Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membantah restriksi atau pembatasan impor melemahkan daya saing industri manufaktur.

Ungkapan tersebut merespons anggapan bahwa industri manufaktur RI melemah lantaran kebijakan restriksi impor terhadap sejumlah komoditas dan produk. Agus mengatakan aturan restriksi impor yang diberlakukan pemerintah cenderung ditujukan untuk produk-produk jadi. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

"Jadi restriksi impor tidak melulu salah. Namun, Kebijakan yang dilakukan di Kementerian Perindustrian yang kami imposed, restriksi impornya itu adalah [untuk] barang-barang jadi," kata Agus di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia mencontohkan restriksi impor itu hanya berlaku untuk pakaian hingga sepatu. Agus lantas menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah punya kebijakan restriksi impor untuk bahan baku mentah.

Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur nasional memang sedang berkontraksi selama tiga bulan berturut-turut. PMI menjadi gambaran kondisi bisnis di sektor produksi barang. PMI terus mengalami penurunan sejak April lalu, bahkan PMI terus mengalami kontraksi yaitu di bawah 50 sejak Juli.

S&P Global melaporkan PMI manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024, meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menilai kondisi PMI manufaktur yang jeblok tidak serta-merta menimbulkan deindustrialisasi. Dia mengatakan, kondisi deindustrialisasi disematkan apabila pertumbuhan manufaktur mencapai 0% atau bahkan minus, sementara industri nasional masih terus tumbuh positif.

"Menurut kami tidak tepat bahwa istilah deindustrialisasi ini disematkan pada kondisi industri manufaktur saat ini," ujar Febri kepada wartawan, Kamis (3/10/2034).

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur pada kuartal II/2024 mencapai 4,63% (year on year/YoY), masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Febri, manufaktur nasional justru menunjukkan resiliensi karena pada masa pandemi pun pertumbuhannya masih berada di level 4%—5% (YoY). Dia juga menyebut, kontribusi terhadap PDB mulai menunjukkan adanya pemulihan ke level 19% (YoY), meski masih di bawah sedekade lalu 21% (YoY).

"Jadi kalau menurut kami tidak tepat. Kita sekarang kan banyak investasi misalnya di program hilirisasi nikel itu kan tumbuh sangat pesat sampai 3.000% selama pemerintahan Pak Jokowi," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia blak-blakan soal kondisi produksi minyak Indonesia saat ini. Menurutnya, produksi minyak RI saat ini bak langit dan bumi jika dibanding 1997.

Bahlil mengatakan bahwa pada tahun tersebut produksi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari (BOPD). Sementara, konsumsi dalam negeri hanya 600.000 hingga 700.000 BOPD.

Oleh karenanya, Indonesia mampu mengimpor sekitar 1 juta BOPD dan masuk menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Namun, produksi minyak RI malah terus menurun dari tahun ke tahun. Tercatat, pada 2023 produksi minyak hanya mencapai sekitar 600.000 BOPD.Sedangkan, Bahlil mengatakan konsumsi minyak Indonesia mencapai 1,6 juta BOPD.

Bahlil pun mengatakan kondisi ini berbanding terbalik dengan 1997 saat RI bisa ekspor minyak, sementara saat ini malah impor.

"Jadi kalau 1996-1997 kita ekspor 1 juta barel, di tahun 2023 kita impor 1 juta barel. Ini kondisi bangsa kita," kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Di sisi lain, Bahlil mengatakan ketergantungan impor minyak menjadi beban untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Apalagi, harga minyak dunia masih bergejolak imbas ketegangan geopolitik.

"Harga minyak dunia sejak perang Ukraina-Rusia dan Timur Tengah, ini fluktuatif. Ini satu soal," katanya.

Namun, Bahlil mengaku tak tinggal diam. Dia mengatakan punya sejumlah cara agar lifting minyak Indonesia bisa meningkat. Bahkan, dia menargetkan bisa menambah lifting minyak sebanyak 200.000 BOPD.

"Target kami adalah ke depan, kami bisa menambah sekitar 200.000 barel dengan catatan," ujar Bahlil.

Adapun, catatan yang ia maksud yakni optimalisasi sumur-sumur yang tidak beroperasi alias idle. Lalu, mengoptimalkan sumur-sumur yang ada dengan intervensi teknologi. Kemudian, segera melakukan eksplorasi.

Ketua Umum Golkar itu memaparkan saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali. Lalu, terdapat 7.502 sumur yang masih dalam proses reviu. Sementara itu, 4.993 sumur idle sisanya tidak memiliki potensial hidrokarbon.

Bisnis.com, JAKARTA - Belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun yang terdiri dari belanja non-K/L sebesar Rp1.541,3 triliun dan belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun. Belanja pemerintah pusat tumbuh 9,5% sejak 2021.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/09/2024) menyampaikan APBN 2025 menjadi pijakan tercapainya visi Indonesia Emas 2045.“APBN 2025 ini bukan berdiri sendiri, tapi merupakan milestone untuk mendukung agar pencapaian visi Indonesia emas 2045 itu bisa on track,” ujar Wahyu.

Untuk itu dibutuhkan berbagai terobosan yang tidak biasa dalam hal belanja. Wahyu mengatakan belanja pemerintah pusat 2025 didorong lebih berkualitas. Belanja akan berfokus untuk akselerasi pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Efisiensi belanja barang atau operasional pemerintahan lebih ditingkatkan, belanja modal yang berdaya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi semakin diperkuat. Selain itu, subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran dan berkeadilan terus diupayakan.

“Subsidi perlindungan sosial kita buat menjadi lebih tepat sasaran dan lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Makanya perlu akurasi data perbaikan mekanisme penyaluran sinergis dan integrasi berbagai program yang relevan,” tutur Wahyu.

Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, APBN masih menjadi instrumen andalan untuk meredam guncangan (shock absorber). Sebab itu Wahyu mengatakan subsidi dan kompensasi masih cukup besar.

Adapun subsidi dan kompensasi 2025 ditetapkan sebesar Rp525 triliun yang bertujuan menjaga stabilisasi harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung UMKM. Subsidi tersebut terdiri dari subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp394,3 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp131,3 triliun, termasuk cadangan subsidi.

Belanja berkualitas juga akan ditingkatkan melalui pemerataan dan perbaikan layanan publik lewat transfer ke daerah (TKD) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun.

“Kita perlu mensinergikan, mengharmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Menciptakan kegiatan ekonomi baru. Harapannya bisa mendorong pertumbuhan sekaligus kesejahteraan dan konvergensi, perbaikan kualitas belanja di daerah menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Upaya pemerataan pembangunan di daerah juga ditempuh melalui perbaikan kualitas belanja APBD, penguatan local taxing power, dan pengembangan pembiayaan yang inovatif.

Wahyu menutup pemaparan dengan menekankan di tengah gejolak perekonomian global yang masih berlangsung, pemerintah tetap harus mendisiplinkan fiskal melalui pengendalian risiko.

Optimalisasi pendapatan, spending better, dan inovasi pembiayaan terus dilakukan. Defisit APBN 2025 dijaga dalam batas aman 2,53%.

“Kita sama-sama ingin memastikan transformasi, transisi ini berjalan efektif tapi APBN tetap harus dijaga tetap sehat. Tidak hanya jangka pendek, tapi jangka menengah panjang. APBN yang sehat kata kuncinya adalah stimulusnya kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, risikonya terkendali,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) direncanakan tidak akan lagi bermitra dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2024—2029. Banggar sendiri merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang mengurusi soal perbendaharaan negara, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Dalam dokumen berjudul "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang diterima Bisnis, terlampir daftar kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing AKD DPR. Tampak terdapat 13 Komisi + Banggar.

Sebagai informasi, pada DPR periode 2019—2024, Kemenkeu bermitra dengan Komisi XI yang mengurusi fiskal dan moneter negara sekaligus Banggar yang mengurusi ihwal alokasi anggaran dan APBN.

Kendati demikian, direncanakan Kemenkeu tidak akan lagi bermitra dengan Banggar DPR untuk periode 2024—2029. Dalam dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD, Kemenkeu hanya bermitra dengan Komisi XI.

Selain Kemenkeu, Komisi XI juga direncanakan bermitra dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (termasuk perbankan dan lembaga keuangan bukan bank), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta BUMN (terkait PMN dan privatisasi).

Sementara itu, Banggar DPR direncanakan hanya akan bermitra dengan kementerian-kementerian koordinator (Kemenko) yaitu Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kemenko Bidang Kemasyarakatan.

Namun demikian, dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD belum final alias masih bersifat sementara. Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan rencana pengumuman AKD beserta anggotanya dan masing-masing mitranya akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (15/10/2024) pekan depan.

"Insyaallah Selasa pada saat paripurna sudah bisa ada pembentukan komisi," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mencatat bahwa PMI manufaktur Indonesia pada September 2024 mengalami penguatan tipis meski masih berada dalam zona kontraksi.

Pada periode tersebut, Purchasing Manager's Index atau PMI manufaktur Indonesia tercatat pada level 49,2, naik dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yang berada pada level 48,9.Posisi PMI Indonesia tersebut melanjutkan kontraksi yang terjadi sejak Juli 2024, setelah sebelumnya selama 34 bulan berturut-turut terus mengalami ekspansi.

BKF menyatakan bahwa perkembangan ini terjadi karena kondisi pasar yang masih lemah, baik di dalam maupun luar negeri.

"Ekspor ke mancanegara juga mengalami penurunan dan berada pada level terendah sejak bulan November 2022. Hal ini menjadi indikasi bahwa terjadi pelemahan permintaan eksternal," tulis BKF dalam laporannya, yang dikutip Rabu (9/10/2024).

BKF menyebutkan bahwa meski aktivitas produksi mengalami penurunan, tetapi kepercayaan pelaku bisnis justru mengalami peningkatan hingga mencapai level tertinggi dalam 7 bulan terakhir.

Adapun, PMI manufaktur global juga kembali mengalami pelemahan untuk tiga bulan berturut-turut ke level 48,8 pada September 2024.

BKF mencatat, hampir seluruh komponen PMI manufaktur global mengalami kontraksi, seperti output, new orders, new export orders, dan tenaga kerja.

Di antara negara-negara G20, kawasan Eropa tercatat mengalami penurunan tajam, terutama Jerman.

Sejalan dengan itu, Amerika Serikat (AS) juga mengalami pelemahan yang lebih dalam dari bulan sebelumnya. Negara-negara Asia pun, seperti Jepang dan China, mengalami sedikit pelemahan.

Sementara itu, beberapa negara tetap ekspansi dalam aktivitas manufakturnya, diantaranya India, Brazil, Spanyol, dan Inggris.

Bisnis.com, JAKARTA — Damri memberikan promo spesial di momen tanggal kembar 10.10 untuk semua rute perjalanan dengan pemesanan via aplikasi.

Head of Corporate Communication Damri Atikah Abdullah menjelaskan promo 10.10 dari Damri berlaku pada Kamis (10/10) pukul 10.10 WIB dengan menukarkan kode voucher "RoadtoBersamaDAMRI" pada kolom voucher yang tersedia sebelum melakukan transaksi pembayaran tiket.

Promo yang diberikan berupa potongan harga sebesar 10% maksimal Rp25.000 yang tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya. Tawaran spesial ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi selama periode.

"Promo ini berlaku untuk seluruh rute perjalanan yang tersedia di Damri Apps dengan periode keberangkatan hingga 31 Desember 2024," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (9/10/24).

Namun, lanjutnya, tiket aktif yang dipesan menggunakan promo ini tidak dapat dikembalikan (refund) atau dijadwalkan ulang (reschedule).

Dia juga mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk mengajak pelanggan bertransaksi lebih praktis, mudah, dan aman melalui Damri Apps.

DAMRI akan berupaya memberikan dan meningkatkan inovasi dalam aplikasi ini sehingga pelanggan dapat bertransaksi dengan nyaman.

Pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket secara online melalui Damri Apps dengan transaksi via e-wallet atau transfer bank. Informasi lebih lanjut bisa didapatkan melalui saluran call center di nomor 1500-825, email ke [email protected], dan media sosial @damriindonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan para pengusaha pertambanagn hingga pegawai kementeriannya tak berbuat zalim kepada warga sekitar tambang.

Hal itu Bahlil sampaikan dalam acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).Upacara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang pertambangan hingga para menteri ESDM terdahulu, seperti Arcandra Tahar, Jero Wacik, Purnomo Yusgiantoro, dan Sudirman Said.

"Bapak ibu semua khususnya di dunia pertambangan, saya hanya titip di hari berbahagia ini. Banyak harapan dari masyarakat di daerah di mana lokasi mereka tambang ada," kata Bahlil.

Menurutnya, para pemangku kepentingan harus memperlakukan warga sekitar tambang dengan baik. Bahlil tak mau hak-hak masyarakat direnggut.

"Kita harus pakai hati urus mereka jangan punya mereka dizalimi, hak-hak orang daerah. Saya pesan kan itu," katanya.

Bahlil menambahkan bahwa masyarakat daerah tambang harus diperlakukan adil. Jangan sampai masyarakat merasa tak nyaman dan protes kepada pemerintah.

"Sebagai orang yang besar di daerah saya tak ingin saudara-saudara di sana protes terus ke kita," ucapnya.

Konflik antara warga sekitar tambang dengan pengusaha memang kerap terjadi. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), tambang menyebabkan 32 letusan konflik agraria di 127.525 hektare lahan. Konflik itu melibatkan 48.622 keluarga dari 57 desa terdampak tambang.

Konflik tambang bahkan terjadi cukup luas pada rentang waktu 2014—2020. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat operasi pertambangan yang dilakukan di Indonesia memiliki luasan konflik mencapai 1,6 juta hektare atau sekitar tiga kali luas Pulau Bali.

Dalam laporan Jatam, konflik terjadi antara masyarakat yang berhadapan dengan korporasi maupun aparat yang membela perusahaan-perusahaan tambang.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia atau World Bank melihat ekonomi di wilayah Asia Timur dan Pasifik akan terus tumbuh dan berkembang lebih cepat daripada kawasan lain di dunia. Namun, pertumbuhan ekonomi itu melambat dan belum kunjung membaik dari sebelum pandemi Covid-19.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara wilayah tersebut saat ini, kecuali Indonesia, lebih lambat daripada sebelum pandemi.

Pertumbuhan yang melambat ini memiliki satu implikasi, yakni negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik membutuhkan waktu lebih lama untuk berlomba-lomba mengejar pendapatan atau produk domestik bruto (PDB) yang lebih tinggi.

Mengacu paparan Aaditya, pada periode setelah resesi atau pada 2010 hingga 2014, ekonomi China tumbuh 8% lebih cepat daripada negara maju seperti Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Periode untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi dengan negara maju rupanya harus tertahan karena pandemi.

Aaditya menyampaikan bahwa setelah pandemi dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya telah melihat perlambatan yang signifikan dalam proses mengejar ketertinggalan, sehingga beberapa negara seperti Myanmar, Thailand, dan Mongolia justru semakin tertinggal.

Hal ini juga terjadi pada beberapa negara di Pasifik, banyak di antaranya yang bahkan belum kembali ke tingkat produksi seperti sebelum pandemi.

"Salah satu alasannya adalah karena saat ini konsumsi rumah tangga cenderung melambat. Pada saat yang sama, investasi, yang meningkatkan kapasitas produktif ekonomi, pertumbuhannya juga melambat," ujarnya dalam East Asia and Pacific Economic Update Launch Event, Kamis (10/10/2024).

Sebagai contoh, dirinya melilhat pengeluaran rumah tangga relatif kuat saat ini di Malaysia, tetapi investasi yang masuk justru rendah.

Tercatat dalam laporan East Asia and The Pacific Economic Update October 2024, bahwa pertumbuhan investasi telah menurun di sebagian besar negara di kawasan ini selama dua dekade terakhir.

Penurunan yang sangat tajam di China, Indonesia, Malaysia, dan baru-baru ini, Filipina. Saat ini, tingkat investasi berada di bawah tingkat sebelum pandemi di Malaysia dan Filipina dan belum melampaui tingkat sebelum pandemi di Thailand.

Di China, kemerosotan pasar properti berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan investasi, sementara investasi manufaktur mendukung pertumbuhan. Pertumbuhan investasi tampaknya relatif kuat di Vietnam. Meskipun demikian, kinerja ekspor yang mulai pulih di wilayah Asia Timur dan Pasifik menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik berada pada angka 4,8% untuk 2024, dan melambat ke 4,4% pada 2025.

Pertumbuhan China diproyeksikan menurun dari 4,8% tahun ini menjadi 4,3% di tahun 2025, di tengah terus lemahnya pasar properti, rendahnya kepercayaan konsumen maupun investor, dan berbagai kendala struktural seperti penduduk yang menua dan tekanan global.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkap progres pembangunan pabrik pupuk di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat yang disebut akan dimulai pada 2025 setelah infrastruktur terbangun.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pembangunan infrastruktur dasar untuk proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Rahmat memperkirakan investasi untuk pembangunan pabrik tersebut berkisar US$1 miliar atau setara Rp15 triliun.

"[Nilai] investasi barangkali bisa lebih lah [US$1 miliar] karena kita mau menyiapkan tidak hanya untuk satu pabrik saja. Awalnya satu tapi ini akan kita teruskan untuk bangun lagi," kata Rahmad kepada wartawan, Kamis (10/10/2024).

Rahmad menerangkan bahwa angka tersebut masih estimasi. Pendanaan dari proyek tersebut disebut menggunakan anggaran internal dan eksternal perseroan. Rahmah mengaku masih mencari optimasi pembiayaan.

Setelah infrastruktur rampung, pembangunan pabrik pupuk akan dimulai dan memakan waktu 40 bulan atau 3,5 tahun. Rahmad berharap rencana proyek tersebut dapat sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia Timur.

"Disana kan sudah jalan juga yang upstream jalan, di Papua Barat ini gas nya melimpah, dan untuk mendukung ketahanan pangan kita butuh gas itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah melakukangroundbreakingatau peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada (23/11/2023).

Jokowi berharap pabrik pupuk tersebut dapat memiliki kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825.000 ton amonia setiap tahunnya.

"Memang wilayah Indonesia bagian timur itu belum ada industri pupuknya, sehingga memang harus dibangun di sini agar lebih efisien transportasinya, agar lebih murah harganya untuk para petani ya," tuturnya kala itu.

Di sisi lain, Jokowi mendorong agar pembangunan konstruksi kawasan tersebut segera dilaksanakan dan dapat diselesaikan pada tahun 2038 dengan investasi Rp30 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan, sektor besi dan baja serta aluminium menjadi komoditas yang paling terdampak dengan adanya Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Kebijakan ini mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026.

Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, mengatakan, berdasarkan sektor cakupan CBAM, besi dan baja serta aluminium merupakan komoditas impor terbesar Uni Eropa dari Indonesia.

“Kalau kita lihat, struktur perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, yang akan terkena dampak paling besar itu ada besi dan baja serta aluminimum,” kata Ferry dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Kamis (10/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ferry, nilai impor Uni Eropa dari Indonesia untuk produk besi dan baja mencapai US$904 juta pada 2023, diikuti aluminium sebesar US$89 juta. Uni Eropa tidak mengimpor energi listrik, pupuk dan hidrogen, serta semen dari Indonesia.

Pascadiberlakukannya CBAM pada 2026, pihaknya menyebut akan terjadi penurunan pada kinerja ekspor besi dan baja serta aluminium. Ferry memperkirakan, penurunan ekspor kurang lebih terjadi dalam lima tahun pertama kebijakan itu diberlakukan.

“Dari hitungan yang telah kami lakukan, kurang lebih sekitar 5 tahun pertama itu pasti akan alami tekanan,” ungkapnya.

Kendati begitu, Ferry meyakini kinerja ekspor komoditas besi dan baja serta aluminium akan bergeliat kembali lantaran adanya penyesuaian struktural di Tanah Air.

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kemendag telah menyiapkan upaya-upaya untuk menghadapi isu CBAM. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya inisiasi, assesment, dan koordinasi di intra dan inter kementerian sebagai langkah antisipasi.

Secara internal Kemendag misalnya, Ferry menyebut bahwa Biro Advokasi Perdagangan dapat melakukan penelahaan hukum tentang CBAM. Kemudian dari Direktorat Multilateral/Duta Besar WTO, dapat melakukan penggalangan secara multilateral, sedangkan Direktorat Bilateral melakukan penggalangan secara bilateral.

Lalu, Direktorat Pengamanan Perdagangan melakukan pengamanan ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)/Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat melakukan penyelidikan tindakan imbalan.

Untuk diketahui, CBAM merupakan pengenaan carbon tax terhadap impor Uni Eropa yang dipandang memiliki carbon footprint tinggi. CBAM ini bertujuan untuk mencegah kebocoran karbon dan menciptakan level playing field agar produk Uni Eropa tetap kompetitif.

Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, di mana pada fase pertama, jenis produk yang diberlakuka CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari Uni Eropa dan non-Uni Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersuara soal pengusaha yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang.

Indonesian Mining Association (IMA) sebelumnya menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (dirjen minerba) ESDM Tri Winarno pengusaha memang bisa mendapat waktu izin tambang sesuai umur tambang. Namun, terdapat sejumlah syarat. Syarat itu khususnya bagi pemegang Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Secara Undang-undang kan memungkinkan sampai cadangan habis kalau terintegrasi ke BUMN, aturannya sudah ada untuk yang sampai cadangan habis," kata Tri usai menghadiri acara Puncak Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Adapun aturan yang dia maksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam beleid tersebut, pemegang IUPK diperbolehkan memperpanjang izin selama ketersediaan cadangan masih. Namun, harus ada evaluasi setiap 10 tahun.

Kemudian, pada Pasal 195B mengatur syarat agar pemegang IUPK bisa mendapat fasilitas itu. Adapun syarat itu seperti memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (smelter) terintegrasi dalam negeri.

Lalu, memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas smelter. Selanjutnya, sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia.

Berikutnya, telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN. Selain itu, pemegang IUPK juga harus mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Terakhir, pemegang IUPK juga harus memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam dua bentuk. Investasi itu yakni kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas smelter yang telah disetujui menteri.

Oleh karena itu, Tri mengingatkan pelaku usaha mengikuti aturan tersebut, jika memang ingin izin usahanya berlaku sesuai umur tambang.

"Kalau sampai sekarang kan aturannya masih yang [terintegrasi] BUMN dan yang integrasi [dengan smelter]," ucap Tri.

Seruan agar pemerintah meninjau ulang batas waktu izin tambang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau. Dia mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kami harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan. Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang dia maksud.

Rachmat hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas sepakat agar izin tambang tak dibatasi jangka waktu tertentu. Apalagi negara lain sudah ada yang memberlakukan peraturan demikian.

"Menyambung Pak Rachmat, sebaiknya memang [izin tambang] tak dibatasi dengan jangka waktu. Seperti di negara tambang di luar Indonesia. Sebagian besar sampai cadangannya habis," kata Tony.

Dia menilai jika izin tambang tak dibatasi waktu, maka industri bisa lebih berkelanjutan. Apalagi, industri tambang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Jadi sebaiknya memang diberikan apalagi sudah terintegrasi hulu-hilir. Diberikan perpanjangannya sampai cadangannya habis," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimbau pelaku usaha untuk tidak khawatir dalam menghadapi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mulai diterapkan oleh Uni Eropa pada 2026. CBAM diberlakukan terhadap lima produk utama yakni besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Hal tersebut disampaikan Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag, Ferry Samuel Jacob, dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

“Kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir terhadap produk yang kita ekspor ke Eropa,” kata Ferry dalam diskusi panel TEI 2024, Kamis (10/10/2024).

Ferry menyampaikan, sejauh ini produk-produk CBAM Indonesia mayoritas masuk ke China, India, dan Taiwan. Dalam paparan yang disampaikannya, China menjadi negara tujuan ekspor produk EU-CBAM Indonesia terbesar dengan kontribusi sekitar 63,53%, disusul Taiwan 7,53%, India 5,72%, Vietnam 4,03%, dan Malaysia 2,09%.

Adapun, top 10 negara tujuan ekspor Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 89,8% total ekspor kelompok produk CBAM Indonesia ke dunia.

“China itu 63% produk-produk CBAM kita itu diekspor, bukan ke Europe Union,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-47 di 2022 dan peringkat 48 di 2023 sebagai negara asal impor produk CBAM ke Uni Eropa. China dan Turki yang menjadi negara pemasok terbesar produk CBAM ke Uni Eropa diperkirakan bakal terkena dampak paling besar dengan adanya kebijakan ini.

Kendati begitu, dia mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada. Pasalnya, ada kemungkinan bahwa kebijakan ini akan dilakukan oleh negara-negara lain, mengingat kebijakan lingkungan tengah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

“Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang CBAM, tetapi ingat bahwa kebijakan lingkungan itu sudah menjadi tren dunia saat ini. Jadi itu patut dipertimbangkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemberlakuan CBAM telah dimulai sejak 2023 hingga 2025. Pada periode ini, CBAM dimulai dengan pelaporan jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbon.

Kemudian pada 2026, akan dilakukan pembayaran pajak secara menyeluruh. Pada fase pertama, jenis produk yang diberlakukan CBAM yaitu aluminium, besi dan baja, semen, pupuk, dan energi listrik. Di fase kedua, akan berpotensi dikembangkan untuk produk lain yang diduga menghasilkan emisi karbon dari UE dan non-UE.