IDXChannel - Pemerintah akan mewajibkan kendaraan bermotor untuk menggunakan asuransi third party liability (TPL). Targetnya penerapan asuransi kendaraan tersebut akan berlaku efektif pada 2025.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, jika kebijakan iuran asuransi TPL ini bersifat wajib untuk seluruh pemilik kendaran, maka diproyeksikan uang yang terkumpul dari iuran asuransi itu lebih dari Rp6,3 triliun per tahun. Bahkan angka tersebut baru hasil hitung-hitungan pengenaan iuran dari kendaraan bermotor.

Menurutnya, berdasarkan data dari Korlantas Polri, jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2023 lalu sebanyak 153.400.392 unit. Angka tersebut terdiri dari 127,97 juta unit sepeda motor, 19,17 juta mobil pribadi, dan sisanya angkutan barang dan orang.

Irvan mengambil sampel dari total jumlah kendaraan roda dua yang ada di Indonesia sebanyak 127,97 juta unit. Sedangkan premi yang biasa dibayarkan untuk nasabah asuransi TPL sebesar 1 persen dari nilai tanggungan.

"Premi 1 persen saja dari nilai tanggungan, misalnya nilai tanggungan Rp5 juta berarti Rp50 ribu setahun," kata Irvan dalam diskusi Polemik Trijaya secara virtual, Sabtu (20/7/2024).

Jika rerata nilai tanggungan asuransi TPL sebesar Rp5 juta untuk satu kali insiden, maka premi yang dikenakan sebesar Rp50 ribu per tahun. Sehingga jika dikalikan dengan total jumlah kendaraan roda dua, maka potensi dana yang dihimpun sebesar Rp6,3 triliun per tahun.

"Saat ini saja jumlah kendaraan roda dua sudah sekitar 127 juta, kalau dikali Rp50 ribu, itu sekitar Rp6,3 triliun. Ini baru roda dua saja," kata dia.

Lebih lanjut, Irvan menjelaskan asuransi TPL tidak menanggung pemilik kendaraan, melainkan pihak ketiga yang menjadi korban atas kelalaian pengendara, semisal tertabrak.

"TPL ini nanti untuk menanggung risiko yang tertabrak atau pihak ketiga, misalnya tabrak warung, kendaraan, tabrak bus, dan sebagainya, jadi bukan kendaraan sendiri," katanya.

Irvan menjelaskan, selama ini asuransi TPL memang sudah ada, namun hanya bersifat sukarela. Biasanya pengguna asuransi ini adalah pemilik mobil mewah, sebab para owner mobil mewah rentan menghadapi gugatan atas kelalaian yang dilakukan di jalan.

Sehingga asuransi TPL akan bekerja untuk menghadapi potensi gugatan-gugatan tersebut melalui ganti rugi yang dibayarkan oleh penyedia asuransi. Sebab selama ini, beban ganti rugi masyarakat tergolong cukup besar jika terjadi atas kelalaian berkendara.

"Kalau misalnya itu mobil mewah yang menabrak orang, atau rumah orang tentu gugatan pihak ketiga itu besar, itulah sebabnya mobil mewah itu biasanya mengambil TPL besar karena dia khawatir menghadapi gugatan pihak ketiga yang menganggap pengendara ini mobil mewah," kata Irvan.

(NIY)

IDXChannel - Menteri Pariwisata Ekonomi Dan Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno, membentuk satgas khusus untuk mengatasi mahalnya tiket pesawat domestik.

Sebab, Sandiaga menilai mahalnya tiket pesawat domestik di Indonesia secara tidak langsung bisa mempengaruhi kemajuan pariwisata di tanah air

“Mahalnya harga tiket pesawat domestik tentunya membawa dampak pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus,” ujar Sandiaga, melansir dari postingan di akun Instagram-nya, @sandiuno.

Sandiaga juga memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi harga tiket pesawat rute domestik yang dinilai mahal.

“Kami telah melakukan koordinasi yang menghasilkan beberapa langkah untuk mengatasi harga tiket pesawat, terutama rute domestik yang mahal,” ujarnya.

Dia melanjutkan, langkah-langkah tersebut tengah dikaji oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenparekraf, Kemenhub, Kemenko Perekonomian, Kemenkomarves, serta kementerian atau lembaga terkait lainnya.

Kajian tersebut dilakukan untuk membuat komponen harga tiket pesawat domestik lebih efisien. “Sehingga harga tiket pesawat bisa kembali turun dan terjangkau,” tuturnya.

Sebelumnya, Sandi juga berharap harga tiket pesawat sudah turun sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Karena itu ia mengklaim Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat sudah bekerja.

“Satgas sudah mulai bekerja dan nanti akan disampaikan pada Agustus hasil kerja bulan pertama,” ujar Sandi di sela kunjungan ke Desa Wisata Jatimulyo, Kulonprogo dalam rangkaian Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, Jumat (19/7/2024).

Satgas ini kata Sandi telah melaksanakan beberapa kegiatan. Mulai dari membedah harga avtur, berbagai jenis pajak dan bea yang selama ini dibebankan pada industri penerbangan termasuk biaya perawatan pesawat.

Seperti diketahui, belakangan ini ramai soal isu terkait harga tiket pesawat domestik lebih mahal daripada harga tiket pesawat ke luar negeri atau internasional.

Bahkan, harga tiket pesawat di Indonesia disebut-sebut menjadi yang termahal kedua di Dunia, setelah Brazil di peringkat pertama.

(FRI)

IDXChannel - Pemerintah berencana untuk mewajibkan kendaraan bermotor untuk menggunakan asuransi third party liability (TPL). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Asuransi TPL berbeda dengan asuransi kendaran lainnya, seperti all risk dan total lost only (TLO). Asuransi TPL tidak menanggung pemilik kendaraan, melainkan pihak ketiga yang menjadi korban atas kelalaian pengendara, semisal korban yang tertabrak.

"TPL ini nanti untuk menanggung risiko yang tertabrak atau pihak ketiga, misalnya tabrak warung, kendaraan, tabrak bus, dan sebagainya, jadi bukan kendaraan sendiri," kata Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo, dalam diskusi Polemik Trijaya secara virtual, Sabtu (20/7/2024).

Irvan menjelaskan selama ini asuransi TPL memang sudah ada, namun hanya bersifat sukarela. Biasanya pengguna asuransi ini merupakan pemilik mobil mewah, sebab para owner mobil mewah rentan menghadapi gugatan atas kelalaian yang dilakukan di jalan.

Sehingga asuransi TPL akan bekerja untuk menghadapi potensi gugatan-gugatan tersebut melalui ganti rugi yang dibayarkan oleh penyedia asuransi TPL. Itu lantaran beban ganti rugi masyarakat tergolong cukup besar jika terjadi atas kelalaian berkendara.

"Kalau misalnya itu mobil mewah yang menabrak orang, atau rumah orang tentu gugatan pihak ketiga itu besar, itulah sebabnya mobil mewah itu biasanya mengambil TPL besar karena dia khawatir menghadapi gugatan pihak ketiga yang menganggap pengendara ini mobil mewah," kata Irvan.

"Selama ini yang tidak mempunyai TPL akibatnya mereka harus menanggung sendiri, misalnya gojek tabrak ferrari misal, itu akan menjadi tanggungan sendiri atau pribadi, itu yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Irvan menjelaskan, beda asuransi TPL dan All Risk serta TLO. Asuransi All Risk menyangkut kendaraan fisik saja, seperti kerusakan minor, seperti baret halus, penyok, atau kerusakan kecil lain, hingga kerusakan besar, seperti tabrakan yang mengakibatkan bodi mobil berubah bentuk atau pencurian mobil, semuanya itu dapat ditanggung asalkan sesuai dengan yang tertulis di dalam polis.

Sementara itu, TLO merupakan asuransi yang memberikan perlindungan kepada kendaraan atas risiko kehilangan atau kerusakan melebih 75 persen. Asuransi tersebut biasanya diberikan oleh perbankan atau leasing.

"Kalau all risk itu hanya menyangkut kendaran fisik saja, kalau TLO itu hanya untuk hilang atau kerusakan besar sekitar 75 persen itu dikatakan TLO," ujar Irvan

(FRI)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) buka suara terkait video viral yang beredar di media sosial mengenai razia barang impor di pusat perbelanjaan yang diduga dilakukan instansinya.

"Menanggapi video yang beredar dengan narasi bahwa Bea Cukai melakukan razia pada pusat perbelanjaan, kami ingin menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar," demikian tertulis dalam unggahan di Instagram resmi @beacukairi, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu 20/7/2024).

"Dapat kami pastikan, Bea Cukai tidak melakukan tindakan seperti yang digambarkan dalam video tersebut," lanjut DJBC dalam unggahan yang sama.

DJBC pun mengapresiasi para pihak yang telah melakukan konfirmasi atas informasi tersebut.

"Kami mengapresiasi para pihak yang telah melakukan konfirmasi atas informasi tersebut kepada Bea Cukai," tutur DJBC.

(FRI)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut penerimaan negara dari pajak sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp25,88 triliun hingga 30 Juni 2024

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengatakan jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp20,8 triliun, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,19 triliun, pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,09 triliun, dan pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar.

Sampai dengan Juni 2024, pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Per Juni 2024, tidak terdapat penunjukan, pembetulan/perubahan data maupun pencabutan pemungut PPN PMSE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 159 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp20,8 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp3,89 triliun setoran tahun 2024," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp798,84 miliar sampai dengan Juni 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp331,56 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,19 triliun sampai dengan Juni 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp635,81 miliar penerimaan tahun 2024. Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp732,34 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp270,98 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp1,19 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP.

Dwi bilang, hingga Juni 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp2,09 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp572,17 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp141,23 miliar dan PPN sebesar Rp1,95 triliun.

“Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagipelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia," tutur Dwi.

Dwi juga menambahkan, pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

(FRI)

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras wacana pengenaan asuransi wajib terhadap seluruh jenis kendaraan bermotor. Sebab, hal itu dinilai bakal membebani para buruh.

Wakil Presiden KSPI Kahar S. Cahyono mengatakan para pekerja harus mengeluarkan iuran tambahannya untuk mengasuransikan kendaraan. Padahal, kendaraan pribadi masih menjadi moda transportasi yang dominan digunakan para pekerja.

"Kalau KSPI menolak terkait rencana asuransi wajib terhadap sepeda motor ini, karena bagaimanapun mayoritas pengguna motor adalah buruh yang menggunakannya untuk keseharian," ujar Kahar dalam diskusi Polemik Trijaya secara virtual, Sabtu (20/7/2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia untuk ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. Hal itu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Alasan substansial, ini akan membebani para buruh, dan kedua ini akan mencerminkan negara yang tidak pernah berpihak kepada kaum buruh, kan UU P2SK ini bagian dari Omnibus Law," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono menyampaikan para pengemudi ojek online (ojol) juga kompak menolak wacana pengenaan asuransi terhadap kendaraan yang rencananya akan diterapkan pada 2025 mendatang.

Igun mengatakan kendaraan bermotor bahkan menjadi alat utama bagi para driver untuk mencari nafkah. Sehingga dengan adanya kewajiban ini dikhawatirkan akan membebani para driver dan mengurangi pendapatannya.

"Kami sebagai pengguna sepeda motor sebagai alat utama kami untuk mencari nafkah itu terdampak sekali kalau ini menjadi kewajiban, sementara pendapatan rekan ini semakin turun kan, nah ini yang akan semakin memberatkan," kata Igun

"Kalau misalkan rencana ini menjadi kewajiban, itu sangat kami tentang, kami menolak wacana ini," ujar dia menambahkan.

(FRI)

IDXChannel - Pemerintah terus berupaya mendorong transformasi ekonomi, di antaranya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), demi mencapai target sebagai High Income Country sekaligus mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Kebijakan KEK memiliki peran penting dalam peningkatan investasi sehingga dapat berkontribusi di dalam pemerataan pembangunan wilayah.

Hingga Semester I-2024, KEK menunjukkan capaian yang positif dan berhasil mencatatkan realisasi investasi secara kumulatif senilai Rp205,2 triliun dari 22 titik kawasan.

Karenanya, pemerintah pun semakin optimistis bahwa Indonesia bakal mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen, dengan kekayaan dan potensi yang besar didukung oleh kebijakan yang efisien.

"Kebijakan seperti Kawasan Ekonomi Khusus dapat mempercepat pembangunan dan vital bagi pertumbuhan ekonomi bangsa kita," ujar Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto, dalam arahannya saat Peluncuran Geoportal OMP 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Acara tersebut digelar bersamaan dengan Penyampaian Laporan Capaian Program Strategis Nasional (PSN) & KEK, yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian.

KEK diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi nasional dan daerah. Capaian realisasi investasi yang signifikan ini tidak lepas dari peran pemerintah melalui kebijakan insentif yang terbukti dapat menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu, persaingan antar negara sangat ketat sehingga negara yang dapat memberi kepastian dan iklim usaha yang paling efisien yang akan meraih investasi," ujar Prabowo, yang hadir untuk mewakili Presiden Joko Widodo, yang sedang berhalangan.

Dalam kesempatan yang sama, selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan capaian KEK yang meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya.

"Hingga Semester I-2024, capaian kinerja KEK menunjukkan hasil yang memuaskan. KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi secara kumulatif senilai Rp205,2 triliun dengan tenaga kerja secara kumulatif mencapai 132.227 orang," ujar Airlangga.

Dengan capaian tersebut, menurut Airlangga, pemerintah yakin keberadaan KEK mampu memenuhi target investasi pada akhir 2024, serta dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan.

Beberapa KEK telah berkontribusi signifikan serta memberikan dampak positif pada ekonomi wilayah, melalui serapan tenaga kerja, dukungan pada UMKM, pertumbuhan infrastruktur, dan lainnya.

Hal ini sesuai dengan tujuan pengembangan KEK yakni peningkatan investasi, ekspor dan substitusi impor, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pembentukan model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri, pariwisata, dan jasa lainnya.

Karenanya, KEK menargetkan industri yang berdaya saing global, jasa pariwisata bertaraf internasional, jasa pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi digital.

Di antara seluruh KEK, terdapat tiga KEK yang mencatatkan milestone pada periode ini.

"Terdapat milestone yang dicatatkan oleh pelaku usaha di KEK, di antaranya yaitu Commissioning PT Freeport Indonesia di KEK Gresik, kemudian Commissioning Data Center di KEK Nongsa pada September 2024 dan Penerbitan izin dan simulasi perkuliahan King’s College London di KEK Singhasari," ujar Airlangga.

Pada kesempatan ini, dilakukan penyerahan Laporan Capaian Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus kepada Presiden Terpilih/Menteri Pertahanan, sekaligus pemberian apresiasi kepada KEK dengan capaian terbaik yaitu KEK Industri terbaik oleh KEK Gresik dan KEK Mandalika dengan KEK jasa terbaik.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, selaku Badan Usaha Pengelola KEK Gresik, dan Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, selaku Badan Usaha Pengelola KEK Mandalika.

Selain Prabowo dan Airlangga, turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Panglima TNI, Kapolri, para Pimpinan Lembaga Negara serta Kepala Daerah dan jajarannya. (TSA)

IDXChannel - Bali terkenal dengan daerah tujuan wisata dan menjadi tempat perhelatan nasional hingga internasional. Agar seluruh kegiatan berjalan lancar, diperlukan pasokan energi yang baik, terutama solar, pertalite, dan Avtur.

“Bali menjadi beranda ketersediaan BBM, karena selain daerah tujuan wisata juga menjadi lokasi event berskala nasional dan internasional. BPH Migas mengharapkan agar PT Pertamina Patra Niaga menjaga pasokan dan pendistribusian BBM dengan sebaik-baiknya,” kata Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Basuki Trikora Putra dalam keterangan resmi, Sabtu (20/7/2024).

Berdasarkan hasil kunjungan ke Bali, pria yang akrab disapa Tiko menyampaikan ketersediaan dan pendistribusian BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kegiatan lainnya berjalan dengan baik.

“Sesuai monitoring lapangan, pasokan dan distribusi BBM di Bali berjalan lancar. Masih banyak event internasional yang akan diselenggarakan di Bali hingga akhir 2024. Kami ingin memastikan pasokan BBM termasuk avtur cukup tersedia di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Semoga Bali tetap dapat menerima tamu-tamu internasional untuk tujuan wisata dan kegiatan-kegiatan yang berskala besar,” tuturnya.

Salah satu event internasional yang akan digelar yaitu Bali Internasional Airshow pada 18-21 September 2024 mendatang. Bali Internasional Airshow merupakan pameran produk dan teknologi penerbangan skala dunia.

SPBU Diimbau Tertib Administrasi

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Bali, Tiko juga memantau penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi ke beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Denpasar dan Gianyar.

“Kami memastikan ketersediaan dan pendistribusian BBM untuk seluruh masyarakat Bali tersedia cukup dan pendistribusian berjalan baik,” ujarnya.

Tiko mengingatkan agar SPBU tetap menjaga keandalan sarana dan fasilitas, menjunjung tinggi keselamatan migas, meningkatkan pelayanan, serta menjaga tertib administrasi terkait konsumen pengguna JBT dan JBKP. Apalagi, saat ini tengah dilakukan pencatatan kendaraan pengguna JBKP atau pertalite.

“Pesan kami agar pencatatan konsumen pengguna pertalite ini dilaksanakan secara persuasif. Yang penting telah dilakukan pendataan oleh Pertamina Patra Niaga untuk dapat melihat pengguna konsumen pertalite itu seperti apa,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga wilayah Bali Endo Eko Satryo mengatakan stok BBM untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan event nasional, serta internasional di Bali dalam keadaan cukup. “InsyaAllah dari Pertamina untuk stok BBM JBT, JBKP dan avtur siap mendukung semua kegiatan,” katanya.

Terkait pendataan konsumen JBKP agar subsidi tepat sasaran, Endo mengungkapkan bahwa pihaknya senantiasa melakukan sosialisasi ke masyarakat maupun stakeholder.

(FRI)

IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi langkah percepatan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir di wilayah Papua.

"Kami mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua dalam 10 tahun terakhir secara cepat, pesat, dan signifikan," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, dalam keterangan resminya, Jumat (19/7/2024).

Menurut Meutya, langkah percepatan pembangunan semacam itu bisa dimaknai sebagai bentuk keberpihakan negara dan pemerintah terhadap masyarakat Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya terkait dengan serangkaian aksi kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dalam beberapa waktu terakhir sudah semakin meresahkan.

Meutya pun meminta agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan tegas, serta senantiasa fokus dan serius dalam upayanya menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Papua.

"Kami prihatin dengan gencarnya aksi OPM yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta Pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua," ujar Meutya.

Menurut Meutya, pemerintah perlu segera mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam mengatasi aksi-aksi anarkis OPM. Ruang-ruang dialog juga disebut Meutya perlu dibuka guna mencari solusi damai bagi kedua pihak.

"Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan," ujar Meutya.

Sebagaimana diketahui, situasi di Puncak Jaya, Papua Tengah, sempat kembali memanas usai tiga anggota OPM tewas ditembak oleh anggota TNI, pada Selasa (16/7/2024) lalu. Penembakan tersebut bermula saat sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.

Massa lalu melancarkan protes dan mengatakan para korban bukan anggota OPM. Dampak atas gelombang protes tersebut, sebanyak enam unit mobil milik TNI-Polri dibakar massa.

Mereka juga meminta ganti rugi total Rp3 miliar untuk ketiga orang yang ditembak sebagai denda adat.

Personel TNI sendiri telah menyita satu pucuk pistol rakitan dan bendera Bintang Kejora usai menembak mati tiga anggota OPM tersebut.

Barang bukti tersebut diduga milik kelompom OPM pimpinan Teranus Enumbi yang terus menerus meneror warga sipil. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan pertahanan dan intelijen di DPR, Meutya juga mengingatkan bahwa prioritas utama adalah keamanan bagi masyarakat Papua. Karenanya, aparat TNI-Polri diminta agar mampu mengatasi setiap gangguan keamanan yang muncul di lapangan.

"Kami ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan. Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting," ujar Meutya.

Sebelumnya, kelompok OPM juga melakukan pembakaran sekolah dan mendapat kecaman masyarakat setempat karena gedung SMP tersebut dalam kesehariannya digunakan anak-anak untuk belajar. Meutya dengan tegas mengatakan tindakan tersebut dapat merebut hak anak Papua belajar.

"Kita harus utamakan hak pendidikan anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan yang layak. Pemerintah dan aparat keamanan harus bisa memastikan keamanan bagi anak-anak di Papua saat mengenyam pendidikan di sekolah," ujar Meutya.

Terlebih, dikatakan Meutya, motif kelompok OPM dalam membakar gedung sekolah memang disinyalir dengan sengaja ingin mengganggu proses belajar anak-anak di Papua.

"Kami berharap Pemerintah dapat menjamin agar anak-anak di Papua dapat memperoleh pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa adanya intimidasi dan gangguan," ujar Meutya. (TSA)

IDXChannel - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mempertanyakan perkembangan atas langkah-langkah pemerintah menyikapi serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang telah sebulan berlalu.

Sukamta menyayangkan bahwa hingga saat ini bahkan belum ada penjelasan resmi yang dirilis oleh pemerintah terkait aspek perlindungan data pribadi.

"Sejak awal terjadinya serangan siber ke PDNS 2, Saya mempertanyakan soal apakah telah terjadi kebocoran data pribadi. Kita jangan hanya sibuk aspek keamanan siber dan pemulihannya pasca serangan ransomware. Kita jangan lupa aspek pelindungan data pribadinya," ujar Sukamta, dalam keterangan resminya, Kamis (18/7/2024).

Sukamta pun menyoroti lambannya tindakan pemerintah yang sejauh ini belum juga menyampaikan update informasi yang memadai terkait detil dari kronologis serangan hingga dampak konkret yang muncul dari kasus tersebut.

"Apakah terjadi kebocoran data? Apa yang sedang dan sudah dilakukan pemerintah dan bagaimana selanjutnya?" ujar Sukamta.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pun menjelaskan bahwa menurut UU RI No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 46 pihak pengelola data pribadi dalam waktu 3 x 24 jam harus memberitahu secara tertulis kepada para subjek data yang bocor dan kepada lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi.

"Bahwa memang lembaganya belum ada, tapi kewajiban kepada para subjek data tetap harus dilakukan, yaitu pemberitahuan secara tertulis yang minimal memuat Data Pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana Data Pribadi sampai bisa terungkap, dan ; dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi," ujar Sukamta.

Jika memang terbukti betul-betul telah terjadi kebocoran data pribadi, dikatakan Sukamta, maka harus disikapi dengan sangat serius. Hal ini tanggung jawab negara dalam hal menjamin hak keamanan warganya.

"Karenanya komunikasi publik harus dijalankan dengan baik. Rakyat berhak tahu atas data-data yang disimpan oleh lembaga pemerintah yang bocor dan mana data yang aman. Pemerintah perlu transparan, meski jangan terbuka semuanya," ujar Sukamta.

Dalam hal ini, Sukamta menjelaskan, pihaknya juga mendorong agar perintah Presiden terhadap BPKP untuk melakukan audit PDNS segera diselesaikan supaya bisa segera ditindaklanjuti.

"Saya juga mendorong BPKP agar segera menyelesaikan auditnya," ujar Sukamta. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta kepada para calon penumpang pesawat untuk berangkat dan datang lebih awal di bandara.

Hal tersebut dirasa perlu dilakukan sebagai antisipasi waktu lebih lama yang diperlukan dalam proses check-in, seiring terjadinya gangguan sistem IT yang dialami oleh sejumlah maskapai.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, M Kristi Endah Murni, beberapa maskapai yang saat ini tengah terdampak gangguan sistem IT Check-in bandara, yaitu Citilink, Scoot Airlines, AirAsia dan Indigo.

Gangguan terjadi karena keempat sistem IT di keempat maskapai tersebut terkoneksi secara realtime dengan provider sistem secara global.

Menurut Kristi, saat ini pihak Kemenhub telah meminta operator penerbangan untuk membuka lebih banyak check-in counter karena pelayanan proses check-in keberangkatan penumpang dan bagasi secara manual karena adanya gangguan tersebut.

"Langkah-langkah yang dilakukan untuk antisipasi gangguan tersebut yaitu melakukan pelayanan proses check-in keberangkatan penumpang dan bagasi secara manual, membuka lebih banyak check-in counter serta menghimbau agar para penumpang berangkat lebih awal," ujar Kristi, dalam keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Meski demikian, Kemenhub memastikan operator penerbangan seperti PT. Angkasa Pura Indonesia (PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II), serta Airnav Indonesia tetap menjalankan operasional penerbangan dengan normal dan tidak terdapat gangguan.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubud memonitor perkembangan masalah tersebut dan melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi termasuk memastikan penanganan penumpang dengan memberikan kompensasi keterlambatan (delay management) dan opsi pelayanan terbaik kepada penumpang.

Selain itu Ditjen Hubud menugaskan para Inspektur Penerbangan untuk bekerja sama dengan para operator penerbangan, penyelenggara bandara dan penyelenggara navigasi penerbangan untuk memastikan operasional penerbangan tetap berjalan dengan aman dan selamat. (TSA)

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim pembangunan infrastruktur di Indonesia sepanjang periode 2020 hingga 2024 membutuhkan dana hingga Rp6.445 triliun.

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp 6.445 triliun," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Ubaidi S Hamid, dalam keterangan resminya, di Semarang, Kamis (18/7/2024).

Menurut Ubaidi, pemerintah memiliki sejumlah skema pembiayaan investasi senilai Rp6.445 triliun, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nantinya hanya akan mengakomodasi sebesar 37 persen dari total kebutuhan, atau sebesar Rp2.385 triliun.

Sementara, Rp1.353 triliun lagi dipenuhi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan sisanya sebesar Rp2.707 triliun, diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta.

Ubaidi menjelaskan, pihaknya memerlukan dana sebesar Rp123,5 triliun khusus untuk pembiayaan investasi infrastruktur penyediaan layanan air minum dalam RPJMN 2020-2024.

"Untuk penyediaan layanan air minum, APBN dan APBD masing-masing hanya akan membiayai sebesar Rp77,9 triliun dan Rp15,6 triliun. Sisanya sebesar Rp29,9 triliun diharapkan dapat biayai oleh swasta," ujar Ubaidi.

Diakui Ubaidi, keterbatasan APBN dalam membiayai investasi menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi tiga target penyediaan layanan air minum di tahun 2030. Pertama, 100 persen hunian dengan akses air minum layak.

Kedua, 30 persen hunian dengan akses air minum perpipaan. Ketiga, pemasangan sambungan air minum rumah tangga sebesar 10 juta sambungan rumah (SR) di mana capaian hingga akhir tahun 2023 baru tersambung sebanyak 3,8 juta SR.

"Peran APBN yang sehat dan kredibel akan terus dijaga dalam menjalankan fungsinya baik fungsi stabilisasi, alokasi, maupun distribusi," ujar Ubaidi. (TSA)