Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) merekam perkembangan harga komoditas pangan. Berdasarkan panel harga Bapanas, beberapa komoditas pangan hari ini, Sabtu (21/9/2024) mencatat kenaikan.

Dikutip dari panel harga Bapanas pukul 9.03 WIB, komoditas pangan yang mencatat kenaikan tertinggi adalah jagung untuk peternak yang naik 3,34% menjadi Rp6.180 per kilogram. Kenaikan terbesar kedua adalah bawang merah yang naik 3,11% menjadi Rp27.520 per kilogram.

Sementara itu, harga bawang putih bonggol naik 2,10% menjadi Rp40.340 per kilogram. Kenaikan harga pangan juga tercatat dialami komoditas perikanan yaitu ikan tongkol yang naik 1,47% menjadi Rp32.420 per kilogram dan ikan kembung yang naik 1,20% menjadi Rp37.930 per kilogram.

Komoditas pangan yang naik juga adalah kedelai biji kering impor, naik 0,55% menjadi Rp10.900 per kilogram, beras premium naik 0,13% menjadi Rp15.530 per kilogram, daging ayam ras naik 0,26% menjadi Rp34.680 per kilogram, dan telur ayam ras naik 0,49% menjadi Rp28.530 per kilogram.

Kemudian, harga gula konsumsi juga naik 0,28% menjadi Rp17.850 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,28% menjadi Rp18.140 per liter, dan beras Bulog atau Penugasan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) naik 0,08% menjadi Rp12.580 per kilogram.

Di sisi lain harga beberapa komoditas pangan terpantau turun. Komoditas pangan tersebut adalah beras medium yang turun 0,59% menjadi Rp13.510 per kilogram, cabai merah kriting turun 2,24% menjadi Rp33.660 per kilogram, cabai rawit merah turun 0,86% menjadi Rp44.770 per kilogram.

Komoditas pangan yang hari ini turun harga lainnya adalah tepung terigu curah yang turun 1,67% menjadi Rp10.010 per kilogram, minyak goreng curah turun 0,61% menjadi Rp16.200, ikan bandeng turun 2,03% menjadi Rp32.740 per kilogram, garam halus beryodium turun 1,99% menjadi Rp11.320 per kilogram, dan tepung terigu kemasan non curah turun 0,61% menjadi Rp13.060 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menduga pasir sedimen yang terdapat di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Natuna dan Natuna Utara, akan diekspor ke Singapura guna mendukung rencana megaproyek pelabuhan terbesar di Negeri Singa.

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati menilai bahwa wilayah Natuna-Natuna Utara menjadi daerah yang paling ingin dikeruk. Pasalnya, dari total potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi tersebut mencapai 17,65 miliar meter kubik, 51% berasal dari Natuna atau sebesar 9,09 miliar meter kubik.

Hal ini juga menimbulkan keraguan apakah mungkin hasil sedimentasi di Natuna dan Natuna Utara begitu luas dibandingkan enam lokasi lainnya sehingga negara mengeluarkan konsesi sampai 9,09 miliar meter kubik.

Dia menduga, ini ada kaitannya dengan rencana Singapura untuk membangun proyek reklamasi pelabuhan Tuas yang digadang-gadang bakal menjadi pelabuhan terbesar di dunia.

“Kita mencoba berbaik sangka, tapi kayaknya nggak bisa kami berbaik sangka dalam hal ini, karena 9 miliar itu bukan angka main-main,” ujar Susan dalam konferensi pers, Jumat (20/9/2024).

Pemerintah beberapa waktu lalu menerbitkan aturan mengenai pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut yang salah satunya digunakan untuk ekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah telah menetapkan tujuh lokasi yang dapat dilakukan pengerukan pasir laut dengan dalih pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Lokasi tersebut yakni Demak, Jawa Tengah dengan potensi volume hasil sedimentasi di laut sebanyak 1,72 miliar meter kubik, Surabaya, Jawa Timur dengan potensi sebanyak 399 juta meter kubik, dan Cirebon, Jawa Barat 621 juta meter kubik.

Kemudian, Indramayu, Jawa Barat dengan potensi volume hasil sedimentasi di laut sebanyak 1,10 miliar meter kubik, Karawang, Jawa Barat sebanyak 1,74 miliar meter kubik, Selat Makassar, Kalimantan Timur sebanyak 2,97 miliar meter kubik, dan Natuna-Natuna Utara, Kepulauan Riau sebanyak 9,09 miliar meter kubik.

Apabila di total, potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi tersebut mencapai 17,65 miliar meter kubik.

PNBP

Kiara juga memperkirakan Indonesia berpotensi meraup penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp1.122 triliun dari ekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan total kebutuhan material untuk diekspor diperkirakan mencapai 17,23 miliar meter kubik.

Dari total potensi volume hasil sedimentasi dari tujuh lokasi pengerukan hasil sedimentasi sebesar 17,65 miliar meter kubik dikurangi kebutuhan material reklamasi dalam negeri sebanyak 421 juta meter kubik.

Perbesar

Dengan menggunakan harga patokan luar negeri yakni sebesar Rp186.000 per meter kubik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.6/2024 dan PNBP sebesar 35%, maka total PNBP yang diterima sebesar Rp1.122 triliun.

“Artinya ada Rp1.000 triliun PNBP akan diterima. Ini asumsi,” kata Susan dalam konferensi pers, Jumat (20/9/2024).

Sementara itu, PNBP yang diterima negara dari penggunaan pasir laut di dalam negeri diestimasikan mencapai Rp11,7 triliun. Nominal tersebut dengan asumsi kebutuhan material reklamasi dalam negeri sebanyak 421 juta dengan menggunakan harga patokan Rp93.000 per meter kubik dan PNBP sebesar 30%.

Meski bisnis ini cukup menggiurkan, Susan lantas mempertanyakan dampaknya terhadap terhadap kedaulatan dan kesejahteraan nelayan. Jangan sampai, PNBP yang diterima tidak dirasakan manfaatnya oleh para nelayan.

“Artinya PNBP itu jadi nonsense kalau kemudian kita bicara hanya sebatas pada angka. Karena pada terapannya, kedaulatan dan kesejahteraan nelayan sangat jauh,” ujarnya.

Cabut Regulasi

Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Universitas Trilogi Jakarta Muhamad Karim meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Kebijakan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, termasuk aturan-aturan turunannya seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.21/2024 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No.33/2023.

“Kebijakan ini bukan solusi mengelola dan mengatasi sedimentasi laut,” kata Karim dalam konferensi pers, Jumat (20/9/2024).

Dia menuturkan, secara oseanografi, sedimentasi laut ada yang bersifat alamiah. Misalnya terjadi karena bencana alam seperti letusan gunung berapi yang mengalirkan laharnya lewat daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke laut.

Sedimentasi laut juga dapat terjadi akibat tindakan eksploitasi ekstraktivisme manusia di daerah hulu sungai dan pesisir yang masuk ke perairan laut, seperti penambangan dan sebagainya.

Alih-alih mensejahterakan nelayan, kebijakan ini justru dinilai mensejahterakan oligarki dan korporasi yang akan mendapat izin usaha penambangan pasir laut.

“Tentu bagi saya, kebijakan ini tidak akan mungkin mensejahterakan nelayan,” ujarnya.

Perbesar

Menurutnya, jika negara ingin mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat, pemerintah harus mencabut aturan-aturan tersebut.

“Tidak perlu lagi kita mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan masalah baru di negeri ini. Karena kita sudah banyak masalah,” pungkasnya.

Pada Mei 2023, pemerintah menerbitkan PP No.26/2023. Melalui aturan ini, pemerintah mengizinkan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk reklamasi dalam negeri pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha.

Pemerintah juga mengizinkan hasil sedimentasi untuk diekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Senyum bangga terpancar dari wajah Sri Mulyani Indrawati selama menceritakan perjalanan hidupnya, karir di pemerintahan maupun International Monetary Fund (IMF), hingga pengalamannya dalam berbagai krisis ekonomi saat peluncuran bukubiografi terbarunya.

Pada Jumat (20/9/2024) malam, jelang ujung masa jabatannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan buku berjudul No Limits: Reformasi dengan Hati. Buku setebal 577 halaman itu merupakan authorized biography atau biografi sang bendahara negara.

Acara peluncuran buku berlangsung di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta. Di sana, keluarga Sri Mulyani dan para tamu undangan hadir memenuhi ruangan, di antaranya terdapat para Mantan Menteri Keuangan seperti Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, Bambang Brodjonegoro, dan Chatib Basri.

Para Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yakni Chairul Tanjung dan Darmin Nasution, juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir. Para pejabat teras dari berbagai kementerian dan lembaga, juga sahabat-sahabat Sri Mulyani turut hadir di sana.

Figur publik seperti Reza Rahadian, Tasya Kamila, dan Ine Febriyanti juga tampak menghadiri acara tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dia tergerak untuk mendokumentasikan pengalaman profesional, perjalanan hidup, hingga hal-hal yang tidak banyak terekspos dari dapur bendahara negara ke dalam buku.

Pengalaman Sri Mulyani memang terbentang panjang dari awal karirnya sebagai ekonom muda di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Pandangan kritisnya menjadi aspek penting bagi diskursus pengambilan kebijakan ekonomi kala itu.

Tiba waktunya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan pada 20 tahun silam, dia memulai upaya reformasi di Kementerian Keuangan dan kondisi fiskal. Setelah itu, Sri Mulyani melanglangbuana ke Bank Dunia (World Bank) hingga menjadi Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF).

Setelah berkiprah di Amerika Serikat (AS), Sri Mulyani mendapatkan panggilan untuk kembali mengabdi di Tanah Air menjadi menteri.

Karir Sri Mulyani tidak lepas dari berbagai krisis, mulai dari krisis 1998, krisis keuangan global 2008, hingga pandemi Covid-19. Berbagai pengalaman itu menurutnya perlu didokumentasikan dan dibagikan secara luas.

"Saya merasa, wah, ini pengalaman menghadapi berbagai masalah kayaknya perlu direkam, kemudian dibukukan. Sehingga, untuk the next generation, teknokrat, atau pejabat-pejabat, punya playbook untuk dilihat" ujar Sri Mulyani dalam peluncuran buku itu, Jumat (20/9/2024).

Perbesar

Chairman CT Corp Chairul Tanjung turut bercerita bahwa dia sudah lama mengenal dan mengetahui sepak terjang Sri Mulyani. Chairul merupakan salah satu orang yang berperan dalam membujuk Sri Mulyani kembali ke Indonesia untuk menjadi menteri.

Chairul Tanjung (CT) terbang ke Washington, AS dan mengajak Sri Mulyani makan malam. Di sana dia meyakinkan bahwa Sri Mulyani merupakan sosok yang tepat untuk mengelola keuangan negara.

"Saya tahu persis, bahkan waktu Pak Jokowi jadi presiden, saya diminta untuk memberi masukan lah. Siapa yang sebaiknya menggantikan saya sebagai pendukung perekonomian, saya bilang Bu Sri Mulyani," ujar Chairul menceritakan pengalamannya itu.

Dia mengapresiasi Sri Mulyani yang menorehkan kinerja di pemerintahan. Chairul pun mengaku selalu berdiskusi dengan Sri Mulyani dan meminta berbagai masukan.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai bahwa pemikiran soal ekonomi, pengambilan kebijakan, dan pemerintahan terus berkembang. Namun, pemikiran itu masih kerap pasif karena berada di kepala para begawan ekonomi itu.

"Passive knowledge yang ada di dalam kepalanya masing-masing [para begawan ekonomi] ini harus kita tarik, keluarkan, dan kita dokumentasikan," ujar Suahasil.

Dia menjelaskan bahwa buku biografi Sri Mulyani itu merekam perjalanan panjang reformasi di Kementerian Keuangan hingga menjadi seperti saat ini. Suahasil pun menutup penjelasannya dengan pernyataan yang sering dilontarkan Sri Mulyani, untuk menjadi refleksi atas apa yang terangkum dalam buku maupun jalannya perekonomian sejauh ini.

"Saya ingin menyampaikan satu kalimat yang sering diulang-ulang oleh Ibu Sri Mulyani. Mungkin sudah mulai jadi trademark, yaitu 'jangan pernah lelah mencintai Indonesia'. Ini adalah kalimat yang simple sekali tapi maknanya luar biasa mendalam, dan di sepanjang saya mendapati Ibu Sri Mulyani, ini setiap kali disampaikan selalu lekat di hati orang-orang yang mendengarnya," ujar Suahasil.

Perbesar

Bisnis.com,JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan adanya aliran masuk modal asing sebesar Rp25,60 triliun di pasar keuangan domestik sepanjang pekan ketiga September 2024.

“Berdasarkan data transaksi 17–19 September 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp25,60 triliun,” kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI melalui keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Erwin menjelaskan, jumlah tersebut terdiri atas beli neto sebesar Rp4,19 triliun di pasar saham, Rp19,76 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan Rp1,66 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Sementara sepanjang 2024, per 19 September 2024, tercatat aliran masuk modal asing ke pasar saham sebesar Rp51,85 triliun dan Rp21,39 triliun di pasar SBN.

Pada periode yang sama, BI juga mencatat telah terjadi inflow di SRBI sebesar Rp186,85 triliun.

Erwin mengatakan, sejalan dengan perkembangan tersebut, premicredit default swap(CDS) Indonesia 5 tahun per 19 September 2024 tercatat sebesar 63,41 bps, turun signifikan dibandingkan periode 13 September 2024 sebesar 67,46 bps.

Adapun, tingkat imbal hasil SBN 10 tahun pada Jumat pagi (20/9/2024) tercatat turun ke level 6,44%, dari 6,53% pada Kamis (19/9/2024).

Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi dibuka menguat pada level (bid) Rp15.100 per dolar Amerika Serikat (AS), dari level (bid) Rp15.230 per dolar AS pada Kamis.

Erwin menyampaikan, ke depan, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama MIND IDHendi Prio Santoso berharap Tri Winarno yang baru dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba dapat mempercepat proses konsolidasi perizinan tambang saat ini.

Beberapa soal perizinan itu terkait dengan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga penertiban izin usaha pertambangan (IUP) di sejumlah daerah.

“Bisa konsolidasi cepat sehingga pelayanan semua proses terkait dengan penambangan bisa lancar dilakukan,” kata Hendi saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Hendi mengatakanholdingtambang pelat merah bakal mendukung setiap kebijakan yang bakal dikeluarkan Ditjen Minerba mendatang.

“Tentunya kita akan mendukung beliau seoptimal mungkin supaya beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia melantik Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba yang baru.

Tri Winarno dilantik menggantikan Letjen TNI (Purn) Bambang Suswantono yang didapuk menjadi Plt Dirjen Minerba sejak September 2023 lalu.

Pengangkatan Tri Winarno menjadi Dirjen Minerba berdasarkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 130/TPA tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ESDM yang ditetapkan tanggal 19 September 2024.

Dalam pelantikannya menjadi, Tri Winarno menyatakan sumpah akan setia dan bekerja sesuai dengan Undang Undang Dasar (UUD) dan peraturan perundang-undangan.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik baiknya dan penuh rasa tanggung jawab,” kata Tri Winarno saat mengucap sumpah di Kementerian ESDM, Jumat (20/9/2024).

Tri Winarno sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral sejak Februari 2024. Sebelumnya, Tri pernah menjadi Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu bara.

Adapun, posisi Dirjen Minerba definitif telah lama mengalami kekosongan sejak ditinggal mantan Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin yang telah pensiun.

Ridwan saat ini mendekam dipenjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pertambangan bijih nikel pada WIUP PT Antam Tbk di Blok Mandiodo, Sulawesi Utara.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno bakal menata kembali regulasi yang tidak teratur di Ditjen Minerba.

Tri menuturkan, penataan kembali regulasi tersebut merupakan salah satu prioritas pertama setelah dirinya dilantik menjadi Dirjen Minerba pada hari ini, Jumat (20/9/2024).

“Prioritas mesti yang kita tata penataan yang baru lah. Tidak berhadap semuanya, apalagi ada regulasi yang terlalu rigid [kaku] dan lain sebagainya yang kita tata,” kata Tri saat ditemui di Kementerian ESDM.

Terkait dengan masalah yang ada di Ditjen Minerba, Tri mengatakan bahwa masalah mengenai rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) saat ini sudah hampir selesai.

Namun, masih terdapat permasalahan pada sistem aplikasi Minerba One Map Indonesia yang nantinya akan dirinya dibenahi selepas dilantik menjadi Dirjen Minerba.

Minerba One Map Indonesia atau MOMI merupakan sistem informasi geografis wilayah pertambangan berbasis web. Sistem ini merupakan basis data seluruh wilayah pertambangan yang ada di Indonesia.

MOMI telah mengintegrasikan data dari sub sektor/sektor lain seperti peta PLTU, peta kawasan hutan, peta batas administrasi, peta tersus, peta blok migas dan peta tematik lainnya.

“Saya rasa yang RKAB sudah [rampung]. Terus kemudian aplikasi kita yang Minerba One,” tuturnya.

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Tri Winarno sebagai Dirjen Minerba yang baru pada hari ini, Jumat (20/9/2024).

Tri Winarno dilantik mengisi posisi yang telah lama ditinggalkan oleh mantan Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin yang telah pensiun.

Pengangkatan Tri Winarno menjadi Dirjen Minerba berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian ESDM yang ditetapkan tanggal 19 September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar lara masih terus datang dari industri tekstil nasional yang belum lepas dari gempuran produk impor.

Sektor manufaktur tersebut masih diwarnai informasi mengenai tumbangnyaperusahaan tekstildan perjuangan para pekerja pabrik demi kepastian hak pesangon.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub Budi Karya menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

“Ada beberapa hal ketentuan yang harus diperbaiki. Kalau itu bisa diperbaiki, maka ada penurunan avtur yang cukup signifikan yang berdampak juga pada penurunan harga tiket,” kata Budi Karya di Komplek DPR Senayan, Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut, Budi Karya mengatakan kebijakan terkait pajak suku cadang memiliki efek ganda seperti penurunan harga tiket dan penyedia lapangan pekerjaan. Pembahasan terkait pajak ini, kata Budi sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Jadi kalau dikenakan pajak, maka pesawat-pesawat yang dari Indonesia pun malah diperbaiki di luar negeri,” kata dia.

Kemudian terkait dengan PPN, Budi menyebut jika PPn dapat dihilangkan tetapi akan berdampak pada pajak-pajak lain yang berkaitan.

Poin kedua yaitu terkait multiprovider avtur, Budi menyebutkan provider selain Pertamina dapat menjual avtur. Hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari KPPU.

“Itu ada rekomendasi KPPU bahwa avtur harus multiprovider. Jadi yang lain juga boleh mengusahakan avtur juga,” kata dia.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan regulasi yang akan memberikan kemudahan bagi badan usaha di luar Pertamina untuk dapat ikut dalam bisnis penyediaan bahan bakar pesawat avtur di bandara dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, pemerintah akan menerapkan sistem multiprovider avtur untuk mengatasi harga tiket pesawat yang mahal.

Bisnis.com, JAKARTA - Bell 407 menjadi helikopter pertama di Indonesia yang menjajal sustainable aviation fuel (SAF), produk bioavtur milik PT Pertamina (Persero).

Produk avtur dengan kandungan minyak inti sawit itu dipakai saat demo penerbangan di perhelatan Bali International Airshow 2024 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kamis (19/9/2024).

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan bahwa Pertamina SAF telah memenuhi berbagai standar internasional, termasuk sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).

"Bila tahun lalu Pertamina SAF telah berhasil melalui flight test pada pesawat komersial berjenis Boeing 737-800 NG, saat ini SGI resmi mengadopsi Pertamina SAF untuk helikopter Bell 407 dan menjadi helikopter pertama yang menggunakan SAF di Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya global dalam memerangi perubahan iklim," jelas Riva melalui siaran pers, Jumat (20/9/2024).

Pertamina juga memastikan bahwa SAF ini aman digunakan, memenuhi standar yang ditetapkan oleh American Society of Testing and Materials (ASTM) dan terdaftar sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

Riva menuturkan, semakin banyak penggunaan SAF di armada penerbangan akan turut berperan mencapai jejak karbon atau carbon footprint yang lebih rendah di sektor penerbangan.

Dia mengimbuhkan, kerja sama dengan PT Sayap Garuda Indah (SGI) dan Bell Textron Inc., helikopter Bell 407 tersebut menandai momen penting dalam mendukung dekarbonisasi di sektor penerbangan.

Momen penyaluran SAF di Bandara Ngurah Rai, kata Riva, juga menandai bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi di industri penerbangan internasional, dimana saat ini SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet.

“Sinergi ini tidak hanya mendorong teknologi penerbangan berkelanjutan tetapi juga menunjukkan visi bersama Pertamina Patra Niaga, SGI dan Bell dalam menciptakan masa depan penerbangan yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” tambah Riva.

Investasi SGI dalam SAF sejalan dengan komitmen mereka terhadap praktik berkelanjutan dan menunjukkan visi bersama untuk masa depan penerbangan yang lebih bersih.

“Di SGI, kami bangga berada di garis depan transformasi penerbangan menuju keberlanjutan di Indonesia. Adopsi SAF bukan hanya langkah dalam mengurangi emisi karbon, ini adalah komitmen untuk masa depan yang lebih baik bagi industri kami dan planet ini. Bermitra dengan Pertamina dan Bell Helicopters sangat selaras dengan tujuan ESG kami, memperkuat dedikasi kami terhadap inovasi dan tanggung jawab. Kolaborasi ini menjadi contoh kuat tentang bagaimana kita dapat mencapai dampak lingkungan yang berarti melalui kemitraan strategis, dan kami berharap dapat memperluas penggunaan SAF sebagai bagian dari misi kami yang lebih luas untuk memimpin jalan dalam penerbangan berkelanjutan di seluruh wilayah,” ungkap François Lassale, CEO PT Sayap Garuda Indah.

Tak hanya itu, sinergi ini pun terwujud berkat dukungan Bell, produsen helikopter terkemuka yang mendukung implementasi SAF dalam armada buatannya. Kemitraan ini memfasilitasi transisi ke praktik penerbangan yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengurangan emisi karbon di sektor penerbangan.
“Bell merasa terhormat dapat bergabung dengan SGI dan Pertamina Patra Niaga dalam mendukung penerbangan helikopter pertama di Indonesia yang menggunakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan,” kata William Dickey, Direktur Pengembangan Bisnis Bell untuk Asia Pasifik.
“Tonggak sejarah ini menyoroti dedikasi Bell terhadap solusi bahan bakar alternatif dan diskusi berkelanjutan kami dengan para pelanggan dan regulator di seluruh Indonesia dan kawasan ini terkait penerapan SAF. Bersama-sama, kami berharap dapat memajukan penerapan teknologi penerbangan rendah karbon,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Universitas Trilogi Jakarta Muhamad Karim meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Kebijakan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, termasuk aturan-aturan turunannya seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.21/2024 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No.33/2023.

“Kebijakan ini bukan solusi mengelola dan mengatasi sedimentasi laut,” kata Karim dalam konferensi pers, Jumat (20/9/2024).

Dia menuturkan, secara oseanografi, sedimentasi laut ada yang bersifat alamiah. Misalnya terjadi karena bencana alam seperti letusan gunung berapi yang mengalirkan laharnya lewat daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke laut.

Sedimentasi laut juga dapat terjadi akibat tindakan eksploitasi ekstraktivisme manusia di daerah hulu sungai dan pesisir yang masuk ke perairan laut, seperti penambangan dan sebagainya.

Alih-alih mensejahterakan nelayan, kebijakan ini justru dinilai mensejahterakan oligarki dan korporasi yang akan mendapat izin usaha penambangan pasir laut.

“Tentu bagi saya, kebijakan ini tidak akan mungkin mensejahterakan nelayan,” ujarnya.

Menurutnya, jika negara ingin mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat, pemerintah harus mencabut aturan-aturan tersebut.

“Tidak perlu lagi kita mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan masalah baru di negeri ini. Karena kita sudah banyak masalah,” pungkasnya.

Pada Mei 2023, pemerintah menerbitkan PP No.26/2023. Melalui aturan ini, pemerintah mengizinkan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk reklamasi dalam negeri pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha.

Pemerintah juga mengizinkan hasil sedimentasi untuk diekspor, Vsepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terbaru, pemerintah telah merevisi dua kebijakan di bidang ekspor sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Revisi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Aturan ini telah diundangkan pada 29 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Bisnis.com, MALANG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III mencatat realisasi penerimaan 59,37% atau setara dengan Rp23,07 triliun sampai dengan akhir Agustus 2024.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Tri Bowo menyebutkan pada periode 2024 wilayahnya ditargetkan mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp38,8 triliun. Jumlah initumbuh sebesar 18,24% dibandingkan realisasi tahun 2023.

Kanwil DJP Jawa Timur III membawahi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang, KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Batu, KPP Pratama Pasuruan, KPP Pratama Probolinggo, KPP Pratama Jember, KPP Pratama Banyuwangi, KPP Pratama Tulungagung, KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Kepanjen, KPP Pratama Pare, KPP Pratama Situbondo, serta KPP Pratama Singosari. Kawasan ini mencakup kawasan tambang emas Banyuwangi hingga pabrik rokok Gudang Garam (GGRM) di Kediri.

“Dengan taget penerimaan yang lebih besar, [kami] masih bergantung pada industri pengolahan sebagai salah satu industri yang dominan dalam menyumbang penerimaan pajak terbesar,” katanya, pada Tax Gathering di Savana Hotel, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (19/9/2024).

Di wilah DJP Jatim III, Industri pengolahan menjadi kontributor utama yakni memberikan 71,33% dari total penerimaan. Selain itu, sektor aktivitas keuangan dan asuransi juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 34,76% tahun ini.

Tri menilai para wajib pajak memegang peranan penting dalam tercapainya penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur III selama empat tahun terakhir.

Dalam kesempatan tersebut, Tri Bowo juga menjelaskan implementasi CoreTax sebagai bagian dari reformasi perpajakan. CoreTax merupakan platform terpadu yang akan mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan seperti DJP Online, e-Faktur, e-Nofa, e-Bupot, e-Filing, dan e-Registration. Saat ini, pengenalan CoreTax sudah memasuki tahap edukasi yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mencoba purwarupa aplikasi tersebut.

"CoreTax akan memudahkan proses perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan. Kami berharap reformasi perpajakan ini dapat berjalan dengan lancar," ujar Tri Bowo.

Ia juga menekankan pentingnya peran wajib pajak dalam mengawasi pemanfaatan uang pajak di seluruh lini pemerintahan. "Dukung kami dengan mengawasi penggunaan uang pajak. Pelanggaran integritas dalam pengelolaan uang pajak bukan hanya menyakiti masyarakat, tetapi juga menghancurkan semangat ribuan pegawai DJP yang berkomitmen menjaga integritas," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) terkait tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani memaparkan usulan dari BAKN DPR tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Namun, Askolani menyebut penetapan usulan tersebut masih bergantung pada posisi pemerintahan baru setelah pergantian Presiden dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

"Soal itu [cukai MBDK] nanti kita update dulu posisi internal pemerintah pada 2025. Ini tergantung pemerintahan yang baru nantinya," kata Askolani di Kantor Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta pada Jumat (20/9/2024).

Askolani menuturkan, setelah pemerintahan baru memutuskan untuk menjalankan usulan ini, Kemenkeu akan menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Dia mengatakan, nantinya usulan ini akan dibahas terlebih dahulu dengan Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra kerja Kemenkeu.

"Setelah itu, kalau memang [cukai MBDK] akan dilanjutkan, kita mekanismenya ke Komisi XI untuk konsultasi," jelas Askolani.

Sebelumnya, BAKN DPR menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024). Rapat itu dihadiri Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah telah mendalami isu cukai melalui berbagai rapat. BAKN dan pemerintah pun mencapai simpulan atas berbagai pembahasan cukai.

Dalam poin ketujuh simpulan itu, BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai minuman manis. Legislatif dan eksekutif sepakat adanya usulan agar tarif cukai minuman manis minimal 2,5% pada tahun depan.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Wahyu.