JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) memotret mayoritas pelaku judi online (judol) menggunakan mayoritas penghasilannya untuk deposit. PPATK juga memotret rata-rata pelaku judol melakukan transaksi dengan nominal yang kecil.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang beberapa yang dia pakai itu hampir 70% penghasilan legal dia digunakan untuk judi online," kata Ivan.





Dari data yang dihimpun PPATK sejak 2017-2023, masyarakat yang berpendapatan Rp1 juta per bulan mengalihkan 69,95% untuk judol. Sementara masyarakat yang berpendapatan Rp1 juta-Rp2 juta mengalihkan 41,35% untuk judol.

Adapun masyarakat yang berpenghasilan Rp10 juta-Rp20 juta mengalihkan pendapatannya sebesar 34,68% untuk judol. Sementara yang berpenghasilan Rp2 juta-Rp5 juta mengalihkan 33,06% untuk judol.

"Kalau dulu orang terima satu juta hanya akan menggunakan Rp100 ribu - Rp200 ribu untuk judi online, sekarang sudah sampai Rp900-nya dia gunakan untuk judi online. Jadi kita lihat semakin addict-nya masyarakat untuk melakukan judi online," terang Ivan.

"Nah jumlah yang terbesar para pelaku judi online kita itu masyarakat yang berpenghasilan deposit yang kecil yang bawah jadi depositnya cenderung Rp100.000 sampai Rp1 juta," papar Ivan.

Jakarta -

Permasalahan judi online (judol) masih menjadi perhatian pemerintah, termasuk di sektor keuangan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 8.000 rekening bank yang diblokir karena terafiliasi dengan judol.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir rekening bank. Selain itu, dia juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file (CIF) yang sama.

"Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan OJK telah meminta perbankan untuk blokiran lebih dari 8.000 rekening yang berasal dari data Komunikasi dan Digital dan meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file yang sama," kata Dian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara virtual, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang berbeda, Dian juga meminta bank meningkatkan uji tuntas atau Enhanced Due Diligence (EDD) secara lebih mendalam atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online. Langkah ini diambil sebagai upaya meminimalisasi pemanfaatan rekening bank untuk kegiatan transaksi judi online.

Setelah itu, melakukan analisis atas transaksi nasabah-nasabah tersebut. Jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, diminta melaporkannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring dan membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening bank di Indonesia atau blacklist," terangnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia telah mencapai Rp 600 triliun. Data itu didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai September 2024.

"Meningkatnya literasi keuangan masyarakat tidak menutup fakta bahwa judi online masih merajalela. PPATK mencatat transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Ini merupakan kerugian besar bagi bangsa karena nilai transaksi tersebut tidak memberi nilai tambah kepada masyarakat," kata dia dalam acara Perangi Judi Online, Bangun Ekosistem Keuangan Digital yang Aman di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Budi Arie menyebut selain kerugian finansial, judi online juga berdampak pada aspek psikologis di masyarakat yang mencakup depresi maupun kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan, perceraian, dan sebagainya.

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal untuk mencegah dan memberantas judi online," jelasnya.

Budi Arie mengungkapkan sejak 2017 hingga 14 Oktober 2024 Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya penanganan judi online. Pertama, pemutusan akses lebih dari 4,7 juta konten judi online.

"(Kedua) Penanganan sekitar 72 ribu konten judi online yang disisipkan pada situs dan lembaga pemerintahan dan dunia pendidikan," terangnya.

Ketiga, Kominfo telah mengajukan permohonan pemblokiran 7.599 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keempat, pengajuan pemblokiran 573 akun e-wallet termasuk 16 akun Gopay terkait judi online kepada Bank Indonesia.

Bahkan, Budi Arie menyebut penggunaan e-wallet atau dompet digital menjadi modus baru dalam transaksi judi online dengan nilai lebih dari Rp 5,6 triliun.

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua,"pungkasnya.

Simak Video 'Kominfo Wanti-wanti Masyarakat soal Format Judol Berbentuk Game':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(ada/ara)

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Rabu, 16 Oktober 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari Charlie Puth yang menjual rumahnya Rp170 miliar. Ada juga cara mengubah golongan tarif PDAM.

Selain itu, ada artikel tentang tarif jasa PPAT. Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. Banting Harga, Charlie Puth Jual Rumahnya Rp170 Miliar

Rumah milik penyanyi Charlie Puth yang berada di kawasan Trousdale Estate dijual seharga USD11 juta atau Rp170 miliar (kurs Rp15.530). Rumah bergaya modernis ini dibeli oleh bintang Million Dollar Listing Los Angeles, Josh Flagg.

Melansir Robb Report, properti itu pertama kali dipasarkan pada akhir tahun lalu dengan harga hampir USD17 juta atau sekitar Rp263 miliar (kurs Rp15.530). Namun, rumah ini dibangun pada pertengahan 1960-an turun harga menjadi USD11 juta.

Baca selengkapnya di sini

2. Cara Mengubah Golongan Tarif PDAM

Golongan tarif PDAM digunakan untuk menentukan besaran biaya penggunaan air yang digunakan pelanggan berdasarkan golongan tarif penggunaan PDAM. Setiap pelanggan PDAM berhak mengajukan permohonan perubahan golongan tarif sesuai dengan kategori penggunaan airnya.

Kamu dapat merubah golongan tarif PDAM sesuai dengan kebutuhan kamu. Hal ini bertujuan agar kamu tidak memiliki pengeluaran yang lebih untuk penggunaan PDAM. Berikut beberapa prosedur yang harus kamu perhatikan jika ini melakukan perubahan golongan tarif PDAM dikutip dari beberapa sumber.
Baca selengkapnya di sini

3. Urus Surat Jual Beli Properti? Segini Tarif Jasa PPAT yang Perlu Dikeluarkan

Dalam transaksi jual beli properti, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran penting dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB). PPAT merupakan pejabat yang dipilih oleh pemerintah untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah tarif jasa PPAT yang harus dibayarkan. Berikut beberapa penjelasan mengenai tugas PPAT, rincian tarif jasa PPAT hingga tips memilih PPAT yang tepat dikutip dari beberapa sumber.

Baca selengkapnya di sini


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Dalam transaksi jual beli properti, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran penting dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB). PPAT merupakan pejabat yang dipilih oleh pemerintah untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan pertanahan di Indonesia.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah tarif jasa PPAT yang harus dibayarkan. Berikut beberapa penjelasan mengenai tugas PPAT, rincian tarif jasa PPAT hingga tips memilih PPAT yang tepat dikutip dari beberapa sumber.

Tugas PPAT

Tugas PPAT memastikan proses pembuatan akta tanah sah. Ilustrasi: Shutterstock

PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta tanah dan akta otentik lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga transaksi menjadi sah dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Di bawah ini ada beberapa tugas lain dari PPAT.

1. Melakukan kegiatan pendaftaran tanah

Kegiatan ini dilakukan dengan membuat akta otentik sebagai bukti telah melakukan tugas tersebut sesuai dengan aturan hukum mengenai hak atas tanah.

Baca juga: Perbedaan PPAT dan Notaris

2. Membuat akta otentik

PPAT mempunyai tugas dan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu misalnya, jual beli, tukar, hibah, pemasukan dalam Perusahaan, pembagian hak Bersama dll.

3. Memberikan bukti melalui akta yang sudah dibuat

Akta yang dibuat memiliki fungsi sebagai bukti yang memastikan peristiwa hukum sehingga mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan.

4. Melayani kebutuhan masyarakat

PPAT memberikan pelayanan kepada seluruh Masyarakat yang membutuhkan bantuan mengenai pengurusan hak tanah

5. Melaporkan aktivitas

Pihak PPAT wajib melaporkan bulanan mengenai akta kepada kepala kantor pertanahan.

Rincian tarif jasa PPAT

Rincian biaya jasa PPAT. Ilustrasi: Shutterstock
Tarif jasa PPAT diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 33 tahun 2021 yang memuat beberapa Keputusan sebagai berikut:

1. Biaya jasa pembuatan akta

Nilai transaksi ≤ Rp 500 juta. Maka, biaya pembuatan akta paling banyak sebesar 1 persen dari nilai transaksi

Nilai transaksi ? Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, biaya pembuatan akta paling banyak sebesar 0,75 persen dari nilai transaksi

Nilai transaksi ? Rp 1 miliar hingga Rp 2,5 miliar, maka biaya jasa pembuatan akta sebesar 0,5 persen dari nilai transaksi

Nilai transaksi ? Rp 2,5 miliar, biaya jasa pembuatan akta paling banyak sebesar 0,25 persen dari nilai transaksi

2. Honorarium saksi

Biaya yang biasanya dikenakan juga mencakup honorarium untuk saksi yang diperlukan dalam proses pembuatan akta.

Baca juga: Terbaru! Ini Biaya Mengubah AJB ke SHM di Notaris

3. Biaya berdasarkan lokasi dan pajak

Biaya ini biasa bervariasi tergantung pada lokasi dan pajak dari tempat tersebut. Pajak yang harus dibayar dalam hal ini seperti BPHTB dan PPh.

4. Ketentuan untuk orang yang kurang mampu

PPAT diwajibkan untuk memberikan layanan pembuatan akta secara gratis kepada orang yang kurang mampu, dengan syarat adanya surat keterangan kurang mampu dari yang berwajib.

Tips memilih PPAT yang tepat

Tips memilih jasa PPAT. Ilustrasi: Freepik

Berikut beberapa tips yang tepat untuk kamu agar dapat memilih PPAT yang tepat.

1. Memiliki lisensi resmi

Pastikan PPAT yang kamu pilih memiliki lisensi resmi dari pemerintah, yang membuktikan bahwa mereka telah mengikuti setiap aturan dan memiliki otoritas yang baik

2. Pengalaman dan reputasi yang baik

Pilihlah PPAT yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam pekerjaan mereka.

3. Pemahaman hukum properti

Pastikan PPAT yang kamu pilih memiliki pemahaman yang baik tentang hukum properti di Indonesia

4. Keterbukaan dan skill komunikasi yang baik

PPAT yang transparan dan memiliki skill komunikasi yang baik dapat membantu kamu memahami apa yang harus kamu lakukan

5. Biaya yang wajar dan transparan

Pastikan kamu juga mengetahui dengan benar biaya yang akan di kenakan oleh PPAT tersebut. Hal ini bertujuan agar kamu tidak mudah ditipu.

6. Pelayanan pelanggan

Pelayanan pelanggan dari PPAT yang kamu pilih apakah baik atau tidak.

7. Lokasi dan kantor yang muda diakses

Pilihlah PPAT yang memiliki lokasi kantor yang muda kamu akses, agar kamu bisa dengan mudah untuk bertemu selama kamu membutuhkan bantuan mereka

8. Memiliki jaminan pertanggung jawaban

Pastikan PPAT yang kamu pilih memberikan jaminan pertanggung jawaban atas pekerjaan yang mereka lakukan. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta -

Perputaran judi online di Indonesia hingga kuartal pertama 2024 tembus Rp 600 triliun. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, jumlah penduduk yang terlibat judi online menyentuh angka 4 juta jiwa.

Rata-rata usia pemain judi online umumnya di kisaran 30-50 tahun. Meskipun ada juga kategori anak-anak berusia 11-19 tahun yang sudah mendepositkan hingga Rp 293 miliar.

"Data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan bahwa transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 bisa mencapai Rp 600 triliun. Jumlah penduduk yang terlibat judi online bahkan telah mencapai 4 juta orang yang didorong besi oleh kelompok usia 30-50 tahun," katanya dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Budi Arie mengingatkan judi online dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, contohnya perceraian hingga menggerus potensi ekonomi formal. Ia juga menegaskan tidak ada potensi menang dalam judi online.

Pasalnya judi online sudah diatur oleh algoritma tertentu untuk membuat pemainnya kalah. Oleh karena itu, beragam upaya dilakukan dalam memberantas judi online, salah satunya bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech).

"Tapi saya pikir-pikir bener juga, kalau offline, manual, ngocok kartu itu random, nggak mungkin diatur. Tapi kalau pakai mesin pasti diatur algoritmanya. Tapi saya bukan penganjur judi offline ya," tegasnya.

Pada kesempatan itu Budi Arie menyebut judi online juga menjadi perhatian Presiden terpilih Prabowo Subianto. Empat hal yang disoroti Prabowo antara lain judi online, narkoba, penambangan ilegal dan ICOR.

"Pak Prabowo dalam sidang Kabinet Paripura terakhir di IKN menyampaikan, ini tantangan Indonesia ada 4. Satu narkoba, dua judi online, tiga illegal mining, dan keempat ICOR," tutupnya.

(ily/rrd)

Polisi bakal menggandeng PPATK untuk mengetahui jumlah orang yang memainkan situs judi online yang dikelola oleh pria Sumatera Barat, Fajri Anugrah (23).

Hal itu dikatakan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak.

"Pelanggan atau player akan didalami lebih lanjut setelah dilakukan penelusuran rekening dan pembukaan harta kekayaan melalui koordinasi dengan PPATK," kata dia ketika dikonfirmasi pada Senin (23/9).

Ade menambahkan, Fajri sudah mengelola situs judi online selama tiga bulan. Adapun keuntungan yang diperoleh Fajri tiap bulannya mencapai angka Rp 200 juta hingga Rp 300 juta.

Dalam mengelola situs judi itu, Fajri dibantu oleh sejumlah orang yang salah satunya terlacak berada di Kamboja.

"Tersangka melakukan komunikasi melalui email dan aplikasi chat (Telegram) dengan jaringan di Kamboja," ucap dia.

Sebelumnya, Fajri mengelola sejumlah situs judi online dengan nama pandawara126, asalbet88, dan targetbet777. Apabila hendak bermain untuk bertaruh, para pemain diharuskan untuk melakukan deposit terlebih dahulu dengan nominal yang beragam.

Fajri sudah mengelola situs selama tiga bulan. Selama tiga bulan mengelola situs judi, Fajri mendapatkan keuntungan Rp 200 juta hingga Rp 300 juta tiap bulannya.

Akibat perbuatannya, Fajri disangkakan Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, sempat mengungkapkan bahwa terdapat 150 laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Hal itu dibeberkannya saat mencecar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kala mengikuti seleksi wawancara calon pimpinan (Capim) KPK di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (18/9). Ivan merupakan salah satu anggota Pansel KPK.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, menekankan bahwa sejatinya terdapat dua jenis laporan hasil analisis PPATK.

"Jadi analisis itu ada yang memang kita minta ke PPATK, itu biasanya dari penyelidikan atau penyidikan. Nah ada juga yang memang PPATK secara langsung memberikan kepada kita," ujar Asep kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/9).

Untuk jenis laporan yang diberikan PPATK, kata dia, bisa saja tidak ditindaklanjuti karena masuk ke bagian Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

"Ini yang diberikan PPATK ini seringkali kita tidak apa lah, apakah itu mungkin sedang atau masuknya ke PLPM itu. Nah tadi, kalau dari PLPM belum bisa kita sampaikan," jelas dia.

"Jadi berarti sebetulnya sedang ditelaah di PLPM yang nanti akan menjadi dasar untuk naik perkara ke penyelidikan dan ke penyidikan," sambungnya.

Berbeda halnya dengan laporan yang secara proaktif diminta oleh KPK kepada PPATK. Asep menyebut, jenis hasil analisis PPATK tersebut akan digunakan KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang tengah berjalan.

"Tapi yang jelas, kalau hasil analisis yang kita minta yang masuk ke penyelidikan itu pasti kita gunakan dalam rangka membuat trace sebuah perkara," ucap Asep.

Sebelumnya, Ivan mencecar Johanis Tanak terkait 150 LHA dari lembaga yang dipimpinnya itu tak ditindaklanjuti oleh KPK.

"Kami dari PPATK mengirimkan surat kepada pimpinan KPK mempertanyakan 150 HA (hasil analisis) dan HP (hasil pemeriksaan) yang tidak ditindaklanjuti. Itu tanggapan Bapak apa?" cecar Ivan.

Padahal, pemberian LHA, menurut Ivan, dapat dijadikan bahan KPK untuk menyelidikinya. Namun, malahan terbuang sia-sia. KPK dinilai sibuk melakukan hal yang lain.

"Artinya kalau bisa ada resource, keyakinan saya resource Bapak tuh banyak yang wasted, banyak yang dipakai untuk hal-hal yang katakanlah ngamat-ngamatin pejabat, ngikut-ngikutin pejabat, lalu kemudian mencari kunci-kuncian dari pejabat. Sementara HA dan HP kami tidak ditindaklanjuti. Ini angkanya bisa ratusan, bahkan ribuan triliun [rupiah] mungkin, kasus ini," tutur Ivan.

Tanak mengaku bahwa semua LHA yang disampaikan PPATK pasti akan ditindaklanjuti. Laporannya akan didisposisikan ke Kedeputian Penindakan KPK.

"Kami mendisposisikan kepada Deputi Penindakan yang menjadi tugas dan kewenangannya untuk melakukan penelitian. Dan selanjutnya supaya dilaporkan kepada pimpinan. Dan memang biasanya kami, karena banyak juga pekerjaan, sehingga bisa terlupakan juga. Dan sekarang kami lagi coba meminta semua yang..." jawab Tanak.

"Ya harapannya nanti kalau Bapak jadi pimpinan, kalau ada rezeki Bapak, ini semua ditindaklanjuti, Pak!" ucap Ivan.

"Siap," balas Tanak.

"Dan dibereskan semua. Resource-nya dipakai untuk menangani yang sudah jadi, gitu!" tambah Ivan.

"Dan itu yang menjadi pemikiran kami, Pak. Dan saya berharap nantinya, apa yang Bapak sampaikan laporan-laporan itu akan kami sampaikan lagi bahwa ini sudah ditindaklanjuti atau ini tidak ditindaklanjuti karena apa alasannya," tandas Tanak.

PPATK mengaku sudah mengirimkan laporan hasil analisis terkait Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip) ke KPK sejak 2020. Namun laporan itu tak digubris alias dicueki.

Hal ini terungkap saat Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dicecar oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, ketika menjalani tes wawancara Capim KPK.

"Tadi (pernyataan) pak Pahala menarik, 'Bagusnya semua kembali saling lapor'. Saya catat itu, bagus. Tapi faktanya laporan PPATK saja dicuekin banyak," kata Ivan di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Ivan lalu mengambil contoh beberapa kasus yang sedang jadi sorotan belakangan ini. Termasuk soal adanya dugaan bullying berupa pungutan yang dibebankan ke mahasiswa baru PPDS Undip.

"Bapak paham kasus-kasus yang bubbling belakangan ini, begitu kita cek laporannya sudah banyak di KPK," ucap Ivan.

"Lalu PPDS itu yang terjadi di Undip itu kami sudah lapor di tahun 2022, di kampus lain, sistemik. Menunggu bunuh diri dulu baru kita bereaksi, gitu?" cecar Ivan.

Merespons pertanyaan Ivan, Pahala mengakui laporan PPATK sangat berguna bagi KPK untuk mengungkap suatu perkara. Ia mencontohkan seperti kasus Rafael Alun Trisambodo hingga Andhi Pramono yang terungkap berkat laporan PPATK.

Namun, ia mengakui adanya miskoordinasi terkait penanganan laporan yang masuk dari PPATK ke KPK.

"Jadi saya mesti mengakui pak, bukan periode ini saja, periode sebelumnya pun laporan PPATK selalu beredar ke mana-mana, udah sempat disebut satgasnya," ujar Pahala.

"Dan saya janji pak, kalau saya terpilih, laporan PPATK saya akan prioritaskan," tegasnya.

PPATK mengungkap berbagai kasus eksploitasi yang melibatkan anak di bawah umur. Eksploitasi dilakukan dalam bidang ekonomi hingga seksual.

"Data yang terhimpun di tahun 2024 mencatat sekitar 303 kasus anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, 128 anak korban perdagangan, dan 481 anak korban pornografi di Indonesia," kata Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, dalam keterangannya, Rabu (7/8).

Selain itu, menurut Kongah, ada puluhan ribu anak yang menjadi korban prostitusi. Bahkan perputaran uang dalam bisnis haram itu mencapai ratusan miliar rupiah.

"Dugaan prostitusi anak berjumlah sekitar 24.000 anak di rentang usia 10-18 tahun dengan frekuensi transaksi mencapai 130.000 kali dan nilai perputaran uang mencapai Rp 127.371.000.000," beber dia.

Sebagai upaya pemberantasan, PPATK telah menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tak hanya itu, kerja sama juga dilakukan dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, Selandia Baru, hingga Pasifik.

Misalnya dalam acara Financial Intelligence Consultative Group (FICG) yang diselenggarakan di Melbourne, Australia, pada Mei 2024 lalu. PPATK telah mengajukan penyusunan indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait eksploitasi seksual anak.

"PPATK sangat berharap upaya memerangi kejahatan seksual anak menjadi komitmen bersama seluruh pihak, termasuk juga melibatkan peran aktif seluruh komponen masyarakat. Eksploitasi seksual anak memiliki dampak destruktif yang nyata dan mengancam kelangsungan hidup generasi penerus bangsa," jelas Kongah.

"Karena kejahatan ini cenderung bersifat lintas negara, kerja sama yang solid antara seluruh pihak di lingkup regional hingga internasional adalah suatu keniscayaan," tambah dia.

JAKARTA - Sebagai bentuk penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau WSKT menyelenggarakan kegiatan awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh insan Waskita tentang pentingnya penerapan SMAP dalam rangka mewujudkan budaya GCG yang kuat dan terintegrasi.

Kegiatan awareness ini dihadiri oleh Jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Direksi Anak Perusahaan, SVP Corporate Office dan Business Unit serta seluruh pegawai Waskita baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara daring.

Dalam kegiatan ini, Perseroan mengundang Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK , Fithriadi Muslim guna memberikan pemahaman terkait tindak pidana pencucian uang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen Insan Waskita untuk patuh terhadap norma dan peraturan perundangan yang berlaku, berintegritas serta mendukung upaya pencegahan korupsi di Waskita Group.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita mengatakan, kali ini Waskita dapat mengikuti salah satu sosialisasi mengenai Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan Dalam Rangka Penguatan Implementasi GCG (Good Corporate Governance) di Waskita Group.

?SMAP sendiri merupakan standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk membantu Perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani adanya penyuapan di Perusahaan," ujar dia dalam keterangan resmi, Kamis (1/8/2024).

Sebagai BUMN kontruksi, kata dia, Waskita Karya memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Demi menjalankan amanah tersebut lanjutnya, Waskita Karya berkomitmen selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dikatakan, penguatan tata kelola perusahaan (GCG) menjadi salah satu fokus utama Waskita Karya. ?Salah satu upaya dalam mewujudkan Tata Kelola yang baik adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP),? tutur dia.

Diharapkan sosialisasi Awareness SMAP ini nantinya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai Waskita Group tentang pentingnya SMAP guna menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Ini sekaligus memastikan seluruh Insan Waskita Group mematuhi dan menjalankan peraturan terkait SMAP guna mempertahankan reputasi baik Perusahaan, meningkatkan kredibiltas, dan sistem operasi yang efisien.

?Bukan hanya terkait SMAP saja, kita dapat mempelajari terkait pencegahan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Insan Waskita tentang peraturan. Selain itu, juga risiko serta dampak TPPU bagi Individu dan Perusahaan untuk dapat mencegah risiko keterlibatan Perusahaan dalam TPPU,? jelas Ermy.

Pada kegiatan awareness SMAP ini, perseroan juga mengundang Direktur Investigasi I BPKP Evenri Sihombing untuk memberikan awareness terkait Conflict of Interest (benturan kepentingan). Pemahaman terkait conflict of interest menjadi sangat penting karena dapat menjaga objektivitas dan integritas dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan serta membantu individu dan Perusahaan guna menghindari pelanggaran tersebut.

Awareness SMAP ini juga diisi oleh pemateri dari Auditor Internal Perseroan yang menjelaskan mengenai implementasi SMAP di perseroan serta program pengendalian gratifikasi. Juga memaparkan soal saluran sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System.

Dengan terselenggaranya awareness SMAP ini, manajemen perseroan berharap seluruh Insan Waskita dari hulu hingga hilir dapat bersinergi dan berkomitmen bersama mendukung GCG. Dukungan itu melalui integrasi kebijakan untuk risiko etika dan kepatuhan, membangun budaya integritas dan etika (Budaya Perusahaan), pelaksanaan audit secara berkala untuk kepatuhan dalam pengawasan, audit dan dapat meningkatkan reputasi serta kepercayaan stakeholder.

?Manajemen Perseroan juga berharap kegiatan sosialisasi ini dapat semakin memperkuat implementasi GCG di Waskita Group. Kami yakin dengan Kerjasama dan komitmen, kita dapat mewujudkan Waskita Karya yang lebih baik dan prudent,? tutup Ermy.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan data daerah-daerah mana yang jumlah anak terpapar judi online (judol) paling tinggi.

PPATK menyampaikan data itu tatkala menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jumat (26/7).

"Ini data terakhir, tahun 2024," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (26/7).

Begini data yang dipaparkan Ivan:

"Jika dilihat dari provinsi, terkait dengan data anak bertransaksi judi online, Jawa Barat memang paling tinggi," kata Ivan. "Kalau dilihat kota/kabupaten, yang paling banyak adalah Jakarta Barat."

"Kecamatan dengan jumlah peserta paling banyak itu Cengkareng, tapi kalau dilihat jumlah transaksi nilai rupiah paling banyak itu di Karawaci, itu anak-anak yang terdata di daerah Karawaci paling banyak melakukan deposit transaksi itu, hampir Rp 5 miliar di sana," kata Ivan.

"Teman-teman bisa saksikan, berdasarkan data ini, memang ada sesuatu yang harus kita lakukan," kata Ivan.

Ivan mewanti-wanti agar urusan judol harus dijaga alias diawasi. "Bila tidak dijaga, maka magnitude-nya akan semakin besar," ujarnya.