Para pengembang mengutarakan keluhannya langsung di depan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara). Mereka mengungkapkan bahwa selama ini urus sertifikat membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak pungutan liar.

Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat. Acara yang digelar oleh BTN itu dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Sementara itu yang menjadi peserta diskusi ini adalah ratusan pengembang dari berbagai daerah. Mulai dari pengembang besar hingga pengembang rumah subsidi juga turut hadir.

Momen para pengembang menyerukan keluhannya itu saat Ara menyampaikan paparannya. Ara memang sengaja memancing komunikasi dua arah saat memaparkan detil rencananya dalam program 3 juta rumah.

"Dari awal saya dilantik saya terus keliling untuk belanja masalah hingga belanja solusi. Saya berusaha ini juga agar lahannya gratis atau murah," tuturnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Ara kemudian menjelaskan bagaimana dia berupaya mencari lahan untuk program 3 juta rumah. Mulai dari sumbangan konglomerasi, mengincar aset sitaan BLBI, Kejaksaan hingga BPN.

Di sela-sela paparannya, Ara bertanya kepada pengembang bagaimana pengalaman urus sertifikat saat ini. "Selama ini pecah sertifikat lama gak?" tanya Ara.

"Lama," jawab para pengembang dengan kompak.

"Ada pungli nggak? Jujur aja," tanya Ara.

"Ada," seru para pengembang dengan suara jauh lebih keras.

Menurut Ara waktu yang lama dan adanya pungli itulah yang membuat harga jual rumah semakin mahal. Sebab biaya-biaya itu ujungnya dibebankan ke konsumen.

"Kalau punglinya dihilangkan seneng nggak? Kalau pungli atau urus sertifikat lama kan pasti dibebanin ke konsumen, mana mau kalian rugi kan," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bakal mengupayakan lahan sitaan untuk mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Memang sehari setelah dilantik pekan lalu, Ara, sapaan Maruarar berjanji untuk bertemu dengan Jaksa Agung untuk membahas lahan-lahan yang menjadi sitaan negara.
Dari hasil pertemuan tersebut, disebutkan bahwa terdapat tanah sitaan seluas 1.000 hektare (ha) di Banten.

“Saya datang pertama ke Kejaksaan Agung, kita ngobrol-ngobrol ada tanah 1.000 ha di Banten yang disita dari koruptor,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10).

Ara menuturkan, untuk bisa memanfaatkan lahan hasil sitaan tersebut perlu dilakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Nanti kita rapat antara Menteri Keuangan khususnya Dirjen Kekayaan Negara, Jaksa Agung, Saya, sama Menteri Pertanahan, supaya ada keputusan dan kepastian hukum, supaya tanah-tanah ini diberikan kepada rakyat. Ini kemauan saya, semoga yang lain setuju,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ara menambahkan, banyak guru, aparatur sipil negara (ASN) hingga TNI/Polri yang membutuhkan rumah. Dia bilang, bila di zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap kali bagi-bagi sertifikat rumah, di zaman Presiden Prabowo hendak berbagi rumah.

“Caranya tanah-tanah sitaan dari koruptor dikembalikan buat rakyat, tapi itu diagunkan jaminannya adalah tanahnya. Dan kalau TNI/Polri, ASN dia punya slip gaji, dibatasi 30 tahun, sehingga cicilannya tidak mahal,” tandasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tengah menyiapkan aturan pembangunan rumah di atas tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kenegaraan, Senin (21/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Namun, kementeriannya juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

Ia menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Kendati, Ara menegaskan masih harus mempelajari segala hal-ihwal di lapangan. Hal ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut bakal mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Ari menilai hal itu menjadi salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Ara mengaku siap mendengarkan masukan dari seluruh pihak, termasuk pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan pihaknya di Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," pungkas Ara.

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait membuka opsi menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk membangun rumah rakyat, termasuk lahan sitaan.

Sebab, menurut dia, pengadaan lahan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka menjalankan pembangunan perumahan rakyat.

"Pengadaan lahan itu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya yang dimiliki, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, ada banyak yang sitaan, bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Bagaimana misalnya dari kereta api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," ujar Maruarar Sirait usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10) dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Pria akrab disapa Ara itu juga akan mengajak dan mendorong para developer swasta dan pengusaha bidang lainnya untuk bekerja sama serta bergotong royong agar dapat mengatasi persoalan banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Jadi memang harus masif bergotong-royong dari aset yang ada, baik dimiliki negara maupun sitaan, kemudian yang membangunnya juga gotong-royong. Saya pikir itu konsep kita gotong royong membangun rumah untuk rakyat," tandasnya.

Tonton:Pemerintah Setujui Penambahan Kuota FLPP Tahun 2024 Menjadi 200.000 Unit Rumah

Mengenai alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025, ia menyebut masih akan mempelajari lebih lanjut.

Kendati demikian, dengan memanfaatkan dan memaksimalkan lahan yang sudah tersedia, ia merasa sudah memiliki salah satu solusi.

"Tadi saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada, sehingga kita juga punya solusi yang komprehensif baik dari APBN dan juga bagaimana membuka ruang untuk dari swasta dari teman-teman untuk berpartisipasi, dari CSR dari partisipasi, sehingga bentuk-bentu itu kita buka," terangnya.

Untuk dapat menjalankan hal tersebut, Ara juga menilai perlu dibuat landasan peraturan yang kuat agar semua pihak memiliki kepastian hukum.
"Makanya saya katakan tadi niat baik ini harus dibuat kepastian hukum nya, sehingga nanti semua juga merasa nyaman, sehingga kita juga harus melakukan efisiensi, efisiensi yang kuat, sehingga dananya tidak boleh dikorupsi, sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "Bangun Rumah Rakyat, Maruarar Sirait Buka Opsi Gunakan Lahan Sitaan"

Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/21/130246021/bangun-rumah-rakyat-maruarar-sirait-buka-opsi-gunakan-lahan-sitaan.

Bisnis.com, BATAM — Bea Cukai Batam kembali melakukan pemusnahan barang-barang ilegal senilai Rp 16,4 miliar di Tanjung Uncang, Batam, Kamis pagi (10/10/2024).

Kepala Bea Cukai Batam Zaki Firmansyah mengatakan bahwa barang-barang ilegal tersebut berupa rokok, minuman keras, balpres, barang elektronik, kelengkapan kapal, makanan dan minuman, scrap, senjata, sparepart mesin, dan sex toys.

"Barang-barang tersebut berasal dari penindakan patroli laut, penindakan barang bawaan penumpang dan penindakan barang kiriman dari 2017 hingga 2024," katanya usai pemusnahan.

Untuk rokok ilegal sebanyak 13.529.465 batang, dan 28 pcs snus dengan total nilai barang mencapai Rp8,5 miliar. Minuman keras sebanyak 7.354 botol dan 991 kaleng dengan total nilai barang mencapai Rp4,7 miliar.

Selanjutnya elektronik berupa handphone dan laptop beserta aksesoris berbagai jenis sebanyak 436 unit dengan total nilai barang mencapai Rp1,1 miliar. Ballpress sebanyak 2.167 ball dengan total nilai barang Rp696,9 juta. Scrap berupa PCB bekas, kabel, charger dengan total nilai barang Rp100 juta.

Kelengkapan kapal sebanyak 20 pcs dengan total nilai barang Rp241 juta, sparepart kendaraan dan mesin berupa ban dan velg sebanyak 274 pcs dengan total nilai barang Rp79,6 juta, senjata dan bagiannya sebanyak 74 pcs dengan total nilai barang Rp68,4 juta.

Makanan dan minuman sebanyak 2.081 pcs dengan total nilai barang Rp104,8 juta, sextoys sebanyak 12 pcs dengan total nilai barang Rp1,2 juta, serta barang lainnya berupa beras, peralatan rumah tangga, perkakas sebanyak 4.034 pcs dengan total nilai barang Rp758,8 juta.

Zaky menjelaskan pemusnahan dilakukan karena barang tersebut merupakan barang yang dilarang dan dibatasi serta barang-barang yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali. Pemusnahan atas BMMN hasil penindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami berkomitmen menekan peredaran barang ilegal yang dapat merusak kesehatan dan juga merugikan penerimaan negara. Dengan dilakukan pemusnahan BMN hari ini diharapkan juga dapat memberikan efek jera dan menekan terjadinya pelanggaran yang serupa," pungkasnya. (K65)

Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit terkait PT Duta Palma Group. Pemeriksaan ini usai Kejaksaan menyita uang tunai senilai total Rp 372 miliar terkait korupsi PT Duta Palma Korporasi.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa dua orang saksi yakni Direktur Utama PT Darmex Plantations berinisial TTG dan pihak swasta berinisial MY pada Kamis (3/10).

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli SiregarHarli dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10).

Harli mengatakan TTG dan MY diperiksa sebagai saksi terkait perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan sejumlah perusahaan.

Kejaksaan Sita Uang Rp372 Miliar

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai Rp372 miliar milik tersangka korporasi PT Asset Pacific yang berada di bawah naungan PT Duta Palma Group, terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penyitaan ini merupakan kali kedua setelah pada Senin (30/9) Kejagung menyita uang tunai senilai Rp450 miliar dari tersangka korporasi PT Asset Pacific dalam kasus yang sama.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa uang tunai sejumlah Rp372 miliar itu merupakan hasil dari penyitaan pada Selasa (1/10) dan pada Rabu ini.

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Selasa (1/10), tim penyidik mendatangi Gedung Menara Palma, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Di sana, penyidik menemukan uang tunai senilai Rp40 miliar yang dimasukkan dalam sembilan koper dan uang tunai senilai 2 juta dolar Singapura.

“Bila dijumlah total, dirupiahkan, penggeledahan pertama semuanya berjumlah sekitar Rp63,7 miliar,” kata Abdul.

Lalu, pada Rabu ini, penyidik kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Asset Pacific yang berada di Gedung Palma Tower Lantai 22, 23, dan 24, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Dari penggeledahan itu, tim penyidik menemukan uang tunai sebanyak sekitar Rp149 miliar. “Penggeledahan ini baru setengah jam yang lalu dan lalu kami bawa ke Gedung Bundar (Gedung Kejaksaan Agung),” kata Abdul.

Selain rupiah, penyidik juga menemukan uang dari mata uang negara lain, yakni mata uang dolar Singapura senilai 12.514.200 dolar Singapura, uang dolar Amerika Serikat (AS) senilai 700 ribu dolar AS, dan uang yen senilai 2.000 yen.

“Uang tunai yang telah diperoleh diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang telah disangkakan kepada tujuh perusahaan korporasi, yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU,” ucapnya.

Tujuh perusahaan itu adalah PT Palma Satu (korupsi dan TPPU), PT Siberida Subur (korupsi dan TPPU), PT Banyu Bening Utama (korupsi dan TPPU), PT Panca Agro Lestari (korupsi dan TPPU), PT Kencana Amal Tani (korupsi dan TPPU), PT Asset Pacific (hanya TPPU), dan PT Darmex Plantations (hanya TPPU).

Penyitaan itu berdasarkan pengembangan penyidikan dalam perkara Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman. Diketahui, Surya Darmadi merupakan terpidana kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dengan nilai kerugian negara senilai Rp100 triliun.

Kementerian Perdagangan menyita barang elektronik hingga pakaian impor ilegal. Ada sembilan barang impor ilegal yang disita karena tidak memenuhi hasil pengawasan di luar kawasan pabean (post-border).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Rusmin Amin mengungkap nilai barang-barang impor itu sebesar Rp 1,33 miliar. Produk yang diekspose merupakan hasil pengawasan Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Makassar periode Januari-Juli 2024.

"Berdasarkan hasil pengawasan, kami menemukan ada pelanggaran atas tata niaga impor post-border berupa ketiadaan dan ketidaksesuaian dokumen Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor & Tahun 2024. Kami mengimbau para pelaku usaha tertib hukum dalam menjalankan usahanya," kata Rusmin, dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/9/2024).

Rusmin mengungkapkan, BPTN Makassar telah mengidentifikasi sembilan produk impor post-border yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Produk-produk tersebut antara lain dari kategori Barang Modal Tidak Baru (BMTB), plastik hilir, barang tekstil sudah jadi lainnya, katup, produk elektronika tertentu, produk keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L), alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), pakaian jadi, serta aksesoris pakaian jadi.

"Keberhasilan BPTN Makassar mengamankan produk-produk ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen. Pengawasan terhadap produk asal impor post-border, adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberantas produk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Rusmin.

Rusmin menerangkan, pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha kali ini adalah tidak memiliki perizinan yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan serta Pengaturan Impor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Turut hadir Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Fajarini Puntodewi, Direktur Tertib Niaga Tommy Andana, Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Makassar Erizal Mahatama, Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) IV Oki Sri Swastini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar Arlin Ariesta dan perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengatakan, penyerahan pengelolaan rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) ke kejaksaan adalah hal yang tepat. Hal ini akan membuat semuanya lebih efektif dan efisien.

Hal ini disampaikan Nasir menanggapi usulan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) yang mengusulkan Rupbasan diserahkan pengelolaannya ke kejaksaan. Dijelaskannya, saat DPR mengubah UU Kejaksaan, memang ada pembicaraan agar pengelolaan Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) diserahkan ke kejaksaan. “Tapi entah mengapa dinamika yang terjadi saat itu, sehingga tidak jadi,” ungkap anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Sehingga, lanjut Nasir, ketika Menkum HAM mengusulkan Rubasan agar pengelolaan diserahkan ke kejaksaan, maka hal itu sudah tepat. “Memang harus ada di kejaksaan. Karena itu kan menyitaan. Jadi kalau ada pelimpahan-pelimpahan cukup di situ saja, tidak berpindah-pindah,” paparnya.

Dicontohkannya, ketika apparat penegak hukum seperti polisi, pengadilan, maupun KPK cukup mengambil dari Rupbasan yang ada di satu tempat. Ini akan lebih efektif dan efisian. “Tapi memang tidak semua barang sitaan disita di situ. Itu sih opsional apakah mau semua atau yang tertentu,” kata anggota DPR dari Aceh ini.

Nasir berharap ada terobosan terkait dengan penanganan sitaan. Misalnya ketika barang terdakwa disita bisa langsung dijual, sehingga harga ekonomisnya masih ada. Jika penegak hukum menang maka bisa langsung dimasukkan ke kas negara. Tapi jika terdakwa yang menang dikembalikan barang sitaan tersebut dalam bentuk uang. “Selama ini sudah dilakukan tetapi landasan hukumnya tidak jelas. Makanya harus dibuat aturan yang baik, sehingga bisa diterima semua pihak,” kata Nasir.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Menkum HAM mengatakan pihaknya dengan Kejakgung sedang membahas tentang Rupbasan. “Kemungkinan kami akan menyerahkan pengelolaan Rupbasan ke kejaksaan karena di Kejaksaan Agung sudah terbentuk badan pemulihan asset. Ini kita sampaikan ke Komisi III karena biar ada efisiensi dalam pengelolaan dan managemen,” kata Menkum HAM.

Penyerahan pengelolaan ini, menurutnya, tidak akan merugikan dari sisi pegawai. Baik dari sisi esselonisasi, penempatan dan wilayah kerja sama seperti sekarang. Hanya beralih status saja.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghibahkan 5 ton beras hasil sitaan. Diketahui beras itu merupakan merek "Malaysia" senilai Rp 75 juta.

"Bea Cukai melalui @bckanwilkalbagbar hibahkan lima ton beras barang hasil penindakan. Penyerahan hibah ditandai dengan penandatangan berita acara serah terima barang milik negara," tulis keterangan @beacukairi, dikutip Senin (12/8/2024).

Bea dan Cukai menghibahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penandatanganan berita acara tersebut diterima oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbagbar, Imik Eko Putro dan diterima oleh Pejabat Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Barat, Mohammad Basri.

"Penyerahan hibah ini merupakan #UpayaNyata Bea Cukai dalam pengelolaan BMN yaitu dalam hal BMN masih dapat dimanfaatkan maka dapat dihibahkan untuk kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan dan kemanusiaan," lanjut keterangan tersebut.

Serah terima BMN ini telah disetujui berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang nomor S-99/MK.6/KNL.1101/2024 tanggal 26 Juli 2024.

"Hibah ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Bea Cukai Kalbagbar dalam mengelola barang hasil penindakan Bea Cukai, sehingga dapat dimanfaatkan dan membantu masyarakat secara tepat sasaran khususnya di Kalimantan Barat," tulisnya.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita dua aset properti eks BLBI yang berada di Banten dan Kalimantan Selatan. Kemudian menyita harta kekayaan lain terkait debitur/obligor dengan nilai total Rp 48,8 miliar.

“Pada minggu kedua Juli 2024, Satgas BLBI telah melakukan penguasaan fisik aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain dengan total estimasi Rp 48,8 miliar berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah,” kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, di Jakarta, Kamis (11/7).

Penyitaan pertama berupa harta kekayaan lain terkait debitur PT Linolen Sari Nabati Murni berupa 58 bidang tanah seluas 5.085 m2 dan segala sesuatu di atasnya yang terletak di Perumahan Duren Village, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan estimasi nilai Rp 40 miliar.

Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan senilai Rp 31,31 miliar, sudah termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara 10%. Penyitaan dilakukan oleh Satgas BLBI dengan juru sita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II.

Penyitaan berikutnya berupa penguasaan fisik aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui pemasangan plang atas enam bidang tanah seluas 83.244 m2 yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Aset itu berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Setia Komandotama/Bank PDFCI BTO dengan estimasi nilai sebesar Rp 4,8 miliar.

Pengembalian Hak Tagih Negara

Rionald memastikan Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya, seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor.

Barang jaminan milik obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

Setelah aset properti eks BLBI dikuasai secara fisik, dilanjutkan dengan upaya optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI) Hadi Tjahjanto menyerahkan aset hasil sitaan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada sembilan instansi yang terdiri dari lembaga dan kementerian.

Penyerahan aset tersebut melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang dilakukan Satgas BLBI. Melalui serah terima tersebut, diharapkan seluruh aset properti eks BLBI yang telah disita, dapat dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat dan negara.

"Aset yang dilakukan PSP dan berita acara serah terima yang ditandatangani pada hari ini, nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).

9 Instansi yang Peroleh Aset Sitaan

Kesembilan instansi tersebut diantaranya Mahkamah Agung (MA), Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Ombudsman Republik Indonesia.

Hadi mengatakan penyerahan eks aset BLBI kepada sembilan instansi dan lembaga itu merupakan bukti nyata kerja Satgas BLBI dalam menagih aset milik pemerintah. Satgas BLBI juga memastikan aset yang telah diberikan kepada pemerintah tidak jatuh ke pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan.

Nantinya, aset tersebut akan dipakai para instansi dan kementerian terkait itu menjadi beberapa fasilitas seperti gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti dan aset.

Dengan adanya pemanfaatan aset tersebut, Hadi berharap bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semoga dengan penyerahan aset kepada sembilan kementerian/lembaga ini, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal," ujar Hadi.