Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran untuk ketahanan pangan sudah mencapai Rp 91,1 triliun hingga akhir Oktober 2024, atau 79,1% dari pagu.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 71% bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 53,3 triliun.

“Realisasi ini utamanya untuk dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian serta bantuan pangan,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Adapun realisasi belanja ketahanan pangan ini disalurkan oleh beberapa kementerian dengan menggunakan anggaran kementerian dan Lembaga (K/L).

Di antaranya, Kementerian PUPR sebesar 11,9 triliun utamanya untuk pembangunan bendungan yang progresnya sudah mencapai 55,7%, serta pembangunan jalan irigasi yang prosesnya sudah 63,2%.

Kemudian disalurkan Kementerian Pertanian Rp 10,1 triliun untuk pengembangan kawasan padi dan jagung sebanyak 437 hektare, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 1.082 unit.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun untuk bantuan benih sebanyak 54,7 juta ekor dan bantuan alat penangkap ikan sebanyak 4,4 ribu unit. Oleh Bapanas Rp 17,9 triliun untuk bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.

Adapun program ketahanan pangan juga disalurkan melalui belanja non K/L untuk subsidi pupuk yang sudah tersalurkan Rp 22,9 triliun.

Terakhir melalui transfer ke daerah (TKD) Rp 22,8 triliun antara lain, untuk dana desa program ketahanan pangan dan hewani, dana pangan dan pertanian kepada 1.820 kelompok masyarakat.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) selaku Bank BUMN merespons terkait keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan baik bank dan non-bank, BUMN.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyatakan, kebijakan hapus tagih piutang UMKM, khususnya pada sektor-sektor ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," ungkap Royke kepada Kontan.co.id, Minggu (10/11).

Namun demikian, dalam memberikan kredit baru, Royke menyebut pihaknya senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, kebijakan ini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income BNI," ungkap Royke.

Sebagai bank BUMN, BNI terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Sebab, mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik.

BNI mencatatkan kredit bermasalah di sektor pertanian per September 2024 memiliki nilai pokok senilai Rp 1,59 triliun. Angka tersebut naik dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai Rp 852,95 miliar.

Jakarta: Saat mendampingi lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan strategis dengan Tiongkok dan mengadopsi strategi pembangunan ekonomi-sosial yang telah terbukti berhasil di negara tersebut.

Menurut Arsjad, langkah strategis tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Republik Rakyat Tiongkok adalah mitra penting bagi Indonesia, tidak hanya sebagai mitra dagang terbesar tetapi juga sebagai investor terbesar kedua Indonesia," ujar Arsjad dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2024.

"Dengan pengalaman dan keberhasilan Tiongkok dalam mencapai sasaran pembangunan, kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menerapkan praktik terbaik dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan sosial," sambung dia.

Baca juga: Bertemu Xi Jinping, Prabowo Singgung Hubungan RI-Tiongkok yang Terjalin Berabad-abad

Dukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Melalui partisipasi dalam lawatan kenegaraan ini, Arsjad berharap penguatan kemitraan strategis tersebut akan memperkokoh hubungan bilateral antara kedua negara, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Dengan belajar dari pencapaian Tiongkok di berbagai sektor strategis, seperti perumahan terjangkau dan transisi energi, Indonesia siap untuk melaksanakan inisiatif pengembangan kapasitas kolaboratif yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan nasional," tutup Arsjad.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

SALAH satu cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang disebutkan secara eksplisit di dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden terpilih 2024-2029 adalah Ketahanan Pangan.

Namun, dari narasi penjelasan beliau, ketahanan pangan yang dimaksud adalah kedaulatan pangan (food sovereignty), yang tidak hanya sekedar memenuhi syarat-syarat minimal ketahanan pangan versi Bank Dunia, misalnya Availability, Access, Healthy, dan Stability.

Artinya, Prabowo menginginkan Indonesia tidak sekadar berkecukupan pangan, tapi juga menghasilkan pangan sendiri (self-sufficient), baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijadikan komoditas ekspor jika produksi domestik mengalami surplus.

Secara strategis maupun teknis, tentu urusannya tidak semudah menarasikan cita-cita tersebut, lalu membacanya di dalam pidato-pidato kenegaraan.

Secara strategis, urusan pangan tentu harus ditempatkan tidak saja pada ranah ketahanan, tapi juga pada ranah lebih luas, yakni ranah keamanan dan pertahanan.

Perut yang lapar, dalam konteks peperangan, misalnya, adalah kekalahan yang sangat telak dihadapan lawan yang berkecukupan pangan.

Sehingga cukup bisa dipahami mengapa kemudian urusan ketahanan dan keamanan pangan (food resilience and food security) diletakkan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, sejak Prabowo menduduki posisi tersebut.

Keputusan tersebut tentu sangat bisa dipahami mengingat betapa signifikan dan krusialnya urusan perut, sebelum kita berbicara urusan-urusan lainnya.

Perut yang lapar, bukan saja akan menyebabkan kekalahan di dalam pertandingan dan pertempuran, tapi juga akan menghambat perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM/Human Resources), yang kemudian akan menghalangi lahirnya temuan-temuan dan kreatifitas-kreatifitas teknologis, yang akan menguatkan bangsa dan negara kita di kemudian hari.

Perut yang lapar akan membuat bangsa ini menjadi penghamba kepada negara-negara besar lainnya, hanya karena ingin menyelesaikan urusan perut sendiri.

Namun lagi-lagi secara teknis, dalam praktiknya pemerintah yang belum terbiasa melakukan aktifitas ekonomi produktif cenderung akan “keteteran” menjalankannya.

Sebagaimana telah disaksikan, program food estate pada ujungnya terlantar. Padalah food estate adalah program strategis yang bisa menjawab berbagai persoalan rendahnya kapasitas produksi pangan nasional. Secara konsepsional dan strategis, memang itulah peruntukan food estate.

Nah, karena terkait dengan urusan pertahanan, Kementerian Pertahanan tentu bisa memberikan tanggung jawab khusus tersebut kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tugas tambahan dalam rangka mendukung tugas utama yang terkait dengan pertahanan nasional.

Secara teoritik, terkait dengan relasi sipil-militer, misalnya, tugas-tugas nonkombatan juga acap kali memang diserahkan kepada militer.

Beberapa di antaranya seperti pembasmian ancaman kartel narkoba, pertolongan pertama korban bencana alam, fasilitator program-program sosial kemanusiaan, fasilitator program pendidikan di daerah-daerah tertinggal, dan sejenisnya.

Hal itu sangat bisa dilakukan karena militer memiliki rantai struktural dan komando yang sangat luas, nyaris menyerupai rantai organisasi pemerintahan sipil dan kepolisian.

Sehingga untuk program-program tertentu, yang secara strategis masuk ke dalam urusan pertahanan dan ketahanan nasional, struktur-struktur tersebut bisa dimanfaatkan, selama diatur secara spesifik dengan kepastian akuntabilitas yang juga spesifik dan jelas pula.

Pun secara reputasional, militer, dalam hal ini TNI, memiliki tingkat akseptabilitas yang tinggi di mata masyarakat banyak.

Nyatanya selama ini memang TNI adalah salah satu institusi negara yang memiliki tingkat “approval rating” paling tinggi di satu sisi dan masih sangat dihormati oleh hampir semua elemen masyarakat di sisi lain.

Sehingga, keunggulan reputasional tersebut semestinya bisa menjadi modal awal bagi TNI untuk mendulang keberhasilan dalam menjalankan program-program ketahanan dan kedaulatan pangan di seluruh Indonesia di kemudian hari.

Urusan pertama terkait dengan kedaulatan pangan yang harus dilakukan, terutama oleh TNI, jika kewenangan urusan kedaulatan pangan diserahkan kepada TNI sepenuhnya, adalah dari sisi produksi.

Dalam hal ini, secara spesifik tentu tidak melulu soal penguasaan lahan tersendiri yang luas untuk berproduksi.

Perkara peningkatan produksi tidak melulu soal di mana lahannya dan bagaimana proses pengalihan lahan tersebut kepada institusi yang dipercaya untuk menanganinya.

Memang TNI, layaknya beberapa institusi negara lainnya, memiliki lahan atas nama institusi, yang jumlahnya boleh jadi cukup luas.

Namun, perkara produksi tidak melulu dikaitkan dengan keharusan memiliki lahan sendiri, yang berpotensi menyuluk konflik dengan banyak pihak di lahan-lahan luas tersebut.

Dalam temuan saya di lapangan, Danrem 162 Wira Bhakti Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup bisa memahami kerumitan dalam menguasai lahan yang luas tersebut, sehingga mencoba bereksperimen dengan model kemitraan dengan petani di Lombok Timur untuk memastikan bahwa produksi jagung dan padi di sana terjamin hasilnya.

Lagi-lagi hal tersebut bisa diwujudkan karena kedekatan Korem (dan Danrem) Wira Bhakti dengan masyarakat setempat sekaligus mendapatkan dukungan penuh dari pengusaha lokal dan petani-petani di sana.

TNI bisa dengan cukup mudah untuk menyampaikan visi betapa pentingnya urusan kedaulatan pangan kepada masayarakat di satu sisi dan sekaligus bisa merangkul mereka dengan cukup erat karena faktor reputasional di satu sisi dan faktor kedekatan di sisi lain.

Selain urusan model kemitraan, hal lain soal produksi pangan yang layak dipelajari dari Korem 162 Wira Bhakti NTB adalah memahami urusan kedaulatan pangan tidak melulu perkara ekstensifikasi atau perluasan lahan produksi, tapi juga urusan produktifitas.

Dengan luas lahan yang masih sama dengan waktu-waktu sebelumnya, Korem Wira Bhakti meyakini, akan tetap bisa meningkatkan produksi dengan upaya-upaya perbaikan produktifitas, yang menurut kajian dari Tim Ahli Danrem Wira Bhakti, bisa diangkat hingga ke level 30 persen.

Hal itu bisa dicapai dengan dua cara. Pertama adalah penggunaan teknologi. Kedua, karena teknologi tersebut, masa panen bisa dilakukan sebanyak dua kali di lahan-lahan yang selama ini hanya bisa panen sekali lantaran faktor iklim.

Untuk urusan pertama, Korem bekerja sama dengan salah satu penyedia semacam pupuk berupa air yang diawetkan, yang bisa bertahan cukup lama.

Lahan yang kering di saat musim kemarau, tetap bisa digunakan untuk bercocok tanam jagung dan sejenisnya, setelah diberi pupuk tersebut, karena lahannya akan tetap lembab dan mengandung air yang cukup di musim kemarau.

Selain itu, Korem Wira Bhakti juga bermitra dengan “start-up” lokal yang berhasil mengembangkan pupuk dari bahan berkandungan lokal yang bisa meningkatkan produktifitas tanaman sampai lebih dari 30 persen.

Uji coba yang dilakukan Korem Wira Bhakti dan salah satu start-up pupuk di NTB berhasil menunjukkan hasil yang sangat positif.

Penggunaan pupuk bisa meningkatkan produktifitas hampir semua jenis tanaman pertanian, mulai dari jagung, padi, tembakau, dan lainnya, termasuk untuk ternak, dengan nominal kenaikan yang sangat memuaskan.

Selain urusan produksi, masalah lainnya adalah pengelolaan cadangan. Selama ini, institusi sosial komersial yang dipercaya untuk mengurus kepastian cadangan pangan nasional adalah BUMN Bulog.

Hanya saja selama ini Bulog kurang terlalu berhasil menjalankan tugasnya, sehingga urusan cadangan pangan acapkali tak beririsan dengan urusan kedaulatan pangan, karena ujung-ujungnya harus mengimpor bahan pangan.

Nah, ketika urusan ketahanan pangan menjadi urusan kedaulatan di satu sisi dan urusan keamanan dan pertahanan di sisi lain, maka mau tak mau sebenarnya Bulog juga harus berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan secara umum dan di bawah koordinasi TNI secara khusus.

Harapannya, implementasi visi kedaulatan pangan di bawah wewenang TNI menjadi jauh lebih terintregrasi, sehingga mudah dikelola sedari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, sampai pada urusan pengelolaan stok (reserves management).

Di bawah koordinasi dan arahan TNI, saya yakin berbagai macam “patologi” bisnis yang terjadi selama ini di dalam Bulog bisa segera diatasi.

Setidaknya, dalam logika yang paling sederhana, jika sudah masuk ke dalam ranah pertahanan dan keamanan negara, TNI sudah sangat terbukti jauh lebih berani mengorbankan darah dan nyawanya untuk Indonesia, ketimbang institusi lain, yang berusaha berlindung di balik urusan ketahanan pangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok.

Dengan kata lain, ketimbang mengarahkan wacana Bulog disubordinasi di bawah Kementerian Pertanian melalui Badan Pangan Nasional, lebih baik Bulog berada di bawah koordinasi dan arahan TNI, yang sudah terlebih dahulu diberi wewenang penuh dalam urusan kedaulatan pangan.

Saya cukup yakin, TNI tidak akan sembarang dalam menjalankannya, karena taruhannya adalah reputasi yang sudah sangat baik selama ini di mata publik.

Reputasi tersebut bisa seketika hancur hanya karena satu praktik buruk yang ditemukan publik di kemudian hari.

Simpulan yang ingin saya sampaikan di sisi adalah bahwa pertama, jika memang urusan ketahanan pangan kita adalah urusan kedaulatan pangan, maka mau tidak mau Kementerian Pertahanan harus segera menurunkannya kepada institusi TNI, sebagai penjaga gawang utama kedaulatan nasional Indonesia.

Kedua, urusan peningkatan produksi pangan nasional tak melulu urusan ekstensifikasi lahan, di mana lahan yang sangat luas harus disediakan secara tersendiri untuk memproduksinya.

Model kemitraan dengan petani bisa dilakukan di satu sisi dan peningkatan produktifitas lahan dengan menggunakan teknologi di sisi lain.

Ketiga, karena masalah pangan kita sangat terkait dengan urusan musim dan momen, sehingga membutuhkan pengelolaan cadangan secara baik, maka TNI juga semestinya diberikan wewenang di ranah itu.

Artinya, urusan pengelolaan cadangan pangan yang diurus oleh Bulog harus juga berada di bawah koordinasi TNI.

Bulog semestinya berada di bawah institusi TNI, dalam konteks wewenang TNI dalam mewujudkan urusan kedaulatan pangan. Sehingga urusan peningkatan produksi, distribusi, dan pengelolaan cadangan berada di bawah satu atap yang terintegrasi.

Keempat, sebagaimana cerita saya di atas tentang sepak terjang Korem 162 Wira Bhakti NTB, proyek percontohan diperlukan untuk membuktikan konsep kedaulatan pangan berbasiskan kemitraan dan teknologi baru ini.

Untuk itu, NTB dan Korem 162 Wira Bhakti, dalam hemat saya, layak dijadikan pilot project untuk wilayah Indonesia Timur.

Saya meyakini, waktu setahun cukup untuk Korem 162 Wira Bhakti untuk membuktikan model yang telah mereka rumuskan tersebut.

JAKARTA - PTPN Group melalui anak perusahaannya, yakni PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), berhasil mengembangkan dan melepas empat varietas tebu unggulan yang dinamai PS Nusantara 081, PS Nusantara 082, PS Nusantara 083, dan PS Nusantara 084.

Varietas unggulan itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung upaya swasembada gula nasional sebagai salah satu program strategis nasional (PSN), dan sejalan dengan visi peningkatan ketahanan pangan Indonesia. Melalui empat varietas tersebut, PTPN optimistis akan mengulang sejarah kejayaan sebagai produsen gula terbesar dan memenuhi target swasembada gula konsumsi pada tahun 2028.

Kegiatan pelepasan varietas ini didukung penuh oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan PTPN I sebagai anak usaha PTPN III (Persero), serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menyampaikan bahwa keempat varietas baru ini menawarkan beberapa keunggulan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri gula nasional.

Keunggulan-keunggulan tersebut meliputi tingkat kemasakan yang optimal untuk kebutuhan industri pengolahan, peningkatan potensi produktivitas dan rendemen, serta kesesuaian dengan berbagai tipologi lahan. Dengan keunggulan ini, varietas tebu unggul baru diharapkan dapat dikembangkan ke wilayah tanam baru termasuk Papua untuk mendukung proyek lumbung pangan yang diamanatkan oleh Presiden RI sebagai langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim yang ekstrem.

Potensi produktivitas gula keempat varietas tebu unggul baru cukup tinggi. PS Nusantara 081 memiliki potensi produksi gula 12 + 6 ton/ha, PS Nusantara 082 memiliki potensi produksi gula 10 + 4 ton/ha , PS Nusantara 083 memiliki potensi produksi gula 10 + 3 ton/ha, dan PS Nusantara 084 meiliki potensi produksi gula 11 + 4 ton/ha.

"Dengan perbaikan dalam potensi produktivitas tebu dan rendemen yang lebih tinggi, varietas-varietas ini diharapkan dapat memberikan hasil gula yang lebih optimal per satuan lahan serta menjadikannya sebagai pilihan strategis untuk mendukung produksi gula dalam negeri," ujar Mahmudi, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut Mahmudi mengatakan bahwa PT Sinergi Gula Nusantara sebagai anak usaha PTPN III berkomitmen untuk terus mendukung PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai tulang punggung riset dan pengembangan di sektor perkebunan.

"Dengan kolaborasi bersama, berbagai pihak terkait diharapkan dapat mengakselerasi pemanfaatan varietas unggul di lapangan dan berkontribusi nyata bagi pertumbuhan industri gula nasional," ucapnya.

Jakarta -

Pemerintah membuka kesempatan bagi para petani untuk mendaftarkan dirinya menjadi penerima pupuk subsidi 2025. Pendaftaran dibuka hingga 15 November 2024. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi pupuk tepat sasaran dan dapat mewujudkan swasembada pangan nasional.

Petani, melalui penyuluh pertanian lapangan, dapat mendaftarkan dirinya ke dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, pembaruan data e-RDKK ini bisa dilakukan setiap empat bulan sekali. Petani yang berhak menerima pupuk subsidi, adalah yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan tebu rakyat, kakao, dan kopi.

"Program pendaftaran dan pembaharuan data e-RDKK sangat penting buat petani, karena dengan terdaftar di e-RDKK, petani sangat mudah untuk akses mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga jika sudah terdaftar, maka petani akan tenang dalam melakukan budidaya tanamannya sehingga diharapkan hasilnya akan memuaskan. Itu semua bisa memperkuat niat pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan," ujar Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M. Yadi Sofyan Noor, dalam siaran pers Jumat (8/11/2024).

Subsidi pupuk yang disalurkan mencakup beberapa jenis, antara lain Urea, NPK, NPK Formula Khusus Kakao, dan Organik. Setiap jenis pupuk memiliki peran penting dalam menutrisi tanaman dan meningkatkan hasil panen. Kuota pupuk yang diberikan pada setiap petani akan disesuaikan dengan kebutuhan lahan yang dimiliki.

Pengamat Pertanian sekaligus Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta menyatakan hal senada bahwa skema penebusan pupuk bersubsidi sebenarnya sudah dipermudah melalui Permentan terbaru. Pemerintah memberikan kemudahan dengan cukup membawa KTP untuk proses penebusan pupuk di kios. Bahkan, jika petani tidak bisa datang langsung, penebusan dapat diwakilkan oleh keluarga atau anggota poktan dengan surat kuasa. Hal ini sangat bermanfaat bagi petani lansia atau yang mengalami kendala transportasi. "Penebusan hanya dengan KTP ini sangat memudahkan petani dalam memperoleh pupuk subsidi. Walaupun banyak petani yang masih mengeluh ribetnya dalam transaksi, tapi itu semua mungkin karena awalnya saja. Setelah terbiasa, petani akan dimudahkan. Yang penting syarat utamanya hanya KTP dan tentu terdaftar di e-RDKK," ungkap Otong.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan kembali menegaskan terkait mekanisme penebusan pupuk. "Nanti menggunakan KTP sudah bisa ambil pupuk dan itu bebas, tidak dihalangi, kecuali untuk perusahaan itu tidak boleh. Ini untuk petani Indonesia dan sudah ditambah (alokasi pupuk subsidi) 100%. (dengan) KTP cukup dan itu arahan Bapak Presiden. (dengan) KTP bisa ambil pupuk dan itu berlaku (untuk ambil pupuk)," ujar dia.

Syarat-syarat Penerima Pupuk Subsidi:

Mengikuti skema yang ada, petani cukup mendatangi penyuluh di wilayah kecamatan masing-masing untuk proses pendaftaran e-RDKK. Sesuai Permentan Nomor 1 tahun 2024, berikut adalah syarat-syarat agar bisa menjadi penerima pupuk subsidi:

1. Memiliki usaha tani di sembilan komoditas yang telah ditentukan
Sembilan komoditas tersebut adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

2. Memiliki lahan produktif maksimal 2 hektar
Program ini ditujukan bagi petani kecil yang memang membutuhkan bantuan pupuk untuk meningkatkan hasil panen. Petani dengan luas lahan lebih dari 2 hektar tidak masuk dalam kategori penerima subsidi.

3. Tergabung dalam kelompok tani
Petani yang berhak untuk menebus pupuk subsidi adalah mereka yang sudah resmi tercatat dan bergabung dalam kelompok tani (poktan) di wilayah masing-masing. Selain itu, data petani juga harus tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan).

Otong berharap agar petani lebih bisa mengerti untuk mau mendaftar atau memperbarui e-RDKK sampai benar-benar yakin namanya sudah terdaftar. Sehingga pada saatnya, petani gampang mengakses pupuk subsidi.

Lebih lanjut, Yadi mengatakan "Petani menganggap sepele untuk daftar ulang, tapi nanti saatnya perlu pupuk, ribut karena tidak terdaftar. Petani masih menganggap bahwa mereka otomatis harus mendapatkan pupuk saat bercocok tanam. Untuk itu perlunya sosialisasi sampai ke tingkat petani. Masih banyak juga petani yang kurang aktif dalam berkelompok tani sehingga terlewat tidak terdata. Jika diperlukan, untuk pendaftaran update e-RDKK ini ada petugas khusus yang menanganinya, yang keliling ke setiap kelompok untuk selalu mengingatkan pentingnya pendaftaran atau update e-RDKK sehingga petani yakin dapat pupuk. Yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam ketahanan pangan serta pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petaninya."

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024) siang.

Pertemuan digelar selama lebih kurang satu jam usai Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menemui Mentan Amran.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, pertemuan antara Suahasil dan jajaran Kementan membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

“Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya,” kata Sudaryono kepada awak media.

Sudaryono mencontohkan, anggaran Rp 44 triliun untuk distribusi pupuk bersubsidi pada 2025.

“Bagaimana pupuk yang alokasi gede itu dipastikan bahwa calon penerima sudah clear, sudah jelas,” ujar Sudaryono.

Sudaryono menyebutkan, program-program yang dibahas bersama Wamenkeu Suahasil di antaranya cetak sawah dan optimalisasi lahan, subsidi pupuk, hingga irigasi dan bendungan.

Sementara itu, Suahasil tidak berkomentar apa pun saat ditanya awak media usai pertemuannya dengan jajaran Kementan.

Diketahui, Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran sekitar Rp 15 triliun untuk program cetak sawah dan intensifikasi lahan. Untuk tahun depan, target cetak sawah 150.000 hektar, sedangkan intensifikasi lahan 80.000 hektar.

Kemudian, anggaran penyediaan pupuk bersubsidi sebesar Rp 44 triliun. Penyediaan pupuk ini di bawah Kementerian BUMN.

NUSA DUA, investor.id–Pemerintah mendorong pelaku industri sawit nasional, baik pengusaha maupun petani, ikut andil mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, utamanya beras. Caranya, saat proses peremajaan, sembari menunggu tanaman baru tumbuh sekitar lima tahun, lahan-lahan sawit tersebut bisa ditanami padi gogo. Upaya tersebut penting dilakukan karena saat ini luas baku sawah nasional relatif terbatas yakni hanya 7,4 juta hektare (ha).

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, semua pemangku kepentingan (stakeholders) sawit, baik pengusaha, petani, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) perlu ikut mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, program cetak sawah 3 juta hektar bisa membuat Indonesia tidak tergantung kepada impor beras sampai 20 hingga 30 tahun.

Namun, dia menekankan hal tersebut bisa terjadi jika cetak sawah digarap secara baik.

"Kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan," ujar Amran di hadapan para kepala daerah yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Amran lantas menjelaskan rincian luasan lahan sebagai sasaran program cetak 3 juta sawah, yaitu di Merauke (Papua Selatan) sekitar 1 juta hektar, di Kalimantan Tengah seluas 500.000 hektar, di Kalimantan Selatan sekitar 502.000 hektar, di daerah lain seluas 1 juta hektar.

"Sehingga total 3 juta hektar. Dan produksi nantinya insya Allah dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern," tegas Amran.

"Mimpi kami seluruh cetak sawah yang baru, pendekatannya adalah pertanian modern dan kami mimpikan sejajar dengan negara-negara maju. Semua menggunakan teknologi dari hulu ke hilir," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah harus mencetak sawah baru.

Sudaryono menyebut, program cetak sawah merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, pada 24 September 2024.

Selain mencetak sawah, pemerintah juga tengah mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September 2024, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40.000 hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, program cetak sawah 3 juta hektar bisa membuat Indonesia tidak tergantung kepada impor beras sampai 20 hingga 30 tahun.

Namun, dia menekankan hal tersebut bisa terjadi jika cetak sawah digarap secara baik.

"Kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan," ujar Amran di hadapan para kepala daerah yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Amran lantas menjelaskan rincian luasan lahan sebagai sasaran program cetak 3 juta sawah, yaitu di Merauke (Papua Selatan) sekitar 1 juta hektar, di Kalimantan Tengah seluas 500.000 hektar, di Kalimantan Selatan sekitar 502.000 hektar, di daerah lain seluas 1 juta hektar.

"Sehingga total 3 juta hektar. Dan produksi nantinya insya Allah dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern," tegas Amran.

"Mimpi kami seluruh cetak sawah yang baru, pendekatannya adalah pertanian modern dan kami mimpikan sejajar dengan negara-negara maju. Semua menggunakan teknologi dari hulu ke hilir," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah harus mencetak sawah baru.

Sudaryono menyebut, program cetak sawah merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, pada 24 September 2024.

Selain mencetak sawah, pemerintah juga tengah mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September 2024, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40.000 hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan alokasi dana desa dari APBN di tahun aggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dari jumlah tersebut sebanyak 20% dana desa ini diwajibkan untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah.

"Kira-kira alokasinya untuk ketahanan pangan berarti 16 triliun," kata Yandri dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V, DPR RI, Kamis (7/11).

Kedepan, Yandri bakal mengoptimalkan peran BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan Kepala Negara, Prabowo Subianto.

Dengan begitu, dana desa ini dapat dikelola dengan profesional dan terus bergulir. Artinya, anggaran ini tidak hanya 'lenyap' begitu saja.

Dirinya pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan untuk pengembangan produk unggulan desa yang terkait dengan pangan. Dari sana, setiap produk yang dijual akan mendapatkan imbal hasil dan dijadikan modal berkelanjutan.

"Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabiskan tapi dimaksimalkan," urainya.

Lebih lanjut, Yandri mengklaim telah bekerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

Selain itu, dirinya juga menggandeng aparat hukum seperti TNI Polri dalam meningkatkan pengawasan optimalisasi dana desa. Dengan begitu, kebocoran anggaran dapat ditekan.

"Kita akan maksimalkan pengawasan agar per rupiahnya bisa dipertanggungjawabkan," urianya.