Jakarta -

Bandara Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kini resmi terdaftar secara internasional dan memiliki kode International Civil Aviation Organization (ICAO) yaitu WALK.

Mengutip situs Dinas Hubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Minggu (10/11/2024), Kode ICAO Bandara Internasional Nusantara yakni WALK. Namun, untuk kode International Air Transport Association(IATA), belum terdaftar.

Bandara Nusantara sudah berstatus beroperasi umum untuk melayani penerbangan domestik dan sudah mendapatkan sertifikat dapat didarati pesawat Boeing 737-800.

Dalam dunia penerbangan ada 2 jenis kode yang diakui dan digunakan dalam dunia penerbangannya. Pertama, kode ICAO yang digunakan untuk mengatur operasi pesawat terbang dan digunakan oleh pengatur lalu-lintas udara (air traffic control) dan maskapai penerbangan.

Sementara kode kedua yakni kode IATA yang digunakan untuk mengidentifikasi bandara di seluruh dunia. Namun, secara umum kode IATA lebih populer daripada Kode ICAO karena melekat dengan masing-masing wilayah.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, progres pembangunan landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tembus lebih dari 70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung Februari 2025.

Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra. Saat ini, masih ada pekerjaan pelapisan aspal yang perlu dirampungkan.

"Kita lagi pembangunan (landasan pacu), kita selesaikan mudah-mudahan Februari (2025) selesai," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan Bandara IKN sendiri ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter².

Pada Oktober lalu, Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Budi Karya Sumadi sempat melaporkan progres pembangunan landasan pacu IKN jelang pendaratan Presiden 2014-2025 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800.

Simak juga Video Jokowi Cerita Pengalaman Landing Perdana di IKN: Mulus Banget

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/kil)

Jakarta -

Dompet elektronik menjadi solusi praktis dalam bertransaksi tanpa uang tunai. Salah satu e-wallet yang banyak digunakan adalah DANA.

Dengan fitur yang memudahkan pembayaran dan transfer, DANA menjadi pilihan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan finansial. Meski begitu, ada saja pengguna yang mengalami masalah seperti saldo yang menghilang tiba-tiba.

Kondisi ini tentu akan membuat khawatir, apalagi jika saldo yang hilang tidak sedikit. Sehingga, mengetahui cara mengembalikan saldo DANA yang hilang begitu penting.

Cara Mengembalikan Saldo DANA yang Hilang

Untuk memastikan ada atau tidak ada transaksi yang mencurigakan, periksa riwayat transaksi di aplikasi DANA. Lihat detail mulai dari tanggal, waktu, nominal, dan penerima.

Laporkan apabila ada transaksi yang tidak kamu kenal. Menurut laman DANA, caranya adalah sebagai berikut:

1. Kirim Email

Kirimkan email kehelp@dana.id. Jelaskan kronologi kejadian secara singkat, padat dan jelas serta lampirkan bukti seperti screenshot transaksi yang mencurigakan.

2. Akses Chatbot Diana

Jika membutuhkan bantuan terkait DANA, salah satunya mengembalikan saldo yang hilang, asisten virtual DIANA bisa menjadi solusinya. Kamu bisa mengakses DIANA lewat aplikasi DANA.

3. Call Center

Terakhir, kamu bisa menghubungi Call Center DANA di 1500 720

Ketentuan Pengembalian Saldo DANA

Pengembalian saldo DANA tergantung pada penyebab kehilangan dan apakah akun terdaftar dalam DANA Protection. Sebagai informasi, DANA Protection adalah fitur keamanan yang diberikan kepada pengguna terverifikasi untuk melindungi dari transaksi tidak sah. Perlindungan DANA dapat diklaim oleh pengguna untuk kejadian pengambilalihan akun DANA yang terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian DANA.

Adapun bentuk pengembalian akun yang diakui DANA yaitu:

• Kehilangan saldo DANA saat pengguna kehilangan handphone. Hal ini terbatas pada satu kali kejadian.
• Serangan brute force, yaitu kehilangan saldo DANA karena pihak lain yang menyalahgunakan akun DANA dan melakukan transaksi yang tidak terotorisasi pemilik akun DANA, yaitu tidak terverifikasi OTP atau PIN

Saldo Akan Diganti Jika

Penggantian dana akan diberikan sesuai nilai kerugian yang dialami oleh pengguna. Pengguna yang ingin melakukan klaim perlindungan DANA harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pengguna terverifikasi (DANA Premium)
2. Pengguna mengaktifkan Verifikasi Wajah (DANA Viz)
3. Pengguna tidak memberi kode keamanan dan informasi verifikasi

Saldo Tidak Akan Diganti Jika

Beberapa penyebab yang tidak termasuk ke dalam cakupan DANA Protection, yaitu:

1. Kelalaian pengguna, misalnya memberikan informasi akun kepada orang lain
2. Kasus penipuan, misalnya tertipu tawaran investasi bodong
3. Phising atau penipuan lain, misalnya, diiming-imingi hadiah, diminta data pribadi, atau diarahkan ke situs web palsu untuk mencuri informasi akun.

Itulah cara mengembalikan saldo DANA yang hilang. Semoga informasi ini membantumu ya.

(elk/row)

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

(acd/acd)

Jakarta -

Di tengah ekonomi yang terus bertumbuh, bisnis waralaba semakin diminati karena menawarkan peluang investasi yang telah teruji dan dikenal masyarakat.Namun ada beberapa hal krusial yang perlu kamu perhatikan agar bisnis waralaba mu dapat terus berjalan dan sustainable.

1.Datang ke pameran IFBC 2024 ICE BSD

Salah satu langkah untuk memulai bisnis waralaba, yaitu kamu bisa hadir di pameran peluang usaha untuk dapat memahami lebih mendalam terkait industri itu sendiri. Dalam waktu dekat ini pameran waralaba terlengkap Info Franchise & Business Concept (IFBC) 2024 akan kembali hadir pada 8-10 November di Hall 3A ICE BSD, Tangerang. Pameran ke 169 ini menghadirkan 200 lebih merek peluang usaha yang terdiri dariwaralaba, peluang bisnis, kemitraan, keagenan, hingga distributor.

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

2. Ketahui Rekam Jejak Pemilik Usaha

Setelah hadir di pameran IFBC 2024 ICE BSD, hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah rekam jejak dari pemilik usaha waralaba tersebut. Ketahui siapa orang-orang di balik peluang usaha tersebut, serta apakah sudah memiliki rekam jejak yang sudah teruji?

3. Pastikan Pemilik Waralaba Menjalankan Pemenuhan Kriteria Waralaba Sesuai Peraturan

Hal lainnya yang juga harus dipertimbangkan ialah apakah waralaba tersebut telah memenuhi kriteria waralaba sesuai dengan PP 35/2024, yang terdiri dari:

• Memiliki sistem bisnis
• Memberikan keuntungan
• Memiliki Kekayaan Intelektual
• Dukungan yang berkesinambungan

Jika usaha jenis peluang usaha, kemitraan, keagenan, distributor dan lainnya, apakah usaha tersebut telah memiliki legalitas dan izin dari instansi terkait, yang disyaratkan untuk menjalankan usaha.

4.Perjanjian Waralaba/Perjanjian Kemitraan

Setelah mengetahui kriteria waralaba, hal lain yang harus diperhatikan adalah perjanjian waralaba atau perjanjian kemitraan. Apakah waralaba/kemitraan tersebut memiliki perjanjian tertulis antara franchisor dengan franchisee, atau pemilik usaha dengan mitra yang memuat perlindungan yang memadai terhadap kepentingan franchisee/mitra? Dan apakah perjanjian tersebut mencantumkan ketentuan minimum sebagai berikut:

• Nama dan alamat para pihak
• Kekayaan Intelektual masih dalam masa perlindungan
• Kegiatan usaha
• Sistem bisnis
• Hak dan kewajiban
• Bantuan, Fasilitas, Bimbingan Operasional, Pelatihan, dan Pemasaran
• Wilayah usaha
• Jaminan untuk mendapatkan kompensasi dan/atau pemberian hak atas waralaba dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya
• Jangka waktu perjanjian
• Tata cara pembayaran imbalan
• Kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba
• Penyelesaian sengketa
• Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba
• Jaminan Pemberi Waralaba menjalankan kewajibannya
• Jumlah gerai/tempat Usaha

Ketahui pula bagaimana rekam jejak pelaksanaan perjanjian tersebut selama ini?

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

5. Prospektus Penawaran Waralaba/Prospektus Penawaran usaha

Ketahui apakah waralaba/kemitraan tersebut memberikan prospektus penawaran kepada calon franchisee/mitra pada saat melakukan penawaran? Dan apakah prospektus tersebut mencantumkan ketentuan minimum sebagai berikut:

• Data identitas Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan
• Legalitas usaha Pemberi Waralaba/Pemberi Waralaba Lanjutan
• Sejarah kegiatan usaha
• Struktur organisasi usaha
• Sistem bisnis
• Laporan keuangan 2 tahun terakhir
• Jumlah gerai / tempat usaha Waralaba
• Daftar Penerima Waralaba / Penerima Waralaba Lanjutan
• Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba
• Sertifikat / Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual

6. Keanggotaan dalam Asosiasi Waralaba

Hal yang tak kalah pentingnya adalah ketahui apakah waralaba tersebut tergabung atau menjadi anggota dari suatu asosiasi waralaba atau asosiasi lain terkait bisnis yang dijalankan. Seperti Asosiasi Franchise Indonesia (AFI).

Semua hal ini dapat kamu diskusikan langsung di pameran IFBC 2024 ICE BSD, akan ada ragam sesi edukasi dan konsultasi bersama praktisi berpengalaman. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan insight bisnis di IFBC 2024 ICE BSD, yang berlangsung 8-10 November 2024, Hall 3A ICE BSD, Tangerang pukul 10.00- 20.00 WIB. Tiket masuk harga Rp 50.000/ hari dan Rp 60.000 terusan tiket dapat dibeli secara on the spot dan online diwww.infofranchiseexpo.com

(Content Promotion/Pameran IFBC)

Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

(ily/kil)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal perkembangan terkini kasus Investree. Izin usaha Investree sudah dicabut OJK dan mantan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi kabur ke luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, pihaknya siap menggandeng aparat penegak hukum untuk membawa Adrian pulang ke Indonesia.

"OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan," jelas Agusman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) (POJK 10/2022), Investree wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Ia menambahkan, setelah pencabutan izin usaha PT Investree Radhika Jaya, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemberi Dana atau Lender.

"Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi," tuturnya.

Ia menyatakan dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri Penyelenggara LPBBTI.

Lalu menyusun perubahan POJK 10/2022, serta melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023 - 2028.

(ily/hns)

Jakarta -

Badan Pangan Nasional telah mengusulkan agar bantuan beras dilanjutkan pada 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerima.

Arief mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga. Sementara sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

"Harusnya sudah bisa ter-cover dengan beberapa kegiatan lainnya juga. Jadi ini intervensi pemerintah dan stabilisasi untuk 16 juta KPM," ungkapnya.

Sementara ini, Bapanas mengusulkan utamanya penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief meminta dukungan agar anggaran Badan Pangan Nasional ditambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat.

(ada/ara)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melaporkan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini masuk dalam status awas atau level IV. Hal ini akan berdampak pada penutupan sementara Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo.

Menurut informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), aktivitas vulkanik gunung ini masih tinggi dengan warna kode merah untuk abu vulkanik, yang terpantau hingga ketinggian FL400.

AirNav Indonesia telah mengeluarkan ASHTAM VAWR0350, VAWR0355 dan VAWR0357 yang memperingatkan penyebaran abu vulkanik di wilayah udara sekitar Bandara Fransiskus Xaverius Seda serta bandara-bandara terdekat lainnya seperti Bandara Soa, Bandara Haji Hasan Aroeboesman, Bandara Frans Sales Lega, Bandara Komodo, Bandara Gewayantana, Bandara Wunopito, dan Bandara Kabir.

Plt. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan sejauh ini, beberapa penerbangan telah dibatalkan, termasuk rute-rute Wings Air yang menghubungkan Maumere dengan Kupang dan Makassar.

"Akibat sebaran abu vulkanik, beberapa maskapai melakukan pembatalan penerbangan agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan. Kami akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan otoritas dan bandara terkait," Lukman dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Sebagai langkah mitigasi dampak penutupan ini, Lukman menghimbau maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang terdampak, seperti pengembalian dana penuh (full refund), penjadwalan ulang (reschedule), atau reroute ke bandara terdekat jika tersedia.

Dalam situasi force majeure ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berpedoman pada Surat Edaran SE Nomor 15 Tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 153 Tahun 2019 tentang Tata Cara Collaborative Decision Making (CDM) dalam penanganan dampak abu vulkanik.

Dari hasil paper test sampai dengan Pukul 16.00 WITA kemarin, seluruh bandara menunjukan hasil test negatif, kecuali Bandara Komodo Labuan Bajo menunjukkan aktivitas debu namun tipis, sehingga bandara tersebut ditutup melalui penerbitan NOTAM Nomor A3479/24.

"Kami berharap agar situasi segera membaik sehingga aktivitas penerbangan dan operasional bandara kembali normal," pungkasnya.

Jakarta -

Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Apabila aturan tersebut diterapkan, Indonesia bisa kehilangan Rp 308 triliun.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

"Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp 308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut bisa kehilangan Rp 160,6 triliun. Angka itu setara 7% dari penerimaan perpajakan.

Di sisi lain, penerimaan negara semakin turun tiap tahun dari industri tembakau. Target penerimaan cukai dari sektor tersebut pada 2023 belum melampaui target, yakni Rp 213 triliun dari target sebesar Rp 218,7 triliun.

"Jadi ada ketidaktercapaian di Rp 5 triliun untuk tahun 2023. Nah bayangkan kalau kita langsung ya pada hari ini diterapkan itu kurang lebih Rp 160,6 triliun itu akan hilang begitu saja. Padahal kita tahu Rp 160,6 triliun itu 7% dari penerimaan perpajakan negara," terangnya.

Selain itu dari sisi tenaga kerja, Andry menerangkan sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang mungkin akan terdampak. Apabila merujuk pada data tenaga kerja industri hasil tembakau 2019 lalu, angka itu setara 32% yang terdampak.

"Jadi kalau kita lihat secara total, kalau total penduduk bekerja ini ada di 1,6%. Kalau merujuk kepada tenaga kerja industri hasil tembakau tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenperin pada saat itu, itu kurang lebih 32% lah yang akan terdampak. Jadi cukup besar begitu," jelas dia.

(kil/kil)

Jakarta -

Pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) - Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) - Banjarmasin (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Masih terdapat 1 (satu) rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Terkait dengan rute (CGK) - (BPN) sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami menghimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam siaran pers.

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," ucapnya.

(hal/kil)

Jakarta -

Toyota sukses melakukan uji coba mobil terbang perdananya. Mobil terbang ini bisa mempersingkat waktu perjalanan.

Perusahaan startup Toyota Motor Corporation, Joby Aviation, sukses melakukan uji terbang domestik untuk mobil terbangnya, eVTOL. eVTOL merupakan jenis pesawat yang dirancang untuk penerbangan jarak pendek dan frekuensi tinggi, sehingga cocok untuk dijadikan taksi terbang.

Dikutip The Japan News, penerbangan perdana ini dilakukan di Jepang pada akhir Oktober, tepatnya di Toyota Technical Center Higashi-Fuji, Susono, perfektur Shizuoka. Mobil terbang ini memiliki panjang sekitar 6 meter, lebar 12 meter, dengan kapasitas angkut hingga lima orang, termasuk awak kabin dan penumpang. Selama pengujian, mobil terbang ini mengudara di ketinggian 500 meter dan tingkat kebisingan dilaporkan mencapai 45 desibel, lebih tenang ketimbang mobil pada umumnya (70 dB) ataupun percakapan manusia (60 dB).

Adapun prosedur uji terbang ini dilakukan guna mendapatkan sertifikasi tipe yang diperlukan untuk beroperasi secara komersial dari otoritas penerbangan Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan beberapa wilayah lainnya. Mobil terbang ini ditargetkan memulai operasi komersialnya di kawasan Timur Tengah dan beberapa wilayah lainnya pada awal tahun 2025. Bila tak berubah, rencananya eVTOL ini bakal menjalani demonstrasi penerbangan di Osaka Kansai Expo.

Toyota dalam laman resminya menyebut eVTOL cocok digunakan bagi para pebisnis hingga turis di kawasan perkotaan. Pesawat ini menggabungkan elemen-elemen dari helikopter, drone, dan pesawat kecil. eVTOL ini memiliki sejumlah keunggulan di antaranya pengoperasiannya senyap, andal, hingga dilengkapi fitur keselamatan tinggi. Tak cuma itu waktu tempuh perjalanan juga akan lebih singkat.

"Buat Anda yang datang dari Tokyo, mungkin menghabiskan waktu sekitar 1,5-2 jam. Tapi dengan eVTOL taksi mungkin hanya sekitar 25 menit. Dapatkah Anda membayangkan perubahan rasa jarak dan waktu Anda? Saya percaya bahwa masa depan yang mencakup opsi baru untuk mobilitas udara akan mempermudah kehidupan orang banyak," ungkap Executive Vice President dan CTO Toyota Motor Corporation Nakajima dalam siaran persnya.

Nakajima menjelaskan, ketertarikan Toyota pada mobilitas udara sudah ada sebelum Toyota Motor Corporation berdiri. Pada tahun 1925, sekitar 100 tahun lalu Sakichi Toyoda menawarkan hadiah 1 juta yen untuk penemuan baterai dan penyimpanan yang dapat digunakan untuk menerbangkan pesawat melintasi Samudra Pasifik.

Kemudian setelah Toyota Motor Corporation berdikri, ambisi menciptakan pesawat terbang masih ada. Kiichiro Toyoda, pendiri Toyota Motor Corporation, bertujuan untuk mengembangkan pesawat terbang pribadi di samping produksi massal mobil.

"Kiichiro Toyoda 'sering menggambar diagram skematik pesawat terbang dan helikopter dalam memonya," terang Nakajima lagi.

(dry/din)