Indonesia sudah memiliki kereta cepat pertama di Asia Tenggara, sejauh ini kereta cepat itu sudah menghubungkan Jakarta ke Bandung. Wacananya, Indonesia juga mau memperpanjang trayek kereta cepat, mulai dari Jakarta ke Surabaya.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono buka-bukaan soal nasib kereta cepat Jakarta-Surabaya di era Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat. Sejauh ini AHY bilang proyek itu masih akan dikaji lebih rinci di pemerintahan baru.

Di sisi lain, AHY menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tentu akan menjadi sebuah game changer alias gebrakan baru.

"Menurut saya memang ini akan terus kita kaji dan saya akan pelajari lebih detail lagi. Tetapi paling tidak saya melihat ini penting, ini sesuatu yang akan menjadi game changer kalau bisa diwujudkan," sebut AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Eks Menteri ATR/Kepala BPN di Kabinet Indonesia Maju itu memandang Jakarta-Surabaya adalah trayek yang cukup ramai. Puluhan bahkan ratusan juta penduduk, diklaim AHY bolak-balik di rute tersebut.

Dari situ, AHY bilang proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya bakal menjadi proyek yang monumental dan akan memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi masyarakat.

"Ini lintasan yang digunakan oleh puluhan bahkan ratusan juta penduduk. Saya rasa akan menjadi sesuatu yang sangat bukan hanya monumental tetapi juga akan sangat memberikan nilai ekonomi yang tinggi," tegas AHY.

Modal Jumbo Kereta Cepat
Namun, dia memberikan sedikit catatan soal proyek tersebut. Catatannya adalah untuk membangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tentunya pemerintah butuh sumber daya tidak sedikit, baik sumber daya modal maupun manusianya.

Maka dari itu AHY nampak tak mau terburu-buru soal proyek ini. Sebagai menteri baru, dia akan mendalami dan mengkaji lebih rinci terlebih dahulu soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

"Ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan juga dukungan dari berbagai pihak. Akan saya pelajari, saya tidak akan menyampaikan secara detail terlebih dahulu karena memang ini adalah fase saya untuk bisa lebih memahami permasalahan sekaligus juga mempelajari target-target yang ditutupkan sebelumnya," beber AHY.

Sebagai informasi, awal tahun ini PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengabarkan sedang menggodok perencanaan pembangunan lanjutan kereta cepat ke Surabaya. KCIC merupakan operator dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang pembangunannya bekerja sama dengan pihak China.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pihaknya berpeluang besar untuk membangun lanjutan kereta cepat secara bertahap, diawali dari menyambungkan jalur ke Yogyakarta terlebih dahulu.

Menurutnya, kereta cepat yang dibangun duluan hingga Yogyakarta ini merupakan bagian dari pembangunan fase I. Waktu serta biaya pembangunan kereta cepat menjadi pertimbangan utamanya.

"Ada kemungkinan begitu (sampai Yogyakarta lebih dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu, biaya, kenapa nggak Yogya?" ungkap pria yang akrab disapa Edo itu di Ruang Rapat Pansus B, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat Kamis (25/1/2024) silam.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) yang kala itu dijabat Budi Karya Sumadi juga mengatakan pemerintah sudah memulai mempelajari proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya secara seksama. Salah satu yang dipelajari adalah rute kereta cepat serta feasibility atau kelayakan proyek. Selain itu masalah anggaran juga sedang dikaji pemerintah.

"Sekarang KCIC sedang mengajukan, kita akan pelajari dengan seksama, tentu kita akan pelajari tentang rutenya di mana feasibilitas-nya gimana, anggarannya seperti apa, dalam tahap kajian," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024) yang lalu.

Sebab, pemerintah saat ini akan fokus pada swasembada pangan dan energi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan fokus kepada swasembada pangan dan energi merupakan hasil pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan.

Di sisi lain, Dody juga memastikan megaproyek ibu kota baru itu tetap dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody menjelaskan, Prabowo punya kekhawatiran perang akan semakin memanas di saat Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, tentu akan mengalami kesulitan.

Kondisi ini akan memicu permasalahan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, menurutnya ketahanan pangan menjadi fokus utama untuk saat ini.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Kementerian PU terhadap ketahanan pangan, hingga saat ini telah dibangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia. Dody mengatakan dalam beberapa tahun ke depan akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," terang Dody.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan tanggung jawab pembangunan IKN juga melibatkan Otorita IKN sehingga koordinasi intensif masih akan terus dilakukan.

Di samping itu, lanjut Diana, Otorita IKN juga punya peran besar dalam hal investasi dari sektor swasta. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan dengan hadirnya investasi swasta.

"Tidak semuanya dengan APBN. Dari Otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

Pembahasan terkait rencana pembangunan Jalan Tol Puncak masih dilanjutkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, disebut-sebut sudah ada perusahaan swasta yang berminat untuk mendukung pembangunan tol tersebut.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Triono Junoasmono, mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Keberadaan Tol Puncak sendiri diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan, pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini. Katanya, telah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insyaallah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujarnya.

Adapun tol prakarsa artinya, terdapat badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha tersebut akan menyiapkan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nah, nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampe ke FS nih, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," terangnya.

Namun demikian, Triono enggan membocorkan siapa pihak tersebut. Bocorannya, perusahaan itu merupakan perusahaan dalam negeri. Tol ini nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek ini masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Di samping itu, pihaknya hingga saat inj masih melakukan serangkaian kajian dampak sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," kata dia, ditemui di lokasi yang sama.

Sebagai tambahan informasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada kala itu dijabat oleh Basuki Hadimuljono membenarkan bahwa ada rencana untuk membangun Tol Puncak. Tol ini akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034. Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp 24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk 5 seksi tol sepanjang 51,8 km. Rinciannya, seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp 2,4 triliun, dan seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp 8,02 triliun. Lalu seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp 1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp 9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI Dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara 6 tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada 6 proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp 49,47 triliun. Yaitu jalan Tol Malang-Kepanjen, jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari), jalan Tol Pluit-Cengkareng, jalan Tol Sadang Extension, dan jalan Tol Puncak," kata Herry, dikutip dari siaran Youtube Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) buka-bukaan alasan prioritas pembangunan proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya. Opsi ini muncul usai proyek tol terpanjang di Indonesia itu beberapa kali gagal lelang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, ada dua permasalahan utama yang membuat dilakukannya penyesuaian panjang Tol Getaci yang akan dilelangkan berikutnya. Masalah itu antara lain penyediaan lahan dan pendanaan.

"Satu karena kesiapan lahan, kedua karena pendanaannya," kata Dody, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun Dody belum dapat merincikan berapa nilai lelang proyek tersebut usai dilakukan penyesuaian panjang. Ia sendiri berharap, pembangunannya bisa rampung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU, Triono Junoasmono, mengatakan bukan berarti pembangunan Tol Getaci hanya sampai Tasikmalaya. Pembangunan akan tetap dilajutkan hingga Cilacap, hanya saja lelang proyek akan dibagi ke dalam beberapa seksi dan dilakukan secara bertahap.

Adapun sebelumnya, panjang jalan yang terbentang dari Jawa Barat ke Jawa Timur ini memiliki panjang total 206,65 kilometer (km). Prioritas pembangunannya sempat dipangkas usai kegagalan lelang pertama menjadi hanya 108 km dari Gedebage sampai Cilacap.

"Berkurang 30 km (jadi panjangnya tinggal 78 km)," kata Triono, ditemui di lokasi yang sama.

Selaras dengan perubahan ini, Dirjen Bina Marga Rachman Arief menilai, ada kemungkinan badan usaha jalan tol (BUJT) atau pengelola Tol Getaci akan lebih dari satu. Hal ini seperti Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

"Iya bisa jadi (banyak pengelola), yang penting jadi," kata Rachman.

Pembangunan Mulai Tahun 2026

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya rencana pemangkasan prioritas pembangunan Tol Getaci ini mulanya diungkapkan oleh Triono. Langkah ini sebagai bagian dari strategi perusahaan usai tol tersebut beberapa kali gagal lelang.

"Itu yang sekarang lagi kita kaji. Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. Ini bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasikmalaya, beberapa tahun kemudian baru kita lanjutkan lagi," kata Triono ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Triono sendiri memastikan, lelang akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang untuk Gedebage-Tasikmalaya ini. Baru setelah itu, dalam beberapa tahun ke depan dilanjutkan ke ruas selanjutnya. Karena perlu waktu untuk proses lelang ini, pihaknya menargetkan pembangunan mulai dilakukan tahun 2026.

"Fisiknya kemungkinan baru 2026. Fisiknya lah ya, karena kan itu prosesnya, begitu kita lelangkan, harus penyiapan detail desainnya, lalu pembelasan lahan, baru fisiknya," ujar dia.

Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa besaran anggaran usai prioritasnya dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menyampaikan niatnya untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Dalam hal ini menurutnya praktik mafia tanah sering kali melibatkan tiga komponen atau pihak.

"Tentunya kita tidak bisa mentolelir adanya mafia tanah, dan kalau kami identifikasi mafia tanah itu selalu elemen atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen," kata Nusron dalam Rapat Kerja perdana bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurutnya komponen pertama adalah Keterlibatan oknum orang dalam, yang Nusron sendiri tidak jelaskan lebih jauh orang dalam seperti apa yang dimaksud. Kemudian kedua ada pemborong tanah yang ikut ambil kepentingan di dalamnya, dan terakhir adanya pihak ketiga yang menjadi pendukung dari praktik mafia tanah.

"Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Nomor dua adalah pemborong tanah pasti ambil kepentingan, yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung," jelas Nusron.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris. Juga bisa Permata, persatuan makelar tanah. Maupun Bimantara, bisnis makelar dan perantara," ucapnya lagi sembari bercanda.

Sebagai upaya pemberantasan mafia tanah di RI, Nusron mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga PPATK. Di mana ia menyebut pihaknya juga akan menginisiasi upaya pemiskinan mafia tanah.

"Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," ujar Nusron.

Pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, sore ini. Pandu yang merupakan salah satu keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto soal Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Seperti diketahui Danantara bakal menjadi embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

Dia menemui Prabowo bersama dengan Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad, Wakil Kepala BP Investasi Danantara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pandu keluar dari istana bersamaan dengan Muliaman dan juga Djenod. Bahkan, Pandu satu mobil bersama Muliaman ketika pulang dari Istana.

Usai pertemuan, Muliaman enggan bicara banyak soal pembahasan yang dilakukan dengan Prabowo. Dia sempat mengamini pertanyaan awak media soal pertemuan dilakukan untuk membahas peluncuran Danantara.

"Nanti saja ya. (Soal peluncuran Danantara?) Iya persiapan. Iya makasih ya mas ya," ujar Muliaman singkat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Selang 5 menit setelah rombongan Pandu keluar, Rosan baru keluar dari Istana. Dia membenarkan ada pertemuan antara Pandu dengan Prabowo. Pertemuan dilakukan untuk berdiskusi soal Danantara, namun dia tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang dibahas.

"Ya diskusi aja lah. Diskusi Danantara. Iya, kita diskusi ini bersama pak Prabowo," kata Rosan singkat.

Pandu Sjahrir sendiri dikenal sebagai investor kawakan di Indonesia. Dia memiliki jabatan di beberapa perusahaan, dilihat dari laman LinkedIn, dia menyematkan diri sebagai investor, Co-Ceo Indies Capital, Founding Partner AC Ventures, dan Vice CEO PT TBS Energi Utama.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersangka dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyita perhatian. Hal tersebut karena tidak terdapat rumah dan kendaraan dalam laporan itu.

Seperti dilihat detikcom, Rabu (30/10/2024), total harta yang dilaporkan mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM terakhir yakni 31 Desember 2019 sebesar Rp 101.486.990.994.

Dalam laporan tersebut tidak terdapat jumlah dan nilai untuk tanah dan bangunan yang dimiliki Tom Lembong. Selain itu, tidak terdapat juga jumlah dan nilai untuk alat transportasi dan mesin alias kendaraan yang dimiliki Tom.

Sementara, Tom Lembong melaporkan harta bergerak lainnya sebesar Rp 180.990.000, surat berharga Rp 94.527.382.000, kas dan setara kas Rp 2.099.016.322, dan harta lainnya Rp 4.766.498.000. Tom Lembong memiliki utang Rp 86.895.328. Secara keseluruhan, total harta kekayaan Tom Lembong Rp 101.486.990.994.

Hal serupa juga terdapat pada LHKPN Tom Lembong pada tahun sebelumnya atau 2018. Tom Lembong melaporkan, total harta kekayaannya sebesar Rp 102.239.444.555.

Dalam laporan tersebut tidak terdapat jumlah dan nilai untuk tanah dan bangunan, serta alat transportasi dan mesin. Tom Lembong melaporkan, harta bergerak lainnya Rp 180.990.000, surat berharga Rp 96.964.850.000, kas dan setara kas Rp 2.065.738.102, harta lainnya Rp 3.402.498.000 dan utang Rp 374.631.547. Jadi, total harta Tom Lembong Rp 102.239.444.555.

Pada 2017, total harta kekayaan Tom Lembong tercatat Rp 103.186.694.172. Sama, untuk tanah dan bangunan, serta alat transportasi tidak tercatat dalam LHKPN tersebut.

Jalan tol Kartasura-Klaten yang merupakan bagian dari ruas Tol Yogyakarta-Solo (Joglo) akan memberlakukan tarif terintegrasi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2816/KPTS/M/2024.

Hal ini diumumkan langsung pengelola tol Joglo, Jasamarga Jogja Solo lewat akun Instagram @jasamargajogjasolo_official.

"Jalan Tol Jogja Solo dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif tol terbaru," tulis pengelola jalan tol dikutip Rabu (30/10/2024).

Tarif terjauh dari gerbang tol Kartasura ke Klaten untuk kendaraan golongan I berkisar Rp 42.500. Sementara untuk kendaraan golongan II dan III sebesar Rp 63.500, dan untuk golongan IV-V sebesar Rp 84.500.

"Semoga dengan diberlakukannya tarif baru nanti dapat meningkatkan kualitas layanan dan pemeliharaan infrastruktur bagi pengguna jalan tol," tulis pengelola tol.

Sebanyak 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk pengacara Senior OC Kaligis sampai saat ini kekeh menolak ikut restrukturisasi. Mereka hanya mau agar uangnya bisa kembali 100% dengan total Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

OC Kaligis menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah in kracht terkait pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Berbagai cara disebut telah dilakukan mulai dari bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden era Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

"IFG Life sama Jiwasraya selalu lempar bola. Saya bilang Anda mau laksanakan putusan pengadilan atau tidak? Itu saja. Kalau tidak, Anda melakukan pembiaran terhadap kejahatan," tegas OC Kaligis.

OC Kaligis mengaku selalu ditawarkan untuk ikut restrukturisasi Jiwasraya agar nasabah lainnya ikut. Hanya saja, ia masih konsisten dengan keputusannya agar uang bisa kembali tanpa ikut restrukturisasi.

"Kalau saya terima ini, saya mengkhianati yang 70 orang karena kita cuma minta uang kita kembali, bukan uang negara," ucapnya.

Menurutnya, banyak alasan tidak masuk akal disampaikan Jiwasraya hingga belum mengembalikan uang nasabah yang tidak ikut restrukturisasi. "Dia bilang kalau seandainya dia bayar kita, yang lain (yang ikut restrukturisasi) nuntut. Padahal kan restrukturisasi itu pilihan," tuturnya.

OC Kaligis Surati Prabowo

OC Kaligis mengaku sudah dua kali bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu intinya berisi agar uangnya di Jiwasraya bisa dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan.

"Kalau berkirim surat ke Pak Prabowo itu sudah dua kali, sebelum dan sesudah dilantik. Sudah ada tanda terimanya," kata OC Kaligis.

Berdasarkan berkas yang diterima detikcom, surat itu dikirim pada 13 Oktober 2024 dan 21 Oktober 2024. OC Kaligis memohon kepada Prabowo agar mendorong Jiwasraya melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum.

"Saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang baru, di mana Bapak Presiden dalam pidato di acara pelantikan di Gedung DPR/MPR menegaskan bahwa hukum harus dilaksanakan, agar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum dapat dilaksanakan sesuai isi putusan," tulis isi surat yang dikirim 21 Oktober 2024.

OC Kaligis mengaku tabungannya di Jiwasraya kurang lebih senilai Rp 35 miliar. Ia menuntut agar uang itu bisa kembali 100% dan menolak untuk ikut restrukturisasi.

"Saya harap surat ini sampai ke tangan bapak supaya uang saya yang sudah saya perjuangkan sejak tahun 2018 sampai sekarang dapat saya peroleh kembali. Saya butuhkan uang itu untuk perjalanan kantor saya," ucapnya.

Rencana penerapan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Tanah Air hingga saat ini belum menunjukkan titik terang. Padahal sebelumnya, uji coba percontohannya direncanakan pada akhir 2024.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam tahap negosiasi dengan Hungaria.

"Ini lagi disiapkan dengan teman-teman semua. Sekarang masih proses negosiasi sama teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Adapun proses negosiasi ini telah berjalan cukup lama. Dalam catatan detikcom, negosiasi telah berlangsung sejak bulan Agustus lalu. Dengan demikian, sudah dua bulan berlalu.

Saat ditanya lebih lanjut penyebab utama negosiasi yang berjalan lama ini, Triono tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya, saat ini PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) sedang menyiapkan poin-poin usulannya.

"Poin-poinnya sudah disampaikan dari pihak Roatex Indonesia lagi menyiapkan. Nanti disampaikan kepada kita, kita kaji lalu kita diskusi lagi kepada mereka. Itu kan proses negosiasi seperti itu," ujarnya.

Triono juga tidak merincikan poin apa yang akhirnya membuat negosiasi tersebut berjalan lama. Namun ia tak menampik bahwa proses negosiasi ini masih cukup Panjang.

"Kita upayakan bisa segera lah. Kalau targetnya (selesai negosiasi) di BPJT mungkin. Tapi targetnya kita berharap mudah-mudahan bisa segera," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat Menteri PUPR memastikan bahwa sistem bayar tol tanpa setop atau MLFF ini jadi diimplementasikan di Indonesia tahun ini.

Proses negosiasi masih terus berjalan dengan Hungaria. Meski begitu, menurutnya penerapan sistem tersebut di Tanah Air masih tetap berjalan sesuai rencana.

"MLFF sekarang sedang negosiasi dengan Hungaria full team, sampai hari ini masih dinegosiasikan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Minggu (6/10/2024).

Basuki juga memastikan bahwa uji coba percontohan akan tetap dilangsungkan pada akhir 2024. Rencananya, lokasi penerapan perdananya tetap dilakukan di Tol Bali Mandara, sebelum akhirnya diterapkan ke ruas-ruas tol lainnya.

"Termasuk, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember, tetap kita akan operasikan tapi manajemennya, operasionalnya lagi dinegosiasi kembali," terangnya.

MLFF merupakan hasil kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria. Proyek ini diinisiasi pada saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria, Victor Orbán ke Indonesia pada tahun 2016. Pemerintah Hungaria berinvestasi 100% dari proyek ini dengan nilai investasi Rp 4,5 triliun dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan Usaha (KPBU).

Proses penggodokan sistem ini pun berjalan cukup panjang, dengan berbagai tantangan mulai dari masalah internal di PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP), hingga uji coba sistem yang belum berhasil.

Pemerintah berencana menerapkan MLFF di Indonesia secara bertahap. Untuk awalannya, yang akan diterapkan ialah sistem single lane free flow (SLFF). SLFF merupakan sistem pembayaran tanpa setop yang dilakukan hanya satu jalur dan masih akan tetap menggunakan penghalang atau barrier.

Kementerian Perhubungan berencana menambah direktorat jenderal baru untuk mengurus persoalan integrasi transportasi. Hal ini diharapkan dapat membantu mendorong konektivitas antar moda transportasi massa.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya berencana untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Integrasi Transportasi dan Multimoda dalam awal masa jabatannya. Hal ini merupakan usulan dari pemerintahan sebelumnya.

"Ada usulan dari pemerintahan sebelumnya untuk adanya penambahan Diten Integrasi Transportasi dan Multimoda. Ditjen ini akan bertugas untuk mengintegrasikan transportasi," kata Dudy, dalam Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dudy menjelaskan, dulunya persoalan integrasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

"Diharapkan ke depannya konektivitas akan menjadi bagian dari fokus Kementerian Perhubungan yang sebelumnya belum tertangani maksimal," ujarnya.

BPTJ sendiri didirikan pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 103 tahun 2015 tentang BPTJ. Berdasarkan bahan paparan Dudy, nantinya badan ini akan melebur ke dalam direktorat teknis baru tersebut.

Dudy mengatakan, penghapusan dan peleburan BPTJ ini menjadi bagian dari transisi penyesuaian dalam Kemenhub. Hal ini selaras dengan Surat Menteri Sesneg Nomor B-948/M/D-1/H.03.00/10/2023 terkait penghapusan BPTJ.

"Saat ini Kemenhub belum memiliki 1 unit kerja setingkat eselon 1 yang fokus menangani konektivitas tau integrasi," ujarnya.

Pengacara Senior OC Kaligis yang menjadi korban gagal bayar Asuransi Jiwasraya mengaku sudah dua kali bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu intinya berisi agar uangnya di Jiwasraya bisa dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan.

"Kalau berkirim surat ke Pak Prabowo itu sudah dua kali, sebelum dan sesudah dilantik. Sudah ada tanda terimanya," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan dokumen yang diterima detikcom, surat itu dikirim pada 13 Oktober 2024 dan 21 Oktober 2024. OC Kaligis memohon kepada Prabowo agar mendorong Jiwasraya melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum.

"Saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang baru, di mana Bapak Presiden dalam pidato di acara pelantikan di Gedung DPR/MPR menegaskan bahwa hukum harus dilaksanakan, agar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum dapat dilaksanakan sesuai isi putusan," tulis isi surat yang dikirim 21 Oktober 2024.

OC Kaligis mengaku tabungannya di Jiwasraya Rp 35 miliar. Ia menuntut agar uang itu bisa kembali 100% dan menolak untuk ikut restrukturisasi.

"Saya harap surat ini sampai ke tangan bapak supaya uang saya yang sudah saya perjuangkan sejak tahun 2018 sampai sekarang dapat saya peroleh kembali. Saya butuhkan uang itu untuk perjalanan kantor saya," ucapnya.

"Saya buat surat ini sesingkat mungkin karena saya tahu kesibukan bapak sebagai Presiden. Semoga di antara kesibukan bapak selaku Presiden, Bapak berkenan membaca surat saya ini dan supaya Bapak Presiden berkenan memerintahkan PT Asuransi Jiwasraya dan Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir untuk mengembalikan uang tabungan saya sebesar kurang lebih Rp 35 miliar," tambahnya.

Total 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk OC Kaligis sampai saat ini kekeh menolak ikut restrukturisasi Jiwasraya. Total uang mereka di Jiwasraya disebut mencapai Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis.

Lihat Video: Jaksa Agung Serahkan Aset Jiwasraya Rp 3,1 T ke Erick Thohir

[Gambas:Video 20detik]