TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 4 November 2024 dimulai dari nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi, tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Disusul, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan produk impor anggur shine muscat asal Cina yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hasil uji residu yang telah dilakukan di beberapa wilayah, khususnya di entry point, menunjukkan jumlah residunya di bawah batas minimum.

Selanjutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, batal. Menurut dia, untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dapat dilakukan dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

Berikutnya, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan ratusan ribu buruh di industri kecil menengah (IKM) sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) kehilangan pekerjaan sejak pandemi Covid-19. Menurut dia, angka itu tidak terdeteksi karena berada di unit-unit usaha kecil.

Terakhir, perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie dengan 12 kreditur atas utang Rp 8,79 triliun telah menemui titik terang.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jumlah Harta Kekayaan Jaksa Agung Abdul Qohar yang Disebut Pakai....

<!--more-->

1. Jumlah Harta Kekayaan Jaksa Agung Abdul Qohar yang Disebut Pakai Jam Audemars Piguet Seharga Rp 1 Miliar

Nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi, tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Informasi itu pertama kali muncul saat Qohar memberikan pernyataan dalam konferensi pers untuk dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu.

Ia disebut mengenakan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello. Mengacu pada laman Watch Centre, harga jam tangan mewah buatan Swiss tersebut mencapai 54.500 euro atau sekitar Rp 931 juta (kurs Rp 17.088).

Berita selengkapnya baca di sini.

2. BPOM Sebut Anggur Shine Muscat Aman Dikonsumsi dengan Syarat Tertentu

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan produk impor anggur shine muscat asal Cina yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hasil uji residu yang telah dilakukan di beberapa wilayah, khususnya di entry point, menunjukkan jumlah residunya di bawah batas minimum.

Ia menyebutkan dua parameter yang digunakan dalam pengujian dengan lebih dari 100 sampel itu, yakni parameter kualitatif dan kuantitatif. “Secara kualitatif (residunya) ada, namun secara kuantitatif di bawah ambang batas. Berarti ada, tetapi bisa dibersihkan,” tuturnya dalam jumpa pers yang digelar di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin, 4 November 2024.

Meski hasil tersebut menunjukkan anggur shine muscat aman dikonsumsi, BPOM mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Salah satunya mengenali dan memilih pangan yang aman dan bermutu serta memperhatikan dan menerapkan cara penyimpanan pangan yang dianjurkan Bapanas.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal....

<!--more-->

3. Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, batal. Menurut dia, untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dapat dilakukan dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

“Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolok ukurnya jelas, bukan pemborosan. Oleh karena itu, Terminal 4 kami putuskan dibatalkan,” ujarnya saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Senin, 4 November 2024.

Rencana pembangunan Terminal 4 ini telah mengemuka sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019. Pembangunan Terminal 4 ini disebut-sebut akan menelan anggaran sebesar Rp 14 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Asosiasi Konveksi Sebut Ratusan Ribu Pekerja Industri Tekstil Kehilangan Pekerjaan

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan ratusan ribu buruh di industri kecil menengah (IKM) sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) kehilangan pekerjaan sejak pandemi Covid-19. Menurut dia, angka itu tidak terdeteksi karena berada di unit-unit usaha kecil.

"Di Jawa Barat, dari 8 ribu yang terdata pada awal pandemi, itu tinggal 30 persen," kata Nandi saat ditemui usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Baleg DPR RI di Kompleks Senayan, Senin, 4 November 2024. "Dari 8.000 itu ada yang punya 10 mesin, 20 mesin, karyawannya sampai 30. Taruh rata-rata 25, bisa ratusan ribu."

Nandi berharap pemerintahan Prabowo Subianto serius memberikan perhatian pada industri TPT. Ia mengaku sudah beberapa kali menyuarakan isu terpukulnya IKM sektor TPT sejak lama. Bahkan mereka beberapa kali turun aksi ke jalan di Bandung dan Jakarta, menyuarakan aspirasi tersebut.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. PKPU Perusahaan Media Bakrie terkait Utang Rp 8,79 Triliun Berujung Damai....

<!--more-->

5. PKPU Perusahaan Media Bakrie terkait Utang Rp 8,79 Triliun Berujung Damai

Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie dengan 12 kreditur atas utang Rp 8,79 triliun telah menemui titik terang.

Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).

Dalam rapat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, seluruh kreditur menerima proposal perdamaian dari VIVA. "100 persen setuju," kata salah satu pengurus dalam perkara ini saat membacakan hasil voting pada kreditur pada Senin, 4 November 2024.

Kuasa hukum dari 12 kreditur, Marx Adriyan, mengatakan VIVA mengajukan proposal perdamaian atas perkara ini dengan pembayaran tiga termin. Namun, usai voting ini dibacakan, Marx menyebut VIVA akan membayar masing-masing 10 persen dari Rp Rp 3,71 triliun utang pokok para kreditur dalam waktu 1x24 jam.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, mengaku khawatir aplikasi Temu dapat merusak pasar lokal jika masuk ke Indonesia. Platform lokapasar asal Cina itu setidaknya telah tiga kali mendaftarkan merek mereka di Indonesia, tapi tak mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

"Produk di Temu dijual dengan harga yang sangat rendah karena adanya subsidi besar dari platform tersebut. Ini dapat merusak pasar lokal," ucap pengusaha konveksi rumahan itu kepadaTempo, Senin malam, 7 Oktober 2024.

Nandi mengatakan, industri yang akan terdampak oleh aplikasi Temu adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Sebab, sektor ini telah tertekan akibat impor besar-besaran dan praktik dumping. Banyak pengusaha, kata dia, khawatir kondisi ini akan membuat mereka tidak mampu bersaing dengan harga yang begitu rendah.

Selain harga yang murah, Nandi mengkhawatirkan konsep penjualan langsung dari pabrik ke konsumen di aplikasi Temu. Platform ini, kata dia, memotong peran distributor lokal sepertireseller,dropshipper, danaffiliator. Dia mengatakan, skema ini akan menghilangkan mata rantai yang menjadi mata pencaharian banyak orang di Indonesia. "Merugikan mereka yang berperan dalam distribusi barang dalam negeri," katanya.

Nandi menambahkan, aplikasi Temu akan menghadirkan tantangan bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang terintegrasi dari hulu ke hilir. IKM, kata dia, berisiko terganggu lebih lanjut karena serbuan barang murah yang dijual tanpa kontrol ketat. Hal ini dapat memperburuk praktik impor ilegal dan produk berkualitas rendah yang sudah menjadi tantangan utama para pengusaha.

Dalam jangka panjang, Nandi mengatakan aplikasi Temu bisa berdampak serius terhadap industri lokal. Dengan harga yang sangat rendah dan subsidi, Temu bisa merusak ekosistem bisnis kecil hingga menengah yang bergantung pada rantai pasok tradisional. Industri tekstil Indonesia yang menyerap jutaan tenaga kerja, kata dia, bisa mengalami penurunan produktivitas dan peningkatan pengangguran jika platform seperti Temu mendominasi pasar.

"Kehadiran platform seperti Temu memerlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk melindungi industri lokal, terutama dengan memperkuat kebijakan perdagangan dan menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia," katanya.

Sejak September 2022, Temu telah tiga kali berusaha mendaftarkan merek di Indonesia, seperti diungkap Fiki beberapa hari lalu. Bahkan pada 22 Juli 2024, Temu sempat mengajukan ulang pendaftaran mereka di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pendaftaran ini gagal karena telah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mayoritas sama.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, mengaku putus harapan karena kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tak kunjung membaik dalam satu tahun belakangan. Dia merasa, berbagai regulasi dan satuan tugas (Satgas) bentukan pemerintah tak kuasa menopang lesunya industri akibat banjir impor dari Cina.

Karena itu, menjelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto, Nandi meminta pemerintah berfokus mengampanyekan masyarakat agar membeli produk-produk dalam negeri. Menurut dia, imbauan itu keluar dan dsampaikani dari level presiden hingga pejabat-pejabat di tingkat daerah. "Saat ini hanya itu yang bisa kami harapkan," ucapnya saat dihubungi Tempo, Sabtu malam, 28 September 2024.

Sejak 2021, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi mengatur industri TPT, dari pengenaan bea masuk tambahan hingga relaksasi impor. Nyatanya, Nandi mengatakan kebijakan-kebijakan itu tak efektif. Para importir tak jera memasukkan barang-barang jadi secara ilegal dari luar negeri. Akibatnya, kata dia, banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Industri TPT sedikit mendapatkan angin segar tatkala momentum pemilihan kepala darah (pilkada) menyeruak pada tahun ini. Para pengusaha konveksi yang mengerjakan pesanan seragam sedikit terbantu oleh banyaknya permintaan pembuatan baju partai. Dengan momentum ini, dia mengklaim produksi terdongkrak hingga 30 persen. Namun, para pengusaha ritel masih berat untuk bangkit.

IPKB dan sejumlah asosiasi pengusaha tekstil saat ini sebenarnya tengah mengajukan permohonan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) untuk pakaian jadi. Dia mengaku telah menyerahkan data industri terkini kepada Komite Antidumping Indonesia (KADI). Nandi saat ini tengah menunggu realisasi dari pengajuan permohonan itu. Namun, dia mengaku tak terlalu berharap. "Industri kecil dan menengah (IKM) sudah putus harapan dengan regulasi," katanya.

Sejak penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, Nandi mengaku tak lagi menerima permintaan dari para penjual di lokapasar atau market place. Di berbagai toko online saat ini, kata dia, justru banyak beredar barang ilegal. Padahal tahun lalu, dia mengatakan masih banyak permintaan dari mereka, terutama pada momentum Lebaran. "Permintaan kami satu, mohon pengambil kebijakan mengampanyekan produk dalam negeri. Insyaallah selamat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri Kecil Menengah (IKM) produk tekstil mulai mengalap berkah dari Pilkada 2024. Pesanan alat peraga kampanye, termasuk pakaian seragam kampanye paslon mulai berdatangan.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Nandi Herdiaman, mengatakan momentum Pilkada memberikan angin segar bagi pengusaha konveksi. Sementara, IKM tekstil untuk ritel masih terseok-seok imbas produk impor murah di pasar.

"Untuk di lapangan sekarang dengan adanya Pilkada itu memang ada [efeknya]. Biasanya sih sampai 60% medongkraknya untuk yang maklun," kata Nandi kepada Bisnis, dikutip Senin (9/9/2024).

Nandi menerangkan, anggota konveksi maklun di organisasinya hanya sekitar 30%. Artinya, pesanan dari partai dan calon-calon gubernur atau bupati hanya berpengaruh pada sedikit pengusaha konveksi.

Sementara itu, IKM konveksi paling banyak diisi oleh pengusaha yang memiliki brand-brand sendiri untuk diisi ke pasar. Saat ini, kalangan IKM inilah yang terpuruk lantaran kalah saing dengan produk impor murah dan ilegal.

"Tapi bagi yang 70% ini anggota kami yang retail itu dia tidak biasa mengerjakan baju-baju partai untuk Pilkada. Jadi yang ini tetap aja sekarang juga masih di 70% yang mengurangi produksi," ujarnya.

Nandi juga menyoroti kinerja Satgas Impor Ilegal yang sampai saat ini disebut belum terasa. Pelaku usaha konveksi masih mengeluh dan pesimis menghadapi kondisi usaha hingga akhir tahun ini.

Dia pun berharap pemerintahan baru lebih proaktif memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri. Dengan demikian, berkah industri tidak hanya musiman atau saat momen tertentu saja.

Tak hanya itu, Nandi juga berharap pemerintah dapat turun tangan membantu IKM konveksi dari sisi permodalan dan perlindungan pasar.

"Kemarin impornya terlalu banyak gitu. Udah kelebihan sih produk yang beredar di dalam negeri, produk impor ilegalnya. Saya sih nyangkanya seperti itu, yang kemarin kontainer yang 26.000 itu kemungkinan sekarang beredar di pasar," tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, dan Ketua API Jemmy Kartiwa Sastratmaja mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Agustus 2024. Mereka bermaksud mengajukan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atausafeguarduntuk pakaian impor.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian. Aturan yang diundangkan pada 22 Oktober 2021 itu berlaku efektif mulai 12 November 2021 selama tiga tahun. Menurut Nandi,safeguarditu akan hangus pada 8 November 2024.

Alasan mengajukan perpanjangansafeguard, Nandi berkaca pada kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) khususnya konveksi yang saat ini terpuruk. Sejak dua tahun terakhir, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) menerpa 150 ribu pekerja di sektor ini hingga mengakibatkan 50 perusahaan gulung tikar.

Di kalangan industri kecil dan menengah (IKM) konveksi, Nandi menyebut 60 persen anggotanya kini tak lagi beroperasi. “Kami melihat situasi para pelaku IKM TPT posisinya sudah kritis,” kata dia saat dihubungiTempo, Jumat, 9 Agustus 2024.

Kendati begitu, Nandi mengaku belum dapat memastikan apakan permohonannya akan dikabulkan pemerintah. Musababnya, dalam rapat itu, perwakilan pemerintah ada aturan yang mengharuskan permohonan perpanjangan harus diajukan oleh pelaku-pelaku usaha yang sama. Tak seluruh perusahaan pengaju BMTP itu kini masih beroperasi.

Nandi bercerita, tiga tahun silam ada sekitar 150 perusahaan yang mengajukansafeguardini. Menurut tidak, banyak dari perusahaan itu kini tutup dan tidak lagi bisa dihubungi. Dia menilai hal ini buntut dari terpuruknya sektor industri TPT di Indonesia usai dihantam banjir impor. “Saya belum dapat kepastian apa memang betul tidak bisa (perpanjangan BMTP) atau masih bisa,” kata dia.

Pemerintah, menurut Nandi, akan mengkaji terlebih dahulu permohonan perpanjangan yang diajukan. Selasa, 13 Agustus 2024, sekitar 100 pelaku usaha akan berunding lagi dengan perwakilan pemerintah. Rapat ini akan terselenggara di Kantor API di Bandung. Dia berharap BMTP itu masih bisa diperpanjang pemerintah. “Kalau enggak bisa, ya sudah kami sekarang sudah seperti ini. Apalagi nanti,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Rabu malam, 7 Agustus 2024 dimulai dari Presiden Jokowi resmi membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyebut Satgas ini dibentuk untuk mengakselerasi penanaman modal untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Disusul, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengharapkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Impor Ilegal bisa mengerek penjualan tekstil dan produk tekstil. Dia mengatakan keresahan pelaku usaha tekstil selama ini terbukti dengan terbongkarnya tekstil impor ilegal senilai Rp 46 miliar pada beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menginformasikan sejumlah maskapai internasional siap membuka rute penerbangan langsung ke Indonesia.

Berikutnya, anggaran untuk perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang berpotensi membengkak, lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kabar ini dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Terakhir, Presiden Jokowi membentuk satuan tugas atau satgas percepatan investasi proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembentukan satgas itu tertuang dalam Keputusan Presiden atau Keppres No 25 Tahun 2024, yang diteken Jokowi pada 5 Agustus 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, PUPR....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Rabu malam, 7 Agustus 2024 dimulai dari Presiden Jokowi resmi membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyebut Satgas ini dibentuk untuk mengakselerasi penanaman modal untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Disusul, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengharapkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Impor Ilegal bisa mengerek penjualan tekstil dan produk tekstil. Dia mengatakan keresahan pelaku usaha tekstil selama ini terbukti dengan terbongkarnya tekstil impor ilegal senilai Rp 46 miliar pada beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menginformasikan sejumlah maskapai internasional siap membuka rute penerbangan langsung ke Indonesia.

Berikutnya, anggaran untuk perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang berpotensi membengkak, lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kabar ini dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Terakhir, Presiden Jokowi membentuk satuan tugas atau satgas percepatan investasi proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembentukan satgas itu tertuang dalam Keputusan Presiden atau Keppres No 25 Tahun 2024, yang diteken Jokowi pada 5 Agustus 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, PUPR....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

JAKARTA - Fintech dengan misi sosial untuk UMKM, KoinP2P yang bekerja sama dengan KoinWorks sebagai platform penyedia produk pinjaman bagi UMKM berkomitmen untuk memastikan kontribusi terhadap inklusi keuangan dan dampak positif pada seluruh pengguna dan masyarakat luas. KoinP2P menyuarakan komitmennya dengan berbagi kisah inspiratif dari salah satu UMKM peminjamnya.

CV Gage Nusa Perkasa, salah satu peminjam KoinP2P yang bergerak di bidang konveksi kain dan pakaian telah mencatatkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Cerita ini secara spesifik menyoroti dampak KoinP2P dalam mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja melalui pembiayaan di tingkat ekosistem.

Pemilik CV Gage Nusa Perkasa, Winarno telah menekuni dunia konveksi sejak lulus dari bangku SMA pada tahun 2008 setelah merantau ke Jakarta. Kemudian pada tahun 2012, Winarno memberanikan diri untuk membuka usaha.

Dengan modal tekad, Winarno memulai usaha dari awal dengan belajar mengenai berbagai jenis kain dan menawarkan bahan pakaian ke pasar. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, termasuk saat menawarkan kain di pasar Tanah Abang, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil.

?Kalau kita sudah bisa diterima di lapangan dan di benak customer, orang akan mencari kita,? kenang Pak Winarno.

Pada tahun 2020, Winarno dikenalkan dengan KoinP2P oleh Wifkain, salah satu mitra KoinP2P yang bergerak di bidang tekstil. Sejak saat itu, ia memanfaatkan pendanaan dari KoinP2P melalui Wifkain untuk berbelanja perlengkapan dan untuk operasional usaha.

?Dengan modal dan daya beli yang lebih besar, usaha konveksi ini tidak hanya bertahan, tapi berkembang pesat. Berkat pinjaman ini, peningkatan produksi kami hampir 300% dari sebelumnya, dan membuat kami bisa menerima pesanan dari lebih banyak brand," ungkap Winarno.

Selaras dengan misi KoinWorks untuk mengembangkan UMKM di level ekosistem, fasilitas pendanaan melalui mitra strategis KoinWorks memungkinkan UMKM untuk lebih berdaya dengan adanya fleksibilitas dalam mengelola arus kas mereka secara efektif.

Hal ini tidak hanya meningkatkan likuiditas UMKM tetapi juga memperkuat koneksi bisnis dalam ekosistem pasar yang lebih luas, seperti menambah pelanggan dan mitra untuk bisnis mereka.

Di samping peningkatan kapasitas usaha, dampak positif pendanaan dari KoinP2P terlihat jelas dalam peningkatan jumlah karyawan di CV Gage Nusa Perkasa. Di tahun 2020, jumlah karyawan pada usaha ini tercatat sebanyak 30 orang, dan empat tahun kemudian meningkat jadi 100 karyawan yang bekerja sebagai pemotong kain, penjahit, dan petugas di bagian penjualan.

Usaha ini pun semakin stabil dengan berpindahnya lokasi usaha ke sebuah ruko setelah mendapat pendanaan. Pertumbuhan ini menunjukkan bagaimana akses keuangan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang merupakan salah satu hasil utama Impact Report 2023 ?Leveling Up the MSME Ecosystem.?

Dalam satu tahun terakhir, pendanaan dari KoinP2P telah membantu UMKM menciptakan lebih dari 95.000 lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. CV Gage Nusa Perkasa merupakan salah satu yang berhasil meningkatkan jumah karyawan hingga 25% pada sepanjang 2023, yang dipekerjakan sesuai volume pesanan yang diterima.

Salah seorang karyawan CV Gage Nusa Perkasa, Yayan yang bekerja sebagai pengawas pemotongan kain, menceritakan bagaimana tabungannya semakin bertambah sejak bekerja di CV Gage Nusa Perkasa. "Saya bersyukur, sejak kerja di sini, ekonomi saya sangat terbantu dan bisa menabung untuk keluarga," ujarnya.

Yayan menjadi salah satu contoh pekerja UMKM yang mengalami peningkatan finansial dari pinjaman KoinP2P, di mana ditampilkan dalam Impact Report bahwa 67% UMKM menyatakan, adanya peningkatan nominal tabungan dan dana darurat.

Cerita usaha Winarno adalah bukti nyata dari komitmen KoinWorks dalam pembiayaan berkelanjutan dan pengembangan UMKM di seluruh Indonesia. Sektor konveksi sendiri memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia dengan menyediakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendukung pengembangan infrastruktur dan industri, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan menyediakan akses pendanaan yang inklusif, KoinWorks membantu UMKM mengatasi tantangan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Informasi mengenai dampak sosial KoinWorks sepanjang 2023 telah dirangkum dalam Impact Report yang disusun berdasarkan standar pelaporan yang disepakati secara internasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, angkat bicara ihwal rencana pemerintah memberlakukan bea masuk hingga membentuk Satgas untuk memberantas impor ilegal. Dia mengaku hanya menginginkan aturan impor kembali ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Nandi menuturkan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Antidumping (BMAD) hanya akan menyentuh impor legal. Padahal, dia mengaku masih bisa bersaing produk-produk yang diimpor secara legal. Menurut dia, permasalahan sebenarnya dari terpuruknya industri tekstil adalah banjir impor yang masuk secara ilegal.

“Boleh aja (ada bea masuk), tapi kalau saya lebih fokus ke yang ilegalnya itu. Harus segera ada penindakan,” kata Nandi, ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

Ketika ditanya ihwal rencana pemerintah membentuk Satgas untuk memberantas impor ilegal, Nandi tetap menyatakan keinginannya agar pemerintah kembali memberlakukan Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Ketika aturan impor itu masih berlaku, dia mengaku industri konveksi mengalami “bulan madu”.

“Itu udah cocok bagi kami. Enggak ada lagi mau Satgas, mau apa,” kata dia.

Setelah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 bergulir, Nandi mengatakan barang-barang impor tidak lagi dibatasi. Hal ini diperparah dengan relaksasi yang membuat Bea Cukai membongkar 26.415 kontainer tertahan di pelabuhan.

Dia menduga, 40 persen di antara kontainer itu merupakan produk jadi. Walhasil, 70 persen dari sekitar 3.000 industri konveksi anggota IPKB kini terpaksa mengurangi produksi.

Nandi mengatakan, kondisi saat ini sudah kritis. Bila pemerintah terus membiarkan, dia khawatir makin banyak industri yang mati dalam dua-tiga bulan mendatang. Dia menyaksikan sendiri, saat ini sejumlah konveksi kini telah menawarkan mesin-mesinnya di berbagai forum daring.

Pemerintah sebelumnya berencana akan mengenakan bea masuk dengan besaran hingga 200 persen pada produk impor asal Cina yang membanjiri pasar Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan kebijakan itu akan diterapkan oleh pihaknya dalam menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan perang dagang Cina dan AS telah memicu kelebihan pasokan dan kelebihan kapasitas sehingga produk-produk asal Cina kemudian membanjiri Indonesia. Sejumlah produk impor itu di antaranya pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya, karena pasar negara-negara Barat menolak produk Cina tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Membanjirnya produk tekstil impor membuat usaha konveksi rumahan mulai berguguran. Ikatan Pengusaha Konveksi Bekarya (IPKB) mencatat, dari 2.000 pemilik konveksi yang tergabung dalam asosiasi, hampir semuanya mengalami penurunan produksi.

"Penurunan produksinya hingga 70 persen," kata Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman, kepada Tempo, Kamis, 11 Juli 2024.

Selain menurunnya jumlah produksi, Nandi menyebut ada puluhan konveksi yang berhenti beroperasi. Dia meyakini penurunan produksi dan tutupnya sejumlah konveksi disebabkan produk tekstil impor yang diduga masuk secara ilegal.

Dia mengatakan sebenarnya permintaan terhadap produk olahan tekstil cenderung stabil. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kapasitas produksi oleh konveksi rumahan."Kami bisa membaca dari laporan anggota bahwa terjadi penurunan. Kalau begitu, indikasinya jelas bahwa pasar kita dipenuhi oleh barang impor ilegal yang dijual dengan harga murah," ujarnya.

Nandi mengatakan dugaan produk impor ilegal makin memperburuk industri tekstil sejak pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Dia mendesak pemerintah harus segera mencabut peraturan tersebut dan kembali pada Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Sejak menggantikan Permendag Nomor 36 Tahun 2023, industri tekstil, khususnya di sektor hilir yang memasok pakaian untuk pasar dan retail, mulai kelimpungan. Perbedaan mendasar yang memicu banjir produk impor dalam kedua regulasi itu terletak pada perizinan impor dan laporan suveyor.

Sebelumnya kedua syarat tersebut wajib dipenuhi oleh importir. Namun sejak Permendag Nomor 8 Tahun 2024 berlaku, persyaratan tersebut ditiadakan sehingga menjadi barang bebas impor.

Selanjutnya: Di pasaran, kata Nandi, terjadi persaingan harga yang tidak sehat....

<!--more-->

Di pasaran, kata Nandi, terjadi persaingan harga yang tidak sehat. Produk lokal kalah bersaing secara harga dengan produk yang berasal dari luar negeri. Nandi mengatakan konveksi adalah pihak paling terdampak dibandingkan dengan perusahaan tekstil skala besar. "Industri tekstil memang sedang dalam masalah, tetapi kalau dilihat konveksi yang masuk kategori industri kecil menengah (IKM) paling sulit situasinya," ujarnya.

"Yang kita hasilkan ini adalah produk yang dipasok untuk pasar, untuk online shop. Tapi secara harga, ternyata ada produk yang lebih murah dan tentu saja kita kalah," ujarnya.

Di beberapa konveksi yang ada di Kabupaten Bandung, ada yang sudah berhenti produksi sejak sebulan terakhir. Nandi khawatir jika persoalan impor ilegal tidak diatasi, pelaku usaha tekstil akan menjual alat produksi mereka. "Kalau sampai menjual mesin produksi, ini sulit untuk bangkit karena modalnya cukup besar," ujarnya.

Selain kembali memberlakukan Permendag Nomor 36 Tahun 2023, Nandi mengatakan pemerintah harus membongkar dugaan praktik impor ilegal.

"Kemendag dan Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai harus membongkar bagaimana bisa produk-produk impor ilegal ini bisa masuk," katanya.

Tempo mengonfirmasi dugaan impor produk tekstil ilegal kepada Direktur Humas Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, dan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani. Namun hingga berita ini dimuat, keduanya tidak memberikan tanggapan.

Jakarta -

Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mengungkapkan kondisi krisis yang terjadi pada bisnis mereka saat ini. Ketua IPKB Jawa Barat, Nandi Herdiaman mengatakan akibat banjirnya pakaian impor ilegal, permintaan kepada pabrik konveksi jadi menurun.

Saat ini saja sejumlah pabrik sudah menurunkan produksinya. Bahkan sejumlah pabrik terpaksa menjual mesin-mesin karena permintaan menurun drastis.

"Kemarin tanggal 5 kami turun (demo) 3.500 pelaku IKM (industri kecil menengah) hanya untuk menyampaikan, harapan kami tiada lain, kami sudah betul-betul 70% tutup produksi. Kemarin ketika di pelabuhan ada kemacetan, ini kami bagus, sampai teman teman merasakan bulan madunya IKM. Nah sekarang Permendag 8 2024 langsung, semua yang mengambil produk-produk IKM lokal, ini berpindah kepada produk impor ilegal," kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI kemarin, ditulis Kamis (11/7/2024).

Nandi mengatakan pelaku usaha konveksi sudah tidak memiliki waktu lagi untuk menunggu. Pihaknya meminta agar pemerintah mengambil tindakan agar pelaku industri kecil menengah untuk konveksi ini bisa bangkit kembali.

"Untuk pengkajian-pengkajian silahkan, tetapi tindakan untuk melindungi kami harus segera dikarenakan kami ini padat karya," ucapnya.

Ia menyebut, sebelumnya anggota IPKB terdiri dari 8.000 pengusaha. Namun sebanyak 30% sudah tutup pabrik akibat terdampak pandemi COVID-19. Maka tersisa 70% yang disebutnya kini mengalami krisis akibat banjirnya pakaian impor.

"Kami tidak ada waktu lagi, sebulan atau dua bulan mungkin mesin-mesin atau kami yang 70% ini akan mati. Mau seperti apa lagi? Pengangguran?" ucapnya.

Belakangan pengusaha di industri tekstil memang tengah mengalami krisis akibat berbagai masalah, salah satunya banjirnya pakaian impor ke Indonesia. Hal itu telah membuat deretan pabrik tekstil tutup dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap industri tekstil di Indonesia sedang dalam situasi 'gawat darurat' menyusul penutupan puluhan pabrik serta pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 13.000 pekerja karena imbas pasar global dan produk impor dari China yang membanjiri.

Simak juga Video: Jeritan Pelaku IKM Jabar Digempur Barang Impor Ilegal

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)