Pemerintah Denmark telah mengumumkan langkah tegas untuk memperketat regulasi melalui penerapan sistem pajak kripto baru yang akan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2026. 

Kebijakan ini didorong oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa transaksi crypto diatur dengan tepat dan transparan di tengah pertumbuhan pesat sektor ini. 

Pajak kripto di Denmark akan mencakup berbagai jenis aset digital, termasuk cryptocurrency seperti Bitcoin dan aset finansial berbasis blockchain lainnya.

Menurut laporan yang diterbitkan, salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dalam menentukan keuntungan dan kerugian dari perdagangan coin crypto. 

“Dewan Perundang-Undangan Pajak merekomendasikan agar aset kripto finansial di masa mendatang dicakup oleh aturan yang sama seperti yang berlaku untuk kontrak finansial saat ini,” menurut uraian laporan tersebut. 

menekankan pentingnya penyatuan aturan pajak kripto dengan kontrak finansial untuk memudahkan administrasi dan penegakan hukum.

Model pajak baru yang diusulkan akan menggunakan lagerbeskatning, yaitu sistem perpajakan berdasarkan perubahan nilai aset selama tahun pajak. Ini berarti bahwa aset seperti cryptocurrency akan dikenakan pajak kripto berdasarkan nilai pasar mereka setiap akhir tahun, terlepas dari apakah aset tersebut telah dijual atau tidak. 

Sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan perhitungan pajak bagi para trader ataupun investor kripto. Namun, metode ini memunculkan kekhawatiran terkait likuiditas. 

“Tantangan likuiditas yang mungkin timbul dalam prinsip ‘lager’ dapat diatasi secara signifikan,” ungkap laporan tersebut. 

Artinya, tantangan likuiditas yang mungkin timbul saat membayar pajak atas aset yang belum dijual akan diatasi dengan mekanisme tambahan seperti carry back, yaitu kompensasi kerugian di tahun berikutnya dengan keuntungan sebelumnya.

Kewajiban pelaporan ini tidak hanya akan berlaku bagi bursa kripto terpusat, tetapi juga mencakup platform desentralisasi, yang sebelumnya sering kali lolos dari regulasi formal. 

Markets in Crypto-assets (MiCA) dan Crypto-asset Reporting Framework (CARF) memungkinkan pengawasan lintas negara, menjamin bahwa semua transaksi yang melibatkan crypto dapat dipantau dan dilaporkan secara transparan. 

Peningkatan kontrol melalui pajak kripto ini menuntut para pelaku industri untuk memperbarui prosedur operasional mereka dan lebih proaktif dalam menyampaikan laporan ke otoritas pajak.

Namun, penerapan regulasi ini menghadirkan tantangan tersendiri. Platform dan pengguna aset digital di Denmark harus segera menyesuaikan diri dengan sistem baru agar terhindar dari sanksi.

Dalam laporan tersebut, diungkapkan juga bahwa banyak warga mengalami kesulitan dalam memahami dan melaporkan pajak terkait kripto. 

“Proyek pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pajak menunjukkan bahwa banyak warga kesulitan dalam menghitung dan membayar pajak yang benar atas keuntungan dan kerugian dari perdagangan aset kripto,” menurut temuan pada laporan tersebut. 

Ini menggarisbawahi bahwa ketidaktahuan akan aturan dan kurangnya akses ke data transaksi yang lengkap menjadi kendala besar bagi warga dalam melaporkan keuntungan dan kerugian dengan tepat. 

Implementasi regulasi baru terkait pajak crypto diharapkan dapat memperbaiki kondisi tersebut dengan mendorong keterbukaan data dan akurasi pelaporan.

Dengan regulasi baru ini, Denmark berharap dapat menciptakan kerangka perpajakan yang lebih adil dan efisien. Investor dan trader cryptocurrency akan mendapatkan kepastian hukum, sementara negara dapat mengurangi risiko kerugian pajak akibat transaksi yang tidak dilaporkan.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satu kritik yang mencuat adalah bahwa model lagerbeskatning dapat memberatkan investor yang tidak memiliki aset likuid untuk membayar pajak. Selain itu, volatilitas pasar crypto dapat membuat perhitungan pajak semakin tidak terduga.

Secara keseluruhan, rencana pajak kripto ini menandai langkah penting bagi Denmark dalam menyikapi perkembangan sektor aset digital. Pajak crypto kini menjadi fokus utama dalam menciptakan ekosistem investasi yang transparan dan berkelanjutan, sambil tetap memastikan bahwa pendapatan pajak negara terjaga.

Dengan regulasi yang jelas dan kontrol yang lebih ketat, Denmark berusaha menyeimbangkan inovasi teknologi dan keamanan ekonomi, memberikan ruang bagi perkembangan aset digital sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan di pasar kripto. [dp]

Pemerintah Italia baru saja mengumumkan rencana untuk menaikkan pajak keuntungan modal atas investasi Bitcoin dan aset kripto lainnya, dari 26 persen menjadi 42 persen.

Berdasarkan laporan Bloomberg Tax, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya besar untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendanai layanan publik yang penting.

Rencana tersebut tertuang dalam proposal anggaran tahun 2025 dan kini masih menunggu persetujuan dari parlemen. Jika disetujui, kebijakan ini berpotensi mengubah dinamika pasar kripto di Eropa, terutama bagi investor yang memanfaatkan keuntungan dari aset digital.

Langkah drastis ini disampaikan oleh Wakil Menteri Ekonomi Italia, Maurizio Leo, dalam konferensi pers di Palazzo Chigi pada hari Rabu (16/10/2024).

Dalam pernyataannya, Leo mengungkapkan bahwa kebijakan baru ini menyasar keuntungan besar yang diperoleh investor dalam jumlah besar.

“Kenaikan pajak atas keuntungan dari Bitcoin [naik] menjadi 42 persen,” ujar Leo, seraya menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor digital yang sedang tumbuh pesat.

Dengan rencana ini, Italia akan menjadi salah satu negara dengan tarif pajak keuntungan modal kripto tertinggi di Eropa.

Kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan investor, terutama mereka yang telah lama berinvestasi di aset digital dengan harapan memperoleh keuntungan besar. Sebelumnya, keuntungan dari perdagangan kripto di atas 2.000 euro dikenakan pajak sebesar 26 persen.

Kenaikan pajak keuntungan kripto bukan satu-satunya perubahan dalam proposal anggaran Italia. Pemerintah juga merencanakan perubahan pada Pajak Layanan Digital (Digital Services Tax atau DST).

Pajak ini awalnya diterapkan pada perusahaan digital dengan pendapatan global minimal 750 juta euro dan pendapatan minimal 5,5 juta euro di Italia. Namun, dengan proposal baru ini, batas pendapatan tersebut akan dihapus, sehingga lebih banyak perusahaan digital yang akan terkena pajak.

Selain itu, pemerintah Italia juga berencana mengumpulkan dana sebesar 3,5 milyar euro dari pajak tambahan pada sektor perbankan dan asuransi. Langkah ini dilakukan untuk mendukung layanan sosial dan membantu masyarakat yang rentan.

Dalam pernyataan publiknya, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengatakan bahwa tidak ada pajak baru yang dibebankan kepada masyarakat umum.

“Seperti yang kami janjikan, tidak ada pajak baru bagi warga,” ungkap Meloni.

Rencana kenaikan pajak ini memberikan sinyal yang jelas bahwa pemerintah Italia ingin memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor kripto yang berkembang pesat.

Namun, langkah ini juga dapat berdampak negatif pada pasar kripto di Italia dan negara-negara Eropa lainnya.

Investor kripto besar atau whale, yang sebelumnya menganggap Italia sebagai salah satu pasar potensial di Eropa, kini mungkin akan berpikir dua kali sebelum terus berinvestasi di negara tersebut.

Beberapa analis memprediksi bahwa kenaikan pajak ini bisa mendorong sebagian investor untuk mengalihkan portofolio mereka ke negara-negara Eropa lainnya yang menawarkan tarif pajak lebih rendah.

Hal ini bisa melemahkan daya saing Italia dalam menarik investasi di sektor kripto. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu reaksi dari komunitas kripto yang selama ini berharap ada dukungan lebih besar dari pemerintah terhadap inovasi digital.

Jika proposal ini disetujui oleh parlemen, kebijakan baru tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2025. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh investor individu, tetapi juga oleh startup dan perusahaan teknologi yang terlibat dalam ekosistem kripto di Italia.

Beberapa pengamat menilai bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi pertumbuhan sektor ini di Italia.

Namun, di sisi lain, pemerintah Italia melihat bahwa regulasi ketat ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sektor digital berkontribusi secara adil terhadap anggaran negara.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil untuk mendanai layanan publik, seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta membantu masyarakat yang paling membutuhkan. [st]

Dalam upaya terbaru untuk mengatasi meningkatnya penggunaan aset kripto di kalangan warga negaranya, South African Revenue Service (SARS) mengumumkan akan memasukkan aset kripto ke dalam program kepatuhan pajaknya.

Langkah ini didorong oleh kekhawatiran bahwa banyak transaksi dan kepemilikan kripto tidak dilaporkan dengan benar dalam pengembalian pajak. Lebih dari 5,8 juta warga Afrika Selatan tercatat memiliki aset kripto, namun sebagian besar transaksi ini belum terdaftar dengan otoritas pajak.

SARS mengungkapkan bahwa mulai dari dipublikasikannya pengumuman tersebut, pihaknya akan secara aktif memantau dan menegakkan aturan pajak untuk pengguna kripto.

Untuk mempermudah implementasi program ini, SARS bekerja sama dengan Financial Sector Conduct Authority (FSCA) dan berbagai penyedia layanan aset kripto lokal.

“Kami telah berkomunikasi dengan beberapa pihak terkait, termasuk bursa kripto lokal, untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna memastikan kepatuhan,” ujar Komisaris SARS, Edward Kieswetter.

Melalui kerja sama ini, SARS akan memperoleh akses langsung ke data pengguna kripto, memungkinkan mereka untuk menilai apakah ada ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak.

Mereka juga berencana untuk menandatangani perjanjian multilateral dengan otoritas pajak internasional pada November 2024, yang akan memungkinkan pertukaran informasi terkait akun kripto lepas pantai yang dimiliki warga Afsel.

Bagi para penghindar pajak yang tidak melaporkan aset kripto mereka, SARS telah memperingatkan tentang konsekuensi berat. Penegakan aturan akan diperketat, dengan tim audit yang diperbesar dan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan algoritma machine learning untuk melacak transaksi secara lebih efisien.

“Teknologi telah memperkuat kemampuan kami untuk menemukan wajib pajak yang tidak patuh,” tambah Kieswetter.

SARS juga menekankan bahwa mereka tidak akan ragu untuk mengejar mereka yang secara sengaja menghindari kewajiban pajak, termasuk melalui sanksi berat atau bahkan penjara, jika diperlukan.

Lebih lanjut, SARS mengingatkan wajib pajak tentang adanya program Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure Program/VDP) yang memungkinkan individu untuk melaporkan aset mereka sebelum terdeteksi melalui audit.

“Namun, jika SARS telah memulai proses audit, mereka tidak akan lagi memenuhi syarat untuk program ini,” jelasnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua wajib pajak mendapatkan kesempatan yang adil, tetapi juga menegaskan bahwa ketidakpatuhan tidak akan dibiarkan begitu saja.

Dalam pernyataannya, Kieswetter menekankan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan pajak di Afrika Selatan.

“Mereka yang menghindari tanggung jawab membuat beban kepatuhan lebih berat dibandingkan wajib pajak yang taat hukum,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa ketidakpatuhan ini berdampak pada masyarakat yang rentan, karena mengurangi kemampuan negara untuk menyediakan tunjangan sosial dan layanan lainnya.

SARS yakin bahwa sebagian besar wajib pajak adalah orang-orang jujur yang ingin memenuhi kewajiban mereka. Oleh karena itu, otoritas ini berupaya untuk membuat proses pelaporan pajak terkait kripto menjadi lebih mudah dan lebih jelas.

“Kami ingin memastikan bahwa para wajib pajak memiliki semua informasi dan alat yang mereka butuhkan untuk mematuhi aturan,” tambah Kieswetter.

Di sisi lain, bagi mereka yang secara sengaja menghindari tanggung jawab ini, SARS akan memastikan mereka menghadapi konsekuensi yang berat dan mahal.

Selain upaya lokal, SARS juga bekerja sama dengan otoritas pajak di negara lain melalui perjanjian multilateral.

Perjanjian ini akan memperkuat kemampuan SARS dalam mengakses informasi terkait akun kripto di luar negeri, memastikan bahwa wajib pajak yang mencoba menyembunyikan aset mereka di luar negeri tidak lolos dari kewajiban pajak.

Dengan semua langkah ini, jelas bahwa Afrika Selatan serius dalam mengatur dan menegakkan kepatuhan pajak di sektor kripto. Bagi pengguna kripto yang belum melaporkan aset mereka, pesan dari SARS sangat jelas, yaitu segera laporkan atau hadapi risiko denda besar, audit dan potensi hukuman pidana. [st]

Uni Emirat Arab (UEA) mengubah peraturan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengecualikan transaksi yang melibatkan aset virtual, termasuk mata uang kripto. Amendemen ini berlaku efektif pada 15 November 2024.

Otoritas Pajak Federal UEA (FTA) mengumumkan perubahan tersebut di bawah Keputusan Kabinet No. (100) tahun 2024 pada 2 Oktober 2024. Ketentuan PPN ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang perlakuan pajak terhadap aset digital sekaligus menyelaraskan dengan pembaruan undang-undang pajak sebelumnya di negara tersebut.

Melansir laporan Decrypt.com, di antara amendemen utama, Pasal 42 yang paling menonjol karena menambahkan pembebasan PPN untuk pengalihan kepemilikan aset virtual dan konversinya.

FTA mendefinisikan aset virtual sebagai representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan atau digunakan untuk tujuan investasi. FTA dengan jelas membedakan aset virtual dari mata uang fiat atau surat berharga lainnya.

Perubahan Berlaku Surut

Perubahan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2018, dan berdampak pada semua transaksi aset virtual sejak saat itu. Ini berarti bisnis yang berurusan dengan aset virtual harus menilai kembali kewajiban PPN mereka, terutama terkait transaksi retrospektif. Transaksi yang terjadi di masa lalu dan sekarang akan terpengaruh oleh peraturan baru.

FTA telah mendesak bisnis-bisnis ini untuk menilai kembali posisi pemulihan PPN dan status kepatuhan mereka. FTA juga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perlunya pengungkapan sukarela untuk memperbaiki pengembalian pajak di masa lalu jika perlu.

Amandemen PPN UEA muncul dengan latar belakang upaya Dubai untuk mengatur sektor aset virtual.

Pada 2022, Dubai adalah salah satu yurisdiksi pertama di kawasan ini yang menetapkan pedoman yang jelas untuk perusahaan Web3. Otoritas Regulator Aset Virtual (VARA), yang mengawasi aktivitas aset digital di Dubai, baru-baru ini memperbarui aturan pemasarannya untuk Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP).

Di bawah panduan baru, semua konten promosi yang terkait dengan aset digital harus memiliki penafian yang jelas untuk memperingatkan investor tentang potensi risiko keuangan. Mulai 1 Oktober, setiap materi pemasaran untuk aset digital harus menyatakan aset virtual tunduk pada volatilitas yang signifikan dan dapat kehilangan nilainya sebagian atau seluruhnya.

VARA mencatat bahwa penafian ini harus ditampilkan dengan jelas dan dapat dimengerti di semua perangkat, untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen.

Aturan pemasaran yang baru dirancang untuk mencegah informasi yang menyesatkan dan memastikan bahwa promosi aset digital tidak mendorong perilaku perdagangan yang berisiko.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerima setoran pajak senilai Rp 28,91 triliun dari sektor ekonomi digital hingga 30 September 2024. Sektor ekonomi digital yang dimaksud beberapa diantaranya yaitu kripto dan fintech.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menerangkan, setoran pajak itu terdiri dari pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 23,04 triliun, pajak fintech p2p lending Rp 2,57 triliun, pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp 2,38 triliun, dan pajak kripto Rp 914,2 miliar.

PPN PMSE khusus pada tahun 2024 yang diterima negara tercatat sebesar Rp 6,14 triliun. Sementara, serapan lainnya berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023.

Dia menerangkan, jumlah PMSE yang telah menyetor pajak yaitu 168 pelaku usaha dari 178 pelaku usaha yang telah ditunjuk pemerintah. Adapun total pelaku usaha bertambah dua per September 2024 karena penunjukan pemungut PPN PMSE baru, yaitu Optimise Media (sea) Pte Ltd dan DFENG LIMITED.

Selanjutnya, untuk pajak kripto, pengumpulan pajak pada 2024 tercatat sebesar Rp 446,92 miliar, sisanya berasal dari penerimaan pada 2022 sebesar Rp 246,35 miliar dan penerimaan pada 2023 sebesar Rp 220,83 miliar. Penerimaan pajak kripto terdiri dari Rp 428,4 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 485,8 miliar penerimaan PPN dalam negeri (DN) atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Untuk pajak fintech p2p lending, realisasi penerimaan tahun 2024 sampai September mencapai Rp 1,02 triliun. Angka itu lebih tinggi dari catatan 2022 sebesar Rp 446,39 miliar, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang senilai Rp 1,11 triliun.

Pajak fintech p2p lending terdiri dari PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp 776,55 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp428 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,37 triliun.

Kemudian setoran pajak SIPP tercatat Rp 863,6 miliar dalam periode Januari hingga September 2024. Sebelumnya, penerimaan pajak SIPP pada 2022 sebesar Rp 402,38 miliar dan Rp 1,12 triliun pada 2023. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp 162,2 miliar dan PPN sebesar Rp2,22 triliun.

“Pemerintah akan terus menunjuk PMSE baru guna menjaga keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha, baik konvensional maupun digital. Pemerintah juga akan terus menggali potensi penerimaan pajak dari ketiga jenis usaha ekonomi digital lainnya,” ungkap Dwi seperti dikutip dari Antara, pada Senin (7/10/2024).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah mengumpulkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 28,91 triliun hingga 30 September 2024. Jumlah tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech (P2P lending) dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP).

"Pemungutan PPN PMSE sebesar Rp 23,04 triliun, pajak kripto sebesar Rp 914,2 miliar, pajak fintech sebesar Rp 2,57 triliun dan pajak SIPP sebesar Rp 2,38 triliun," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Khusus PMSE, sampai September 2024 pemerintah telah menunjuk 178 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan di September 2024 yaitu Optimise Media (sea) Pte. Ltd dan DFENG LIMITED.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 168 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 23,04 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 6,14 triliun setoran tahun 2024.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," ujar Dwi.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 914,2 miliar sampai September 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023 dan Rp 446,92 miliar penerimaan 2024.

"Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 428,4 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 485,8 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger," jelasnya.

Untuk pajak fintech telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,57 triliun sampai September 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 1,02 triliun penerimaan tahun 2024.

"Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 776,55 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 428 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,37 triliun," beber Dwi.

Kemudian penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Sampai September 2024, penerimaannya sebesar Rp 2,38 triliun yang berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 863,6 miliar penerimaan tahun 2024.

Dwi menambahkan, pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, serta pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Belum lama ini, Otoritas Pajak Federal Uni Emirat Arab (FTA) membuat pengumuman besar mengenai aturan pajak pertambahan nilai (PPN) di negara tersebut, yang memberikan pengecualian PPN untuk aset virtual, termasuk kripto.

Perubahan ini dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung pertumbuhan sektor aset digital di kawasan tersebut.

Selain itu, aturan baru ini berlaku secara retrospektif mulai 1 Januari 2018, yang memungkinkan perusahaan yang bergerak di bidang aset virtual untuk mengklaim kembali PPN yang telah dibayarkan sebelumnya.

Menurut pembaruan terbaru, transfer dan konversi aset virtual, termasuk kripto, kini dibebaskan dari PPN di seluruh Uni Emirat Arab.

Aturan baru ini tidak hanya berlaku untuk aset kripto, tetapi juga mencakup layanan manajemen dana investasi yang terkait dengan aset-aset ini. Dengan perubahan ini, perusahaan yang bergerak di sektor aset virtual diperkirakan dapat menikmati keringanan pajak yang signifikan.

Pengecualian ini memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk meninjau kembali posisi PPN mereka sejak tahun 2018 dan memanfaatkan aturan baru untuk melakukan pemulihan pajak atas pengeluaran bisnis yang memenuhi syarat.

Hal ini tentunya memberikan insentif lebih bagi perusahaan untuk beroperasi dan berkembang di wilayah yang semakin ramah terhadap aset digital.

Berdasarkan laporan PwC, salah satu aspek penting dari perubahan aturan ini adalah pemulihan pajak masukan atau input VAT recovery. Perusahaan yang telah membayar PPN atas transaksi yang terkait dengan aset virtual kini dapat mengajukan klaim untuk mengembalikan dana tersebut.

Hal ini akan berdampak positif pada arus kas perusahaan, terutama bagi mereka yang telah berinvestasi besar dalam teknologi dan infrastruktur kripto.

Dalam konteks ini, perusahaan di Uni Emirat Arab diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengkaji kewajiban pajak mereka dan memastikan bahwa mereka memanfaatkan peluang untuk pengembalian pajak masukan yang tersedia.

Dengan pengecualian PPN ini, Uni Emirat Arab semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat global untuk industri kripto. Peraturan yang lebih longgar ini kemungkinan akan menarik lebih banyak perusahaan kripto dan aset virtual untuk berinvestasi dan beroperasi di wilayah tersebut.

Ditambah dengan adanya kesepakatan pengawasan bersama antara Otoritas Sekuritas dan Komoditas Uni Emirat Arab (SCA) dan Otoritas Pengatur Aset Virtual Dubai (VARA), perusahaan penyedia layanan aset virtual (VASPs) di Dubai dapat memperoleh keuntungan tambahan dengan lisensi ganda, sehingga memperluas layanan mereka ke seluruh Uni Emirat Arab.

Selain itu, VARA juga memperketat aturan terkait pemasaran investasi digital. Pada akhir September 2024, regulator mewajibkan perusahaan yang mempromosikan investasi kripto untuk mencantumkan penafian yang jelas, menyatakan bahwa aset virtual dapat kehilangan nilai secara keseluruhan atau sebagian dan rentan terhadap volatilitas ekstrem.

Langkah ini sejalan dengan visi Uni Emirat Arab untuk menjadi pusat keuangan digital global, dengan fokus pada inovasi teknologi dalam sektor aset digital.

Dengan kebijakan yang semakin mendukung pertumbuhan sektor ini, para pelaku industri kripto diperkirakan akan semakin tertarik untuk mengembangkan bisnis mereka di kawasan ini.

Tidak hanya itu, aturan ini juga membuka jalan bagi pengembangan teknologi keuangan yang lebih lanjut, khususnya dalam hal penggunaan kripto untuk transaksi lintas batas dan solusi keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Keuntungan yang didapat dari pengecualian PPN serta peraturan yang lebih ramah akan memicu adopsi yang lebih luas terhadap kripto sebagai alat investasi dan perdagangan yang sah di Uni Emirat Arab. [st]

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah berhasil menarik pajak digital dari Google, Netflix, TikTok, Youtube hingga kripto sebesar Rp27,85 triliun per 31 Agustus 2024

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti merinci jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang sudah berjalan sejak 2020.

"Pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah," ujar Dwi dalam keterangan, Jumat (13/9).

Penerimaan PPN dari PMSE tercatat sebesar Rp22,3 triliun yang berasal dari setoran 166 pelaku usaha yang ditunjuk mengumpulkan pajak digital. Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran 2020, Rp3,90 triliun 2021, Rp5,51 triliun 2022, Rp6,76 triliun 2023, dan Rp5,39 triliun 2024.

Pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp875,44 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan 2022, Rp220,83 di 2023, dan Rp408,16 miliar di 2024.

"Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp411,12 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp464,32 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger," kata Dwi.

Pajak fintech (P2P lending) telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,43 triliun yang berasal dari 2022 sebesar Rp446,39 miliar, 2023 sebesar Rp1,11 triliun dan di 2024 sebesar Rp872,23 miliar.

Pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP telah menyumbang ke pendapatan negara sebesar Rp2,25 triliun. Rinciannya sebesar Rp402,38 miliar di 2022, sebesar Rp1,12 triliun di 2023, dan Rp726,41 miliar di 2024.

"Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp152,74 miliar dan PPN sebesar Rp2,09 triliun," jelas Dwi.

Sampai dengan Agustus 2024 pemerintah telah menunjuk 176 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk dua yang baru saja ditunjuk pada Agustus 2024 yaitu THE World Universities Insights Limited dan Cloudkeeper (Singapore) PTE. LTD.

Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 27,85 triliun hingga 31 Agustus 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak kripto, pajak fintech (P2P lending) dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP).

"PPN PMSE sebesar Rp 22,3 triliun, pajak kripto sebesar Rp 875,44 miliar, pajak fintech sebesar Rp 2,43 triliun, dan pajak SIPP sebesar Rp 2,25 triliun," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Kamis (12/9/2024).

Khusus PMSE, sampai Agustus 2024 pemerintah telah menunjuk 176 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah itu termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan satu pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

"Penunjukan di Agustus 2024 yaitu THE World Universities Insights Limited dan Cloudkeeper (Singapore) PTE. LTD. Pembetulan di bulan Agustus 2024 yaitu Freepik Company, S.L," jelas Dwi Astuti.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 166 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 22,3 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 5,39 triliun setoran tahun 2024.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," ujar Dwi Astuti.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 875,44 miliar sampai Agustus 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp 408,16 miliar penerimaan 2024.

"Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 411,12 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 464,32 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger," beber Dwi Astuti.

Untuk pajak fintech telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,43 triliun sampai Agustus 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 872,23 miliar penerimaan tahun 2024.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Agustus 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,25 triliun, berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 726,41 miliar penerimaan tahun 2024.

Simak juga Video: Kominfo Gaet Bappebti Blokir Transaksi Judi Online Lewat Kripto

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp27,85 triliun hingga Agustus 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti merincikan, total penerimaan pajak tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE senilai Rp22,3 triliun.

Lalu, pajak kripto Rp875,44 miliar, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending Rp2,43 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,25 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga telah menunjuk 176 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN sampai dengan Agustus 2024. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE dan satu pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 166 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp22,3 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp5,39 triliun setoran tahun 2024,” jelas Dwi Astuti dalam siaran pers DJP, Kamis (12/9/2024).

Dia menyatakan, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

"Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital," lanjut Dwi.

Dia juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, hingga pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggodok aturan baru terkait perpajakan dalam transaksi aset kripto. Rencana ini tentu menarik perhatian para pelaku pasar kripto di Indonesia, mengingat dinamika industri yang terus berkembang.

Sebagaimana disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi yang menyatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan penyesuaian pajak baru untuk transaksi aset kripto.

Pembahasan tersebut merupakan bagian dari proses peralihan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK yang ditargetkan terealisasi pada awal 2025.

Dengan pengawasan yang dialihkan ke OJK, maka pajak aset kripto diprediksi akan berubah karena aset tersebut akan diklasifikasikan ulang sebagai aset keuangan digital, bukan lagi sebagai komoditas.

Meskipun detail lengkap mengenai aturan baru ini memang masih belum diumumkan secara resmi, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah akan adanya penyesuaian tarif pajak atas transaksi kripto.

Ini merupakan salah satu perubahan yang paling dinantikan. Beberapa sumber menyebutkan adanya potensi kenaikan tarif ini, namun angka pasti masih belum terkonfirmasi.

OJK berpotensi memperluas basis pajak yang dikenakan pada transaksi kripto. Hal ini bisa mencakup berbagai jenis aset kripto, tidak hanya yang populer, seperti Bitcoin dan Ethereum.

Dengan aturan baru ini, pengawasan terhadap transaksi kripto diperkirakan akan semakin ketat. Tujuannya, tidak lain adalah untuk meningkatkan transparansi dan mencegah praktik pencucian uang.

OJK juga sepertinya merasa perlu menyesuaikan aturan pajak kripto, antara lain karena industri kripto di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menuntut adanya regulasi yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu, aturan pajak yang jelas dan tegas diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan aset kripto untuk kegiatan ilegal.

Di sisi lain, dengan aturan baru ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Rencana OJK untuk mengubah aturan pajak kripto ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur industri aset digital yang semakin berkembang.

Meskipun perubahan ini berpotensi dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar, namun pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih sehat dan transparan.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya menyampaikan bahwa pihaknya berencana mengusulkan penurunan tarif pajak setengah dari tarif yang berlaku saat ini.

Pernyataan itu disampaikan merespons kekhawatiran pasar yang berlebihan terkait pajak kripto yang ditransaksikan di luar platform yang tidak terdaftar di Bappebti.

Dampak penyesuaian

Pengumuman aturan pajak baru ini tentu akan berdampak signifikan terhadap pasar kripto di Indonesia. Beberapa dampak yang mungkin terjadi, antara lain terkait volatilitas harga. Pengumuman aturan baru dapat memicu volatilitas harga aset kripto dalam jangka pendek.

Meskipun sejumlah pelaku pasar merespons berbeda atas rencana ini. CEO INDODAX Oscar Darmawan misalnya, menyambut baik inisiatif OJK untuk menciptakan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika industri aset digital saat ini.

Meskipun ia optimistis bahwa peraturan tersebut dapat mendorong pengembangan pasar kripto dalam negeri, tapi tetap saja ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam penerapan kebijakan baru tersebut. Tidak bisa ditampik bahwa ada kekhawatiran tersendiri akan regulasi yang terlalu ketat atau memberatkan yang justru dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan industri.

Di sisi lain ada potensi perubahan perilaku investor, dimana investor mungkin saja akan mengubah strategi investasi mereka sebagai respons terhadap perubahan aturan pajak. Dan adanya potensi migrasi ke platform lain.

Memang ada kemungkinan pelaku pasar yang akan memilih untuk beralih ke platform perdagangan kripto di negara lain dengan regulasi yang lebih ringan.

Sebenarnya Indonesia bisa dikatakan masih dalam tahap awal dalam mengatur industri kripto. Meskipun sudah ada beberapa aturan yang berlaku, namun masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar lebih komprehensif dan sejalan dengan perkembangan industri.

Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain agar dapat membangun ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan. Selama ini aturan perpajakan di Indonesia terkait kripto, di antaranya mencakup pengenaan PPN atas setiap transaksi kripto dan PPh Pasal 22 untuk transaksi melalui PTPA, potensi PPh lainnya untuk aktivitas seperti mining.

Secara umum regulasinya masih dinamis dan masih terus berkembang serta belum sedetail negara lain.

Di Singapura, misalnya, diterapkan pajak capital gains dimana keuntungan dari penjualan aset kripto dikenakan pajak capital gains. Negeri itu juga dinilai memiliki kerangka regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk industri kripto. Saat ini, bahkan Singapura menjadi salah satu pusat perdagangan kripto terbesar di Asia.

Sementara di Amerika Serikat (AS), kripto umumnya diperlakukan sebagai properti, sehingga keuntungan dari penjualan dikenakan pajak capital gains. Aturan pajak kripto di AS sangat kompleks dan bervariasi antarnegara bagian dan negara itu juga terus mengembangkan regulasi kripto, terutama terkait dengan keamanan dan perlindungan investor.

Sementara di Uni Eropa ada kerangka umum untuk regulasi aset kripto, namun implementasinya berbeda-beda di setiap negara anggota. Regulasi di Uni Eropa cenderung lebih fokus pada pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berkaca dari itu, Indonesia sudah saatnya mengimplementasikan regulasi yang jelas dan konsisten untuk meningkatkan daya tarik sebagai tujuan investasi kripto.

Regulasi yang mendukung inovasi akan mendorong pertumbuhan industri kripto di Tanah Air. Selain itu juga melindungi investor dari penipuan dan manipulasi pasar.

Ke depan perlu koordinasi yang lebih baik antara OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait lainnya. Seiring dengan upaya lain, termasuk belajar dari pengaman negara-negara yang sudah maju dalam regulasi kripto dan melibatkan pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam pembuatan regulasi.

Sebab regulasi yang dihasilkan harus benar-benar mampu mendukung inovasi dan perkembangan teknologi blockchain.

Copyright © ANTARA 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan adanya penyesuaian pajak untuk transaksi kripto. Langkah ini selaras dengan rencana peralihan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK yang ditargetkan terealisasi pada awal 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, OJK tengah mempersiapkan langkah penyesuaian pajak baru kripto.

"Kami dari OJK akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk penerapan pajak baru kripto ini," kata Hasan, dikutip dari Antara, Jumat (16/8/2024).

Dengan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK, maka pajak aset kripto diprediksi akan berubah. Aset tersebut akan diklasifikasikan ulang sebagai aset keuangan digital, bukan lagi sebagai komoditas.

Saat ini, transaksi aset kripto pada platform crypto exchange yang terdaftar di Bappebti dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11% dari nilai transaksi. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Namun demikian, jika transaksi tersebut dilakukan pada platform yang tidak terdaftar di Bappebti, maka tarif PPN meningkat menjadi 0,22%. Selain itu, transaksi aset kripto juga dikenakan pajak penghasilan (PPh) senilai 0,1% untuk transaksi yang berlangsung di platform yang terdaftar dan sebesar 0,2% di platform yang tidak terdaftar.

CEO INDODAX Oscar Darmawan mengatakan, pihaknya menyambut baik inisiatif OJK untuk menciptakan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika industri aset digital saat ini.

Meskipun optimistis bahwa peraturan tersebut dapat mendorong pengembangan pasar kripto dalam negeri, tapi pihaknya tetap menekankan pentingnya keseimbangan dalam penerapan kebijakan baru tersebut. Menurutnya, regulasi yang terlalu ketat atau memberatkan justru dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan industri.

"Kami berharap bahwa regulasi baru ini tidak hanya fokus pada aspek pengenaan pajak, tetapi juga mempertimbangkan potensi industri kripto sebagai pendorong ekonomi digital di Indonesia," ucapnya.

Oscar juga menggarisbawahi perlunya dialog yang terbuka antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, terutama para pelaku pasar, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk terus berkolaborasi dengan regulator dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan industri kripto sekaligus melindungi kepentingan investor.

"Kami percaya bahwa dengan regulasi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Bappebti meminta Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi pajak kripto karena dinilai berdampak terhadap nilai transaksi kripto di dalam negeri.

"Dengan pengenaan pajak sebesar saat ini, menambah biaya bagi para nasabah aset kripto. (Alhasil) banyak nasabah yang transaksi di exchange luar negeri," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya dalam acara 10 Tahun Indodax, Selasa (27/2).

Selain itu, peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut menjadi waktu yang tepat untuk evaluasi. Mengingat aset kripto tersebut akan masuk dalam sektor keuangan.

"Karena nanti kripto menjadi sektor keuangan. Kami harapkan komitmen DJP untuk evaluasi pajak ini. Evaluasinya karena (peraturan) ini sudah lebih dari 1 tahun. Tentu saja biasanya pajak itu ada evaluasi tiap tahun," ucap Tirta.