Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut sektor properti memang dinilai masih memerlukan guyuran insentif guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga.

“Ya seperti juga sektor otomotif, properti masih memerlukan insentif. Salah satunya PPN DTP yang kalau memang benar berlanjut menjadi edisi 3,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, untuk menambahkan efek yang lebih besar dari penerapan PPN DTP periode tahun ini, pemerintah perlu mempertimbangkan agar insentif PPN DTP pada 2025 dapat juga dirasakan bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Dengan demikian, implementasi PPN DTP diharapkan mampu memberikan efek yang lebih luas khususnya dalam rangka meningkatkan belanja konsumsi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Bisnis.com, TANGERANG — Perusahaan makanan dan minuman (mamin), Mayora Group mengekspor 400.000 kontainer ke-15 negara tujuan, termasuk Palestina.

Presiden Direktur Mayora Group Andre Sukendra Atmadja mengatakan bahwa ekspor produk mamin milik Mayora Group ini tetap meluncur ke Palestina di tengah terjadinya konflik Israel—Palestina.

Andre mengaku bahwa konflik yang terjadi di Palestina tidak menghambat jalur perdagangan, termasuk ekspor Indonesia ke Palestina. Dia juga menuturkan perusahaan mampu mengisi produk makanan dan minuman seperti kopi dan biskuit ke Palestina

“Walaupun sekarang keadaan [Palestina] lagi tidak aman, tetapi tetap perdagangan tetap berjalan. Konsumen tetap terkonsumsi, partner kita di Palestina tetap melakukan operasi penjualan dan berhasil mengisi produk-produk makanan,” kata Andre dalam acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Adapun, 400.000 kontainer yang berisikan mamin milik Mayora Group ini langsung ditujukan ke Palestina tanpa melalui jalur Israel.

Di tengah konflik Palestina—Israel, Andre menyebut bahwa perusahaan tidak mengalami penurunan ekspor.

“Sementara [eskpor] stabil,” ungkapnya.

Pasalnya, Andre menjelaskan bahwa Palestina merupakan negara tujuan baru yang dibidik perusahaan untuk kegiatan ekspor. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya belum bisa melihat dampak signifikan terhadap ekspor ke Palestina.

“Kita terus mendukung, karena sebetulnya mereka sedang membutuhkan produk,” terangnya.

Adapun, per hari ini, Mayora Group melepas 15 kontainer dengan nilai ekspor mencapai US$1 juta atau Rp15,7 miliar.

Selain Palestina, ekspor Mayora Group untuk 400.000 kontainer ini juga ditujukan untuk Arab Saudi, Bahrain, UAE, Kuwait, Mesir, Madagaskar, Afrika Selatan, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, Armenia, dan Australia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa jalur perdagangan ekspor ke Palestina tetap berjalan mulus di tengah konflik yang terjadi antara Palestina—Israel. Namun, Budi tak memungkiri konflik yang masih memanas itu sedikit mengganggu perdagangan ekspor Indonesia ke Palestina.

“Sebenernya nggak ada masalah, ekspor kita berjalan. Walaupun mungkin sekarang, mungkin juga agak sedikit mengganggu. Kalau misalnya tidak ada perang, saya pikir akan lebih banyak lagi ekspornya,” tutur Budi.

Meski begitu, Budi mengaku bangga Indonesia masih bisa melakukan ekspor produk mamin ke Palestina. “Jadi luar biasa ya, kita bisa masuk ke negara yang lagi tidak aman pun kita bisa masuk, apalagi ke negara-negara yang aman, pasti kita akan lebih mudah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi juga menyebut produk makanan besutan Mayora Group telah merajai di sejumlah negara, mulai dari Malaysia, Filipina, hingga Thailand.

“Jadi luar biasa, terima kasih Pak Andre [Presiden Direktur Mayora Group] sudah memberikan kontribusi yang besar buat bangsa negara dan mudah-mudahan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, termasuk UMKM,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli masyarakat di sektor perumahan mengalami perlambatan pertumbuhan pada kuartal III/2024 secara tahunan. Padahal, pemerintah sudah memberikan insentif pajak untuk pembelian properti sejak November 2023.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti mengakui terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan. Pada kuartal III/2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05%, sedangkan itu pada kuartal III/2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%.

Amalia menjelaskan hal tersebut karena adanya perlambatan pertumbuhan di sejumlah komponen yang mendukung konsumsi rumah tangga, salah satunya sektor perumahan.

"Komponen konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan pertumbuhan year-on-year [tahunan] kalau kita bandingkan adalah antara lain perumahan dan perlengkapan rumah tangga, transportasi dan komunikasi serta restoran, dan hotel," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hanya saja, dia tidak mendetailkan berapa persen perlambatan pertumbuhan masing-masing komponen tersebut.

Lesunya daya beli di sektor perumahan tersebut menjadi anomali karna pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah selama November 2023—Juni 2024.

Kemudian, pada Juli—Oktober 2024 PPN DTP untuk pembelian rumah menjadi 50%. Pemerintah kembali memperpanjang dan menaikkan insentif PPN DTP menjadi 100% untuk perumahan selama 1 September hingga 31 Desember 2024.

Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan alasan pemerintah terus memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Airlangga beralasan data yang dimilikinya menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan.

"Diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Bahkan, usai rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Airlangga mengunakan pemerintah berencana kembali memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan untuk tahun depan atau 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada tiga risiko utama yang akan membawa dampak terhadap perekonomian dan pasar di Asia Tenggara menjelang akhir 2024 dan hingga 2025.

Pertama, konflik di Timur Tengah kian meluas yang dapat meningkatkan risiko geopolitik dan kenaikan harga energi. Ketidakpastian kedua adalah apakah langkah stimulus besar-besaran yang diambil Tiongkok cukup untuk meningkatkan perekonomiannya.

Ketidakpastian ketiga, dan yang mungkin paling penting – adalah pilplres Amerika Serikat yang jatuh pada tanggal 5 November.

Hasil pilpres tersebut dapat membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian AS dan juga terhadap kebijakan moneter Federal Reserve (Fed) AS, suku bunga, dan dolar AS.

Perekonomian di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, juga akan terpengaruh. Jajak pendapat menunjukkan bahwa kandidat dari Partai Demokrat Kamala Harris unggul tipis dalam perolehan suara rakyat dibanding kandidat dari Partai Republik Donald Trump.

Namun, karena sistem electoral college yang diterapkan di AS, hasilnya akan ditentukan oleh sejumlah negara bagian yang menjadi penentu. Di negara-negara tersebut, kedua kandidat memperoleh suara yang sangat ketat.

Oleh karena itu, hasil pemilu masih terlalu ketat untuk dapat diprediksi.

Kebijakan yang diinginkan Trump sebagian besar mengandung risiko inflasi

Telah banyak pembahasan terkait potensi inflasi dari kebijakan yang diinginkan Trump. Dalam kampanyenya, Trump memang telah mendorong adanya peningkatan tarif dagang.

Langkah tersebut mencakup mulai dari kenaikan tarif perdagangan yang signifikan terhadap Tiongkok hingga 60 persen, hingga tarif punitif sebesar 200 persen untuk kendaraan yang diimpor dari Meksiko.

Langkah ini akan menambah tarif universal yang diusulkannya sebesar 10 persen untuk semua barang yang diimpor ke AS.

Trump juga mendorong agar tarif perdagangan dapat digunakan untuk membayar pemotongan pajak. Ia ingin perusahaan yang memproduksi barang di AS membayar tarif pajak yang lebih rendah, yaitu 15 persen. Angka ini turun dari 21 persen saat ini.

Namun, hal ini dapat mengakibatkan inflasi karena kenaikan tarifnya akan menyebabkan kenaikan harga barang impor.

Trump juga ingin memulangkan dan mendeportasi imigran ilegal – sebuah langkah yang dapat memperketat pasar tenaga kerja dan menaikkan upah sehingga menciptakan sumber tekanan inflasi lainnya.

Di permukaan, kebijakan yang diusulkannya mungkin akan dapat memperpanjang pertumbuhan ekonomi AS yang saat ini lebih kuat dari yang diharapkan.

Namun, kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun hanya dilaksanakan sebagian, dapat memicu inflasi baru bagi perekonomian AS.

Peterson Institute of International Economics memperingatkan bahwa usulan tarif Trump dapat membebani rata-rata rumah tangga Amerika lebih dari US$2.600 per tahun.

Tingkat inflasi yang lebih tinggi ini dapat mengakibatkan pemangkasan suku bunga yang lebih rendah dari The Fed daripada yang diantisipasi oleh pasar.

Kami memperkirakan suku bunga Dana Federal akan turun dari 5 persen saat ini menjadi 3,5 persen pada akhir tahun depan. Namun, perkiraan ini masih penuh ketidakpastian jika Trump kembali menjadi Presiden.

Kebijakan ekonomi yang diusulkan Harris lebih terarah dan tidak terlalu ekstrem

Sebaliknya, kandidat Partai Demokrat Kamala Harris sejauh ini telah menggambarkan kebijakan yang diinginkannya secara garis besar.

Dalam hal kebijakan perdagangan, ia kemungkinan akan melanjutkan pendekatan "small yard high fence" yang diterapkan pemerintahan Joe Biden, dengan menerapkan tarif yang lebih terarah untuk industri tertentu dengan pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif dibandingkan dengan yang diusulkan oleh Trump.

Dalam hal kebijakan pajak, ia telah mengusulkan kenaikan pajak penghasilan bagi penerima pendapatan teratas, pajak yang lebih tinggi untuk golongan pendapatan modal teratas, dan pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan dengan pengurangan pajak dicadangkan untuk sektor strategis dan industri ramah lingkungan.

Dia ingin membantu UKM dan mereka dari golongan tidak mampu untuk mengatasi biaya hidup yang lebih tinggi. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diusulkannya lebih terarah dan tidak terlalu ekstrem dibandingkan kebijakan Trump – dan kemungkinan tidak terlalu berdampak inflasi pada perekonomian AS.

Berbeda dengan usulan Trump agar Presiden lebih dapat mengawasi keputusan kebijakan moneter, Harris justru mendukung independensi The Fed untuk terus berlanjut.

Harris juga tidak mengusulkan tindakan apa pun untuk mendevaluasi dolar AS secara sepihak, usulan yang juga telah diajukan Trump beberapa kali.

Perlu ada perhatian lebih untuk menahan peningkatan utang publik AS

Yang mengecewakan, kedua kandidat Presiden tidak terlalu menaruh perhatian pada memburuknya prospek fiskal AS. Utang publik AS telah melonjak dari kurang dari US$20 triliun sebelum dimulainya pandemi COVID-19 pada 2020, ke level saat ini sekitar US$30 triliun.

Badan Anggaran Kongres US yang non-partisan telah memproyeksikan bahwa pada 2034, akan ada lonjakan lebih lanjut dalam utang publik yang beredar yang dapat melampaui US$50 triliun, atau 120 persen dari produk domestik bruto AS.

Meningkatnya utang akan membawa implikasi negatif yang luas terhadap perekonomian AS.

Akibat utang yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi akan melambat karena semakin banyak pendapatan yang dikumpulkan Departemen Keuangan AS akan digunakan untuk pembayaran bunga, alih-alih untuk kebutuhan struktural jangka panjang perekonomian AS.

Badan pemeringkat kredit telah menyatakan bahwa penurunan peringkat kredit AS mungkin akan segera terjadi dalam jangka menengah apabila kemerosotan utang fiskal tidak dapat dikendalikan.

Siapa pun yang memenangkan pilpres, Presiden berikutnya perlu berjibaku untuk mengendalikan lonjakan utang fiskal AS yang terus berlanjut.

Apa dampaknya bagi Asia Tenggara?

Bagi perekonomian di kawasan, kebijakan Trump dapat mengakibatkan inflasi baru yang dapat menyebabkan suku bunga lebih tinggi dan penguatan dolar AS.

Kebijakan luar negeri dan perdagangan Trump yang lebih konfrontatif terhadap Tiongkok juga dapat meningkatkan risiko geopolitik di seluruh kawasan. Ada risiko lainnya. Ia dapat membebani pemulihan pertumbuhan dan arus perdagangan untuk Tiongkok dan di seluruh Asia Tenggara. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah di kawasan dan bank sentral mengkalibrasi ulang kebijakan fiskal dan moneter masing-masing pada tahun 2025.

Untuk saat ini, prospek pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Asia Tenggara tetap cerah berkat pemulihan belanja ritel dan ekspor elektronik di seluruh kawasan. Sebagian besar negara di kawasan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan PDB dan penguatan mata uang yang lebih tinggi pada tahun 2025.

Jangka panjang, tren-tren besar yang mendukung seperti demografi muda di kawasan, kelas menengah yang berkembang, koordinasi perdagangan antar negara, dan integrasi yang mendalam dalam industri regional, semuanya akan menjadi landasan bagi pertumbuhan yang lebih kuat.

Pada tahun-tahun mendatang, kami memperkirakan kenaikan lebih lanjut sebesar 38 persen dalam arus masuk investasi langsung asing (FDI) ke Asia Tenggara menjadi US$312 miliar pada 2027 dan lebih jauh lagi menjadi US$373 miliar pada 2030.

Di tengah ketidakpastian yang akan datang seputar perdagangan global yang timbul dari pilpres AS, penting untuk dicatat adanya hubungan perdagangan yang kuat dan mendukung yang dibangun oleh ASEAN.

The Regional Comprehensive Economic Partnership mengikat negara-negara ASEAN dalam pakta perdagangan yang kuat dengan Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. ASEAN juga diharapkan akan memperbarui perjanjian perdagangan bebas yang telah lama berlaku dengan Tiongkok.

Indonesia: BI telah memulai pemangkasan suku bunga seiring dengan turunnya inflasi dan rupiah yang menguat

Di Indonesia, prospek pertumbuhan terlihat jelas bahkan hingga saat ini. Perekonomian Indonesia didukung oleh sektor swasta dan belanja investasi. Ke depannya, pengeluaran fiskal yang lebih tinggi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lebih tinggi dengan adanya pemerintahan baru pada akhir Oktober 2024. Kami mencermati pertumbuhan PDB Indonesia meningkat menjadi 5,2 persen pada 2024 dan 5,3 persen pada 2025, dari 5,1 persen pada 2023.

Inflasi yang lebih rendah dan penguatan rupiah telah memungkinkan Bank Indonesia untuk memulai pemangkasan suku bunga pada bulan September. Kami melihat pemangkasan suku bunga lebih lanjut sebesar 0,25 poin persentase pada bulan Desember, diikuti oleh pemangkasan suku bunga sebesar total 1 poin persentase sepanjang tahun 2025 sehingga suku bunga acuan mencapai 4,75 persen. Sejalan dengan arus masuk FDI yang kuat, rupiah diperkirakan akan mengonsolidasikan kenaikannya baru-baru ini terhadap dolar AS.

Meskipun prospek pemilihan Presiden AS masih penuh dengan ketidakpastian, Asia Tenggara akan tetap menjadi oase pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peluang perdagangan yang kuat.

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku khawatir dengan produk impor yang membanjiri pasar Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi pasar dalam negeri yang sangat besar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menilai, semestinya produk dalam negeri bisa mendominasi di pasar dan tidak kalah saing dengan barang impor.

“Kita [Indonesia] itu, pasar kita di dalam negeri saja besar sekali. Jangan sampai pasar yang besar ini kemudian justru diisi oleh produk-produk impor,” kata Budi dalam acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menyampaikan, agar produk impor tidak membanjiri pasar Indonesia, maka pemerintah menerbitkan beberapa instrumen seperti kebijakan untuk mendukung industri dalam negeri melalui instrumen trade remedies.

Di samping itu, Budi juga menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk lokal agar bisa bersaing dengan produk asing.

“Jadi kalau kita tidak punya daya saing, kita memang tidak bisa bersaing dengan produk-produk asing yang lebih bagus, lebih murah. Nah itu yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.

Jika dilihat dari kinerja ekspor, Budi menuturkan bahwa sejak 2019–2023, ekspor untuk produk makanan dan minuman (mamin) mampu tumbuh sekitar 6,8%.

Sementara itu, pada Januari—Agustus 2024, ekspor mamin Indonesia tumbuh 6,4%. Padahal, permintaan dunia rata-rata 7,7%. “Jadi kita, pasar kita sebenarnya cukup besar,” ujarnya.

Namun, Budi juga menyebut bahwa dalam perdagangan ekspor, setiap negara, termasuk Indonesia mengalami banyak rintangan. Ini lantaran setiap negara ingin melindungi industri lokal dari banjir impor.

Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, Budi mengungkap bahwa cara pemerintah melindungi industri lokal adalah dengan beberapa instrumen kebijakan yang tepat, seperti trade remedies.

Akan tetapi, lanjut dia, kebijakan trade remedies alias pengenaan bea masuk hanya bersifat sementara.

“Jadi ketika kita sedang banyak impor masuk dan industri kita terganggu. Kemudian kita kenakan bea masuk tambahan, itu sifatnya sementara, sehingga kita bisa bangkit,” jelasnya.

Menurutnya, instrumen kebijakan ini dilakukan agar produk lokal bisa lebih berdaya saing dan kompetitif.

“Kalau kita bangkit, setelah kena bea masuk, kita harus bisa bersaing. Artinya daya saing itu yang utama sebenarnya untuk peningkatan ekspor kita,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara.

Dia mengatakan bahwa keputusan Nusantara di Kalimantan Timur agar menjadi Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wewenang penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Otorita IKN di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

“Belum [ada pembicaraan]. Itu saya kira wewenang presiden,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI memberi arahan agar Basuki bersama instansinya dalam waktu dekat mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas pada 2025 untuk IKN.

Oleh sebab itu, Basuki memastikan bakal lebih sering untuk wara-wiri berada di Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Mengingat, saat ini pembangunan di batch 1 sudah mencapai 94% dengan target pada akhir tahun mencapa 98%.

Sementara untuk pembangunan di batch II mencapai 60% dan batch III di 36% hingga November 2024.

“Ya itu tadi sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya mempelajari Keputusan Presiden (Keppres) mengenai perpindahan IKN dari Jakarta menuju Nusantara.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya nanti kami lihat dan kami pelajari dulu semuanya, begitu semua sudah ready dan semua siap, maka beliau [Prabowo] yang akan tanda tangan,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Prasetyo tak menutup kemungkinan bahwa Keppres bahkan dapat diteken sebelum proyek pembangunan rampung seutuhnya. Mengingat sebelumnya Presiden Prabowo Subianto merencanakan dan menargetkan untuk merampungkan pembangunan IKN dalam kurun 4 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen iPhone, Apple Inc., menawarkan investasi baru senilai US$10 juta atau sekitar Rp157 miliar di Indonesia seiring dengan upaya untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Tanah Air.

Melansir Bloomberg, Selasa (5/11/2024), Apple berencana menanamkan investasi di salah satu pabrik di Bandung melalui kemitraan dengan sejumlah pemasoknya, menurut sumber yang tidak disebutkan namanya.

Pabrik ini rencananya akan memproduksi produk-produk seperti aksesoris dan komponen untuk gadget Apple

Apple disebutkan telah mengajukan proposal investasi tersebut kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Saat ini, Kemenperin sedang mempertimbangkan proposal dan diharapkan akan segera mengambil keputusan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Kemenperin melarang penjualan iPhone 16 dengan alasan belum memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40% untuk ponsel pintar dan tablet.

Larangan iPhone 16 di Indonesia adalah contoh terbaru dari tekanan yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada perusahaan-perusahaan internasional untuk meningkatkan produksi lokal guna melindungi industri dalam negeri.

Selain melarang penjualan iPhone 16, RI juga juga telah melarang penjualan ponsel Google Pixel milik Alphabet Inc. karena kurangnya investasi.

Langkah-langkah ini merupakan kelanjutan dari taktik serupa yang digunakan di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tahun lalu, Indonesia melarang ByteDance Ltd. dari China untuk melindungi sektor ritelnya dari barang-barang impor China.

Akhirnya, ByteDance menginvestasikan US$1,5 miliar melalui perusahaan patungan dengan Tokopedia, perusahaan e-commerce GoTo Group.

Seperti kebanyakan perusahaan multinasional lainnya, Apple tidak memiliki pabrik sendiri di Indonesia dan memilih bermitra dengan pemasok lokal untuk membuat komponen atau barang jadi.

Investasi Apple senilai hampir US$10 juta merupakan harga yang relatif murah bagi Apple untuk mendapatkan akses yang lebih bebas ke sekitar 278 juta konsumen di Indonesia yang lebih dari separuhnya berusia di bawah 44 tahun dan melek teknologi.

Sebelumnya, Kemenperin telah menerima surat dari perusahaan teknologi asal AS, Apple Inc. yang meminta pertemuan dengan Menteri Perindustrian usai adanya pelarangan penjualan iPhone 16 di Indonesia.

Sekjen Kemenperin, Eko S. Cahyanto, mengatakan pihaknya masih menunggu pemenuhan komitmen realisasi investasi dari Apple sebagai syarat perpanjangan seritifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kita sudah terima [surat dari Apple]. Mereka ingin ketemu, menjelaskan kepada menteri, tapi prinsipnya kan kita dorong mereka mempercepat realisasi kebutuhannya,” kata Eko kepada wartawan, dikutip Senin (4/11/2024).

Eko menyebut prinsip pemerintah yakni mendorong pemenuhan TKDN bagi perusahaan yang memasarkan produknya dalam negeri. Apple selama ini telah mengantongi sertifikat TKDN 35%. Namun, sertifikat tersebut mesti diperpanjang.

Untuk mendapatkan perpanjangan TKDN, Apple diminta menyelesaikan komitmen investasinya senilai Rp1,7 triliun. Adapun yang sudah terealisasi saat ini sebesar Rp1,48 triliun lewat pembangunan Apple Academy.

“Pada prinsipnya untuk HKT, produk-produk yang memang sudah diwajibkan ini untuk memiliki TKDN, kita juga dorong mereka punya TKDN yang lebih tinggi. Pada prinsipnya kan investasi itu berbanding lurus dengan nilai TKN,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan industri pengolahan menjadi lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar, yakni 0,96% (year-on-year/yoy) pada triwulan III/2024 atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 1,06% yoy.

Adapun, pertumbuhan industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,72% yoy atau lebih rendah dibandingkan triwulan III/2023 lalu sebesar 5,19%. Kendati demikian, secara kuartalan tumbuh dibandingkan kuartal II/2024 sebesar 3,95% quartal-to-quartal (qtq).

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan, perkembangan lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar pertama adalah industri pengolahan yang tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri.

"Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, maka triwulan III/2023 industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,96% yoy," kata Amalia dalam rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Sementara itu, lebih terperinci industri pengolahan nonmigas pada triwulan III/2024 juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,84% yoy dibandingkan kuartal sebelumnya 4,63% yoy. Namun, pertumbuhan periode ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,02% yoy.

Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur ditopang oleh beberapa subsektor industri seperti makanan dan minuman yang tumbuh 5,82% yoy karena meningkatnya permintaan domestik untuk makanan dan ekspor untuk minuman.

Merujuk data BPS, industri mamin mengalami pertumbuhan pesat jika dibandingkan dengan periode triwulan III/2023 lalu yang hanya mencapai 3,28% yoy.

"Kemudian, industri logam dasar tumbuh 12,36% sejalan dengan meningkatnya permintaan luar negeri untuk logam dasar khususnya besi dan baja," tuturnya.

Pada triwulan III/2023, industri logam dasar hanya tumbuh dikisaran 10,86% yoy. Di sisi lain, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik juga mengalami pertumbuhan tetapi melambat.

Adapun, periode triwulan ketiga tahun lalu, subsektor tersebut tumbuh hingga mencapai dua digit yakni 13,68% yoy. Sementara itu, triwulan III/2024 tumbuh sebesar 7,29% yoy.

"Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 7,29% didorong oleh permintaan luar negeri untuk bahan bangunan dari logam dan komponen elektronik," jelasnya.

Ekonomi Indonesia berdasarkan PDB pada triwulan III/2024 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.638,9 triliun atas dasar harga dasar konstan (ADHK) Rp3.279,6 triliun tumbuh sebesar 4,95% yoy.

"Bila dibandingkan dengan triwulan II/2024 atau qtq tumbuh 1,50%. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% ctc sepanjang periode Januari-September 2024," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) dalam waktu dekat akan menyerahkan data terbaru ke Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) untuk digunakan dalam penyusunan upah minimum provinsi atau UMP 2025.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, BPS telah mengumpulkan data yang diminta berupa perhitungan Inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Tentu data sudah kami kumpulkan dan kami sampaikan yang terbaru tentunya setelah dari rilis ini,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Sebagaimana diketahui, penetapan upah minimum 2025 masih terus digodok oleh Depenas. Depenas yang terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu tengah menunggu data dari BPS untuk melakukan simulasi perhitungan upah dengan mempertimbangkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, dari perhitungan tersebut, pemerintah akan mencoba mencari solusi terbaik bagi semua pihak terkait penetapan upah minimum tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli seiring adanya usulan agar penetapan upah minimum tidak mengacu pada formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

“Masukan dari buruh kita tampung dan kita pahami itu,” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

Adapun, formula yang digunakan dalam penetapan upah minimum tahun ini masih merujuk pada PP No.51/2023.

Bila merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan.

Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan. Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t).

Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto ingin membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal terbentang dari Banten hingga Gresik.

AHY menyebut, langkah itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi penurunan muka air tanah yang terus tergerus. Di samping itu, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang membangun sejumlah tanggul di pesisir Jakarta juga disebut hanya mampu bertahan hingga 2033.

“Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033, kita harus berpikir juga. Karena kita harus mencegah terjadinya penurunan [muka tanah]. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu, seberapa tingginya?” kata AHY saat mengunjungi proyek NCICD di Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, hingga saat ini pihaknya mengaku tengah melakukan kajian pendalaman mengenai pembangunan giant sea wall tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut proyeksi panjang tanggul laut yang bakal dibangun dari Cilegon hingga Gresik bakal mencapai 958 kilometer (km).

Dirinya mengaku, saat ini telah melakukan proses uji coba pembangunan tanggil laut yang bakal terbentang dari Tangerang hingga Bekasi dengan total panjang mencapai 43 km.

“Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” jelas Dody.

Adapun, kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut telah dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Sementara sebelumnya, Mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sempat menjelaskan bahwa proyeksi nilai konstruksi pembangunan giant sea wall dari Tangerang hingga Bekasi tersebut bakal mencapai Rp90 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Investor asing mulai meninggalkan pasar sahamIndia, dengan menjual saham dalam jumlah besar di tengah tanda-tanda ledakan ekonomi pasca-pandemi di negara Asia Selatan tersebut mulai melemah.

Mengutip Bloomberg pada Selasa (5/11/2024), investor asing mencatatkan net sell sebesar lebih dari US$10 miliar pada Oktober 2024, membantu mendorong indeks saham acuan menuju koreksi teknis. Arus keluar investor asing yang berkelanjutan dapat menghambat kinerja saham jangka pendek, menurut Citigroup Inc.

Dalam beberapa tahun terakhir, India telah menjadi negara tujuan investasi pilihan karena pertumbuhan ekonominya yang sangat tinggi, keuntungan perusahaan yang melonjak, dan beralihnya investor dari China.

Namun, sebagian dari hal tersebut kini mulai memudar seiring dengan valuasi saham yang menjadi salah satu yang termahal di dunia, laju ekspansi perekonomian dan pendapatan yang melambat, serta saham-saham China yang kembali pulih setelah adanya stimulus sejak akhir bulan September.

“Meskipun aksi jual yang dilakukan oleh investor asing mungkin tidak terlalu parah, mereka akan tetap berhati-hati,” kata Rajat Agarwal, Asia Equity Strategist di Societe Generale SA.

Agarwal, yang secara taktis bersikap netral terhadap ekuitas India pada akhir 2023, mengatakan baik pertumbuhan pendapatan maupun penilaian memiliki lebih banyak ruang untuk moderat.

Konsumen yang berada di kota-kota India mengurangi pengeluaran mereka dengan perusahaan-perusahaan yang membuat segala sesuatu mulai dari sabun hingga mobil memperingatkan akan adanya penurunan permintaan kelas menengah perkotaan karena inflasi dan prospek pekerjaan yang buruk.

Meskipun konsumen pedesaan menunjukkan tanda-tanda belanja lebih banyak berkat musim hujan yang meningkatkan pendapatan pertanian, hal ini tidak dapat menutupi kemunduran yang dialami hampir 500 juta penduduk kota.

Goldman Sachs Group Inc. juga secara taktis bersikap netral terhadap ekuitas India dari overweight bulan lalu, dengan alasan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan valuasi yang tinggi. Beberapa ekonom memproyeksikan perekonomian akan tumbuh kurang dari 7% pada tahun fiskal ini, turun dari lebih dari 8% pada tahun sebelumnya.

Ketika arus dana keluar asing meningkat, indeks acuan NSE Nifty 50 anjlok 6,2% pada Oktober, kinerja bulanan terburuk sejak Maret 2020.

Perkiraan pendapatan fiskal tahun 2025 untuk komponen-komponen pengukur tersebut telah mengalami penurunan sebesar 2,2% selama musim pelaporan yang sedang berlangsung, menurut Jefferies Financial Group Inc.

Meski demikian, indeks Nifty tetap naik lebih dari 10% pada 2024, berada di jalur kenaikan selama sembilan tahun berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembelian saham senilai lebih dari US$50 miliar oleh lembaga-lembaga dalam negeri pada tahun ini telah membantu mencegah aksi jual pasar yang lebih dalam.

“Likuiditas domestik dapat terus mendukung pasar saham India. Kami masih berpikir bahwa pendapatan dapat tumbuh sekitar 15% dan indeks Sensex masih dapat mencapai level tertinggi lainnya," ujar Joanne Goh, Senior Investment Strategist di DBS Bank yang berbasis di Singapura.

Bahkan setelah kemerosotan yang terjadi baru-baru ini, valuasi Indeks NSE Nifty 50 tetap menjadi yang termahal di negara-negara berkembang di Asia. Indeks tersebut diperdagangkan lebih dari 21 kali pendapatan ke depan dalam 12 bulan, dibandingkan dengan kelipatan rata-rata lima tahun sebesar 19,4 kali.

"Investor global cenderung berinvestasi di sektor-sektor tertentu di India dan menurut saya beberapa di antaranya memiliki valuasi yang tinggi,” kata Brian Kersmanc, Portofolio Manager di GQG Partners.

Sementara itu, ahli strategi di Bernstein Societe Generale Group, Venugopal Garre dan Nikhil Arela, dalam laporannya memperkirakan akan ada lebih banyak pelemahan pada saham India menjelang akhir tahun.

“Pasar belum sepenuhnya memperkirakan sejauh mana perlambatan yang mungkin terjadi. “Setelah itu terjadi, kami memperkirakan penurunan lebih lanjut namun terbatas pada Nifty dari level saat ini menjadi ~23,500 — yang tetap menjadi target akhir tahun kami," demikian kutipan laporan tersebut.