Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam 3 tahun ke depan.

Untuk mencapai target tersebut, dia menyatakan Kementan bajal melibatkan petani muda melalui pertanian modern dan inovatif guna meningkatkan produksi serta ketahanan pangan nasional.

"Sudah 11 bulan kami keliling Indonesia untuk memastikan pangan kita aman, mimpi kita paling lambat 3 tahun ke depan Indonesia akan swasembada pangan. Bahkan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia nantinya," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

Dia menuturkan, peran petani muda sangatlah penting dalam mendorong swasembada pangan di Indonesia. Saat ini, pihaknya memacu petani muda salah satunya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Di daerah tersebut, Kementan telah menghibahkan berbagai macam alat pertanian modern untuk para petani generasi milenial dan generasi Z, yang ditargetkan berjumlah 50.000 orang.

"Kami menyiapkan untuk generasi milenial, generasi Z akan turun ke lapangan, gunakan teknologi tinggi mesin pertanian. Kemudian milenial minimal berpendapatan 10juta per bulan," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa Kementan menargetkan sebanyak 50.000 orang generasi milenial untuk dihibahkan peralatan pertanian sehingga bisa berkontribusi bagi pangan Indonesia.

"Kemudian dia bekerja dengan menggunakan teknologi tinggi membantu petani kita," tambahnya.

Adapun, tambah Mentan, langkah menuju pertanian modern sudah berjalan dan berbagai bibit unggul maupun pompanisasi pun telah digencarkan di berbagai daerah di Tanah Air.

Amran juga mengajak petani yang ada di Kabupaten Bone, untuk merevolusi sektor pertanian Indonesia dengan sistem modern.

"Pertanian tidak bisa maju tanpa transformasi dari metode tradisional menuju modern," jelasnya.

Dia mengimbau petani merevolusi sektor pertanian Indonesia dengan menerapkan teknologi dan mekanisasi dalam seluruh prosesnya untuk menuju pertanian modern.

"Ini adalah tantangan besar, tetapi dengan kerja keras dan inovasi, kita optimis bisa mencapainya," ucapnya.

Oleh karena itu, dia mendorong generasi muda dari seluruh Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan untuk segera bergegas melakukan produksi dengan teknologi dan Mekanisasi.

"Generasi muda harus terlibat dalam revolusi pertanian ini dengan menggunakan teknologi tinggi. Kami memberikan bantuan alat pertanian modern agar mereka lebih produktif dan efisien. Ini adalah upaya kita untuk memastikan pertanian Indonesia semakin maju," katanya.

Menurut Mentan, pertanian adalah sektor strategis yang memiliki potensi besar pada penguatan ekonomi nasional. Hal ini yang terus dilakukan Presiden Joko Widodo dan juga terus dijaga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia terus memperkuat kerja sama perdagangan dengan Kenya, Uganda, dan Somalia. Upaya ini dilakukan setelah nilai transaksi dagang RI dan ketiga negara tersebut mengalami pelemahan tahun lalu.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), ekspor Indonesia ke Kenya, Uganda, dan Somalia pada 2023 mengalami penurunan sebesar 2,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produk ekspor utama RI meliputi minyak sawit, minyak asam, kain, dan sabun batangan.

Senada, impor Indonesia dari Kenya, Uganda, dan Somalia pada tahun yang sama turut mengalami penurunan. Yakni, sebesar 15,22% dibandingkan dengan 2022. Dengan jenis produk meliputi biji kakao, kacang hijau, teh hitam, poliester, katun, dan reptil.

“Penurunan ini dipengaruhi faktor ekonomi global, gangguan rantai pasokan, dan pergeseran permintaan,” kata Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor (PPIE) Arief Wibisono dalam keterangan resmi, Sabtu (12/10/2024).

Kendati demikian, pemerintah tetap menganggap sektor perdagangan Indonesia dalam kondisi baik dan stabil untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dengan ketiga negara Afrika Timur tersebut.

Arief menjelaskan Indonesia mampu mempertahankan surplus neraca perdagangan senilai US$546 juta dengan ketiga negara tersebut.

Dalam 5 tahun terakhir, sambungnya, hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Kenya, Uganda, dan Somalia juga menunjukkan tren positif. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan transaksi perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut sebesar 13,5%.

Dengan begitu, kata dia, kerja sama perdagangan antar negara pun memiliki potensi berkelanjutan.

Sekadar info, perdagangan yang dijalankan antara Indonesia dengan Kenya, Uganda, dan Somalia berasal dari sektor nonmigas dan nongas alam. Yakni, berfokus pada produk-produk manufaktur, pertanian, dan komoditas nonenergi lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan infrastruktur transportasi yang dibangun saat pemerintahan Joko Widodo akan menjadi bekal presiden terpilih Prabowo mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Budi karya menuturkan infrastruktur yang telah dibangun selama 10 tahun terakhir akan menjadi amunisi untuk mencapai ambisi pertumbuhan ekonomi 8% di era Prabowo.

“Presiden sebelumnya pertumbuhan ekonomi 5%, presiden terpilih 8%, Insyaallah dengan infrastruktur yang telah dibangun ada jalan tol, waduk, LRT, terminal, kereta api dan kapal maka pertumbuhan lebih besar itu berjalan,” kata Budi Karya kepada media, Sabtu (12/10/2024).

Menurut Budi, pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan transportasi. Maka, kata dia, apa yang akan dilakukan Presiden Terpilih Prabowo akan meneruskan apa yang telah dikerjakan saat ini.

Salah satunya adalah pengembangan kawasan angkutan massal berbasis Transit Oriented Development (TOD) seperti pembangunan rumah susun.

Budi Karya mengatakan konsep titik-titik TOD tersebut akan diteruskan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia juga mengklaim ada banyak sekali TOD yang dapat dikembangkan.

Seperti yang diketahui, Presiden Terpilih Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi indonesia bisa melampaui 8% hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan.

Prabowo mengakui sebelum dirinya dilantik menjadi presiden, dia sudah diskusi dengan para pakar ekonomi dan menghitung semua kemungkinan untuk menaikan ekonomi di Indonesia.

"Saya sangat yakin dan saya juga sudah berbicara dengan pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%. Malah saya bertekad melampauinya," tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong beberapa pengembangan kawasan sepeti rumah susun dan bus keliling di sekitar fasilitas angkutan masal berbasis Transit Oriented Development (TOD).

Budi Karya mengatakan titik-titik TOD harusnya dapat direncanakan dan dibangun rumah susun untuk memudahkan masyarakat beraktivitas sari satu tempat ke tempat lain.

“Sekalian bikin rumah susun, jadi konsepnya itu berkelanjutan, Kalau rumah susunnya ada di situ, turun langsung kereta api, langsung ke pisat kota,” kata Budi Karya dalam sambutan di Stasiun Jurangmangu, Sabtu (12/10/2024).

Budi Karya menyebutkan konsep titik-titik TOD tersebut akan diteruskan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia juga mengklaim ada banyak sekali TOD yang dapat dikembangkan.

Menurutnya TOD menjadi satu keharusan yang merupakan tituk jumpa dari angkutan massal. Dia mencontohkan di kawasan Stasiun Jurangmangu sudah ada bus keliling yang disediakan oleh PT Jaya Reality Property Tbk. (JRPT) sebagai developer.

“Ya, saya anjurkan pada developer lain juga menggunakan seperti itu [bus keliling]. Karena dari rumah sampai ke stasiun tidak kesulitan dan tidak membuat parkir terlalu banyak di sini,” kata dia.

Meski demikian, Wakil Direktur Utama JRPT Yohannes Hengky Wijaya mengatakan potensi pembuatan rumah susun di sekitar stasiun masih harus mempertimbangkan permintaan dari masyarakat.

Menurutnya saat ini permintaan rumah tinggi masih melandai. Namun dia mengapresiasi misi Jokowi dan Prabowo untuk memindahkan ketergantungan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

“Kita mengikuti perkembangan dari permintaan perumahan masyarakat,” kata Hengky, Sabtu (12/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti rencana pemerintah melakukan penarikan utang di awal (prefunding) untuk membiayai APBN 2025 atau anggaran tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Josua menjelaskan prefunding kemungkinan akan berdampak kepada peningkatan yield karena adanya tekanan tambahan penawaran. Apalagi, sambungnya, jika permintaan dari investor ternyata tidak seimbang.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan agar pemerintah mengelola prefunding dengan baik agar dampaknya negatifnya bisa dimitigasi. Terkhusus, waktu penerbitan prefunding harus dilakukan saat likuiditas pasar sedang kuat dan terdapat permintaan cukup.

"Selain itu, pengelolaan timing penerbitan yang hati-hati untuk menghindari periode yang biasanya volatile, seperti akhir tahun, bisa membantu menstabilkan pasar," ujar Josua kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Dia menjelaskan kemampuan pasar untuk menyerap surat utang pemerintah nantinya sangat tergantung pada kondisi likuiditas pasar, tingkat suku bunga global dan domestik, serta sentimen investor.

Menurutnya, pasar dapat menyerap penerbitan obligasi prefunding tersebut apabila suku bunga di Indonesia tetap berada pada level rendah atau moderat, sejalan dengan potensi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia dan The Fed

"Di sisi lain, jika terdapat kompetisi ketat antara instrumen seperti SRBI dan SBN, ada kemungkinan prefunding bisa menimbulkan tekanan likuiditas, yang berpotensi mengurangi kapasitas pasar untuk menyerap surat utang dalam jumlah besar pada akhir tahun," ucap Josua.

Dia pun menyarankan agar pemerintah tidak menerbitkan global bond dalam bentuk dollar Amerika Serikat (AS). Bagaimanapun, lanjutnya, dollar AS sedang dalam tren pelemahanan.

Josua berpendapat, global bond dalam bentuk yen atau rupiah akan lebih menarik. Terkait yen, dia tidak menampik bahwa biaya pinjamannya akan cenderung mahal namun potensi rupiah menguat relatif tinggi di jangka panjang dan penguatan inflasi di Jepang diyakini cenderung bersifat temporer.

"Untuk menarik minat investor dengan kupon yang menarik, yen mungkin dapat menjadi mata uang yang relatif menarik untuk pembiayaan. Sementara itu, penerbitan rupiah sebagai pengganti global bond berpotensi lebih menarik investor asing, sejalan dengan prospek ekonomi yang relatif stabil, serta potensi penguatan nilai tukar rupiah," jelasnya.

Rencana Prefunding Pemerintahan Prabowo

Sebelumnya, wacana pemerintah melakukan prefunding APBN 2025 diungkapkan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Riko Amir.

“Jadi, sampai akhir tahun tidak akan lagi menerbitkan SBN valas, kecuali untuk prefunding APBN 2025, yakni pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk 2025,” jelas Riko dalam Media Gathering APBN 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).

Dia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.

Alasan lainnya, kata dia, pemerintah memilih melakukan prefunding karena melihat kondisi pasar keuangan yang positif sejalan dengan suku bunga yang sudah mulai turun.

“Opportunity [kesempatan] menarik utang lagi bagus, oke kita gas pol untuk tahun depan dimungkinkan,” lanjutnya.

Riko menekankan bahwa penarikan utang sebelum tahun anggaran berjalan ini juga bertujuan untuk menurunkan biaya utang itu sendiri.

Meski demikian, Riko menyebutkan pemerintah masih belum menentukan rencana prefunding SBN, apakah melalui valas atau domestik. Ketentuan tersebut akan sangat bergantung pada perekonomian dan kondisi pasar.

“Ini sifatnya lebih fleksibel. Ke depan diharapkan perekonomian kita baik dan kondisi market lebih menarik, memenuhi pembiayaan jatuh tempo,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) meresmikan peningkatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu (12/10/2024).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peningkatan SPM di Stasiun Jurangmangu merupakan bentuk kerja sama dengan sistem KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha). Menhub beserta KAI menggandeng Pemkot Tangsel dan PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT) dalam pengembangan kawasan stasiun.

“Pembangunan Stasiun Jurangmangu bukan hanya peningkatan di stasiun saja, tetapi ini merupakan wujud Kawasan Berorientasi Transit (TOD) yang memberi nilai tambah bagi pengguna Commuterline. Fasilitas sesuai SPM ini merupakan bagian dari roadmap untuk transportasi kereta api yang terintegrasi, modern, dan ramah pejalan kaki,” kata Budi Karya di Stasiun Jurangmangu, Sabtu (12/10/2024).

Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Terintegrasi di Stasiun Jurangmangu dilakukan oleh PT KAI dan PT Jaya Real Property (JRP) melalui perjanjian kerja sama untuk melakukan penataan, pengembangan, dan peningkatan akses baru di Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan.

Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan para pengguna Commuterline di Stasiun Jurangmangu dalam rangka mendukung konsep Transit Oriented Development (TOD) perkotaan yang sedang digalakkan Pemerintah.

Perbesar

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan peningkatan fasilitas meliputi penambahan eskalator dan lift di dua sisi akses penghubung peron (sebelumnya hanya ada tangga manual), perluasan hall dan peninggian atap hall stasiun, penataan toilet, mushola, dan signage, penataan parkir dan penataan gerbang utama.

Didiek mengatakan Stasiun Jurangmangu akan menjadi stasiun Commuterline yang terintegrasi dengan pusat keramaian seperti MaIl Bintaro Jaya Exchange, Boulevard Bintaro Jaya, Tegal Rotan, Lingkar Bxchange, kawasan Universitas Pembangunan Jaya dan dekat dengan akses tol Jakarta – Serpong.

“Stasiun Jurangmangu juga mempermudah akses masyarakat dari dan menuju Serpong maupun Tanah Abang,” ujar Didiek.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia diusulkan mengadopsi konsep Twin Cities yang menjadikan Jakarta dan IKN sebagai Ibu Kota Negara. Usulan konsep tersebut muncul di tengah masifnya pembangunan kawasan IKN.

Adapun, konsep twin cities merupakan usulan sari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) yang disampaikan langsung kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, sekaligus eks Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Bambang mengaku dititipkan perencanaan ibu kota oleh ASPI termasuk terkait pembangunan IKN ke depannya untuk dapat disampaikan ke pemerintah.

"Melalui konsep Twin Cities, ASPI mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini," kata Bambang dalam unggahannya melalui Instagran @bambangsusantono, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Dia menerangkan, sebelumnya ASPI juga telah mengkaji secara bertahap dan mengusulkan 4 skenario pembangunan IKN. Tujuannya yakni agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan sesuai dengan visi dan misi.

Menurut Bambang, hal ini selaras dengan skenario yang dipilih pemerintah yakni salah satu kota dapat berperan sebagai Ibu Kota Negara secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto).

"Dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing kota.

"InsyaAllah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, ASPI memberikan dua skenario perencanan dengan kondisi Peluang 1 apabila Pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup dan Skenario Peluang 2 jika Pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup.

Pada skenario dengan Peluang 1 dan Peluang 2, dapat diterapkan konsep Twin Cities, yaitu adanya dua kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan selama periode tertentu (dalam hal ini adalah 2025-2029).

Dalam pemaparan ASPI, pada situasi Peluang 1, dapat diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto. Dalam masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota yang mengadopsi fungsi utama non-pemerintahan tertentu, misalnya research and education hub.

Pengadopsian fungsi tersebut disertai dengan pemindahan bertahap dari sebagian fungsi publik Pemerintahan Nasional dari kementerian dan lembaga yang relevan, misalnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan); Perpustakaan Nasional; Arsip Nasional; dan sebagainya.

Sementara itu, pada situasi Peluang 2, dapat diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto ibu kota.

Dalam masa transisi, IKN diposisikan kota pusat pemerintahan nasional 'parsial' yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi inti pemerintahan, misalnya Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri.

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan batu bara menjadi komoditas paling laku dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 yang digelar pada Rabu (9/10/2024) hingga Sabtu (12/10/2024).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Mardyana Listyowati, menuturkan komoditas itu sebagian besar dibeli oleh buyers asal India.

“Yang terbesar sih batu bara, yang lainnya hampir sama porsinya makanan dan minuman termasuk agriculture dan kopi,” kata Mardyana selepas penutupan TEI ke-39 di ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (12/10/2024).

Lewat data yang dihimpun otoritas dagang, India menghimpun transaksi secara keseluruhan dalam gelaran itu sebesar US$7,46 miliar. Selanjutnya disusul Vietnam dan Belanda dengan total transaksi masing-masing US$3,67 miliar dan US$2,76 miliar.

Sementara itu, Filipina menyumbang transaksi sebesar US$2,25 miliar dan Mesir sebesar US$623,4 juta.

“Komoditas batu bara dari India perinciannya banyak,” kata dia.

Secara keseluruhan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat transaksi mencapai US$22,73 miliar atau sekitar Rp353,79 triliun (asumsi kurs Rp15.565 per dolar AS) pada gelaran dagang itu.

Transaksi prospektif barang dan jasa itu dihimpun per hari ini pukul pukul 12.00 WIB. Adapun, gelaran ini menghadirkan sebanyak 1.460 exhibitor.

Sementara itu, jumlah visitor sebanyak 41.488 orang dari 140 negara, yang menjaring 8.402 orang buyer mancanegara.

Adapun, rincian transaksi yang berhasil dihimpun keseluruhan itu berasal dari transaksi barang dan jasa sebesar US$19,69 miliar dan transaksi investasi US$3,4 miliar.

Seperti diketahui, TEI 2024 dilaksanakan pada 9 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2024. Melalui pameran ini, Kemendag mengajak eksportir dalam negeri untuk berpartisipasi dalam memperluas jejaring bisnis dan meraih pasar global.

Mengangkat tema “Build Strong Connection with the Best of Indonesia”, Kemendag mematok target transaksi sebesar US$15 miliar dari 1.000 peserta. Pameran tahunan ini akan dihadiri 5.000 buyers dari seluruh dunia serta 30.000 pengunjung, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pameran terbesar di Indonesia ini dibagi dalam tiga zona produk, yaitu food, beverage, and agricultural products; manufacture products; serta home living, fashion, and services.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor tiga komoditas nonmigas unggulan yaitu batu bara, besi dan baja, hingga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya kompak mengalami penurunan pada Juli 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penurunan nilai ekspor batu bara, besi-baja, dan CPO tersebut terjadi secara bulanan (month-to-month/MtM) maupun tahunan (year-on-year/YoY).

"Nilai ekspor batu bara turun -0,07% secara bulanan dan -2,49 secara tahunan. Nilai ekspor besok dan baja turun 3,28% secara bulanan dan 8,07% penurunannya secara tahunan. Nilai ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan 36,37% secara bulanan dan juga mengalami penurunan sebesar 39,22% secara tahunan," jelas Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani memutuskan akan langkahi kementerian/lembaga (K/L) yang lambat keluarkan izin usaha.

Rosan menjelaskan langkah tersebut diambil agar memberikan kepastian kepada pengusaha. Menurutnya, selama ini banyak K/L yang seakan mempersulit v berusaha padahal pemerintah sudah mempunyai ketentuan service level agreement alias kontrak antara penyedia layanan dan pelanggan.

"Kita punya perjanjian dengan 18 kementerian dalam bentuk service level agreement. Contohnya, izin ini harus selesai dalam 3 hari, izin yang lain 5 hari. Tapi, kenyataannya bisa 6 bulan, 3 bulan,bahkan setahun," ungkap Rosan dalam acara Kompas100 CEO Forum, dikutip dari rilis media BKPM, Sabtu (12/10/2024).

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini menekankan pentingnya memberi kepastian dan kejelasan regulasi agar para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak ragu untuk berinvestasi.

Rosan mengaku paham betul permasalahan dan keluhan mereka yang ingin berinvestasi di Indonesia karena juga sempat menjadi pengusaha. Oleh sebab itu, dia menyatakan akan mengirimi surat ke 18 K/L untuk memastikan agar perizinan usaha tidak dipersulit.

"Kalau misalnya sudah ada kesepakatan 3 hari [terbit perizinan usaha], tapi mereka [K/L] tidak mengeluarkan izin, maka saya yang akan mengeluarkan izinnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rosan turut mengungkapkan bahwa kontribusi investasi kepada pertumbuhan ekonomi terus menurun. Dia menjelaskan, dahulu investasi mampu berkontribusi hingga 1/3 untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia namun kini hanya 1/4.

"Kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi, paling besar itu dari konsumsi dalam negeri kita yang kuat, kurang lebih sekarang 53-54%. Kedua, datang dari investasi. Investasi sekarangkurang lebih 24-25%. Dulu, konsumsi kita bisa 57-58%, dan investasi bisa mencapai 30% atau lebih, sekarang hanya 24-25%," katanya.

Oleh sebab itu, Rosan menekankan pentingnya peningkatan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi bersih dan manufaktur kendaraan listrik.

Bisnis.com, JAKARTA -- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia atau UI telah memberikan penghargaan Wirakarya Adhitama kepada Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus ipar Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Penghargaan ini diberikan FEB UI lantaran Soedrajad dinilai telah berdedikasi di akademisi dan berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Gubernur BI yang menjabat pada periode 1993-1998 ini menyatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur lantaran telah menerima penghargaan tertinggi di dunia akademi, khususnya dari FEB UI.

"Sebuah pengalaman yang indah yang akan selalu saya kenang dan bangga, ini merupakan penghargaan tertinggi di dalam dunia akademi," ujarnya di FEB UI, Sabtu (12/10/2024).

Dia kemudian berterima kasih kepada sejumlah pihak terkait penghargaan yang diterimanya ini, mulai dari rekannya sebagai guru besar, keluarga hingga mahasiswa yang dibimbingnya.

Ipar Prabowo Subianto ini juga mengaku kerap senang apabila ada mantan mahasiswanya yang meminta Soedrajad terlibat dalam penyusunan kata pengantar terhadap buku yang akan diterbitkan.

Selain itu, dia juga merasa bangga dan bersyukur menjadi guru besar saat melihat mahasiswanya bisa menerapkan hal-hal yang diajarkannya. Menurutnya, itu merupakan kebahagiaan tak ternilai.

"Suatu kebanggaan tersendiri setiap mantan anak didik meminta saya untuk menulis kata pengantar pada buku yang mereka terbitkan. Itu tidak bisa diukur dengan uang," tambahnya.

Dia juga menyampaikan sepanjang dirinya hidup, telah menerbitkan sejumlah buku baik secara tunggal maupun sebagai co-author. Buku-buku yang diterbitkan Soedrajad ini pada intinya memuat pembahasan soal ekonomi hingga pembangunan nasional.

Adapun, Soedrajad mengaku bahwa di masa tua saat ini dirinya lebih senang berkecimpung di dunia politik dibandingkan dengan ekonomi.

"Maafkan setelah menjadi tua, beralih dari ekonomi ke masalah politik karena lebih mengasyikkan," pungkasnya.

Ketua Dewan Guru Besar FEB UI Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Soedrajad merupakan tokoh inspiratif baik sebagai ekonom maupun guru besar.

Oleh karena itu, kata Bambang, pihaknya telah memberikan anugerah Wirakarya Adhitama lantaran telah memenuhi tiga syarat yakni sebagai Guru Besar FEB UI hingga sempat memegang jabatan strategis di pemerintahan Indonesia.

"Syaratnya memang pertama adalah guru besar dari Fakultas Ekonomi, syarat kedua sudah purna tugas dan pensiun sebagai guru besar. Nah, ketiga memang pernah menjabat posisi suatu tertinggi di pemerintahan Indonesia. Kebetulan kita tahu bahwa Soedrajad pernah menjadi Gubernur BI," ujar Bambang.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah secara aktif menjalankan belanja negara untuk memenuhi sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara konsisten, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program prioritas dan mengelola keuangan negara secara bijak.

Meskipun demikian, adanya gap antara pengeluaran negara dan penerimaan negara mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan tambahan. Oleh sebab itu, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman menjadi instrumen pembiayaan yang efektif untuk menutup defisit anggaran dan menjalankan roda pembangunan.

Melalui pengelolaan utang yang cermat, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dan membangun pasar SBN domestik. Penerbitan SBN dan penarikan pinjaman dilakukan secara efisien, seimbang antara biaya dan risiko, serta akseleratif mendukung peran APBN sebagai peredam guncangan dan menjaga momentum pertumbuhan.

Pemenuhan target pembiayaan tetap on-track dengan cost of fund yang terkendali. Per 31 Agustus 2024, dari desain pembiayaan anggaran APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun, telah terealisasi sebesar Rp291,9 triliun. Seiring pertumbuhan ekonomi yang positif, tren rasio utang pascapandemi pun terus menurun. Dari 40,73% terhadap PDB di 2021 menjadi 39,70% di 2022; 39,21% di 2023; dan 38,49% PDB per Agustus 2024.

Rasio utang Indonesia juga tercatat relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan dan global. “Kita tentu dalam berutang tidak cuma besaran saja yang kita cermati atau kita kelola. Tapi juga risikonya harus sesuai,” ujar Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/09/2024).

Riko lanjut menerangkan risiko utang pemerintah berada dalam kondisi terkendali dan terkelola baik. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari pengelolaan risiko nilai tukar dan jatuh tempo. Nilai tukar menjadi salah satu risiko yang patut diwaspadai karena komposisi utang valas pemerintah sebelum tahun 2019 sangat tinggi.

Namun, pemerintah berhasil terus menurunkan porsi utang dengan mata uang valas terhadap total outstanding utang. Dari 37,9% porsi utang valas di 2019, berhasil terus diturunkan menjadi hanya 27,9% per Agustus 2024. “Jika terjadi kenaikan nilai tukar, kita terdampak tapi tidak langsung collapse gitu ya. Karena ada 27,9% saja yang terdampak, sisanya (72,1% tidak terdampak karena) dalam porsi rupiah,” ungkap Riko.

Selanjutnya, dari sisi jatuh tempo. Rata-rata tertimbang jatuh tempo utang (average time to maturity) pemerintah berkisar 7,95 tahun per Agustus 2024. “Kami memandang untuk jatuh tempo, tenor yang ideal, yang save bagi pemerintah adalah antara 8 sampai 10 tahun. Untuk per Agustus (2024) ini kita di 7,95 tahun. Itu artinya rata- rata seluruh utang kita akan jatuh tempo di 7,95 tahun. Jadi, tidak tiba tiba melonjak di tahun pertama tinggi, tahun keduanya sangat rendah, tahun ketiganya sangat tinggi. Dan kita profiling utang kita dalam kondisi yang lebih merata,” ungkapnya.

Riko lanjut menjelaskan, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan ketika berutang, khususnya dalam denominasi valas adalah peringkat kredit (credit rating) karena dengan credit rating yang baik, cost atau biaya yang dikeluarkan dapat lebih efisien. Dengan kinerja pengelolaan utang yang baik, credit rating Indonesia telah mencapai investment grade dengan outlook stabil dari berbagai lembaga pemeringkat internasional.

Terkini, S&P pada 30 Juli 2024 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB outlook stabil dengan pertimbangan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, pengelolaan APBN yang prudent, dan beban utang pemerintah yang relatif rendah.

Pemerintah konsisten juga berhasil menjaga defisit APBN dalam batas aman. Hingga tahun 2019, defisit terjaga di bawah 3% PDB. Di masa pandemi Covid-19 meskipun defisit melebar hingga 6,1% PDB untuk membiayai penanganan pandemi, dengan pengelolaan APBN yang prudent, fleksibel, dan responsif, defisit mampu kembali lebih cepat dari yang direncanakan, ke level 2,35% PDB. Dan terus membaik hingga mencapai 1,61% PDB di 2023. Untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, defisit tahun 2025 didesain dalam batas yang dapat dikendalikan di kisaran 2,53%.

Untuk membiayai APBN yang ekspansif, terarah, dan terukur, pemerintah merencanakan pembiayaan anggaran 2025 sebesar Rp616,186.1 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang senilai Rp775,867.5 triliun dan non utang senilai Rp159,681.4 triliun.Pembiayaan utang sebesar Rp775,867.5 triliun itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp642,562.0 triliun dan pinjaman senilai Rp133,305.4 triliun. Pinjaman Rp133,305.4 triliun tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri Rp128,1 triliun yang diperuntukkan pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang, serta pinjaman kegiatan untuk mendukung prioritas nasional. Dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,2 triliun.

Sementara itu, strategi pembiayaan utang 2025 akan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman untuk mendukung keberlanjutan APBN, mengutamakan sumber utang dalam negeri, mengembangkan instrumen pendalaman pasar keuangan domestik, dan memperluas basis investor.

Pemerintah juga terus mengembangkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan, mengembangkan skema pengelolaan kewajiban utang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang.“Pemerintah terus mewaspadai dampak tekanan global. Kita selalu menjaga pembiayaan utang tersebut on track dan tetap antisipatif. Pembiayaan APBN hadir untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi,” pungkas Riko. (cs/rn)

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan Indonesia dan Taiwan menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) senilai US$114,04 juta atau setara Rp1,78 triliun di sektor jasa dan investasi untuk penyimpanan dan penyerapan karbon.

Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Arif Sulistiyo menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman melibatkan 7 perusahaan dari Taiwan dan 8 perusahaan dari Indonesia.

“MoU ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi pengembangan bisnis dan ekspansi kedua belah pihak di berbagai sektor,” kata Arif dalam rangkaian agenda Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Menurutnya, kerja sama ini dapat membuka peluang baru dan menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi kedua pihak. Oleh karena itu, dia mengatakan, kolaborasi strategis untuk menggenjot perekonomian kedua negara menjadi sangat penting.

Dari sisi ekonomi dan investasi, Arif menilai bahwa Indonesia dan Taiwan bukanlah kompetitor, melainkan pelengkap. Sehingga, kolaborasi strategis sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan ekonomi kedua pihak.

Sebagai informasi, Indonesia Business and Networking Dinner digelar untuk mempertemukan para pembeli potensial Taiwan dan pemasok Indonesia, serta memperkuat hubungan dagang dan investasi antar kedua negara.

Adapun, total perdagangan kedua negara hingga Agustus 2024 tercatat mencapai US$7,10 miliar. Nilai ekspor Indonesia ke Taiwan mencapai US$4,45 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Taiwan sebesar US$2,65 miliar.

Sementara itu, berdasarkan angka sementara, nilai transakasi dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 mencapai US$22,73 miliar atau melampaui target sebesar US$15 miliar. Secara terperinci, transaksi barang dan jasa mencapai US$19,69 miliar dan investasi sebesar US$3,4 miliar.

“Capaian ini melebihi [target], karena target kita adalah US$15 miliar, jadi target US$15 miliar, tercapai US$22,73 miliar,” ungkap Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam closing ceremony TEI ke-39, Sabtu (12/10/2024).

India menjadi negara dengan nilai transaksi terbesar dalam TEI ke-39, yakni mencapai US$7,46 miliar, disusul Vietnam US$3,67 miliar, Belanda US$2,76 miliar, Filipina US$2,2 miliar, dan Mesir US$623 juta.