Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) hari ini melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan itu, utamanya adalah pembahasan soal prioritas kerja selama 100 hari.

AHY mengatakan dalam 100 hari ke depan, Kementerian Perhubungan akan menyelesaikan beberapa proyek strategis. Nantinya akan ada beberapa peresmian infrastruktur transportasi dalam beberapa waktu ke depan.

"Kami membahas beberapa program 100 hari kerja yang bisa jadi target jangka pendek, beberapa proyek infrastruktur transportasi di darat, laut, udara, maupun elemen perkeretaapian yang jadi sendi utama perhubungan," ungkap AHY usai pertemuan yang dilakukan di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

"Kami susun lebih detil sehingga ada proyek yang bisa diresmikan dalam waktu dekat. Bisa diresmikan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat," lanjutnya.

Selain itu, AHY bilang pihak Dudy juga bakal menyempurnakan sistem digital, khususnya dalam rangka pelayanan masyarakat. Akan dilakukan penyederhaan ratusan aplikasi di ranah Kemenhub.

"Masyarakat juga mau efisiensi maka sistem digital harus disempurnakan. Akan dilakukan simplifikasi dari ratusan apps jadi sederhana, jadi tak memusingkan," ungkap AHY.

AHY dan Dudy juga membahas soal penurunan biaya logistik. Presentase biaya logistik ingin ditekan oleh pemerintah agar manfaat ekonomi bisa lebih dirasakan masyarakat.

"Cost of logistic ini jadi tantangan kita ingin biaya pembangunan tak jadi beban transportasinya, sehingga presentase biaya logistik bisa ditekan lebih baik sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih oleh masyarakat di daerah," sebut AHY.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 19,62 triliun untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2024. Dengan demikian, anggarannya untuk tahun ini menjadi Rp 166,99 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pagu awal yang telah ditetapkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun ini sebesar Rp 147,37 triliun.

"Pagu awal Kementerian PUPR sebesar Rp 147,37 triliun, kemudian mendapat tambahan pagu Rp 19,62 triliun sehingga total pagu yang kami terima Rp 166,99 triliun 2024," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjabarkan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,38 triliun, percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 7,04 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar, serta tambahan RM dari BA 999 sebesar Rp 10,40 triliun.

"(SBSN) ini sebagian antara lain telah kami pergunakan untuk penguatan tebing Sungai Tabalong, pengamanan Pantai Manggar, serta pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Untuk percepatan PHLN sendiri, Dody mengatakan, ada beberapa sumber antara lain dari EDFC Korea, Asian Development Bank (ADB) Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR), World Bank CSRRRP, ITDP, hingga National Urban Development Project (NUDP).

"ITDP untuk beberapa proyek-proyek tourism yang masuk ke destinasi pariwisata prioritas dan juga untuk NUDP untuk water supply project," kata dia.

Berikutnya untuk pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar sendiri, dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Sedangkan tambahan BA BUN Rp 10,4 triliun digunakan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 6,4 triliun serta daerah otonomi baru di Papua sebesar Rp 780 miliar.

"Kemudian penuntasan program prioritas lainnya seperti penuntasan rehabilitasi dan renovasi venue PON Aceh, renovasi RSUD Kabupaten Sumedang, dan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Rp 660 miliar," ujar Dody.

Selain itu, dana BA BUN itu juga dipergunakan sebagiannya untuk instruksi presiden (Inpres) Air Minum dan Sanitas Rp 700 miliar, untuk Inpres Jalan Daerah Rp 900 miliar, serta pembayaran lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 960 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan 25 Oktober 2024 sekitar 60,8% atau Rp 101,58 triliun, dengan progress fisik mencapai 66,1%, progress keuangan 10,9%. Dody mengatakan, angka ini lebih tinggi dair realisasi 2023 yang mencapai 49,9%.

"Agak sedikit lamban di awal karena memang banyak proses administrasi dan kita di sana-sini mendapat kendala penyediaan lahan. Tapi secara bertahap kami dapat selesaikan sehingga insyaallah kami bisa mencapai minimum 90% di Desember 2024," kata dia.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk menerapkan transformasi digital dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi proyek dan operasional. Langkah ini mencakup penggabungan inovasi digital dan pemantauan risiko sejalan dengan komitmen perusahaan dalam tata kelola berkelanjutan.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menyebutkan ada beberapa fokus utama dalam strategi transformasi Waskita. Pertama pemulihan bisnis, kedua organisasi dan budaya, ketiga restrukturisasi keuangan, serta digitalisasi.

"Program-program kerja transformasi yang Waskita sudah jalankan, disusun untuk mendukung fokus perseroan tersebut. Diharapkan melalui strategi ini, visi perseroan menjadi perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan bisa tercapai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Program transformasi Waskita melibatkan Komite Manajemen Risiko yang menilai risiko dan kelayakan proyek sebelum tender atau pengambilan proyek. Semua bidang, termasuk manajemen risiko, produksi, teknis, keuangan, dan legal mengamati proyek dari berbagai sudut pandang.

Ermy menyatakan penerapan teknologi memungkinkan keputusan proyek berdasarkan pengelolaan risiko yang menyeluruh dan mitigasi risiko lebih dini.

Perseroan melakukan transformasi digital dengan mengintegrasikan Building Information Modelling (BIM), ERP SAP, dan Last Planner System (LPS), menjadikan Waskita satu-satunya perusahaan konstruksi yang menggunakan ketiga sistem ini. Integrasi ini diharapkan dapat mengontrol biaya dan waktu, menghasilkan efisiensi.

Ermy menambahkan Waskita menggunakan teknologi AI WISENS (Waskita Intelligent Sensing System) dalam beberapa proyek untuk meningkatkan efektivitas kerja. AI Pavement Crack Detection membantu mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis, mendukung inspeksi dan pengawasan aset jalan tol, dan meningkatkan efisiensi waktu kerja hingga 40 persen.

Waskita juga menggunakan teknologi AI APD Inspection untuk memastikan pekerja mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan mencapai target zero fatality. Selain itu, juga berkomitmen memperkuat manajemen risiko sesuai Assessment Risk Maturity Index dari BPKP, dan melaksanakan Surveillance Audit untuk memenuhi standar ISO dan SMK3.

Ermy menegaskan bahwa Waskita akan terus memenuhi standar operasional lainnya. Hingga 30 September 2024, 94% dari rekomendasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) telah ditindaklanjuti, dengan 376 rekomendasi selesai dan 24 masih dalam proses.

Penilaian Indeks Akuntabilitas BUMN atau ICORPAX berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan, nomor PE.05.02/ST-241/D401/3/2024 tanggal 25 Juli 2024.

Surat tersebut bertujuan mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KNYD) untuk mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

Terdapat lima ruang lingkup penilaian mencakup Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan Nasional, Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara, Dimensi Kepatuhan dan Efektivitas Operasional, Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola, dan Dimensi Efektivitas Pengendalian Fraud.

Capaian ICORPAX Waskita Karya untuk tahun buku 2023 oleh BPKP adalah 70,20 persen dengan kategori Baik. Waskita Karya juga melakukan penilaian ESG yang mencakup faktor lingkungan, sosial, tata kelola, dan finansial.

"Ke depannya, perseroan akan konsisten menjalankan strategi transformasi. Berfokus pada pemulihan bisnis dengan terus memperkuat tata kelola sebagai upaya perbaikan organisasi dan budaya perusahaan," jelas Ermy.

Seperti diketahui, Waskita telah mendapat persetujuan dari 22 kreditur perbankan untuk penyempurnaan MRA 2021 dan perubahan perjanjian fasilitas KMKP, senilai Rp 31,5 triliun. Restrukturisasi ini sudah efektif, menjaga operasional Waskita tetap optimal.

Waskita juga mendapat persetujuan atas tiga dari empat seri obligasi non-penjaminan, dengan kupon restrukturisasi dan standstill sudah dibayarkan. Untuk satu seri obligasi non-penjaminan yang belum disetujui, Waskita terus berkomunikasi intensif dengan pemegang obligasi dan wali amanat untuk mencapai kesepakatan pada RUPO berikutnya.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan pada kuartal III 2024, Waskita mencatat kenaikan laba bruto sebesar 33,18% (yoy) menjadi Rp 1,03 triliun, dari Rp 773,93 miliar pada periode yang sama tahun lalu. GPM naik menjadi 15,19% dari 9,90% pada kuartal tiga tahun lalu.

EBITDA juga naik 141% dari Rp 252 miliar menjadi Rp 609 miliar per September 2024. Total utang Waskita menurun sekitar Rp 3 triliun menjadi Rp 80,58 triliun dari Rp 83,99 triliun pada Desember 2023.

Video: Pentingnya Belajar AI untuk Menunjang Pekerjaan di Era Digital

Video: Pentingnya Belajar AI untuk Menunjang Pekerjaan di Era Digital

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024 sebesar Rp 41,9 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini total realisasinya sebesar 57,8% atau sekitar Rp 24,22 triliun.

Hal ini dilaporkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI. Dody mengatakan, data tersebut merupakan realisasi per 25 Oktober 2024.

"Untuk dukungan infrastruktur kepada Ibu Kota Negara (Nusantara) 2024 sebesar Rp 41,90 triliun. Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8%," kata Dody, di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody pun merincikan alokasi dari anggaran tersebut. Untuk infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PU mengalokasikan sebesar Rp 1,45 triliun. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir i Sungai Sepaku, hingga pembangunan embung KIPP.

Selanjutnya di bidang Bina Marga, total alokasinya mencapai Rp 19,20 triliun. Dody mengatakan, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan seperti jalan akses menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur. Kemudian Jalan Tol Seksi 1, 3A, 3B, 5A, 5B-1, 5B-1, 6A, 6B, dan 6C-1. Kemudian duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II, serta jalan akses Bandara VVIP.

"Infrastruktur permukiman (Cipta Karya) Rp 12,93 triliun antara lain Gedung Istana Negara, lapangan upacara, Istana Garuda, Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko), jaringan perpipaan," ujarnya.

Berikutnya yang terakhir, ada alokasi untuk perumahan sebesar Rp 8,37 triliun. Dody menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, serta Paspampres. Anggaran itu juga digunakan untuk pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, serta dukungan Dormitory PSSI.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang nasib mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dody memastikan bahwa proyek IKN akan tetap dilanjutkan dan dituntaskan. Namun di samping proyek ini jalan, pemerintah saat ini juga punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

Ia mengkhawatirkan situasi geopolitik global yang bisa semakin memanas hingga dapat mempengaruhi rantai pasok pangan global. Oleh karena itu, menurutnya Indonesia perlu bersiap menghadapinya dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) akan dilanjutkan. Kajian untuk pembangunan tol ini sudah ada hampir 15 tahun yang lalu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono menerangkan, pembiayaan untuk pembangunan tol ini sedang dikaji. Kebetulan pemerintah mendapat bantuan hibah.

"Sedang kita kaji kebetulan kita dapat bantuan grant. Kita sedang kaji untuk review feasibilitystudy-nya, di tempat saya kebetulan," katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

"Kan nggak bisa semuanya pakai APBN, tidak semuanya juga pakai KPBU, mungkin nanti ada bagian yang KPBU, ada bagian yang support dukungan dari pemerintah. (Ada bagian APBN?) Betul, mungkin menggunakan pinjaman luar negeri, mungkin, ini yang sedang kita kaji," terangnya.

Ia mengaku tak ingat berapa kebutuhan dana untuk membangun Tol Dalam Kota Bandung. Kajian pembangunan tol ini sudah ada dari hampir 15 tahun yang lalu, oleh karena itu pihaknya melakukan kajian ulang mengingat terdapat berbagai perubahan harga.

"Karena kajian itu hampir 15 tahun yang lalu kan, kajian yang terakhir, itu lagi kita review harganya kita review, trasenya lagi kita review lagi," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan segera memberlakukan tarif pada Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) Seksi 3 (Junction Tebing Tinggi-Interchange Dolok Merawan) dan sebagian Seksi 4 (Interchange Dolok Merawan-Interchange Sinaksak).

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin menyampaikan Tol Kutepat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera. Adapun ruas tol ini telah beroperasi tanpa tarif selama kurang lebih 1 bulan.

"Semenjak Tol Kutepat hadir ditengah Masyarakat, banyak respon positif yang kita terima yakni efisiensi waktu yang semula dari Medan Raya menuju Pematang Siantar memakan waktu tempuh 3 jam, kini hanya 1 jam 30 menit saja," kata Dindin, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Dindin menambahkan, tol ini juga menjadi akses mobilitas ke tujuan wisata bagi pengguna jalan tol yang melintas dari arah Medan atau Tebing Tinggi ke Pematang Siantar.

Selama dioperasikan tanpa tarif, Hamawas mencatat Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) yang cukup tinggi di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak.

"Hal itu terlihat dari kendaraan yang melintas di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak setiap harinya tercatat sebanyak 10.080 kendaraan per hari," imbuh Dindin.

Dalam pengoperasiannya, pihaknya juga memastikan kualitas jalan maupun kelengkapan fasilitas yang ada telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Fasilitas yang ada di Jalan Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak meliputi 14 Armada, 258 Personil, 107 CCTV dan 5 VMS.

"Kita telah menyiapkan para petugas pelayanan operasional yang bertugas selama 24 jam ketika berada di ruas tol, dimulai dari Tim Patroli, Rescue, Petugas Derek dan Paramedis Serta tersedia cctv di sepanjang ruas tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak," ujarnya.

Selama periode pengoperasian tersebut, sosialisasi secara masif telah dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi baik media sosial, media luar ruang serta siaran pers perusahaan dengan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai aturan berkendara yang baik dan benar di jalan tol, edukasi pentingnya kecukupan saldo pada kartu elektronik untuk mencegah terjadinya antrian transaksi di gerbang tol, serta manfaat keberadaan tol ini sehingga pengguna jalan dapat mengetahui informasi akan diberlakukan tarif ruas Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak," kata Dindin.

Dengan rencana penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mencukupkan saldo kartu elektronik, berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol.

Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam serta tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke Call Center Tol Kutepat di 0812-9595-3536.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah merampung pembangunan seluruh stasiun kereta api Woosh. Namun dari 4 stasiun yang dibangun, hanya stasiun Karawang yang belum difungsikan, meskipun pembangunan Stasiun Karawang secara konstruksi serta fasilitas telah rampung diselesaikan.

Terkait pembangunan jalan akses tersebut, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan sedang proses penyiapan design oleh Jasa Marga dan sedang proses pengusulan Penlok (penetapan lokasi) untuk pembebasan lahannya.

Ditargetkan tahun 2024 ini tepatnya pertengahan tahun atau kuartal III bisa start konstruksinya oleh Jasa Marga (23/04/2024).

Disisi lain, Pengamat ekonomi Meidina Sulaeman menyayangkan belum berfungsinya Setasiun KCIC itu.

"Karawang sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara membutuhkan infra struktur yang terintegrasi. Bukan hanya pabrik dan hunian, juga dukungan moda transportasi modern yang baik," kata Meidina, di Jakarta (29/10/2024).

Meidina mengusulkan para pihak terkait, baik dari Kementrian PU, Jasa Marga, Pemerintah Daerah dan swasta untuk segera merealisasikan akses menuju stasiun KCIC Karawang.

"Ini potensi income buat KCIC yang katanya merugi. Potensi penumpang Jakarta - Karawang tinggi. Selain itu multiplier effect- nya luar biasa. Bukan hanya soal waktu tempuh lebih pendek, tapi akan menstimulus perkembangan ekonomi, peningkatan harga properti dan kegiatan ekonomi lokal," tambahnya.

Keluhan juga disampaikan Kania, Direktur perusahaan asing di sebuah kawasan industri internasional di Karawang.

"Salah satu daya tarik sehingga kita memutuskan membuka pabrik di Karawang adalah karena konsep integrated Karawang sebagai kota industri. Jadi sayang jika keberadaan Stasiun KCIC tidak segera dimanfaatkan," ujarnya.

Dukungan agar akses jalan menuju Stasiun KCIC segera dibangun disampaikan David, professional yang bekerja di sebuah pabrik di Karawang.

"Saya yakin kok, traffic penumpang Jakarta -Karawang itu tinggi. Tidak semua pekerja pendatang tinggal di Karawang. Tapi ada juga yang pulang ke Jakarta setelah kerja," jelas David (23/10/2024).

Dalam keterangan sebelumnya, General Manager Coorporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menargetkan layanan naik turun penumpang di stasiun Karawang dibuka pada 2025.

Layanan ini baru akan dioperasikan setelah akses jalan menuju stasiun rampung.

Eva menyebut setidaknya terdapat tiga akses jalan yang sedang dibangun. Satu akses jalan tol yang terhubung dengan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Km 42 dan dua jalan umum yang terhubung dengan kawasan industri THK dan Deltamas.

"Saat ini yang sedang disiapkan ada tiga akses ya, yaitu akses jalur tol di KM 42 yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada Jasa Marga, PUPR. Nah ini nanti akan ada langsung akses menuju exit tol, jadi lurus ke dari Stasiun Karawang," jelas Eva.

"Kemudian ada juga yang kita kerja sama dengan kawasan (industri) THK dan juga (kota industri) Deltamas. Jadi nanti dari kawasan industri THK dan Deltamas hanya sekitar 1 km menuju Stasiun Karawang," terangnya lagi.

PT MRT Jakarta (Perseroda) menyelesaikan pembangunan terowongan southbound yang menghubungkan Stasiun MRT Kota dan Stasiun Glodok. Dengan begitu, kedua terowongan, baik northbound maupun southbound yang terletak di antara kedua stasiun, telah selesai dibangun.

"Siang ini, salah satu peristiwa penting berhasil ditorehkan dengan baik, yaitu terselesaikannya pembangunan terowongan southbound dari Stasiun Kota menuju Stasiun Glodok. Saat ini, kita berada di sisi utara Stasiun Glodok dengan kedalamanan sekitar 18,45 meter di bawah permukaan tanah," ungkap Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Weni Maulina, dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Weni menerangkan panjang terowongan yang berhasil dibangun sekitar 240 meter. Nantinya terowongan ini menjadi jalur kereta menuju ke arah selatan atau Lebak Bulus.

Sebelumnya, terowongan northbound (arah Kota) telah berhasil selesai dikerjakan pada Juli 2024. Mesin bor terowongan 1 yang membangun terowongan ini, tambah Weni, bekerja dari Stasiun Kota sejak 4 September 2024 bekerja dalam dua shift, siang dan malam.

Selanjutnya, mesin bor terowongan 1 ini akan dipersiapkan untuk melanjutkan pembangunan terowongan southbound dari sisi selatan Stasiun Glodok menuju sisi utara Stasiun Mangga Besar.

Sedangkan terowongan northbound sedang dalam proses pengerjaan oleh mesin bor terowongan 2 dari sisi selatan Stasiun Glodok menuju sisi utara Stasiun Mangga Besar.

Rencananya, akan dibangun terowongan penguhubung kedua stasiun sepanjang 436 meter. Per akhir Oktober ini, telah mencapai sekitar 181 meter dan ditargetkan selesai pada akhir 2024.

Stasiun Glodok merupakan salah satu stasiun yang dibangun bersama Stasiun Kota dalam paket kontrak CP203. Stasiun Glodok terdiri dari dua lantai dengan panjang sekitar 240 meter, lebar 19,8 meter, dan berada di kedalaman hingga 18 meter.

Sedangkan Stasiun Kota dibangun hingga tiga lantai di bawah tanah dengan panjang 231 meter, lebar 17 meter, dan mencapai hampir 24 meter di bawah tanah.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka suara terkait munculnya tawaran open trip atau perjalanan wisata berbayar untuk masyarakat umum ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengimbau kepada para pihak terkait menghentikan aktivitas penawaran paket wisata berbayar tersebut. Ia menegaskan, kunjungan ke IKN tidak dipungut biaya apapun.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua," kata Troy, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/10/2024).

Troy juga menegaskan, pihak Otorita IKN tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun terkait paket kunjungan berbayar untuk datang ke KIPP IKN.

Hal tersebut dikarenakan saat ini IKN masih dalam proses konstruksi, di mana pembangunan fisik masih berjalan dengan banyak alat berat. Kunjungan dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan.

"Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini. Perlu diingatkan pada saat ini, masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang sedang giat bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan," ujarnya.

Selain itu, menurut Troy, kunjungan juga perlu memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Karena itulah, diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah KIPP yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan sama yaitu agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN," kata dia.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, bercerita bahwa dirinya pernah ditawari pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN yang jelas tidak berizin. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar tersebut.

"Hal ini sangat tidak dibenarkan. Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," tegas Alimuddin.

Untuk masyarakat yang berminat datang ke IKN untuk melihat progres pembangunan KIPP, Otorita IKN mengingatkan kembali agar mengikuti tata tertib alur kunjungan yang berlaku. Kunjungan bisa dilakukan setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW.

Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Otorita IKN juga meminta agar masyarakat tidak memasuki area KIPP menggunakan kendaraan pribadi, serta kendaraan umum tanpa izin tertulis maupun izin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR.