Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyarankan pelanggan listrik untuk menggunakan Residual Current Breaker with Overcurrent (RCBO) untuk mengantisipasi kebakaran akibat arus listrik.

Diketahui, RCBO bekerja dengan cara membandingkan arus yang masuk dan keluar dari suatu rangkaian listrik. Jika terdapat perbedaan antara arus masuk dan keluar yang berarti bocor, RCBO akan segera memutus aliran listrik.

RCBO berbeda dengan MCB, yang berfungsi untuk melindungi rangkaian listrik dari beban lebih (overcurrent) dan korsleting.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, RCBO efektif untuk memutus aliran listrik ketika terdeteksi adanya arus bocor yang menjadi salah satu penyebab kebakaran. Apalagi, akhir-akhir ini banyak kasus kebakaran yang terjadi akibat listrik bocor.

“Kami terus memikirkan bagaimana listrik ini dapat aman kita gunakan dan mencegah terjadinya arus bocor karena kebocoran arus listrik ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran," kata Jisman dilansir dari laman ESDM, Senin (7/10/2024).

Menurut Jisman, meskipun menggunakan peralatan yang memenuhi standar nasional, risiko kebakaran tetap tinggi jika tidak ada langkah pencegahan yang lebih ketat, terutama dalam menangani potensi arus bocor tersebut.

Salah satu pengamanan pada instalasi tenaga listrik yang berhubungan langsung pada masyarakat yang dapat digunakan untuk mencegah bahaya tersengat listrik dan kebakaran RCBO atau Gawai Proteksi Arus Sisa (GPAS).

“Alat ini dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya arus bocor yang dapat menyebabkan kecelakaan listrik atau kerusakan peralatan listrik serta menjadi penyebab terjadinya kebakaran," ujarnya.

Untuk itu, Jisman menilai diperlukan mitigasi untuk mencegah terjadinya kejadian berbahaya pada bangunan fasilitas publik.

Pemerintah, kata Jisman akan melakukan pengukuran arus bocor secara menyeluruh pada fasilitas publik yang dibantu oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR). LIT-7 TR pada saat melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi wajib memilik peralatan untuk menguji arus bocor.

“Sehingga, dengan didapatkan data lapangan terkait arus bocor tersebut, dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan penggunaan besaran nilai limitasi arus bocor GPAS yang wajib diterapkan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik, khususnya pada bangunan fasilitas publik," ucap Jisman.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM tengah mencari cara untuk mengatasi persoalan kebakaran akibat arus listrik yang bermasalah.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan kebakaran akibat kebocoran arus listrik makin mencemaskan. Salah satunya kebakaran yang terjadi di Gedung Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Ini sangat memprihatinkan, suatu gedung yang sangat vital masih terbakar. Saya tidak tahu apa memang itu dari listrikatau tidak, tapi banyak kebakaran, pasar-pasar juga banyak kebakaran," kata Jisman dalam acara Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Jisman menuturkan, pihaknya memang telah menerapkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sejak 10 tahun yang lalu.

Namun, Jisman menyebut instalasi kelistrikan yang sudah ada sebelum LSO diterapkan belum pernah dilakukan pengecekan kembali.

“Saya pikir kalau SLO ini diterapkan kan belum lama ya mungkin 10 tahun lebih lah atau 15 tahun, tapi kan instalasi-instalasi yang sudah ada lebih dulu ini kan belum pernah dicek, ya tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) membukukan posisi cadangan devisa (cadev) pada akhir September 2024 senilai US$149,9 miliar, turun tipis usai bulan lalu mencatatkan rekor tertinggi sejak Desember 2023.

Posisi tersebut tercatat lebih rendah dari cadangan devisa akhir Agustus 2024 yang senilai US$150,2 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan posisi tersebut realtif stabil dan turun tipis karena kewajiban pemerintah dalam pembayaran utang.

“Perkembangan cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin(7/10/2024).

Denny menyampaikan posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Alhasil, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal.

Melalui prospek ekspor yang tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

Di sisi lain, Denny menegaskan Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, cadangan devisa adalah aset yang dimiliki oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional. Cadangan devisa bisa terdiri dari berbagai mata uang asing seperti dolar AS, euro, poundsterling, yen Jepang, dan sebagainya.

Tujuannya, mendukung kebijakan moneter yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari langkah menjaga nilai tukar. Selain itu, juga untuk membantu pemerintah untuk pembayaran utang luar negeri secara tepat waktu dan membiayai impor untuk menunjang kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Perkembangan Cadangan Devisa Sepanjang 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan maskapai PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) menilai kehadiran BBN Airlines akan membuat persaingan antarmaskapai meningkat, yang turut berdampak pada perbaikan kualitas.

Head of Indonesia Affairs and Policy Eddy Krismeidi mengatakan masuknya maskapai baru ke industri penerbangan akan menambah dinamika persaingan.

“Kami menyambut baik hadirnya maskapai baru di Indonesia, karena persaingan yang meningkat mendorong inovasi dan standar layanan di seluruh Industri,” kata Eddy kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut, Eddy mengatakan CMPP melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat posisi kami di Industri

Guna dapat merealisasikan tersebut, CMPP sebagai maskapai yang berpengalaman telah menyiapkan berbagai strategi, termasuk peningkatan efisiensi operasional dan pengembangan rute baru yang strategis.

“AirAsia tetap berkomitmen untuk memberikan nilai, keselamatan dan pelayanan terbaik bagi penumpang, sambil terus beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis,” tambahnya.

Seperti yang diketahui, Industri penerbangan komersial kedatangan pemain baru, BBN Airlines. BBN Airlines saat ini telah membuka penerbangan komersial di tiga rute yaitu Jakarta - Surabaya, Jakarta - Balikpapan, serta Jakarta - Denpasar.

BBN Airline melayani tiga rute penerbangan domestik. Ketiganya adalah penerbangan Cengkareng (CGK)-Surabaya (SUB) sebanyak tujuh kali per minggu sejak 27 September 2024.

Kedua, penerbangan Cengkareng (CGK)-Balikpapan (BPN) mulai beroperasi Senin (30/9) sebanyak tujuh kali per minggu. Kemudian ketiga, penerbangan Cengkareng (CGK)-Denpasar (DPS) mulai Rabu (2/10) sebanyak tujuh kali per minggu.

Sebagai informasi, BBN Airlines merupakan entitas anak dari Avia Solutions Group atau ASG yang bergerak di jasa aircraft, crew, maintenance, and insurance (ACMI), penyewaan pesawat atau charter, dan penerbangan kargo. Maskapai ini juga menawarkan layanan reguler terjadwal.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR telah mengesahkan RUU APBN 2025, yang di dalamnya diatur alokasi anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Lalu, apa saja 10 K/L dengan anggaran paling jumbo pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto?

Dalam rapat terakhir antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR ihwal anggaran K/L, disepakati alokasi belanja K/L dari APBN 2025 sebesar Rp1.160,09 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan pada dasarnya belanja K/L tersebut telah terjadi penyesuaian sebagaimana arahan dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” ungkapnya, Selasa (10/9/2024).

Jika dibandingkan dengan alokasi belanja K/L tahun ini yang senilai Rp1.090.83 triliun maka terjadi kenaikan Rp69,26 triliun.

Adapun, Isa mengklaim pihaknya mendorong kebijakan belanja K/L diarahkan untuk penguatan agenda pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Berikut Alokasi Belanja 10 K/L Terbesar 2025

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp166,26 triliun

2. Kepolisian RI (Polri): Rp126,62 triliun

3. Kementerian PUPR: Rp116,23 triliun

4. Kementerian Kesehatan: Rp105,65 triliun

5. Kemendikbud Ristek: Rp93,6 triliun

6. Kementerian Sosial: Rp79,59 triliun

7. Kementerian Agama: Rp79,17 triliun

8. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun

9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun

10. Kementerian Perhubungan: Rp31,46 triliun

Kementerian/Lembaga Baru

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto digadang-gadang akan menambah jumlah K/L untuk mempermudah eksekusi janji-janji kampanye. Oleh sebab itu, kemungkinan ada perombakan alokasi anggaran di sejumlah K/L.

Berdasarkan wacana yang beredar, sejumlah K/L baru yang akan dibentuk merupakan pecahan dari K/L lama. Kementerian Penerimaan Negara misalnya, yang disebut akan menjadi pecahan dari Kemenkeu.

Artinya, alokasi anggaran Kemenkeu pada tahun depan sebesar Rp53,2 triliun kemungkinan akan terbagi dua.

Tak hanya itu, adik sekaligus Ketua Satgas Perumahan Prabowo yaitu Hashim Djojohadikusumo sudah mengungkap rencana pembentukan Kementerian Perumahan. Instansi anyar tersebut merupakan pecahan dari Kementerian PUPR yang anggarannya tahun depan sebesar Rp116,23 triliun.

Tak hanya itu, Prabowo juga dikabarkan akan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) dan Dana Investasi Nasional (DIN).

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk rencana pembentukan K/L baru. Oleh sebab itu, keponakan Prabowo tersebut menyatakan wacana pembentukan K/L baru nantinya akan mengalami hambatan anggaran.

"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ungkapnya dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan terkait rencana pembentukan K/L baru tahun depan pun saat ini telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mendetailkan bahwa alokasi untuk K/L baru nantinya akan berasal dari anggaran dana cadangan.

"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Sebagai informasi, besaran alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' memang tidak sedikit yaitu senilai Rp631,8 triliun dalam APBN 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak ada kata terlambat, itulah kata yang mungkin tepat untuk menggambarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kedepan.

Betapa tidak, Program Makan Siang Nasional di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama National School Lunch Program (NSLP), sudah dimulai semenjak tahun 1946. Program Makanan Tengah Hari (Mid-Day Meal Scheme) di India sudah berjalan pada tahun 1995. Begitupula dengan Programme National Nutrition Sant (PNNS) menyediakan makanan bernutrisi di Prancis dimulai pada tahun 2001.

Gerak cepat Presiden terpilih untuk segera mendorong MBG menjadi program unggulan Pemerintah (Quick Win) sudah tergambar dalam APBN 2025. Disahkannya UU APBN dalam sidang Paripurna DPR RI, pada Kamis 19 September 2024 lalu, semakin memuluskan program BMG bisa dilaksanakan pada tahun pertama Pemerintahan baru nantinya.

Alokasi anggaran Program MBG direncanakan sebesar Rp71,0 triliun yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini tidak hanya menyasar para siswa, tetapi juga Ibu hamil dan menyusui serta Balita di seluruh wilayah Indonesia.

Program Quick Win yang dipersiapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ternyata tidak hanya MBG, tetapi juga terkait bidang Kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan.

Untuk program kesehatan, programnya adalah membantu masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik. Selain itu, pembangunan Rumah Sakit (RS) yang lengkap dan berkualitas di daerah, khususnya peningkatan RS type D menjadi RS type C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya.

Begitupula dalam bidang pendidikan, diantaranya melakukan renovasi sekolah untuk memperbaiki kondisi fisik sekolah diseluruh Indonesia. Program ini, nantinya mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK disetiap sekolah. Program ini juga akan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah lainnya.

Selain itu, masih dalam bidang pendidikan adalah pembangunan sekolah unggulan terintegrasi. Program ini untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi. Diharapkan program ini akan membantu meningkatkan kualitas SDM anak Indonesia di daerah.

Sedangkan program ketahanan pangan nasional, mambangun lumbung pangan terintegrasi dan terpadu, mulai dari tingkat nasional, daerah, dan desa.

Program lumbung pangan ini nantinya tidak hanya menyasar para petani, tetapi juga memperbaiki kualitas dan kuantitas lahan pertanian, dengan melakukan intensifikasi 80.000 hektar area pertanian dan ekstensifikasi atau cetak sawah baru sebanyak 150.000 hektar. Program ini diharapkan akan membantu mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Dari empat program Quick Win yang sedang digagas oleh Presiden terpilih, semuanya menyasar pada perbaikan kualitas kebutuhan mendasar masyarakat, makanan bergizi, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan dan ketahanan pangan. Pemenuhan keempat kebutuhan mendasar ini, jika bisa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tetapi konsekuensinya, output, outcome dan impact yang dihasilkan tidak bisa terjadi secara instant, butuh proses yang tidak sebentar dan sering kali terhenti ditengah jalan.

Menjaga Asa Manusia Unggul Indonesia

Hampir dua dekade pemerintahan, fokus pembangunan selalu diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik secara besar-besaran. Pada periode 2011-2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode lima belas tahun (2011-2025). Kemudian era Presiden Joko Widodo muncul istilah Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan Program Strategis Nasional (PSN). Semua kebijakan utama dua dekade masa kepresidenan selalu berorientasi pada pembangunan infrstruktur.

Tidak bisa dipungkiri, dalam dua puluh tahun terakhir, terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur secara masif, jalan tol, jalan layang, kereta cepat, bandara dan infrastruktur lainnya. Tetapi pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan nyaris jalan di tempat.

Hampir semuan indikator peringkat kualitas SDM, pendidikan tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan. Bahkan untuk beberapa hal mulai tertinggal dari negara peers. Pada saat yang sama Indonesia sedang menghadapi Bonus Demografi yang harus dimanfaatkan.

Kualitas SDM Indonesia masih jauh dari harapan. Hal itu terlihat dari capaian Indeks sumber Daya Manusia atau Human Capital Index (HCI) dan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). HCI Indonesia pada 2022 berada di peringkat 96 dari 174 negara. Sementara HDI pada 2023, Indonesia di rangking 114 dari 189 negara. Bahkan peringkat HCI dan HDI Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Begitupula dengan skor Programme for International Student Assessment (PISA) jalan ditempat. PISA merupakan survei yang dilakukan tiga tahunan oleh OECD untuk mengukur performa akademis peserta didik usia 15 tahun di suatu negara yang meliputi kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains.

Kemampuan ini dapat mengukur seberapa cepat adaptasi sebuah negara terhadap perkembangan pesat teknologi di masa yang akan datang. Pada hasil PISA 2022 peringkat Indonesia masih mengalami penurunan dengan rata-rata skor masih berada di bawah 400. Indonesia sudah jauh dibawah negara ASEAN lainnya, seperrti Singapura, Malaysia bahkan Thailand. Posisi Indonesia hanya berada diatas Philipina.

Persoalan kualitas SDM tampaknya masih menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh Pemerintahan baru kedepan. Dari data 135,3 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 38,8 persen lulusan SD kebawah. Bahkan mirisnya, data BPS mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 9,9 juta penduduk generasi muda usia 15 - 24 tahun di Indonesia tidak bekerja dan tidak sedang sekolah (not in employment, education, and training/NEET) pada 2023.

Angka itu setara dengan 22,25 persen dari total penduduk usia muda di Indonesia. Inilah salah satu penyebab kenapa PDB masih tertahan diangka 5 persenan. Padahal semenjak tahun 2009, Pemerintah sudah mengalokasikan 20 persen belanja APBN untuk pendidikan.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sepertinya menyadari kualitas SDM Indonesia yang tidak bergerak signifikan dalam dua dekade terakhir, mengambil langkah berani untuk memperbaiki kualitas SDM harus dimulai dari hal yang sangat mendasar dan fundamental, yaitu memperbaiki kualitas asupan gizi Ibu hamil, menyusui, balita dan anak usia sekolah di semuan jenjang pendidikan.

Pilihan untuk berinvestasi dibidang SDM memerlukan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang, karena hasil yang diharapkan juga berdampak jangka panjang. Prabowo sedang membangun tapak kekuasaannya dengan memulai memperbaiki kualitas SDM, sehingga nantinya akan menjadi legacy tersendiri dalam menjaga asa melahirkan generasi unggul Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berencana membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur.

Berdasarkan informasi yang Bisnis terima, rencananya Kemenko Infrastruktur mengoordinasikan berbagai proyek infrastruktur lintas kementerian, termasuk Kementerian PUPR, Perhubungan, dan ESDM. Tujuannya, untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur strategis berjalan lebih terintegrasi dan efisien.

Pembentukan kementerian baru ini diharapkan dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan koordinasi antarkementerian dan mempercepat pembangunan.

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) sekaligus Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira.

“Iya [sudah masuk pembicaraan rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/10/2024).

Melihat Visi, Misi, dan Program Kerja Prabowo-Gibran, infrastruktur bahkan menjelaskan dua dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

Pertama, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

Anggaran Kementerian Baru

Meski demikian, belum ada info lebih lanjut mengenai pembentukan kementerian baru tersebut menjelang pelantikan presiden pengganti Jokowi pada 20 Oktober 2024.

Begitu pula dengan anggaran untuk birokrasi penambahan kementerian, belum diketahui besarannya. Melihat anggaran Kemenko yang ada saat ini, berkisar antara Rp200 miliar hingga Rp500 miliar.

Berbeda dengan lembaga baru berupa Badan Gizi Nasional yang telah mendapatkan porsi anggaran senilai Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Meski demikian, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo menyampaikan pemerintah terus mencermati dan mengantisipasi dinamika reorganisasi di kelembagaan.

Jika terjadi pemisahan K/L atau munculnya K/L baru, pemerintah memastikan defisit anggaran tidak akan melabar dan tetap di angka 2,53% sebagaimana tercantum dalam APBN 2025.

“Tapi sudah kita hitung bahwa itu memungkinkan ditampung dari belanja nonK/L. Jadi, sekarang overall defisit tetap 2,53%,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Sebagaimana program Quick Win Prabowo, pemerintah telah mengalokasikan Rp121 triliun untuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga pembentukan lumbung pangan nasional yang seluruhnya diambil dari anggaran nonK/L.

Tercatat belanja K/L tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun. Sementara Rp1.541,4 triliun belanja nonK/L pada belanja pemerintah pusat.

Sebelumnya pun, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa APBN telah menyiapkan porsi khusus bagi K/L baru bila mana benar terjadi penambahan jumlah instansi.

"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ungkapnya dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Rabu (11/9/2024).

Anggaran Kemenko dalam APBN 2024/2025

Sumber: Peraturan Presiden No. 76/2023 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan Kementerian Keuangan, diolah

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan salah satu kota Bulgaria melakukan penjajakan sister city dengan negeri Laskar Pelangi, Belitung.

Dalam unggahan Instagram @smindrawati, Minggu (6/10/2024) malam, dirinya mengungkapkan tidak sengaja bertemu dengan Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia, H.E. Tanya Dimitrova saat tiba di Bandara H.A.S. Hanandjoeddin.

Adapun, Sri Mulyani berkunjung ke Belitung dalam rangka agenda tahunan Kemenkeu Mengajar.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa kunjungan dari perwakilan Bulgaria ke Belitung tersebut dalam dalam rangka survei beragam bentuk kerja sama di sektor pangan, sawit, dan pariwisata antara Belitung dan Bulgaria.

“Termasuk, penjajakan sister city antara kota di Bulgaria dan Belitung. Ini merupakan awal kerja sama yang baik secara bilateral bagi kedua negara,” ungkapnya, dikutip Senin (7/10/2024).

Adapun, Bulgaria merupakan salah satu pangsa pasar untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Belitung sendiri merupakan kabupaten penghasil sawit dengan luas perkebunan sebesar 62.064,67 hektare di Belitung Timur. Produksi tandan buah segar sawit di wilayah tersebut mencapai 1.019.051 ton dan produksi CPO mencapai 203.810 ton.

Untuk diketahui, sister city merupakan sebuah konsep hubungan sosial antar masyarakat dan budaya dari dua kota dengan daerah atau kota yang secara geografis, adminitratif, dan politik berbeda.

Bukan hal baru, kota-kota di Indonesia telah banyak menjalin sister city dengan sejumlah kota dari berbagai negara.

Sebut saja Kota Bandung memiliki 11 kota sister city, termasuk Seoul di Korea Selatan dan Branschweig di German.

Bahkan, Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kantor Gubernur Ibu Kota Astana, Kazakhstan, menjadi sister city tentang inisiatif Ibu Kota Negara.

Untuk diketahui, setiap organisasi kota kembar bersifat independen dan mengejar kegiatan dan bidang tematik yang penting bagi mereka dan komunitas mereka termasuk pertukaran kota, bisnis, perdagangan, pendidikan, dan pertukaran budaya dan proyek-proyek dengan kota kembar mereka.

Manfaatnya, yakni terciptanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di daerah, terciptanya promosi kebudayaan dalam rangka memperkenalkan budaya, berbagi pengetahuan mengenai kebijakan tata kelola yang ada di daerah, hingga meningkatkan pengelolaan potensi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Samsung Electronics diperkirakan akan melaporkan lonjakan laba pada kuartal III/2024 lebih dari empat kali lipat pada Selasa (8/10/2024) mendatang seiring dengan meningkatnya permintaan chip. Namun, laju pemulihannya diprediksi melemah karena lambatnya pemasukan uang dari sektor kecerdasan buatan.

Mengutip Reuters pada Senin (7/10/2024), laba operasional Samsung, pembuat chip memori, ponsel pintar, dan TV terbesar di dunia, kemungkinan mencapai 10,33 triliun won atau US$7,67 miliar pada kuartal yang berakhir 30 September, menurut rata-rata dari 29 analis LSEG SmartEstimate, yang dihitung berdasarkan rata-rata 29 analis di LSEG SmartEstimate.

Jumlah ini merupakan kenaikan dari catatan sebesar 2,43 triliun won pada tahun sebelumnya. Namun, perolehan itu tidak banyak berubah dari 10,44 triliun won yang dilaporkan pada kuartal sebelumnya.

Pasar semikonduktor global telah pulih dari penurunan tahun lalu, didorong oleh chip yang digunakan di server AI. Namun, pemulihan permintaan untuk chip konvensional yang digunakan di ponsel pintar dan PC melambat, kata para analis.

Perusahaan Korea Selatan ini telah berusaha keras untuk mengejar pesaingnya yang lebih kecil seperti SK Hynix dan Micron dalam perlombaan untuk memasok chip AI kelas atas ke Nvidia sambil menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing China untuk komoditas chip.

Divisi utama Samsung, yakni chip, diperkirakan akan memperoleh laba operasional sebesar 5,5 triliun won dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini akan turun 15% dari kuartal sebelumnya, juga dirugikan oleh Samsung yang menyisihkan ketentuan untuk bonus, menurut perkiraan dari 10 analis yang dikumpulkan oleh Reuters.

Respons Samsung yang terlambat terhadap pasar chip AI dengan margin lebih tinggi dan eksposurnya yang lebih tinggi terhadap China dan chip seluler tradisional dibandingkan perusahaan sejenis telah membuatnya lebih rentan terhadap risiko geopolitik dan permintaan yang lesu, kata para analis.

“Samsung kemungkinan besar akan kehilangan gelar vendor DRAM nomor 1 jika pasar DRAM komoditas melemah,” kata Daniel Kim, analis di Macquarie Equity Research dalam sebuah catatan baru-baru ini, mengacu pada chip memori akses acak dinamis (DRAM) yang banyak digunakan di komputer dan ponsel pintar.

Artinya, kelebihan pasokan DRAM konvensional kemungkinan akan lebih merugikan Samsung dibandingkan SK Hynix.

Proyeksi suram ini muncul ketika Micron mengumumkan perkiraaan hasil kuartal pertama yang lebih baik dari estimasi Wall Street. Perusahaan juga melaporkan pendapatan kuartal tertinggi dalam lebih dari satu dekade karena meningkatnya permintaan untuk chip memori yang digunakan dalam industri AI.

Analis memperkirakan bahwa operasi chip non-memori Samsung - bisnis perancangan chip dan kontrak manufaktur - juga terus mengalami kerugian pada kuartal ketiga, karena berjuang untuk bersaing dengan pemimpin dominan TSMC, yang merupakan perusahaan langganan Apple dan Nvidia.

Samsung memangkas hingga 30% stafnya yang berada di luar negeri di beberapa divisi, menurut laporan Reuters pada bulan September, yang menggarisbawahi tantangan bagi perusahaan.

Penjualan ponsel lipat premium juga kemungkinan akan mengecewakan, sehingga membebani keuntungan perusahaan yang menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing China seperti Huawei, kata para analis.

Bisnis telepon seluler dan jaringannya membukukan laba operasional sebesar 2,6 triliun won pada kuartal ketiga, turun seperlima dari tahun sebelumnya, menurut perkiraan 10 analis yang dikumpulkan oleh Reuters.

Saham Samsung Electronics turun 23% sepanjang tahun ini, tertinggal dari kenaikan SK Hynix yang sebesar 23%.

Perusahaan Korea Selatan ini akan mengumumkan pendapatan awal kuartal ketiga pada hari Selasa sebelum melaporkan angka lengkapnya pada akhir bulan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Tol laut menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun masa pemerintahannya. Lantas, bagaimana perkembangannya menjelang berakhirnya rezim pemerintahan Jokowi pada 20 Oktober 2024?

Jokowi dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa program Tol Laut penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan konektivitas serta menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menutup sebanyak 130 perlintasan sebidang dari periode Januari hingga 30 September 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menuturkan upaya yang KAI lakukan untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya secara Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.94 Tahun 2018 Pasal 2, perlintasan sebidang yang tidak memiliki Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari 2 m harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.

Sementara itu, tercatat sepanjang periode 2020 hingga September 2024, KAI telah melakukan penutupan perlintasan sebidang liar dan rawan sebanyak 1.298 titik.

Saat ini, tutur Ane, KAI terus berupaya menutup perlintasan sebidang yang tidak memenuhi regulasi. Pasalnya, perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Pada tahun 2024 ini, dari periode Januari hingga 30 September 2024, KAI telah berhasil menutup 130 perlintasan sebidang," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (6/10/2024).

Sebelum pelaksanaan penutupan, tim KAI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya. Upaya penutupan perlintasan sebidang ilegal ini sejalan dengan aturan pada UU No.23 /2007 tentang Perkeretaapian, UU No.22 /2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan No.94/2018 pasal 5 dan 6.

Keberadaan perlintasan sebidang disebagian tempat melewati pemukiman warga dan daerah industri, sehingga rawan terjadi kecelakaan temperan. Berdasarkan data dari Januari hingga Agustus 2024 saja sudah tercatat 535 kejadian temperan di jalur KA dan perlintasan. Pada tahun 2023 telah terjadi 774 kejadian temperan dan 738 kejadian temperan di tahun 2022.

Anne mengatakan, setidaknya terdapat 4 dampak kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api:

1. Korban jiwa: Timbulnya korban jiwa meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan dari petugas, penumpang, dan pengguna jalan.

2. Kerusakan sarana kereta api: Kerusakan lokomotif, kereta, dan gerbong.

3. Kerusakan prasarana kereta api: Kerusakan rel, bantalan, jembatan, dan alat persinyalan.

4. Gangguan perjalanan kereta api dan pelayanan: Keterlambatan kereta api, penumpukan penumpang, pengalihan ke moda transportasi lain (overstappen).

Upaya lain yang dilakukan KAI untuk meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang sejak 2020 hingga 2024 meliputi sosialisasi keselamatan dengan melibatkan Dinas Perhubungan, railfans, dan masyarakat, pemasangan 1.553 spanduk peringatan di lokasi rawan, serta penertiban 646 bangunan liar di sekitar jalur KA.

Selain itu, KAI juga mengusulkan pembuatan perlintasan tidak sebidang kepada pemerintah yaitu dengan membangun flyover atau underpass, serta melakukan perawatan dan perbaikan peralatan di perlintasan sebidang. Pada saat ini terdapat 3.693 titik perlintasan sebidang yang terdiri dari titik perlintasan terjaga sebanyak 1.883 (50,98%) dan titik perlintasan yang tidak terjaga sebanyak 1.810 (49,01%).

Dia mengimbau kepada masyarakat agar selalu meningkat disiplin berlalu lintas terutama ketika berada di perlintasan sebidang. Alat utama keselamatan di perlintasan tersebut adalah rambu - rambu lalu lintas. Keberadaan palang pintu dan penjaga pintu hanyalah alat bantu keamanan semata. Jadi solusi utama untuk terhindar dari kecelakaan lalulintas di perlintasan adalah disiplin berlalu lintas.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) disebut sangat mungkin akan menurunkan suku bunga pada pertemuan berikutnya akhir bulan ini.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh anggota Dewan Pengurus ECB yang juga merupakan Kepala Bank Sentral Prancis Francois Villeroy de Galhau.

Mengutip Bloomberg pada Senin (7/10/2024), Villeroy mengatakan, tingkat inflasi turun di bawah target ECB sebesar 2% pada September dan inflasi inti akan secara bertahap mendekati level tersebut pada 2025.

DIa juga mengatakan ekspektasi pasar terhadap inflasi pada tahun 2025 berada di bawah 1,8% – bahkan lebih rendah dari perkiraan ECB.

“Semua ini berarti keseimbangan risiko sedang bergeser. Dalam dua tahun terakhir, risiko utama kami adalah melampaui target 2%. Sekarang kita juga harus memperhatikan risiko sebaliknya, yaitu tidak tercapainya tujuan kita karena pertumbuhan yang lemah dan kebijakan moneter yang terlalu ketat dalam jangka waktu yang lama,” katanya.

Villeroy bersikap tenang terhadap kebijakan ECB dalam beberapa pekan terakhir, sebuah periode di mana ekspektasi terhadap penurunan suku bunga pada keputusan 17 Oktober telah berubah dari mendekati nol menjadi hampir pasti.

Segera setelah ECB terakhir kali menurunkan biaya pinjaman pada 12 September, Villeroy mengatakan para pengambil kebijakan harus melanjutkan pendekatan bertahap, namun berhati-hati agar tidak terlalu rendah sehingga melampaui target inflasi 2%.

“Saya berargumen dengan kuat di Dewan Pengurus kami yang terakhir untuk mempertahankan opsionalitas penuh pada bulan Oktober, dan memang demikian. Hari ini saya tidak akan berubah pikiran dan meninggalkan pendekatan pragmatis, pertemuan demi pertemuan,” kata Villeroy dalam wawancara dengan La Repubblica yang diterbitkan Senin waktu setempat.

Sejak pertemuan bulan September, data menunjukkan angka inflasi di bawah 2% untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun dan survei menunjukkan adanya penurunan aktivitas ekonomi. Investor kini memperkirakan peluang penurunan suku bunga sekitar 90% pada bulan Oktober.

Ketika ditanya apakah ECB dapat menjadi lebih agresif dengan pelonggaran kebijakan, Villeroy mengatakan bahwa jika bank sentral memenuhi targetnya, maka bank sentral tidak boleh menetapkan suku bunga di atas netral – sebuah tingkat teoritis yang tidak dapat dirumuskan dan tidak merangsang atau menghambat perekonomian.

“Jika tahun depan kita bisa mempertahankan inflasi sebesar 2%, dan prospek pertumbuhan di Eropa masih lamban, maka tidak akan ada alasan bagi kebijakan moneter kita untuk tetap melakukan restriktif,” katanya.

Villeroy juga meremehkan risiko inflasi jika harga minyak melonjak akibat ketegangan di Timur Tengah.

“Kita harus memonitor dengan hati-hati situasi yang sangat tidak stabil ini. Tetapi selama hal tersebut bersifat sementara dan tidak berdampak pada inflasi inti, kenaikan harga minyak tidak serta merta mengubah kebijakan moneter kita,” katanya.