JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bakal menindak tegas dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada anggotanya yang terbukti memakai narkoba. Hal itu dilakukan agar tidak ada anggota polisi yang menjadi beking pengguna maupun pengedar narkoba.

"Polda Metro Jaya cukup keras. Anggota yang terlibat memakai saja akan saya PTDH. Itu salah satu upaya kami secara internal," tegas Karyoto di Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2024).

Langkah tegas itu diperlukan sebagai upaya mencegah dari berbagai hal yang membuat buruk negara. Dia menilai jika aparat ikut menggunakan narkoba lambat laun akan melakukan hal yang lebih jahat dengan melindungi para penjahat.

"Kalau bisa masuk ke para aparat itu lebih berbahaya lagi. Karena dia lama-lama akan menjadi beking dan lain-lain," ucapnya.

Karyoto bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI-Polri ingin mengajak masyarakat agar paham bahwa narkotika secara ilegal itu sangat berbahaya buat tubuh dan dan juga buruk secara ekonomi.

"Yang harusnya buat uang belanja dipakai beli narkoba. Jelas seorang kepala keluarga pasti akan mencari tambahan-tambahan dari luar," kata Karyoto.

Pihaknya juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang narkoba, tawuran, serta korupsi.

"Itu cara kami dalam upaya-upaya pencegahan, jauh tidak secara preventif, tapi secara preemtif, membuat suatu situasi di mana pun agar dia mempunyai budaya cegah dan budaya tangkal terhadap penggunaan ilegal narkoba," ujar jenderal polisi bintang 2 itu.

JAKARTA - Polisi menangkap empat pengedar narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Lebih dari 207 kilogram sabu dan 90.000 butir ekstasi diamankan dalam pengungkapan itu.

Empat orang yang ditangkap ialah Adi Meilano alias Bagas, Antony, Joni Iskandar, dan seorang lainnya berinisial AS. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Mereka merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional Malaysia, Riau, dan Jakarta. Kini, mereka telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



"Jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu sebanyak 207,321 kilogram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 90.000 butir dengan total 4 tersangka," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, di Polda Metro Jaya pada Rabu (6/11/2024).

Karyoto menjelaskan pengungkapan bermula dari penangkapan terhadap AS di kawasan Jakarta Selatan pada Juli 2024 lalu. Ketika itu, polisi mendapat barang bukti 48 kilogram sabu yang disembunyikan di dalam kompartemen mobil yakni bagasi hingga dashboard.

Dari penangkapan AS, polisi selanjutnya melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya yakni Adi Meilano, Antony, dan Joni di wilayah Riau. Serupa dengan AS, barang bukti sabu disembunyikan para pelaku di kompartemen mobil untuk mengelabui petugas.

"Disembunyikan di dalam kompartemen mobil baik di pintu, bagasi, maupun dashboard mobil," ucap dia.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Joni, sabu yang diperoleh para pelaku didapat dari wilayah Malaysia. Sabu itu dikirimkan ke pelabuhan kecil di Bengkalis menggunakan perahu nelayan. Dari wilayah Bengkalis, sabu itu kemudian dikirimkan ke Jakarta.

"Ini adalah bentuk keprihatinan. Andai kata barang ini lolos ke masyarakat, apa yang terjadi? Mungkin bagi seorang suami yang kehilangan anaknya atau istrinya karena narkoba," jelas dia.

Karyoto menyebut pihak yang terlibat dalam jaringan narkoba seringkali merupakan generasi produktif di Indonesia. Maka dari itu, pencegahan dengan cara memutus pasokan pengiriman narkoba harus terus digencarkan.

"Kami akan terus berupaya dalam memberantas peredaran gelap narkoba, di mana pun itu baik tingkat nasional maupun lokal," ujar dia.

"Nanti kita akan upayakan untuk mengungkap TPPU-nya. Kalau bisa kita miskinkan, akan kita miskinkan antara pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika ini," lanjut dia.

Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati.

Jakarta -

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus judi online. Kasus ini menjerat pegawai Komdigi karena tak melakukan wewenang pemblokiran situs.

Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid buka-bukaan soal status pegawai yang menjadi tersangka kasus judi online. Dia bilang bila sudah jadi tersangka, pegawai yang terjerat kasus akan dinonaktifkan terlebih dahulu.

Lebih lanjut apabila sudah ada keputusan hukum inkrah menyatakan pegawai-pegawai tadi perlu dipidana, maka kementerian akan mengeluarkan pegawai tersebut dengan status pemberhentian tidak hormat.

"Ya kalau misalnya ini kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifkan, lalu kalau memang sudah inkrah dia akan diberhentikan dengan tidak hormat," sebut Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

"Kita lihat nanti perkembangannya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi awal yang baik bagi Kemkomdigi," tegasnya.

Dalam catatan detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan oknum Komdigi yang ditangkap itu memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemblokiran situs terkait judi online. Namun oknum Komdigi tersebut menyalahgunakan kewenangannya.

"Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Iya kan, namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," kata Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

Polisi juga telah menggeledah 'kantor satelit' yang digunakan para tersangka di Bekasi. Tersangka juga mengakui 'membina' 1.000 situs judi online yang seharusnya diblokir.

Para tersangka mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs yang 'dibina'. Maksudnya, adalah menjaga agar situs tadi tidak diblokir.

(hal/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkapkan bahwa kasus yang menjerat eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kini sudah memasuki tahap finishing atau penyelesaian akhir.

"Gelar perkara kasus Pak Firli, sudah finishing," kata Karyoto saat diwawancarai di Jakarta Barat, Rabu (30/10/2024) malam.

Meskipun demikian, ia belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses gelar perkara tersebut, yang terkait dengan dugaan suap terhadap mantan Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo (SYL).

Karyoto juga tidak mengungkap kapan Firli akan dipanggil untuk diperiksa dalam kasus ini, menjawab singkat, "Nanti ya, nanti."

Sementara itu, diketahui bahwa sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik dalam kasus dugaan pemerasan dan pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.

Dalam perkara dugaan pemerasan, di mana Firli berstatus tersangka, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah memeriksa 123 saksi.

"Total saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 123 saksi. Total ahli yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 11 orang,” ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).

Polisi juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terkait dengan dugaan pertemuan dengan SYL, status Firli masih sebagai saksi, meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

“Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang,” ungkap Ade. Penyidik juga telah memeriksa dua ahli, yaitu ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

Dalam kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12 e dan/atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK RI. Kini, penyidik akan kembali menjadwalkan pemeriksaan Firli di Polda Metro Jaya.

Jakarta -

Ribuan buruh hari ini menggelar massa aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Aksi ini akan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta mulai pukul 10:00 WIB.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam unjuk rasa kali ini, buruh membawa dua tuntutan, yakni kenaikan upah 10% dan cabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Bahkan besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari inflasi 2,8%.

Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Iqbal, Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

"Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya," terangnya.

Setelah unjuk rasa, keesokan harinya hingga tanggal 31 Oktober 2024 akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing. Jika tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada tanggal 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," tegas Iqbal.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.

(rrd/rrd)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memberikan apresiasi pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penindakan kasus penyalahgunaan LPG 3 kg. Pertamina Patra Niaga mendukung penuh Polda Metro Jaya dalam menghentikan penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Hal tersebut ditegaskan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari pasca-press conference Ditkrimsus Polda Metro Jaya pada Kamis (17/10) di Halaman Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

"Kami mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penangkapan yang dilakukan untuk penyalahgunaan LPG Subsidi. Pengoplosan LPG subsidi ke LPG nonsubsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat," ujar Heppy dalam keterangan persnya.

Penyalahgunaan LPG Subsidi dilakukan dengan pelaku membeli LPG 3 kg bersubsidi dari pangkalan, kemudian dipindahkan ke tabung Bright Gas 5,5 kg dan LPG 12 kg. Kemudian tabung oplosan tersebut dijual dengan menggunakan mobil.

Heppy Wulansari menambahkan, selain koordinasi dengan aparat penegak hukum, upaya menjaga dan meminimalisir penyalahgunaan LPG 3 kg dilakukan Pertamina Patra Niaga dengan mewajibkan pendaftaran KTP atau NIK bagi konsumen LPG 3 kg dan pencatatan oleh pangkalan melalui aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP).

"Per 30 September lalu, sudah 97% transaksi LPG 3 kg di 248.145 pangkalan LPG 3 di seluruh Indonesia pangkalan telah tercatat pada MAP. Baik transaksi LPG 3 kg dari sektor rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, maupun nelayan sasaran," paparnya.

Pertamina Patra Niaga juga mengimbau seluruh masyarakat Untuk turut mengawasi penyaluran distribusi LPG 3 kg dan memberikan laporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak penyalahgunaan LPG subsidi di sekitar lingkungan masyarakat. "Selain mengamankan barang subsidi. Pengawasan dari masyarakat ini juga penting untuk menghindari terjadinya insiden, karena pengoplosan rawan terjadinya kebakaran," tutur Heppy.

Konsumen, kata dia, dapat mengenali produk LPG 3 kg yang asli dari segel plastiknya, sementara produk LPG BrightGas asli dapat dikenali melalui QR code dan stiker Hologram yang terdapat pada leher tabung.

Jakarta -

PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan apresiasinya kepada Polda Metro Jaya yang berhasil menindak kasus penyalahgunaan LPG 3 kg. Atas penindakan itu, perusahaan mendukung penuh tindakan yang dilakukan kepolisian menghentikan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dilakukan para oknum.

"Kami mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penangkapan yang dilakukan untuk penyalahgunaan LPG Subsidi. Pengoplosan LPG subsidi ke LPG non subsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2024).

Heppy menjelaskan modus penyalahgunaan LPG Subsidi ini dilakukan dengan cara pelaku membeli LPG 3 kg dari pangkalan. Isi tabung gas melon tersebut lalu dipindahkan ke tabung Bright Gas 5,5 kg dan LPG 12 kg, yang kemudian tabung oplosan tersebut dijual dengan menggunakan mobil.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain koordinasi dengan aparat penegak hukum, pihaknya juga terus berupaya menjaga dan meminimalisir penyalahgunaan LPG 3 kg dengan mewajibkan pendaftaran KTP atau NIK bagi konsumen LPG 3 kg dan pencatatan oleh pangkalan melalui aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP).

"Per 30 September lalu, sudah 97 persen transaksi LPG 3 Kg di 248.145 pangkalan LPG 3 di seluruh Indonesia pangkalan telah tercatat pada MAP. Baik transaksi LPG 3kg dari sektor rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, maupun nelayan sasaran," jelas Heppy.

Mengingat LPG 3 Kg adalah barang subsidi Pemerintah, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran distribusi produk energi ini dan memberikan laporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak penyalahgunaan LPG subsidi di sekitar lingkungan masyarakat.

"Selain mengamankan barang subsidi. Pengawasan dari masyarakat ini juga penting untuk menghindari terjadinya insiden, karena pengoplosan rawan terjadinya kebakaran," tutup Heppy.

Menurut konsumen dapat mengenali produk LPG 3 Kg yang asli dari seal cap atau segel plastiknya, sementara produk LPG BrightGas asli dapat dikenali melalui QR code dan stiker Hologram yang terdapat pada leher tabung.

"Untuk menghindari produk palsu, konsumen dapat membeli LPG Pertamina pada pangkalan dan outlet BrightGas dan juga dapat dilakukan melalui call center Pertamina 135 untuk produk LPG BrightGas," pungkasnya.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com –Polda Metro Jaya mengimbau para pengendara untuk menghindari jalanan di sekitar jalan Medan Merdeka kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 September 2024.

Melalui keterangan resminya, Gladi Upacara HUT TNI berlangsung sejak pagi hari sampai sore hari.

“Hindari kepadatan lalu lintas, Senin 30 September 2024,” tulis Instagram @tmcpoldametro, Senin (30/9/2024).

View this post on Instagram

A post shared by TMC Polda Metro Jaya (@tmcpoldametro)

“Diimbau kepada masyarakat untuk menghindari jalan seputaran Medan Merdeka Monas dikarenakan ada Gladi upacara HUT TNI ke-79 dari pukul 07.30 sampai 18.00 WIB,” lanjut keterangan tersebut.

Oleh karenanya, para pengguna jalan diharapkan mengatur kembali manajemen perjalanannya dan mematuhi petunjuk petugas di lapangan.

Sebagai panduan untuk menghindari kemacetan di sekitar Monas, pengendara dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III, lebih baik lurus saja menuju TL Harmoni.

Lalu, pengendara dari Jalan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Merdeka Utara/Istana Negara, lebih baik belok ke kanan ke Jalan Perwira.

Kendaraan dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Merdeka Selatan, lebih baik lurus saja ke Jalan Merdeka Timur.

Kemudian, arus lalin dari Jalan MH. Thamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau kanan ke Jalan Kebon Sirih.

Arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan, lebih baik lurus saja ke Jalan Fachrudin.

Adapun arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan, lebih baik lurus ke Jalan Abdul Muis.

Sementara itu, pengendara dari arah Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jalan Museum lebih baik belok ke kiri maupun ke kanan ke Jalan Abdul Muis.

Lalu, arus lalin dari Jalan Majapahit yang akan belok kiri ke Jalan Museum, lebih baik lurus saja ke Jalan Abdul Muis.

Selanjutnya, lalu arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit.

Kemudian, arus lalin dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit, lebih baik belok ke kiri ke Jalan Juanda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Makmurdin Muslim alias Arif, pemuda asal Kembangan, Jakarta Barat, harus mengubur mimpi besarnya menjadi seorang pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Pria berusia 27 tahun ini menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda Metro Jaya berinisial Bripda WSN.

Korban telah melaporkan Bripda WSN ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/5462/IX/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Bagaimana Makmurdin terjebak penipuan yang menghancurkan mimpinya?

Pada Mei 2024, Makmurdin mengetahui adanya lowongan pekerjaan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan posisi sebagai teknisi.

Informasi mengenai lowongan itu diketahui melalui status WhatsApp teman istrinya yang bernama Ajeng.

Lowongan pekerjaan itu ternyata diketahui Ajeng dari suaminya yang merupakan teman dari Bripda WSN.

"Dia mengunggah info (lowongan pekerjaan), itu dari Bripda WSN yang dipublikasikan ke status (WhatsApp)-nya Ajeng,” ujar Makmurdin saat dikonfirmasi, Selasa (17/9/2024).

Makmurdin kemudian tertarik dengan lowongan pekerjaan itu, begitu pun Ajeng.

Keduanya kemudian bertemu dengan Bripda WSN. Tujuannya mereka meminta penjelasan lebih terperinci mengenai lowongan pekerjaan itu.

Kepada Arif dan Ajeng, Bripda WSN mengaku memiliki koneksi ke PT KAI sehingga keduanya bisa dapat langsung masuk melalui relasinya itu.

Namun, untuk memuluskan keinginannya itu, Makmurdin dan Ajeng diminta untuk mengeluarkan uang agar dengan mudah diterima.

"Harga seperti masinis itu sekitar Rp 170 juta, teknisi seharga Rp 50 juta, dan yang lainnya. Saya ambil bagian teknisi,” kata Makmurdin.

Apa saja janji-janjinya yang membuat Makmurdin terpikat?

Kepada Makmurdin, Bripda WSN mengiming-imingi gaji sebesar Rp 8-10 juta per bulan jika bekerja sebagai teknisi PT KAI.

Makmurdin dan Ajeng pun tergiur. Mereka lalu setuju dengan persyaratan yang diminta, termasuk soal "uang pelicin" sesuai posisi pekerjaan.

Usai melakukan pembayaran senilai Rp 50 juta, Makmurdin dijanjikan akan menjalani diklat sebagai teknisi di PT KAI pada akhir Juli 2024.

Namun, hingga waktu yang dijanjikan, Makmurdin tak mendapatkan kepastian dari Bripda WSN.

Ia mulai curiga lalu mendatangi kediaman Bripda WSN di Serpong, Tangerang Selatan.

Dari penelusuranya, Makmuridin baru mengetahui bahwa ada korban lain yang diduga juga ditipu oleh Bripka WSN.

“Kesaksian RT-nya pun juga bilang, ini rumah sudah diambil alih sama korban sebelumnya, kemudian aset-aset WSN juga yang saya dapat informasi sudah dijual juga untuk korban-korban lainnya yang rugi besar,” ujar Makmurdin.

Makmurdin mengatakan, Bripda WSN menjaminkan kartu tanda anggota (KTA) kepolisian untuk membuat dirinya percaya.

“Jaminan KTA pelaku, KTP, itu saja. Sama surat di atas materai, tinta hitam,” ucap Makmurdin.

Siapa sebenarnya relasi Bripda WSN di PT KAI?

Belakangan diketahui, relasi Bripda WSN di PT KAI bernama Sekar. Namun "orang dalam" itu sudah tidak lagi bekerja di PT Kereta Api Wisata (Kawista) sejak 2023.

Humas Kawista, Riesta Junianti, mengonfirmasi bahwa Sekar diberhentikan bekerja terkait dengan masalah pribadi yang tidak dijelaskan lebih lanjut.

"Yang bersangkutan ternyata sudah diberhentikan sejak tahun 2023 karena masalah," ujar Riesta, Selasa.

Adapun Sekar sebelumnya merupakan pegawai kontrak alih daya di KAI Wisata, dan pernah bekerja di Daop 3 Cirebon sebelum dipindahkan ke Daop 1 Stasiun Gambir sebagai guest relation officer (GRO).

“Pada intinya gini, dia itu memang direkrut itu sebagai tenaga alih daya melalui KAI Wisata. Dipekerjakan untuk di wilayah Daop 3 Cirebon pada saat itu. Namun, dipindahkan ke Daop 1 sebagai GRO di Stasiun Gambir,” tambah Riesta.

Apa tanggapan PT KAI soal kasus penipuan ini?

Sementara itu, Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1, Ixfan Hendriwintoko menegaskan, rekrutmen PT KAI tidak dipungut biaya.

Adapun Rekrutmen PT KAI akan diinformasikan secara lengkap melalui laman https://e-recruitment.kai.id/.

"Rekrutmen di PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dipungut biaya apa pun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan proses rekrutmen," ujar Ixfan.

PT KAI Daop 1 meminta masyarakat untuk mengabaikan pihak yang mengajarkan atau berjanji membantu meluluskan peserta rekrutmen.

PT KAI (Persero) tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penipuan yang mengatasnamakan PT Kereta Api indonesia (Persero).

"Apabila anda mengetahui proses rekrutmen yang mengatasnamakan PT KAI (Persero) dan meminta imbalan tertentu dalam bentuk apa pun, Anda dapat melaporkan tindakan tersebut,” tegas Ixfan.

Lalu, apa tindak lanjut yang dilakukan Polri soal kasus ini?

Kepala Bidang Propam Polda Metro Jaya Kombes Bambang Satriawan berujar, jajarannya tengah memproses pelanggaran kode etik anggotanya, Bripda WSN, terkait kasus dugaan penipuan pekerjaan.

“Sudah ditangani dan pelanggarannya sudah kami proses kode etiknya. Pidananya ditangani reserse,” kata Bambang.

Saat ini, pelanggaran kode etik Bripda WSN masih dalam proses pemeriksaan Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Wabprof) Propam Polda Metro Jaya.

“Setelah itu kami sidangkan, putusan nanti saat persidangan akan diputus oleh komisi kode etik atau hakim,” ucap Bambang.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Jessi Carina, Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang seorang pria menjadi korban dugaan penipuan anggota Polda Metro Jaya ramai dibaca di kanal Megapolitan Kompas.com pada Selasa (17/9/2024).

Selanjutnya, artikel kronologi mengenai kasus penipuan yang membuat korban kehilangan uang Rp 50 juta juga banyak dibaca.

Berikutnya, berita mengenai pembunuh empat anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, divonis hukuman mati oleh hakim di Pengadilan Negeri Jaksel juga menarik perhatian pembaca.

Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek di atas:

1. Korban sebut ada belasan orang lain yang diduga ditipu anggota Polda Metro Jaya

Makmurdin Muslim (27), warga Kembangan, Jakarta Barat, mengaku, menjadi korban dugaan penipuan anggota Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda Metro Jaya berinisial Bripda WSN.

Pria yang akrab disapa Arif menyebut, ada belasan korban lain yang diduga juga jadi korban penipuan lowongan pekerjaan yang dijanjikan Bripda WSN di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Sebetulnya korbanya banyak, yang saya tahu korbanya kurang lebih sekitar 15,” ungkap Arif saat dikonfirmasi, Selasa (17/9/2024).

Adapun penipuan ini bermula pada Mei 2024. Saat itu, ia mengetahui lowongan pekerjaan sebagai teknisi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui status WhatsApp teman istrinya yang bernama Ajeng.

Lowongan pekerjaan tersebut ternyata diketahui Ajeng dari suaminya yang merupakan teman dari Bripda WSN.

Baca selengkapnya di sini

2. Kronologi warga Jakbar ditipu anggota Polda Metro Rp 50 Juta, bermula dari WhatsApp

Arif pun membeberkan kronologi dugaan penipuan yang dilakukan anggota polri, Bripda WSN terhadapnya.

"Awal permasalahan ini dari statusnya Ajeng, dia istrinya polisi aktif. Dia mengunggah info (lowongan pekerjaan) dari Bripda WSN yang dipublikasikan ke status (WhatsApp)-nya Ajeng,” ujar Arif

Arif, tertarik dengan lowongan kerja tersebut. Begitu pula dengan Ajeng.

Oleh karenanya, Arif dan Ajeng bertemu dengan Bripda WSN untuk meminta penjelasan lebih lanjut soal mekanisme pendaftaran kerja dan keperluan lainnya.

Kepada Arif dan Ajeng, Bripda WSN mengaku memiliki koneksi ke PT KAI sehingga ia bisa memasukkan orang lain sebagai pegawai lewat "jalur belakang".

Namun, Arif dan Ajeng diminta membayar "uang pelicin" untuk dapat diterima di pekerjaan tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

3. Panca si pembunuh empat anak kandung divonis mati, hakim: tidak ada hal meringankan

Terdakwa kasus pembunuhan empat anak kandung, Panca Darmansyah, divonis hukuman mati oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat meringankan hukuman Panca.

"Tidak ada (hal yang meringankan). Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo M Dwi Putro, Selasa (17/9/2024).

Majelis hakim justru menemukan hal-hal yang dapat memberatkan hukuman terhadap Panca. Sikap Panca dinilai tidak mencerminkan seorang ayah dan pasangan yang baik.

"Hal yang memberatkan, keadaan tidak mencerminkan seorang ayah dan suami yang baik, perbuatan terdakwa sangat tercela dan bertentangan dengan hukum, serta melukai rasa keadilan, kemanusiaan terhadap korban maupun rasa keadilan masyarakat," tambah Sulistyo.

Baca selengkapnya di sini.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melakukan rotasi jabatan di tingkat Kapolsek dan Kasatreskrim, Jumat (9/8). Rotasi jabatan itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/27/2/VIII/KEP/2024.

Dalam surat yang diteken Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Langgeng Purnomo itu terdapat 60 kapolsek dan 4 kasatreskrim yang dimutasi.

"Benar, TR tersebut dalam rangka tour of duty dan penyegaran organisasi untuk melayani serta melindungi masyarakat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam kepada wartawan pada Kamis (9/8).

Berikut Kasatreskrim dan Kapolsek yang dimutasi:

Kasatreskrim

Kaposlek

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma melayangkan surat ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Surat itu terkait kontes kecantikan transgender yang diselenggarakan pada Ahad (4/8/2024) di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat.

"Kedatangan saya hari ini yaitu mengantarkan surat laporan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, tokoh ulama dan tokoh-tokoh masyarakat di Aceh terkait dengan penyelenggara kecantikan yang ada di salah satu hotel di Jakarta. Bahwa kita minta kepada Polda Metro Jaya dalam hal ini untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut di kasus ini, " kata Sudirman saat ditemui di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sudirman menyebut kegiatan transgender itu juga telah membuat gaduh ulama dan tokoh masyarakat di Aceh. Sebab, seorang kontestan bernama Nyak Ayu Saree yang menjadi pemenang dan menggunakan selendang bertuliskan Aceh.

"Warga Aceh marah, merasa terhina, tidak pernah mewakili ujug-ujug sudah ada keterwakilan. Jadi ini betul-betul membuat Aceh malu," ucapnya.

Sudirman menyebutkan ada sejumlah hal yang ingin disampaikan ke Kapolda Metro Jaya. Pertama, soal selempang yang bertuliskan Aceh yang dipakai peserta kontes tersebut.

"Kemudian yang kedua kita merespons kritikan aspirasi dari masyarakat, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat di Aceh ini mohon direspons oleh Polda Metro Jaya, " katanya.

Kemudian yang ketiga, keikutsertaan mereka dalam kontes ini atas pendelegasian dari mana, atas dasar penjaringan rekrutmen dari mana.

"Padahal Aceh itu tidak mengenal dengan kontes-kontes waria itu nggak ada. kita berlaku syariat Islam di sana, semua harus menjunjung kepada Undang - Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh," ucapnya.

Selanjutnya, Sudirman berharap Kapolda Metro Jaya segera melakukan penindakan terhadap dugaan penghinaan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

"Dan juga melakukan pencegahan di kemudian hari melalui perizinan keramaian terhadap kegiatan yang bersifat keikutsertaan peserta mewakili Provinsi Aceh untuk mensyaratkan pelaksana kegiatan melampirkan rekomendasi peserta dari Pemerintah Aceh," ujarnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian bakal memanggil pihak penyelenggara dan manajemen hotel untuk mendalami kasus kontes kecantikan transgender yang diselenggarakan di salah satu hotel di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Nanti akan didalami, diawali dari penanggung jawab lokasi, penanggung jawab acara, hingga beberapa pihak yang diperlukan untuk dimintai klarifikasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sebelumnya, terdapat postingan viral di media sosial terkait ajang kontes kecantikan transgender yang digelar di sebuah hotel di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.