Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham global bergerak variatif pada Rabu (6/11/2024) setelah Donald Trump resmi memenangkan pemilihan umum Amerika Serikat. Sejumlah indeks utama di bursa Asia melemah, begitu pula dengan bursa saham Indonesia.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis, kemenangan Trump di pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) telah terlihat sejak Rabu (6/11/2024) sekitar pukul 14.00 WIB atau 02.00 waktu AS. Data hitung cepat 270toWin kala itu telah menunjukkan bahwa Trump telah meraih 270 suara elektoral (electoral votes), syarat minimal untuk memenangkan pemilu.

Hasil itu pun direspons oleh para pelaku pasar, seperti di Asia yang masih dalam jam perdagangan bursa. Bursa Asia bergerak variatif, tetapi sejumlah indeks utama bergerak merah atau terkoreksi.

Berdasarkan data Bloomberg pada penutupan perdagangan Rabu (6/11/2024), bursa Jepang tercatat bergerak variatif, seperti indeks Topix 500 yang menguat 0,98% tetapi indeks Nikkei 225 melemah 0,14%.

Di Republik Korea Selatan, indeks Kosdaq tercatat melemah 1,53%, begitu pula indeks Kospi yang terkoreksi 0,75%. Kondisi serupa terjadi di Hong Kong, yakni indeks Hang Seng terkoreksi 2,23% dan indeks S&P Asia 50 melemah 1,30%.

Bursa saham China, selaku rival utama AS, juga mencatatkan koreksi. Indeks komposi Shanghai melemah 0,09% dan indeks SSE 50 terkoreksi 0,77%.

Lain halnya, bursa India justru terapresiasi usai kemenangan Trump. Indeks BSE tercatat naik 1,35% dan indeks Nifty 50 menghijau 1,12%.

Di Asia Tenggara kondisi bursa bergerak variatif, tetapi penguatan terjadi di Malaysia dengan indeks KLCI menghijau 0,83%, lalu di Singapura indeks Straits Times Index menguat 0,60%.

Sementara itu, di Australia indeks S&P 200 terkoreksi sebesar -0,49%.

Di Benua Biru atau Eropa, S&P Euro Index mengalami koreksi 1,26%. Adapun, di Inggris, indeks FTSE 100 terkoreksi tipis 0,07%.

IHSG Merah usai Trump Menang

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,44% ke level 7.383,86 pada perdagangan Rabu (6/11/2024). Mayoritas indeks berdasarkan sektor berakhir di zona merah, dengan pelemahan terdalam dialami saham sektor teknologi sebesar 2,96%.

Kemudian sektor properti melemah 2,00% dan sektor finansial turun 1,77% setelah emiten perbankan berkapitalisasi besar seperti BBCA, BBRI, dan BMRI parkir di zona merah.

"Indeks dolar yang menguat memberi tekanan pada saham-saham blue chip," kata Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas, Rabu (6/11/2024).

Indeks LQ45 juga tercatat melemah lebih dalam, yakni hingga 2,03% pada perdagangan kemarin.

Pasar saham Indonesia sendiri mencatatkan net sell asing sebesar Rp1,14 triliun pada perdagangan hari ini. Dalam sepekan, net sell asing mencapai Rp1,4 triliun. Meskipun, pasar saham Indonesia masih mencatatkan nilai beli bersih atau net buy asing sebesar Rp37,59 triliun sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD).

Pada perdagangan kemarin, deretan bank jumbo atau kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV menjadi pencetak net sell asing terbanyak. PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) misalnya mencatatkan net sell asing Rp582,93 miliar pada perdagangan kemarin.

Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) membukukan net sell asing Rp480,47 miliar dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) membukukan net sell asing Rp131,54 miliar.

Selain itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) misalnya mencatatkan net sell asing Rp47,56 miliar pada perdagangan kemarin.

Sukarno mengemukakan kemenangan Trump membawa sentimen positif pada pasar kripto, sejalan dengan janji dukungan yang diutarakannya saat kampanye. Sementara itu saham, Sukarno mengatakan pelaku pasar perlu tetap mencermati kinerja teranyar emiten.

"Sektor yang berpotensi diuntungkan dalam jangka panjang adalah basic material seperti emas. Ini didorong oleh ekspektasi inflasi akan terjadi sehingga emas menjadi alternatif investasi lindung nilai," tambahnya.

Adapun, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan kemenangan Trump membawa potensi larinya dana asing dari emerging market.

"Trump akan mengutamakan investasi dan pembangunan ke dalam negaranya sendiri," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (6/11/2024).

Alhasil, menurutnya Indonesia harus lebih kompetitif untuk menjadi atraktif.

"Di masa Trump pertama, FDI [foreign direct investment] Indonesia juga tidak meningkat signifikan, dibandingkan masa Biden," ujar Liza.

Associate Director of Research and Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan Trump memiliki kebijakan Make America Great Again (MAGA), yang akan mengutamakan Amerika sebagai porosnya. Menurut Nico, hal ini memiliki dampak negatif bagi perekonomian global karena Trump akan menjalankan kebijakan proteksionisme.

Selain Pemilu AS, pekan ini pasar juga menantikan pertemuan The Fed yang akan terjadi berselang tiga hari setelah pemilu AS. Hingga saat ini, kata dia, potensi pemangkasan tersebut cukup terbuka, terutama setelah data yang keluar pada Jumat malam pekan lalu.

"Namun, apabila volatilitas dianggap terlalu tinggi setelah pemilu AS, ada kemungkinan The Fed akan mengurungkan niatnya dan mengeluarkan pemotongan yang jauh lebih besar pada bulan Desember mendatang," tutur Nico. (Fahmi Ahmad Burhan, Erta Darwati)

Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2024 realisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia secara umum mengalami tren kenaikan pada sejak 2018 hingga 2022.

Data tersebut juga menunjukkan terjadinya perubahan kontributor terbesar penyumbang emisi GRK, di mana pada beberapa tahun sebelumnya sektor energi selalu berada pada urutan teratas namun pada 2022 sektor industri pengolahan menggeser sektor energi.

Jika dibandingkan dengan target dalam business as usual (BAU), seperti yang tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, realisasi tersebut dinilai telah melebih target.

Target emisi yang dinyatakan dalam BAU merupakan emisi hypothetical yang disusun berdasarkan asumsi bahwa setelah tahun dasar tidak ada kebijakan tambahan yang diterbitkan untuk mengatasi isu perubahan iklim.

Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai kondisi net-zero emission (NZE) paling lambat pada 2060. Pemenuhan target dalam NDC sangat penting untuk membatasi kenaikan temperatur global melebihi 2 derajat celcius dibanding temperatur sebelum revolusi industri abad 18 (pembatasan lebih ambisius di tingkat 1,5 derajat celcius).

Mencapai NZE pada waktu sekitar 35 tahun akan sangat menantang bagi Indonesia karena pencapaian tersebut tergolong singkat jika memperhatikan tuntutan reformasi untuk mencapai NZE. Reformasi tersebut tersebut antara lain transisi dari ketergantungan pada energi fosil, mengubah gaya hidup, merombak beragam infrastruktur dalam kegiatan perekonomian, menghentikan konversi hutan dan pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam mencapai tujuan pembatasan kenaikan temperatur global selama ini manusia sangat mengandalkan kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida. Bahkan peran alam dalam mengendalikan emisi GRK dinyatakan secara eksplisit dalam Perpres No. 98 tahun 2021 pasal 3 (4) yang menyatakan bahwa ”Pengurangan Emisi GRK … didukung utamanya oleh pengendalian Emisi GRK Sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon….”

Berdasarkan assesment report 6 yang diterbitkan oleh Intergovermental Panel on Climate Change selama enam dekade ekosistem di daratan dan lautan menyerap sekitar setengah emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Dalam beragam model yang dibangun untuk memprediksi iklim di masa depan, kemampuan alam dalam menyerap emisi karbon dioksida dianggap konstan, dalam arti kemampuan tersebut akan terus berlanjut di masa depan tanpa ada perubahan signifikan. Namun, benarkah alam memiliki kemampuan tidak terbatas dalam menyerap karbon dioksida?

Berdasarkan penelitian Pan et al (2024) di Nature, terdapat indikasi penurunan daya serap ekosistem daratan akibat penuaan umur hutan, konversi hutan dan kondisi kering yang berkepanjangan. Hal yang sama terjadi pada ekosistem lautan yang selama ini menyerap sebagian panas akibat kenaikan temperatur global.

Berdasarkan penelitian Li et al (2024) di Journal of Sea Research mengindikasikan kenaikan temperatur air laut berpotensi menurunkan kemampuan laut dalam penyerapan karbon dioksida.

Peran alam dalam membatasi kenaikan temperatur global dilakukan dengan memperbesar kemampuan alam dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida. Namun, adanya kemungkinan alam akan mencapai titik jenuh dalam menyerap karbon dioksida maka harapan dan perhatian akan tertuju pada pemanfaatan teknologi guna mengendalikan emisi GRK.

Indonesia telah memiliki kebijakan untuk mengendalikan emisi GRK, yaitu Perpres No. 98 tahun 2021. Salah satu tujuan Perpres tersebut berdasarkan pasal 2 (1) adalah ”...dasar penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK)...”. Berdasarkan Perpres tersebut NEK didefinisikan sebagai ”nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi”.

Dengan memperhatikan data BPS yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan berkontribusi besar terhadap emisi GRK nasional maka diperlukan usaha serius untuk menurunkan emisi pada sektor ini melalui NEK. Bentuk mekanisme NEK pada dasarnya dijalankan dengan mengenakan insentif (atas kondisi pengurangan emisi) dan disinsentif (atas kondisi penambahan emisi) terhadap sektor tertentu.

Salah satu bentuk disinsentif untuk penguranan emisi karbon adalah dengan pengenaan harga atas setiap ton emisi GRK yang terlepas ke atmosfir. Pengenaan harga atas setiap emisi karbon berpotensi menurunkan emisi karbon karena adanya penetapan harga akan membuat pelaku usaha akan memperhatikan dan mengendalikan emisi GRK dalam beroperasi.

Agar implementasi NEK efektif dalam mencapai target pengurangan emisi GRK, maka Perpres tersebut harus diimplementasikan lebih lanjut dengan aturan turunan pada sektor industri.

Misalnya, pembatasan emisi di beberapa sektor industri (terutama industri dengan emisi karbon kelas berat) harus diterapkan dengan mengeluarkan izin emisi karbon. Agar selaras dengan target NDC, yang menuntut usaha yang lebih ambisius mendekati tahun target NZE, maka penerbitan izin emisi karbon harus lebih rendah jumlahnya setiap tahun.

Potensi adanya keterbatasan kemampuan alam untuk menyerap dan menyimpan karbon dioksida menuntut terjadinya pengembangan dan pemanfaaatan teknologi ramah lingkungan. Kendala pembiayan sering menjadi isu terkait teknologi ramah lingkungan. Namun, kendala tersebut berpotensi di atasi dengan memberikan insentif. Salah satu insentif NEK terkandung pada instrumen sertifikat pengurang emisi GRK (SPE-GRK) yang merupakan salah satu instrumen di bursa karbon.

Misalnya, pada sektor energi (yang merupakan sektor yang masuk kategori emisi karbon kelas berat) penurunan emisi dapat dilakukan dengan memanfaatkan panas bumi (geotermal) sebagai pembangkit listik.

Pembangunan geotermal dapat terhalang oleh biaya pengembangan yang besar, namun potensi pendapatan dari geotermal tidak menutupi biaya yang membuat proyek menjadi tidak menarik (dalam bahasa keuangan IRR proyek lebih rendah dari biaya dana).

Rendahnya IRR pernah terjadi saat pembangunan pembangunan geotermal Ulubelu Unit 3-4 dan dan Lahendong 5-6 yang dikelola oleh PT. Pertamina Geotermal Energi. Melalui penerbitan skema carbon credit (yang merupakan SPE-GRKdan bentuk insentif) IRR kedua proyek tersebut dapat ditingkatkan sehingga membuat proyek menjadi lebih menarik.

Akhir kata, implementasi NEK yang tercantum dalam Perpres No. 98 tahun 2021 perlu dilakukan dengan lebih serius agar dapat memberikan dampak pada penurunan emisi karbon. Keseriusan tersebut lebih dituntut saat daya penyerapan karbon oleh alam sudah menurun.

Bisnis.com, JAKARTA — Penentuan upah minimum 2025 agaknya masih menantang, meskipun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan agar aturan baru terkait dengan formula penghitungan upah minimum provinsi (UMP) tersebut selesai pada 7 November 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat, mengingat konsep skema pengupahan tersebut perlu lebih dimatangkan kembali.

Terlebih, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), turut mempengaruhi penetapan upah minimum tahun depan.

Ulasan tentang skema pengupahan yang masih terus dikaji dan dicermati lebih lanjut oleh pemerintah, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Kamis (7/11/2024):

Pilpres AS: Tragedi Pennsylvania, Kecaman yang Beri Andil Kemenangan Donald Trump

Warga Amerika Serikat telah menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung pada Selasa (5/11/2024). Hasilnya, kandidat Presiden dari Partai Republik Donald J. Trump kembali terpilih sebagai Presiden.

Donald Trump menutup pintu bagi Kamala Harris, kandidat Presiden dari Partai Demokrat, untuk menciptakan sejarah baru sebagai presiden perempuan pertama di negara itu.

Donald J. Trump saat berkampanye di depan pendukungnya. Kandidat Presiden dari Partai Republik itu berhasil memenangi Pemilihan Presiden Amerika Serikat atas calon presiden Partai Demokrat Kamala Harris pada Pemilu yang berlangsung Selasa (5/11/2024)./Dok.https://www.donaldjtrump.com

Kemenangan Trump ditentukan oleh keberhasilannya membalikkan suara di negara bagian Georgia yang memiliki 16 suara elektoral. Keunggulan Trump juga ditentukan dari perolehan suara kemenangan di Pennyslvania yang memiliki 19 suara elektoral.

Trump seolah menerima berkah dengan kemenangannya di Pennsylvania ini. Negara bagian itu menjadi lokasi peristiwa penembakan terhadap Trump yang kemudian disebut sebagai tragedi Pennsylvania.

Periode Menantang Penetapan Upah 2025

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli menyebut bahwa dia belum mengetahui kapan rumusan UMP 2025 akan diumumkan oleh pemerintah. Menurut dia, regulasi tentang skema pengupahan yang direncanakan akan diteken pada Kamis (7/11/2024) perlu lebih dimatangkan kembali.

Saat ini, skema pengupahan tersebut tengah dikaji dan dicermati lebih lanjut sehingga harapannya dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Terlebih, Yassierli telah menerima Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Namun, masih terdapat perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut semua masukan yang ada.

Modal Ventura Menjaring Startup Tak 'Bakar Duit'

Industri modal ventura terhitung masih optimistis menatap potensi tahun depan, meskipun sepanjang tahun ini diterpa tren negatif penurunan pembiayaan.

“Kami masih optimis proyeksi pembiayaan modal ventura di Tanah Air akan tumbuh seiring dengan tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai saat ini,” kata Ketua Umum Amvesindo Eddi Danusaputro kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Optimisme Amvesindo terhadap masa depan modal ventura di Indonesia juga didasari oleh stabilitas sektor jasa keuangan khususnya modal ventura di Indonesia yang masih terjaga dengan baik di tengah dinamika geopolitik global.

Eddi menjelaskan, fokus pembiayaan modal ventura saat ini bergeser mencari startup atau perusahaan yang menunjukkan tingkat profitabilitas dan arus kas yang sehat. “Tren yang sebelumnya mendominasi pasar dengan strategi 'bakar uang' untuk pertumbuhan cepat kini mulai ditinggalkan,” kata.

Efek Penghapusan Kredit UMKM hingga Petani ke Asuransi BUMN

Pemutihan utang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nelayan, hingga petani dinilai akan berdampak positif terhadap perusahaan asuransi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penjaminan kredit bagi sektor-sektor tersebut.

Praktisi manajemen risiko sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), Wahyudin Rahman mengatakan, apabila terdapat ketentuan subrogasi pada perjanjian, maka perusahaan asuransi akan mendapatkan hak subrogasi atau recovery dari pembayaran utang yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, perusahaan asuransi sebelumnya telah membayarkan klaim atas kredit macet sesuai ketentuan polis.

Menurutnya, pihak bank yang memberikan kredit dapat menghapus pembukuan dan tidak dianggap sebagai kerugian negara. Di sisi lain, debitur tidak mempunyai buku kelam sehingga bisa melakukan pinjaman dan perusahaan asuransi mendapatkan pendapatan dari subrogasi itu.

Pasar Saham dan IHSG Merespons Negatif Kemenangan Trump

Pasar saham dan rupiah merespons negatif kemenangan kandidat Partai Republik Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS). Di saat yang sama, investor asing melakukan net sell.

Jatuhnya harga saham-saham berkapitalisasi jumbo membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,44% ke level 7.383,86 pada perdagangan hari ini, Rabu (11/6/2024).

Mayoritas indeks berdasarkan sektor berakhir di zona merah. Pelemahan terdalam dialami saham sektor teknologi sebesar 2,96%. “Indeks dolar yang menguat memberi tekanan pada saham-saham blue chips,” kata Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas.

Sukarno menjelaskan bahwa kemenangan Trump membawa sentimen positif pada pasar kripto, sejalan dengan janji dukungan yang diutarakannya saat kampanye. Sementara untuk saham, pelaku pasar perlu tetap mencermati kinerja teranyar emiten.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memperkuat dan mengoptimalkan fungsi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dalam perumusan kebijakan pengupahan.

Langkah tersebut diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pemerintah menghormati putusan MK pada Kamis (31/10/2023) dan akan menjalankan putusan tersebut. Untuk itu, pemerintah akan memperkuat Depenas dalam perumusan kebijakan pengupahan.

“Memang sesuai dengan putusan MK itu adalah memperkuat Depenas,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu malam (6/11/2024).

Selain memperkuat fungsi Depenas, Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan Kemnaker untuk mengoptimalkan keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

Sebagai informasi, LKS Tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah yang membahas masalah ketenagakerjaan. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

“Arahan dari Pak Presiden memang optimalkan keberadaan dari LKS Tripartit Nasional,” ujarnya.

Langkah tersebut juga sejalan dengan salah satu amar putusan MK soal kebijakan penetapan pengupahan yang diatur dalam Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU Cipta Kerja.

MK menyatakan, frasa yang terkandung dalam pasal itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Frasa yang dianggap bertentangan itu berbunyi “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

“Menyatakan, ‘Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” bunyi putusan tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam putusannya, MK menambah bunyi pasal tersebut. MK menyatakan, perumusan kebijakan upah melibatkan dewan pengupahan daerah.

“....tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, ‘dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan,” demikian bunyi putusan tersebut.

Adapun pasca putusan MK, Kemnaker tengah merumuskan regulasi baru terkait skema penetapan upah minimum. Dalam catatan Bisnis, Kemnaker belum bisa menerbitkan regulasi baru sesuai tenggat waktu yang diberikan Prabowo, yakni pada 7 November 2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, konsep pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Apalagi, masih ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dan pengusaha terkait formula penetapan upah minimum.

Dia ingin peraturan yang nantinya terbit tidak hanya siap dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi logika sehingga tidak menimbulkan polemik baru kedepannya. Oleh karena itu, Indah, mengutip pesan Yassierli, meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Kemnaker dalam merumuskan rancangan pengupahan.

“Jadi pesan Pak Menteri, sedang kami cermati, kaji dulu,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan peraturan mengenai pengupahan. Sempat ditargetkan rampung sebelum tanggal 7 November, peraturan tersebut hingga saat ini belum ada. Menimbulkan pertanyaan mengenai nasib penetapan upah buruh.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-undang (UU) No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap bahwa Badan Urusan Logistik (Bulog) harus membayar bunga pinjaman perbankan senilai Rp1,9 triliun untuk cadangan pangan Indonesia.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan Bulog harus membayar bunga pinjaman jumbo itu untuk menyediakan cadangan pangan masyarakat.

Adapun, lanjut dia, Bulog telah mengamankan cadangan pangan sebanyak 1,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan menjelang akhir tahun dan awal tahun.

Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana, cadangan pangan Indonesia hanya di kisaran 600 ribu ton—800 ribu ton dan ini merupakan alarm bahaya.

“Tapi ada tapinya, uang yang dipakai untuk cadangan pangan ini adalah uang pinjam bank, jadi Bulog akan membayar bunga bank Rp1,9 triliun,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV di DPR, Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, Arief menerangkan bahwa langkah ini harus dilakukan agar Indonesia memiliki cadangan pangan untuk menjaga stabilitas pangan di pasar.

“Ini harus kita lakukan karena pemerintah harus punya cadangan pangan,” jelasnya.

Terlebih, kebutuhan konsumsi beras di Indonesia adalah sebesar 30,5 juta ton. Di sisi lain, produksinya hanya 31 juta ton. Ini artinya, hanya ada cadangan sekitar 500 ribu ton.

“Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo menggenjot produksi itu akan menjadi sangat penting dan ini kalau perlu dikeroyok sama kita semua,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining Association (IMA) mengungkapkan dampak terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) terhadap hilirisasi nikel dan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) Indonesia.
Trump memang pernah berjanji mencabut aturan wajib kendaraan listrik (EV) jika terpilih kembali menjadi presiden. Menurut Trump, mendorong penggunaan EV hanya menimbulkan pemborosan anggaran.Di sisi lain, Indonesia sedang menggenjot hilrisasi nikel untuk produksi bahan baku baterai EV.
Executive Director IMA Hendra Sinadia menilai pengaruh kemenangan Trump terhadap upaya hilirisasi dan pembangunan industri EV di RI tak akan terjadi dalam waktu dekat. Sebab, permintaan mobil bertenaga setrum itu tidak hanya berasal dari AS.
"Tentu pasti ada dampak dengan proteksionisme di AS, tapi kan semua negara juga melakukan proteksionisme. Apapun hasil pemilihan di AS tentu tidak akan, bukan tidak berdampak, tapi dalam waktu dekat tidak terlalu berpengaruh terutama dalam pengembangan hilirisasi nikel," jelas Hendra kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Hendra juga tak begitu khawatir terhadap potensi penurunan permintaan EV dari Negeri Paman Sam. Pasalnya, selama ini pasar EV terbesar masih dipegang oleh negara-negara Asia.
"Ekspor kita kan paling banyak ke Asia," ucapnya.
Calon Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump mengamankan 270 suara elektoral (electoral votes) dan resmi memenangkan persaingan menjadi presiden terpilih ke-47 AS untuk periode 2024-2028.
Berdasarkan data hitung cepat 270toWin pada Rabu (6/11/2024), Trump mengalahkan pesaingnya, Kamala Harris dari Partai Demokrat yang hanya mendapat 213.
Meskipun masih ada 55 suara elektoral yang belum ditetapkan, tetapi Trump sudah melampaui ambang batas 270 dari 538 suara untuk mengamankan kursi kepresidenan.
Kemenangan Trump diraih setelah dirinya mengamankan suara dari tiga negara bagian penentu kemenangan atau swing states. Trump meraih 16 suara di Georgia, 16 Suara di North Carolina, dan 19 suara di Pennsylvania.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo tetap melakukan pengembangan infrastruktur pelabuhan guna menjaga stabilitas rantai pasok regional.

Erick Thohir menuturkan pengembangan infrastruktur pelabuhan merupakan hal yang vital. Melalui peningkatan kapasitas pelabuhan, dia menilai Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga stabilitas rantai pasok regional.

Lebih jauh menurutnya, hal ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam membangun sektor maritim dan memperkuat peran Indonesia sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di Asean.

"Untuk itu, kami meminta Pelindo dan mendukung upaya Pelindo yang bisa memperkuat ekosistem logistik nasional," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menuturkan saat ini perseroan tengah mengupayakan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi dan logistik nasional untuk menekan biaya logistik yang tinggi hingga kemacetan di pelabuhan.

Salah satu proyek yang tengah dilakukan Pelindo, diantaranya yaitu pembangunan Jalan Tol New Priok Eastern Access (NPEA) yang menghubungkan Pelabuhan New Priok dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Pembangunan ini dirancang untuk mempercepat arus barang dari kawasan industri menuju pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung daya saing ekonomi nasional.

"Proyek NPEA merupakan bagian dari rencana besar Pelindo untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antara pelabuhan dan pusat-pusat industri di sekitarnya," jelasnya.

Adapun proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, dibangun sepanjang 6,6 kilometer dan bernilai sekitar Rp6,6 triliun.

Selain proyek NPEA, Pelindo juga baru saja meresmikan Jalan Layang Teluk Lamong di Surabaya pada 20 September 2024. Jalan flyover Terminal Teluk Lamong merupakan PSN yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas logistik dan lalu lintas di kawasan Surabaya Barat.

Dia berharap dengan adanya Jalan Layang Teluk Lamong, waktu tempuh truk pengangkut barang dapat dipangkas secara signifikan, sehingga distribusi barang bisa berlangsung dua kali lebih cepat. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian Surabaya dan sekitarnya.

"Pelindo optimistis bahwa percepatan infrastruktur ini akan berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi daerah dan nasional," imbuhnya.

Sejauh ini, Pelindo telah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur strategis kepelabuhanan, diantaranya New Priok Container Terminal (NPCT) 1 - Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2022, dan Makassar New Port yang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, ada juga pengembangan Pelabuhan Benoa, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) - Surabaya, Jawa Timur hingga kawasan industri terintegrasi pelabuhan di Kuala Tanjung - Sumatera Utara.

Kawasan Industri Kuala Tanjung ini akan dikembangkan sebagai pelabuhan internasional dan pusat industri di Sumatera. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan internasional di bagian barat Indonesia.

Arif optimistis melalui infrastruktur logistik yang efisien, yang ditopang oleh konektivitas infrastruktur yang lebih baik, maka biaya transportasi dan distribusi dapat dikurangi.

"Hal ini diharapkan dapat meringankan beban bagi pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai pasok," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) atau Jababeka meraup penjualan tahap pertama Jababeka Bizpark sebanyak 200 unit dengan harga penjualan mulai dari Rp1,4 milir per unitnya.

Senior Managing Director Jababeka Ivonne Anggraini menuturkan penjualan ruko multiguna cukup diminati karena dapat menyesuaikan dengan kebutuhan para pelaku bisnis mulai dari gudang penyimpanan, kantor, hingga penjualan produk secara langsung sehingga dapat membantu mengurangi biaya operasional serta meningkatkan performa perusahaan.

Tingkat permintaan, sebutnya berasal dari pelaku bisnis dan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

"Penjualan tahap pertama Jababeka Bizpark lebih dari 200 unit dengan harga per unit Rp1,4 miliar," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Dengan raupan penjualan tersebut, KIJA menargetkan serah terima unit berlangsung pada 2025 mendatang.

Adapun Jababeka tengah memacu pembangunan properti komersial ruko multiguna di tengah peningkatan transaksi dagang elektronik (e-commerce) yang menjadi angin segar bagi seluruh sektor industri di Indonesia, khususnya bagi industri logistik serta pergudangan.

Menurut Ivonne ruko multiguna dapat menghemat biaya operasional. Selain itu, semakin berkurangnya lahan di wilayah perkotaan membuat bangunan multiguna semakin diminati karena bisa menjadi solusi bisnis yang praktis.

Terlebih saat ini para pelaku usaha juga membutuhkan bangunan multiguna dengan lokasi strategis dan akses yang mudah.

Menurutnya, bangunan komersial multiguna dengan lokasinya yang terintegrasi dengan pusat industri, pendidikan, dan kesehatan, masih menarik karena dapat memberikan solusi bisnis yang inovatif, sekaligus memberikan potensi investasi yang menjanjikan di kawasan berkembang pesat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara terkait pemutihan utang kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, hingga nelayan yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa langkah pemutihan yang dilakukan Prabowo merupakan bukti sayangnya kepada masyarakat Indonesia.

“Kemarin, ada utang petani nelayan dengan macet 10 tahun kalau tidak salah, itu diputihkan oleh bapak Presiden [Prabowo Subianto] begitu sayangnya pada petani, UMKM, masyarakat kecil, itu perintah Presiden,” kata Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo dalam forum itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Prabowo juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut. “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” tuturnya.

Awal mula wacana pemutihan utang petani hingga nelayan ini pertama kali disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Dia mengungkpa ada jutaan petani dan nelayan yang masih terbebani utang lama sejak krisis moneter 1998 silam.

Kendati penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus. Imbasnya, 6 juta petani dan nelayan tidak bisa mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ternyata semua utang ini sudah dihapus bukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus sehingga 5–6 juta [petani dan nelayan] tidak bisa dapat kredit, mereka ke rentenir dan pinjol [pinjaman online],” ungkap Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan. Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” imbuhnya.

Dia berharap, dengan adanya kebijakan ini aman berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, melainkan juga untuk keluarganya. “Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30–40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay memastikan implementasi sistem bayar tol nirsentuh dan nirhenti (MLFF) bakal mendorong suksesi program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lilla menyebut, sistem MLFF bakal mendorong efektivitas laju logistik RI. Dengan demikian, dirinya menyebut pemerintah Indonesia perlu segera berkomitmen penuh untuk mendorong percepatan implementasi MLFF.

“Sejalan dengan program makan bergizi gratis, ini [sistem MLFF] adalah sesuatu yang kami yakini perlu dimiliki Indonesia untuk meningkatkan produksi industri makanan,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Seiring dengan hal itu, badan usaha pelaksana (BUP) Roatex Indonesia Toll System (RITS) mengaku bakal segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjabarkan kembali mengenai urgensi implementasi MLFF. Pasaknya, kerja sama investasi MLFF antara Hungaria dan Indonesia sendiri dilakukan lewat koneksi bilateral pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur RITS, Renaldi Utomo menyebut saat ini pihaknya telah mengirimkan konfirmasi mengenai permohonan pertemuan dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Kalau mengenai pemerintah yang baru, kami masih menunggu konfirmasi komunikasi. Sudah kami coba lakukan, Insya Allah kami akan support dan mendukung kebijakan yang ada pada saat ini,” tambahnya.

Adapun dalam rencananya, RITS menargetkan bahwa implementasi komersial sistem MLFF bakal mulai efektif dilaksanakan pada kuartal I/2025. Padahal semula rencananya sistem ini bakal mulai diterapkan pada akhir 2024.

Akan tetapi, proses implementasinya tertunda usai uji coba perdana sistem pada 12 Desember 2023 disebut perlu dilakukan beberapa penyesuaian dengan budaya berkendara masyarakat Indonesia.

Di mana, pemerintah meminta RITS untuk dapat meningkatkan keamanan sistem berupa penambahan barrier guna meminimalisir potensi kerugian yang bakal ditanggung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan regulasi terkait penghapusan piutang macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, pinjaman nelayan di Badan Layanan Umum (BLU) mencapai sekitar Rp600 miliar. Nominal tersebut belum termasuk utang nelayan di lembaga keuangan lainnya.

“Kalau kita di BLU aja itu kira-kira sekitar Rp600 miliaran,” ungkap Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Trenggono menyebut bahwa pihaknya tengah mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Aturan turunan ini nantinya memuat jumlah nelayan yang berhutang, serta syarat dan mekanisme penghapusan utang. Kendati begitu, KKP hingga saat ini masih melakukan penghitungan jumlah nelayan yang berhutang.

Dia berjanji, perhitungan dan mekanisme penghapusan utang dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. “Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya.

Trenggono mengharapkan, adanya penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Sementara itu, kebijakan penghapusan utang mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan. Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional Kajidin mengakui, banyak nelayan berhutang ke perbankan demi memenuhi operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” tuturnya.