Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada para menteri Kabinet Merah Putih. Dia meminta para menteri tak banyak keluar negeri, termasuk bagi para bawahannya.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Kebetulan hampir semua menterinya hadir dalam acara tersebut.

Prabowo juga memberi celetukan, bila mau perjalanan luar negeri, lebih baik pakai uang sendiri saja.

"Karena kebetulan banyak menteri hadir, saya mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau ke luar negeri pake uang sendiri, boleh," ungkap Prabowo dalam pidatonya yang dilakukan di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Menurutnya para menteri dan jajarannya di kementerian tak usah terlalu banyak studi banding ke luar negeri. Semua masalah di republik ini sudah jelas terlihat akarnya dan tinggal dicari solusinya. Para menteri juga diminta tak banyak melakukan seminar-seminar yang menurutnya isinya cuma 'omon-omon' saja.

"Kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu lho? Kalian sudah tahu masalahnya, nggak usah terlalu banyak studi, studi, studi," ungkap Prabowo.

Purnawirawan Jenderal TNI itu bilang dirinya bakal ke melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan. Namun, dia menegaskan hal itu dilakukan bukan karena dia ingin senang-senang.

"Saya sebenarnya mau konsentrasi di dalam negeri, tapi saya mesti ke APEC, ke G20, belum lagi diundang ke Tiongkok, ke Amerika. Ini dua kekuatan besar ngundang nggak berani saya nolak, demi rakyat saya harus ke situ. Saya minta izin. Bukan berarti Prabowo senang ke luar negeri ya," beber Prabowo.

"Pemimpin Indonesia harus menjaga rakyat Indonesia tidak terseret ke pertikaian orang lain. Kita hormati semua negara maka kita yakinkan mereka semua," tegasnya lagi.

Video: Prabowo-Gibran Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional

Video: Prabowo-Gibran Hadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) hari ini dideklarasikan di Indonesia Arena. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi Ketua Pembina GSN.

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) merupakan sebuah paguyuban yang bersifat independen namun memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mendukung kepemimpinan nasional, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

GSN diinisiasi oleh dari relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada saat Pemilu 2024. Rosan Roeslani yang sempat menjadi Ketua TKN kini memimpin inisiasi GSN.

Rosan juga saat ini merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Rosan nampak hadir dalam deklarasi yang dilakukan hari ini.

"Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkrit bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Baik rakyat Indonesia di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia," kata Rosan dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

Dari pantauan detikcom nampak sederet pesohor hadir dalam deklarasi GSN di Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Jajaran menteri ekonomi Prabowo nampak hadir dalam deklarasi GSN.

Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut hadir.

Beberapa pengusaha kawakan juga nampak hadir dalam deklarasi GSN. Nampak pendiri Bakrie Group Aburizal Bakrie, Ketum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie, hingga Bos Blue Bird Andrianto Djokosoetono hadir dalam deklarasi GSN.

Semua yang hadir nampak menggunakan baju berwarna biru muda mirip seperti yang digunakan Prabowo saat kampanye. Para menteri pun menggunakan baju biru-biru yang sama.

Kinerja PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. GoTo baru saja merilis kinerja sembilan bulan per September 2024 atau kuartal III-2024, yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

Hasilnya, perseroan ini berhasil mencatat kenaikan pendapatan bersih sebesar 11% menjadi Rp11,66 triliun per September 2024 dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp10,51 triliun. Induk Gojek dan GoTo Financial (GTF) ini juga mampu konsisten menekan bottom line dengan memangkas rugi periode berjalan hingga 53% dari Rp 9,60 triliun di periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 4,54 triliun.

GoTo juga berhasil mencetak EBITDA Grup yang disesuaikan (Group Adjusted EBITDA) tertinggi dalam sejarah, yakni sebesar Rp 137 miliar di Q3-2024 atau Juli-September. Jika dihitung 9 bulan, rugi EBITDA Grup yang disesuaikan tinggal Rp 72 miliar, membaik 98% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,75 triliun.

Bahkan khusus On-Demand Services (ODS), lini bisnis yang dijalankan Gojek ini sudah mencatatkan EBITDA yang disesuaikan positif mencapai Rp 412 miliar. Secara kuartalan, sudah empat kuartal beruntun segmen ODS atau Gojek membukukan EBITDA yang disesuaikan positif sejak Q4-2023.

Pencapaian GoTo bersamaan dengan periode lima kuartal Patrick Walujo menjabat sebagai CEO dan Direktur Utama GoTo sejak disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 Juni 2023.

Kuartal III-2023 menjadi periode 3 bulan pertama pendiri Northstar itu sejak menggantikan posisi Direktur Utama GoTo sebelumnya yang dijabat oleh Andre Soelistyo. Menurut Patrick, kinerja GoTo yang kuat ini pada periode September 2024 ini ditopang oleh pertumbuhan pengguna bulanan (Monthly Transacting Users) yang mencapai 21% YoY di seluruh ekosistem GoTo.

"Kami senang dapat melaporkan lagi kinerja kuat GoTo pada kuartal ini, dengan semua lini bisnis bergerak optimal seiring dengan percepatan bisnis," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Patrick mengungkapkan strategi perseroan berhasil karena setiap bagian ekosistem dapat memberikan nilai tambah kepada unit bisnis lainnya. Sebuah model yang semakin membuahkan hasil seiring dengan upaya perseroan secara agresif mendapatkan pengguna baru dan meningkatkan profitabilitas di seluruh bisnis perusahaan yang berkembang pesat.

"Pada akhirnya, kami ingin pengguna dapat menikmati semua manfaat dari produk pembayaran dan layanan on-demand yang berfungsi untuk menyalurkan pengguna yang tepat untuk menemukan dan memanfaatkan produk pinjaman kami," tegasnya.

Patrick mengatakan dengan perkembangan positif tersebut, perseroan juga memperkirakan segmen fintech akan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif di kuartal selanjutnya, satu tahun lebih cepat dari pedoman sebelumnya.

"Di akhir tahun pertama jabatan saya sebagai Direktur Utama, Perseroan telah mencatatkan fundamental terkuat hingga saat ini, dan saya bangga dapat berperan dalam peningkatan tersebut. Saya bergabung dengan tim yang kuat, dan didukung talenta baru yang telah mendorong pertumbuhan lebih lanjut," ujar Patrick.

JAKARTA, Investor.id - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance/TUGU) menjadi perusahaan asuransi umum dengan tingkat likuiditas yang paling solid, dibandingkan dengan perusahaan sejenis.

Mengacu laporan keuangan bulanan induk non-konsolidasi (tidak diaudit), TUGU mencatatkan rasio kecukupan investasi sebesar 618% per September 2024, meningkat dibandingkan akhir tahun lalu sebesar 541%.

Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis menilai, kenaikan rasio investasi menunjukkan likuiditas perusahaan yang sangat baik. “Kecukupan investasi di asuransi umum menunjukkan seberapa tinggi risiko likuiditas. Semakin tinggi dan di atas 100%, risiko likuiditas semakin rendah” ungkap dia, Jumat (25/10/2024).

Rasio kecukupan investasi merupakan perbandingan antara investasi, kas dan bank terhadap cadangan teknis retensi, utang klaim retensi, dan utang klaim kepada tertanggung. Secara sederhana rasio kecukupan investasi merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

Azis menjelaskan, tingkat rasio kecukupan investasi TUGU merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kompetitor. Median rasio kecukupan investasi peers per akhir September 2024 berkisar 250-300%. Adapun untuk perusahaan asuransi umum dengan ukuran modal di atas Rp 1 triliun, kecukupan investasi dan likuiditas TUGU paling baik.

Menurut dia, tingginya rasio kecukupan investasi TUGU menjadi faktor yang penting dipertimbangkan tidak hanya para nasabah, tetapi juga investor. Meski kebijakan moneter sudah mulai dipangkas, Azis melihat, dengan likuiditas yang baik, perusahaan asuransi bisa menjaga resiliensi di tengah berbagai tantangan ekonomi.

“Pada akhirnya, perusahaan asuransi umum dengan kecukupan investasi yang tinggi seperti TUGU akan menarik nasabah, karena mereka tidak perlu khawatir risiko mereka tidak tercover. Selain itu, ini juga bisa menjadi tesis investasi yang kuat bagi pemodal yang memiliki minat di sektor asuransi umum,” jelas dia.

Memasuki musim rilis laporan keuangan Azis optimistis tren pertumbuhan kinerja konsolidasian TUGU berlanjut hingga kuartal III-2024, bahkan sampai akhir tahun.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan induk non-konsolidasian (tidak diaudit) per akhir September 2024, TUGU berhasil mencatatkan premi bruto senilai Rp 4,4 triliun, tumbuh 38% secara tahunan. Adapun laba usaha asuransi mencapi Rp 616 miliar atau naik 36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Laporan keuangan bulanan tersebut belum mengkonsolidasikan kinerja keuangan TUGU dan anak usahanya. Laporan keuangan konsolidasian untuk September 2024 diperkirakan rilis menjelang akhir Oktober 2024.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah memastikan gaji dan tunjangan hakim segera naik. Hal ini ini menyusul sejumlah protes dari solidaritas hakim akibat gaji yang belum mengalami perubahan selama 12 tahu lamanya atau sejak 2012.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dirinya telah meneken persetujuan kenaikan tunjangan hakim.

"Mudah-mudahan soal gaji hakim, sudah saya taken (persetujuan kenaikan tunjangan)," ujar Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, dirinya sempat dihubungi banyak pihak untuk penyelesaian persoalan ini. Padahal, menurutnya kenaikan gaji hakim ini bukan sekedar masalah persetujuannya, tetapi juga perhitungan Kementerian Keuangan.

"Saya ditelponin malam, mulai Sabtu atau Minggu. Waduh, kan ini bukan soal hanya tanda tangan, tapi yang terkait dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

"Tapi kemarin sudah kami kirimkan Pak. Saya ditelponin Mensesneg (Pratikno) terus, jadi alhamdulillah sudah selesai terkait gaji hakim," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang persetujuan tersebut, Anas menjelaskan persetujuan yang ia maksud ialah untuk melakukan penyesuaian terhadap tunjangan hakim.

"Tunjangan, ada beberapa formula, agak panjang kalau kita jelasin. Yang pasti, beberapa skema sudah kita setujui," kata Anas, ditemui usai acara.

Anas belum dapat memastikan berapa kisaran kenaikannya. Namun ia memastikan, formulanya sesuai dengan harapan Mahkamah Agung. Dokumen berisikan berisikan formula itu pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini sedang diproses di Setneg, bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM. Ini akan segera dipercepat," tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

Adapun gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Disebutkan, hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:

a. tunjangan istri/suami sebesar 10%

b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

Sedangkan untuk rentang gaji hakim sendiri, untuk hakim dengan masa kerja 0-1 tahun gajinya berada pada rentang Rp 2.064.000 s.d 2.875.200. Sedangkan untuk yang paling senior, yakni masa kerja 32 tahun, rentang gajinya mencapai Rp 3.929.700 s.d 4.978.000. Namun perlu diingat, besaran gaji ini belum termasuk tunjangan.

Simak: Video: Pakai Pita Putih, Para Hakim Ngadu ke DPR Gaji Tak Naik 12 Tahun

[Gambas:Video 20detik]

Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Muncul gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan hakim sudah dibicarakan lintas kementerian. Jokowi bilang, dirinya sudah menugaskan Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan untuk membahas hal ini.

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung, dikalkulasi," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024) kemarin.

Kemarin, Solidaritas Hakim Indonesia juga sudah melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Sementara itu, terkait kenaikan gaji hakim, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Simak: Video DPR Akan Terima Audiensi Hakim yang Lakukan Aksi Cuti Bersama Besok

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait adanya tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024).

Hari ini sendiri, Solidaritas Hakim Indonesia juga melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Terkait hal tersebut, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Untuk diketahui, Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan mereka akan melakukan cuti bersama serentak pada 7-11 Oktober 2024. Dia merasa kesejahteraan hakim terabaikan.

"Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun," ujar Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dikutip dari detiknews

Salah satu tuntutannya ialah meminta Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.

Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

Lantas berapa gaji hakim saat ini hingga menuai protes?

Gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Dalam PP tersebut hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:
a. tunjangan istri/suami sebesar 10%
b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

Berikut gaji pokok hakim berdasarkan golongan, dikutip dari PP 94/2012:

Masa kerja 0-1 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.064.100
IIIb Rp 2.151.400
IIIc Rp 2.242.400
IIId Rp 2.337.300
IVa Rp 2.436.100
IVb Rp 2.539.200
IVc Rp 2.646.600
IVd 2.758.500
IVe 2.875.200

Masa kerja 2-3 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.125.700
IIIb Rp 2.215.700
IIIc Rp 2.309.400
IIId Rp 2.407.100
IVa Rp 2.508.900
IVb Rp 2.615.000
IVc Rp 2.725.600
IVd Rp 2.840.900
IVe Rp 2.961.100

Masa kerja 4-5 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.189.200
IIIb Rp 2.281.800
IIIc Rp 2.378.300
IIId Rp 2.478.900
IVa Rp 2.583.800
IVb Rp 2.693.100
IVc Rp 2.807.000
IVd Rp 2.925.700
IVe Rp 3.049.500

Masa kerja 6-7 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.254.600
IIIb Rp 2.349.900
IIIc Rp 2.449.300
IIId Rp 2.552.900
IVa Rp 2.660.900
IVb Rp 2.773.500
IVc Rp 2.890.800
IVd Rp 3.013.100
IVe Rp 3.140.500

Masa kerja 8-9 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.347.100
IIIb Rp 2.420.100
IIIc Rp 2.522.500
IIId Rp 2.629.200
IVa Rp 2.740.400
IVb Rp 2.856.300
IVc Rp 2.977.100
IVd Rp 3.103.100
IVe Rp 3.234.300

Masa Kerja 10-11 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.450.100
IIIb Rp 2.523.600
IIIc Rp 2.599.300
IIId Rp 2.707.700
IVa Rp 2.822.200
IVb Rp 2.941.600
IVc Rp 3.066.000
IVd Rp 3.195.700
IVe Rp 3.330.900

Masa kerja 12-13 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.557.600
IIIb Rp 2.634.300
IIIc Rp 2.713.400
IIId Rp 2.794.800
IVa Rp 2.906.500
IVb Rp 3.029.400
IVc Rp 3.157.600
IVd Rp 3.291.100
IVe Rp 3.430.300

Masa kerja 14-15 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.669.800
IIIb Rp 2.749.900
IIIc Rp 2.832.400
IIId Rp 2.917.400
IVa Rp 3.004.900
IVb Rp 3.119.900
IVc Rp 3.251.800
IVd Rp 3.389.400
IVe Rp 3.532.800

Masa kerja 16-17 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.787.000
IIIb Rp 2.870.600
IIIc Rp 2.956.700
IIId Rp 3.045.400
IVa Rp 3.136.800
IVb Rp 3.230.900
IVc Rp 3.348.900
IVd Rp 3.490.600
IVe Rp 3.638.200

Masa kerja 18-19 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.909.300
IIIb Rp 2.996.600
IIIc Rp 3.086.500
IIId Rp 3.179.100
IVa Rp 3.274.500
IVb Rp 3.372.700
IVc Rp 3.473.900
IVd Rp 3.594.800
IVe Rp 3.746.900

Masa kerja 20-21 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.037.000
IIIb Rp 3.128.100
IIIc Rp 3.221.900
IIId Rp 3.318.600
IVa Rp 3.418.200
IVb Rp 3.520.700
IVc Rp 3.626.300
IVd Rp 3.735.100
IVe Rp 3.858.700

Masa kerja 22-23 tahun
Gologan

IIIa Rp 3.170.300
IIIb Rp 3.265.400
IIIc Rp 3.363.300
IIId Rp 3.464.200
IVa Rp 3.568.200
IVb Rp 3.675.200
IVc Rp 3.785.500
IVd Rp 3.899.000
IVe Rp 4.016.000

Masa kerja 24-25 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.309.400
IIIb Rp 3.408.700
IIIc Rp 3.510.900
IIId Rp 3.616.300
IVa Rp 3.724.800
IVb Rp 3.836.500
IVc Rp 3.951.600
IVd Rp 4.070.100
IVe Rp 4.192.200

Masa kerja 26-27 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.454.600
IIIb Rp 3.558.300
IIIc Rp 3.665.000
IIId Rp 3.775.000
IVa Rp 3.888.200
IVb Rp 4.004.900
IVc Rp 4.125.000
IVd Rp 4.248.800
IVe Rp 4.376.200

Masa kerja 28-29 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.606.200
IIIb Rp 3.714.400
IIIc Rp 3.825.900
IIId Rp 3.940.600
IVa Rp 4.058.800
IVb Rp 4.180.600
IVc Rp 4.306.000
IVd Rp 4.435.200
IVe Rp 4.568.300

Masa kerja 30-31 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.764.500
IIIb Rp 3.877.400
IIIc Rp 3.993.800
IIId Rp 4.113.600
IVa Rp 4.237.000
IVb Rp 4.364.100
IVc Rp 4.495.000
IVd Rp 4.629.900
IVe Rp 4.768.700

Masa kerja 32 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.929.700
IIIb Rp 4.047.600
IIIc Rp 4.169.000
IIId Rp 4.294.100
IVa Rp 4.422.900
IVb Rp 4.555.600
IVc Rp 4.692.300
IVd Rp 4.833.000
IVe Rp 4.978.000

Berikut besaran tunjangan hakim:

Dalam pasal 4, dituliskan bahwa tunjangan jabatan hakim sebagia mana dimaksud pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan tugas dan kelas pengadilan.

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti:

Ketua/Kepala Rp 40.200.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 36.500.000
Hakim Utama/Mayjen/ Laksda/Marsda TNI Rp 33.300.000
Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI Rp 31.100.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 29.100.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 27.200.000

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)

Ketua/Kepala Rp 27.000.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 24.500.000
Hakim Utama Rp 24.000.000
Hakim Utama Muda Rp 22.400.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 21.000.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 19.600.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 18.300.000
Hakim Pratama Utama Rp 17.100.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 16.000.000
Hakim Pratama Muda Rp 14.900.000
Hakim Pratama Rp 14.000.000

Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI), Dilmil tipe A

Ketua/Kepala Rp 23.400.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 21.300.000
Hakim Utama Rp 20.300.000
Hakim Utama Muda Rp 19.000.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 17.800.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 16.600.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 15.500.000
Hakim Pratama Utama Rp 14.500.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 13.500.000
Hakim Pratama Muda Rp 12.700.000
Hakim Pratama Rp 11.800.000

Pengadilan Kelas IB, Dilmil tipe B

Ketua/Kepala Rp 20.200.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 18.400.000
Hakim Utama Rp 17.200.000
Hakim Utama Muda Rp 16.100.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 15.100.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 14.100.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 13.100.000
Hakim Pratama Utama Rp 12.300.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 11.500.000
Hakim Pratama Muda Rp 10.700.000
Hakim Pratama Rp 10.030.000

Pengadilan Kelas II

Ketua/Kepala Rp 17.500.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 15.900.000
Hakim Utama Rp 14.600.000
Hakim Utama Muda Rp 13.600.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 12.800.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 11.900.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 11.100.000
Hakim Pratama Utama Rp 10.400.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 9.700.000
Hakim Pratama Muda Rp 9.100.000
Hakim Pratama Rp 8.500.000

Tunjangan Kemahalan

Zona 2
Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Rp 1.350.000

Zona 3
Papua, Irian Jaya Barat, Maluku. Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan Rp 2.400.000

Zona 3 Khusus
Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Utara) Rp 10.000.000

Lampung Geh, Metro – Relawan Matahari Metro secara resmi mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, di sebuah acara yang berlangsung di Cafe Vintage Metro, pada Sabtu (14/9).

Dalam deklarasi yang dihadiri oleh puluhan aktivis muda dari Kota Metro, Ketua Relawan Matahari Metro, Okta Vernando, menegaskan komitmen mereka untuk memenangkan pasangan calon tersebut.

"Kita hadir di sini dengan tekad bulat untuk mendukung Kyai Mirza dan Jihan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Kami menargetkan kemenangan 70% suara di Kota Metro karena kami yakin mereka memiliki visi dan program yang tepat untuk memajukan provinsi kita," ujar Okta.

Okta, yang juga dikenal sebagai advokat dan aktivis Pemuda Muhammadiyah, mengajak generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Gubernur.

"Kita adalah bagian penting dari masa depan Lampung. Mari kita bersama-sama memilih dan memenangkan Kyai Mirza dan Jihan," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Gerindra Kota Metro, Rahmatul Ummah, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Relawan Matahari Metro.

"Kami sangat menghargai deklarasi ini. Dukungan dari relawan, khususnya anak-anak muda, sangat penting untuk mengkampanyekan gagasan dan program Kyai Mirza dan Jihan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan kemenangan mereka di Metro," katanya.

Acara ini menandai langkah awal mobilisasi dukungan di Kota Metro menjelang Pemilihan Gubernur Lampung 2024, dengan harapan dapat memberikan dampak signifikan pada hasil pemilihan mendatang. (Cha)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan jutaan masyarakat di negara berkembang saat ini mengalami kesulitan. Hal ini terjadi di tengah meluapnya sederet masalah ekonomi dan politik global.

Dia bilang ketidakpastian ekonomi masih membayangi dunia. Di sisi lain, konflik geopolitik juga terus terjadi dan membuat banyak peperangan yang memakan korban jiwa.

Sayangnya, Jokowi mengatakan di tengah situasi seperti ini solidaritas internasional justru menurun. Kerja sama saling menguntungkan antar negara justru tak banyak dilakukan lagi, belum lagi banyak negara mulai saling berkubu-kubu.

"Semangat multilateralisme itu semakin dikesampingkan dan fragmentasi semakin melebar, dan pada akhirnya negara berkembang adalah yang paling berdampak," ungkap Jokowi saat membuka pertemuan Indonesia-Africa Forum 2024, disiarkan virtual, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, masalah-masalah ekonomi dan politik dunia itu membuat banyak sekali masyarakat di negara berkembang yang mengalami kesulitan. Kesulitan ekonomi, bahkan kesulitan makan.

"Jutaan rakyat negara berkembang yang paling merasakan kesulitan," sebut Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu pun menyatakan semua pihak saat ini memerlukan arah dan visi baru untuk melakukan pembangunan yang adil dan merata bagi semua pihak.

Dia juga menyinggung soal target sustainable development goals (SDGs) yang masih jauh dari kata sempurna. Kini hanya tersisa 6 tahun menuju 2030 dan baru 17% capaian SDGs bisa terlaksana di dunia.

"Kita memerlukan strategi baru, kita memerlukan langkah taktis baru utk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara berkembang," pungkas Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Forum Dewan Syuro PKB Jawa Barat (Jabar) bertekad mempertahankan soliditas internal partai dalam menghadapi tantangan dan dinamika politik lima tahun ke depan. Soliditas internal partai ini terbukti menjadi salah satu kunci kesuksesan PKB dalam Pemilu Serentak 2024.

“Kami menilai kekompakan dan kesolidan pengurus PKB di semua tingkatan menjadi kunci sukses dalam kenaikan suara maupun kursi PKB dalam Pemilu 2024. Kami merasa bahwa soliditas ini harus dijaga salah salah satunya dengan mempertahankan manajemen kepartaian yang telah dipraktikkan dalam lima tahun terakhir ini,” ujar Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat KH Acep Adang Ruhiyat, saat menyampaikan hasil silaturahim dan Konsolidasi Dewan Syuro PKB se-Jabar, Selasa (13/8/2024).

Jajaran Dewan Syuro PKB se-Jawa Barat mengadakan silaturahim dan konsolidasi di Ponpes VIP Bina Insan Mulia Cirebon, Sabtu (10/8/2024). Dalam forum tersebut disepakati langkah menjaga soliditas internal PKB dalam mempertahankan capaian prestasi selama lima tahun terakhir dan menghadapi dinamika politik terbaru.

Kiai Acep mengatakan, PKB dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kinerja. Hal itu ditunjukkan dari pencapaian peningkatan suara dan kursi hasil Pemilu 2024 serta kontribusi positif kader PKB dalam penyelenggaraan negara baik melalui jalur legislatif maupun eksekutif.

“Kita sendiri bisa melihat peningkatan suara dan kursi yang cukup signifikan dalam Pemilu 2024 di mana PKB mampu meraih lebih dari 16 juta suara serta meningkatkan kursi di DPR RI hingga 10 kursi. Peningkatan ini juga terjadi di kursi DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota se-Indonesia,” katanya.

Dari sisi penyelenggaraan negara, lanjut Kiai Acep, kader-kader PKB mampu menunjukkan kontribusi positif baik dari jalur legislatif maupun eksekutif. Di jalur legislatif PKB mampu mengawal lahirnya Dana Abadi Pesantren serta mendorong terwujudnya peningkatan manajemen layanan pendidikan.

“Sedangkan di jalur eksekutif baik menteri maupun kepala daerah dari PKB mampu memberikan kontribusi bagi akselarasi pembangunan desa serta upaya meningkatkan layanan dasar di wilayah masing-masing,” katanya.

Adik Rais Aam PBNU KH Ilyas Ruhiyat ini menegaskan, capaian prestasi kader-kader PKB tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan soliditas dan stabilitas pengelolaan partai. Menurutnya, dalam lima tahun terakhir Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mampu menghadirkan manajemen partai yang solid sehingga kader PKB bisa fokus pada tugasnya masing-masing.

“Selain itu Gus Muhaimin mampu menciptakan ruang demokratis sehingga pengurus dan kader bisa meningkatkan kapasitas dan kreatifitas masing-masing. Situasi ini harus dipertahankan selama lima tahun ke depan,” katanya.

Kiai Acep menilai, tantangan Indonesia lima tahun ke depan akan semakin berat terutama dalam bidang ekonomi. Menurutnya, kondisi ini menjadi beban tersendiri bagi nahdliyin yang menjadi konstituen terbesar PKB.

“Soliditas PKB akan menjadi kunci penting dalam mengawal kepentingan nahdliyin untuk bisa survive menghadapai berbagai tantangan terutama di bidang ekonomi. Maka jika ada berbagai upaya untuk memecah belah PKB dampaknya sangat besar karena kita akan kembali lagi pada titik nol dan yang menjadi korban terbesar adalah para nahdliyin,” ujar dia.