REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengapresiasi kesepakatan Liga Arab yang menegaskan upaya pemboikotan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. YKMI pun menganggap keputusan tersebut akan menguatkan agenda boikot produk-produk terafiliasi Israel di Indonesia.

“Tentu, kami (YKMI) senang dengan sikap Liga Arab ini. Keputusan ini akan mempengaruhi sikap masyarakat Islam internasional dalam agenda boikot, termasuk juga bagi agenda boikot produk terafiliasi Israel di Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan dalam keterangan kepada awak media, Kamis (11/7/2024)

Himawan menambahkan, YKMI sendiri merupakan organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang pertama kali merilis daftar perusahaan dan produk terafiliasi Israel. YKMI membuat daftar tersebut berdasarkan riset dan kajian yang mengacu pada situs boycott.thewitness dan bdnaash. Kesepuluh produk dan perusahaan terafiliasi Israel tersebut antara lain Starbucks, Danone, Nestle, Zara, Kraft Heinz, Unilever, Coca Cola Group, McDonalds, Burger King, dan produk Kurma Israel.

Berdasarkan riset dari Compas, boikot konsumen Indonesia memiliki pengaruh yang luar biasa. Survei itu menunjukkan boikot konsumen di Indonesia mampu menggerus penjualan produk-produk perusahaan multinasional terafiliasi Israel.

Himawan pun menyebut keputusan Liga Arab ini juga akan menambah legitimasi sikap boikot masyarakat Islam di Indonesia. Pasalnya, setelah fatwa MUI terkait dukungan terhadap perjuangan Palestina, kini masyarakat dan konsumen Muslim di Indonesia punya alasan yang semakin kuat untuk melakukan aksi boikot produk dan perusahaan terafiliasi Israel.

Sebelumnya diberitakan, negara-negara yang tergabung dalam organisasi Liga Arab akhirnya bersepakat untuk memboikot perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi ke-96 Pejabat Penghubung Kantor Regional Arab tentang Boikot Israel yang diselenggarakan di Kairo pada 4 Juli kemarin.

Himawan menambahkan, keputusan Liga Arab ini tentu juga akan memperkuat kerjasama dan koordinasi Liga Arab dengan organisasi-organisasi negara Islam. “YKMI berharap keputusan Liga Arab ini akan semakin memperkuat daya tekan kepada Israel Laknatullah. Kita menginginkan agresi dan kejahatan Israel di Palestina dapat segera berakhir,” tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) Djamaluddin Koedoeboen mengungkapkan, SYL banyak beribadah jelang sidang putusan perakara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal membacakan putusan perkara yang menjerat SYL, Kamis (11/7/2024) ini.

"Beliau, lebih banyak di Masjid. Selain shalat, ngaji, juga mendengar ceramah dari para Ustadz," kata Djamaluddin, Rabu (10/7/2024).

Djamaluddin menuturkan, eks Menteri Pertanian itu berserah diri pada Tuhan terhadap putusan perkara dugaan pemerasan yang menjeratnya menjadi terdakwa.

"Lebih fokus menyerahkan diri kepada Allah SWT dalam kaitan dalam menghadapi persidangan ini, untuk putusan. Jadi semua diserahkan aja kepada Allah SWT," ucapnya.

Namun demikian, kubu SYL berharap, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan SYL dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Djamaluddin mengeklaim, tidak ada satu pun saksi dari Jaksa KPK yang menyebutkan bahwa SYL memerintahkan pemerasan atau pengumpulan uang di Kementan.

"Kita berharap beliau diputus bebas, pertimbanganya sederhana saja karena memang dalam fakta-fakta persidangan itu kan tidak satu pun yang menunjuk ke beliau terkait dengan perintah, disuruh, terkait kumpul-kumpul itu. Sehingga, harapan kami seperti itu," kata Djamaluddin.

"Namun, bila Yang Mulia Majelis Hakim punya pandangan lain, pertimbangan lain, kami berharap putuslah yang seadil-adilnya kepada beliau," kata pengacara eks Mentan itu.

Selain fakta sidang, Djamaluddin juga menyinggung usia SYL yang sudah lanjut untuk bisa menjalani proses pidana. Apalagi, istri SYL, Ayun Sri Harahap juga tengah dalam kondisi sakit.

"Untuk umur beliau yang sudah mau 70 ini, ditambah istrinya juga sakit-sakitan, beliau juga sebenernya," kata Djamaluddin.

Sidang perkara ini bakal digelar di ruang Prof Muhammad Hatta Ali PN Tipikor Jakarta pada pukul 10.00 WIB.

Dituntut 12 tahun

Dalam perkara ini, Jaksa KPK menuntut SYL untuk dipidana selama 12 tahun penjara setelah dinilai telah melakukan pemerasan bersama eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Jaksa menilai, SYL dan anak buahnya telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 12 tahun,” kata jaksa KPK Meyer Simanjuntak dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 28 Juli 2024.

Selain pidana badan, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsidiair pidana enam bulan kurungan. SYL juga turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Sementara Hatta dan Kasdi sama-sama dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Dalam surat tuntutan dijelaskan bahwa sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, SYL mengumpulkan anak buahnya untuk memberikan perintah melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan RI.

Mereka yang diperintah SYL adalah Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, Kasdi Subagyono, Muhammad Hatta dan ajudannya, Panji Harjanto.

Pengumpulan uang oleh beberapa orang kepercayaan SYL ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya.

Dalam perintahnya, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

SYL juga disebut mengancam jajaran di bawahnya apabila tidak dapat memenuhi permintaan ini maka jabatan mereka dalam bahaya dan dapat dipindahtugaskan atau di-non-job-kan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta semua pihak untuk menunggu sikap partainya sampai besok terkait munculnya wacana duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Pasalnya, Airlangga dan Kaesang diagendakan bertemu di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (11/7) sore.

"Ya, kita tunggu besok dalam pembicaraan dengan Mas Kaesang," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu malam.

Kendati demikian, Airlangga enggan memberitahukan lebih lanjut terkait topik yang akan dibahas dengan Kaesang.

"Mas Kaesang besok akan ke sini, apa yang dibahas, besok saja," ujarnya.

Untuk diketahui, Golkar sudah menugaskan tiga kadernya, yakni Ridwan Kamil, Ahmad Zaki, dan Erwin Aksa untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Namun, partai berlambang pohon beringin itu belum memutuskan siapa sosok yang akan diusung sebagai calon gubernur Jakarta.

Sementara itu, isu menduetkan Anies dan Kaesang kembali muncul setelah Kaesang menemui Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada Senin (8/7). Kehadiran Kaesang di PKS untuk bersilaturahim dan membangun komunikasi politik.

JAKARTA - Ekonomi Rusia ditopang oleh perang di Ukraina , sehingga menang atau kalah bukan pilihan buat Moskow. Hal ini diungkapkan oleh seorang ekonom Eropa seperti dilansir Bussiner Insider.

PDB Rusia tumbuh 5,5% secara year over year (YoY) pada kuartal ketiga tahun 2023, menurut data dari pemerintah Rusia. Akan tetapi menurut Renaud Foucart, seorang dosen ekonomi senior di Universitas Lancaster menerangkan, pertumbuhan tersebut didorong oleh pengeluaran militer, ketika Kremlin menghabiskan 36,6 triliun rubel atau USD386 miliar untuk sektor pertahanan tahun ini.

"Gaji militer, amunisi, tank, pesawat, dan kompensasi untuk tentara yang tewas dan terluka, semuanya berkontribusi pada angka PDB. Sederhananya, perang melawan Ukraina sekarang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Rusia," kata Foucart dalam sebuah op-ed untuk The Conversation di awal Juli 2024.

Di sisi lain beberapa sektor dari ekonomi Rusia mengalami tekanan di tengah perang berkepanjangan. Moskow dikecam saat mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah, saat para profesional muda melarikan diri dari negara itu atau ditarik ke dalam konflik.

Rusia saat ini disebut kekurangan sekitar 5 juta pekerja, menurut salah satu proyeksi, hingga berdampak pada melonjaknya upah. Inflasi di Rusia sangat tinggi pada level 7,4% atau hampir dua kali lipat dari target bank sentral di angka 4%.

Sementara itu investasi langsung di Rusia telah runtuh, dengan penurunan hingga USD8,7 miliar dalam tiga kuartal pertama tahun 2023, menurut data dari bank sentral Rusia.

Kondisi semua itu menempatkan Kremlin dalam posisi yang sulit, tidak peduli hasil perang di Ukraina. Bahkan jika Rusia menang, negara itu diyakini bakal kesulitan dalam membangun kembali dan mengamankan Ukraina. Selain butuh biaya besar, dampak dari sanksi Barat juga dipastikan terus berlanjut yang membuatnya tetap terisolasi dari pasar global.

Negara-negara Barat memilih menghindari perdagangan dengan Rusia sejak menginvasi Ukraina pada 2022, yang menurut para ekonom dapat sangat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang Moskow.

Selama tetap terisolasi, "harapan terbaik" Rusia adalah menjadi "sepenuhnya tergantung" pada China, salah satu dari sedikit sekutu strategisnya yang tersisa, kata Foucart.

Sementara itu biaya membangun kembali negaranya sendiri sudah "besar," tambahnya, menunjuk pada masalah seperti infrastruktur yang rusak dan kerusuhan sosial di Rusia.

"Kebuntuan yang berlarut-larut mungkin satu-satunya solusi bagi Rusia untuk menghindari keruntuhan ekonomi total," tulis Foucart.

"Rezim Rusia tidak memiliki insentif untuk mengakhiri perang dan menghadapi realitas ekonomi semacam itu. Jadi ia tidak mampu memenangkan perang, juga tidak mampu kehilangannya. Ekonominya sekarang sepenuhnya diarahkan untuk melanjutkan konflik yang panjang dan semakin mematikan," sambungnya.

Ekonom lain telah memperingatkan masalah yang akan datang untuk Rusia di tengah perang Ukraina. Ekonomi Rusia dinilai akan melihat lebih banyak degradasi secara signifikan ke depan, seperti disampaikan oleh salah satu think tank yang berbasis di London baru-baru ini memperingatkan. Meski begitu patut diakui soal ketahanan Rusia dalam menghadapi sanksi Barat.

Jakarta: Perjalanan Suzuki Ignis di Indonesia harus berakhir per Juli 2024. Diketahui mobil tersebut sudah 7 tahun dipasarkan di Indonesia, dan kini sudah tidak tampak terjual di situs resmi perusahaan.

4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Harold Donnel, menjelaskan sudah menghentikan penjualan Ignis. Diketahui alasan penghentian ini untuk memperkuat produk-produk buatan dalam negeri dan elektrifikasi.

"Sesuai dengan rencana korporasi kami yang secara bertahap akan lebih fokus ke produk terelektrifikasi seperti XL7 hybrid dan Ertiga hybrid. Serta memperkuat keberadaan model-model buatan dalam negeri," ujar Harold kepada Medcom.id.

Baca Juga: BAIC BJ40 Plus Siap Diajak Offroad di Medan Ekstrim, Tapi...!

Sejarah Suzuki Ignis Di Indonesia
PT SIS memulai penjualan Ignis di Indonesia per April 2017. Kala itu, terdapat 3 varian yang dipasarkan yakni GL M/T, GX M/T, dan GX AGS.

Spesifikasi Suzuki Ignis
Ignis diposisikan sebagai citycar dengan styling crossover. Dimensinya tercatat memiliki panjang 3.700 mm, dengan lebar 1.660 mm, serta tinggi 1.595 mm, plus jarak sumbu roda 2.435 mm.

Tahun 2020, Ignis mendapat facelift pertama kalinya, focus di bagian eksterior meski terbilang minim. Kemudian, Agustus 2023 lalu menjadi last improvement Ignis.

Aspek sumber tenaga mengandalkan mesin K12M berkubikasi 1.197 cc dengan output 81 daya kuda @ 6.000 rpm dan torsi maksimum 113 Nm @ 4.200 rpm. Dikawinkan dengan transmisi manual dan AGS 5-percepatan.

(UDA)

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengkaji ulang peluang untuk membuka kembali pendaftaran calon independen pemilihan gubernur (Pilgub) 2024.

Ketua Divisi Teknis KPU DKI, Dody Wijaya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah tafsir syarat usia calon kepala daerah, belum lama ini.

“Kami sudah mengadakan FGD [focus group discussion] terkait dengan tindak lanjut putusan MA yang mengatakan bahwa syarat usia itu tidak dibatasi hanya bakal pasangan calon dari unsur partai politik, tapi bisa juga dari unsur perseorangan,” katanya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2024).

Namun demikian, pihaknya masih melakukan diskusi dan pendalaman terkait hal tersebut dari segi hukum.

Menurut Dody, hasil dari kajian tersebut akan diajukan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Komisi II DPR RI. "Apa pun itu, kami harus siap kalau nanti akan dibuka [pendaftaran calon independen] kembali,” pungkasnya.

Aturan KPU

Berdasarkan catatan Bisnis, KPU RI memutuskan bahwa ketentuan pendaftaran usia minimal calon kepala daerah sesuai Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya, syarat minimal usia itu dihitung pada saat tahap penetapan pasangan calon Pilkada serentak pada 22 September 2024.

Ketua KPU RI saat itu, Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa dasar hukum keputusan tersebut diambil dari pasal-pasal dalam Peraturan KPU No. 9/2020 tentang Pencalonan (PKPU Pencalonan) dan UU No. 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Dengan demikian, peluang mendaftarkan diri kembali terbuka bagi bakal calon gubernur-calon wakil gubernur yang terhalang syarat usia minimal berdasarkan ketentuan lama.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski pasarnya sangat menjanjikan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merasa kinerja industri otomotif cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Plt Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, industri alat angkut menjadi motor utama pertumbuhan PDB industri pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 7,63% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan.

Pertumbuhan industri alat angkut tersebut tidak terlepas dari kontribusi sektor otomotif.

Namun demikian, dalam 10 tahun terakhir, penjualan untuk kendaraan mobil di pasar domestik masih cenderung bertahan pada angka 1 juta unit. Bahkan, memasuki tahun 2024, penjualan mobil cenderung mengalami perlambatan.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit.

Setali tiga uang, penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

“Tentunya diperlukan langkah-langkah strategis untuk dapat meningkatkan penjualan tersebut,” ujar Putu dalam keterangan resmi, Rabu (10/7).

Merujuk kajian akademisi dari LPEM UI, stagnasi penjualan mobil di Indonesia dipengaruhi penurunan daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat yang tidak dapat membeli mobil baru beralih untuk membeli mobil bekas.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Kemenperin menilai bahwa diperlukan suatu program untuk menstimulus pembelian mobil baru di masyarakat.

"Tentunya, pemberian stimulus harus tetap mengedepankan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon,” tutur Putu.

Putu menyebutkan, penjualan domestik dan produksi mobil di Indonesia mencapai nilai tertinggi pada 2013. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 2011-2013, serta diluncurkannya program Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2).

Selanjutnya, pada 2021-2022 juga terdapat lonjakan penjualan yang dipengaruhi oleh implementasi program Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).

Implementasi program PPnBM DTP telah meningkatkan volume penjualan di tahun 2021 di angka 887.000 unit, dibandingkan dengan penjualan di tahun 2020 sebesar 532.000 unit.

Volume penjualan pada tahun 2022 bahkan mencatatkan angka 1,048 juta unit, lebih tinggi dari angka penjualan sebelum pandemi di 2019 sebesar 1,03 juta unit.

“Terkait dengan upaya peningkatan penjualan mobil baru saat ini, dengan berkaca pada success story program sebelumnya, langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif fiskal bagi kendaraan yang diproduksi di dalam negeri,” ungkap Putu.

Pemberian insentif tersebut diberikan kepada kendaraan dengan persyaratan local purchase atau TKDN tertentu dan mengutamakan jenis-jenis kendaraan rendah emisi karbon untuk tetap mengedepankan target kita bersama yaitu memajukan industri komponen dalam negeri dan menciptakan industri net zero emission.

Selain itu, dukungan terkait pengendalian suku bunga juga dapat menjadi salah satu langkah untuk memberikan pemicu kepada masyarakat agar dapat membeli kendaraan roda empat baru.

“Berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat, pelonggaran suku bunga untuk pembelian mobil baru secara kredit dapat menjadi salah satu opsi untuk mengembalikan minat masyarakat untuk dapat membeli mobil baru,” terang Putu.

Lebih jauh lagi, untuk mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan tingkat keamanan penggunaan kendaraan, selaras dengan upaya peningkatan penjualan mobil baru di dalam negeri, pemerintah dapat memberlakukan pengaturan khusus terkait pembatasan usia pakai mobil di daerah tertentu.

“Dengan pengimplementasian upaya-upaya tersebut, diharapkan akan terjadi stimulasi yang dapat meningkatkan angka penjualan mobil baru di Indonesia,” tegas Putu.

Sementara itu, pengamat otomotif LPEM UI Riyanto menegaskan, pasar mobil domestik rata-rata tumbuh 21,3% selama 2000-2013 karena ditopang oleh kenaikan pendapatan per kapita sebesar 28,2%.

Selanjutnya, selama 2013-2022, pendapatan per kapita hanya naik 3,65%, sehingga pasar mobil turun rata-rata 1,64% per tahun.

Riyanto mengusulkan dua solusi, yakni jangka pendek dan jangka panjang, untuk keluar dari jebakan pasar mobil 1 juta unit. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi nasional perlu ditingkatkan menjadi 6% per tahun melalui reindustrialisasi.

Hal ini agar porsi sektor manufaktur terhadap PDB bisa mencapai 25%-30% atau lebih, sehingga akan mendongkrak pendapatan per kapita kelompok upper middle naik ke kelas affluent.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu merilis stimulus fiskal agar kelompok upper middle yang hampir masuk kategori makmur dapat membeli mobil baru.

Bentuknya bisa diskon PPnBM bagi kendaraan LCGC dan low MPV 4x2. “Pada saat yang sama, perlu dirancang program mobil murah atau penyegaran program KBH2 (LCGC),” ujarnya.

Menurut Riyanto, diskon PPnBM akan mendongkrak penjualan mobil, karena harga turun. Ini akan mendongkrak produksi mobil dan suku cadang. Imbasnya, terjadi kenaikan PPN, PKB, dan BBNKB. PPh badan dan PPh orang pribadi bakal terdongkrak.

Selain itu, kenaikan penjualan mobil juga mendongkrak ekonomi nasional, berupa penambahan PDB, tenaga kerja, dan investasi. Hal ini juga berujung pada peningkatan PPh badan dan PPh orang pribadi.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permintaan ini buntut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang dia nilai menyebabkan ambruknya industri tekstil.

Jakarta: Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini termasuk dalam daerah yang dirancang menjadi wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini menjadi salah satu peluang para pengembang properti untuk membangun perumahan di daerah tersebut. Ada beberapa perumahan yang bisa menjadi pilihan kamu yang mencari tempat tinggal di dekat IKN.

Rumah yang ditawarkan juga memiliki berbagai tipe. Untuk rumah subsidi ditawarkan mulai dari Rp164 jutaan.
Tertarik untuk bertempat tinggal dekat wilayah Ibu Kota baru? Simak daftar rekomendasi rumah berdasarkan laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR berikut ini.

Rekomendasi rumah murah di Kutai Kartanegara

Perumahan subsidi di Kutai Kertanegara. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Tambak Rel (Tahap 3)

Perumahan Griya Tambak Rel dikelola oleh Bintang Mandiri Realti. Berlokasi di Kampung Baru, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, perumahan ini menyediakan sebanyak 279 unit rumah subsidi yang masih tersedia.

Rumah subsidi dijual dengan harga Rp164.500.000 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 100 meter persegi. Rumah sudah tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk spesifikasi atap adalah rangka kuda-kuda kayu kruing 5x10, rangka kaso kayu meranti 5x7, rangka reng kayu meranti 3x5, dan atap genteng metal dua daun.

Untuk spesifikasi rumah lainnya adalah dinding batako, plester, aci, dan cat. Kemudian, lantai adalah cor dan keramik ukuran 40x40, serta pondasi batu gunung.

2. Grand Triti Residence

Perumahan Grand Triti Residence dikelola oleh Cipta Griya Unggul dan berlokasi di Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat ini, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia adalah sebanyak 124 unit.

Baca juga: Pilihan Rumah Murah di Serang, Harga Mulai Rp160 Juta

Tipe rumah subsidi dijual seharga Rp164.500.000 dengan luas bangunannya 36 meter persegi dan lahannya 108 meter persegi. Untuk kamar sudah tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng metal rangka baja ringan, dinding batako plester aci dan finishing cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu gunung dan beton bertulang.

3. Power Indah II

Perumahan Power Indah II dikelola oleh Kunci Pintu Rumah. Perumahan ini berlokasi di Muara Jawa Tengah, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hingga kini, jumlah rumah subsidi yang tersedia adalah sebanyak 141 unit.

Rumah subsidi dijual seharga Rp164.500.000. Luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahannya 96 meter persegi. Kemudian, sudah disediakan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah yang terdiri dari atap soka, dinding plester, lantai keramik, dan pondasi batu gunung.

4. Kendis Villages

Perumahan Kendis Villages berlokasi di Mangkurawang, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dikelola oleh Tuah Mahakam, jumlah rumah subsidi yang masih tersedia saat ini adalah sebanyak 124 unit.

Rumah subsidi dijual seharga Rp164.400.000 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahannya 105 meter persegi. Jumlah kamar yang tersedia adalah 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah, pada atap menggunakan gording baja ringan Taso (0,75 x 0,75) untuk rangkanya, sedangkan tutup atap menggunakan seng soka plafon: GRC atau setara rangka kayu. Untuk spesifikasi lainnya adalah dinding bata merah diplester, aci, dan cat. Kemudian, lantai keramik putih polos ukuran 40x40, dan pondasi batu padas slop beton bertulang.

5. Pesona Dara Residence

Perumahan Pesona Dara Residence berlokasi di Kota Bangun Ulu, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dikelola oleh Watu Agung Persada, perumahan ini masih menyediakan sebanyak 101 unit untuk rumah tipe subsidi.

Rumah dijual seharga Rp164.500.000 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahannya 120 meter persegi. Jumlah kamar yang tersedia adalah 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sementara itu, untuk spesifikasi rumah terdiri dari atap seng, dinding beton, lantai keramik, dan pondasi batu gunung. (Keizya Ham)

(KIE)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero), Abrar Ali, menilai keputusan pemerintah untuk memasukkan soal power wheeling dalam RUU EBET sebaiknya tidak dipaksakan hanya untuk memenuhi kepentingan politik rezim yang akan berakhir pada Oktober mendatang.

Lagipula, penolakan terhadap RUU tersebut masih terus bergulir dari berbagai pihak. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi masalah yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Abrar menyarankan agar pembahasan RUU, terutama mengenai skema power wheeling, sebaiknya dilanjutkan pada periode pemerintahan berikutnya.

Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers kepada sejumlah media pada Kamis (11/7), menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/5) lalu.

Saat itu, Menteri Arifin Tasrif menyatakan dukungan penuh pemerintah terhadap inklusi skema power wheeling dalam RUU EBET. Namun, Abrar Ali mengkritik kekhawatiran Menteri ESDM terhadap kemungkinan PLN tidak mampu memenuhi permintaan energi listrik yang tinggi sebagai sesuatu yang terlalu didramatisasi.

"Terlalu didramatisasi soal lonjakan demand tersebut. Buktinya, hingga saat ini kita masih eksis melayani kebutuhan listrik masyarakat dan dunia industri. Jadi jangan terlalu didramatisasi, kasihan rakyat. Rakyat kini sudah lelah menghadapi ekonomi yang sedang morat-marit ini," ujar Abrar.

Menurut Abrar, perihal power wheeling ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

“Kan masih ada penolakan. Buktinya, saat rapat tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyatakan pihaknya menolak skema power wheeling dimasukan dalam RUU EBET karena tidak sekadar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh swasta. Ada implikasi yang krusial, PLN tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sistem single buyerand single seller (SBSS), tapi membentuk multi buyer and multi seller system (MBMS),“ ungkap Abrar mengutip pernyataan Mulyanto dari sejumlah media.

Abrar juga menyampaikan bahwa pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyoroti potensi penambahan beban APBN dan dampak merugikan bagi negara akibat power wheeling, yang dapat menggerus permintaan pelanggan PLN hingga 30 persen untuk organik dan hingga 50 persen untuk nonorganik.

Penurunan ini tidak hanya meningkatkan kelebihan pasokan PLN, tetapi juga menyebabkan kenaikan harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Dampaknya dapat memperbesar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar kompensasi kepada PLN, karena tarif listrik PLN berada di bawah HPP dan harga keekonomian. Selain itu, penetapan tarif listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar juga akan membuat tarif listrik bergantung pada demand and supply.

Abrar menyatakan bahwa pembahasan RUU EBET sebaiknya dilanjutkan pada masa kepemimpinan presiden periode 2024-2029.

Menurutnya, hal ini memberikan waktu yang cukup untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Ia menegaskan perlunya menghindari penyelesaian yang terburu-buru hanya untuk memenuhi kepentingan politik saat ini, yang dapat memberikan beban tambahan pada rakyat dan negara.

“Jadi kita masih ada waktu untuk melakukan pembahasannya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Jangan hanya ingin memaksakan ‘syahwat politik’ dipaksakan harus selesai sebelum periode presiden sekarang yang akan berakhir pada Oktober mendatang. Kasihan rakyat dan akan menjadi beban negara nantinya,” ungkap Abrar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kini mendapatkan kepastian hukum untuk bisa memberi sanksi pidana dan efek jera kepada para pelaku perusakan lingkungan.

Pasalnya, Rencana Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) kini telah disahkan menjadi Undang Undang Perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE.

“UU Perubahan ini memberikan kepastian penegakan hukum yaitu memperkuat kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sekaligus memberikan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku pidana perusakan lingkungan," ujar Budisatrio dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Menurut Budisatrio, pengesahan UU KSDAHE ini sangat bersejarah karena sangat krusial untuk upaya pelestarian sumber daya alam hayati Indonesia di masa depan.

Dia menyebut UU KSDAHE disahkan demi kepentingan anak cucu di masa depan, bukan untuk hari ini saja.

“Pengesahan UU Perubahan KSDAHE ini adalah hari bersejarah, karena merupakan tonggak capaian dalam upaya menuju tercapainya tiga pilar konservasi, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan pemanfaatan secara yang lestari," jelasnya.

Budisatrio menilai, perubahan dalam UU ini sangat dibutuhkan, mengingat penjagaan terhadap kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem merupakan hal yang strategis dan prioritas.

Lagipula, kata dia, UU ini sudah berlaku lebih dari 30 tahun, sehingga perlu perubahan karena pasti ada dinamika perubahan strategis lingkungan nasional dan global dari berbagai sektor, termasuk politik, sosial, dan ekonomi.

“Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati kita menyangkut dengan ketahanan nasional, harus dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan. Prioritasnya adalah perlu dilakukan penguatan dan peningkatan dalam pelaksanaan konservasi," kata Budisatrio.

“Pengaturan konservasi nantinya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. UU Perubahan ini memperkuat keterlibatan dan peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dalam melaksanakan konservasi," sambungnya.

Selain itu, kata dia, UU KSDAHE yang baru juga mengatur pendanaan konservasi, yang mencakup pengaturan insentif, dana perwalian, bagi hasil berkeadilan, dan biaya pemulihan.

Dibahas 2 tahun

Budisatrio mengatakan, di dalam UU KSDAHE terbaru ini, juga melakukan beberapa penyesuaian norma dan frasa dalam penyelenggaraan konservasi.

Di antaranya seperti penggantian norma Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Kemudian, terdapat pula penggantian norma Ekosistem di Luar Kawasan Konservasi menjadi Areal Preservasi.

“Nanti secara teknis hukumnya, undang-undang ini mendelegasikan pembentukan 10 peraturan turunan sebagai aturan pelaksana," terang Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Sementara itu, dari sisi proses pembentukan undang-undang sendiri, Budisatrio menekankan bahwa Perubahan UU KSDAHE telah melewati proses yang sangat lengkap dan komprehensif.

Sebab, RUU KSDAHE mengalami proses pembahasan yang cukup panjang, mulai dari masa persidangan ke-2 tahun 2022 sampai disahkan pada Juli 2024.

Itu artinya, kata Budisatrio, perubahan UU KSDAHE ini mengalami perpanjangan selama lima masa persidangan.

Dia lantas berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan perubahan UU KSDAHE ini.

“Semoga UU perubahan ini mampu menjawab tantangan zaman saat ini dan ke depan, sehingga mampu menjadikan Indonesia negara yang digdaya dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan sumber daya alam hayati. Lestari hingga anak cucu kita nanti," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, dengan adanya perubahan dalam rancangan UU KSDAHE, ekosistem penting termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa liar di luar KSA, KPA, dan KKPWP3K mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaannya ke depan.

Selain itu, ada penguatan larangan, sanksi, dan pidana dirumuskan untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA dengan norma larangan tindak pidana di bidang tumbuhan dan satwa liar, termasuk kejahatan yang mempergunakan media sosial.

Ada pula klausul mempertegas dan memperberat sanksi pidana termasuk pemberatan sanksi untuk korporasi serta sanksi pidana tambahan seperti pembayaran ganti rugi; biaya pemulihan ekosistem; serta biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran satwa.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan konservasi juga akan diatur dalam rancangan UU in dengan menegaskan posisi dan peran masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

Rancangan UU tersebut juga mengakomodasi istilah sumber daya genetik dalam aspek pengawetan dan pemanfaatan.

Di samping itu, rancangan UU KSDAHE juga akan memandatkan penyusunan 17 peraturan pemerintah (PP).

Jakarta: Bakal calon gubernur (cagub) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024, Bobby Nasution, berpeluang melawan kotak kosong. Terlebih, bila semua partai politik (parpol) merata menyalurkan dukungan ke Bobby, termasuk PDIP dan PKS.

"Besarnya dukungan terhadap Bobby dikhawatirkan ia akan berhadapan dengan kotak kosong. Hal itu berpeluang besar terjadi bila PDIP dan PKS juga menyalurkan dukungannya kepada Bobby," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Bobby sudah mengantongi dukungan dari tujuh partai politik (parpol). Yakni meliputi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurut Jamiluddin, PDIP dan PKS punya peran untuk mencegah Bobby melawan kotak kosong. Kedua parpol tersebut dapat berkoalisi dan mengusung figur sendiri.

Baca juga:Bobby Nasution Kantongi Dukungan 8 Parpol di Pilgub Sumut

"Meski dapat mengusung sendiri, PDIP tampaknya tetap perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung jagoannya. Untuk itu, PDIP kiranya layak berkoalisi dengan PKS," ujar Jamiluddin.

PDIP dan PKS, kata dia, layak mengusung pasangan yang mencerminkan nasionalis dan religius atau sebaliknya. Kader PDIP dan PKS dipandang banyak yang layak dan kompetitif untuk dipasangkan sehingga punya daya getar yang kuat.

"Kalau PDIP dan PKS dapat mewujudkan hal itu, tentu calon mereka akan menjadi lawan sepadan bagi Bobby. Pertarungan Pilgub Sumut dengan sendirinya akan lebih ketat dan diharapkan demokratis," ucap Jamiluddin.





(ABK)