat (AS), Eropa, dan bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Asia Tenggara.

“Khususnya (sudah masuk) di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia,” kata Fiki.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022, aplikasi Temu berupaya mendaftarkan merek mereka sebanyak tiga kali di Indonesia.

Bahkan, pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Aplikasi Temu dari China ini sudah coba mendaftarkan merek, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI (klasifikasi baku lapangan Indonesia) yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," kata Fiki.

KemenkopUKM juga meminta tiga kementerian lain, yakni KemenkumHAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholders terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia.

“Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri, khususnya UMKM,” ucap Fiki.

Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Herfan Brilianto Mursabdo mengatakan, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lebih awal bila aplikasi tersebut masuk ke Indonesia yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Herfan mengatakan, dalam permendag tersebut diatur terkait untuk menahan beberapa aplikasi seperti halnya TikTok.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengupayakan agar aplikasi belanja asal Cina, Temu tidak bisa dibuka di Indonesia karena bisa merusak pasar. Upaya ini akan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Perdagangan.

Plt. Deputi Bidang UKM KemenKop UKM, Bapak Temmy Satya Permana mengatakan aplikasi ini memiliki potensi ancaman yang luar biasa karena dapat menyuplai produk langsung dari pabrik. Temmy sempat membuka aplikasi tersebut dan melihat barang yang dijual di sana berpotensi merusak pasar Indonesia.

“Agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Kalau sampai betul-betul bisa jual secara langsung ke konsumen,” kata Temmy saat konferensi pers di kantornya pada Kamis (10/3).

Temmy juga melihat bahwa ada website atau laman serupa Temu yang memiliki potensi mengancam pasar Indonesia, yakni Titip Beli. Ia menilai, aplikasi tersebut merupakan modus yang dilancarkan oknum-oknum untuk memfasilitasi pembelian barang dari luar negeri ke Indoensia.

“Setelah kemarin kami close border di atas US$ 100, itu muncul modus titipan. Di website tersebut mereka akan membelikan barang yang kita pesan, dikirim dari Singapura dengan biaya yang murah,” ujarnya.

Temmy mengakui, modus-modus pembelian seperti memang banyak. Namun, dia memastikan hal ini akan dibenahi pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Bahwa memang itu proteksi produk lokal, penertiban produk luar yang berjualan di sini,” ucapnya.

Temmy juga akan mendorong implementasi Permendag 31/2023 bersama Kementerian Perdagangan untuk berpatroli. Hal ini dilakukan agar menghindari masuknya barang-barang dari aplikasi Temu dan Titip-Beli masuk ke Indonesia.

“Memang traffic-nya tidak terlalu mengkhawatirkan. Nanti pasti kami akan menginvestigasi khusus terkait ini,” katanya.

Temmy menyampaikan dengan 113 juta pengguna Tiktok di Indonesia, pemerintah harus lebih ketat lagi untuk mengawasi ini.

“Semangatnya satu sih, kami ingin produk-produk lokal, UKM maupun usaha-usaha besar Indonesia menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jangan ada capital flat yang terus-terusan keluar dengan membeli produk luar sebetulnya,” kata dia.