Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini sedang melakukan peninjauan terkait kebijakan untuk wacana moratorium pembangunan hotel di wilayah Bali, terutama di Bali Selatan. Saat ini wacana tersebut bertujuan untuk menahan pembangunan hotel baru demi mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi properti komersial.

Saat ini wilayah yang diusulkan untuk diterbitkan moratorium antara lain Badung, Denpasar, Gianyar dan Tabanan. Hal ini dikarenakan tingkat hunian dan distribusi pada area tersebut sudah tinggi dan memberikan dampak kepada alam yang semestinya dilindungi.

Selain itu tingkat kenyamanan dan keamanan untuk masyarakat serta tamu yang berkunjung di area tersebut pun harus dijaga.
Head of Hospitality Services Colliers Indonesia Satria Wei mengatakan apabila moratorium diterapkan, sektor pariwisata terutama dari segi investasi dapat terpengaruh. Hal ini akan cukup berdampak bagi investor yang berencana atau ingin berinvestasi di Bali Selatan.

"Akan tetapi tidak terlalu memberikan dampak signifikan bagi investor yang sudah mendapatkan izin dan lokasi yang tepat, terutama secara regulasi," kata dia dalam laporan, dikutip Rabu, 6 November 2024.

Oleh sebab itu, walaupun moratorium berdampak terhadap area di area Bali Selatan, terlihat ada efek positif bagi area lainnya.

Baca juga: Perkantoran Membaik, Bagaimana Sektor Properti Lainnya?

"Kami menilai dengan adanya wacana moratorium ini, efek terhadap konstruksi dan pembangunan hotel yang saat ini tengah berlangsung tidak akan terlalu berpengaruh, namun akan dirasakan dimasa mendatang," jelas dia.

Di tengah isu terkait dengan wacana ini, Colliers melihat bahwa rencana tersebut bisa menjadi sesuatu yang baik apabila moratorium dilakukan dengan benar, penuh strategi, dan juga terbuka.

"Artinya, implementasi yang dilakukan harus sesuai dengan rencana, sehingga target yang ingin dicapai juga terealisasikan dengan benar," ujar dia.

Guna agar hal tersebut tercapai, strategi juga harus dipikirkan dengan matang. Termasuk pemilihan area yang memang seharusnya memberlakukan moratorium ini. Sebab
apabila semua tidak sesuai, maka akan berakibat pada hasil yang tidak semestinya.

Moratorium ini seharusnya bisa membawa hasil yang positif, tidak hanya dalam distribusi
pembangunan, tetapi juga terhadap penghasilan dan kesejahteraan bagi daerah lainnya.
Pembangunan di area lain diproyeksikan bisa mengalami peningkatan, terutama bagi area yang
menawarkan ataupun memiliki karakter yang serupa, atau bahkan sama dengan area Bali Selatan.

Peluang bagi sektor perhotelan adalah peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang harusnya dapat dinikmati oleh para pengusaha pariwisata. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Oleh sebab itu butuh persiapan dengan matang dan sesuai, tidak hanya untukarea di Bali Selatan saja tetapi juga area lain yang mendapatkan imbas positif dari moratorium tersebut


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengeklaim bahwa kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berakhir damai.

Adapun Supriyani sempat berurusan dengan hukum karena dituduh memukul muridnya yang merupakan anak seorang polisi.

“Ibu Supriyani kabarnya sudah selesai. Kabarnya sudah selesai, sudah damai,” ujar Mu'ti kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (6/11/2024).

Mu'ti pun kembali menyampaikan rencananya memberikan afirmasi kepada Supriyani untuk menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut di, hal itu menjadi bagian dari komitmen Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan guru.

“Sudah kami sampakan itu kan. Insya Allah, insyaa Allah nanti. Jadi yang kami sampaikan tadi, untuk kesejahteraan guru itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga guru non ASN,” kata Mu'ti.

Supriyani adalah seorang guru honorer yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Baito, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Namanya diperbincangkan publik karena dituduh telah memukul salah satu murid berinisial D yang merupakan anak dari Ajun Inspektur Dua (Aipda) Hasyim Wibowo.

Terbaru, Bupati Konawe Selatan, Surunnudin Dangga telah mendamaikan guru Supriyani dengan orangtua korban pada Selasa (5/11/2024)

Mediasi di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua pihak melalui jalur damai. Namun, perkara yang sudah masuk ke persidangan masih terus bergulir.

Terkait dengan hal tersebut, Surunuddin menyerahkan sepenuhnya kepada hakim yang menangani perkara guru Supriyani.

Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febry Sam menuturkan, pihaknya akan membantu untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Andoolo terkait kesepakatan damai.

"Kami akan membantu berkoordinasi dengan PN Andoolo terkait hasil kesepakatan damai ini untuk menjadi pertimbangan hakim dalam putusan nanti serta akan mengakomodasi dengan pihak-pihak lain agar tidak ada lagi panggilan kepada guru maupun perangkat sekolah lain, agar mereka dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar dengan baik dan normal," kata Febry.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau sudah bergerak rebound pada perdagangan Selasa (5/11/2024). Aoabila indeks bertahan di atas garis MA100, diperkirakan penguatan bisa berlanjut.

Berdasarkan data Bloomberg, IHSG ditutup menguat sebesar 0,17% atau 12,42 poin ke level 7.491,93 pada Selasa (5/11/2024). IHSG bergerak di level terendah 7.451,54 dan mencatatkan level tertinggi sepanjang perdagangan di 7.496,99, kemarin.

Analis RHB Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan IHSG terlihat melakukan rebound dari support garis MA100 dengan volume rendah.

"Selama diatas garis MA100 maka berpeluang untuk kembali rebound dan menguji resistance garis MA5. Namun jika breakdownsupport garis MA100 maka berpeluang untuk kembali melemah dan menguji support garis MA200," kata Wafi dalam riset, Rabu (6/11/2024).

IHSG diperkirakan bergerak pada rentang 7.400 – 7.600 hari ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar surat berharga negara (SBN) berpotensi menghadapi tantangan di tengah sejumlah sentimen eksternal seperti arah kebijakan moneter dan hasil pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) usai Donald Trump menang.

US 10-year treasury yield terpantau menutup perdagangan pada Selasa (5/11/2024) dengan kenaikan 2,96% ke 4,41% seiring dengan sinyal kemenangan kandidat Partai Republik Donald Trump dalam perhitungan sementara.

Melansir Fox News, Rabu (6/11/2024), Fox News Decision Desk memproyeksikan mantan Presiden Trump telah mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris.

Menurut hasil hitung cepat Fox News, Trump telah memperoleh 277 suara elektoral berbanding 226 suara milik Harris. Jumlah suara Trump sudah melewati batas minimal perolehan suara electoral college yang diperlukan untuk mengamankan kursi Presiden, yakni sebanyak 270 suara.

Kemenangan ini juga mengukir sejarah baru bagi AS. Trump menjadi presiden pertama yang menjabat sebanyak dua periode tidak berturut-turut sejak Grover Cleveland pada 1892 – dan ini merupakan presiden kedua dalam sejarah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan dampak Pilpres AS terhadap pasar obligasi domestik terlihat dari pergerakan yield surat utang negara (SUN) bertenor 10 tahun yang mengalami kenaikan 5 basis poin ke 6,79%.

“Dalam beberapa poll pilpres AS sebelumnya terdapat ekspektasi kemenangan Trump yang mendorong kenaikan yield UST, ini turut didukung dengan faktor rilis data ekonomi AS yang positif,” kata Josua, Rabu (6/11/2024).

Josua mengemukakan kenaikan yield US Treasury sering kali berimbas pada yield obligasi negara berkembang, termasuk Indonesia, karena pergeseran arus investasi menuju aset yang lebih aman di AS. Tekanan pada pasar obligasi Indonesia juga terlihat dari penurunan incoming bids pada lelang SUN akhir Oktober ketika total tawaran yang masuk mencapai titik terendah tahun ini.

“Sentimen ini diperburuk dengan pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS yang masih berlanjut,” katanya.

Hasil pilpres AS, lanjut Josua, memiliki potensi dampak lebih lanjut pada pasar obligasi jika memicu ekspektasi perubahan kebijakan fiskal atau perdagangan yang dapat mempengaruhi aliran investasi ke pasar negara berkembang.

Saat ini, pasar tengah diselimuti ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka pendek dan kemungkinan untuk menahannya pada Desember 2024.

Di sisi lain, terdapat pula arah kebijakan Donald Trump yang bisa berdampak ke perekonomian dan pasar keuangan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kebijakan pemangkasan pajak perusahaan, kenaikan tarif impor, dan kebijakan terkait nilai tukar dolar AS.

“Jika Donald Trump diasumsikan kembali menjadi presiden AS, maka terdapat potensi penguatan dolar AS sebagai hasil dari pendapatan tarif yang mungkin dialokasikan untuk stimulus fiskal. Penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor bagi Indonesia dan menambah tekanan inflasi domestik,” papar Josua.

KOLAKA UTARA, iNews.id - Oknum anggota polisi di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisial Aipda E yang digerebek warga saat tidur bareng istri orang di dalam kendaraan dinonjobkan. Aipda E yang kabur usai kejadian itu juga masih dicari tim Propam Polres Kolaka Utara.

Wakapolres Kolut, Kompol Mochamad Salman mengatakan, Aipda E sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Dalmas Polres Kolut. Penonaktifan itu setelah ada laporan dari A, suami dari KM yang digerebek tidur bersama Aipda E, Kamis (31/10/2024) dini hari.

"Kami juga sudah diperintah Kapolda Sultra jika Aipa E ditangkap agar membawanya ke Polda setelah kami mintai keterangan di sini," ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Menurut wakapolres, Propam juga telah bersurat ke Kemenag dan KUA Kolut mengklarifikasi terkait status pernikahan KM dan A. Meski sah secara agama, keduanya dipastikan tidak tercatat oleh pemerintah.

"Secara agama sah tetapi tidak diakui oleh pemerintah karena A dan KM belum tercatat sejak menikah 1997. Sementara Aipda E bertatus duda," ungkapnya.

Terkait penggerebekan Aipda E dan KM, Mochamad Salman mengatakan, belum bisa memastikan terjadinya perzinaan sebagaimana yang dituduhkan. Meski demikian, keduanya memang ditemukan tidur berdampingan saat dipergoki massa dengan kondisi kaca mobil terbuka di bagian pintu sopir.

"Yang jelas kalau ada anggota kita melanggar, kami kode etik apabila terbukti. Tapi sejauh ini masih berstatus terduga sembari menunggu Aipda E diamankan," katanya.

Sebelumnya, Aipda E dan KM digerebek warga saat tidur bersama KM di mobil Ayla merah nopol DT 1346 BJ. Mobi itu di parkir samping kantor SPKT Polres Kolut. Keduanya nyaris dihakimi massa yang juga melibatkan A dan anak KM inisial NAA.

Emosi massa yang telah memuncak langsung menyerbu kendaraan dan berupaya membuka paksa pintu mobil. Sementara Aipda E yang sontak terbangun langsung menghidupkan mobilnya dan tancap gas melarikan diri melewati jalur belakang Polres Kolut.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku telah memetakan berbagai persoalan pendidikan. Dia menyebtu persoalan ini dapat dipecahkan dengan cara perubahan regulasi.

"Beberapa kendala menyangkut kebijakan memang mununtut perubahan regulasi," kata Mu'ti dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi X DPR RI, Rabu, 6 November 2024.

Ia mencontohkan kebijakan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mu'ti mengatakan ada beberapa regulasi yang mesti disinkronkan.
"PPPK memang itu ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan terkait dengan undang-undang ASN kemudian undang-undang otonomi daerah dan beberapa undang-undang lain," jelas dia.

Mu'ti menyebut tidak sinkronnya aturan membuat pemerintah kesulitan menempatkan guru di tempat-tempat yang sangat diperlukan. Sejatinya, kata dia, Indonesia sama sekali tidak kekurangan guru.

"Rasio guru murid kita sebenarnya sekarang sudah ideal. Problem kita adalah distribusi guru dan itu menjadi salah satu kesulitan tersendiri," ungkap dia.

Dia menyebut masih ada diskusi di internal mengenai rujukan undang-undang yang akan digunakan untuk mengatasi persoalan itu. Terutama, terkait perekrutan hingga tata kelola guru.

"Kami masih ada perdebatan mengenai rujukan undang-undangnya antara mengikuti undang-undang ASN atau undang-undang guru dosen atau undang-undang sistem pendidikan nasional," beber dia.

Baca juga: MK: Guru Honorer Harus Diprioritaskan Jadi PPPK

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Tantangan tak henti dihadapi oleh Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam negeri. Kini, industri yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional ini harus menghadapi ancaman dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang mendorong penyeragaman kemasan rokok dengan menghilangkan identitas merek. Di tengah upaya Pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, polemik ini menjadi topik tersendiri yang menarik untuk dibahas.

Berangkat dari fakta tersebut, detikcom menghadirkan acara detikcom Leaders Forum yang bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Acara ini digelar dalam rangka membahas tantangan dan peluang yang dihadapi industri tembakau sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional dalam mendukung upaya Pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tengah tantangan kebijakan yang ada.

Melalui serangkaian sesi panel dan diskusi interaktif, acara ini mendalami berbagai kontribusi dan signifikansi IHT, serta potensi dampak regulasi terbaru terhadap industri ini dari hulu hingga hilirnya.

detikcom Leaders Forum dibuka oleh CEO detiknetwork Abdul Aziz. Dalam sambutannya, ia mengatakan industri tembakau adalah sektor padat karya yang mempekerjakan lebih dari 6 juta orang di Indonesia. Mulai dari petani tembakau dan cengkih, pekerja, hingga pedagang yang tersebar di seluruh daerah.

Tak hanya itu, lanjut Aziz, IHT juga telah berkontribusi besar bagi Pemerintah Indonesia, terutama dari penerimaan cukai hasil tembakau dan pajak-pajak lainnya. Dengan banyaknya rakyat kecil yang terlibat di dalamnya, industri ini adalah wajah nyata dari ekonomi kerakyatan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat.

"Hari ini kami akan memberi ruang untuk diskusi yang berimbang. Kita akan mendengarkan perspektif dari berbagai pihak, mulai dari petani tembakau, pekerja, pedagang, industri, kemudian pengamat ekonomi, hingga pakar hukum. Kami berharap diskusi ini akan menghasilkan pandangan yang lengkap tentang tantangan yang dihadapi oleh industri tembakau beserta dampaknya", ujarnya dalam diskusi detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Membuka sesi diskusi panel, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi menegaskan bahwa tembakau merupakan komoditas strategis nasional yang punya peran penting dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

"Karena tembakau ini, selain memiliki nilai ekonomi, juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja, termasuk bagi petani tembakau. Dari nilai ekonomi dan sosial itulah kenapa tembakau harus tetap dipertahankan", tuturnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto AS. Ia mengatakan bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, bukan tekanan dari regulasi yang eksesif, seperti adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024), yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), serta aturan turunannya melalui Rancangan Permenkes.

"Kami coba terus berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan tersebut, tapi tidak didengar. Setelah ribuan anggota kami turun ke jalan barulah Kementerian Kesehatan mau berdialog," kata Sudarto.

"Ketika itu, seorang direktur Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pengaturan kemasan polos masih jauh. Dia juga sepakat akan melibatkan RTMM dalam perumusan aturan. Namun sampai sekarang hal ini tidak terjadi," imbuhnya.

Dari sisi industri, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto turut memberikan pandangannya. Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan berdampak negatif pada ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ia pun memberi masukan kepada Pemerintah.

"Jika mau membuat regulasi harus lewati kajian atau riset, jangan tiba-tiba muncul. IHT ini industri strategis, jadi kalau mau ada regulasi harus betul-betul dengan kajian, riset yang dilakukan bersama dengan stakeholder. Tapi kita tak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengatakan regulasi terkait dengan pengaturan distribusi atau penjualan rokok itu juga ada baiknya selama itu diatur dengan tepat. "Jika tidak, kita khawatir nanti akan ada produk-produk yang ilegal yang tentu akan berdampak kepada para pedagang," ungkapnya.

Dampak ini juga ditekankan oleh Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho. Andry mengatakan, apabila ketentuan dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp308 triliun pada perekonomian nasional.

"Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang kemungkinan hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Meninjau dari perspektif hukum, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa sikap Kementerian Kesehatan yang berupaya mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional merupakan bentuk penjajahan.

"Hal ini berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Sebagai informasi, detikcom Leaders Forum adalah platform unik yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai bidang untuk mendiskusikan topik-topik relevan. Acara ini tak hanya sekadar forum, tapi juga panggung pertukaran ide, pembelajaran, dan expanding the networking untuk mendapatkan peluang yang merupakan tujuan dari acara ini.

(akn/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepeda motor petualang dari Moto Guzzi yakni Stelvio sudah hadir di Indonesia. Punya mesin unik 1.042cc V-Twin longitudinal, Stelvio dibanderol Rp 850 juta OTR Jakarta.

Secara tampilan, Stelvio punya desain ala motor Italia. Simpel tapi elegan, tidak banyak tarikan garis yang ekstrem di bodinya serta buritan yang padat, dengan gardan di sisi kiri sekaligus jadi single sided swingarm.

Lalu bicara mesinnya, Stelvio menggunakan mesin V-Twin longitudinal dengan kapasitas 1.042cc dan sudah Euro 5+. Tenaga yang dihasilkan tembus 115 TK di 8.700 RPM dan torsi 105 Nm di 6.750 RPM yang dikawinkan dengan transmisi manual enam percepatan.

Tenaganya dihantar ke roda belakang pakai gardan, bukan rantai. Bisa dibilang, Stelvio punya segudang fitur untuk bisa bersaing dengan motor petualang lain.

Misal di bagian gas sudah ride by wire dengan lima mode berkendara yakni Tour, Rain, Road, Sport, dan Off-Road. Lalu ada six axis platform sehingga ada cornering ABS, serta yang paling baru dipasang radar di depan dan belakang.

Radar di depan berfungsi untuk Front Collision Warning, memberi peringatan saat motor mau menabrak objek di depannya. Sedangkan yang belakang, berfungsi untuk Blind Spot Information System dan Lane Change Assist.

Jadi ketika ada kendaraan di sisi belakang kanan dan kiri dari motor, ada indikator di spion dan layar TFT. Lebih kurang fiturnya seperti yang ada di mobil, makin canggih.

Semua informasinya bisa dilihat lewat layar TFT lima inci. Mode berkendara bisa dipilih lewat tombol di sisi kanan, dan pengaturan mapping mesin dan traction control bisa lewat tuas di sisi kiri.

Selain itu sebagai standar, Stelvio sudah dilengkapi juga dengan cruise control, memudahkan saat touring. Hadirnya Stelvio makin banyak motor petualang di kelas 1.000cc, cuma dengan harga Rp 850 juta, bisa jadi pilihan yang menarik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan jajarannya tidak ada yang terlibat melindungi judi online.

Dia pun menyinggung soal penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat kasus judi online.

Menurutnya, keterlibatan aparatur negara dalam kasus judi online sangat memprihatinkan.

"Bagaimana peran PPATK selama ini dalam pemberantasan judi online, sejauh mana koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pemberantasan judi online, tentu yang terjadi dengan Komdigi bisa saja terjadi dengan PPATK," kata Stevano saat rapat Komisi III DPR bersama PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, dilansir Antara.

Dia mengatakan, negara saat ini tengah gencar-gencarnya dalam memberantas judi online.

Oleh karena itu, dia meminta PPATK untuk serius membantu aparat penegak hukum memberangus penyebaran judi online.

"Jadi isu judi online, sudah jadi wabah penyakit yang mengancam kehidupan kita," katanya.

Dia menilai penyebaran judi online bahkan disebut tidak lagi menyasar wilayah-wilayah maju, tetapi juga sudah merangsek ke daerah-daerah yang mayoritas warganya berada di taraf kemiskinan.

Ia menyebut judi online sudah masuk menyebar di daerah pemilihannya yakni Nusa Tenggara Timur.

Padahal, NTT merupakan wilayah termiskin ke-3 di Indonesia dengan 20 persen warganya berada di bawah taraf kemiskinan.

Dia pun menuturkan bahwa di NTT ada kasus seorang bapak yang menjual anaknya di platform media sosial hanya untuk mendapatkan uang agar bisa bermain judi online.

Untuk itu, dia menekankan jika bahaya judi online benar-benar tengah mengancam Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran dana judi daring atau online pada tahun 2024 sudah mencapai Rp283 triliun.

Ivan menyimpulkan bahwa saat ini terdapat peningkatan terkait perkembangan judi daring di Indonesia dibandingkan periode sebelumnya.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi pada 2024 semester pertama saja sudah melampaui jumlah transaksi pada tengah semester 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh tahun 2022. Artinya, ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," kata Ivan.

Honda resmi merilis PCX terbaru untuk konsumen di Eropa. Berbeda dengan yang dirilis di Indonesia, PCX generasi baru ini dibekali mesin lebih kecil, yakni 125 cc.

Model terbaru Honda PCX mendapatkan ubahan pada bagian desain. Terasa berbeda pada tampilan setang, tampilan depan dan belakang motor.

Kini setang dibalut cover seperti stang pada pesaingnya, Yamaha NMax. Penutup setangnya menggunakan paduan warna hitam dan silver.

Sementara itu PCX 125cc ini masih mengandalkan lampu DRL LED dengan dual headlamp.

PCX 125 ini dilengkapi sudah dibekali charger dengan tipe colokan USB-C. Pada panel instrumen dibekali layar LCD untuk tipe standar, sedangkan pada tipe DX tersemat layar TFT full warna dan tersedia fitur konektivitas Honda RoadSync.

Kemudian pada bagian belakang, terdapat lampu melengkung berbentuk V yang sebelumnya berbentuk X, dengan posisi lampu sein di sisi bawah kanan dan kirinya.

Berbicara dimensi, tak ada perubahan signifikan dengan generasi sebelumnya. Motor ini memiliki panjang 1.935 mm, lebar 740 mm, tinggi 1.125 mm, tinggi jok 763 mm, jarak sumbu roda 1.315 mm, dan ground clearance 135 mm.

Sedangkan untuk bobotnya, versi standar 133 kilogram dan versi DX 134 kilogram.

Pada dapur pacu dibekali mesin 125 cc, SOHC, 4 katup, eSP+, menghasilkan semburan tenaga 12,3 dk pada 8.750 rpm dan torsi 11,7 Nm pada 6.500 rpm.

Honda mengklaim PCX 125cc bisa mencatatkan konsumsi rata-rata 47,6 kilometer per liter. Sedangkan tangkinya berkapasitas 8,1 liter bisa menempuh jarak hingga 385 kilometer.

Honda PCX 125 tersedia dalam empat pilihan warna, yakni pearl dark ash blue, pearl snowflake white, matte dim grey metallic, dan matte galaxy black metallic.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk menargetkan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan akan selesai pada akhir 2026.

Pembangunan bendungan ini bertujuan mendukung program swasembada pangan pemerintah yang diharapkan terealisasi dalam 4 tahun ke depan.

Perseroan mengungkapkan bahwa progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji paket II telah mencapai 36,58 persen.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, mengatakan bahwa perseroan berkomitmen segera menyelesaikan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji agar produktivitas petani di wilayah tersebut dapat segera meningkat.

“Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita bertekad turut menyukseskan program swasembada pangan yang saat ini menjadi fokus pemerintah,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Ermy menambahkan, lingkup pekerjaan Waskita Karya pada proyek ini meliputi pengerjaan timbunan tubuh bendungan atau main dam. Bendungan Tiga Dihaji ini dapat menampung air hingga 140 juta meter kubik.

Ia menjelaskan, bendungan terbesar di Sumsel ini akan mengaliri Daerah Irigasi (DI) Komering untuk lahan pertanian seluas 34.824 hektar dari total kebutuhan lahan 124.000 hektar.

“Keberadaan Bendungan Tiga Dihaji dapat meningkatkan Indeks Pertanaman atau rata-rata masa tanam dan panen pada lahan yang sama dalam setahun, dari 1,78 menjadi sekitar 3,8. Indeks ini menjadi salah satu indikator peningkatan produktivitas lahan pertanian,” ungkap Ermy.

Bendungan ini juga berfungsi sebagai konservasi sumber daya air, menyediakan kebutuhan air baku sebesar satu meter kubik per detik, dan mampu mereduksi risiko banjir hingga 39,5 persen.

“Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji bertujuan menjaga kestabilan pasokan air di Daerah Irigasi Komering selama musim kemarau, yang selama ini hanya mengandalkan Sungai Komering,” tambahnya.

Bendungan Tiga Dihaji juga berpotensi menjadi pembangkit listrik sebesar 40 Megawatt (MW) serta dimanfaatkan untuk pariwisata dan olahraga air, sehingga diharapkan bisa memberikan efek ganda bagi masyarakat dan memacu kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Waskita Karya telah membangun 24 bendungan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Sebanyak 15 di antaranya sudah selesai, sementara sembilan proyek lainnya seperti Bendungan Jragung, Rukoh, Mbay, dan Bener masih dalam proses pembangunan.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk terus mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya melalui pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), seperti bendungan dan jaringan irigasi, demi mendukung swasembada pangan. Bendungan Tiga Dihaji akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian masyarakat, meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

Pengerjaan bendungan ini terdiri atas empat paket. Waskita Karya bersama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dan PT SAC Nusantara mengerjakan paket dua dengan nilai Rp 1,34 triliun.

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto meneken perjanjian kerja sama mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Amran mengatakan, kerja sama berfokus pada dua hal utama yakni swasembada dan pangan bergizi di Indonesia. Dengan sinergi ini, harapannya ke depan Indonesia bisa kembali mencapai swasembada.

"Kita kolaborasi ada dua mimpi besar Pak Presiden (Prabowo) yang berada di sektor pertanian yaitu swasembada dan pangan bergizi. Ini kita harus topang dengan baik," kata Amran, dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Amran mengatakan, Indonesia telah swasembada sebanyak empat kali yakni pada 2017, 2019, 2020, dan 2021. Indonesia mendapatkan penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO) yakni penghargaan tertinggi dari FAO dalam bidang pangan dan pertanian global.

"Insyaallah kita akan rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya," ujarnya.

Melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

"Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi.Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya.Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita," terang Amran.

Sedangkan Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi bibit maupun benih. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

"Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung," terang Amran.

Amran menjelaskan, sentra-sentra produksi pangan termasuk sentra pangan untuk pangan bergizi dan swasembada pangan. Ia memastikan, penyiapan keduanya akan paralel dijalankan.

Sementara itu, Mendes-PDT Yandri Susanto mengatakan, kerja sama ini diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, pada 2025 telah ditetapkan pagu anggaran Kemendes sebesar Rp 71 triliun, di mana 20% di antaranya akan dipergunakan untuk ketahanan pangan.

"Kita ingin mempercepat swasembada pangan. Kami laporkan, anggaran dana desa dari tahun 2015 s.d 2014 sebesar Rp 609 triliun. Tahun 2023 anggarannya se-Indonesia Rp 70 triliun, tahun 2025 nanti Rp 71 triliun. Minimal 20% itu akan kita fokuskan kepada ketahanan pangan, yaitu untuk swasembada pangan," ujar Yandri.

Yandri akan melakukan pemetaan atau mapping atas potensi pangan di desa. Dengan demikian nantinya tiap-tiap desa punya produk unggulannya masing-masing.

"Mimpi saya sebagai Menteri Desa di bawah arahan Pak Presiden Prabowo, masing-masing desa itu punya keunggulan. Apakah nanti dia desa ikan nila, desa tomat, desa kacang tanah, desa ikan lele, desa padi dan sebagainya," kata dia.

(shc/ara)