JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Walikota Jakarta Pusat Chaidir mengatakan, pihaknya akan memberi pelatihan kerja bagi warga yang selama ini menjaga pelintasan kereta api di dekat ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat. Pembinaan itu dilakukan setelah nantinya pelintasan liar tersebut akan ditutup.

Chaidir menjamin, selama warga tersebut mempunyai KTP Jakarta, mereka akan diberi pelatihan kerja.

“Dinas Sosial itu kan ada panti, kaitannya dia tuna karya (pengangguran), diberikan pelatihan. Ada panti tuna karya yang memberikan keahlian. Contoh ada pelatihan di panti (di) Tebet. Itu bagi orang-orang yang putus sekolah, diajarkan di situ. Mulai teknik (servis) AC hingga tata boga,” ujar Chaidir saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Menurut dia, seharusnya warga tidak boleh menjaga pelintasan kereta api tersebut.

“Menurut UU Lalu Lintas, itu aja memang enggak boleh (warga jaga rel), sudah diatur. Kalau warga kaitan dengan menganggur, nanti itu bisa disalurkan dengan kerjaan melalui diklat-diklat yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja,” ujar

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Jakarta Pusat berencana menutup pelintasan kereta api di dekat ITC Roxy Mas.

Menanggapi rencana itu, Faris (23) mengaku khawatir akan kehilangan "pekerjaannya" sebagai penjaga rel kereta jika pelintasan di dekat Roxy Mas ditutup Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

Dua tahun ke belakang, Faris mengaku pernah membantu neneknya berjualan baju di Harapan Kita. Namun, sejak pandemi Covid-19, usaha mereka gulung tikar.

“Iya. Kalau ini ditutup, saya menganggur lagi,” ujar Faris saat ditemui di dekat Roxy Mas, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Faris mengatakan, penghasilan yang dia dapatkan sebagai menjaga rel swadaya juga tidak seberapa, hanya Rp 20.000. Menurut Faris, sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan saat ini.

Jakarta -

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi menjelaskan persiapan infrastruktur jelang pelaksanaan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Ia meyakinkan lapangan upacara yang mampu menampung 8.000 orang siap digunakan.

"Ini siap digunakan untuk upacara. Kapasitasnya cukup banyak untuk lapangan upacara, ini 8.000-an ya, tapi tamu ini kan yang atur Kemensetneg," kata nyata dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7/2024).

Infrastruktur lainnya seperti kantor pemerintahan, Imam menjelaskan tidak semua bangunan selesai pada 17 Agustus, melainkan bisa dipakai secara fungsional. Misalnya untuk gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) yang pembangunannya sedang berprogres.

"17 Agustus bukan berarti bangunan ini semua selesai di 17 Agustus. Tapi ini fungsional untuk bisa dilakukan kegiatan 17-an," tuturnya.

Berdasarkan paparannya, realisasi pembangunan gedung Kemenko 1 sudah mencapai 78,90%, gedung Kemenko 2 38,28%, gedung Kemenko 3 85,88% dan gedung Kemenko 4 88,22%. Menurut Imam beberapa lantai gedung tersebut akan siap digunakan.

"Kemenko 3 itu rencananya untuk Kemenko Polhukam. 1 tadi Marves, 2 Kemenko Perekonomian. Ini Polhukam akan fusngional juga beberapa lantai dari 4 tower itu. Tower 1 ada 2 lantai, tower 2 sampai 3 hanya 2 lantai. Kemudian tower 4 ada 3 lantai," jelasnya.

Lalu realisasi pembangunan kantor presiden sebesar 88,54%, Istana Negara 82,73%, Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung 92,31%, hingga Kementerian Sekretariat Negara 82,92%.

Kemudian rumah susun ASN juga terus berprogres pembangunanya. Misalnya rusun ASN 1 yang pembangunanya mencapai 61,50%, rusun ASN 2 sebesar 45%,48%, rusun ASN 3 57,90%, rusun ASN 4 73,54%, Rusun Polri BIN 70,51%, dan rusun Paspampres 56,36%. Untuk rumah tapak jabatan menteri progresnya kini mencapai 94,65%.

Untuk kantor presiden dan istana negara, Imam menyebutkan ada uji coba pada bulan Agustus ini. Pemerintah ingin memastikan bangunan tersebut sudah bersih pada bulan Agustus.

"Juli ini kita sebut bulan uji coba, supaya Agustus bersih. Dulu waktu kita tetapkan gimana skenarionya, kita menargetkan Juni itu semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan untuk 17-an itu selesai, baru kemudian kita bicara uji test and commissioning bulan Juli. Termasuk istana dilakukan test and commissioning," tuturnya.

Simak Video 'Satgas IKN Beberkan Kesiapan Infrastruktur IKN Jelang Upacara HUT RI':

[Gambas:Video 20detik]

(ily/kil)

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) memberikan penjelasan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait pengalihan sebanyak 55,80 saham PTSuryacipta Swadya (SCS) milik SSIA dan penerbitan sebanyak 962.701.486 saham baru oleh SCS. Transaksi tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024.

Corporate Secretary SSIA Yulean mengatakan, saham-saham SCS yang dialihkan oleh Perseroan dan diterbitkan oleh SCS tersebut dialihkan dan diambilbagian oleh PT Anawarata Puspa Utama (APU).

APU merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan PT Puri Bumi Lestari (PBL), di mana PBL telah menerima pengalihan hak dan wewenang dari APU untuk membeli dan mengambil bagian saham-saham SCS tersebut.

“Antara PBL dan APU dengan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi,” ujarnya dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (11/7).

Tujuan jangka panjang dari transaksi ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan dengan mengurangi utang SCS terhadap bank yang secara tidak langsung dapat mengurangi biaya bunga dan pada akhirnya diharapkan akan membuat SCS lebih kompetitif.

“Dengan adanya tambahan setoran modal dari PBL ke dalam SCS, pengembangan Kawasan Industri Subang Smartpolitan diharapkan dapat lebih cepat, sehingga akan lebih menarik bagi para calon pembeli,” ungkapnya.

Rencana penggunaan dana SCS dari transaksi adalah untuk mengurangi utang terhadap bank dan pengembangan Kawasan Industri Subang Smartpolitan.

Nilai rencana transaksi ini adalah Rp 3,09 triliun. Sementara, berdasarkan laporan KJPP, nilai ekuitas 36,5% SCS adalah sebesar Rp 2,89 triliun. Alhasil Bursa mempertanyakan terkait selisih Rp 204 miliar atau setara 7,06%.

Yulean pun menjelaskan, penentuan harga transaksi ditentukan berdasarkan kesepakatan hasil negosiasi antaral PBL dan SCS, serta merupakan hitungan valuasi internal Perseroan.

“Latar belakang harga transaksi ini tidak mengikuti hasil penilaian dari KJPP, karena harga transaksi tersebut ditentukan dari hasil diskusi dan negosiasi antara Perseroan, PBL, dan SCS,” paparnya.

JAKARTA, Investor.id -Industri tekstil membutuhkan langkah nyata bukan polemik antar kementerian, dalam menyelesaikan masalah di industri tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta meminta perseteruan antar kementerian mengenai impor segera dihentikan. Akan lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik. “Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) KementanMuhammad Hatta selama empat tahun penjara.

Muhammad Hatta dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Hatta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Majelis Hakim menilai, Muhammad Hatta telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Selain itu, Muhammad Hatta itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 250 juta subsidiair pidana dua bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Muhammad Hatta menjalankan perintah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mengumpulkan uang dari Kementan RI.

Tindakan ini dilakukan bersama eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono, Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudan SYL Panji Harjanto

Pengumpulan dari patungan atau sharing para pejabat eselon I di lingkungan Kementan RI ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga SYL.

Dalam perintahnya, SYL meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI. Ia disebut mengancam anak buahnya bajal dipindahtugaskan atau di-non-job-kan jika tidak melaksanakan perintah tersebut.

Jakarta: Persentase penduduk lansia usia 65 tahun ke atas di berbagai negara di dunia terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk umur harapan hidup yang lebih lama dan tingkat kelahiran yang lebih rendah.

Persentase lansia yang dimaksud bukan dari besarnya jumlah penduduk lansia, tapi perbandingan banyaknya lansia dengan penduduk usia lainnya.

Negara-negara perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan populasi lansia yang terus bertambah dengan menyediakan layanan dan dukungan yang sesuai.

Baca juga: Dipastikan Sehat dan Bergizi, Ini 6 Rekomendasi Makanan untuk Lansia

Menurut data terbaru, beberapa negara mencatat angka yang cukup tinggi dalam jumlah lansia. Beberapa negara tersebut antara lain:

1. Jepang

Jepang memegang rekor sebagai negara dengan persentase populasi lansia tertinggi di dunia. Kementerian Dalam Negeri Jepang menyatakan, "Jepang mempunyai persentase populasi lansia tertinggi di dunia." Pada tahun 2040, jumlah lansia di Jepang diprediksikan mencapai sekitar 30% dari total populasi.

2. Jerman

Jerman, sebuah negara Eropa dengan lebih dari 83 juta jiwa, menghadapi tantangan populasi lansia yang menua. Pada tahun 2024, diperkirakan 23,2% penduduk Jerman akan berusia 65 tahun ke atas, atau sekitar 19 juta jiwa. Diperkirakan pada tahun 2035, generasi baby boomer Jerman akan membutuhkan bantuan perawat lansia.

3. Italia

Italia memiliki persentase penduduk lansia tertinggi di Eropa, yaitu sebesar 22,8% atau sekitar 13,76 juta jiwa. Hal ini merupakan indikasi dari umur harapan hidup yang tinggi dan tingkat kelahiran yang rendah di negara tersebut.

Baca juga: Bukan Lagi Tiongkok, Ini Negara dengan Populasi Terbanyak di Dunia

4. Hong Kong

Pada tahun 2050, Hong Kong diproyeksikan akan menggantikan Jepang sebagai negara dengan populasi lansia terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan umur harapan hidup.

5. Indonesia

Di Indonesia, persentase penduduk lansia juga terus meningkat. Pada tahun 2023, persentase penduduk lansia mencapai 11,75%. Peningkatan ini diperkirakan akan terus berlanjut di masa mendatang.

6. Thailand

Thailand memiliki tingkat lansia tertinggi di Asia Tenggara yakni sebesar 11,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Thailand menjadi negara yang juga mengalami tren penuaan populasi.

7. Singapura

Singapura merupakan negara dengan tingkat lansia tertinggi pada tahun 2018. Negara ini memiliki jumlah populasi lansia sebesar 11,5%.

(SUR)

Jika benar lahan yang terdapat di Desa Muncung dan Kronjo di Kecamatan Mekar Baru yang berdekatan dengan Kabupaten Serang yang umumnya berupa lahan persawahan akan dikonversi oleh pemerintah dan pihak pengembang menjadi kawasan industri, perdagangan, dan perumahan.

Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama karena di saat negeri ini masih belum mampu berswasembada beras, lahan persawahan yang ada malah diciutkan oleh pihak pemerintah dan pengembang untuk kepentingan lainnya. Akibat dari kebijakan ini tentu akan berdampak terhadap banyak hal di antaranya:

Pertama, menurunnya produksi beras nasional karena luas lahan persawahan yang ada tentu akan semakin berkurang.

Kedua, dalam masa transisi ini banyak rakyat setempat yang bingung akan melakukan apa karena tanah mereka telah dipatok oleh pihak pemerintah dan pengembang untuk mendukung kepentingan mega proyek. Akibatnya para petani yang tinggal di daerah tersebut sekarang juga ragu-ragu akan menanam apa karena sewaktu-waktu tanah yang selama ini telah menjadi sumber kehidupan mereka bisa saja dibuldozer dan ditimbun. Dan kalau itu yang terjadi maka tentu usaha mereka akan rugi dan sia-sia.

Ketiga, imbal ganti rugi lahan yang diberikan kepada masyarakat setempat oleh pihak pengembang rasanya benar-benar tidak berkeadilan karena harganya sangat jauh di bawah harga yang seharusnya.

Keempat, secara psikologis rakyat yang tinggal dan punya lahan di daerah tersebut terlihat betul tidak berdaya dalam menghadapi para pengusaha yang telah berkolusi dengan sang penguasa, apalagi sikap dari para aparat desa dan pihak lain yang tidak bersahabat. Hal ini tentu membuat masyarakat benar-benar merasa dizhalimi dan terzhalimi.

Kelima, jika mereka nanti sudah digusur dan terusir dari tanah milik dan tempat tinggal mereka sekarang ini, pertanyaannya mereka nanti akan pindah ke mana dan pekerjaan apa yang akan bisa mereka lakukan di tempat yang baru. Tampaknya semua masalah dan pertanyaan tersebut belum terjawab dengan baik.

Tapi dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa filosofi pembangunan yang berlaku sekarang ini sudah tidak lagi ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh konstitusi dalam Pasal 33 ayat 3 dari UUD1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebab yang akan tersejahterakan lewat kebijakan pemerintah ini adalah hanya segelintir orang saja yang namanya pemilik kapital. Sementara rakyat setempat hanya bisa terdiam dan membisu serta tidak bisa berbuat apa-apa di depan para aparat yang galak dan bengisnya luar biasa. Kasihan sekali kita dengan nasib dari saudara-saudara kita yang seperti itu di mana mereka benar-benar tidak berdaya menghadapi para pemimpin dan pengusaha yang tampaknya sudah hampir kehilangan rasa perikemanusiaan dan perikeadilannya.

SOLO, KOMPAS.com - Rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024.

Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Sementara, dikutip dari Kompas.com, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perubahan milik negara Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

Sebagai informasi, BBM di Indonesia terbagi dalam dua kategori, yaitu BBM subsidi dan non-subsidi. Keduanya didasarkan dari segi bantuan pemerintah.

Untuk BBM subsidi merupakan BBM yang dibantu oleh pemerintah, di mana subsidi dibiayai menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.

Sedangkan, BBM non-subsidi merupakan BBM yang diperjualbelikan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sehingga pembayaran BBM non-subsidi tidak menggunakan APBN, tapi didanai oleh perusahaan penyedia bahan bakar minyak.

Berdasarkan laman Indonesia Baik, BBM subsidi tidak diberikan untuk seluruh jenis bahan bakar, hanya untuk Pertalite dan Biosolar.

Kemudian, dari sisi kualitas BBM subsidi memiliki nilai oktan dan setana lebih rendah dibandingkan BBM non-subsidi yang mempunyai nilai oktan dan setana yang lebih tinggi.

Untuk ketersediaan BBM subsidi, penjualannya dibatasi dengan kuota serta hanya dapat digunakan oleh konsumen dari kalangan tertentu.

Berbeda dengan BBM non-subsidi, yang direkomendasikan untuk kendaraan yang dibatasi atau peralihan dari BBM subsidi.

Adapun untuk jenis BBM subsidi hanya Pertalite dan Biosolar, sementara BBM non-subsidi ada Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, pelumas Fastron dan Bright Gas. Produk ini menjadi rekomendasi untuk kendaraan yang dibatasi atau peralihan dari BBM subsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dinyatakan terbukti meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Oleh karenanya, terhadap SYL dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Majelis Hakim menyatakan bahwa SYL telah melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut sejumlah hal memberatkan putusan, yakni SYL dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Lalu, selaku penyelenggara negara yaitu sebagai Menteri Pertanian tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik.

Kemudian, SYL disebut tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme

"Terdakwa, keluarga terdakwa, serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dari hasil perbuatan terdakwa," kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, hal yang meringankan adalah SYL sudah berusia lanjut kurang lebih berumur 69 tahun. lalu, belum pernah dihukum dan telah memberikan kontribusi positif selaku Mentan terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi covid-19.

Selanjutnya, SYL dinilai banyak mendapat penghargaan dari Pemerintah RI atas hasil kerjanya. Lalu, bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.

"Terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa," ujar hakim Rianto.

Dalam putusannya, hakim menyatakan SYL terbukti melakukan tindak pidana korupsi tersebut bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

SYL disebut memberikan perintah kepada Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, Kasdi Subagyono, Muhammad Hatta dan ajudannya, Panji Harjanto untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan.

Dalam perintahnya, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

SYL juga disebut mengancam jajaran di bawahnya apabila tidak dapat memenuhi permintaan ini maka jabatan mereka dalam bahaya dan dapat dipindahtugaskan atau di-non-job-kan.

Kemudian, uang yang diperoleh SYL selama menjabat mentan dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Sebelumnya, SYL dituntut dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidiair pidana enam bulan kurungan.

SYL juga turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar AS subsider empat tahun kurungan.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, dan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengaku khawatir atas meningkatnya hubungan Rusia dan Korea Utara. Merespons hal itu, mereka setuju untuk melanjutkan kerja sama di bidang keamanan.

Laporan tersebut disampaikan kantor presiden Korsel pada Kamis (11/7).

Kedua pemimpin bertemu di sela-sela puncak KTT NATO di Washington, Amerika Serikat, Rabu (10/7). Keduanya juga selalu hadir dalam acara tersebut selama tiga tahun terakhir.

Menurut Yoon, kerja sama militer dan ekonomi antara Rusia dan Korea Utara merupakan masalah keamanan di Asia Timur dan global.

Yoon menambahkan, semakin eratnya hubungan Pyongyang dan Moskow menggarisbawahi pentingnya pertemuan puncak trilateral Amerika Serikat-Jepang-Korea di Camp David 2023 lalu. Saat itu mereka sepakat untuk memperdalam kerja sama militer dan ekonomi.

Ketiga negara juga telah menggelar latihan gabungan yang berlangsung pada 27-29 Juni 2024.

Pelatihan yang disebut “Freedom Edge” itu meliputi bidang rudal balistik dan pertahanan udara, perang anti-kapal selam, hingga pelatihan siber defensif.

Sejak menjabat pada 2022, Yoon telah berupaya memperbaiki hubungan dengan Tokyo yang sempat terkendala oleh perselisihan sejarah pendudukan Jepang di Korea pada 1910-1945.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan Reuters, Yoon memperingatkan Rusia atas semakin dalamnya hubungan militer dengan Korea Utara.

Seoul dan Washington menuduh Korea Utara memasok artileri dan rudal balistik ke Rusia untuk digunakan di perang Ukraina. Namun tuduhan ini dibantah oleh Moskow dan Pyongyang.

Jakarta -

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEMFEB UI mengungkapkan tren penjualan mobil bekas lebih tinggi dari mobil baru.

Peneliti senior dari LPEM FEB UI Riyanto menjelaskan, stagnansi pasar mobil baru di Indonesia disebabkan lantaran harga mobil yang naik lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan inflasi.

"Memang mobil bekas dari tahun 2013 ke 2023 naik tiga kali lipat, dari cuma 500 ribu unit jadi sekarang sudah 1,4 juta unit. Ini pergeseran mobil bekas, ini akibat dari tidak terjangkaunya, karena harga mobil dan pendapatan per kapita makin jauh gap-nya," kata Riyanto saat diskusi Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil di Gedung Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7/2024).

Pasar mobil di Indonesia periode 2013-2023 stagnan disebabkan oleh menurunnya daya beli, lantaran perkembangan pendapatan per kapita tidak dapat mengejar kenaikan harga mobil baru.

"Kenaikan harga mobil periode 2013-2022, misalnya kita ambil MPV entry low per tahun sudah 7 persenan, lebih besar dari rata-rata inflasi kita. Jadi ini masalahnya," kata Riyanto.

"Pertumbuhan per kapita dari 2000 ke 2013 itu pertumbuhannya 28,26 persen. Sementara periode 2013 ke 2022, pendapatan per kapita hanya 3,65 persen. Itu kan jauh banget, karena itulah penjualan mobilnya 2013 ke 2022 itu minus 1,6 persen rata-rata per tahun," sambung dia.

Di sisi lain Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan total piutang pembiayaan kendaraan bermotor mencapai Rp398,64 triliun per posisi April 2024 atau meningkat 13,02 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Jika dirinci, penyaluran pembiayaan pada mobil baru tercatat sebesar Rp150,69 triliun atau meningkat 10 persen yoy. Selanjutnya, peringkat kedua disalurkan pada pembiayaan mobil bekas senilai Rp83,72 triliun atau meningkat signifikan sebesar 25,82 persen yoy.

"Dari hasil survei kita bisa tunjukkan, Jawa yang membeli mobil tahun 2023 itu 63 persen mobil bekas. Sementara di Sumatera tidak setinggi Jawa, walaupun pilhannya mobil bekas lebih dominan 56 persen," kata Riyanto.

"Ini market mobil bekas di Jawa dipengaruhi oleh harga mobil, mobil bekas yang di pasaran tersedia cukup banyak, harganya relatif secara rata-rata lebih rendah," jelas dia.

"Dulu mobil bekas kayak beli kucing dalam karung, sekarang karung dari plastik sudah kelihatan dari luar, cacatnya apa segala macam sudah kelihatan. Sekarang dikasih tau," sambungnya lagi.

(riar/rgr)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mendapat izin ekspor dari Pemerintah hingga Desember 2024. Hal ini diungkapkan Executive Vice President (EVP) External Affairs PT Freeport Indonesia Agung Laksamana kepada Warta Ekonomi, Rabu (10/07/2024).

”PTFI telah mendapatkan izin ekspor konsentrat tembaga dari Pemerintah hingga Desember 2024,” ujar Agung saat dihubungi langsung.

Sebelumnya, izin eskpor tembaga dari PT Freeport Indonesia berakhir pada 31 Mei 2024. Hal ini menyebabkan aktivitas ekspor PTFI sempat terhenti selama Bulan Juni 2024.

”Pada saat Bulan Juni di mana izin ekspor belum terbit, konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) disimpan dalam gudang konsentrat di Pelabuhan Amamapare sehingga tidak berdampak pada produksi,” ujar Agung Laksaman saat dihubungi langsung.

Sayangnya Agung tidak merinci berapa jumlah konsentrat yang tersimpan dan jumlah volume ekspor perusahaan ke depan.

Pemberian izin ekspor itu diberiikan Pemerintah kepada Freeport hingga pabrik peleburan barunya di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik beroperasi penuh pada Desember 2024.

Smelter baru PT FI itu resmi beroperasi sejak 27 Juni lalu. Pengiriman konsentrat pun terus dilakukan. Setelah sukses mengirimkan konsentrat perdana sebanyak 12 ribu ton pada 21 Juni 2024, di jadwalkan Smelter baru PTFI akan segera mendapatkan pasokan konsentrat kembali sekitar 13 ribu Wet Metric Ton (wmt).

"Rencana keberangkatan kapal berikutnya ke Smelter PTFI pada minggu ke-3 (Bulan Juli) dengan jumlah muatan sekitar 13 ribu Wet Metric Ton (wmt) konsentrat tembaga," ujar Agung.

Kapal (Mother Vessel (MV) Unitama Lily) tersebut diketahui mengangkut konsentrat tembaga PTFI dari Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Selanjutnya kapal itu akan berlabuh menuju Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.