Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia masuk geng Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Di sisi lain, Indonesia juga sedang dalam tahap aksesi untuk masuk Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang beranggotakan 38 negara.

Lantas, lebih banyak mana manfaat yang didapat Indonesia, gabung BRICS atau OECD? Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan opsi terbaik adalah Indonesia bisa bergabung dengan keduanya sehingga mendapat manfaat lebih luas.

"Opsi terbaik tentunya kita bergabung dengan dua-duanya, baik dengan BRICS maupun OECD. Ini mungkin, jadi tidak ada larangan formal bahwa ini merupakan pilihan," kata Wijayanto dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Jika dibedah masing-masing, gabung BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara sehingga peran Indonesia jika gabung kemungkinan tidak terlalu besar.

"Berbeda misalnya dengan OECD yang ini ingin mempertahankan status quo, relatif tidak egaliter karena di sana ada negara-negara tertentu yang dominan," ucap Wijayanto.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. Manfaat lainnya adalah mendorong global south collaboration.

"Ini sesuatu yang bagus bagi Indonesia. Lainnya BRICS juga akan mendorong global south collaboration, ini kerja sama yang selama ini relatif tidak terlalu serius dibangun padahal secara ekonomi kerja sama ini akan sangat potensial," jelas Wijayanto.

Kemudian kelebihan dari BRICS adalah mempunyai peran produk domestik bruto (PDB) yang besar terhadap global. Tidak kalah penting adalah prosesnya untuk menjadi anggota relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Proses menjadi member (OECD) perlu 3-4 tahun dan yang lebih menarik adalah seolah-olah di sini ada negara yang dominan dan negara yang tidak dominan. Seolah Indonesia itu seperti negara yang apply melalui proses revisi oleh negara-negara yang dominan, kemudian hasil akhirnya kita menunggu. Ini situasi yang menurut saya kurang mengenakkan bagi Indonesia karena kita adalah negara besar," imbuhnya.

Terlepas dari itu, bergabung OECD untuk Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan. Sebagai organisasi yang mapan, Indonesia berpotensi untuk memperoleh transfer teknologi jika gabung.

"Negara-negara anggota OECD itu maju, ada potensi transfer teknologi, kemudian komunitas yang lebih besar dari sisi jumlah anggota ada 35 anggota," beber Wijayanto.

Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota OECD, Indonesia berpotensi untuk mempercepat dan mempermudah proses Indonesia memiliki hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"OECD ini akan berpotensi mempercepat dan mempermudah proses kita untuk memiliki free trade agreement dengan EU atau IEU-CEPA karena negosiasi ini sudah 10 tahun lebih tidak tuntas-tuntas. Diharapkan dengan bergabungnya Indonesia ke OECD akan lebih cepat," kata Wijayanto.

Melihat keuntungan yang didapat Indonesia, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam juga mendukung jika Indonesia gabung ke BRICS dan OECD. Jangan sampai Indonesia lebih telat lagi untuk merespons kesempatan ini.

"Dua-duanya sangat bermanfaat dan kalau kita justru lambat untuk memilih, justru itu akan memberikan impact secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," jelasnya.

(aid/ara)

Jakarta -

Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian. Jumlah ini terbilang sangat banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kementerian.

Lalu, apakah 'penggemukan' kabinet ini akan membuat lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan makin besar?

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini mengatakan, pihaknya belum membicarakan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2025.

"Kita belum membicarakan itu ya dengan Bapak Presiden (Prabowo). Jadi tentunya kan kita sekarang sudah menyesuaikan dengan CPNS yang sudah berjalan, nanti kita akan disesuaikan lagi untuk formasi-formasi," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Pemerintah saat ini tengah dalam prioritas untuk penataan struktur kabinet pemerintahan dan pelaksanaan seleksi CPNS serta PPPK yang sudah berjalan.

Dari formasi ini, Rini menjelaskan, akan disesuaikan Kembali dengan kementerian baru. Hal ini mengingat formasi pada CPNS dan PPPK 2024 masih menyesuaikan dengan pemerintahan Presiden 2024-2024 Joko Widodo (Jokowi).

"Kan ada formasinya juga disesuaikan dengan unit-unit itu, nanti kita akan sesuaikan. Tetapi apakah ada penambahan untuk CPNS? Kita belum membicarakan ke sana dengan Bapak Presiden," ujarnya.

Di sisi lain, Rini juga belum dapat memastikan apakah pihaknya akan membuka seleksi CPNS untuk tahun depan. Hal ini belum dibicarakan dengan Prabowo.

Ia memastikan, pemenuhan kebutuhan untuk kementerian-kementerian baru akan memanfaatkan terlebih dulu para pegawai ASN yang terdampak perombakan kementerian. Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih.

Rinciannya terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

"Kan kita sudah dibagi fungsi-fungsinya tadi. Jadi, misal Kementerian Imigrasi, ya sudah Dirjen Imigrasinya, pindah, pindah semua dengan sumber dayanya. Jadi, kita sudah punya data untuk itu. Kita sudah dihitung, BKN juga melihat misalnya dari imigrasi ada berapa orang, ini berapa orang. Jadi, kita tinggal dipindahkan," terang Rini.

(shc/kil)

Jakarta -

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan total ada sebanyak 229.901 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak perubahan struktur di kabinet baru. Para ASN sejumlah tersebut akan dialihkan ke kementerian/lembaga (KL) lainnya.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, langkah tersebut merupakan imbas dari penambahan instansi yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Secara keseluruhan, total ada 48 kementerian, naik cukup besar dari pemerintahan Presiden 2014-2024 Joko Widodo yang hanya mencapai 34 kementerian.

Adapun rincian dari 48 kementerian itu antara lain terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur.

"Berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK," kata Haryomo, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Haryomo pun merincikan 229.901 pegawai ASN ini terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

Untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih, Haryomo mengatakan, BKN melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) telah membuat fitur pengalihan ASN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139 tahun 2024.

Haryomo menjelaskan, BKN melakukan pemetaan atau mapping pegawai eksisting pada instansi. Kemudian, akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kementerian PANRB, dan instansi pemerintah.

"Terkait sistem dan integrasi ASN di Kabinet Merah Putih, mekanisme untuk proses pengalihan ASN, BKN akan mengeluarkan daftar ASN yang akan dialihkan berdasarkan unit eselon I, II, yang mengacu kepada nomenklatur Perpres instansi," ujarnya.

Selanjutnya, berdasarkan data ASN yang akan dialihkan, instansi melakukan verifikasi dan validasi by system pada SIASN. Data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN.

"Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum terdata, maka instansi wajib melakukan update terlebih dahulu," kata dia.

Selain itu, BKN juga akan melakukan beberapa upaya untuk membantu dalam memastikan layanan kepegawaian dengan akan menerbitkan Surat Edaran (SE) BKN bahwa seluruh layanan kepegawaian BKN tetap dapat dilaksanakan oleh instansi lama pada masa transisi sampai terbentuknya Perpres kelembagaan, dan Permen tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) instansi baru.

(shc/kil)

Jakarta -

Penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer menjadi bagian dari prioritas 100 hari kerja Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) di masa pemerintahan baru. Dipastikan penataan honorer ini akan rampung pada Desember 2024.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, penataan tenaga non-ASN ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penanganan tenaga honorer ini dilakukan dengan mengandalkan seleksi CASN untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rini mengatakan, pihaknya telah mendorong agar para honorer ini mendaftarkan diri ke seleksi PPPK. Diharapkan pengangkatan honorer menjadi PPPK sendiri bisa dilakukan pada tahun ini.

"Untuk penjelasan status kepegawaian Non-ASN, kemudian pemetaan dan identifikasi dan mendorong Non-ASN untuk daftar dan seleksi PPPK, serta dilakukan pengangkatan tenaga Non-ASN tahun 2024," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Dalam Seleksi CASN 2024, pemerintah telah menetapkan formasi sebanyak 3,2 juta. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mengusulkan 1,2 juta formasi untuk PPPK. Adapun seleksi PPPK tahun ini dibuka 100% untuk tenaga Non-ASN.

"Tindak lanjutnya MenPAN akan koordinasi dengan BKN dan nanti kita akan tenaga seleksi Non-ASN ini akan kita upayakan selesai pada tahun ini. Dan seleksi PPPK tahun 2024 untuk penataan tenaga Non-ASN akan terdapat mekanisme dan prioritas untuk pelamarnya," terangnya.

Penataan tenaga honorer ini merupakan tindak lanjut dari program lama yang harus dituntaskan. Rini menekankan, pihaknya berpegang teguh terhadap arahan untuk menghindar PHK massal dan tidak mengurangi pendapatan hari ini, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran negara.

Selain penataan tenaga honorer, Kementerian PANRB punya dua prioritas lainnya untuk 100 hari pertama kerja. Antara lain ialah menyelesaikan penataan organisasi, kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan. Kedua, terkait penetapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP) yang menjadi basis kementerian/Lembaga (KL) mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan IKU.

Simak juga Video 'Kesejahteraan Guru Berdampak pada Kualitas Pembelajaran di Sekolah':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(kil/kil)

Jakarta: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ribuan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut memeriahkan pelantikan suksesor Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) itu.

Salah satu kader PPP dari Tangerang Selatan, Maryono, mengatakan hadirnya keluarga besar PPP adalah untuk menyambut baik pelantikan Prabowo-Gibran. Dia berharap Prabowo-Gibran dapat memimpin Indonesia lebih baik dari segala aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan membawa Indonesia lebih sejahtera.

“Keluarga besar PPP menyambut baik pelantikan Prabowo-Gibran. Kami mengharapkan kepemimpinan mereka dapat membawa Indonesia lebih baik lagi,” tutur Maryono, melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Oktober 2024.
Maryono menyebut mendukung program Prabowo-Gibran. Sebab, dinilai memiliki keberpihakan kepada masyarakat Indonesia.

Baca juga: Cara dan Link Download Foto Resmi Presiden-Wapres 2024-2029 Prabowo dan Gibran

“Kita sambut baik programnya, mudah-mudahan bisa terealisasi segera untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga setuju dan sangat siap jika PPP membantu di pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan anak muda PPP, Laras, mengaku menaruh harapan besar kepada Gibran yang notabene adalah kaum muda. Menurutnya, kepemimpinan Prabowo-Gibran akan menghasilkan sebuah kolaborasi yang baik antara orang tua yang memiliki pengalaman dan anak muda yang memiliki ide serta gagasan.

“Sangat senang mengikuti pesta rakyat ini bersama seluruh keluarga besar PPP, tadi kami berangkat juga setelah subuh. Kita semua mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran yang mewakili anak muda,” kata Laras.

Ribuan kader PPP dari berbagai daerah hadir menggunakan bus menuju pesta rakyat dengan titik kumpul di Gelora Bung Karno (GBK). Kemudian, beriringan menuju lokasi pesta rakyat yang digelar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

Adapun pesta rakyat pada kali ini dihadiri oleh ribuan masyarakat dari berbagai elemen dan kalangan. Kemudian, terdapat 12 titik panggung yang tersebar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin untuk memeriahkan pelantikan Prabowo-Gibran.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Ketua DPW PPP Maluku Utara Mubid A Wahid dalam peristiwa terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu (12/10/2024).

Mardiono menyebutkan, Mubid merupakan kader yang loyal dan dikenal pekerja keras untuk memperjuangkan semangat politik PPP.

“Innalillahi wa inna ilahi raji’un, tentunya kami sekeluarga besar PPP sangat merasa kehilangan dan berduka. Beliau adalah kader terbaik dan sudah menunjukkan komitmen serta jadi dirinya yang loyal terhadap PPP,” ujar Mardiono dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Ia menyebutkan, PPP bakal memberikan penghargaan dan penghormatan pada Mubid sebagai pejuang PPP.

Pasalnya, Mubid selama ini dianggap sebagai kader yang ikut membesarkan dan terus berjuang bersama partai berlambang Ka’bah itu.

“Karena beliau juga kader lama yang tak pernah henti dan terus mengabdi di PPP. Jadi, beliau layak diberikan penghargaan dari DPP menjadi bagian pejuang sejati,” sebut dia.

Diketahui Mubid dan 5 korban lainnya meninggal dunia setelah speedboat berisi 33 orang terbakar di Pelabuhan Bobong.

Ia tengah melakukan perjalanan bersama calon gubernur (cagub) Maluku Utara, Benny Laos yang juga meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebut jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di tahun mendatang mencapai 7,5 juta orang.

Jumlah tersebut terdiri dari 4,5 juta orang PNS yang terdapat saat ini dan 3 juta PNS dengan pegawai hasil rekrutmen baru. Selain itu, ada juga 1,5 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Plt Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menjelaskan bahwa jumlah PNS yang terus meningkat tersebut harus diikuti dengan peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan publik. Ia pun mengajak berbagai korporasi untuk ikut berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi PNS.

"Kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh kapasitas ASN-nya, maka LAN mengajak seluruh elemen korporasi untuk berkomitmen memajukan bangsa melalui pengembangan kompetensi ASN," ujar Taufiq dalam keterangannya, Minggu (13/10).

"Terlebih jumlah ASN diproyeksikan akan mencapai lebih dari 7 juta orang, yang terdiri dari 4,5 juta yang bekerja saat ini ditambah dengan pegawai hasil rekrutmen baru sebesar 3 juta PNS, serta 1,5 juta PPPK," tambahnya.

Dia menyebutkan, LAN memiliki program ASN Talent Academy agar para abdi negara memiliki skill kepemimpinan. Selanjutnya, LAN akan berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis melalui Leadership Joint Program. Program ini merupakan pelatihan level kepemimpinan tingkat pengawas dan berasal dari birokrasi dan sektor swasta untuk menciptakan kompetensi manajerial baru.

”Leadership Joint Program ini akan bertransformasi menjadi sebuah ekosistem pelatihan yang berkelanjutan yang menyelenggarakan berbagai pelatihan, yang harapannya setiap ASN mendapatkan sumber pembelajaran terbaik untuk meningkatkan kompetensinya," jelasnya.

Selain itu, ada juga Learning Ecosystem, kolaborasi swasta dan birokrasi untuk pengembangan kompetensi PNS. Taufiq berharap, program tersebut menjadi ekosistem baru yang mumpuni dalam mengatasi gap kompetensi PNS.

Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), Yunus Triyonggo, menyebutkan bahwa untuk masih ada sejumlah tantangan untuk mengakselerasi ASN Indonesia di tahun 2030. Salah satunya yakni daya saing talenta Indonesia atau Global Talent Competitiveness Index masih di bawah negara-negara di Asia.

"Selain tantangan indeks kompetensi indonesia yang belum baik, kita juga dihadapkan pada fenomena Gen Z Workforce yang tumbuh di era digital, sehingga mereka mengharapkan organisasi tempat mereka bekerja sejalan dengan perkembangan teknologi digital," jelas Yunus.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Maluku Utara, Mubin A. Wahid, meninggal dunia dalam insiden kebakaran speedboat di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu.

Speedboat tersebut diketahui milik Calon Gubernur, Benny Laos.

Mubin, yang merupakan mantan anggota DPRD Kota Ternate selama empat periode, menjadi salah satu dari 72 penumpang yang menaiki speedboat nahas tersebut.

Dalam video yang beredar, terlihat warga setempat mengevakuasi Mubin saat insiden terjadi.

Kepala Bagian Umum Setwan DPRD Kota Ternate, Abduh Hi Sergi, membenarkan kabar duka ini.

“Saat ini masih di rumah duka, almarhum besok akan dibawa ke Ternate,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi cermat.co.id pada Sabtu (12/10).

Speedboat yang ditumpangi rombongan paslon Cagub dan Cawagub Maluku Utara, Benny Laos-Sabrin Sehe, meledak di Pulau Taliabu, Malut. Ledakan terjadi saat kapal tengah mengisi bahan bakar minyak (BBM).

Kapolres Taliabu, AKBP Totok Handoyo, menjelaskan kejadian bermula ketika Wakapolres Talibau, Kompol Sirajudin, dan jajaran mendekat ke speedboat yang tengah bersandar.

Akibat tragedi itu, Benny mengalami luka parah.

"Kondisi Cagub, Benny Laos, sementara dilakukan RJP/pompa jantung dan kondisi patah kaki dan luka bakar," kata Kapolres Pulau Taliabu, AKBP Totok Handoyo, saat dikonfirmasi kumparan, Sabtu (12/10).

Totok menjelaskan, Benny saat ini sudah dalam penanganan medis. Ia dipastikan masih menjalani perawatan intensif.

"Masih perawatan intensif," ujar dia.

Apakah fresh graduate bisa daftar PPPK 2024? PPPK dibagi menjadi dua gelombang pada tahun ini. Gelombang 1 dibuka pada 1 - 20 Oktober 2024 dan ditujukan untuk Pelamar Prioritas, Eks THK-II, dan Tenaga non-ASN.

Adapun gelombang 2 berlangsung pada 17 November - 31 Desember 2024 yang dituju untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah.

Apakah fresh graduate bisa daftar PPPK 2024? Dalam surat edaran pengumuman, disebutkan bahwa hanya ada empat kriteria yang bisa mendaftar PPPK tahun 2024. Mengutip website menpan.go.id, kriteria tersebut antara lain sebagai berikut.

Dengan begitu, fresh graduate atau alumni yang baru lulus kuliah tidak bisa mendaftar PPPK. Sebab, seleksi PPPK hanya memprioritaskan empat golongan yang disebutkan di atas.

Pada tahun 2024, terdapat 1.031.554 formasi PPPK. Seleksi PPPK pada tahun ini berfokus untuk menata pegawai non ASN.

Jadi, 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah. Ketentuan mengenai pendaftaran PPPK telah diatur dalam kebijakan berikut.

Usai memenuhi salah satu dari kriteria pelamar prioritas PPPK 2024, pelamar perlu menyiapkan sejumlah berkas dokumen. Berikut ini berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk proses pendaftaran.

Itulah penjelasan mengenai, apakah fresh graduate bisa daftar PPPK 2024. Jadi, fresh graduate bukan tergolong sebagai pelamar kerja prioritas dalam seleksi PPPK. (DLA)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka seleksi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahun 2024, mulai dari lulusan sederajat sampai SMA/SMK.

Berdasarkan laman resmi bersamabumn.com, unit kerja yang mendapatkan alokasi formasi seleksi tersebut yakni Jabatan Fungsional PPPK Teknis dan Jabatan Pelaksana.

"Kementerian BUMN membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berburu tinggi, serta memenuhi persayaratan yang ditentukan untuk bergabung menjadi CPPPK di lingkungan Kementerian BUMN," tulis laman tersebut, dikutip kumparan, Kamis (10/10).

Berikut rincian alokasi penempatan beserta rentang penghasilan.

Jabatan Fungsional PPPK Teknis

Pranata Komputer Ahli Pertama. Rentang penghasilan terendah Rp 7.700.000 per bulan dan tertinggi Rp 9.000.000 per bulan.

Jabatan Pelaksana

- Penata Layanan Operasional. Rentang penghasilan terendah Rp 6.000.000 per bulan dan tertinggi Rp 7.500.000 per bulan.

- Pengelola Layanan Operasional. Rentang penghasilan terendah Rp 5.500.000 per bulan dan tertinggi Rp 6.500.000 per bulan.

- Pengadministrasi Perkantoran. Rentang penghasilan terendah Rp 5.000.000 per bulan dan tertinggi Rp 6.000.000 per bulan.

Adapun berikut adalah persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh calon pelamar.

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pelamar berasal dari:

a. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan masih aktif bekerja di Kementerian BUMN; atau

b. pegawai yang masih aktif bekerja di Kementerian BUMN paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus; Pelaksanaan seleksi bagi pelamar pada huruf a dan huruf b dilaksanakan terpisah sebagaimana Lampiran I.

3. Usia pelamar paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan hukuman pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih.

5. Tidak pernah berhenti dengan hormat bukan atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawal swasta atau pegawai lainnya antara pegawai BUMN dan pegawai lainnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik secara praktis.

9. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

11. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

12. Kesehatan jasmani dan rohani yang dinyatakan dalam Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas setempat yang masih berlaku (wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).

13. Bagi pelamar penyandang disabilitas, dapat melamar pada jabatan sebagaimana butir C di atas dengan persyaratan sebagai berikut:

a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menjelaskan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan

b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

14. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.

15. Tidak berstatus sebagai peserta seleksi lulus calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.

16. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat- obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku, wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).

17. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan eksekutif dan jabatan fungsional jenjang ahli pertama, yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;

18. Pelamar dapat menggunakan meterai fisik maupun elektronik (e- meterai) Rp10.000,00.

19. Ijazah Sementara atau Surat Keterangan Lulus sebagai pengganti Ijazah tidak berlaku.

20. Transkrip Nilal Sementara sebagai pengganti Transkrip Nilai tidak berlaku.

Tata cara pendaftaran seleksi CPPPK Kementerian BUMN adalah sebagai berikut.

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses rekrutmen CPPPK Kementerian BUMN.

2. Pelamar hanya dapat mendaftar 1 jenis formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.

3. Melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan secara online melalui laman https://daftar- sscasn.bkn.go.id/akun dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Kartu Keluarga (KK).

Pendaftar CPPPK Kementerian BUMN harus melewati tahapan seleksi sebagai berikut.

a. Pilihan Administrasi.

b. Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT), terdiri dari:

1. Kompetensi Teknis;

2. Kompetensi Manajerial; dan

3. Kompetensi Sosial Budaya.

2. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika mengikuti seluruh tahapan dan berperingkat terbaik

Perbedaan PNS dan PPPK merupakan hal yang penting untuk dipahami, terutama bagi masyarakat yang berminat menjadi aparatur sipil negara. Meskipun keduanya berperan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, terdapat perbedaan signifikan.

Perbedaan-perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana pegawai tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun juga berdampak pada kestabilan karier jangka panjang dan berbagai fasilitas yang didapatkan.

Mengutip dari buku Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah, dr. Ratih Wulandari, M.H, (2020), PNS diangkat secara tetap, sedangkan PPPK memiliki waktu tertentu sesusai perjanjian dan kebutuhan instansi.

Untuk lebih lengkapnya, simak beberapa perbedaan PNS dan PPPK berikut ini.

PNS memiliki status sebagai pegawai tetap negara yang diangkat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Status ini menjamin stabilitas pekerjaan hingga usia pensiun.

Sementara itu, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan status yang lebih fleksibel karena masa kerjanya dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan instansi.

PNS mendapatkan hak-hak yang lebih komprehensif, termasuk gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, jaminan pensiun, dan tunjangan hari tua.

Sebaliknya, PPPK berhak atas gaji, tunjangan, dan perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, tetapi tidak berhak mendapatkan pensiun dan tunjangan hari tua seperti PNS.

Kewajiban PNS dan PPPK hampir sama, yaitu melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, menaati peraturan dan menjaga integritas. Namun, PPPK memiliki kewajiban tambahan untuk memenuhi target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kerja.

PNS memiliki jenjang karier yang lebih jelas dengan kenaikan pangkat dan golongan yang terstruktur berdasarkan prestasi dan masa kerja. PNS juga berpeluang menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Sebaliknya, PPPK umumnya hanya menduduki jabatan fungsional dan tidak memiliki jalur karier yang sama dengan PNS.

Itulah beberapa perbedaan PNS dan PPPK yang penting diketahui. Memahami perbedaan ini penting bagi siapa saja yang ingin bergabung sebagai aparatur sipil negara, sehingga dapat memilih jalur yang paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karier. (RIZ)

Deskripsikan pengalaman kerja Anda PPPK teknis! Pendaftaran PPPK 2024 telah dibuka. Saat mendaftar, pelamar diminta untuk mengisi deskripsi pengalaman kerja. Pelamar perlu menuliskan pengalaman kerja dengan baik agar bisa lolos seleksi.

Sebenarnya, tidak ada aturan resmi mengenai apa saja yang harus ditulis dalam deskripsi pengalaman kerja. Tetapi, pelamar bisa menuliskan beberapa hal seperti nama tempat bekerja, tugas dan tanggung jawab, serta prestasi.

Dikutip dari Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah, Wulandari (2020:35), berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Deskripsikan pengalaman kerja Anda PPPK teknis! Bagi yang ingin mendaftar seleksi penerimaan PPPK 2024, berikut beberapa contoh deskripsi pengalaman kerja untuk referensi.

Deskripsikan pengalaman kerja Anda PPPK teknis! Beberapa contoh deskripsi pengalaman kerja tersebut bisa dijadikan referensi. Semoga bermanfaat. (KRIS)