PARIS, investor.id – Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mundur jika koalisi baru gagal dibentuk. Hal ini disampaikan anggota Parlemen Eropa dari partai sayap kanan National Rally, Gilles Lebreton.

Menurutnya, ini dapat terjadi bila perdana menteri sayap kiri yang dipilihnya untuk memimpin pemerintahan koalisi baru ternyata gagal dalam memerintah.

"Presiden Macron kemungkinan akan menunjuk seorang perdana menteri (PM) sayap kiri, yang akan memimpin pemerintahan koalisi yang terdiri dari NFP (tidak termasuk partai sayap kiri La France Insoumise), partai-partai tengah, dan partai sayap kanan LR (The Republicans)," ungkapnya, Selasa (9/7/2024).

Lebreton melanjutkan, jika Macron tak berhasil atau jika koalisi ini gagal bekerja dengan baik maka presiden tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri.

Opsi lain bisa jadi membubarkan Majelis Nasional lagi, tetapi konstitusi Prancis melarang Macron melakukannya kurang dari setahun setelah pembubaran sebelumnya, tutur Lebreton.

Sebelumnya pada Juni 2024, Macron mengumumkan pembubaran majelis rendah parlemen Prancis dan mengadakan pemilihan parlemen dengan sistem dua putaran.

Koalisi New Popular Front memenangkan pemilihan parlemen, dengan perolehan 182 kursi di Majelis Nasional yang berjumlah 577 kursi, diikuti oleh koalisi sentris Macron dengan 168 kursi dan National Rally dengan 143 kursi.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com – Kota Lama Surabaya yang kaya akan keindahan dan nilai sejarah, kini kembali bersinar setelah direvitalisasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan kembali kejayaan masa lalu melalui perbaikan dan pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kawasan tersebut.

Seperti diketahui, Kota Lama Surabaya menjadi saksi bisu perjalanan Kota Pahlawan, mulai dari masa kolonial hingga era kemerdekaan. Maka dari itu, revitalisasi dinilai menjadi langkah yang perlu diambil Pemkot Surabaya.

Revitalisasi pun tidak hanya memperbaiki bangunan tua di sana, tetapi juga mengembalikan fungsi asli dari bangunan-bangunan tersebut. Gedung-gedung yang dulunya digunakan sebagai kantor pemerintahan atau pusat perdagangan, kini kembali difungsikan sehingga meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi bagi Kota Surabaya.

Setelah melalui proses panjang, Pemkot Surabaya pun melakukan peluncuran wajah baru Kota Lama di Plaza Outdoor Internatio Building Kawasan Kota Lama Zona Eropa, Rabu (3/7/2024) malam.

Tak sebatas seremonial, acara tersebut juga menghidupkan kembali kenangan masa lampau dengan teknologi dan kesenian. Berbagai pertunjukan yang digelar, seperti video mapping show, orkes, teatrikal, dan drum corps, sukses memukau ribuan warga yang menonton.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji hadir langsung dalam peluncuran Kota Lama. Selain itu, tampak pula pimpinan DPRD Kota Surabaya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, Koso Nippon, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Alhamdulillah, antusiasme warga sangat luar biasa. Ini menunjukkan betapa kuatnya kecintaan warga Surabaya terhadap sejarah kotanya," ujar Eri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Kota Lama Surabaya memiliki nilai sejarah penting yang setara dengan Kota Tua di Jakarta atau Kota Lama di Semarang. Salah satu situs ikoniknya adalah Jembatan Merah, tempat bersejarah Jenderal AWS Mallaby tewas dalam pertempuran 10 November 1945.

"Destinasi tersebut tidak hanya tempat wisata, tetapi juga pengingat akan perjuangan para pahlawan. Bung Karno selalu mengatakan 'jas merah' (jangan sekali-sekali melupakan sejarah)," ucap Eri.

Eri juga memanfaatkan momen tersebut untuk mengajak warga Surabaya berjuang bersama melawan isu-isu sosial, seperti stunting, kemiskinan, dan anak putus sekolah.

"Mari berjuang bersama, seperti para pahlawan terdahulu," ajaknya.

Kota Lama Surabaya juga menawarkan berbagai paket wisata menarik seperti penyewaan baju bertema Eropa, sepeda listrik, dan tur menggunakan mobil Jeep kuno.

"Kami ingin Kota Lama menjadi tempat berkegiatan bagi anak-anak muda," imbuhnya.

Kemeriahan peluncuran Kota Lama Surabaya semakin terasa ketika kedua pucuk pimpinan Pemkot Surabaya itu mengendarai limosin Jeep berkeliling Zona Eropa hingga ke kawasan Kya-Kya di Jalan Kembang Jepun. Di Shin Hua Barbershop yang berusia sekitar 100 tahun, rombongan juga menyempatkan diri untuk cukur rambut, menambah sentuhan nostalgia pada malam itu.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Hidayat Syah turut merasakan kebahagiaan dari kesuksesan peluncuran Kota Lama Surabaya.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini lebih ramai daripada soft launching minggu lalu," ujar Hidayat.

Ia berharap, wisata Kota Lama Surabaya dapat mendongkrak perekonomian Surabaya dengan peningkatan pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir.

“Kami ingin lebih banyak kegiatan diadakan di Kota Lama Surabaya untuk terus menarik wisatawan," ujarnya.

Hidayat menambahkan, penataan Kota Lama Surabaya akan terus dilakukan, termasuk konektivitas dengan Kya-Kya dan Kampung Arab di Jalan KH Mas Mansyur. Pemkot Surabaya juga berencana menambah angkutan massal untuk wisata Kota Lama di masa depan.

"Kami akan terus meningkatkan fasilitas untuk kenyamanan pengunjung," ujarnya.

Dalam peluncuran, Pemkot Surabaya juga menerima bantuan dua unit mobil listrik model Jeep Limousine dan 25 unit becak listrik untuk digunakan pengunjung.

Pengunjung bisa menikmati fasilitas tersebut dengan harga tiket terjangkau. Adapun mobil listrik Jeep Limousine dikenakan tarif Rp 25.000 dan mobil Jeep mesin Rp 45.000 per orang.

Puncak acara yang meriah

Video mapping show di Plaza Outdoor Internatio Building menjadi puncak peluncuran Kota Lama Surabaya. Karya visual yang diproduksi Project Director LZY Visual Muhammad Edo Barudi menampilkan gambar 3D yang seakan menghidupkan bangunan bersejarah.

Dari peperangan 10 November 1945 hingga perjuangan Arek-arek Suroboyo, semuanya disajikan dengan sangat memukau.

“Visual 3D membuat gedung terlihat hidup, seakan runtuh dan terbakar. Ini menambah nuansa Kota Lama menjadi lebih hidup lagi,” kata Edo.

Ia bercerita, pembuatan video mapping memakan waktu sekitar empat minggu dan hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan. Ia berharap, karya tersebut dapat terus menghiasi Kota Surabaya agar membawa nuansa artistik yang lebih kaya.

"Kami ingin mewarnai lebih banyak lagi sudut kota ini dengan teknologi video mapping," harapnya.

Soft launching Kota Lama sebelumnya pada Kamis (27/6/2024) juga berlangsung semarak. Acara ini dimeriahkan dengan hiburan musik tempo dulu hingga teatrikal “Pertempuran Tiga Hari” dari Komunitas Roode Brug Surabaya.

Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap tidak percaya dengan klaim tak adanya surat tugas atas penggeledahan di rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah. Penyidik Rossa Purbo Bekti diyakini tidak sembarangan saat bekerja.

“Tidak mungkin juga Rossa menggeledah tidak mempunyai atau membawa surat perintah penggeledahan, dan ketika selesai penggeledahan pun pasti pemilik rumah akan diberikan berita acara penggeledahan yang ditandatangani masing masing pihak baik penyidik maupun pihak yang digeledah maupun saksi-saksi penggeledahan,” kata Yudi kepada Medcom.id, Selasa, 9 Juli 2024.

Yudi menegaskan profesionalitas Rossa karena pernah bekerja bersama. Menurutnya, rekannya itu merupakan penyidik senior yang sudah sering menangani kasus besar.
“Rossa kan bukan penyidik kemarin sore juga, dia menjadi kasatgas tentu selain karena senioritas tetapi juga pengalaman dan keilmuan yang mumpuni,” ucap Yudi.

Baca juga: Geledah Rumah Kader PDIP, Penyidik KPK Dilaporkan ke Dewas

Penyitaan ponsel yang diklaim tidak berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menyeret buronan Harun Masiku juga dinilai tidak masuk akal untuk Yudi. Sebab, penyidik diyakini meyakini ada informasi penanganan kasus dari barang yang disita.

“Penggeledahan ataupun penyitaan yang dilakukan Rossa merupakan hal biasa. Oleh karena itu marilah kita dukung upaya dari KPK untuk mencari, menemukan dan menangkap Harun Masiku,” tegas Yudi.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah untuk mencari bukti kasus suap buronan Harun Masiku pada Rabu, 3 Juli 2024. Empat ponsel disebut disita penyidik.

“Diambil dari rumahnya, kediaman Pak Donni itu ada handphone, alat komunikasi handphone ada empat yang diambil, dua itu milik istrinya,” kata Kuasa Hukum Donni, Johanes Tobing di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Johanes menjelaskan tim KPK datang ke rumah Donni pada sore hari. Ponsel yang disita penyidik malah bukan milik Donni.

“Jadi, yang lucunya handphone-nya Donni, Pak Donni ini malah tidak disita. Jadi, yang ada, ada tablet, terus handphone milik istrinya,” ucap Johanes.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester I/2024 sebesar Rp893,8 triliun, turun 7,9% secara tahunan (YoY). Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membeberkan faktor yang menyebabkan penerimaan pajak menurun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan realisasi PPh badan hingga 34,5% akibat profitabilitas perusahaan yang menurun sebagai dampak dari moderasi harga komoditas.

“Penurunan pajak disebabkan terutama PPh badan yang berbasis komoditas mengalami penurunan yang sangat tajam dari sisi profitabilitas. Artinya perusahaan ini masih profitable, tetapi profitnya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam,” katanya, dikutip Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan pajak yang turun juga disebabkan oleh kenaikan restitusi, baik PPh maupun PPN, yang mencapai 70,3%.

Dia merincikan, pada realisasi penerimaan PPh badan, terjadi penurunan hingga Rp91 triliun menjadi Rp172,7 triliun pada semester pertama 2024, dari semester pertama 2023 yang mencapai Rp263,7 triliun.

Penerimaan pada sektor pertambangan misalnya, hanya mencapai Rp31,9 triliun pada semester I/2024 dari Rp90,5 triliun pada semester I/2023.

Penurunan yang cukup besar juga tercatat pada sektor industri pengolahan, yang terealisasi sebesar Rp43 triliun pada semester I/2024, dari Rp62,6 triliun pada semester I/2023.

Jika dilihat berdasarkan komoditasnya, penurunan terbesar tercatat pada penerimaan terkait batu bara, dengan realisasi pada semester I/2024 sebesar Rp14,2 triliun, dari Rp68,1 triliun pada semester I/2023.

Di sisi lain, restitusi PPN dalam negeri mengalami kenaikan hingga Rp51,3 triliun menjadi Rp132,2 triliun pada semester I/2024, dari semester I/2023 sebesar Rp80,9 triliun.“Kenaikan restitusi sebesar Rp51,3 triliun ini semakin menekan penerimaan negara,” tutur Sri Mulyani.

Dalam hal ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pemeriksaan sejumlah restitusi dalam rangka pengendalian terhadap penerimaan pajak yang berpotensi turun.

“Kita akan memberlakukan beberapa measures. Terutama kita akan memeriksa untuk beberapa restitusi supaya untuk bisa dikendalikan,” katanya.

Di sisi lain, Sri Mulyani masih optimistis momentum dari capaian penerimaan pajak hingga akhir tahun akan terjaga, mengingat harga beberapa komoditas yang diperkirakan masih akan mengalami kenaikan, misalnya CPO yang masih mencatatkan tren kenaikan tipis.

“Kita juga melihat beberapa kinerja, biasanya semester kedua pada kuartal ketiga, kita bisa meningkatkan penerimaan cukup besar pada saat kita melakukan rekalibrasi terhadap kinerja dari perusahaan-perusahaan dan kegiatan ekonomi,” kata dia.

Jakarta: Sidang perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah Tan terpaksa ditunda karena keduanya tidak hadir dalam persidangan yang digelar hari ini. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar ulang sidang cerai pada 16 Juli 2024 dan kedua pasangan tersebut harus hadir.

Diketahui saat ini Ruben tengah sibuk menjalani proses syuting untuk mengisi program acara dalam stasiun televisi swasta. Sementara itu, Sarwendah masih asyik menjual berbagai produknya melalui siaran langsung di TikTok dan promosi di Instagram Story pribadinya.

Baca juga: Ruben Onsu dan Sarwendah Kompak Tak Hadiri Sidang Cerai Perdana

Tim kuasa hukum Ruben Onsu, Raga Ginting menjelaskn bahwa para prinsipal kembali dipanggil ulang secara resmi dalam persidangan cerai yang digelar pekan depan.

"Minggu depan adalah pemanggilan kedua terhadap penggugat dan tergugat, tanggal 16," kata Raga Ginting kepada awak media.

Dalam kesempatan itu, Raga Ginting mengungkapkan bahwa Ruben sebagai pihak penggugat dan Sarwendah selaku tergugat harus datang dalam persidangan nanti.

"Ya jadi tergugat juga diharuskan untuk datang, kami juga akan hadir untuk persidangan minggu depan," lanjutnya.

Sampai saat ini Raga masih belum banyak bicara soal alasan perceraian kedua pasangan ini. Namun, ia membenarkan bahwa Ruben dan Sarwendah sudah tidak satu atap lagi dalam enam bulan terakhir.

"Sampai saat ini memang sudah pisah rumah. Ya 6 bulan lah," tandasnya.

Meskipun begitu, keduanya terlihat masih menjalin komunikasi baik demi anak-anaknya. Baru-baru ini melalui Instagram Story-nya Sarwendah juga memamerkan dua buah durian yang rupanya pemberian dari Ruben.

(Indy Tazkia Aulia)

(ASA)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, industri tekstil memerlukan sebuah kebijakan terpadu agar tetap bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor ini. Hal ini sekaligus untuk merespons ramainya polemik Permendag No.8/2024 beberapa waktu belakangan ini.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyampaikan, kebijakan yang dibutuhkan industri tekstil saat ini yaitu perlindungan terhadap banjirnya produk impor di Tanah Air dan kemudahan untuk memperoleh bahan baku.

“Ini salah satu hal penting,” kata Bob kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Bob menilai bahwa perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif.

Untuk diketahui, sejumlah pihak mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk merevisi Permendag No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) sebelumnya menyebut, regulasi ini menjadi salah satu pemicu tutupnya sejumlah pabrik dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK Massal.

Meski PHK sudah terjadi sejak akhir 2022, Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan bahwa hadirnya regulasi ini telah mempercepat terjadinya penutupan pabrik.

“Memang posisinya setelah Permendag 8 ini terbit, dalam 2 bulan terakhir ini kan PHK dan penutupan pabrik makin marak,” ungkap Redma kepada Bisnis, Rabu (3/7/2024).

Sejak maraknya PHK pada akhir 2022 dan berlanjut hingga 2023, Redma menyebut bahwa pemerintah tidak melakukan langkah apapun untuk mencegah PHK.

Pemerintah, kata dia, baru mengambil tindakan pada Oktober 2023 usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kementerian terkait untuk mengendalikan impor.

Lalu, pada Desember 2023, Kemendag menerbitkan Permendag No.36/2023 dan mulai berlaku di 2024. Baru berjalan dua bulan, pemerintah kemudian merelaksasi impor melalui Permendag No.8/2024.

“Ini kembali terlihat pemerintah lebih pro pada importir dibanding produsen dalam negeri, jadi secara tidak langsung Permendag 8 ini dapat dikatakan sebagai penyebab PHK dan penutupan pabrik,” jelasnya.

Di sisi lain, insentif yang ada saat ini dinilai tidak cukup mampu untuk menopang kinerja pabrikan. Menurutnya, hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menanggung perbedaan harga produk lokal dengan produk impor.

“Jadi kami bisa jual dengan harga yang sama dengan barang impor, tapi selisihnya pemerintah yang bayarin sebagai insentif,” usulnya.

Asosiasi juga mengharapkan pemerintah untuk memberikan insentif harga gas US$4/MMbtu atau sama dengan harga gas di China. Namun, dia tidak yakin pemerintah memiliki budget untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha.

Jika pemerintah tidak memiliki dana untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha, Redma menilai bahwa cara termudah untuk mendukung industri dalam negeri adalah dengan melindungi pasar dari produk impor dumping.

“Dan yang lebih penting adalah penanggulangan impor ilegal dengan cara membersihkan Bea Cukai dari mafia impor,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan enggan untuk merevisi kembali beleid tersebut. Menurutnya, pihaknya telah bekerja dengan optimal untuk membentuk peraturan impor.

Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Zulhas telah mengusulkan untuk melindungi industri melalui penyelidikan impor pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), alih-alih menerapkan persetujuan teknis (pertek).

Menurutnya, Presiden saat itu setuju agar Permendag No.8/2024 tidak direvisi lagi.

“Terus rapat lagi, saya bertahan, saya bilang ada cara lain. Belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah, saya nolak keras dan presiden setuju enggak jadi bikin Permendag lagi,” jelas Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

SOFIA - Sekelompok arkeolog di Bulgaria telah menemukan harta karun yang luar biasa: patung marmer dewa Yunani Hermes yang terawat dengan baik.

Seperti idlansir dari IFL Science, patung setinggi 2 meter ini ditemukan di reruntuhan kota kuno Heraclea Sintica, sebuah bukti menarik dari peradaban masa lampau.

Patung ini ditemukan terkubur di dalam saluran pembuangan Romawi kuno di dekat desa Rupite, di barat daya Bulgaria. Para arkeolog percaya bahwa patung tersebut ditempatkan di sana dan ditutup dengan tanah setelah gempa bumi dahsyat pada tahun 388 M. Hal ini kemungkinan besar menyelamatkan patung dari kerusakan dan membuatnya terawetkan dengan sangat baik selama berabad-abad.

Meskipun terkubur selama berabad-abad, patung Hermes ini masih dalam kondisi yang luar biasa. Kepala patung masih utuh, dan hanya ada beberapa patah tulang di tangannya. Detail patung pun masih terlihat jelas, menunjukkan keahlian seniman Yunani kuno dalam memahat batu marmer.

Para arkeolog percaya bahwa patung Hermes ini adalah salinan Romawi dari patung Yunani kuno yang lebih tua. Patung asli kemungkinan besar dibuat pada periode Helenistik, antara abad ke-4 dan ke-1 SM. Penemuan ini memberikan wawasan berharga tentang pertukaran budaya dan artistik antara Yunani dan Romawi kuno.

Penemuan patung Hermes ini merupakan penemuan penting bagi sejarah dan arkeologi Bulgaria. Patung ini tidak hanya menjadi bukti keindahan dan keahlian seni Yunani-Romawi, tetapi juga memberikan informasi berharga tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat di Heraclea Sintica pada masa lampau.

Penemuan ini kemungkinan besar akan menarik perhatian para arkeolog dan sejarawan dari seluruh dunia, dan diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang kota kuno Heraclea Sintica dan peradaban di sekitarnya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR dan dibawa ke rapat paripurna terdekat. Persetujuan itu diambil melalui rapat yang digelar Baleg DPR Selasa (9/7).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, beleid tersebut nantinya akan mengubah nomenklarur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Nomenklatur DPA sebelumnya sudah ada dalam struktur kenegaraan September 1945 dan dibubarkan pada 31 Juli 2003

Supratman mengatakan, perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi DPA didasari dari aspirasi juga keinginan seluruh fraksi di DPR. Kendati demikian, ia menegaskan tak akan ada perubahan kelembagaan untuk kembali seperti bentuk lama sebelum reformasi.

Menurut Supratman struktur organisasi dan kelembagaan DPA nantinya sama dengan Wantimpres. Selain itu, terdapat pula perubahan jumlah anggota. Supratman menjelaskan, nantinya jumlah anggota DPA tak dibatasi dan menyesuaikan kebutuhan presiden.

Pada Undang-Undang lama diatur bahwa anggota Wantimpres berjumlah 8. Dalam revisi tidak ada batasan baku mengenai jumlah orang yang akan duduk di DPA.

“Disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepada presiden," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Terdapat pula perubahan ketiga, di mana RUU Wantimpres akan mengatur mengenai syarat menjadi anggota DPA. Baleg menyetujui DPA diisi oleh orang yang duduk atau pernah duduk sebagai pejabat negara.

Adapun, dalam rapat yang digelar Selasa (9/7), Supratman yang memimpin rapat meminta persetujuan dari anggota sidang untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Sebanyak 9 fraksi partai politik di DPR setuju revisi UU dibawa ke Paripurna DPR.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR dan dibawa ke rapat paripurna terdekat. Persetujuan itu diambil melalui rapat yang digelar Baleg DPR Selasa (9/7).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, beleid tersebut nantinya akan mengubah nomenklarur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Nomenklatur DPA sebelumnya sudah ada dalam struktur kenegaraan September 1945 dan dibubarkan pada 31 Juli 2003

Supratman mengatakan, perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi DPA didasari dari aspirasi juga keinginan seluruh fraksi di DPR. Kendati demikian, ia menegaskan tak akan ada perubahan kelembagaan untuk kembali seperti bentuk lama sebelum reformasi.

Menurut Supratman struktur organisasi dan kelembagaan DPA nantinya sama dengan Wantimpres. Selain itu, terdapat pula perubahan jumlah anggota. Supratman menjelaskan, nantinya jumlah anggota DPA tak dibatasi dan menyesuaikan kebutuhan presiden.

Pada Undang-Undang lama diatur bahwa anggota Wantimpres berjumlah 8. Dalam revisi tidak ada batasan baku mengenai jumlah orang yang akan duduk di DPA.

“Disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepada presiden," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Terdapat pula perubahan ketiga, di mana RUU Wantimpres akan mengatur mengenai syarat menjadi anggota DPA. Baleg menyetujui DPA diisi oleh orang yang duduk atau pernah duduk sebagai pejabat negara.

Adapun, dalam rapat yang digelar Selasa (9/7), Supratman yang memimpin rapat meminta persetujuan dari anggota sidang untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Sebanyak 9 fraksi partai politik di DPR setuju revisi UU dibawa ke Paripurna DPR.

Jakarta -

Pemegang saham Bank Centris Internasional (BCI) Andri Tedjadharma menegaskan pihaknya tidak pernah menerima dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Menurutnya, pihaknya hanya melakukan perjanjian jual beli promes dengan jaminan tertentu.

"Oleh karena itu Bank Centris bukanlah sebagai pengutang, karena tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Bank Indonesia, apalagi BLBI," katanya dalam konferensi pers di Jakarta Barat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, Bank Centris tidak termasuk dalam daftar audit BPK tentang PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham), atau pihak yang menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), Master Refinancing and Note Issuance Agreemen (MRNIA), dan Master Settlement And Acquitition Agreement (MSAA).

Bahkan uang yang tertera dalam perjanjian jual beli promes juga diklaim tidak pernah cair ke Bank Centris. Ada pihak yang memalsukan rekening Bank Centris, yang mana dana dari Bank Indonesia justru disalurkan ke rekening palsu tersebut.

Rekening Bank Centris Internasional asli adalah 523.551.0016, sementara rekening rekayasa adalah 523.551.000. Tidak diketahui siapa pemiliknya tetapi rekening itu mengatasnamakan rekening Bank Centris Internasional.

Lalu berdasarkan Akte 46, Bank Centris harusnya menerima Rp 490.787.748.596 dari Bank Indonesia, atas penyerahan promes nasabah Rp 492.216.516.580 dan jaminan seluas 452 Ha dan sudah di hipotek atas nama Bank Indonesia dengan No 972. Akte 46 adalah perjanjian jual beli promes dengan jaminan antara Bank Indonesia dan Bank Centris.

"Terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL dengan bukti dari BPK yang telah disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili perkara ini bahwa nominal sesuai yang diperjanjikan pada akte No. 46 yaitu sebesar Rp 490.787.748.596 tidak pernah di pindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016, melainkan diselewengkan ke rekening jenis individual yang mengatasnamakan Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.000," bebernya.

"Maka, kata dia, Bank Centris dimenangkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena menandatangani suatu perjanjian bukan berarti menerima apa yang diperjanjikan," tambah dia.

Dengan adanya dua rekening atas nama bank yang sama itu, Andri menduga telah terjadi praktek bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia.

(ily/kil)

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Grand Syekh Universitas al-Azhar asy-Syarif Mesir Muhammad Ahmed Al Tayeb memuji peran Indonesia dalam mengupayakan persatuan umat Islam di level global. Selain itu, RI juga dipandang mencurahkan perhatian besar pada sesama saudara Muslim di seluruh dunia.

Hal itu disampaikan Syekh Ahmed Al Tayeb saat berorasi ilmiah di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di Tangerang Selatan pada Selasa (9/7/2024). Menurut dia, kampus al-Azhar Mesir selama ini juga terbantu oleh pemerintah RI.

“Saya ingin memuji peran Pemerintah Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada saudaranya di Mesir, dan membantu peran al-Azhar untuk mendinginkan berbagai perbedaan, dan mengembalikan pengungsi ke tempat semula berdasarkan persatuan Islam,” kata Syekh Ahmed di kompleks UIN Syarif Hidayatullah, Selasa (9/7/2024).

Ahmed Al Tayeb mengatakan, Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW penuh dengan elemen-elemen yang menjadikan umat Islam bersatu dan mewujudkan prinsip persatuan. Hal itu tanpa menafikan bahwa pada dasarnya seluruh manusia diciptakan dalam keadaan yang beragam.

“Dalam Alquran, sudah dijelaskan bahwa mereka (umat manusia) akan terus beragam sampai kiamat. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya Allah ingin, maka umat itu hanya dibuat satu umat, satu agama, satu warna, tetapi Allah tidak menginginkan itu. Dia menciptakan kita berbeda,” ujar Syekh Ahmed.

Ia juga menyampaikan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan keberagaman tersebut agar manusia dapat saling berdamai meski saling berbeda pendapat.

“Hukumnya manusia akan terus beragam sampai kiamat. Hukum kedua, selama Allah menjadikan beragam, maka mereka juga akan beragam dari segi keyakinan dan agama, ini berdasarkan kaidah yang pertama. Tidak mungkin Allah SWT menjadikan mereka beragam lalu menjadikan mereka bersepakat semua,” paparnya.

Sebelumnya Grand Syekh Ahmed juga mengapresiasi kiprah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/7/2024), usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Ahmed Al Tayeb di Istana Merdeka Jakarta.

"Grand Syekh mengapresiasi peran yang dilakukan Indonesia dalam isu Palestina," kata Menlu Retno.

JAKARTA - Perwira menengah (Pamen) Polri berpangkat AKBP berinisial HSH dilaporkan ke Propam Polda Metro Jaya . HSH dilaporkan karena diduga bersikap arogan hingga melakukan pengancaman secara verbal terhadap mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga berinisial ZY serta orang tuanya.

"Tindakan arogansi oknum aparat kepolisian terhadap klien kami, tindakan makian, pencemaran nama baik, dan juga pengancaman. Meskipun pengancamannya bukan secara fisik, tapi kata-kata," kata kuasa hukum korban, Deshandra Yusuf Siswan di Polda Metro Jaya, Selasa (9/7/2024).

Kejadian ini berawal ketika korban dan anak oknum polisi itu memiliki hubungan pertemanan serta menimba ilmu bersama di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Namun, tanpa sebab oknum polisi tersebut mengirim pesan kepada korban beserta orang tuanya berisi kata-kata tak pantas.

"Sentimennya dikarenakan apa? Kami juga tidak tahu. Nah, kemudian pada 14 April 2024 tiba-tiba masuklah sebuah pesan yang tadi teman-teman media foto, anak bapak dengan kata yang cukup menjijikkan dan keras berkata seperti itu dan setelah ditelusuri awalnya nggak tahu ini nomornya siapa klien kami," ujarnya.

Setelah ditelusuri ternyata ada pelaku sebagai anggota penegak hukum yang menimbulkan rasa takut pada korban. "Dari situlah timbul rasa ketakutan dan tidak nyaman dari klien kami," kata Yusuf.

Surat somasi bahkan sempat dilayangkan oleh korban melalui kuasa hukum kepada pelaku. Namun, somasi itu justru ditanggapi pelaku dengan cara intimidasi sehingga akhirnya memutuskan mengadukan pelaku ke Propam Polda Metro Jaya.

"Ini oknumnya ada dua, yang satu pangkatnya AKBP dan satunya AKP (berinisial DK). Suami istri," tambahnya.

Pihaknya kemudian sudah dimintai klarifikasi Bid Propam Polda Metro Jaya pada hari ini atas pengaduan sebelumnya yang dilayangkan pada 8 Mei 2024 dengan nomor SPSP2/001958/V/2024/BAGYANDUAN.

Pihaknya masih menunggu permintaan maaf dari pelaku. "Klien saya bilang, dia masih membuka hati ketika mereka meminta maaf. Karena kalau ini tak selesai diproses internal akan kami proses pidananya," ujarnya.

Menyikapi ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi belum bisa menjelaskan secara rinci perihal kasus tersebut. "Nanti kami cek ya," katanya, Selasa (9/7/2024).