Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian UMKM mengungkapkan ketentuan terkait debitur mana saja yang berhak menikmati kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM. Adapun, kebijakan ini akan berlaku di Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan program ini merupakan kebijakan simbolik dari Presiden Prabowo yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian hingga perikanan.

Maman mencatat bahwa sekitar satu juta pelaku UMKM dari sektor-sektor tersebut akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.

“Banknya di mana? Yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara. Nah rata-rata maksimal untuk badan usaha itu Rp500 juta yang hutang-piutangnya berutang maksimal 500 juta, untuk perorangan 300 juta,” ujarnya dikutip pada Rabu (6/11/2024).

Dia pun menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, yang memang mengalami berbagai permasalahan, seperti gempa bumi, bencana alam, dan pandemi Covid-19.

"[Artinya] tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutangnya, ini yang memang emang sudah betul-betul tidak bisa tertolong kembali," katanya.

Selanjutnya, masih untuk para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan, kata Maman, kebijakan ini dimaksudkan bagi pelaku UMKM yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan utangnya sudah jatuh tempo, yang proses penghapusan bukunya sudah dilakukan di Himbara.

“Jadi ini yang memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan,” tandasnya.

Sebaliknya, Maman berujar bahwa kebijakan ini tidak akan diberikan kepada pelaku UMKM lainnya yang masih memiliki kemampuan untuk bertahan, dan dinilai oleh Himbara masih memiliki kekuatan untuk melanjutkan usaha mereka.

Lebih lanjut, dalam menjalankan Peraturan ini Pemerintah akan menyiapkan anggaran yang berkisar Rp10 triliun tanpa melalui APBN.

“Jadi ini nggak ada sama sekali melalui APBN kita. Itu penghapus bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank. PP ini dibuat, agar pihak bank memiliki legitimasi ataupun ruang payung hukum untuk bisa menghapus [kredit],” ujarnya.

Maman juga menyebut sebenarnya data terkait pelaku UMKM ini telah terdaftar dalam penghapusan bukuan di masing-masing bank.

“Nah, itu yang akan kita ‘putihkan' supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM ini mereka bisa sehat lagi. Bisa mengajukan kembali proses piutang agar mereka bisa berusaha lagi ke depannya.

Nantinya, Kementerian UMKM akan bertanggung jawab untuk mendetailkan, memverifikasi, dan berkoordinasi dengan Himbara untuk mengidentifikasi terkait debitur mana yang utangnya akan dihapuskan.

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Aturan tersebut mengatur pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak penghasilan terhadap KSO.

Aturan perpajakan baru itu resmi berlaku pada 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menerangkan penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif.

Menurutnya, selama ini aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai aturan, seperti antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"PMK ini terbit sebagai upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi," kata Dwi dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Dia pun mengimbau agar pengusaha yang termasuk anggota KSO wajib mendaftarkan diri untuk harus memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya. Adapun tiga kriterianya, seperti:

1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;
2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing masing Anggota KSO.

"Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut," tambah Dwi.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti mendesak pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah dasar (SD), baik negeri maupun swasta.

"Kalau kita mau mengejar pendidikan kita tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang tidak sekolah di tingkat SD, maka itulah saatnya. Mari kita benahi, utamanya dari fondasi untuk memberikan pendidikan gratis di SD, baik negeri maupun swasta," ujar Esti dalam rapat kerja bersama pemerintah pada Rabu (6/11/2024).

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.

Esti menyoroti paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang dinilai tidak memasukkan klausul mengenai Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Esti mengungkapkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Agustus lalu, yang menunjukkan bahwa terdapat 676.852 anak berusia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah.

Jika ditotal hingga jenjang SMA, terdapat sekitar 4,6 juta anak yang putus sekolah akibat berbagai faktor, antara lain ketidakmampuan biaya, mencari nafkah, menikah muda, korban kekerasan, ijazah ditahan sekolah, jarak sekolah yang jauh, disabilitasm dan lainnya.

"Sekarang kita bertumpu pada pendidikan dasar. Ketika kita mengatakan pendidikan dasar, seharusnya SD, baik negeri maupun swasta, itu tidak ditarik bayaran sedikit pun. Tetapi faktanya, kita bisa melihat bahwa sekolah negeri, walaupun sudah tidak ditarik biaya, masih menarik banyak iuran. Sekolah swasta, apalagi, tidak mungkin hidup tanpa iuran karena harus menggaji guru dan lainnya," jelas Esti.

Politikus PDI-P ini juga mengusulkan, jika tidak memungkinkan untuk menggratiskan seluruh sekolah swasta, maka negara dapat melakukan kajian lebih dalam untuk mengelompokkan sekolah-sekolah swasta mana yang dapat diberikan subsidi penuh dan mana yang masih diizinkan untuk menarik iuran.

"Harapan kami, gebrakan utama kita adalah mari kita berikan pendidikan gratis. Kalau tidak mampu sampai SMP secara keseluruhan, SD itu mestinya, tidak peduli itu swasta atau negeri, harus gratis, Pak" ujar dia.

Aspirasi serupa juga telah disampaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam uji materi di MK, Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia (JPPI) meminta agar Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas tidak hanya mewajibkan pendidikan dasar (SD-SMP) gratis di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta.

Mereka berpendapat bahwa ketentuan yang menyatakan sekolah swasta tidak wajib gratis bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

Perkara ini masih dalam pemeriksaan MK dan belum diputuskan.

Jakarta -

Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

(ily/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Tahukah Anda, Pilpres AS dipilih bukan berdasarkan suara terbanyak, sebab AS menggunakan metode Electoral College. Ini berbeda dengan mekanisme pemilihan Presiden di Indonesia.

Sejak berdirinya, Amerika Serikat telah menggunakan Electoral College untuk memilih presiden negara tersebut. Seorang kandidat membutuhkan 270 suara elektoral untuk memenangkan Gedung Putih.

Lima presiden dalam sejarah negara adidaya tersebut memenangi kursi kepresidenan tanpa memenangkan suara terbanyak, terbaru, Donald Trump pada tahun 2016.

Lawannya tahun itu, Hillary Clinton, memenangkan lebih dari 2,8 juta suara lebih banyak daripada Trump di seluruh negeri.

Akan tetapi ia kehilangan cukup banyak negara bagian penting hingga dikalahkan dalam Electoral College, 306 berbanding 232.

Pada tahun 2020, Trump kalah dalam perolehan suara rakyat dan Electoral College dari Joe Biden. Jumlah suara elektoral adalah 306 berbanding 232, tetapi dimenangkan oleh Demokrat.

Trump kembali menjadi calon dari Partai Republik dalam pemilihan umum 2024. Pilpres kali ini tampaknya akan menjadi persaingan ketat melawan Wakil Presiden Kamala Harris dengan lebih dari 82 juta suara yang diberikan dalam pemungutan suara awal.

Bagaimana cara kerja Electoral College

Electoral College adalah proses di mana warga Amerika memilih presiden dan wakil presiden secara tidak langsung melalui elektor negara bagian mereka.

Kandidat harus memperoleh 270 suara elektoral, mayoritas dari 538 suara yang dipertaruhkan, untuk memenangkan kursi tertinggi di Gedung Putih.

Jadi sebelum pemilihan umum, warga negara di negara bagian memilih daftar elektor.

Setelah pemilih memberikan suara mereka pada bulan November, kandidat yang memenangkan suara terbanyak menentukan daftar elektor mana, Republik, Demokrat, atau pihak ketiga.

Para elektor inilah yang akan memberikan suara elektoral di Electoral College untuk presiden.

Di sebagian besar negara bagian, pemenangnya mengambil semuanya, siapa pun yang memperoleh suara terbanyak di negara bagian tersebut memenangkan semua suara elektoralnya.

Di Maine dan Nebraska, aturannya sedikit berbeda. Mereka memiliki sistem perwakilan proporsional di mana pemenang setiap distrik kongres diberikan satu suara elektoral, dan pemenang suara di seluruh negara bagian diberikan dua suara elektoral yang tersisa di setiap negara bagian.

Beberapa anggota Partai Republik berharap untuk mengubah aturan Nebraska menjadi model pemenang-ambil-semua, karena salah satu suara elektoralnya sering diberikan kepada Demokrat, tetapi upaya itu gagal .

Para elektor bertemu di negara bagian masing-masing pada pertengahan Desember untuk memberikan suara mereka bagi presiden.

Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Selasa pertama setelah hari Rabu kedua di bulan Desember, yang jatuh pada tanggal 17 Desember tahun ini.

Tidak ada ketentuan Konstitusional atau hukum federal yang mengharuskan elektor untuk memilih kandidat yang mereka dukung, meskipun mereka hampir selalu melakukannya.

"Elektor yang tidak setia" jarang terjadi, karena elektor dipilih oleh partai jadi ya, Pemilu AS akan ditentukan oleh elektor.

KULONPROGO, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kabupaten Kulonprogo, Rabu (6/11/2024). Sidak ini untuk melihat layanan kependudukan kepada masyarakat guna mencari masukan dalam membuat inovasi pelayanan.

“Saya lihat di sini sudah bagus, tempatnya nyaman dan pelayanan cepat. Saya lihat warga juga puas,” ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya dia sudah banyak mengecek layanan Dukcapil di Indonesia. Sebagian besar permasalahan hampir sama, terkait dengan dokumen kependudukan khususnya warga yang meninggal.

“Perlu ada inovatif baru lagi karena kalau manual updatenya lama. Ada daerah yang melaporkan kematian bisa dapat santunan,” katanya.

Dinas perlu melakukan upaya jemput bola untuk menerbitkan akta kematian. Warga enggan melapor karena masih dalam suasana duka. Hal ini berbeda dengan kabar gembira seperti kelahiran atau pernikahan.

“Mereka akan melapor, kecuali karena kebutuhan seperti asuransi,” katanya.

Bima mendorong dinas membuat inovasi. Jika memungkinkan melakukan jemput bola, berkoordinasi dengan institusi di bawahnya sampai ke desa.

Dalam sidak ini, Bima melihat langsung pelayanan di Disdukcapil Kulonprogo, dari proses kedatangan sampai layanan. Bima juga berbincang untuk mendengarkan tanggapan dari warga yang mengurus dokumen kependudukan.

Sebelumnya, Bima Arya menyerahkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Pengasih, Kulonprogo. Bima mendorong kepada Disdukcapil untuk melakukan upaya jemput bola di sekolah, panti asuhan dan pondok pesantren. Mereka memiliki data kependudukan.

“Masih ada sekitar 1,5 juta yang belum dapat KTP. Ini harus digencarkan,” ujar Bima Arya.

Menurutnya, Dukcapil harus bekerja keras untuk ikut menyukseskan Pilkada 2024. Dalam waktu kurang dari sebulan, pemilih pemula harus segera mendapatkan KTP sebagai dasar bisa terdaftar dalam daftar pemilih.

Dinas bisa berkoordinasi dengan sekolah ataupun panti asuhan dan pondok pesantren. Institusi ini memiliki data valik terkait dengan kependudukan anak-anak yang akan menjadi pemilih pemula.

“Bisa ke sekolah, panti asuhan atau pesantren. Harus jemput bola,” ucapnya.

Keberadaan pemilih pemula pada pilkada juga penting sebagai bagian pendidikan politik. Mereka pasti akan tertarik untuk datang ke TPS karena menjadi pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan belum menetapkan ayah Ronald Tannur, Edward Tannur, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara penganiayaan yang menjerat anaknya meski ia disebut mengetahui rencana penyuapan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, Edward belum ditetapkan sebagai tersangka karena Kejagung belum menemukan mens rea dan actus reus Edward dalam kasus tersebut.

"(Menetapkan seseorang sebagai tersangka), harus dilihat dari mens rea dan actus reus-nya," kata Harli kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Mens rea adalah niat jahat seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana, sedangkan actus reus adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana.

Adapun Edward dan Christopher Raymond Tannur, adik Ronald, telah diperiksa penyidik pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

Harli menyebutkan, mereka diperiksa untuk menggali bukti-bukti terkait dugaan suap yang menjerat ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

"Nah, semua ini tentu dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang perkara ini," kata Harli.

Namun, ia tidak membeberkan secara detil mengenai materi pemeriksaan terhadap Edward dan Christopher.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan bahwa Edwar mengetahui rencana Meirizka dan kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, untuk menyuap hakim.

"Suaminya berdasarkan keterangan MW (Meirizka), dia mengetahui kalau istrinya berhubungan dan minta tolong ke LR (Lisa), tapi soal (jumlah) uang suaminya tidak tau. Karena suaminya itu pengusaha dan jarang ada di Surabaya," kata Abdul Qohar.

Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Marpaung selaku hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Ronald Tannur.

Kemudian, eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar yang diduga menjadi makelar kasus; kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat; serta Meirizka Widjaja.

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti-Sainstek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, meminta masyarakat berpikir positif terkait kebijakannya yang tak melarang lulusan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) wajib pulang ke Indonesia. Dia menyebut pemberian uang kepada penerima LPDP bukan menghabiskan uang negara.

"Positif mikirnya, jangan curiga. Memang menghabiskan duit? Tidak juga, investasi pendidikan tidak pernah rugi," kata Satryo di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Ia juga meminta masyarakat tidak memperhitungkan kerugian bila penerima beasiswa LPDP pulang atau tidak. Sebab, tidak pulang ke Indonesia bukan sebuah kerugian.
"Jangan dihitung pulang atau tidak, uang kembali berapa? Jangan. Dia punya karier, punya prestasi kan. Dia tidak nganggur, dia bekerja. Punya pengetahuan penghasilan yang baik, kenapa tidak?" tutur dia.

Satryo menyarankan setelah lulus, penerima beasiswa LPDP di luar negeri melanjutkan berkarya maupun berkarier. Terpenting, tetap bisa membawa nama Indonesia atas karya yang dihasilkan.

"Lebih baik kamu teruskan ke sana saja. Yang penting merah putih. Suatu hari siapa tahu ada peraih nobel orang Indonesia, tapi di Amerika. Tidak apa-apa kan? Itu yang positif. Berkarya bisa di mana-mana untuk merah putih," ujar dia.

Meski begitu, dia mengaku, pemerintah mesti membuka peluang kerja bagi seluruh anak bangsa di dalam negeri. Kesempatan ini pula yang harus dibuka bagi lulusan luar negeri agar dapat berkarier dengan baik di Tanah Air.

"Kami juga secara bersamaan mencoba membangun industri di Indonesia. Kalau kita punya industri yang cukup kuat, mereka bisa pulang bekerja di kita," ujar dia.

Satryo berharap selama tinggal di luar negeri, lulusan juga bisa membangun industri di Indonesia. Misalnya, membuka cabang usaha di Indonesia.

"Sementara mereka di sana dulu, syukur-syukur dia di sana bisa bantu kita membangun industri di sini. Atau mereka yang di luar negeri masuk ke startup yang kelas dunia, bisa bikin di sini cabangnya, atau pabriknya di sini, kan tidak ada masalah," ujar dia.

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Pulang Kena Sanksi, Mendiktisaintek: Dosa Kita

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data terbaru Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada 2024 mencapai lebih dari 66 juta unit dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% atau senilai Rp9.580 triliun.

Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti memaparkan, sekitar 99% dari total UMKM itu merupakan kategori usaha mikro dan 64% pelaku usaha merupakan kalangan perempuan. "Kalau kita bisa memberdayakan UMKM, maka tidak hanya pemberdayaan ekonomi saja, tetapi juga memberdayakan perempuan," kata Dyah dalam sambutannya di acara Women-led SME Forum on Trade: Go Big, Go Global di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia menambahkan, dominasi usaha mikro di Indonesia perlu didorong untuk naik kelas sehingga UMKM bisa semakin berkembang. Hadirnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) dengan kerja sama ekonomi melalui KATALIS, diharapkan menjadi jembatan untuk membantu produk UMKM Indonesia bisa masuk pasar internasional atau go global, salah satunya adalah Australia.

Jalinan kerja sama yang semakin diperkokoh dengan kesepakatan perdagangan Indonesia-Australia ini akan memberikan keuntungan bagi pelaku UKM perempuan. Ini memungkinkanadanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam perdagangan dan investasi melalui reformasi kebijakan yang dipandu oleh perjanjian bagi Indonesia.

Kendati begitu, tidak berarti semua produk UMKM bisa langsung mudah diekspor. Harus mengutamakan kualitas sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tujuan. Karena itu, Dyah menilai perlunya pembinaan, pendampingan dan peningkatan kualitas serta kapasitas kinerja dari UMKM Indonesia bisa naik kelas sehingga produknya bisa diterima dan diminati pembeli dari luar negeri.

"Networking adalah kunci keberhasilan. Kolaborasi lintas sektor, bukan hanya perempuan tetapi pengusaha yang ingin berkontribusi terhadap kemajuan dan pembangunan Indonesia. Kerjasama menjadi sangat penting untuk ke depannya. Selain itu, inovasi dibutuhkan agar UMKM tetap kompetitif di pasar global," terang Dyah.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Iskandar Panjaitan, menilai kolaborasi dengan KATALIS dan Asian Development Bank memberikan panduan praktis dan relevan untuk memberdayakan UKM yang dipimpin oleh perempuan agar dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, mengaku perkembangan wirausaha perempuan di Indonesia semakin bertumbuh pesat. Namun, tentu ada berbagai tantangan yang harus diatasi agar bisa UMKM bisa bertumbuh dan menjadi go global.

Menurut dia, mengatasi tantangan ini bukan hanya keharusan moral, tetapi juga keharusan ekonomi. "Wirausaha yang dikelola perempuan sangat penting bagi perekonomian Australia dan Indonesia, dan untuk mengembangkan kemitraan ekonomi yang erat. Saya bangga dengan pekerjaan yang kami lakukan dengan Indonesia untuk memberdayakan wirausaha perempuan, termasuk melalui program KATALIS," kata Gita.

Menurut penelitian KATALIS,IA-CEPA 2020-2025 akan mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar AUD 28-46 juta pada 2038, dan akan meningkatkan PDB Australia sebesar AUD 21 juta. Ada banyak sekali peluang bagi bisnis Indonesia, termasuk yang dipimpin oleh perempuan, untuk berkembang di bawah kemitraan ini, mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan.

Australian Business Champion untuk Indonesia, Profesor Jennifer Westacott, mengatakan perdagangan tidak hanya semata sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga membangun jembatan antara budaya dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting agar lebih banyak perempuan dapat diberdayakan untuk menjangkau hal-hal tersebut. "Kita harus bekerja sama untuk membuka sepenuhnya potensi wirausaha perempuan," kata Jennifer.

Sebagai informasi, lebih dari 200 wirausaha UKM perempuan Indonesia hadir dalam forum Go Big, Go Global di Jakarta. Mereka berbagi pengalaman dan wawasan tentang peluang dan tantangan membangun UMKM berorientasi ekspor. Forum ini merupakan inisiatif bersama Kementerian Perdagangan Indonesia, KATALIS, dan Asian Development Bank yang bertujuan untuk berbagi wawasan dan kesempatan bagi para pelaku wirausaha dari UKM yang dipimpin oleh perempuan untuk membangun jaringan dan memperoleh pengetahuan tentang pembiayaan ekspor, asuransi kredit ekspor, dan meningkatkan akses pasar, termasuk ke Australia.

Butuh Proses Berkembang

Atase perdagangan Indonesia di Canberra, Haris Setiawan, mengakui tidak mudah untuk membangun UMKM berorientasi ekspor. Semua harus berproses. Mulai dari memahami kualitas dan keunikan produk hingga memahami regulasi serta kebutuhan pasar di negara lain.

"Maka dari itu, perlu memahami regulasi negara tujuan ekspor. Tidak bisa langsung jualan, meski sudah ada distributor di negara tersebut. Karena, bisa jadi distributor juga sudah punya supplier yang sudah eksisting. Buyer mencari kualitas terbaik dan harga yang paling kompetitif. Maka dari itu, pelaku usaha harus bisa menonjolkan produknya sehingga bisa menarik pembeli luar negeri yang pas," jelasnya.

Managing Director Indonesian Trading House Sydney (ITHS) Antonius Auwyang mengatakan, pihaknya siap membantu dalam memberikan pemahaman, pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM Indonesia yang ingin masuk ke pasar Australia. Hal ini dilakukan agar barang ekspor dari Indonesia bisa diterima dan cocok dengan kebutuhan pasar di Australia. Sejauh ini, beberapa pasar di Adelaide, Melbourne, dan Brisbane sudah berhasil menerima produk dari UMKM Indonesia.

"Tapi, produk ini jangan hanya menyasar ke masyarakat Indonesia di Australia. Kalau dibeli sama masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia, itu sama saja bukan go global. Artinya, produk ini juga harus dinikmati, dibeli masyarakat lokal sana," tandasnya.

Founder Sila Tea, Iriana Ekasari, mengakui tidak mudah menembus pasar mancanegara. Berdiri pada 2018, usahanya baru bisa mengekspor ke negara lain pada 2022 meskipun kuantitasnya masih skala kecil.

Dia menceritakan, tantangannya adalah distributor luar negari masih belum berani menerima produk dalam skala kecil. Selain itu, mereka juga sangat mengutamakan kualitas, memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang sudah ada, dan harga yang kompetitif.

"Selain memahami regulasi dan pasar luar, harus juga aktif melakukan engagement terhadap pelanggan. Tapi, intinya adalah harus kuat mental dan sabar. Bisnis yang baru dimulai tidak mungkin langsung bisa besar. Sukses hanya 2 persen inspirasi, sisanya 98 persen adalah kerja keras," pesannya.

CEO Diva Prima Cemerlang, Dewi Harlas juga berpendapat sama. Menurutnya, masuk ke pasar global membutuhkan proses yang tidak mudah. Contohnya, bisnis bulu mata palsu yang digelutinya baru bisa ekspor beberapa tahun sejak mulai dirintis.

"Perjuangan merintis ekspor 5-6 tahun lalu. Dulunya mau belajar ekspor itu harus belajar dengan biaya puluhan juta. Kalau kami mulai dari (biaya) minus," ceritanya.

Menurut dia, menghasilkan produk bernilai ekspor memang tidak mudah. Tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. "Tantangan adalah bagaimana bisa meyakinkan pembeli agar menjadikan kita sebagai supplier terpercaya. Bagaimana memprovide buyer sesuai dengan permintaan/kebutuhan pembeli. Apalagi, kami industri rumahan yang rumah produksi di desa," ungkapnya.

Pengalaman senada juga diceritakan Founder mBrebes Mili, Dini Windu Asih. Produk bawang goreng yang dikembangkannya tidak langsung bisa menembus pasar luar. Apalagi, di negara lain juga menjual produk serupa dan menawarkan harga yang sangat bersaing.

Namun, inovasi dan pengembangan rasa bawang goreng miliknya ternyata mampu menarik minat masyarakat negara lain. "Taste-nya berbeda dan ternyata disukai orang luar. Misalnya di Malaysia, Jeddah, dan lainnya. Itu rasanya berbeda dengan produk kami," ujarnya.

Tidak hanya bawang goreng, kini mBrebes Mili sudah berhasil mengekspor minyak bawang merah dan bawang putih ke negara lain, termasuk Australia. Produk tersebut sudah dijual di Grand Laguna, sebuah supermarket Indonesia yang berlokasi di Melbourne.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah merampungkan regulasi baru terkait formula penetapan upah minimum, usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan, Kemenaker dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) soal pengupahan.

“Sebentar lagi akan diterbitkan, tunggu ya nanti akan kami sampaikan,” ujar Anwar kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Kendati begitu, Anwar belum bisa menjabarkan perubahan apa saja yang tertuang dalam regulasi pengupahan baru tersebut.

Adapun, penetapan upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan dan diumumkan pada 21 November, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 30 November.

Sebelumnya, penetapan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Dalam beleid itu, upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, MK pada Kamis (31/10/2024), telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Cipta Kerja. Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Salah satu putusan MK menyangkut soal upah. Adapun, MK mempertimbangkan mengenai dalil Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU No.6/2023 yang menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral (UMS) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam praktiknya dapat mengurangi perlindungan terhadap pekerja, sehingga negara tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan, upah minimum sektoral merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka menjamin kesejahteraan pekerja di sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

Pengaturan upah minimum sektoral, lanjutnya, memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan adil kepada pekerja di sektor-sektor tersebut, terutama dalam kondisi di mana sektor tertentu memerlukan standar upah yang lebih tinggi karena tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

MK memandang, dengan dihilangkannya ketentuan mengenai upah minimum sektoral dalam UU No.6/2023, terdapat potensi penurunan standar perlindungan yang sebelumnya telah diberikan kepada pekerja, khususnya di sektor-sektor yang memerlukan perhatian khusus dari negara.

“Oleh karena itu, penghapusan ketentuan upah minimum sektoral bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak pekerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, terutama hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945,” ujar Arsul, melansir laman resmi MK, Rabu (6/11/2024).

Jakarta: Perusahaan konsultan properti Jones Lang Lasalle (JLL) Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan tingkat kepercayaan investor yang tinggi akan mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia.

Nilai investasi di sektor properti pada paruh pertama 2024 mencapai Rp29,4 triliun, atau tumbuh 6 persen dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap sektor properti di Indonesia masih tinggi.

Mengutip data terakhir JLL Indonesia, sebanyak 80 persen dari total penjualan rumah di perumahan skala besar dengan luas di atas 200 hektar berada pada harga di bawah Rp2 miliar. JLL Indonesia juga melihat pengembang terus secara aktif meluncurkan klaster baru di proyek-proyek perumahan yang sudah ada.
Untuk menyambut pertumbuhan properti tersebut, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memacu penjualan sejumlah proyek andalan di kawasan Lippo Village hingga Park Serpong. Pada kuartal III-2024, LPKR berhasil mencetak prapenjualan sebesar Rp4,25 triliun, setara dengan 79 persen dari target tahun ini.

Group CEO LPKR John Riady menyampaikan LPKR akan terus berinovasi dan memperluas penawaran produk untuk pemilik rumah pertama, dengan meluncurkan produk perumahan baru yang terjangkau di Park Serpong dan Lippo Cikarang Cosmopolis.

Baca juga: Pasar Tumbuh, LPKR Dorong Penjualan Properti di Tangerang

"Setelah mencapai 79 persen dari target pra penjualan di kuartal III-2024, perusahaan optimis akan dapat mencapai target tahun ini, dengan mempertahankan momentum penjualan di kuartal terakhir," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.

Menurutnya, pencapaian tersebut terutama bersumber dari berlanjutnya penjualan produk rumah tapak dengan harga terjangkau dari peluncuran sebelumnya, seperti Cendana Homes, XYZ Livin, dan Waterfront Uptown, serta peluncuran baru seri Zen di Park Serpong dan XQ Livin di Lippo Cikarang Cosmopolis.

"Di samping itu, prapenjualan sebesar Rp4,25 triliun tersebut juga memperlihatkan peningkatan 26 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan permintaan pasar yang kuat," jelas dia.

Khusus untuk prapenjualan Lippo Karawaci sendiri (penjualan sejumlah proyek andalan di kawasan Lippo Village hingga Park Serpong), tercatat sebesar Rp3,19 triliun pada periode Januari-September 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

JAKARTA, investor.id - Saham PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) kian menjadi-jadi. Per akhir sesi I perdagangan 6 November 2024, saham BRMS diparkir di Rp 440 atau +6,80%.

Saham Bumi Resources Minerals (BRMS) pun sempat menyentuh Rp 448 yang merupakan level tertingginya dalam 10 tahun terakhir. Sebanyak 1,26 miliar saham BRMS ditransaksikan, frekuensi 25,78 kali, dan nilai transaksi Rp 550 miliar.

Dalam tiga bulan terakhir saham Bumi Resources Minerals (BRMS) melonjak 197,30% dari Rp 148.

Sebelumnya, Bumi Resources Minerals (BRMS) menyatakan bahwa laporan keuangan (lapkeu) kuartal III-2024 sedang diaudit.

Hal tersebut terkait dengan rencana perusahaan untuk mencari pembiayaan bank untuk mendanai belanja modalnya di masa depan. Belanja modal tersebut mencakup antara lain, pembangunan infrastruktur untuk memonetisasi prospek pertambangan bawah tanah di Palu, dan drilling campaign untuk meningkatkan ukuran sumber daya & cadangan bijih tembaga di proyek tambangnya di Gorontalo, Sulawesi.

Sementara itu, analis Samuel Sekuritas Farras Farhan dan Hernanda Cahyo sempat menyebutkan bahwa kunjungan Samuel Sekuritas bersama direktur Bumi Resources Minerals (BRMS) ke beberapa fund manager mengungkap tingginya ketertarikan investor pada ekspansi perusahaan atas tambahan kapasitas 4.000 tpd dalam pengembangan, dan penambangan bawah tanah yang direncanakan pada tahun 2027 di Citra Palu Mineral (CPM).

Pendorong pertumbuhan Bumi Minerals (BRMS), lanjut mereka, adalah keterlibatan AP Investment/Salim Group yang Samuel Sekuritas harapkan mendorong CAGR 2024-2028F sebesar 22,0% pada tingkat EBITDA dan 19,2% untuk EPS.

“Karena itu, kami tegaskan kembali pandangan positif kami terhadap BRMS dengan TP Rp 500 (berbasis SOTP),mencerminkan US$ 26,6 EV/cadangan dan potensi kenaikan 35,9%. Beli,” ungkap Farras dan Hernando dalam risetnya belum lama ini.

Akhir November

Bumi Resources Minerals (BRMS) merupakan emiten yang dikendalikan PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Di mana penerima manfaat akhir dari BUMI adalah Grup Bakrie dan Salim.

CFO dan Direktur BRMS Charles Gobel mengungkapkan, perseroan bertujuan untuk mengamankan fasilitas pinjaman pada kuartal I-2025.

“Hal ini akan memungkinkan kami memulai pengembangan penambangan bawah tanah di Palu pada kuartal II-2025 dan memproses bijih emas grade yang lebih tinggi dari tambang bawah tanah pada akhir tahun 2027. Informasi lebih lanjut mengenai ukuran capex dan rencana pembiayaan akan diungkapkan bersamaan dengan pengumuman laporan keuangan kuartal III-2024 kami yang diaudit pada akhir November 2024,” jelas Charles dalam keterangan resmi belum lama ini.

Chief Investor Relations & Direktur BRMS, Herwin Hidayat menambahkan bahwa bulan September, pihaknya telah mengumumkan data sumber daya mineral JORC dari anak perusahaan BRMS, PT Citra Palu Minerals (CPM), dan penunjukan PT Macmahon Indonesia (anak perusahaan Macmahon Holdings Limited, Australia) sebagai kontraktor penambangan perusahaan di lokasi River Reef (Poboya, Palu).

“Pada akhir November 2024, kami berharap dapat mengungkapkan informasi data cadangan mineral JORC kamis, sebagai kelanjutan dari Laporan Sumber Daya Mineral kami. Data tersebut mencakup kadar emas yang lebih tinggi dari prospek bawah tanah,” sebut Herwin.

“Kami juga akan mengumumkan hasil laporan keuangan audit Q3-2024 kami yang luar biasa yang mencerminkan output emas yang lebih tinggi dan harga jual yang lebih tinggi pada akhir November 2024,” paparnya.

Pada Januari-September 2024, Bumi Resources Minerals (BRMS) membukukan 45.366 ons gold output. Dengan selling price US$ 2.347/ons.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News