Syahrul Yasin Limpo (SYL) membacakan pidato pembelaan atas tuntutan yang dijatuhkan Jaksa KPK kepada dirinya. Dalam kesempatan tersebut, SYL turut memamerkan prestasi dan sumbangsih yang diklaimnya telah diberikan ke negara sejak dirinya menjadi lurah.

SYL mengeklaim, dia memiliki riwayat pengabdian yang berintegritas dan tidak berperilaku koruptif. Mulai dari camat teladan hingga penghargaan dari KPK.

“Jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian saya yang sarat prestasi, integritas, dan tidak berperilaku koruptif, Yang Mulia,” kata SYL dalam pleidoinya yang dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7).

“Maaf, tidak ria, saya harus kemukakan ini,” lanjut dia.

Prestasi yang dibacakan SYL sebagai berikut:

Lurah dan Camat

Bupati

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan:

Gubernur Sulawesi Selatan:

Menteri Pertanian:

“Bahkan saya mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa: Penghargaan Anti Gratifikasi terbaik tahun 2018-2019, Penghargaan Pengelolaan LHKPN terbaik 2019, Sertifikat Aksi Nasional Pencegahan Korupsi/AMPK atas pengelolaan data penyaluran subsidi pupuk dengan pemanfaatan NIK tahun 2020, dan apresiasi penerapan program wilayah bebas korupsi di beberapa unit kerja kementan seluruh Indonesia,” imbuh SYL.

Dalam sidang sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara. Jaksa KPK meyakini SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang pungli mencapai Rp 44,7 miliar.

Diduga, uang berasal dari hasil pungli terhadap pejabat Kementan. Uang yang terkumpul diyakini dipakai untuk kepentingan pribadi SYL dan juga keluarganya.

Selain pidana penjara, SYL juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, SYL juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30.000, yang dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini.

JAKARTA, Investor.id - BRI Danareksa Sekuritas menilai, saham bank sudah terdiskon besar dari valuasi rata-rata lima tahun. Itu artinya, saat ini adalah waktu tepat untuk menyerok saham bank-bank pilihan yang berpotensi ngacir ke depannya. 

Secara umum, broker ini menilai, fundamental perbankan masih kuat. Ini terlihat pada kualitas aset yang masih prima, termasuk untuk kredit segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini berkat kinerja kredit segmen non-UMKM yang hanya membukukan rasio nonperforming loan (NPL) 1,8% per Maret 2024, dibandingkan Maret 2023 sebesar 2,2%.

Memang, tulis broker itu, NPL kredit UMKM naik menjadi 4% per Maret 2024 dari per Desember 2023 sebesar 3,7%. Tetapi, ini masih lebih rendah dari puncaknya pada 2017 dan 2021 masing-masing 4,7% dan 4,5%.

Di sisi lain, NPL kredit rumah tangga di luar properti mencapai 1,4%, dengan tren penurunan berkelanjutan. Adapun NPL bank perkreditan daerah (BPD) memang menyentuh level tertinggi, terutama di daerah yang terpencil. Sementara itu, NPL financial technology (fintech) peer to peer lending mencapai 2,8% per April 2024, terendah sejak Agustus 2022.

Broker ini percaya, aset industri finansial Indonesia masih solid, melihat perkembangan kredit konsumer, UMKM, BPR, dan fintech P2P. Selain itu, sebagai langkah antisipasi, pemain besar sudah mengalokasikan provisi yang jumbo. 

Sebagai contoh, BRI kini memandu biaya kredit (cost of credit/CoC) 2024 sebesar 3%, yang merefleksikan tambahan provisi Rp 10,7 triliun. Ini cukup untuk mengantisipasi pemburukan aset, terutama di segmen UMKM. Per Maret 2024, BRI menguasai 50% kredit segmen UMKM. Pada periode itu, NPL bertengger di level 3,4%, naik dari Desember dan Maret 2023 sebesar 3,2% dan 2,8%.

BRI Danareksa masih menetapkan rekomendasi overweight saham sektor perbankan. Alasannya, saat ini adalah waktu tepat untuk masuk saham-saham bank prospektif yang tercatat di bursa, akibat berkurangnya pembobotan ke IHSG.

“Penurunan bobot saham bank disebabkan kinerja harga yang lebih rendah dari IHSG,” tulis broker itu, dikutip Jumat (5/7/2024).  

Hal itu, demikian tulis broker itu, disebabkan masifnya capital outflow di saham bank. Tetapi, broker lokal masih memasang posisi overweight di saham bank

Saat riset ini dibuat, capital outflow di saham BBRI mencapai Rp 20,4 triliun secara year to date (ytd). Ini menghapus capital inflow masih Rp 23,6 triliun ke saham itu pada 2021. Sementara itu, saham BRIS menjadi satu-satunya saham bank yang mencetak capital inflow, yakni Rp 1 triliun, sedangkan tahun lalu Rp 600 miliar.

Ke depan, BRI Danareksa menilai, risiko penurunan saham bank sudah terbatas. Apalagi, cost equity saham bank sudah -1 standar deviasi, menandakan valuasi PBV di bawah rata-rata lima tahun.

Memang, tulis broker itu, dalam jangka pendek, pengetatan likuiditas akan menjadi tantangan perbankan. Tetapi, kekhawatiran pemburukan aset perbankan tidak terbukti.

Broker ini masih mempertahankan BBCA sebagai saham pilihan. Alasannya, bank ini memiliki likuiditas kuat dan kualitas aset ciamik. Sementara itu, penurunan besar saham BBRI bisa menjadi pintu masuk untuk mengoleksi saham ini.

BRI Danareksa merekomendasi buy saham BBCA, BMRI, BBNI, dan BRIS, dengan target harga Rp 11.300, Rp 7.400, Rp 6.800, dan Rp 2.800.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com – Saat membuka International Mayor Forum (IMF) di Grand Hyatt Hotel Jakarta pada Selasa (2/7/2024), Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

“Jakarta menjadi pusat perekonomian dan akselerator pembangunan di Indonesia. Sejak 2017, kami telah berintegrasi dengan pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan, melalui mekanisme yang telah ditetapkan untuk mempercepat pencapaian SDGs tingkat daerah,” ujarnya.

Forum yang berlangsung hingga Kamis (4/7/2024) ini dihadiri 200 wali kota dari 33 negara dan enam pemerintah di Afrika, Amerika Latin, Asia Pasifik, serta Asia Barat.

Dengan tema “Accelerating Action at The Local Level to Achieve the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals”, para wali kota yang hadir diharapkan dapat membangun sinergi dan bekerja sama untuk mencapai SDGs pada 2030.

Heru menjelaskan, sebagai acara pembuka dalam penyelenggaraan United Nations Summit of the Future yang akan digelar pada September 2024, IMF 2024 menjadi langkah penting dalam perjalanan kolektif menuju pembangunan berkelanjutan.

Pasalnya, sebut dia, momen tersebut merupakan kesempatan untuk menjalin sinergi dengan berbagai pihak, baik dukungan finansial maupun nonfinansial, serta kerja sama regional demi mencapai SDGs.

“IMF 2O24 membicarakan program-program SDGs yang akan dilakukan melalui komitmen untuk mencapai titik akhirnya nanti pada 2030, ” katanya.

Lebih lanjut, Heru menyatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah upaya untuk mencapai target SDGs.

Pertama, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 18,96 triliun.

Kedua, menanggulangi masalah kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan melalui berbagai program, seperti bantuan makanan tambahan dan sembako murah.

“Pemprov DKI Jakarta juga melakukan praktik pertanian perkotaan dan menjaga stok pangan. Semua itu dilakukan dengan sinergi bersama berbagai pihak,” tutur Heru.

Ketiga, menciptakan komunitas berkelanjutan dengan menata kampung kumuh, rumah susun sederhana, serta konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat prasejahtera. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Dilanjutkan dengan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) hingga 30 persen pada 2030. Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penanaman sekitar 278.000 pohon, 138.000 mangrove, dan 8,8 juta tanaman, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan ruang hijau,” ucap Heru.

Kelima, Pemprov DKI Jakarta juga mengendalikan banjir dengan mempercepat pembangunan tanggul pengaman pantai. Keenam, menghadirkan layanan transportasi berkelanjutan, salah satunya dengan mendorong people near transit untuk menciptakan kemandirian kawasan.

Ketujuh, memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Kedelapan, berkomitmen meningkatkan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan karier yang setara.

“Kami percaya, semua itu bisa diraih dengan terus menjaga komitmen terhadap kesetaraan gender, sehingga dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif,” papar Heru.

Selain membuka IMF 2024, Pj Heru meluncurkan pula Voluntary Local Review (VLR) Jakarta yang diharapkan dapat menjadi pedoman pejabat kota lain dalam mempercepat pencapaian SDGs.

Dengan mendorong partisipasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan lokal, VLR dapat membantu mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, serta menyejahterakan masyarakat.

“VLR Jakarta menyajikan analisis tematik atas pencapaian SDGs dari berbagai aspek yang menjadi kunci keberhasilan pemerintah Jakarta. Mari kita gemakan semangat ini ke seluruh dunia, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat agar semua memperoleh masa depan yang baik,” terang Heru.

Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari kota

Pada kesempatan itu, Assistant Secretary dan General of Economic Development United Nation Department of Economic and Social Affairs Navid Hanif menegaskan, pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari pemerintahan di tingkat kota. Hal ini demi membangun inklusivitas, agar tidak ada yang tertinggal dalam membangun masa depan.

“Saat ini, baru ada 17 persen program SDGs yang berjalan sesuai dengan jalurnya. Untuk itu, kita harus memperkuat kerja sama dalam membangun bumi yang lebih baik, dimulai dari kota Anda sendiri, lalu membantu kota lain. Dengan bekerja sama, kita dapat memperkuat dampak percepatan guna mencapai target,” papar Navid dalam sambutannya melalui tayangan streaming YouTube Pemprov DKI Jakarta.

Ia mengungkapkan, ada 10.000 pejabat lokal yang telah membuktikan komitmennya dengan memberikan contoh implementasi dari pencapaian SDGs.

Bahkan, menurutnya, beberapa kota yang pemimpinnya telah mengedepankan SDGs memberikan harapan bahwa pencapaian target 2030 bukanlah cita-cita yang mustahil.

“Di Indonesia, Jakarta dengan smart city-nya telah membuktikan komitmennya dalam mengimplementasikan SDGs. Langkah ini merupakan kemajuan yang memberikan kita harapan dan menunjukkan keberanian untuk menyelesaikan tantangan ini,” urai Navid.

Dari apa yang telah dilakukan Jakarta dan beberapa kota lainnya, ia berharap, para peserta IMF 2024 dapat memperkuat kerja sama. Sebab, perubahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini sudah pasti akan berpengaruh pada perbaikan tata kelola dan pengambilan kebijakan.

“Mari jaga komitmen kita bersama. Masih ada waktu 6,5 tahun untuk kita berupaya agar target 2030 bisa tercapai,” jelas Navid.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud.

Ia menuturkan, Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen dalam mengimplementasikan SDGs dengan berbagai strategi.

“Implementasi SDGs bukanlah hanya sebuah agenda, tapi juga kebutuhan kritis yang harus dipenuhi, untuk memastikan kehidupan yang layak bagi generasi pada masa depan. Strategi yang kami jalankan telah diintegrasikan dengan kebijakan dan program negara. Langkah ini mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan,” bebernya.

Restuardy menambahkan, Indonesia memiliki tugas yang perlu diselesaikan demi mencapai target SDGs. Terlebih, saat ini, tantangan dalam mencapai SDGs semakin besar, mulai dari isu lingkungan, kesehatan, kesetaraan gender, pendidikan, hingga pembangunan.

“Untuk itu, kami berharap, momen ini dapat mempererat kerja sama dan kemitraan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, memfasilitasi dari sisi teknologi, berinovasi di berbagai sektor, dan memberdayakan komunitas agar tidak ada hal dan orang yang tertinggal,” imbuhnya.

Sukses gelar IMF 2024

Selama tiga hari, Jakarta menjadi tuan rumah IMF 2024. Sebagai tuan rumah, Jakarta pun menerima banyak apresiasi atas sambutan dan layanan yang diberikan kepada para peserta.

Head United Nation (UN) Officer Chun Kyoo Park mengaku, sangat terkesima karena Jakarta telah menjadi tuan rumah IMF 2024 dengan sangat baik. Ia pun mengapresiasi seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang sukses menyelenggarakan event internasional ini.

“Mewakili UN, kami berterima kasih kepada pemerintah Jakarta, karena telah menyambut kami dengan sangat hangat. Saya juga berterima kasih kepada para wali kota yang telah datang dan sangat antusias berpartisipasi untuk menyukseskan agenda ini. Saya merasa bangga bisa meneruskan agenda ini ke tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya saat penutupan IMF di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Pj Heru turut mengapresiasi keaktifan wali kota yang telah meleburkan ide dan gagasan bersama-sama demi tercapai SDGs yang ditargetkan pada 2030.

Dalam pelaksanaannya, banyak pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai kota yang telah dibagikan sebagai pembelajaran untuk membangun kota.

“Seluruh agenda pembahasan selama tiga hari ini telah terangkum dalam Pernyataan Bersama yang rancangannya telah disampaikan kepada saya. Aspek-aspek utama yang telah kita sepakati dan dituangkan dalam Pernyataan Bersama hendaknya tidak berakhir sebagai wacana semata,” tandas Heru.

Bersama dengan para wali kota lainnya, Heru pun berkomitmen untuk melaksanaan agenda transformasi 2030, agar pembangunan berkelanjutan terwujudkan di tengah urbanisasi yang cepat, keterbatasan ekonomi, meningkatnya kesetaraan, tantangan lingkungan, serta frekuensi dan magnitudo bencana alam yang semakin meningkat.

Sebelum menutup acara, Heru juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, sehingga Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan IMF 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Jakarta menyerahkan mandat kepada Toyota City untuk menjadi tuan rumah IMF 2025.

”Selamat kepada Wali Kota Toyota City Bapak Toshihiko Ota dan Ketua Dewan Toyota City Council Bapak Toshiaki Haneda. Harapan terbaik kami sampaikan kepada Toyota City agar IMF 2025 dapat terselenggara dengan sukses, serta memberikan dampak signifikan bagi upaya pembangunan berkelanjutan kawasan perkotaan,” pungkas Heru.

Melalui Deklarasi Jakarta, IMF 2024 telah menghasilkan komitmen untuk mendorong lingkungan kota yang tangguh, adaptif, dan inklusif di tengah perubahan iklim, untuk membangun ekonomi lokal yang sejahtera, serta memastikan tidak ada yang tertinggal.

Seluruh peserta IMF 2024 berjanji mengidentifikasi dan menangani faktor kunci atau jalur investasi untuk Enam Transisi SDGs, yaitu sistem pangan, akses dan keterjangkauan energi, konektivitas digital (termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence/AI), pendidikan, pekerjaan dan perlindungan sosial, perubahan iklim serta hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi. (Rindu Pradipta Hestya)

JAKARTA, investor.id - Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, bekerja sama dengan Uquid untuk menghadirkan opsi pembayaran kripto baru bagi warga di Filipina, negara tetangga RI. 

Sekarang, warga Filipina bisa membayar kontribusi Social Security System (SSS) mereka menggunakan Tether (USDT) di blockchain The Open Network. 

Social Security System di Filipina adalah program asuransi sosial yang dikelola oleh negara. Program ini melayani pekerja di sektor formal, informal, dan swasta, dan bertujuan untuk membantu warga negara di masa-masa sulit.

Program ini terdiri dari dua bagian utama, jaminan sosial dan kompensasi karyawan. 

Kemitraan ini memperlihatkan bagaimana stablecoin seperti USDT dan teknologi kripto bisa membuat hidup sehari-hari lebih mudah, nyaman, dan transparan dengan menggunakan platform terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain.

CEO Indodax Oscar Darmawan, mengomentari perkembangan ini. Menurutnya, langkah Tether untuk memperkenalkan pembayaran USDT bagi kontribusi jaminan sosial di Filipina merupakan tonggak penting dalam adopsi stablecoin. 

"Hal Ini menunjukkan bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan sebagai pembayaran yang sah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Harapannya, bisa membuka peluang bagi negara-negara lain untuk mengadopsi teknologi kripto untuk beragam kebutuhan," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (5/7/2024). 

Oscar Darmawan juga menambahkan, dengan semakin banyaknya negara yang mulai mengadopsi teknologi blockchain, maka bisa dikatakan bahwa peran blockchain semakin nyata dalam kehidupan kita. Seperti di INDODAX sendiri, blockchain dapat membantu dalam inklusi keuangan dan dalam kehidupan sehari-hari.

"Di INDODAX, kami berkomitmen untuk mendukung inovasi semacam ini yang mendorong inklusi keuangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," imbuhnya. 

Adopsi mata aset kripto, terutama stablecoin, telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain digunakan sebagai alat pertukaran di bursa terpusat, stablecoin kini menjadi sumber likuiditas utama di pasar terpusat dan terdesentralisasi. Platform pembayaran seperti PayPal telah memperkenalkan stablecoin mereka sendiri, PayPal USD (PYUSD), sementara Ripple berencana meluncurkan stablecoinnya pada awal 2025 untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. 

“Hal ini tidak hanya membantu memudahkan pembayaran bagi warga Filipina, tetapi juga menyoroti pentingnya kemitraan antara perusahaan teknologi dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Dengan adopsi yang semakin luas diharapkan lebih banyak negara akan melihat manfaat dari penggunaan stablecoin dalam sistem keuangan mereka,” tambah Oscar. 

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, PADANG - Peran dan gerak cepat Bank Indonesia di Provinsi Sumatra Barat dalam membangun dan menumbuhkembangkan perekonomian daerah di berbagai sektor patut diacungkan jempol.

Dari keterangan Kepala Tim Implementasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumbar Lukman Hakim, wilayah Sumbar memiliki beragam sektor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi.

"Di Sumbar ini sektor yang berperan besar itu, pertanian, pariwisata, dan UMKM. Kami di BI, telah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk memfasilitasi dan membantu agar ekonomi daerah tumbuh dengan baik," katanya, Jumat (5/7/2024).

Lukman menyampaikan meski tugas pokok BI itu tentang pengendalian inflasi, namun melihat dari undang-undang yang ada bahwa BI juga turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan ekonomi yang positif, BI menjalankan sejumlah kegiatan seperti untuk pertanian, UMKM hijau, dan kegiatan lainnya. Hal tersebut juga sejalan dengan melihat potensi untuk memberikan dampak ekonomi bagi Sumbar.

"Jadi sektor pertanian dan kerajinan yang kami bina melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Seperti ada kelompok UMKM yang bergerak untuk hilirisasi pangan, yang berada di Payakumbuh dan Solok," ujarnya.

Hal yang dilakukan BI yakni membina UMKM untuk menggunakan dan memanfaatkan digital, dengan tujuan supaya UMKM bisa memperluas jangkauan promosi produk UMKM nya.

"UMKM berbasis syariah juga kami bina, seperti yang ada di pesantren. Meski saat ini belum berjalan 100%, tapi hal ini tentukan akan terus kami upaya menjadi UMKM yang maju," jelasnya.

Lukman menegaskan bahwa dalam waktu dekat BI yang berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing kabupaten dan kota, melakukan pelatihan kepada 100 UMKM dengan berbagai jenis usaha, seperti food, fashion, dan kerajinan.

Pelatihan itu nantinya akan memberikan materi soal sekolah bisnis online. Alasan kenapa online, hal ini mengikuti perkembangan zaman, dimana era sekarang pelaku UMKM harus melek dan pandai menggunakan teknologi dalam memperluas jangkauan pasarnya.

Selain itu, BI juga melakukan iven tahunan yang mana melalui event tersebut, BI memberikan kesempatan dan peluang bagi UMKM untuk menampilkan dan mempromosikan produknya kepada konsumen atau masyarakat.

"Event memang kami fasilitasi untuk menjadi wadah promosi bagi UMKM. Setiap tahun kami ada menggelar event seperti itu," tegasnya.

Lukman mengatakan promosi UMKM itu, tidak hanya bersifat lokal saja, bahkan BI Sumbar juga pernah mengikutsertakan UMKM asal Ranah Minang mengikuti event promosi dalam skala regional Sumatra. Produk yang ditampilkannya itu, ada yang makanan, kerajinan, dan fashion.

"Bahkan kami hadirkan langsung perancang fashion nya. Dengan harapan, konsumen bisa kenal langsung. Kalau sudah kenal, maka secara tidak langsung UMKM Sumbar itu telah memiliki pasar, sudah ada pelanggan," ungkap dia.

Kemudian untuk sektor pariwisata, BI Sumbar juga hadir dalam hal mendukung kemajuan destinasi-destinasi yang ada. Seperti soal Desa Wisata, yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 300 Desa Wisata.

Keberadaan Desa Wisata itu, kata Lukman, BI turut memfasilitasi pelaku wisata atau Pokdarwis nya dalam hal menjalankan dan mewujudkan rencana kerja untuk membangun dan mengembangkan pariwisata.

"Tahun ini untuk ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia) 2024 masih berlangsung penilaiannya. Ada 5 Desa Wisata asal Sumbar yang berhasil sampai ke tahap penilaian. Jika menang, kami dari BI tentu akan membantu mendorong pokdarwisnya mengelola wisata dengan baik," katanya.

Dikatakannya bicara soal pariwisata, maka tidak terlepas dengan UMKM. Beberapa waktu yang lalu BI berkolaborasi dengan Kemenag yakni tentang Satgas Halal. Kerjasama itu sebenarnya telah dimulai dari BI pusat dengan Kemenparekraf.

"Jadi peran BI soal Satgas Halal itu, BI memfasilitasi sertifikasi halal gratis untuk UMKM yang ada di kawasan desa-desa wisata yang ada di Sumbar, asalkan akses ke lokasi wisata mudah dijangkau," jelasnya.

Begitupun untuk sektor pertanian, Sumbar yang berada di daerah rawan bencana. BI juga hadir membantu petani untuk bisa bangkit dan kembali produktif, dengan cara BI memberikan bantuan berupa alat pertanian.

"Daerah-daerah yang terdampak bencana alam di Sumbar, memang secara bertahap telah kami datangi, tujuan kami untuk membantu petani bangkit lagi, sehingga ekonomi petani kembali membaik," ujar Lukman.

Untuk itu, peran dan gerak cepat BI di wilayah Sumbar selalu konsisten membantu dan mendorong perekonomian di daerah. Di usia BI yang kini menginjak 71 tahun ini, BI Sumbar berharap adanya kolaborasi dan kerjasama semua pihak, sehingga bisa terwujudnya ekonomi berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023 sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan yang tepat. Ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan.

Pencabutan ijin usaha Kresna Life telah didahului oleh proses pengawasan OJK dalam waktu yang cukup panjang dengan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, yang menemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya yang menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

Sebelum melakukan pencabutan ijin usaha, OJK telah memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang untuk mendorong Kresna Life segera memperbaiki kondisi keuangannya. OJK juga secara konsisten menerbitkan sanksi-sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap.

OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi maupun Pemegang Saham untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Namun Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

Dari hasil pemeriksaan, PSP Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan. Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada.

Upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, hasil analisis atas program konversi SOL yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari PSP. Namun permintaan OJK kepada PSP untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi SOL dijalankan, tidak pernah dipenuhi.

Pada faktanya, program SOL yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah. Apabila program konversi SOL yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi pinjaman. Dengan demikian, ekuitas perusahaan akan meningkat tanpa adanya aliran dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan.

Atas rencana program SOL yang ditawarkan Kresna Life, OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang SOL atas aset Kresna Life berbeda, di mana pemegang polis memiliki prioritas yang lebih tinggi, sementara pemegang SOL secara hukum disejajarkan dengan pemegang saham, yaitu sebagai pihak yang paling akhir memiliki hak atas aset perusahaan dalam likuidasi

Adapun pemberian Perintah Tertulis merupakan kewenangan OJK yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut. Penerbitan Perintah Tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, OJK menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke MA.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melantik Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk masa bakti hingga 2025.

Pelantikan tersebut dilakukan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024). Ganjar Pranowo dan Ahok sendiri sebelumnya tidak memiliki jabatan DPP PDIP.

Kini, Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

Selain Ganjar dan Ahok, Megawati juga melantik puluhan kader PDIP lainnya sebagai pengurus DPP PDIP.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati.

Pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Masalahnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan baru akan digelar pada April 2025.

Berikut susunan pengurus DPP PDIP yang diperpanjang hingga 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri;

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar;

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL dan dua terdakwa lain pada kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa, Jumat (5/7/2024).

Sebelumnya SYL dituntut pidana penjara selama 12 tahun oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta masing-masing dituntut pidana penjara enam tahun.

Pembacaan pledoi oleh SYL dan kedua bekas anak buahnya itu dibacakan terpisah. Politisi Nasdem itu duluan membacakan pledoinya di hadapan majelis hakim.

"Setelah persidangan yang cukup lama dan melelahkan akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk membacakan pembelaan pribadi dalam perkara ini. Saya membaca pledoi dalam ruang sesak pengadilan di mana sirkulasi informasi dalam kesaksian selama ini bagai langit mendung yang kadang mengandung guntur dan petir bagi saya," ujar SYL di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

SYL menyinggung bahwa pledoi itu dibacakan di tengah kondisi fisik dan psikisnya yang memasuki hampir 70 tahun.

Untuk diketahui, dalam sidang pembacaan tuntutan, Jumat (28/6/2024), jaksa KPK meminta Majelis Hakim menyatakan SYL, Kasdi dan Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, jaksa KPK menyebut ketiganya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Tuntutan kepada SYL merupakan yang tertinggi, yakni pidana penjara 12 tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan," demikian bunyi isi surat tuntutan yang dibacakan oleh jaksa KPK Meyer Simanjuntak, Jumat (28/6/2024).

Selain itu, politisi Nasdem tersebut dituntut pidana denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Dalam pertimbangan hakim, terdapat sejumlah hal memberatkan dan meringankan kepada SYL. Hal memberatkan yaitu SYL dinilai tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keteerangan, selaku menteri mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motifnya yang tamak," ujar jaksa.

Sementara itu, hal meringankan tuntutan terhadap terdakwa yakni karena telah berusia lanjut 69 tahun pada sat ini.

Adapun tuntutan kepada dua bekas anak buah SYL lebih ringan. Jaksa KPK menuntut masing-masing mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama masa penahanan para terdakwa itu.

Kemudian, keduanya juga masing-masing dituntut untuk membayar denda Rp250 juta subsidair kurungan selama tiga bulan.

Untuk diketahui, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar. Tuntutan kepada SYL, Kasdi dan Hatta dibacakan terpisah.

Ketiga terdakwa telah menjalani sidang sejak Februari 2024. Kini, KPK telah mengembangkan perkara tersebut ke arah dugaan pencucian uang di mana SYL ditetapkan sebagai tersangka.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dalam komitmen meningkatkan potensi ekonomi digital Indonesia melalui kapabilitas digital UKM, Telkomsel menggelar DCE Summit 2024 dengan tema 'Accelerating SME Growth Thru Digital Skills' di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (4/7/2024). Sebagai puncak dari Program Digital Creative Entrepreneurs (DCE) ketiga yang digelar sejak Desember 2023, DCE Summit 2024 menghadirkan sejumlah UKM unggulan dari kalangan pelaku usaha dan pemilik jenama lokal se-Indonesia untuk berbagi pengalaman tentang program akselerasi UKM dan pemanfaatan digital bersama alumni, ahli, dan mentor di bidang UKM.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H Bramono mengatakan, DCE Summit 2024 fokus memberikan solusi untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan kreativitas para pelaku usaha serta pemilik jenama lokal se-Indonesia.

"Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Telkomsel dalam menciptakan dampak sosial melalui praktik bisnis berkelanjutan yang mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Melalui Program DCE secara keseluruhan, Telkomsel berbagi pengetahuan dan keterampilan digital sesuai kebutuhan UKM untuk meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan potensi bisnis dengan pemanfaatan teknologi digital,” ujar Saki melalui keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Adapun sejak Desember 2023 di Program DCE tahun ketiga, total sebanyak 2.102 UKM melakukan pendaftaran, 300 UKM terpilih berpartisipasi dalam sesi Onboarding ke ekosistem pengembangan UKM digital Telkomsel, dan 32 peserta mengikuti sesi PitchingTracks di sejumlah kategori.

Selanjutnya, 12 UKM unggulan di kategori F&B (Quinn Kitchenz, Rendang Sulaiman, Oh My Gethuk), Fashion (Doyle, Upject, Indri Boutique), Craft (Rajoet Gawenan, Saadi Ganoor, D'Arum), dan Personal Care (Adeos Odor, Empiris Herbal, Nasho), terpilih untuk mengikuti sesi Academy dan Mentoring secara online sejak bulan Mei 2024. Pada 2-3 Juli 2024 di Bandung, keduabelas peserta berkumpul secara offline menjalani agenda Bootcamp bersama para ahli di bidang UKM, Live Shopping untuk memperluas awareness produk dan jenama peserta, dan Final Pitch memperebutkan gelar UKM terbaik DCE 3.0.

Pada akhir tahap Final Pitch di DCE Summit 2024, UKM dengan produk kuliner tradisional Gethuk yang berbahan dasar singkong dari Malang, Jawa Timur, yakni Oh My Gethuk, dinilai telah mengalami perkembangan dan pencapaian paling signifikan sepanjang periode program. Menampilkan presentasi terbaiknya di Final Pitch, Oh My Gethuk yang didirikan oleh Diva Velda berhak mendapatkan gelar Best of The Best of 3rd DCE.

"Selamat atas terpilihnya Oh My Gethuk sebagai UKM terbaik di DCE tahun ketiga. Semoga jenama dan bisnis digital yang telah bertumbuh bersama DCE dan rekan-rekan peserta lainnya dapat terus serentak berkembang berikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Ke depan, Telkomsel melalui program SME impact accelerator DCE akan terus hadir mendorong perkembangan UKM dan konsisten berupaya menghadirkan bantuan dan pendampingan yang sesuai kebutuhan, seperti melalui rangkaian program pelatihan, pendanaan, hingga akses ke pasar, supplier, dan ekosistem digital Telkomsel," ujar Saki.

Jakarta: Teknologi Video Assistant Referee (VAR) telah digunakan pada empat pertandingan ASEAN Boys U-16 Championship 2024. Tepatnya pada dua pertandingan babak semifinal, laga perebutan peringkat ketiga dan babak final.

Dalam perangkat pertandingan VAR yang ditugaskan pada turnamen usia muda tersebut, terdapat wakil dari Indonesia. Itu ada pada salah satu perangkat yang ditugaskan sebagai Replay Operator (RO).

Seperti diketahui, ketika diputuskan akan diterapkan VAR pada ASEAN Boys U-16 Championship 2024, terdapat 3 RO yang akan bertugas. Ketiganya adalah Kim Beang Il (Korea Selatan), Xu Tuo (Cina) dan Alenne Thresia Laloan (Indonesia).
Menariknya, Allene ditugaskan sebagai RO pada pertandingan final ASEAN Boys U-16 Championship 2024 yang mempertemukan Thailand versus Australia, Rabu (3/7). Pada laga pamungkas ini, Alenne bertugas bersama Hiroyuki Kimura (Jepang) sebagai wasit VAR dan Iida Jumpei (Jepang) sebagai AVAR.

Penugasan Alenne sebagai RO dalam babak final tersebut, memunculkan catatan positif. Ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang bertugas sebagai RO pada turnamen internasional.

Apiknya, Alenne sudah lama bergelut di sepak bola. Sebelum dipercaya sebagai RO, wanita 25 tahun ini pernah menjadi pemain di tim sepak bola wanita Pra PON DKI. Sejak 2016, ia juga pernah bertugas sebagai wasit di kompetisi Liga 3 DKI.

Dalam hal ini, Allene sangat memahami Laws of the Game (LOTG), mampu mengoperasikan peralatan VAR dan pemahaman bahasa Inggris yang cukup mumpuni. “Saya sangat bersyukur dengan pengalaman menjadi RO di ASEAN Boys U-16 Championship 2024. Saya bisa berdiskusi dan belajar banyak dalam banyak hal. Mulai dari manajemen waktu, diskusi soal penerapan VAR di negara-negara lain, dan tentu saja perkembangan teknologi VAR,” sebut Allene.

Baca juga: Begini Reaksi Media Vietnam Usai Timnas Mereka Diganyang Garuda Muda 5-0

Sementara itu, penggunaan VAR pada ASEAN Boys U-16 Championship 2024 memunculkan catatan apik lainnya. Selama penerapan VAR di Piala AFF U-16 2024, seluruh teknisi yang bertugas dari Indonesia. Tidak mendatangkan teknisi dari Hawk Eye sebagai penyedia peralatan VAR.

Untuk technical ground (TG) pada ASEAN Boys U-16 Championship 2024 dipercayakan kepada Dwi Jaya Saputra (Malang) dan Ida Bagus Yoni Diatmika Sutha (Bali).

Lebih dari itu, penggunaan VAR pada ASEAN Boys U-16 Championship 2024, tercatat sebagai pertama kalinya VAR diterapkan pada turnamen AFF kategori U-16.

“Kami sangat bangga dengan kepercayaan ini. RO final dipercayakan kepada wakil dari Indonesia. Begitu juga dengan teknisi pendukung dalam penerapan VAR di ASEAN Boys U-16 Championship 2024. Mudah mudahan pengalaman berharga tersebut bisa menjadi modal yang positif buat penerapan VAR pada Liga 1 musim depan,” ucap Asep Saputra, Direktur Operasional LIB yang juga VAR Project Leader.

(ASM)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar family office di Bali.

“Sudah ada beberapa nama, mungkin dalam dua-tiga minggu ke depan, kalau sudah makin ada bentuknya, kami akan beri tahu,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat (5/7).

Menurut Luhut, tim yang bekerja di family office ini sudah mulai bekerja dan rencananya melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi, yang khusus menerapkan konsep serupa.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi tersebut.

Rencananya, negara dan wilayah administrasi yang menjadi tolok ukur family office adalah Uni Emirat Arab yakni di Dubai, Hong Kong, dan Singapura.

Family Office di IKN dan Jakarta

Selain di Bali, Luhut menyebut konsep tersebut dapat diterapkan di lokasi lain misalnya di Jakarta atau di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami akan melihat seperti di Dubai, ada satu gedung itu berisi 400 family office dan itu angkanya bisa triliun dolar. Pertanyaannya, kalau bisa di Dubai, Singapura, dan Hong Kong, kenapa tidak di Indonesia di Bali, Jakarta atau IKN,” katanya.

Untuk menghindari uang yang dibawa merupakan hasil dari tindak kejahatan misalnya pencucian uang, Luhut akan melibatkan aparat penegak hukum di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

“Semua kami libatkan nanti kami pergi, saya ajak mereka untuk melihat. Kami semua kerja tim jadi bukan satu aspek saja. Kalau tadi ada di Dubai, Singapura kenapa tidak bisa (Indonesia) kita jangan jadi alien, jangan pikir terus takut,” ucapnya.

Gagasan soal family office dilontarkan Luhut kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut di sela World Water Forum di Denpasar, Sabtu (18/5).

Seperti diketahui, family office adalah perusahaan swasta yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu atau keluarga super kaya. Dengan menyediakan layanan manajemen keuangan, perencanaan pajak, filantropi, investasi dan lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk kali pertama menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah keriuhan Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Megawati beserta partainya, PDI-P diterpa isu hubungan yang retak dengan Jokowi selama Pilpres 2024.

Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024) dua kali menyebut nama Jokowi.

Pertama, Megawati menyinggung tugas pemimpin kepada Jokowi.

Megawati sempat mengatakan ke Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

"Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi," kata Megawati.

Setelah itu, Megawati kembali menyebut nama Jokowi saat menyinggung ihwal utang negara.

Presiden Kelima RI ini membantah jika kritiknya terkait utang negara dikarenakan dia kini berseberangan dengan Jokowi.

"Ini saya nanti kalau diomongin gitu, Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi. Enggak. Ini mestinya mikir juga, semua juga mikir. Karena ini persoalan bangsa, bukan seorang-seorang," tutur Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Megawati kerap mengkritik seorang pemimpin sepanjang Pemilu 2024.

Namun, tak pernah sekalipun Megawati menyebut pemimpin yang dimaksudnya.

Semisal, ketika Megawati bicara bahwa seorang pemimpin tidak boleh lari dari tanggung jawab. Sebab, seorang pemimpin juga harus berjuang untuk bangsanya.

Hal itu disampaikan Megawati dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/6/2024). Amanat Megawati tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Pemimpin tidak pernah lari dari tanggung jawab. Pemimpin itu berjuang bagi kepentingan bangsanya, dan menjadi suri teladan bagi rakyat yang dipimpinnya," kata Megawati.

Adapun Jokowi sebelumnya diusung oleh PDI-P sebanyak dua kali menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.

Namun karena huru-hara Pilpres, PDI-P menganggap kisah tentang Jokowi sudah tutup buku.