Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan pihaknya akan mengkaji ulang penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dia menyebut ke depannya pemberian beasiswa LPDP akan difokuskan pada ilmu Sains dan Teknologi (Saintek), karena dianggap mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

“Ke depan itu kita fokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden. Soal swasembada pangan, swasembada energi, persediaan air, dan hilirisasi,” ujarnya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, Satryo turut mengatakan tak menutup kemungkinan sasaran penerima LPDP juga akan diberikan pada bidang lain seperti sosial dan humaniora (Soshum).

Akan tetapi, dia kembali menegaskan bahwa memang penerima beasiswa LPDP diutamakan pada bidang Saintek.

“Yang utama itu [Saintek], kemudian yang bidang lain. Kalau memang ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai ya,” pungkasnya.

Lebih jauh, Satryo berharap bahwa jumlah penerima beasiswa LPDP di masa berikutnya bisa terus bertambah per tahunnya.

Di sisi lain, Satryo turut menegaskan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

“Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri, atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo usai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dikutip dari Antara Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mendukung dan bekerja sama dengan stakeholders terkait, demi mewujudkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK melakukan berbagai simulasi skema pembiayaan untuk mendukung target Prabowo, yaitu antara lain program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga program makan bergizi gratis.

"Yang kami antisipasi antara lain dengan berbagai simulasi, berbagai piloting skema-skema pembiayaan dan kredit untuk program-program kredit prioritas pemerintah baik itu terkait dengan ekonomi hijau, transisi enegri, maupun mendorong aktivitas lebih kuat lagi di bursa karbon maupun upaya prioritas pemerintah untuk membangun perumahan bagi MBR," kata Mahendra saat konferensi pers RDK Oktober 2024, dikutip Minggu (3/11/2024).

Tidak hanya itu, OJK juga berkomitmen mendukung Prabowo mewujudkan cita-cita besarnya menjadikan Indonesia swasembada pangan dan melanjutkan program hilirisasi yang sudah dirintis Jokowi.

"Kemudian untuk langkah-langkah dalam mendorong ketahanan pangan, food security dan rencana untuk melaksanakan makan bergizi gratis. Begitu juga halnya dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan porgram hilirisasi," kata Mahendra.

Khusus bagi pembiayaan ke segmen usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), Mahendra mengatakan OJK meminta perbankan dan juga perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan lainnya (PMVL) untuk menyusun strategi peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit kepada UMKM.

"Antara lain yaitu dengan memperluas jangkauan sumber dana pemanfaatan teknologi informasi serta mengambil lagkah strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah sehingga peningkatan kualitas UMKM dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata keola dan manajemen risiko," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Indonesia Prabowo Subianto bakal membagikan becak listrik secara gratis bagi warga yang berusia di atas 60 tahun atau lansia.

Prabowo mengatakan, becak listrim tersebut sudah dibuat hasil kerja sama pemerintah dengan PT Len Industri (Persero).

“Saya juga bekerja sama dengan Industri Pertahanan dalam hal ini PT Len kita sudah bikin becak listrik,” kata Prabowo dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

Prabowo menyampaikan, becak listrik yang diproduksi sebanyak 1.000 unit nantinya bakal dibagikan secara bertahapa kepada warga yang berusia di atas 60 tahun atau lansia.

“Dan kita prioritaskan kepada warga negara yang masih harus menarik becak yang usianya di atas 60 kita prioritaskan kita beri becak listrik," ujarnya.

Adapun, Presiden Indonesia Prabowo Subianto hadir dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

GSN sendiri merupakan gerakan relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang terbentuk pada masa Pemilihan Presiden 2024.

Dalam pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo datang ke Indonesia Arena didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum GSN Rosan Roeslani, dan sang adik Hashim Djojohadikusumo.

Ketiganya nampak kompak memakai kemeja berwara biru muda dengan celana berwarna hitam. Tampak kedatangan Prabowo mendapat sambutan dari pendukungnya yang memadati Indonesia Arena.

Dalam agenda ini tampak juga mantan istri Prabowo, Titiek Soeharto dan sang anak Didiet yang datang sebelum Prabowo memasuki Indonesia Arena.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) menyatakan sangat mendukung inisiatif program Quick Win Presiden Prabowo Subianto yang beberapa di antaranya terkait dengan kesehatan.

Head Of Public Affairs Siloam Hospitals Group Jimmy Rambing mengatakan SILO melihat program tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, khususnya di daerah yang selama ini kurang terjangkau.

"Terkait dengan program pemerintah mengenai pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah, serta penuntasan TBC [tuberkulosis], RS Siloam sangat mendukung inisiatif ini," katanya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa Siloam saat ini memiliki 7 klinik di Papua yang beroperasi menyediakan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat di daerah tersebut.

Menurutnya dengan adanya program pemerintah ini, Siloam berencana untuk mengoptimalkan teknologi kesehatan, seperti telemedicine, untuk meningkatkan akses pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.

Selain itu, untuk mendukung penuntasan TBC, Jimmy mengatakan bahwa SILO akan berfokus pada peningkatan layanan diagnostik dan pengobatan melalui program deteksi dini serta perawatan terpadu di seluruh jaringan rumah sakitnya.

"Dengan kolaborasi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, SILO berkomitmen untuk berperan aktif dalam mencapai target nasional terkait eliminasi penyakit TBC dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh," tambahnya.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan Bisnis.com, pemerintahan Prabowo-Gibran menggelontorkan anggaran senilai Rp121 triliun untuk program Quick Win yang rencananya akan dilaksanakan pada 2025.

Adapun, perincian program itu di antaranya senilai Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis, Rp3,2 triliun untuk pemeriksaan kesehatan gratis, dan Rp1,8 trilun untuk pembangunan rumah sakit lengkap di daerah.

Selain itu, untuk penuntasan TBC dianggarkan senilai Rp8 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp2 triliun dan lumbung pangan nasional daerah dan desa senilai Rp15 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya agar mendukung Asta Cita Presiden RI hingga kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan dukungan itu termasuk upaya swasembada pangan dengan rencana rekrutmen ahli pertanian dan ahli gizi sebagai personel Polri.

Selain itu, pencegahan kebocoran keuangan negara, kasus judi online, narkoba, dan penyelundupan orang turut menjadi sorotan dalam pengarahan ini.

"Segera buat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang," kata Listyo dalam siaran pers, Rabu (30/10/2024).

Dia menekankan kepada pejabat Polri agar segera menyusun penjabaran dari program Presiden Prabowo hingga (5/10/2024).

Sebab, kata dia, penyusunan rencana itu merupakan bentuk dukungan Polri untuk rencana kerja dalam 100 hari program Presiden Prabowo.

"Visi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045 dapat disimpulkan dalam Asta Cita. Polri telah mempersiapkan program 100 Hari untuk mendukung Asta Cita yang ditetapkan pemerintah," imbuhnya.

Adapun, Kapolri juga menyampaikan agar Posko Presisi didukung dengan Pejabat Utama terkait agar menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengimplementasikan visi presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan akan menyiapkan anggaran untuk mewujudkan perintah Prabowo Subianto dalam mencetak tiga juta hektare sawah.

Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyebutkan pada dasarnya Prabowo mencanangkan dalam lima tahun ke depan untuk melakukan swasembada beras.

"[Cetak sawah] satu juta dulu kami akan siapkan anggarannya, kemudian tiga juta," ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Saat ini, Anggito menyampaikan telah ada satu juta hektare sawah yang dikerjakan di Maluku. Bila mana dalam pemerintahan Prabowo berhasil mencatak tiga juta sawah, Anggito meyakini Indonesia akan menjadi penghasil beras terbesar di dunia.

Pasalnya, di tengah krisis global, negara-negara mengutamakan kepentingan domestiknya dan menutup keran impor. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

"Nomor satu swasembada, make sure kita tidak ada impor beras. Make sure kita cukup untuk menghidupi rakyat kita melalui pangan dan produk yang ada," jelasnya.

Selain di Maluku, cetak sawah juga direncanakan di Kalimantan Tengah, yang ide awalnya adalah food estate.

Selain itu, Anggito juga menyebutkan adanya revitalisasi dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mendukung kebutuhan pangan Tanah Air.

"Jadi ini pencetakan sawah termasuk Bulog, sekarang menjadi Bulognas. Sudah direvitalisasikan supaya Bulog punya peran sebagai buffer untuk kebutuhan-kebutuhan pangan kita," tuturnya.

Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan seberapa besar anggaran yang akan disiapkan dari kas negara untuk menambah lahan padi tersebut.

Sementara melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, belum tercatat alokasi khusus untuk cetak sawah, namun terdapat porsi untuk membiayai program Quick Win Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa senilai Rp15 triliun.

Adapun dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pangan Pertanian, yang salah satu tujuannya meningkatkan kemampuan produksi pangan, untuk tahun depan dianggarkan senilai Rp675,33 miliar.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono optimistis Kementerian Pertanian (Kementan) mampu cetak lahan sawah seluas tiga juta hektare dalam waktu 3—4 tahun ke depan.

Sudaryono menaksir bahwa target tiga juta hektare itu nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga 80 tahun ke depan.

"Kami perkirakan dengan tiga juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan. Dengan tadi eksponensial penambahan penduduk, kemudian kebutuhan konsumsi pangan kita, dengan tiga juta itu bisa paling tidak kita save selama 70—80 tahun ke depan," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Program pembangunan 3 juta rumah per tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai bisa memberikan dampak multiplier effect ke daerah.

Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut dampak yang dirasakan daerah tidak hanya dari sektor properti saja melainkan termasuk dari sisi serapan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan.

"Program perumahan yang akan dikembangkan Presiden Prabowo dan kementerian terkait mulai, 3 juta [per tahun], itu bisa memberikan multiplier effect kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah," kata Ibas dalam keterangannya, dikutip Kamis (24/10/2024).

Dia berharap pemerintahan Prabowo bisa meningkatkan kerja sama dengan sektor dunia usaha baik dalam skala nasional maupun di daerah.

Ibas yang pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024-2029 tersebut menuturkan apabila ekonomi bergerak, masyakarat dan dunia usaha pun juga ikut memberikan kontribusi.

"Yang pasti kami perlu peluang, juga keadilan dan perizinan yang lebih mudah. Pengusaha yang diperhatikan tidak hanya yang berskala besar, tapi juga hingga ke pengusaha UMKM," ujarnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah merupakan satu dari 17 program prioritas yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun pada daerah pedesaan, 1 juta rumah di wilayah perkotaan, hingga 1 juta rumah di daerah pesisir.

Prabowo - Gibran menjamin pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa/kelurahan per tahun, sehingga total pasokan rumah yang dicapai diperkirakan bakal tembus 2 juta rumah mulai tahun kedua.

Sementara di perkotaan, Prabowo-Gibran akan menjamin pembangunan 500.000 rumah tapak (landed house) dan 500.000 rumah vertikal atau yang biasa dikenal dengan istilah rumah susun milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).

IDXChannel- Sejumlah program strategi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun mendatang mulai digodok.

Beberapa sektor ekonomi fundamental menjadi fokus pemerintah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan program prioritas Prabowo-Gibran. Di antaranya, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, hingga makan bergizi gratis.

Dia mengatakan, inisiatif tersebut sudah dibahas dalam sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024) kemarin. Erick sendiri ikut dalam sidang tersebut.

“Bapak Presiden Prabowo menyampaikan arahan kebijakan dan yang menjadi prioritas pemerintah seperti, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan bergizi, pendidikan, dan kesehatan," ujar Erick melalui unggahan di akun Instagramnya.

Terkait dengan pangan, Erick sudah menyambangi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman di gedung Kementerian Pertanian, Selasa (22/10/2024). Pertemuan ini merupakan yang pertama kali setelah keduanya dilantik Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan rapat koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian perihal sinergitas kebijakan, khususnya di sektor pangan.

Aksi tancap gas ini dilakukan untuk mendukung penuh program Prabowo-Gibran ihwal swasembada pangan nasional.

“Kita melakukan rapat koordinasi pertama, jadi ada kedua, ketiga, keempat, kelima tentunya. Kita punya kesepakatan penuh mendukung program bapak Presiden, bapak Prabowo, yang melalui Pak Mentan, Pak Amran,” ujar Erick usai pertemuan.

Dalam proses konsolidasi dua kementerian juga melibatkan beberapa perusahaan pelat merah, yakni PT Pupuk Indonesia (Persero), Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero), Perum Bulog, hingga ID FOOD.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut program makan bergizi gratis (MBG) hingga perumahan yang diusung Presiden Prabowo Subianto akan mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hashim meyakini kedua program ini akan dilaksanakan di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Saya yakin program makan bergizi dan program perumahan itu akan dilaksanakan,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Hashim menilai program perumahan menjadi salah satu pengerek ekonomi Indonesia. Langkah ini seperti yang dilakukan China dan Singapura. Bahkan, dia juga menyebut pengusaha Real Estat Indonesia (REI) sudah menargetkan 3 juta unit rumah dalam setahun.

“Mereka targetnya 3 juta unit setahun. 15 juta [unit] untuk 5 tahun. Dan Insyaallah bisa dilanjutkan 10-15 tahun, ini program pro bisnis, pro rakyat, dan bukan benturan, rakyat dan bisnis kita kerja sama ini sesuai dengan Hymne Kadin,” ujarnya.

Hashim juga menyoroti rasio pendapatan (revenue ratio) Indonesia yang sangat rendah dibandingkan negara lain. Di mana, rasio pendapatan Indonesia hanya mencapai 12,7%.

Adapun, rencana Presiden Prabowo dalam Asta Cita menargetkan akan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%. Terlebih, Hashim mengungkap, dengan adanya program perumahan juga akan ikut berkontribusi terhadap PDB Indonesia.

“Ini dari perumahan kami sudah hitung bisa tambah 1,1%—1,5%, perumahan merupakan 14% dari GDP kita,” tuturnya.

Untuk itu, adik dari Presiden RI ke-8 itu meyakini program perumahan yang diusung Prabowo Subianto akan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Bukan hanya itu, program ini juga disebut akan dilirik sejumlah negara untuk menanamkan investasinya di Tanah Air.

“Untuk perumahan, saya bisa laporkan bahwa saya sudah ketemu pemerintah UAE, kemarin saya ketemu Menteri Toleransi, dia keluarga penguasa dia tertarik untuk membiayai program perumahan. Saya sudah ketemu penguasa dari Qatar, mereka juga [tertarik], dan dari China,” bebernya.

Dengan demikian, sudah ada tiga negara yang akan menjadi ‘lumbung’ dana untuk bisa membiayai program perumahan di Indonesia. “Dana ini kan inflow of investment untuk perumahan, this will stimulate the economy,” sambungnya.

Di sisi lain, dia juga menyebut Kadin menginginkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai dua digit, tepatnya 10%. Angka ini lebih tinggi dari target Presiden Prabowo sebesar 8%. “Sebetulnya Prabowo bilang 8% itu minim, it’s minimum target, kita mau 10% sebetulnya, tapi kalau kita sebut 8% sudah diejek,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hashim yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan itu menyebut bahwa program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengerek ekonomi Indonesia.

“Ini program [MBG] sebenarnya investasi. Investasi dalam SDM kita. SDM kita, sumber daya manusia kita adalah anak-anak kita, ibu-ibu kita,” terangnya.

Dia menjelaskan bahwa program MBG yang ditargetkan Prabowo diperuntukkan kepada 78 juta anak, mulai dari anak sekolah dan anak pra sekolah, dan anak-anak yang belum lahir atau ibu hamil.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kabinet pemerintahannya untuk segera menginventarisasi proyek penting dalam program hilirisasikomoditas. Dia menyebut ada 26 komoditas yang harus segera didorong untuk dihilirkan.

Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana, Rabu (23/10/2024). Dia menyebut hilirisasi adalah kunci kemakmuran.

Untuk itu, dia meminta sejumlah menterinya di bidang ekonomi secara khusus untuk segera melakukan inventarisasi.

"Karena itu saya minta menteri terkait Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM dengan beberapa menteri lain dibantu tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisasi proyek-proyek penting dalam progaram hilirisasi kita," ujarnya kepada para menteri serta kepala badan dan lembaga negara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, ada sejumlah proyek vital terkait dengan 26 komoditas yang harus segera didorong penghilirannya.

"Segera dirumuskan, bikin daftar dan kita segera mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu sesingkat-singkatnya" ucap Prabowo.

Untuk diketahui, beberapa menteri yang dimaksud Prabowo mayoritas merupakan 'tim ekonomi' pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (sebelumnya Menteri Investasi); Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun, Luhut sebelumnya menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi di pemerintahan Presiden Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penerimaan Negara alias BPN diyakini masih menjadi satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat janji Prabowo yang akan dibentuk, namun tidak dalam waktu dekat.

Nama Anggito Abimanyu sebelumnya digandang-gadang bakal menjadi kepala BPN. Nyatanya, kini dengan tertundanya BPN, Anggito tetap mendapat tanggung jawab berupa mengurus penerimaan negara, namun melalui jabatan wakil menteri keuangan (wamenkeu).

Tidak sendiri, dirinya tergabung dalam trio wamenkeu bersama Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam belum melihat adanya pembatalan pembentukan BPN dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, tak mungkin pembentukakn BPN dalam satu dua hari rampung, terutama terkait dengan nomenklatur dan undang-undang terkait.

“Kalau seandainya [BPN] langsung dibentuk, atas dasar apa? Masa baru diangkat jadi presiden, langsung mengeluarkan Perppu, kan nggak mungkin,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (23/10/2024).

Piter justru melihat peluang yang masih besar, terlebih masuknya Anggito dalam struktur pejabat Kemenkeu saat ini.

Pandangannya, Prabowo menempatkan Anggito sebagai jalan keluar sementara, saat tertundanya pembentukan BPN. Hal yang mungkin terjadi, dengan tiga wamen itu akan menyebabkan terjadi pengaturan pendistribusian tugas yang lebih baik.

“Sekaligus bisa menugaskan kepada Pak Anggito untuk mempersiapkan badan penerimaan negara sekaligus dalam rangka Pak Anggito mempersiapkan pembentukan badannya,” dugaan Piter.

Dirinya menyampaikan dengan dugaan ini, Anggito kemungkinan akan menangani tiga urusan, yakni Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Ini memberikan arah bahwa walaupun nanti badan itu terbentuk, masih sangat mungkin badan itu nanti tetap akan ada di bawah menteri keuangan. Itu akan sangat mirip dengan badan penerimaan yang ada di Amerika,” jelasnya.

Pada hari-hari pemanggilan calon menteri ke Kertanegara oleh Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pertanyaan wartawan mengenai rencana pembentukan BPN. Namun, dia menyatakan tidak ada rencana itu dan Kemenkeu tetap satu.

"Enggak, enggak ada ... [Kemenkeu] masih satu," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan rencana pemisahan tersebut memang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Bahkan dirinya mengaku bahwa muncul kekhawatiran dengan pembukaan BPN dalam jangka pendek, akan terganggu penerimaan negara sementara belanja membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Angga menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani terkait batalnya pembentukan BPN hanya sekadar menggambar kondisi saat ini. Ke depan, masih terbuka peluang pembentukan BPN.

Berharap Tax Ratio Naik dari Pembentukan BPN

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menyebutkan bahwa pembentukan merupakan jalan keluar untuk membiayai program-program Prabowo.

Di mana tujuh Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran memerlukan belanja yang besar dan harus datang dari PHTC kedelapan, yakni pembentukan BPN.

“Diharapkan, anggaran tersebut datang dari program 8, yaitu BPN yang akan meningkatkan tax ratio jadi 23%. Persoalannya, program pembentukan BPN ini is dead now dengan dipilihnya Sri Mulyani kembali jadi menkeu,” ungkapnya dalam Diskusi Publik Indef: Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran, Selasa (22/10/2024).

Sementara Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan BPN dapat menjadi solusi untuk mengerek penerimaan negara.

Pasalnya, saat ini hampir 50% APBN digunakan untuk membayar utang. Drajad menyampaikan belanja yang dialokasikan senilai Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih kurang untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang mencapai Rp1.353 triliun atau setara sekitar 45% dari total pendapatan pada tahun depan yang direncanakan senilai Rp3.005,1 triliun.

"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN," ujarnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta pada Rabu (9/10/2024).

Meski demikian, saat ini pemerintah teknis terkait, irit bicara mengenai BPN dan tidak memberikan jawaban detail terkait rencana tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengumumkan program Quick Win senilai Rp121 triliun yang difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk 100 hari pertama kabinet Merah Putih. Analis memandang program ini tidak terlalu berdampak signifikan ke sejumlah emiten di Bursa.

Equity Research Anayst Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo menjelaskan dengan program Quick Win ini, prospek di sektor infrastruktur tidak akan berdampak signifikan. Hal tersebut karena program ini hanya menargetkan infrastruktur di bagian renovasi.

"Hal ini mengingat yang ditargetkan infrastruktur di bagian renovasi sekolah Rp20 triliun dan bangunan sekolah Rp4 triliun, sedangkan di pembangunan rumah sakit hanya Rp1,4 triliun," kaya Azis, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, menurutnya jenis pekerjaan tersebut tidak perlu melibatkan BUMN Karya atau emiten swasta di sektor infrastruktur.

Sementara itu, lanjut Azis, dari sisi sektor kesehatan pada pemerintahan baru juga berfokus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu program yang direncanakan pemerintahan baru adalah medical check-up gratis.

Selain itu, juga anggaran kesehatan yang naik dari tahun sebelumnya menjadi fokus program dari pemerintahan baru.

Adapun Azis melihat sektor energi yang juga menjadi fokus pemerintahan baru untuk swasembada energi berpotensi terampak positif.

"Akan tetapi, tetap akan terpengaruh dengan kondisi harga komoditas global yang terkait," tuturnya.

Sementara itu, untuk komoditas CPO, Azis melihat terdapat peluang dari meningkatnya permintaan, seiring program makan gratis dari sisi CPO downstream.

Sebagai informasi, pemerintahan Prabowo-Gibran menganggarkan Rp121 triliun dalam program Quick Win. Program tersebut mencakup makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp3,2 triliun, dan pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun.

Lalu penuntasan TBC Rp8 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, program sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, dan lumbung pangan nasional daerah dan desa senilai Rp15 triliun.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.