Bisnis.com, JAKARTA - BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyampaikan progres terkini proyek Light Rail Transit (LRT) fase 1B Velodrome-Rawamangun.

Jakpro menyatakan bahwa pembangunan LRT Jakarta fase 1B sudah sesuai jadwal sehingga bakal selesai tepat waktu pada 2026.

"Progres pada minggu ketiga September mencapai 27,76 persen," kata Direktur Teknik dan Pengembangan Jakpro Dian Takdir di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Dia mengatakan pembangunan jalur LRT fase 1B tengah dilakukan uji coba lintasan atau track testing pada September, sedangkan untuk sampai ke Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.

Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.

Dian mengatakan pembangunan jalur LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai bertujuan untuk mendukung Manggarai sebagai stasiun sentral.

"Kami memahami adanya ketidaknyamanan yang dirasakan oleh warga dan pengguna jalan di sepanjang rute Velodrome Manggarai terkait kemacetan yang terjadi," kata dia.

Dia mengatakan hal ini sulit dihindari, mengingat pembangunan LRT Fase 1B berlangsung di jalan protokol yang menjadi penghubung utama antara kawasan Jakarta Timur-Jakarta Utara dengan Jakarta Pusat-Jakarta Selatan.

"Kami terus berupaya untuk meminimalisir dampak kemacetan ini dengan secara berkala berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, aparatur kewilayahan setempat, maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya," kata dia.

Dian juga berkomitmen agar pembangunan LRT Jakarta Fase 1B ini mengutamakan keselamatan warga dan pengguna jalan.

Perusahaan BUMD DKI Jakarta ini mengimbau bagi pengguna jalan untuk mencari alternatif rute lainnya, terutama di waktu-waktu padat kendaraan.

"Ketidaknyamanan warga dan pengguna jalan sepanjang proyek LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai hanya berlangsung sementara karena kehadiran transportasi publik seperti LRT Jakarta ini merupakan salah satu solusi kemacetan sekaligus lebih ramah lingkungan. Serta menjadi sarana pemenuhan kebutuhan warga Jakarta terkait kehadiran layanan transportasi publik yang terintegrasi dan berkualitas," jelasnya.

Dia mengatakan pembangunan ini dapat menciptakan investasi baru dari sektor properti di daerah yang dilintasi oleh pembangunan LRT Jakarta fase 1B sehingga mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.

Pembangunan LRT fase 1B menapaki jarak sejauh 6,4 KM dengan rute dari Velodrome - Rawamangun.

Rencananya terdapat lima stasiun, yaitu Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai.

"Target kami dengan terbangunnya fase 1B ini nanti akan membawa 80.000 penumpang per hari secara bertahap," kata dia.

Sementara itu, Lurah Rawamangun, Hery Kurniawan mengatakan pembangunan LRT Jakarta fase 1B ini akan meningkatkan nilai jual dari bangunan dan tanah di daerahnya.

Dia juga menjelaskan kemungkinan warga dari luar Rawamangun akan semakin tertarik untuk pindah ke kawasan ini.

"Dengan adanya pembangunan LRT di wilayah Rawamangun yang pasti nilai tanah atau pun nilai bangunan, nilai jual pasti akan meningkat. Dan ini sangat menggembirakan untuk warga kami yang otomatis mereka akan lebih bersemangat dan tertarik," kata dia.

Pelajar SMA daerah Rawamangun, Maharani mengatakan pembangunan LRT ini membawa dampak positif karena memecahkan masalah kebingungan memilih transportasi publik.

Dia berharap semoga pembangunan ini akan segera selesai dan bisa segera dinikmati oleh warga Jakarta.

"Semoga pembangunan ini cepat selesai dan bisa dinikmatin bersama," kata dia.

Senada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Muhammad Iqbal mengatakan kehadiran LRT Jakarta ini kedepannya akan mempermudah akses menuju kampus.

Menurut dia jika pembangunan selesai akan memilih LRT Jakarta untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari ke daerah Rawamangun dari rumahnya di daerah Pasar Rumput.

"Saya pasti akan menggunakan LRT Jakarta, jika pembangunannya sudah selesai. Saya memilih transportasi ini, karena akan mengurangi waktu tempuh dari rumah ke kampus," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) meminta pemerintah untuk tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2025.

Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, menyampaikan, pemerintah seharusnya mengeluarkan aturan pengupahan baru agar upah minimum dapat naik di atas 10%, dengan formula akumulasi dari inflasi saat ini, pertumbuhan ekonomi, proyeksi inflasi mendatang, dan 64 item Komponen Hidup Layak (KHL).

“Kalau penetapan UMP untuk 2025 itu masih menggunakan dengan formula yang mengacu kepada PP No. 51/2023, maka saya pastikan, satu, upahnya pasti akan murah,” kata Mirah kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).

Selain itu, dia meyakini kondisi ekonomi nasional kian ambruk dan jurang kemiskinan akan semakin melebar jika pemerintah bersikeras menggunakan formulasi penetapan upah dalam PP No.51/2023.

Pasalnya, berkaca dari UMP 2024 yang secara rata-rata hanya naik sekitar 3%, sedangkan di satu sisi inflasi di atas 3% dan harga pangan naik 20%.

Selain itu, dia menyebut banyak kelas menengah yang jatuh miskin dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang berujung pada anjloknya daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Di sisi lain, asosiasi mengharapkan agar upah minimum tahun depan naik 20%, diiringi dengan penurunan harga kebutuhan bahan pokok. Menurutnya, cara ini dapat membantu pemerintahan baru untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional di level 8%.

“Itu akan terwujud kalau dimulai dari kenaikan UMP sebesar 20% tapi sebelumnya diturunkan dulu harga kebutuhan bahan pokok,” pungkasnya.

Adapun, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) tengah menggodok penetapan upah minimum tahun depan, dengan mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, formula tersebut penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha meski tak semua puas dengan formula ini.

“Meskipun tidak semua pihak sepenuhnya puas dengan formula ini, kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan terus mengawasi gejolak global terutama kondisi politik yang memanas di Timur Tengah hingga inflasi pangan domestik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik sepanjang semester II/2024.

Manajer Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Farisan Aufar menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor domestik dan global. Menurutnya, faktor global lebih sulit dikendalikan daripada domestik karena Indonesia tidak punya pengaruh yang cukup.

Kendati demikian, Farisan mengaku BI punya langkah-langkah antisipasi agar risiko rambatan gejolak global bisa diminimalisir masuk ke perekonomian domestik. Dia tidak menjelaskan secara detail ihwal langkah antisipasi yang dimaksud selain pengendalian nilai tukar rupiah.

"Jadi misalnya ada perang kemarin Rusia-Ukraina, kemudian ada juga sekarang tensi geopolitik di Timur Tengah. Nah, itu juga tidak bisa serta merta menjadi lebih buruk [perekonomian domestik]," kata Farisan seperti yang disiarkan kanal YouTube Bank Indonesia, Minggu (29/9/2024).

Di samping faktor global, BI juga akan menjaga inflasi domestik agar tidak menggangu pertumbuhan ekonomi. Farisan menjelaskan bahwa inflasi dibagi menjadi tiga komponen, yaitu inflasi inti, inflasi pangan, dan inflasi yang diatur pemerintah alias administered price.

Menurut Farisan, dari tiga komponen tersebut yang kerap menjadi kendala adalah inflasi pangan. Dia berpendapat inflasi pangan sulit dikendalikan karena berkaitan dengan cuaca atau kondisi lain yang sebabkan para petani gagal panen.

"Oleh karenanya, Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah punya namanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Indonesia atau GNPIP. Nah, itu ditujukan untuk menjaga stabilitas harga terutama komoditas pangan tetap terjaga sehingga total keseluruhan dari inflasi itu terkendali," ujarnya.

Farisan pun optimistis perekonomian tetap akan tumbuh dengan baik ke depannya. Apalagi, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi masih di angka 5,08% pada semester I/2024 meski di tengah gejolak global.

Dia memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi akan tetap bisa mencapai di atas 5% hingga akhir tahun ini terutama didukung fundamental ekonomi seperti inflasi yang terjaga stabil. Untuk itu, dia menegaskan bahwa BI akan menjaga inflasi dengan terus melakukan operasi moneter.

Di samping itu, Farisan juga mengatakan bahwa masyarakat juga bisa turut membantu agar target pertumbuhan ekonomi di atas 5% bisa tercapai. Salah satu cara, sambungnya, dengan banyak belanja.

"Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di-drive [didorong] konsumsi rumah tangga. Jadi kami harap teman-teman lebih banyak spending [belanja] karena spending is helping [belanja membantu] di ekonomi," ujar Farisan.

Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai baru BBN Airlines Indonesia resmi melakukan penerbangan berjadwal perdana pada Jumat, (27/9/2024) dengan rute Jakarta-Surabaya dan sebaliknya.

Dalam penerbangan perdananya tersebut, pesawat BBN Airlines Indonesia terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Juanda Surabaya dan sebaliknya.

Melalui unggahan akun resmi Instagramnya, BBN Airlines memberi sinyal akan membuka rute penerbangan ke Balikpapan.

"Kencangkan sabuk pengaman Anda, kami akan menuju Balikpapan," tulis BBN Airlines dalam bahasa Inggris, dikutip Minggu (29/9/2024).

Profil dan Pemilik BBN Airlines Indonesia

BBN Airlines Indonesia semula hadir di Indonesia dengan nama BlueBird Nordic (BBN) Indonesia.

Sekilas namanya mirip dengan perusahaan taksi di Indonesia, Bluebird. Namun demikian, BBN Airlines bukan anak usaha atau afiliasi dari perusahaan taksi ternama tersebut.

BBN Airlines merupakan entitas anak dari Avia Solutions Group atau ASG yang bergerak di jasa aircraft, crew, maintenance, and insurance (ACMI), penyewaan pesawat atau charter, dan penerbangan kargo. Maskapai ini juga menawarkan layanan reguler terjadwal.

Adapun, Avia Solutions Group merupakan perusahaan berbasis di Irlandia yang didirikan oleh Gediminas Ziemelis. Pengusaha asal Lithuania ini menguasai 59,27% saham Avia Solutions Group dan merupakan ultimate beneficial owner.

Kesiapan operasional BBN Airlines Indonesia masuk pada tiga sektor tersebut di Indonesia ditandai dengan terbitnya Sertifikat Operator Pesawat Udara atau Air Operation Certificate (AOC) untuk perusahaan pada 31 Agustus 2023. Sertifikat penerbangan komersial diterbitkan oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Lalu, pada Maret 2024, BBN Airlines Indonesia mendapatkan penambahan Sertifikat Operasi Udara penerbangan komersial penumpang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia. Penambahan sertifikat ini menegaskan kesiapan maskapai untuk mengoperasikan pesawat udara dengan tujuan komersial. Perusahaan mengeklaim dengan mengantongi izin, maskapai akan menawarkan layanan penerbangan aman, andal, dan efisien.

Tak hanya penerbangan domestik, BBN Airlines Indonesia juga berencana untuk melayani rute internasional yang mencakup area Asia dan wilayah Oceania.

Terbaru, BBN Airlines Indonesia telah mengantongi izin operator asing (FOP) dari Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) pada September 2024. Izin kedua yang diperoleh tahun ini tersebut memungkinkan maskapai untuk meningkatkan kapasitas jaringan interkonektivitas dan pertumbuhannya di pasar Asia.

Hingga saat ini, BBN Airlines Indonesia telah menyiapkan tiga armada Boeing 737-800 untuk melayani permintaan charter passenger penumpang, dan tiga pesawat kargo dengan armada Boeing 737-800. Sementara armada Boeing 737-400 untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional.

Dengan armada yang telah tersedia dan permintaan yang tinggi, BBN Airlines Indonesia menarget untuk mengoperasikan 40 armada pesawat pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat rencana tim Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT) perlu dikaji kembali.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan, perubahan skema subsidi BBM ke BLT di satu sisi bisa mengurangi impor BBM dan memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Namun, yang perlu diperhatikan bahwa penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin.

“Jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga,” kata Bhima saat dihubungi, Minggu (29/9/2024).

Apalagi, kata Bhima sampai saat ini masyarakat yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi.

Maka dari itu, jika BLT pengganti subsidi BBM hanya untuk masyarakat miskin saja, Bhima khawatir masyarakat kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM, karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin.

“Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bhima menyebut rencana pengurangan subsidi BBM dilakukan bertahap dan adanya cash transfer untuk kompensasi sama nominalnya dengan subsidi energi yang diberikan.

Bhima menjelaskan, semisalnya terdapat 30% anggaran subsidi BBM di 2025 mau dikurangi, maka tambahan BLT-nya setara 30% penghematan subsidi BBM.

“Kemudian bersamaan dilakukan juga penurunan tarif transportasi publik dan perbanyak armada. Jadi masyarakat punya opsi memilih transportasi yang lebih ramah di kantong,” ujar Bhima.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dariReuters, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan hidrolisat protein ikan (HPI) yang merupakan bahan baku utama susu ikan menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan lantaran bau amis, alergi, hingga sulit untuk dimakan karena berduri.

Menurutnya, HPI memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

“Melalui teknologi ultrafiltrasi, kita dapat menghilangkan komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan,” kata Trenggono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (29/9/2024).

Hasilnya, lanjut dia, adalah susu ikan yang aman dikonsumsi serta tidak berbau amis sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Salah satu produk HPI adalah minuman protein ikan seperti SURIKAN yang bebas laktosa dan kaya akan nutrisi seperti Omega-3, EPA, dan DHA.

Adapun, ikan yang dapat dijadikan bahan baku susu ikan merupakan ikan dengan edible portion atau bagian yang dapat dimakan dalam jumlah sedikit, nilai ekonomi yang rendah, tapi ketersediaannya sangat melimpah sepanjang tahun.

Salah satu yang berpotensi untuk diolah sebagai produk inovatif berbasis ikan seperti susu ikan adalah ikan selar. Trenggono mengungkapkan, produksi ikan jenis ini stabil selama beberapa tahun terakhir dengan Maluku dan Sulawesi Utara sebagai produsen terbesar ikan selar.

Dari sisi kandungan gizi, Trenggono mengklaim bahwa susu ikan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, yaitu 7 gram per 35 gram takaran saji, sedangkan susu sapi hanya mengandung 6 gram.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa susu ikan kaya akan Omega-3, dengan 49 mg per takaran saji, asam amino esensial dan non-esensial, serta tidak mengandung laktosa.

“Ini menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang intoleran laktosa,” ujarnya.

Di sisi lain, Trenggono menyebut bahwa produk susu ikan dapat menjadi alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi emas 2045 mengingat kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang signifikan.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Arif Satria, menyambut baik inisiatif KKP dalam mengolah ikan menjadi susu ikan. Dia menilai, inovasi ini sangat positif untuk pemenuhan gizi masyarakat yang jumlahnya akan terus bertambah.

“Kami sangat mendukung inovasi susu ikan ini. Ikan memiliki protein yang besar dan keberadaanya sangat melimpah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut bahwa Indonesia berpotensi untuk mensubstitusikan susu sapi dengan susu yang terbuat dari protein ikan, alias susu ikan. Apalagi, pemerintah tahun lalu telah meluncurkan produksi susu ikan pertama di Indonesia.

Produk ini merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia sebagai bagian dari perkuatan program hilirisasi produk berbasis komoditas unggulan daerah.

Teten mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendorong hilirisasi ikan untuk memproduksi ekstrak protein ikan yang dapat digunakan oleh industri makanan.

“Salah satunya itu bisa dibuat untuk produk susu ikan,” kata Teten di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2024).

Adapun, produksi ikan Indonesia mencapai 24,7 ton per tahun. Dengan total produksi tersebut, Teten melihat potensi yang cukup besar untuk diolah sebagai alternatif pengganti susu sapi. Mengingat, 80% kebutuhan susu nasional dipenuhi melalui impor.

Sementara itu, ID Food tengah mempertimbangkan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan program susu gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab, rencana BUMN Pangan itu untuk membangun mega farm kemungkinan baru terealisasi pada 2-3 tahun mendatang.

“Mungkin ada produk-produk alternatif yang bisa sebagai pengganti susu dari sapi. Semuanya dalam kajian ya, misalnya susu dari ikan kan ada juga, ada susu dari ikan yang kemarin disampaikan,” kata Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Agung Sedayu Group optimistis proyek Nusantara International Convention Exhibition atau NICE yang dibangun di Pantai Indah Kapuk Dua (PIK2) dengan investasi mulai dari Rp3,5 triliun akan beroperasi pada September 2025.

CEO Agung Sedayu Group, Steven Kusumo menjelaskan proyek pusat konvensi dan pameran tersebut dibangun di atas lahan seluas 40 hektare (ha). Adapun, saat ini telah dilakukan pemasangan 15 tower cranes tanda dimulainya fase konstruksi struktur atas proyek NICE.
Dia menjelaskan NICE akan menjadi pusat konvensi dan pameran yang didesain untuk mendukung berbagai kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) serta acara lainnya, seperti konser, hiburan, dan kegiatan sosial.

"NICE akan menjadi pusat konvensi dan pameran terbesar di Indonesia dan tepat satu tahun dari sekarang, yaitu di bulan September 2025, ditargetkan NICE akan siap beroperasi," kata Steven dalam keterangannya, Minggu (29/9/2024).

Dalam proyek ini, Agung Sedayu Group dan Salim Group melakukan kolaborasi strategis dengan PT Industri Pameran Nusantara yang menjadi pemilik dan pengelola NICE.

Director Commercial Convention & Exhibition PT Industri Pameran Nusantara, Ryan Adrian menuturkan NICE terdiri dari tiga gedung pameran dan area outdoor seluas 30.000 m², dengan total luas bangunan 30 ha. Terdapat 11 exhibition halls, dengan hall 1 hingga 8 terhubung tanpa pemisah.

Area sewa (leaseable area), lanjutnya, mencapai 120.000 m², termasuk atrium seluas 13.200 m² dan area pre-function seluas 18.200 m², serta area ritel yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

"Investasi untuk pembangunan NICE kurang lebih Rp3,5 triliun di luar tanah," kata Ryan.

Dia menjelaskan perusahaan bukan hanya sekedar membangun gedung atau fasilitas konvensi, tetapi membangun masa depan Indonesia sebagai destinasi unggulan di industri MICE.

Dia menjelaskan akses NICE yang terhubung dengan Toll Interchange 1 PIK2, Bandara International Soekarno-Hatta, hingga layanan shuttle bus PIK2 secara gratis.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melakukan pertemuan dengan Wamenkeu China Liao Min dalam rangkaian kunjungan kerja di Samarkand, Uzbekistan pada Rabu (25/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas sejumlah topik. Salah satunya, Suahasil ingin memastikan kepada salah satu mitra perdagangan utama Indonesia bahwa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan baik.

“Kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto akan membawa keberlanjutan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya dan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Indonesia ke depan,” ujar Suahasil dalam keterangannya, dikutip Minggu (29/9/2024).

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini juga mengusulkan agar Indonesia dan China melakukan high level policy dialogue (HLPD). Apalagi, sambungnya, Indonesia sudah memiliki forum dialog serupa dengan berbagai negara lain seperti Australia, Jepang, dan Arab Saudi

Menurutnya, forum tersebut menjadi penting karena Indonesia dan China dapat membahas berbagai tantangan sekaligus peluang ekonomi bersama seperti dalam sektor perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan.

“HLPD ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memperkuat stabilitas regional dan pembangunan ekonomi di Asia Tenggara dalam mendukung integrasi dan pertumbuhan Asean melalui koordinasi kebijakan dan proyek-proyek kolaboratif,” kata Suahasil.

Mereka juga membahas soal Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Sebagai pemegang saham terbesar di AIIB, Suahasil berharap China dapat memberikan dukungan ke Indonesia.

Dia mencontohkan, AIIB perlu melakukan perluasan operasional di Indonesia. Suahasil mengeklaim bahwa Indonesia sangat menjanjikan sebab memiliki jaringan infrastruktur yang luas dan berbagai inovasi digital.

"Pembentukan perwakilan AIIB di Indonesia juga dapat meningkatkan pengaruh dan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Asean, yang berpotensi pada kemitraan dan proyek baru,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suahasil turut mengapresiasi dukungan China kepada Indonesia dalam seleksi Deputy Director 3 di Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Dia meyakini dukungan tersebut akan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dalam kerja sama keuangan regional.

“Ini merupakan bentuk komitmen bersama terhadap tujuan AMRO untuk memastikan stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN+3,” kata Wamenkeu Suahasil.

Sementara kesempatan tersebut, disebutkan Liao Min menyampaikan apresiasi atas transisi pemerintahan Indonesia yang berjalan dengan lancar. Dia juga mengaku akan mengkomunikasikan lebih lanjut ihwal ajakan HLPD.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan akan menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 5 gigawatt (GW) hingga 2030.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengungkapkan, target tersebut bakalmasuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2035 serta Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

“Saat ini RUKN sedang dibahas, selanjutnya dibuat RUPTL baru dan di dalamnya target 5 tahun ke depan. Kita sudah tahu langkahnya 5 GW, jadi sampai dengan tahun 2030 kita butuh 5 GW dari angin,” kata Eniya dilansir dari laman ESDM, Minggu (29/9/2024).

Eniya menuturkan, Indonesia memiliki potensi sumber daya angin (bayu) sangat besar, potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) terbesar kedua setelah energi surya.

Potensi angin di Indonesia, kata Eniya, berada di daerah-daerah wisata seperti di wilayah Indonesia Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa bagian timur dan Jawa bagian selatan.

“Nantinya, selain sebagai sumber energi, PLTB nantinya juga bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, seperti yang ada di Eropa, khususnya Belanda,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi angin di Indonesia yakni sebesar 154,6 GW yang terdiri atas potensi angin onshore sebesar 60,4 GW dan potensi angin offshore sebesar 94,2 GW.

Jika diperinci, wilayah timur Indonesia (Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara) memiliki potensi mencapai 40% dari potensi angin nasional.

Namun, potensi angin yang dimanfaatkan menjadi PLTB hingga tahun 2024 ini masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 152,3 megawatt (MW). Sementara itu, pemerintah menargetkan pada tahun 2060 nanti, kapasitas terpasang PLTB akan menjadi 37 GW.

Oleh sebab itu, Eniya menekankan bahwa diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan dunia internasional sehingga bisa menjadi kunci dalam pengelolaan investasi penyediaan tenaga listrik berbasis EBT, khususnya yang berasal dari angin.

Dirinya pun mengapresiasi kerja sama antara Kementerian ESDM bersama Energy Transition Partnership - United Nations Office for Project Services (ETP-UNOPS) untuk memfasilitasi pengembangan serangkaian studi dalam mengembangkan PLTB di Indonesia.

"Saya memberikan ucapan terima kasih atas dukungan yang tinggi untuk rekomendasi yang akan diberikan oleh UNOPS sebagai upaya strategis untuk mempercepat pengembangan energi angin di Indonesia, dan kita bersama bisa mewujudkan dan memajukan sektor energi terbarukan di Indonesia," ucap Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) tengah menggodok penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2025, dengan mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Upah minimum akan diumumkan pada 21 November 2024.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, formula tersebut penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha meski tak semua puas dengan formula ini.

“Meskipun tidak semua pihak sepenuhnya puas dengan formula ini, kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Wakil Ketua Depenas Agus Dermawan mengatakan, pembahasan upah minimum sudah berjalan dan masih berproses sembari menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pembahasan penetapan upah minimum sudah masuk pada Sidang Pleno ke-4 dan diharapkan rampung pada akhir atau awal November 2024.

“Pokoknya Depenas kerja keras untuk upah minimum 2025,” kata Agus kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Adapun, upah minimum 2024 juga ditetapkan dengan menggunakan formulasi PP No.51/2023. Formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP 2024 tertinggi:

3. DKI Jakarta Rp5.067.381,00

4. Papua Rp4.024.270,00

5. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00

6. Sulawesi Utara Rp3.545.000,00

7. Aceh Rp3.460.672,00

8. Sumatra Selatan Rp3.456.874,00

9. Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00

10. Kepulauan Riau Rp3.402.492,00

11. Kalimantan Utara Rp3.361.653,00

12. Kalimantan Timur Rp3.360.858,00

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat tetap banyak belanja hingga akhir tahun ini untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% sepanjang 2024.

Manajer Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Farisan Aufar meyakini perekonomian tetap menunjukkan ketahanan meski sedang terjadi gejolak secara global. Dia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5,08% pada semester I/2024.

Farisan pun optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap bisa mencapai di atas 5% hingga akhir tahun ini terutama didukung inflasi yang tetap terjaga stabil. Dia menjelaskan bahwa BI akan menjaga inflasi dengan terus melakukan operasi moneter.

Di samping itu, Farisan juga mengatakan bahwa masyarakat juga bisa turut membantu agar target pertumbuhan ekonomi di atas 5% bisa tercapai. Salah satu caranya dengan banyak belanja.

"Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di-drive [didorong] konsumsi rumah tangga. Jadi kami harap teman-teman lebih banyak spending [belanja] karena spending is helping [belanja membantu] di ekonomi," ujar Farisan seperti yang ditayangkan kanal YouTube Bank Indonesia, Minggu (29/9/2024).

Lebih lanjut, dia juga mengakui pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kondisi geopolitik global, baik berkaitan dengan perang dagang maupun peperangan di sejumlah wilayah.

Farisan mengaku BI mempunyai langkah-langkah antisipasi agar resiko rambatan gejolak global bisa diminimalisir masuk ke perekonomian domestik. Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara detail ihwal langkah antisipasi yang dimaksud selain menjaga nilai tukar rupiah.

"Mungkin dari nilai tukar itu akan terus direkalibrasi oleh Bank Indonesia. Semoga ke depannya kondisi global juga menuju perbaikan, semakin kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi lagi ke depan," jelasnya.

Perlu diketahui, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama produk domestik bruto (PDB). Data terbaru, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93% dengan distribusinya mencapai 54,53% pada kuartal II/2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meyakini target outlookpenerimaan pajak sebesar Rp1.921,9 triliun pada tahun ini bisa tercapai. Salah satu upaya untuk mengejar target yakni dengan pengawasan pembayaran massa (PPM) dan pengawasan kepatutan material (PKM).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengakui realisasi penerimaan pajak baru sebesar Rp1.196,54 triliun per akhir Agustus 2024 atau setara 60,16% dari target APBN. Kendati demikian, sambungnya, DJP akan terus fokus dalam menjalankan berbagai kegiatan dan strategi yang telah ditetapkan

"Salah satunya melalui pengawasan kepada wajib pajak melalui mekanisme pengawasan pembayaran massa [PPM] dan pengawasan kepatuhan material [PKM]," kata Dwi kepada Bisnis, dikutip Minggu (29/9/2024).

Dia menjelaskan, kegiatan PPM mencakup aktivitas pengawasan terhadap wajib pajak strategis dan wajib pajak kewilayahan. Menurutnya, aktivitas pengawasan meliputi pengawasan kondisi terkini wajib pajak.

"Misalnya bagi wajib pajak yang mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi maka dimungkinkan untuk dilakukan dinamisasi setoran," jelas Dwi.

Sementara itu, kegiatan PKM mencakup aktivitas pengujian kepatuhan material atas kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun sebelum 2024.

Pada kesempatan berbeda, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu juga menyampaikan pernyataan senada. Dirjen Pajak Kemenkeu optimistis target penerimaan pajak yang senilai Rp1.921,9 triliun bisa tercapai meski di tengah moderasi harga komoditas unggulan, seperti batu bara dan minyak kelapa sawit mentah atau CPO.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Muchamad Arifin mengungkapkan, proyeksi atau outlook penerimaan pajak tersebut akan sesuai sebagaimana disampaikan dalam Laporan Semester (Lapsem) pada Juli lalu.

“Kami masih optimistis, kemungkinan Rp1.921,9 triliun akan tercapai. Pak Dirjen [Suryo Utomo] selalu menyampaikan bahwa kalau bisa mencapai di atas Lapsem yang sudah disampaikan dengan DPR,” tuturnya Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Arifin memaparkan bahwa penerimaan pajak kumulatif neto sampai dengan Agustus 2024 yang senilai Rp1.196,54 triliun masih mengalami kontraksi sebesar 4,04% (year on year/yoy), terutama akibat penurunan pajak penghasilan (PPh) badan tahunan dan peningkatan restitusi.

Kontraksi tersebut terus mengalami perbaikan atau dengan nominal yang lebih kecil, sejak Mei 2024. Meski demikian, penerimaan pajak secara bruto masih berada pada zona positif.

Arifin menjelaskan, pencapaian penerimaan ini sangat dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas pada tahun lalu, yang menyebabkan PPh nonmigas dan PPh migas pada outlook lebih rendah dari target APBN.

PPh nonmigas yang pada awalnya ditargetkan senilai Rp1.063,4 triliun, proyeksi pemerintah hanya akan mencapai Rp1.000,4 triliun. Sementara PPh migas yang awalnya dipatok senilai Rp76,4 triliun, turun menjadi Rp61,9 triliun.