BOGOR, KOMPAS.com - Salah satu warga Bogor, Lubis (28), berharap tarif Biskita Trans Pakuan tak naik dan tetap stabil diharga Rp 4.000 untuk jarak jauh maupun dekat.

Menurut dia, jika tarifnya naik dikhawatirkan akan membuat banyak masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

“Saya enggak setuju kalau naik, semoga isu tarif (Biskita trans Pakuan) naik enggak jadi. Kalau harga naik, masyarakat pasti balik lagi bawa kendaraan sendiri, Biskita nanti enggak ada yang naik, Bogor semakin macet,” uajr Lubis saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Senada dengan Lubis, Ismail (41), berharap tarif Biskita Trans Pakuan tetap stabil diharga Rp 4.000 untuk jarak jauh maupun dekat.

Harga tersebut dianggap bisa menghemat pengeluaran Ismail yang setiap harinya mengandalkan Biskita Trans Pakuan Bogor untuk berpergian.

“Saya sih berharap agar tidak ada kenaikan tarif, apalagi saya naik Biskita setiap hari buat pergi kerja, duh jangan sampai naik nanti pengeluaran saya semakin banyak,” ucap Ismail.

Warga lainnya, Didin (53) juga berharap isu kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor dikaji ulang karena dinilai akan menyengsarakan rakyat.

“Kalau naik, rakyat lagi yang kena imbas. Semuanya pasti enggak pingin harga naik, tapi fasilitas gitu-gitu aja. Udah naik, harga mahal, puyeng deh,” ujarnya.

Isu kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor muncul setelah pemerintah kota Bogor tak lagi menerima subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mulai 2025.

Nantinya, biaya operasional tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

Untuk 49 armada bus yang ada di empat koridor di kota Bogor menelan biaya operasional sebesar Rp 58 miliar dalam setahun.

Dana tersebut terasa berat bagi Pemkot Bogor. Untuk mengakalinya, besar kemungkinan akan dinaikan tarifnya.

“Kalau tarif pada prinsipnya mungkin ada pertambahan nilainya. Diusahakan untuk tidak naik tapi kita lihat nanti, perlu dikaji bersama,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra.

Namun, naik atau tidaknya tarif tergantung pada hasil kajian bersama yang dilakukan Dishub Kota Bogor.

Kenaikan tarif Biskita Trans Pakuan Bogor akan mempertimbangkan perhitungan teknis dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

“Itu juga harus ada perhitungan secara teknis kalau untuk menaikkan tarif harus ada perhitungannya tidak tiba-tiba ‘kami butuh duit’ langsung dinaikkan tarifnya, tidak begitu juga,” ungkap Marse.

JAKARTA,investor.id- Chairman PT Agung Sedayu Group Tbk (PANI) Sugianto Kusuma dan jaajran direksi menerima kunjungan dari Raja Bhutan Yang Mulia Jigme Khesar Namgyel Wangchuck di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK 2), belum lama ini. Kehadiran Raja Bhutan tersebut bertujuan untuk mempelajari ide dan strategi pengembangan kawasan di PIK 2, yang kemudian akan dikembangkan di negaranya.

Chief Executive Officer (CEO) Agung Sedayu Group, Alexander Halim Kusuma yang ikut serta menyambut kedatangan kunjungan Raja Bhutan berharap, perjalanan kunjungan ini akan berguna dan dapat membawa ide dan strategi dari yang telah dilakukan di PIK2 berguna bagi Kerajaan Bhutan.

“Kami merasa sangat terhormat menerima kunjungan Raja Bhutan, Yang Mulia Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, ke PIK2,” kata Alexander dalam keterangan persnya, dikutip Jumat (5/7/2024).

Alexander menambahkan, Agung Sedayu Group merasa bersyukur atas adanya kesempatan untuk dapat mempresentasikan karya masterpiece-nya yaitu PIK2 serta dapat melakukan diskusi dengan Yang Mulia Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Karena, PIK 2 merupakan kawasan super eksklusif yang terletak di Utara Kota Jakarta. Sehingga, saat ini menjadi magnet tersendiri sebagai kekuatan ekonomi yang memiliki daya tarik kuat.

Sebagai informasi, saat ini di Kerajaan Bhutan sedang mengembangkan kota baru bernama Gelephu Mindfulness City, yang terletak di Distrik Sarpang berlokasi di Bhutan selatan.

Kunjungan Raja Bhutan bertujuan untuk memahami strategi pengembangan PIK2, The New Jakarta City, yang mencakup masterplan termasuk pariwisata, bisnis, infrastruktur, fasilitas dan area perumahan.

“Kunjungan ini berfokus pada pertukaran wawasan tentang pengembangan perkotaan dan menekankan konsep kehidupan berkelanjutan (sustainable living) baik di Bhutan maupun di PIK2,” ujar Alexander.

Pada kunjungan tersebut, tak lupa Raja Bhutan memanfaatkan momen untuk foto bersama dengan latar belakang monument Soekarno-Hatta PIK2 yang ikonik, yakni melambangkan semangat kolaborasi dan visi bersama untuk pengembangan masa depan.

“Kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan saja tetapi juga diharapkan dapat sebagai pembuka jalan untuk kolaborasi di masa depan,” pungkas Alexander.

 

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Penyanyi Hindia merilis sebuah kolaborasi dengan musisi Korea Selatan-Amerika Serikat, eaJ Park. Mereka merilis sebuah lagu bertajuk "right where you left me" pada 5 Juli 2024.

Melalui unggahan di akun Instagram @wordfangs, Jumat, 5 Juli 2024, Hindia mengumumkan perilisan lagu kolaborasinya bersama eaJ Park yang bertajuk "right where you left me". Vokalis band .Feast itu mengungkap bahwa ada unsur bahasa Indonesia yang dimasukkan ke dalam lagu tersebut.

"Fakta menyenangkan, saya berhasil menyelipkan beberapa adlib bahasa Indonesia di sana seperti yang disetujui oleh Jae, lol," tulis Hindia.
Sementara dalam akun X miliknya, Hindia mengaku senang bisa berkolaborasi dengan eaJ Park. Bahkan ia telah kagum saat pertama kali menerima demo lagunya.

"Senang sekali saya bisa menjadi bagian kecil dari itu untuk @eaJP. Pertama kali demo dikirim saya terkesima dengan betapa bagusnya demo itu," tulis Hindia.

baca juga: Daftar Album Karya SBY, Siap Nyanyi Bareng di Pestapora 2024!

Diketahui bahwa "right where you left me" adalah lagu yang bergenre R&B. Lagu tersebut akan membuat pendengar merasakan alunan gitar dan drum yang kuat.

Lagu "right where you left me" menceritakan tentang kegundahan seseorang yang ditinggal oleh orang terdekatnya. Namun orang tersebut dapat menerima semua hal yang terjadi di hidupnya dan mencoba menjalani hari dengan bahagia seiring berjalannya waktu.

Sebagai informasi, eaJ akan menggelar tur konser bertajuk when the rain stopped following ke beberapa negara di Asia. Salah satunya adalah Indonesia.

Rencananya eaJ akan menyapa para penggemarnya di Indonesia pada 4 September 2024. Konser itu akan digelar di Bengkel Space, Jakarta Selatan.

(ELG)

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk terhadap sejumlah komoditas akan membuat impor ilegal semakin berjaya.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan wacana tersebut akan membuat importir legal sulit untuk mendatangkan barang ke Indonesia lantaran dikenakan pungutan-pungutan yang cukup besar. Menurutnya hal itu akan semakin menyuburkan pasar impor produk ilegal di Indonesia

“Dengan bea masuk itu akan membuat impor ilegal makin berjaya. Kalau udah dinaikin 200% pasti masuknya tidak resmi,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara menilai bahwa rencana tersebut tidak tepat sasaran dan bukan solusi yang tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor.

Menurutnya, pemerintah harus mengindentifikasi masalah yang ada dengan baik sehingga kebijakan yang dikeluarkan efektif untuk mengendalikan produk impor yang masuk ke Indonesia.

“Artinya tepat sasaran pada impor yang harus memang dibatasi atau bahkan dilarang. Tetapi industri retailnya tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dia menyebut, produk impor yang harus dibatasi adalah barang-barang dengan harga murah. Pasalnya, ini membuat produk lokal sulit untuk bersaing.

Selain itu, dia memastikan bahwa produk-produk dengan harga murah itu masuk melalui jalur ilegal. “Kenapa barang-barang impor ini bisa lebih rendah? Karena barang-barang ini masuknya tidak melalui jalur yang benar, nggak bayar pajak, dan sebagainya,” ungkapnya.

Alih-alih berencana untuk mengenakan bea masuk untuk produk impor, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mengurangi impor ilegal.

Sebelumnya, pemerintah berencana menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk beberapa komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mengendalikan perdagangan domestik terhadap produk impor yang mengancam industri dalam negeri.

Dia menyebut, maraknya produk impor di dalam negeri telah membuat banyak pabrik tutup dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pemerintah saat ini tengah menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menetapkan besaran bea masuk ketujuh komoditas tersebut.

“Lagi dihitung [bea masuk],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Zulhas sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu. Kala itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan bea masuk barang impor 100%-200%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus PT Indofarma. Erick mengaku tidak akan memberikan toleransi terhadap perilaku koruptif di anak usaha PT Bio Farma tersebut.

"Bersama BPK kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kasus fraud ya fraud, (kalau) korupsi ya kita tangkap," ujar Erick usai acara relaunching Yayasan BUMN di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Erick menyampaikan dugaan fraud yang dilakukan oknum Indofarma menjadi bukti keseriusan dalam bersih-bersih BUMN. Erick mengatakan BUMN melalui audit investigasi internal merupakan pihak yang paling awal 'mencium' adanya indikasi fraud tersebut.

"Kalau dibilang BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang menemukan. BUMN yang melakukan investigasi audit, baru kita laporkan ke BPK, BPK juga periksa lagi, dan kemudian terjadi (terungkap)," ucap Erick.

Erick menilai implementasi tata kelola perusahaan yang baik memerlukan dua aspek penting yakni sistem dan manusia. Kedua hal ini harus berjalan bersama demi mewujudkan tujuan tersebut.

"Jadi, kalau kita mau baik, tidak hanya kita membangun sistem, tapi membangun manusianya. Nah, memang manusia ini yang sulit. Kadang-kadang di semua organisasi pasti ada isu mengenai oknum yang tidak bertanggung jawab," sambung Erick.

Erick sejak awal menegaskan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi di BUMN. Bahkan, Erick secara intens menggandeng KPK, BPK, hingga Kejaksaan Agung untuk bersama-sama melakukan program bersih-bersih BUMN.

"Kebijakan kita konsisten. Setiap ada kasus korupsi, kita laporkan dengan pihak terkait, kita kerja sama dengan kejaksaan, bahkan KPK sendiri kan kita friendly melakukan banyak isu-isu pencegahan kepada KPK," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.

Selain aspek hukum, Erick juga menekankan pentingnya upaya perbaikan Indofarma dari sisi bisnisnya. Erick mendorong Indofarma untuk segera berbenah agar mampu meningkatkan kembali kinerjanya.

"Bagaimana Indofarma sendiri harus bisa keluar dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan, termasuk tentu utang vendor, dengan macam-macam yang kita harus selesaikan," kata Erick.

Bisnis.com, BANDUNG — Kabupaten Sumedang akan memapatkan strategi jitu penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan program pembangunan lainnya dalam forum ASEAN di Laos.

Hal tersebut terungkap saat Penjabat (Pj) Sekda Tuti Ruswati, bersama salah satu ahli dari ASEAN Smart City Networking (ASCN) Erikeu beserta jajaran melakukan persipan mengenao hal tersebut sekaligus Kabupaten Sumedang sebagai anggota ASEAN Smart City Networking.

Dalam diskusi yang digelar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Pemkab Kabupaten Sumedang berencana memaparkan best practice terkait dengan keberhasilan penanganan stunting, kemiskinan, dan berbagai program pembangunan lainnya yang akan di selenggarakan di Laos dalam forum tingkat ASEAN.

“Ini merupakan langkah strategis untuk berbagi pengalaman dan mendukung upaya peningkatan kualitas pembangunan di kawasan ASEAN,” kata Pj Sekda Tuti, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, Kabupaten Sumedang juga memiliki rencana untuk mengakselerasi kawasan perkotaan Jatinangor menjadi kawasan Smart City Jatinangor Digital Knowledge.

"Diharapkan kawasan ini dapat menjadi contoh nyata dari konsep Smart City Jatinangor Digital Knowledge yang mampu melahirkan inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pengetahuan digital," ungkapnya.

Sementara itu, ahli dari ASCN Erikeu mengatakan, pihaknya akan turut membantu Sumedang dalam menyusun proposal pendanaan kepada anggota-anggota ASCN.

"Ini adalah salah satu contoh, bagaimana Kabupaten Sumedang membuka pintu seluas-luasnya untuk kolaborasi dengan semua stakeholder baik itu dari investor dalam dan luar negeri, private sektor dan akademisi," kata Erikeu.

Ia berharap melalui kerja sama ini, kawasan Jatinangor dapat terwujud sebagai City of Digital Knowledge yang menjadi keunggulan Sumedang dan menjadi prototype yang nantinya akan direplikasi di kota/kabupaten lainnya di Indonesia maupun di tingkat ASEAN.

"Melalui kerja sama yang terjalin, Sumedang dapat menjadi contoh nyata bagi kota/kabupaten lain di Indonesia serta di ASEAN dalam mengimplementasikan konsep Smart City dan pengembangan kawasan berbasis digital," katanya.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI meluncurkan superapp Wondr agar nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terencana sesuai kebutuhan finansial masing-masing. Peluncuran Wondr diharapkan mampu meningkatkan secara bertahap Current Account Saving Account (CASA) atau himpunan dana murah hingga 80% dari total dana pihak ketiga BNI.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, peluncuran Wondr by BNI merupakan realisasi perwujudan transformasi transformasi BNI untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal.

"Kami ingin secara bertahap naik CASA-nya menjadi 75% lalu naik lagi (menjadi) 80%," kata Royke dalam konferensi pers BNI dalam Peluncuran Wondr by BNI, Jumat (5/7). Royke juga menargetkan pertumbuhan tabungan nasabah ritel bisa mencapai 10% sampai 30%.

Direktur Teknologi dan Operasi BNI Toto Prasetyo menyebut tiga fitur dimensi keuangan di Wondr dirancang untuk dapat beradaptasi secara intuitif dengan menganalisis kebiasaan transaksi harian masyarakat.

"Saat ini aplikasi perbankan Wondr by BNI sudah dapat diunduh oleh masyarakat melalui layanan App Store dan Playstore dengan proses aktivasi yang mudah dan cepat," ujar Toto.

Menurut laporan kinerja pada kuartal pertama, pertumbuhan Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah BNI mencapai 6% secara tahunan sedangkan deposito 2,4% secara tahunan. Secara keseluruhan, dana pihak ketiga (DPK) BNI meningkat 4,9% yoy.

Adapun pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) bank BUMN ini turun 9,77% yoy menjadi Rp 9,39 triliun. Hal ini terutama akibat membengkaknya beban bunga sebesar 47,5% yoy. Sementara itu, Pendapatan Operasional Sebelum Pencadangan atau Pre-Provision Operating Profit (PPOP) turun 5,4% menjadi Rp 8,2 triliun.

Menurut laporan kinerja BBNI, kenaikan laba bersih BBNI pada kuartal pertama 2024 terutama didorong oleh beban provisi yang turun 29% menjadi Rp 1,7 triliun. Dari segi operasional, kredit disalurkan tumbuh 9,6% yoy. Hal ini sejalan dengan panduan manajemen di level 9% sampai dengan 11% dan target industri dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni 9% dan 12%.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan pengawasan internal sangat dibutuhkan untuk memastikan semua program kerja di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjalan dengan baik, terukur dan sesuai perundangan yang berlaku.

Untuk itu, setiap jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) harus mengambil peran untuk mewujudkan pembangunan di sektor ketenagakerjaan yang maju dan berkelanjutan sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dan peran Itjen.

"Guna mendukung keberhasilan program-program kerja Kemnaker maka Itjen perlu kolaborasi dan sinergi bersama semua stakeholder, " kata Afriansyah Noor saat memberikan arahan sekaligus menutup Raker Itjen Kemnaker 2024 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/7/2024) malam.

Wamenaker Afriansyah menambahkan peningkatan pengawasan internal akan membawa Kemnaker dalam mempertahankan opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, Itjen memiliki peran melakukan kegiatan penjaminan (quality assurance); dan memberikan konsultansi (consulting) serta saran kepada para mitra yang independen dan objektif," ujar Afriansyah.

Menurut Afriansyah, dengan dua peran tersebut, maka insan-insan auditor di Itjen harus profesional, mengerti semua masalah, paham kondisi dan aturan, serta mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Termasuk di antaranya menerapkan teknik audit jarak jauh (remote audit) dan harus mengembangkan teknik dan metode pengawasan lebih tajam.

"Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus benar-benar menguji kebenaran material suatu bukti, tak sekadar reviu dokumen formal saja. Melainkan juga efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam penggunaan anggaran sesuai program yang diperuntukkan pada setiap tahunnya, " ujarnya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan pengawasan internal sangat dibutuhkan untuk memastikan semua program kerja di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjalan dengan baik, terukur dan sesuai perundangan yang berlaku.

Untuk itu, setiap jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) harus mengambil peran untuk mewujudkan pembangunan di sektor ketenagakerjaan yang maju dan berkelanjutan sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dan peran Itjen.

"Guna mendukung keberhasilan program-program kerja Kemnaker maka Itjen perlu kolaborasi dan sinergi bersama semua stakeholder, " kata Afriansyah Noor saat memberikan arahan sekaligus menutup Raker Itjen Kemnaker 2024 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/7/2024) malam.

Wamenaker Afriansyah menambahkan peningkatan pengawasan internal akan membawa Kemnaker dalam mempertahankan opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, Itjen memiliki peran melakukan kegiatan penjaminan (quality assurance); dan memberikan konsultansi (consulting) serta saran kepada para mitra yang independen dan objektif," ujar Afriansyah.

Menurut Afriansyah, dengan dua peran tersebut, maka insan-insan auditor di Itjen harus profesional, mengerti semua masalah, paham kondisi dan aturan, serta mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Termasuk di antaranya menerapkan teknik audit jarak jauh (remote audit) dan harus mengembangkan teknik dan metode pengawasan lebih tajam.

"Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus benar-benar menguji kebenaran material suatu bukti, tak sekadar reviu dokumen formal saja. Melainkan juga efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam penggunaan anggaran sesuai program yang diperuntukkan pada setiap tahunnya, " ujarnya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia yang mengadvokasi 39 anak difabel yang tak diterima di SMP Negeri di Kota Yogyakarta akan melaporkan kasus ini ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY).

"Kita akan menempuh langkah, akan ada pengaduan ke ORI baik nanti oleh orang tua langsung maupun dari orang tua tapi dikuasakan Sigab sebagai lembaga yang akan mendampingi melakukan advokasi ini," kata Program Officer Sigab, Ninik Heca, ditemui di Kantor Sigab di Berbah, Kabupaten Sleman, Jumat (5/7).

Harapannya dengan pengaduan tersebut ada tindakan yang bisa mewadahi 39 anak ini untuk bisa masuk ke sekolah negeri.

"Walaupun itu nanti jadi pilihan karena mungkin ada beberapa yang sudah memilih ke sekolah swasta," katanya.

Terdampak Sistem Baru

Ke-39 anak difabel ini terdampak sistem baru PPDB 2024. Dalam sistem online ini anak hanya dibatasi memilih tiga sekolah. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang bisa memilih 16 SMP negeri di Kota Yogyakarta.

Ketika tak masuk zonasi radius di tiga sekolah yang dipilih, otomatis anak tersebut tak bisa masuk sekolah negeri.

"Tahun ini ada sistem berbeda jadi mereka hanya bisa memilih tiga sekolah. Ketika tiga ini tidak bisa masuk, mereka tidak bisa memilih sekolah (negeri) lain lagi," jelasnya.

Padahal 33 Kuota Kosong

Sementara itu, Ketua Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan dan Resource Center Disdikpora Kota Yogyakarta, Aris Widodo, membenarkan ada 39 siswa difabel yang tak masuk SMP negeri di Kota Yogyakarta.

"Ketika mereka sudah melakukan verifikasi dia masuk sistem online dia tidak bisa mengubah pilihan. Ketika salah memilih sekolah satu, dua, tiga namun ternyata sekolah ini dipilih banyak orang sehingga penuh maka dia akan terlempar dari situ," kata Aris.

Total pendaftar PPDB SMP Negeri jalur afirmasi disabilitas 179 peserta. Sementara kuota 173 kursi. Dari seleksi berdasarkan jarak ada 140 peserta didik difabel yang diterima. Masih ada 33 kuota yang kosong di empat sekolah.

"Batasan pilihan yang tiga kemudian tidak bisa melakukan perubahan (pilihan) itu yang membuat anak-anak kita 39 terlempar. Sedangkan ada 33 kuota yang kosong di empat sekolah," ujarnya.

Lalu apakah bisa kuota 33 yang kosong bisa diisi dengan siswa difabel yang belum diterima. "Kalau berdasarkan sistem peraturan PPDB online tidak bisa, karena itu sudah dikunci. Sistem juga dari luar," bebernya.

Sekolah Wajib Buka 5 Persen Kuota Difabel

Setiap sekolah diwajibkan membuka kuota 5 persen untuk difabel. Sistem penerimaan sendiri dengan zonasi. Siswa yang masuk diurutkan dari yang rumahnya terdekat.

"Permasalahan utamanya satu ya karena masalah sistemnya itu, karena tiga pilihan tersebut tidak bisa mewadahi aspirasi anak," katanya.

9 Anak Masuk Swasta

Dari 39 anak ini, ada sembilan anak yang sudah mendaftar ke sekolah swasta.

Anak yang tak diterima di SMP negeri ini diberikan kuota di PPDB SMP swasta dengan Jaminan Pendidikan Daerah.

"Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) sebanyak Rp 4 juta per tahun. Rp 4 juta itu yang Rp 1 juta untuk keperluan pribadi yang Rp 3 juta itu untuk operasional di sekolah," katanya.

"Itu menurut saya juga tidak cukup, sekolah itu tidak hanya itu. Ketika anak terlempar ke sekolah swasta otomatis biayanya akan lebih besar. Itu yang membuat kita sedih di situ," katanya.

Dia mengatakan ketika sistem manual seperti dahulu semua anak difabel diterima di SMP negeri. "Kita empat tahun berturut-turut tidak pernah menolak anak difabel satu pun," tegasnya.

Aris menegaskan instansinya terus berupaya agar seluruh siswa difabel ini tetap bersekolah.

"Keberpihakan kami ke anak-anak (difabel), anak-anak itu wajib dapat sekolah," tegasnya.

Jakarta: Penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh pemerintah dinilai hanya menjadi lips service atau sekadar janji politik tanpa tindakan nyata. Padahal yang paling penting adalah tindakan konkret untuk mengejar para pelaku dan memastikan uang negara dapat dikembalikan.

Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho mengatakan, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan Kasus ini. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI telah berhasil mengamankan aset yang diklaim senilai Rp111,2 miliar, termasuk beberapa properti.

“Meskipun demikian, langkah Satgas BLBI ini masih jauh dari cukup karena aset itu belum diuangkan artinya value-nya baru value klaim. Dan lagi, itu baru BLBI-nya, masih ada masalah obligasi rekap BLBI. Kerugian karena bayar bunga obligasi rekap ini,” kata Hardjuno kepada wartawan, Jumat, 5 Juli 2024.
Hardjuno mengungkapkan, pemerintah harus berani berhenti membayar bunga rekap yang terus menambah beban keuangan negara. Selain itu, pemerintah bisa memberikan dukungan penuh kepada Satgas BLBI untuk menuntaskan penarikan piutang negara dari para obligor BLBI.

“Dengan menekan pengeluaran bunga obligasi rekap, pemerintah dapat lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Moratorium ini juga dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara terkait kasus BLBI,” ujar dia.

Baca juga: Satgas Serahkan Aset Bekas Eks BLBI Senilai Rp2,77 Triliun

Selain itu, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini juga dinilai sangat penting. Namun, upaya penegakan hukum ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya political will dan tindakan politik, sehingga perlu komitmen untuk menyelesaikan skandal BLBI secara tuntas.

“Oleh karena itu, penanganan yang serius dan transparan sangat diperlukan. Skandal BLBI adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 26 tahun sejak tahun 1998, penyelesaian kasus ini masih jauh dari kata tuntas,” tegasnya.

Terpisah, Guru Besar Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya Suparto Wijoyo mengatakan, korupsi BLBI dan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI sudah menyakiti hati rakyat. Sebab menurutnya, hal ini telah merampas hak hidup dan masa depan mereka dengan beban bunga yang begitu tinggi.

“Para akademisi dan berbagai pihak yang berjiwa antikorupsi dapat mengelola semangat rakyat untuk memperkuat KPK dan Kejaksaan Agung. Nalar sehat berkata agar kejahatan korupsi tidak diproteksi, kasus korupsi seperti BLBI jangan sampai diternak tanpa ditindak,” ungkap dia.

(END)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Saham PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) diproyeksikan bakal terus menguat. Kinerja perusahaan yang terus membaik dan prospek sektor properti yang tetap positif menjadi katalis penguatan saham APLN ke depan.

Pada perdagangan Kamis (4/7) harga saham emiten properti ini berhasil rebound dari level Rp80 per saham pada awal bulan ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada penutupan perdagangan Kamis, 4 Juli 2024, saham APLN berhasil melesat 6,92% ke level Rp92 per saham.

Adapun volume perdagangan emiten properti ini mencapai 36,70 juta lembar dengan nilai transaksi mencapai Rp3,31 miliar dan frekuensi di angka 1.443.

Analis Maybank Sekuritas Rita Efendy merekomendasikan saham APLN "spec buy" dan menetapkan target harga di level Rp110 per saham dan Rp120 per saham. Rekomendasi ini didasarkan pada potensi bullish reversal yang teridentifikasi.

“Harga saham berada di bawah ketiga Moving Average (MA), namun terdapat potensi untuk reversal setelah mengalami rebound dari level support sekitar Rp80,” jelas Rita dalam keterangannya pada Kamis, (4/6).

Rita mencatat bahwa indikator MACD dalam saham APLN menunjukkan sinyal bullish dengan MACD line yang berada di atas signal line.

Meskipun terjadi kondisi overbought, hal ini dapat menjadi indikasi tambahan untuk outlook bullish.

Ia menambahkan bahwa peningkatan volume perdagangan saham APLN dapat mendukung potensi kenaikan harga. Rita juga menempatkan stoploss di harga Rp80 per saham dan Rp70 per saham untuk mengelola risiko.

Penurunan saham APLN dalam sebulan terakhir sejatinya cukup anomali dengan kinerja perusahaan yang terus membaik.

Pada awal Juni lalu, APLN telah menuntaskan pelunasan seluruh utang Senior Notes sebesar US$300 juta milik anak usaha di Singapura, APL Realty Holdings Pte.Ltd.

Total pelunasan yang dibayarkan APLN pada 2 Juni lalu sebesar US$131,96 juta. Sebelumnya APLN telah membayar obligasi ini sebesar US$168 juta.

Berkat pelunasan obligasi dolar tersebut APLN kini bisa mengelola risiko pembiayaan dengan lebih baik. Terutama risiko kurs yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Apalagi seperti saat ini dimana kurs dollar AS terhadap rupiah mengalami fluktuasi yang cukup tinggi.

Hilangnya tekanan akibat peningkatan beban bunga utang valuta asing akan membuat likuiditas perusahaan semakin kuat.

Pasalnya seluruh pembiayaan APLN kini sejalan dengan sumber pendapatan perusahaan yang menggunakan rupiah.

Keberhasilan APLN mengkonversi seluruh pembiayaan menjadi rupiah juga menjadi bukti tingginya kepercayaan lembaga keuangan nasional terhadap prospek kinerja dan nilai bisnis perseroan.

Corporate Secretary APLN Justini Omas menyatakan, sejalan dengan upaya perusahaan dalam mendorong efisiensi dan pengelolaan beban keuangan secara lebih baik, APLN akan terus mengoptimalkan ekonomi domestik yang tumbuh positif.

Diantaranya meningkatkan pendapatan berulang (recurring income) dan mempercepat penyelesaian berbagai proyek baru di berbagai daerah.

“Hingga kuartal I-2024 APLN pendapatan berulang naik 2,5% menjadi Rp346,2 miliar. Pendapatan berulang APLN berada dalam tren meningkat seiring dengan membaiknya bisnis perhotelan dan pusat perbelanjaan,” jelas Justini Omas dala keterangannya.

APLN memiliki sejumlah proyek properti di daerah seperti Bukit Podomoro Jakarta di kawasan Jakarta Timur, Podomoro Park Bandung, Podomoro Golf View di Cimanggis, Kota Podomoro Tenjo di Bogor, Parkland Podomoro Karawang dan Kota Kertabumi di Karawang.