Presiden Prabowo Subianto mencanangkan target swasembada pangan nasional pada 2028. Target tersebut pun menjadi tanggung jawab salah satunya Zulkifli Hasan yang dipercaya menjadi Menteri Koordinator Pangan yang merupakan Menko anyar yang baru dibentuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Target tersebut tentu bukan perkara mudah, mengingat masih banyak komoditas pangan di Indonesia yang dipenuhi dari impor. Namun Zulhas yakin target itu bisa tercapai asal tercipta koordinasi yang kuat baik antar kementerian, Lembaga hingga perguruan tinggi.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke IPB University pada Senin 28 Oktober kemarin, yang merupakan kunjungan pertamanya sejak menjabat sebagai Menko Pangan.

Dalam kesempatan itu, Zulhas menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dalam upaya mencapai swasembada pangan melalui penerapan teknologi dan kerja sama lintas sektor.

"Kunjungan pertama saya ke IPB karena di sini adalah pusatnya. Kita punya orang-orang pintar, teknologi, dan benih unggul. Tantangan utama adalah kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Zulhas juga menyampaikan target untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu empat tahun, bahkan lebih cepat, sesuai dengan usulan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Ia menekankan kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi adalah kunci keberhasilan program ini.

"Dan sekali lagi memang semua kita sudah punya, kata kunci sekarang adalah kolaborasi, kerja sama. Maka saya datang ke IPB, agar mendapat dukungan penuh dari teman-teman di sini, peneliti, para ahli, agar kita bisa swasembada dalam empat tahun," tambahnya.

Oleh karena itu, Zulhas sudah gencar melakukan koordinasi dengan menjalankan berbagai agenda penting hari itu. Mulai dari koordinasi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional di pagi hari, hingga kunjungan ke IPB University siang harinya, dan diakhiri rapat koordinasi maraton di malam hari.

Pada pagi hari, Zulhas berkordinasi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan swasembada pangan. Zulhas menekankan pentingnya program makan bergizi gratis berbasis pangan lokal.

Ia juga mengungkap pertemuan itu membahas soal upaya integrasi antar kementerian dan lembaga dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Swasembada pangan adalah visi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu kolaborasi antarberbagai kementerian dan lembaga harus kuat untuk mewujudkan visi tersebut," jelasnya.

Sementara itu Rektor IPB University Arif Satria, menyambut positif arahan dari Menko Pangan dan menekankan pentingnya investasi dalam teknologi dan pendampingan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Arif menjelaskan varietas padi IPB 3S mampu menghasilkan hingga 12 ton per hektare, jauh di atas rata-rata nasional.

"Setiap varietas memiliki karakteristik budidaya yang unik," jelasnya, sambil menekankan bahwa tanpa pendampingan, hasilnya tidak optimal.

Di malam hari, Zulhas melanjutkan agendanya dengan rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran terkait di Kemeterian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Ekonomi.

Dalam rakor yang berlangsung hingga larut malam itu, Zulhas membahas langkah-langkah lebih lanjut untuk mewujudkan program-program strategis yang telah dirancang.

Living Lab Ventures (LLV),corporate venture capital dari Sinar Mas Land, memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Salah satunya lewat penciptaan ekonomi baru dan kemitraan global pada sesi Indonesia Economic Forum (IEF) 2024.

Dalam acara yang digelar pada Rabu (16/10) lalu di The Westin, Jakarta Chief of Transformation and Data Officer Sinar Mas Land, Mulyawan Gani dan Partner of Living Lab Ventures, Bayu Seto menjadi pembicara dalam sesi diskusi bertajuk 'Prabowonomics, an Insight into The New Government's Key Economic Policies'.

Turut menjadi pembicara dalam sesi ini adalah Editor of Nation Transformation Strategy, Dirgayuza Setiawan dan Founder and CEO Indonesia Economic Forum, Sachin Vijaya Gopalan.

IEF mempertemukan para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pengusaha, dan pelaku masyarakat sipil di Indonesia.

Forum diskusi ini membahas pandangan tentang kebijakan ekonomi utama pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Indonesia terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Khususnya, yang berfokus untuk memperkuat kolaborasi guna mencapai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8% dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia.

Foto: Dok. Sinar Mas Land

Mulyawan Ganimemaparkan bagaimana Sinar Mas Land melalui salah satu proyeknya yakni BSD City dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru yang berkembang menjadi ekosistem dinamis. Serta, mendukung berbagai sektor seperti teknologi, pendidikan, dan kesehatan internasional, hingga menarik investasi global.

"BSD City adalah contoh nyata bagaimana inovasi dan kolaborasi strategis dapat menjadi penggerak utama penciptaan ekonomi baru. Ekosistem kami telah menarik berbagai perusahaan global untuk berpartisipasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi di Indonesia. Di sisi lain, inisiatif smart city dan teknologi hijau yang diterapkan di BSD City juga menjadikannya sebagai pusat unggulan bagi pembangunan perkotaan yang inovatif dan berkelanjutan di Indonesia," ujar Mulyawan dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/24).

Kemitraan global pun memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi baru. LLV telah membangun kolaborasi strategis dengan berbagai entitas internasional, termasuk dari New South Wales, Jepang, dan negara-negara ASEAN, untuk membantu startup Indonesia merambah pasar global, serta mendukung perusahaan asing yang ingin berekspansi ke Indonesia.

Foto: Dok. Sinar Mas Land

Sementara itu, Bayu Seto yang turut menjadi pembicara juga menambahkan terkait upaya LLV dalam memperkuat kolaborasi global.

"LLV terus memperkuat kolaborasi global untuk mempercepat penciptaan ekonomi baru di Indonesia. Sebagai pusat inovasi, BSD City berperan penting dalam mengakselerasi kemitraan strategis antara startup dan perusahaan global, membuka lebih banyak peluang investasi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. BSD City kini berfungsi sebagai ekosistem inovasi yang menarik bagi perusahaan teknologi, pusat riset, dan inkubator startup. Selain itu, BSD City juga berfungsi sebagai sandbox-tempat uji coba dan pengembangan produk untuk startup sebelum diluncurkan ke pasar yang lebih luas," jelas Bayu Seto.

Dengan inovasi yang terus berkembang, BSD City kini menjadi magnet bagi perusahaan global yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan teknologi, inovasi kesehatan, serta sektor-sektor lain.

Kolaborasi dan proyek-proyek inovatif ini memposisikan BSD City sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang dapat dijadikan sebagai percontohan pengembangan kawasan lain di Indonesia untuk mengembangkan pusat ekonomi baru.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar acara program makan bergizi gratis (MBG) di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Langkah ini menjadi salah satu upaya mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dimulai pada awal tahun depan.

Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) KKP ke-25, KKP melakukan uji coba pelaksanaan MBG menu ikan secara serentak di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Pagi ini kami siapkan sebanyak 32.600 paket MBG di 180 UPT di seluruh wilayah Indonesia," kata Wakil Menteri KP Didit Herdiawan Ashaf dalam acara HUT KKP ke-25, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

KKP Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Pulau Untung Jawa. Foto: Retno Ayuningrum/detikcom

Didit menjelaskan uji coba ini merupakan arahan langsung dari Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pelaksanaannya di Pulau Untung Jawa, program tersebut diikuti oleh anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar (SD) hingga tingkat menengah pertama (SMP).

Untuk mendukung program MBG ini, Didit berencana KKP akan bekerja sama dengan Badan Gizi. Selain itu, peserta MBG juga tidak hanya anak sekolah, tetapi juga dengan ibu hamil.

Adapun menu yang disajikan dalam setiap kotaknya, seperti ikan kembung bumbu kuning pesmol, ikan kakap fillet goreng tepung sambal asam manis, telur rebus, nasi, sayur capcay, buah jeruk, dan susu ikan.

"Kita juga ditemani Badan Gizi untuk bisa mengkolaborasikan kegiatan ini agar berjalan bersama-sama. Nanti ke depan juga akan melaksanakan MBG bagi anak dan ibu hamil," jelas Didit.

Selain di Pulau Untung Jawa, program MBG ini juga diuji coba serentak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di Indonesia dengan 32.766 peserta. KKP juga menyebut kegiatan ini bagian dari kegiatan Gemarikan, di mans menyasar kelompok prioritas seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui khususnya di kalangan masyarakat pesisir.

Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS), Microsoft menuduh secara terbuka pesaing lamanya, Google telah menjalankan kampanye bayangan atau ilegal di Eropa. Hal itu dinilai sengaja dirancang untuk mendiskreditkan Microsoft di hadapan regulator.

Pengacara Microsoft Rima Alaily mengatakan bahwa Google menyewa sebuah firma perusahaan-perusahaan cloud Eropa untuk mewakili kasus perusahaan pencarian tersebut.

"Minggu ini sebuah kelompok astroturf yang diorganisasi oleh Google akan diluncurkan," tulis pengacara Microsoft Rima Alaily dikutip dari CNBC, Selasa (29/10/2024).

Kelompok itu disebut dirancang untuk mendiskreditkan Microsoft di hadapan otoritas persaingan dan pembuat kebijakan, serta menyesatkan publik.

"Google telah berusaha keras untuk mengaburkan keterlibatan, pendanaan dan kendalinya, terutama dengan merekrut beberapa penyedia cloud Eropa, untuk bertindak sebagai wajah publik dari organisasi baru tersebut," imbuhnya.

Konflik tersebut merupakan pertarungan baru antara dua perusahaan yang bertempur dalam infrastruktur cloud, serta periklanan daring dan perangkat lunak.

Google menghadapi tekanan regulasi yang lebih tinggi di Eropa dan di AS, di mana perusahaan tersebut tengah menjalani persidangan antimonopoli kedua dalam kasus yang diajukan oleh Departemen Kehakiman.

Alaily menyarankan bahwa Google menyewa firma penasihat DGA Group untuk mendirikan Open Cloud Coalition. Satu perusahaan yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam grup tersebut memberi tahu Microsoft bahwa koalisi tersebut akan menerima dukungan finansial dari Google dan mengkritik praktik Microsoft di Eropa.

Alaily menyebut Google menawarkan sekitar US$ 500 juta kepada kelompok lain, Penyedia Layanan Infrastruktur Cloud di Eropa jika mereka menolak penyelesaian antimonopoli yang diusulkan terkait Microsoft. Kasus tersebut akhirnya diselesaikan pada Juli 2024.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan tarif bea masuk antidumping ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) turun dari 6,3%⁰ menjadi 3,9%. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk semua eksportir udang asal Indonesia.

Berdasarkan final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk antidumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk antidumping sebesar 3,9%. Sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3%.

Direktur Pemasaran Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana mengatakan perbedaan tarif tersebut para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut.

"Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9% ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9% ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9%. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan perbedaan tarif bea masuk antidumping karena berdasarkan perhitungan keuntungan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," jelasnya.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk antidumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang dumping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito.

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan tarif bea masuk antidumping ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) turun dari 6,3%⁰ menjadi 3,9%. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk semua eksportir udang asal Indonesia.

Berdasarkan final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk antidumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk antidumping sebesar 3,9%. Sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3%.

Direktur Pemasaran Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana mengatakan perbedaan tarif tersebut para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut.

"Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9% ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9% ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9%. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan perbedaan tarif bea masuk antidumping karena berdasarkan perhitungan keuntungan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," jelasnya.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk antidumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang dumping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito.

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dia pun punya rencana cetak sawah untuk merealisasikan target tersebut.

Prabowo ingin mempercepat program cetak sawah dengan target 3 juta hektare (ha). Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun dipanggil Prabowo untuk melakukan rapat koordinasi soal hal ini di Istana Kepresidenan.

Usai rapat, Amran menjelaskan pihaknya baru saja memulai proses awal cetak sawah di Merauke Papua. Rencananya, cetak sawah juga mau dilakukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Selatan.

"Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai. Insyaallah dalam waktu dekat, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah," papar Amran, Senin (28/10/2024).

Sudaryono melanjutkan sawah yang dicetak dengan target seluas 3 juta hektare akan digarap dalam 3-4 tahun ke depan. Menurutnya, seiring dengan penambahan penduduk, maka fasilitas produksi pangan di dalam negeri juga harus segera ditambah.

"Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita nambah, tapi sawah kita nggak pernah nambah. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus cetak," ujar Sudaryono.

Penuhi Kebutuhan Pangan 80 Tahun
Sudaryono mengatakan lahan sawah seluas 3 juta hektare itu akan mengamankan pangan masyarakat di Indonesia selama 80 tahun ke depan.

"Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan," ungkap Sudaryono.

"Itu saya kira satu hal yang memang, itu lah mengapa, kalau tidak sekarang, kapan lagi," ujarnya menambahkan.

Dia melanjutkan cetak sawah bukan lah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Dia bilang pemerintah cuma mau memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan.

"Jadi, bukan kok terus kita datang, ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan. Maksud saya ini supaya nggak misleading. Jadi ini sifatnya adalah, ada lahan rawa, misalnya sudah sekian lama nggak pernah termanfaatkan, kita manfaatkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga menjelaskan cetak sawah 3 juta hektare itu juga bukan program yang terkonsentrasi di satu tempat saja. Pihaknya membuka lahan di berbagai daerah dengan luasan yang juga berbeda-beda.

"Jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta. Ya, ada yang 10 ribu, 50 ribu di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, kemudian sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita target kan ada sekitar 3 juta," pungkas Sudaryono.

Lihat Video: Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 T Buat Cetak Sawah-Program Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Geliat usaha pedagang baju-atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat, kian lesu meski pada 2024 ini pemerintah menyelenggarakan pemilihan unum (pemilu) serentak. Bahkan kondisi ini membuat sejumlah pedagang di kawasan itu harus gulung tikar alias bangkrut.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku pesanan kebutuhan kampanye tahun ini turun drastis dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini berlaku baik untuk pesanan baju-atribut kampanye Pilpres, Pileg, maupun kepala daerah (Pilkada) yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Kalau sekarang (pesana baju-atribut kampanye) agak sepi. Ini saja kita lagi bikin untuk (salah satu pasangan) Pilkada daerah Sorong. Secara jujur ya (pesanan) sepi, jauh dari tahun-tahun kemarin," ucapnya kepada detikcom saat ditemui di kawasan Pasar Senen, Senin kemarin.

Secara keseluruhan, ia menyebut tahun ini toko miliknya mengalami penurunan pesanan baju-atribut kampanyenya hingga 45% dibandingkan dengan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini terlihat semakin parah jika dibandingkan dengan periode pemilu 2014 hingga 2009 lalu.

"Ini penghasilannya lagi menurun banget, beda sama tahun-tahun kemarin yang alhamdulillah ya, syukur lah. Sekarang, bener dah, yang penting bisa buat makan, sama buat bayar sewa toko, sudah," terang Rizal.

Belum lagi untuk pesanan bendera partai misalnya, ia mengaku pada periode pemilu 2019 lalu tokonya masih bisa mendapatkan pesanan 2.000 hingga 5.000 bendera, namun tahun ini ia tidak mendapatkan pesanan sama sekali.

"(Pesanan) baju masih mending, kalau bendera itu yang sekarang nggak ada sama sekali. Dulu satu partai bisa pesan 2.000-5.000 bendera, sekarang nol. Bendera Merah Putih juga sama, tahun ini sepi pesanan," terang Rizal.

Parahnya lagi kondisi penurunan orderan ini juga dibarengi dengan penurunan perolehan atau jumlah keuntungan yang bisa didapat para pedagang. Artinya dari setiap pesanan untung bersih setiap pedagang semakin tipis yang membuat mereka sulit bertahan.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Meski Rizal tidak menyebutkan secara langsung jumlah omzet yang didapatnya dulu dengan saat ini, namun sebagian perbandingan pada periode pemilu tahun-tahun sebelumnya ia mengaku bisa membeli mobil hingga sawah dari hasil penjualan baju-atribut kampanye. Namun tahun ini keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional toko.

"Kalau dulu saya akuin untungnya besar banget, bahkan bisa beli mobil, bisa beli sawah, apalagi pas 2014, 2009, itu untung bersih besar banget. Kalau sekarang, ya paling alhamdulillah bisa untuk beli makan sama bayar sewa toko saja," terangnya.

Kondisi inilah yang menurutnya membuat banyak toko baju-atribut kampanye di Pasar Senen gulung tikar alias bangkrut. Bahkan sepengetahuan Rizal, sudah ada lebih dari lima toko di sepanjang selasar blok-nya yang sudah tutup akibat tidak sanggup bersaing lagi.

"Di sini banyak toko (baju-atribut kampanye yang tutup), ya itu faktor sepi. Banyak yang pada tutup, ya itulah pemasukan nggak ada, sudah pemasukan nggak ada kita bayar sewa toko setiap bulan. Jadi kalau kita nggak ada pemasukan ya pada tutup," kata Rizal.

"Di deretan sini saja sudah banyak yang tutup. Pokoknya dari ujung sini, ya sepanjang deretan inilah banyak yang tutup, lebih dari lima toko ada. Konveksi banyak yang tutup juga, langganan saya ada tiga yang sudah tutup," terangnya.

Sementara itu, pedagang baju-atribut partai di Pasar Senen lain bernama Irawan juga mengaku pesanan kebutuhan kampanye Pilkada tahun ini turun drastis dibandingkan periode kampanye sebelumnya. Di mana ia sendiri mengalami penurunan pesanan baju untuk kampanye hingga 25%.

Sama seperti Rizal, ia menyebut penurunan pesanan ini berlaku untuk pesanan Pilpres, Pileg, hingga Pilkada yang masih dalam proses kampanye hingga saat ini. Membuat usaha atribut kampanye ini menjadi tidak 'se-seksi' tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Sama seperti Rizal, Irawan mengaku saat ini tokonya juga tidak bisa mematok harga jual tinggi untuk produk baju-atribut kampanye yang dijualnya imbas persaingan yang lebih ketat.

"Dulu jual baju atau atribut lain tuh bisa dapat untung 100%. Jadi misalnya harga jual tumbler misalnya, modalnya Rp 40.000 bisa jual Rp 80.000. Atau jual baju modal Rp 15.000 bisa jual Rp 30.000 per piece ya," terangnya.

"Kalau sekarang dapat untung besar sudah susah. Misalnya sekarang modal semua Rp 40.000.000, dulu bisa dapat Rp 80.000.000, sekarang cari untung Rp 10.000.000 jadi Rp 50.000.000 sudah susah. Karena kalau kita ambil untung tertalu banyak kan jadi mahal, malah yang ada nggak laku," jelas Irawan lagi.

Beruntung Irawan mengaku dirinya masih mendapatkan cukup banyak pesanan untuk keperluan kampanye Pilkada meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Di mana pesanan ini sebagian besar sudah masuk bahkan sebelum KPU menetapkan nomor pemilihan calon kepala daerah.

"Sebelum keluar nomor malah, mereka sudah pada belanja, pada bikin (baju-atribut kampanye). Kalau sekarang udah keluar nomor begini, apalagi waktu (kampanye) tinggal sebulan lagi, ya sudah mulai berkurang (pesanan)," jelas Irawan.

"Kalau sekarang sudah pada nggak bikin-bikin (baju-atribut kampanye lagi), paling buat nambah-nambah doang. Kayak ini nambah (pesanan baju kampanye) 500, sudah nggak banyak lagi sekarang," ungkapnya.

Selain itu Irawan juga mengatakan saat ini para pedagang juga tidak bisa mengambil untung lebih dari setiap pesanan. Hal ini dikarenakan banyaknya saingan yang membuat para pedagang mau tak mau menjual baju-atribut kampanye dengan harga lebih murah dengan untung yang sangat sedikit demi mendapatkan pesanan.

Sehingga menurutnya saat ini para pedagang tidak hanya kekurangan orderan baju-atribut kampanye saja, tapi juga kurang mendapat keuntungan yang membuat usaha ini semakin sulit untuk diteruskan.

Bahkan Irawan menyebut kondisi ini sudah terlihat di sektor bisnis konveksi secara keseluruhan. Di mana banyaknya pabrik konveksi langganannya yang sudah gulung tikar alias bangkrut akibat tidak kuat lagi untuk bersaing di tengah sepinya pembeli.

"Banyak yang tutup juga konveksi. (Pabrik konveksi) kalau di daerah Tambora (Jakarta Barat) mah banyak yang tutup, pada beralih, mesin-mesinnya dijualin. Dulu sering pesan di sana, karena pada tutup saya beralih (cari pabrik konveksi lain)," ucapnya.

Di era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, para pelaku bisnis dituntut untuk terus berinovasi agar tidak tergerus zaman dan tetap kompetitif dalam ketatnya persaingan bisnis. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan yakni dengan memanfaatkan metode pembayaran online.

Metode ini cukup banyak diterapkan oleh para pelaku bisnis online, namun ternyata metode pembayaran digital juga bisa menjadi pertimbangan menggiurkan untuk para pemilik usaha offline loh! Memangnya apa saja sih keuntungan yang dihadirkan dari metode pembayaran digital ini? Berikut ini keuntungan dari metode pembayaran digital untuk kamu para pebisnis online maupun offline.

1. Sistem Pembayaran Lebih Praktis dan Efisien

Sistem pembayaran digital membuat transaksi jual beli menjadi lebih praktis. Tak hanya pembeli yang diuntungkan karena tidak perlu repot-repot membawa uang tunai dalam jumlah banyak ketika berbelanja di toko, restoran, dan lainnya.

Sementara itu, bagi penjual, metode pembayaran online juga bisa meminimalisir human error atau kesalahan manusia, terutama dalam perhitungan. Proses verifikasi pembayaran ini umumnya terjadi secara instan, jadi kamu tidak perlu lagi pusing menghitung jumlah pembayaran secara manual setiap terjadi transaksi.

2. Menghindari Risiko Peredaran Uang Palsu

Adapun keunggulan lain dari pembayaran online yakni menghindari risiko peredaran uang palsu. Metode pembayaran ini tidak menggunakan uang tunai, melainkan saldo yang tersedia. Hal ini tentunya bisa mengurangi celah peredaran uang palsu di pasaran yang bisa sangat merugikan.

3. Keamanan yang Terjamin

Selain itu, pembayaran digital juga dilengkapi dengan teknologi modern dan canggih, seperti kode pin atau password, yang bisa memberikan keamanan untuk para penggunanya, baik pihak pembeli maupun penjual. Para pengguna pun bisa bisa terhindar dari penipuan atau pencurian.

4. Meningkatkan Kepuasan Konsumen

Metode pembayaran digital ada berbagai macamnya, mulai dari e-wallet hingga pembayaran QRIS. Pembeli pun memiliki lebih banyak opsi untuk menggunakan jenis pembayaran yang paling sesuai. Dengan keberagaman pilihan ini, maka kepuasan pelanggan akan meningkat dan memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian berulang.

Di samping itu, pihak penjual juga bisa mengaktifkan metode pembayaran online paylater yang memungkinkan pembeli untuk beli sekarang bayar nanti. Jadi, konsumen bisa melakukan pembelian barang atau kebutuhan mendesak tanpa mengganggu anggaran pengeluaran mereka. Pembeli pun akan semakin puas berbelanja di tokomu. Eits, mengaktifkan metode pembayaran paylater ternyata enggak cuma menguntungkan pembeli, tapi juga bikin untung penjual loh. Simak penjelasan lengkapnya!

Keuntungan Mengaktifkan Metode Pembayaran Paylater di Toko Offline

Seperti yang sudah dibahas di atas, memanfaatkan metode pembayaran digital dapat membuka peluang yang lebih besar untuk pelaku bisnis dalam memajukan usaha yang sedang dijalankan. Salah satu metode pembayaran online yang bisa dimanfaatkan adalah paylater alias Beli Sekarang Bayar Nanti yang mudah dan fleksibel.

Nah, kamu sebagai pemilik usaha dapat mendorong bisnis tumbuh lebih cepat dengan mengaktifkan paylater sebagai salah satu metode pembayaran di toko offline kamu. Lalu, apa saja keuntungan lainnya dari menggunakan paylater sebagai metode pembayaran bagi para pelaku bisnis? Berikut penjelasannya.

1. Meningkatkan Kenyamanan Pelanggan

Keuntungan dari menggunakan paylater sebagai salah satu metode pembayaran di toko offline kamu adalah meningkatkan kenyamanan pelanggan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, sistem pembayaran online termasuk paylater dapat meningkatkan kepuasan konsumen berkat kemudahan dan keamanan proses pembayarannya. Selain kemudahan dan kenyamanan, paylater juga memberikan pelanggan fleksibilitas dalam menentukan cicilan pembayaran.

Nah, menjadi Merchant Partner ShopeePay dan SPayLater bisa menjadi solusi kamu untuk memberikan fleksibilitas pembayaran untuk pelanggan. Pasalnya, pelanggan bisa menentukan sendiri pilihan cicilannya hingga 12 bulan dengan SPayLater. Jadi pelanggan enggak perlu khawatir keuangan mereka terganggu dan semakin nyaman berbelanja di toko kamu!

2. Meningkatkan Eksposur Toko Offline

Kamu bisa meningkatkan eksposur toko offline dengan mengaktifkan metode pembayaran paylater, lho!. Gimana caranya? Gampang, tinggal daftar jadi Merchant Partner ShopeePay dan SPayLater. Pasalnya, Merchant Partner akan mendapatkan publikasi di berbagai channel ShopeePay, sehingga pelanggan dapat lebih mudah menemukan toko offline atau bisnis kamu. Dengan meningkatnya eksposur, peluang bisnis kamu semakin banyak dan keuntungan diharapkan makin melonjak!

3. Peluang Mendapatkan Promosi Menggiurkan

Dengan mengaktifkan metode pembayaran paylater di toko offline kamu dan menjadi Merchant Partner di ShopeePay dan SPayLater, kamu juga memberikan kesempatan pada para pelanggan untuk bisa menikmati berbagai promo menggiurkan. Sebut saja seperti promo SPayLater Bayar QRIS, dimana pelanggan dapat menikmati cicilan 0% s/d 6 bulan dan bebas biaya penanganan pada 17 September hingga 17 November 2024.

Jadi dengan mendaftar sebagai Merchant Partner ShopeePay dan SPayLater, kamu meningkatkan kepuasan pelanggan untuk lebih mudah melakukan pembayaran di toko offline milikmu. Cuma tinggal scan kode QRIS, pelanggan bisa membayar dengan cepat, mudah, aman, fleksibel, dan pastinya sambil menikmati promo menarik. Semua kelebihan itu diharapkan dapat semakin meningkatkan keuntungan usaha kamu.

Gimana, tertarik kan untuk jadi merchant partner ShopeePay dan SPayLater setelah membaca penjelasan di atas? Cara daftarnya juga gampang kok, kamu hanya perlu download aplikasi Shopee Partner dan lakukan registrasi sesuai petunjuk.

Jadi itu dia beragam keuntungan yang bisa kamu dapatkan sebagai pelaku bisnis jika memanfaatkan metode pembayaran digital pada toko offline kamu, terutama di era yang serba online seperti saat ini. Yuk, manfaatkan semua keuntunganya!

Kommunitasbaru saja meraih penghargaan Emerging Launchpad of the Year di India Blockchain Summit 2024. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya inovatifKommunitasdalam mendukung proyek blockchain tahap awal, menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan terpercaya untuk perkembangan Decentralized Finance.

Diketahui, Kommunitas merupakan sebuah platform launchpad terdesentralisasi yang dikenal luas sebagai tier-less launchpad dan launchpad. Kommunitas berkomitmen pada transparansi dalam setiap aktivitasnya di dunia blockchain.

Sepanjang tahun 2024, Kommunitas terus memperkuat perannya dalam mendukung berbagai proyek blockchain yang berpotensi besar melalui platformnya yang terdesentralisasi. Dengan fokus pada inklusivitas, transparansi, dan kesempatan yang setara bagi semua investor, baik besar maupun kecil,Kommunitastelah berhasil membangun kepercayaan di industri ini.

Melalui acara besar seperti India Blockchain Summit yang dihadiri lebih dari 5.000 orang, kontribusi ini diakui dan mengukuhkan posisiKommunitas sebagai pemimpin dalam pergerakan Decentralized Finance.

Dok. Kommunitas

Penghargaan Emerging Launchpad of the Year diterima oleh Chief Information Officer (CIO) Kommunitas Ashish Kumar Jain, mewakili perusahaan. Dalam sambutannya, Jain berterima kasih atas dedikasi luar biasa dari seluruh tim yang berusaha mendorong inovasi blockchain dan menciptakan ekosistem yang berpusat pada komunitas dan transparansi.

Sementara itu, meskipun tidak dapat hadir di acara India Blockchain Summit 2024, CEO Kommunitas Robby Jeo turut memberikan pandangannya terkait penghargaan ini.

"Kami merasa sangat terhormat untuk menerima penghargaan Emerging Launchpad of the Year. Pencapaian ini mencerminkan dedikasi dan kerja keras seluruh tim kami, serta dukungan tak tergoyahkan dari komunitas. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada penyelenggara India Blockchain Summit dan semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami sangat bersemangat untuk terus membentuk masa depan keuangan terdesentralisasi, memberdayakan baik proyek maupun investor ke depannya, " ungkap Robby dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Penghargaan Emerging Launchpad of the Year mengukuhkan Kommunitas sebagai salah satu pemain utama dalam ranah blockchain dan Decentralized Finance. Adapun inovasi-inovasi besar telah direncanakan dan diharapkan dapat mengubah cara proyek-proyek terdesentralisasi diluncurkan.

Seiring dengan perkembangan platform ini, fokus utama tetap pada inklusi, transparansi, serta menyediakan peluang dan dukungan berkelanjutan bagi proyek blockchain dan investor di seluruh dunia.

Kommunitas adalah platform launchpad blockchain terdesentralisasi yang menghubungkan proyek-proyek blockchain dengan investor global melalui platform yang adil, transparan, dan inklusif. Sebagai pemimpin dalam keuangan terdesentralisasi, Kommunitas menyediakan solusi yang dapat diakses yang memberdayakan baik startup maupun investor dalam ekosistem blockchain yang terus berkembang.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap harga rata-rata nasional Minyakita naik 7,6% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi Rp 16.900 per liter.

"Gap harga riil dan rata rata nasional 7,6%. Kalau harga rata rata nasional saat ini Rp 16.900/liter di mana HET (Minyakita) Rp 15.700/liter," kata Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bambang Wisnubroto dalam rapat inflasi daerah dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Senin (28/10/2024).

Bambang mengatakan kenaikan ini menjadi perhatian Kemendag, terutama pada daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur.

"Ini menjadi atensi kami, kami memberikan perhatian khusus pada wilayah Nusa Tenggara dan Maluku-Papua yang gapnya di atas 10% (di atas HET) , Nusa Tenggara 11,5%, Maluku-Papua 13,4%. Ini menjadi atensi kami," terangnya.

Bambang juga mengungkap, terdapat 30 daerah yang mengalami kenaikan harga Minyakita menjadi Rp 18.000-20.000/liter.

"30 daerah menjadi prioritas intervensi. Mohon bantuan dinas perdagangan segera melakukan intervensi. Harga minyakita (30 daerah) di atas Rp 18.000 per liter mulai dari Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Simeulue," terangnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menjawab anggota DPR RI Komisi IX, Surya Utama atau Uya Kuya soal kesiapan menghadapi PHK Massal. Awalnya Uya Kuya menyinggung potensi PHK Massal PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Menurut Anggoro, pihaknya memastikan ketahanan dana BPJS Ketenagakerjaan siap menghadapi potensi massal di Sritex. Misalnya, ketahanan dana dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencapai Rp 13 triliun.

"Apakah dananya cukup? Saat ini untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dana kita adalah 99% hampir 100%. Jadi kalau semuanya klaim, semua bisa terbayarkan. Untuk JKP saat ini ketahanan dana Rp 13 triliun," jelas Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan para buruh harus terdaftar pada layanan mereka. Tujuannya adalah agar peserta bisa mendapatkan haknya berupa JHT dan JKP.

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah berkoordinasi dengan Sritex melalui kantor cabangnya di Solo. Anggoro juga memastikan pihaknya siap melakukan pendampingan.

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka Cabang Solo sudah berkoordinasi langsung dengan Sritex, untuk memastikan apa langkah-langkah yang akan dilakukan Sritex terkait dengan pekerja. Sehingga jika memang langkah-langkahnya terkait dengan PHK maka kita sudah melakukan seperti biasanya, kita koordinasi untuk memastikan pendampingan proses klaimnya," bebernya.

Nantinya proses klaim akan dilakukan secara massal sehingga verifikasi lebih cepat, khususnya untuk JHT. Sementara untuk JKP harus melalui portal SIAPkerja Kemnaker yang harus diisi oleh para peserta.

"Poinnya adalah, karena itu adalah hak pekerja maka kita harus pastikan mereka tidak satu persatu prosesnya, sekaligus bersama-sama dengan human capital atau SDM, seberapa pun jumlahnya akan PHK dan ini kota lakukan seperti itu kalau ada informasi perusahaan akan PHK yang jumlahnya besar, kita akan dampingi prosesnya," terang Anggoro.

Sebelumnya, Uya Kuya mempertanyakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi potensi PHK massal di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Saat ini raksasa tekstil itu berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Ada potensi 30 ribu karyawan kehilangan pekerjaan secara terpaksa, walaupun Sritex belum melakukan PHK massal karena mereka masih mengajukan kasasi. Apa siasat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal," tanya Uya Kuya.