Bisnis.com, BALI - Konsisten dalam mengembangkan bisnis energi hijau, PT Pertamina (Persero) membangun kerja sama dengan Airbus untuk menjajaki peluang pengembangan ekosistem bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia.

Kerja sama antara Pertamina dan Airbus tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di acara Bali International Air Show 2024 pada Rabu (18/09) di Ngurah Rai International Airport, Bali. Penandatanganan diwakili oleh Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Salyadi Saputra dan Presiden Airbus Asia Pasifik Anand Stanley.

Kesepakatan ini merupakan fondasi dari kolaborasi Pertamina dan Airbus untuk mempelajari berbagai bahan baku dalam negeri untuk mendorong perkembangan SAF di Indonesia. Kedua pihak akan memetakan bahan baku yang ada di kawasan ini dan memeriksa kebutuhan logistik serta peluang pengembangan komersialnya. Hasil studi ini akan mendukung pengembangan dan produksi SAF dalam negeri sesuai dengan syarat-syarat ICAO-CORSIA dan EU RED2.

Pertamina berkomitmen dengan pengembangan energi ramah lingkungan untuk mendukung Peta Jalan Nasional Pengembangan SAF yang disusun oleh Pemerintah Indonesia. Pertamina dan Airbus akan berkontribusi pada pengembangan kemampuan di dalam negeri dan berbagi pengetahuan di bidang infrastruktur dan proses pencampuran SAF, penanganan sertifikasi SAF, dan hal teknis lainnya di bandara.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan bahwa Pertamina berperan aktif dalam membangun ekosistem yang ramah lingkungan. Melalui pengembangan bahan bakar hijau, Pertamina bertekad menjalankan mandat ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung komitmen Pertamina terhadap transisi energi berkelanjutan dan dekarbonisasi sektor penerbangan. Kemitraan dengan Airbus diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pertamina dalam melakukan terobosan inovasi dan pengembangan ekosistem di industri Sustainable Aviation Fuel (SAF). Bersama Airbus, kami akan fokus pada pengembangan SAF yang diharapkan dapat mendukung upaya dalam mengurangi emisi karbon,” ungkap Nicke.

Julie Kitcher, Airbus Chief Sustainability Officer menyambut baik kerjasama dengan Pertamina dan mendukung potensi pengembangan industri SAF dalam negeri di Indonesia.

“SAF adalah suatu langkah esensial menuju dekarbonisasi industri penerbangan dan Airbus berkomitmen penuh untuk meningkatkan pengembangan dan pengadopsiannya. Indonesia menawarkan potensi yang signifikan dalam hal penyediaan sumber bahan baku SAF yang disetujui oleh CORSIA dan kami menyambut baik komitmen Indonesia dalam memprioritaskan pengembangan SAF," jelas Julie.

Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan tertinggi di dunia pada sektor industri penerbangan, dengan perkiraan pertumbuhan lalu lintas penumpang sekitar 7,4% per tahun. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan global yakni sebesar 3,6%. Selain itu, Indonesia juga menawarkan potensi terbesar sebagai sumber bahan baku untuk SAF, dengan potensi sumber yang menjanjikan seperti minyak goreng bekas, residu pertanian, dan sampah kota.

Sebagai faktor pendorong utama dalam upaya menuju dekarbonisasi industri penerbangan, SAF memungkinkan pengurangan emisi karbon hingga rata-rata 80% dibandingkan dengan bahan bakar fosil, mulai dari produksi hingga penggunaan akhir.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA — Bjorka kembali beraksi, kali ini dengan memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari cuitan @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Akun X @secgron bernama Teguh Aprianto mencuit bahwa dalam contoh atau sample data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuanagn Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Ada pula menteri-menteri lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bisnis telah menghubungi pihak Kemenkeu tetapi belum terdapat penjelasan lebih lanjut. Dikabarkan bahwa Ditjen Pajak akan segera menyampaikan keterangan terkait dugaan kebocoran data itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap sulitnya menggarap proyek perumahan. Karenanya, dirinya mengaku pembentukan Kementerian Perumahan baik untuk dijalankan.

Basuki menjelaskan, Kementerian Perumahan juga perlu dijalankan untuk mendukung program 3 juta unit rumah.

“Belum ada [pembicaraan Kementerian Perumahan], saya kira bagus karena dengan program prioritas bila untuk [menyukseskan] 3 juta rumah, itu menjadi bagus,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/9/2024).

Basuki menuturkan, untuk mengentaskan backlog tak cukup hanya dilakukan dengan pembentukan organisasi perumahan semata. Terlebih, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas mencapai hingga 175 turunan industri.

Basuki mengaku tak masalah bila ada pemecahan antara Kementerian Perumahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum nantinya. Dirinya sepaham bahwa pembentukan Kementerian Perumahan diyakini bakal membawa dampak positif.

“Jadi kalau ini dia membentuk perumahan bagi saya pribadi bagus. Ya [biar terstruktur], gak gampang mengurus perumahan itu, ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih yang juga merupakan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkap wacana pembentukan Kementerian Perumahan saat ini tengah digodok.

Dia membocorkan, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pagu anggaran Kementerian Perumahan bahkan telah dialokasikan sebesar Rp53 triliun.

“Kita sudah memasukkan anggaran [Kementerian Perumahan] ke dalam RAPBN tahun depan. Angka yang telah ditetapkan adalah Rp53 triliun untuk memulai program ini,” jelasnya dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Senayan, Sabtu (31/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Inggris menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding terkait kerja sama di sektor mineral kritis dan energi terbarukan.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Pembangunan, Perempuan dan Kesetaraan Inggris, Anneliese Dodds.

Bahlil memaparkan, MoU ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang sudah terjalin selama ini antara kedua negara. Dia mengatakan, kerja sama kedua negara akan berfokus pada pengembangan di sektor mineral kritis (critical mineral) seperti nikel serta energi baru terbarukan (EBT)

Bahlil menuturkan, kolaborasi ini salah satunya mencakup pengembangan teknologi dan pengetahuan terkait pada sektor-sektor yang akan dikerjasamakan.

"Nanti kita juga akan kembangkan EBT dengan teknologi air di bawah laut, angin, matahari, dan lainnya. Mereka (Inggris) punya teknologinya dan potensinya di kita banyak, tinggal di combine saja," jelas Bahlil di Jakarta pada Rabu (18/9/2024).

Bahlil menuturkan, salah satu kendala pengembangan EBT di Indonesia biaya investasi yang besar. Hal tersebut akan berimbas pada harga yang tinggi saat dipasarkan ke masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya masih berupaya mencari titik tengah agar semuanya dapat berjalan optimal ke depannya.

Sementara itu, Dodds menambahkan, MoU ini merupakan upaya nyata dari Indonesia dan Inggris untuk memaksimalkan potensi dari pertumbuhan hijau dan pengembangan lapangan pekerjaan yang optimal dari sektor mineral kritis dan EBT.

Dia menambahkan, MoU ini mencakup kerangka kerja sama untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan teknis kebijakan dan keahlian pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan, untuk memitigasi potensi risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan pertambangan mineral kritis.

Kerja sama tersebut juga akan mendorong kemitraan bisnis strategis untuk pengembangan dan investasi mineral kritis di Indonesia.

"Selain itu, komitmen kedua negara terkait lingkungan dan sosial dari sektor-sektor ini juga akan diupayakan dengan baik melalui kerja sama ini," katanya.

Dia melanjutkan, transisi energi dan agenda net zero akan meningkatkan permintaan mineral kritis hingga tiga kali lipat pada tahun 2030. Kerja sama strategis ini akan membuka peluang bagi Inggris dan Indonesia untuk dapat berkontribusi pada transisi energi global melalui pengembangan sektor mineral kritis yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melihat peluang penurunan Fed Fund Rate (FFR) oleh The Fed yang lebih cepat. Hal tersebut sejalan dengan meredanya ketidakpastian kebijakan moneter di negara maju.

Perry menyampaikan peluang tersebut juga terbuka lebar seiring dengan menurunnya tekanan inflasi global. Sebagaimana di Amerika Serikat, inflasi diperkirakan akan semakin mendekati sasaran jangka menengah sebesar 2% di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran.

"Perkembangan ini mendorong prospek penurunan FFR yang lebih cepat dan lebih besar dari perkiraan semula," ungkapnya dalam pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (18/9/2024).

Pada bulan lalu, Perry meramalkan The Fed akan melakukan pemangkasan FFR sebanyak dua kali pada tahun ini yang masing-masing sebesar 25 basis poin (bps). Artinya, terdapat potensi pemangkasan lebih dari 50 basis poin pada tahun ini.

Sejalan dengan itu, Perry meyampaikan kinerja imbal hasil atau yield UST tenor 2 tahun menurun lebih besar. Sehingga saat ini menjadi lebih rendah dari yield UST tenor 10 tahun.

Pada waktu yang sama, indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara utama atau DXY, juga melemah.

Selagi menunggu The Fed melakukan pemangkasan, bank-bank sentral di negara-negara lain telah lebih dahulu mengambil langkah penurunan suku bunga kebijakan moneter.

Seperti halnya di kawasan eropa, European Central Bank, telah menurunkan suku bunga sejalan dengan inflasi yang menurun ke arah sasaran jangka menengahnya yaitu sebesar 2%.

Di Asia, salah satunya People Bank of China juga telah menurunkan suku bunga sejalan dengan inflasi yang rendah dan permintaan domestik yang masih lemah.

Berbagai perkembangan ini mendorong semakin meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatkan aliran modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Ke depan, kejelasan arah penurunan suku bunga negara maju khususnya AS diperkirakan akan semakin mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas eksternal negara-negara berkembang termasuk Indonesia," lanjut Perry.

Alhasil, perkembangan ini diyakini akan mendukung kebijakan ekonomi negara berkembang untuk tujuan ekonomi domestiknya dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA - Entitas usaha Pelindo PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) berencana menambah kapasitas bongkar muat kendaraan menjadi 860.000 unit per tahun dengan membangun car storage building.

Direktur Utama Indonesia Kendaraan Terminal Sugeng Mulyadi mengungkapkan pihaknya berencana membangun car storage building secara bertahap dengan kapasitas ultimate hingga 125.000 unit. Penambahan storage baru ini akan membuat kapasitas total IPCC mencapai 860.000 unit per tahun.

"Kapasitas secara total 125.000, dalam setahun mencapai 860.000 kendaraan. Tapi kita memang membangun secara bertahap, tiga lantai dahulu kemudian nanti kita lihat kondisi pasar lalu membangun 5 lantai," kata Sugeng kepada Tim Jelajah Pelabuhan dan Logistik 2024, Selasa (17/9/2024).

Adapun IPCC menyiapkan belanja modal hingga Rp40 miliar untuk pembangunan storage tahun ini. Namun karena beberapa izin yang masih dalam proses, IPCC merevisi capex menjadi Rp7 miliar tahun ini. Rencananya, storage baru akan groundbreaking pada awal 2025.

Secara terperinci, pada tahap pertama IPCC akan membangun gedung parkir dengan luas sekitar 8.400 meter persegi yang terdiri atas 3 lantai. Fasilitas ini rencananya akan memiliki kapasitas sebanyak 340 slot parkir. Pembangunan gedung parkir tahap pertama ini akan menelan biaya investasi sekitar Rp96 miliar.

Sementara itu, tahap ultimate pembangunan gedung parkir tersebut akan mulai dibangun setelah fase pertama rampung. Jika rampung seluruhnya, fasilitas ini akan memiliki total luas 4,4 hektare dan berkapasitas 2.400 slot parkir.

Perkiraan biaya investasi untuk tahap ultimate adalah sekitar Rp445 miliar. IPCC berencana untuk mulai membangun tahap ultimate ini pada akhir 2026 atau awal 2027.

Sampai dengan saat ini, IPCC memiliki kapasitas terpasang hinga 735.000 unit kendaraan. Utilisasi mencapai 60% dan IPCC akan menjaga maksimal di posisi 70%.

"Utilisasi kita jaga di level maksimal 70% karena masih perlu untuk pergerakan cargo dan unit di dalam terminal," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Entitas usaha Pelindo PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) berencana menambah kapasitas bongkar muat kendaraan menjadi 860.000 unit per tahun dengan membangun car storage building.

Direktur Utama Indonesia Kendaraan Terminal Sugeng Mulyadi mengungkapkan pihaknya berencana membangun car storage building secara bertahap dengan kapasitas ultimate hingga 125.000 unit. Penambahan storage baru ini akan membuat kapasitas total IPCC mencapai 860.000 unit per tahun.

"Kapasitas secara total 125.000, dalam setahun mencapai 860.000 kendaraan. Tapi kita memang membangun secara bertahap, tiga lantai dahulu kemudian nanti kita lihat kondisi pasar lalu membangun 5 lantai," kata Sugeng kepada Tim Jelajah Pelabuhan dan Logistik 2024, Selasa (17/9/2024).

Adapun IPCC menyiapkan belanja modal hingga Rp40 miliar untuk pembangunan storage tahun ini. Namun karena beberapa izin yang masih dalam proses, IPCC merevisi capex menjadi Rp7 miliar tahun ini. Rencananya, storage baru akan groundbreaking pada awal 2025.

Secara terperinci, pada tahap pertama IPCC akan membangun gedung parkir dengan luas sekitar 8.400 meter persegi yang terdiri atas 3 lantai. Fasilitas ini rencananya akan memiliki kapasitas sebanyak 340 slot parkir. Pembangunan gedung parkir tahap pertama ini akan menelan biaya investasi sekitar Rp96 miliar.

Sementara itu, tahap ultimate pembangunan gedung parkir tersebut akan mulai dibangun setelah fase pertama rampung. Jika rampung seluruhnya, fasilitas ini akan memiliki total luas 4,4 hektare dan berkapasitas 2.400 slot parkir.

Perkiraan biaya investasi untuk tahap ultimate adalah sekitar Rp445 miliar. IPCC berencana untuk mulai membangun tahap ultimate ini pada akhir 2026 atau awal 2027.

Sampai dengan saat ini, IPCC memiliki kapasitas terpasang hinga 735.000 unit kendaraan. Utilisasi mencapai 60% dan IPCC akan menjaga maksimal di posisi 70%.

"Utilisasi kita jaga di level maksimal 70% karena masih perlu untuk pergerakan cargo dan unit di dalam terminal," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkap groundbreaking investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal digelar pada minggu ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki menyebut, proses groundbreaking investasi itu bakal dilakukan usai Presiden Jokowi melakukan penutupan PON XXI Aceh pada 20 September 2024.

“Nanti, jadwal awal setalah penutupan PON bapak Presiden mau ke sana [IKN], nanti kalau pas ke sana [IKN] ada groundbreaking,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Selain melakukan groundbreaking IKN, Basuki menyebut Presiden Jokowi juga dijadwalkan bakal melakukan peresmian sejumlah sarana dan prasarana di IKN yang telah rampung dibangun.

Sedikit memberikan bocoran, Basuki juga mengonfirmasi bahwa groundbreaking tersebut bakal diikuti oleh investor asing. Hanya saja dia masih belum memberikan rincian pasti mengenai gelombang investasi asing perdana ke IKN tersebut.

“Iya, di antaranya [ada asing],” jelasnya singkat.

Adapun sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Badan Otorita IKN, Raja Juli Antoni sempat mengungkap bahwa perusahaan asal China dan Australia bakal menyuntik investasi ke IKN senilai Rp650 triliun pada bulan ini.

Raja Juli menuturkan dua perusahaan itu akan membangun Kawasan mixed used development dan sekolah internasional di IKN.

“kita sudah siapkan, ada dua investor asing yang akan groundbreaking. Pertama yaitu Delonix, ini sebuah perusahaan dari China yang akan membangun mal, hotel, apartemen,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (9/9/2024).

Kemudian, investor kedua yakni Australian Independent School yang akan membangun sekolah internasional di IKN.

Perincian nilai investasi yang akan disuntik oleh Delonix sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, Australian Independent School akan menanamkan modalnya senilai Rp150 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengerek target konsumsi listrik per kapita Indonesia untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8% di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan target konsumsi listrik per kapita sebesar 4.000-5.000 kWh per kapita, tetapi pertumbuhan ekonomi saat ini baru mencapai 5%.

Sementara itu, melalui Dewan Energi Nasional sebelumnya diputuskan di angka 5.500 itu kWh untuk pertumbuhan ekonomi 6%.

"Maka kita dorong ke angka 6.600 untuk pertumbuhan ekonomi 8% ini sejalan dengan arah kebijakan Prabowo-Gibran, jadi kita breakdown di RUPTL seterusnya," ujar Bahlil di IIGCE, Rabu (18/9/2024).

Berdasarkan dara Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mencatat konsumsi listrik per kapita Indonesia pada 2023 mencapai 1.337 kWh per kapita atau hanya mencapai 100,1% dari target 1.336 kWh per kapota.

Capaian konsumsi listrik per kapita tahun lalu menunjukkan bahwa konsumsi listrik terus meningkat setiap tahun, di mana pada tahun 2022 sebesar 1.173 kWh per kapita atau naik 13,98%.

Dalam hal ini, pemerintah juga mendorong produksi listrik hijau dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang memiliki potensi sebesar 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi di dunia.

Namun, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa sejauh ini pengembangan panas bumi sebagai sumber energi masih lambat dan cenderung jalan di tempat. Bahkan, sampai saat ini baru 11% atau 2.600 MW yang terpasang.

"Perizinan yang membutuhkan waktu 5-6 tehun agar sebuah PLTP bisa dibanding dan tidak bisa langsung beroperasi memang harus segera dibenahi," kata Jokowi, dalam kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM Bahlil Lahadalia agar segera mencari cara sehingga perizinan bisa dipercepat guna tambahan listrik hijau bisa didapatkan di Indonesia.

"Baru 11% berarti hanya 2.600, kecil sekali. Padahal, yang ngantre pengen menggunakan banyak sekali. Ada apa ya? Dan tadi dijawab oleh Pak Menteri ESDM, izin terlalu lama, itu yang harus dibenahi. Membenahi sistem perizinan," pungkasnya.

Bisnis.com, SUBANG - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan hanya mengekspor sendimen yang ada di laut, bukan pasir laut. Hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menyampaikan, dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang diperbolehkan diekspor adalah hasil sedimentasi di laut bukan pasir laut.

“Jangan lupa, bukan pasir laut ini. Ini kan sedimen yang dapat mengganggu pelayaran. Jadi inti dari peraturan pemerintahnya kan itu,” kata Isy saat ditemui di Subang, Rabu (18/9/2024).

Isy menuturkan, dalam melakukan ekspor sendimen ini pihaknya mengacu kepada aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai batas kandungan mineral dalam pasir laut yang tidak bisa dieskpor.

Dimana, hasil sendimentasi harus melalui survei terlebih dahulu untuk mengetahui kandungan mineral di dalamnya. Jika terdapat kandungan mineral yang melebihi batas, maka sendimen tersebut tidak bisa diekspor.

“Ada sembilan jenis mineral laut yang nggak boleh dilampaui. Kalau melampaui itu ya hasil ini (sendimen) nggak bisa diekspor gitu aja,” ujarnya.

Sehingga, Isy menyebut masyarakat tak perlu khawatir adanya niat tersendiri dari dibukanya kembali keran ekspor sendimen laut ini.

“Iya, harusnya nggak mengkhawatirkan. Ya tantangannya yang itu nanti harus pengawasan secara intens,” ucap Isy.

Adapun, pemerintah resmi merilis aturan terkait dibukanya ekspor pasir alam yang merupakan hasil sedimentasi di laut.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.22/2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag No.21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Aturan ini telah diundangkan pada 29 Agustus 2024 dan berlaku 30 hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Jenis pasir laut yang boleh diekspor adalah pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran 0,25 mm ≤ D50 ≤ 2,0 mm; dengan persentase kerang (shells) / CaCO3 ≤ 15%; Au (emas) ≤ 0,05 ppm; Ag (perak) ≤ 0,05 ppm; Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium ≤ 0,05 ppm; Silika (SiO2) ≤ 95%; Timah (Sn) ≤ 50 ppm; Nikel (Ni) ≤ 35 ppm; dan logam tanah jarang total ≤ 100 ppm.

Adapun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mengekspor pasir laut, sebagaimana tercantum dalam Permendag No.21/2024. Ketentuan tersebut yakni ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE) dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui sejumlah program. Adapun hingga Agustus 2024, realisasi belanja produk dalam negeri menyentuh 56% dari target yang ditetapkan pada 2024.

Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Mira Tayyiba mengatakan salah satu program yang diandalkan pemerintah untuk mendorong penjualan produk lokal adalah Temu Bisnis P3DN Tahap VIII.

Dalam program ini diharapkan potensi kerja sama baru akan mendorong peningkatan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp186 Triliun, sehingga dapat membuat target ta

“Target belanja produk dalam negeri pada tahun 2024 mencapai Rp778,37 Triliun, dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai Rp436,74 Triliun,” kata Mira, dikutip, Rabu (18/9/2024).

Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri. Lewat Temu Bisnis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahap VIII, lebih dari 1.500 peserta menampilkan 113 gerai pelaku usaha dalam negeri dan 15 kementerian dan lembaga serta 10 pemerintah provinsi.

Mira mengatakan Temu Bisnis menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam negeri.

Menurutnya, jumlah peserta yang besar menjadi bukti antusiasme dan optimisme pelaku usaha terhadap kualitas dan potensi produk lokal untuk bersaing di pasar global.

“Dengan temu bisnis kali ini, kami berharap terwujudnya potensi kerja sama baru, terutama di antara 15 kementerian/lembaga dan 10 provinsi dengan anggaran terbesar, sehingga realisasi belanja produk dalam negeri bisa mencapai Rp186 triliun,” jelasnya.

Temu Bisnis P3DN Tahap VIII menghadirkan sesi-sesi diskusi yang membahas topik strategis seperti Implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk efisiensi belanja negara, penggunaan produk lokal dalam belanja pemerintah, dan pemberdayaan pelaku usaha digital.

Ketua Teknis Penyelenggaraan Temu Bisnis P3DN Tahap VIII yang juga Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana menekankan bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan memaksimalkan belanja produk lokal, kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh industri nasional,”kata Raden Wijaya.

Temu Bisnis P3DN Tahap VIII tidak hanya melibatkan sektor teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga sektor pertanian, kesehatan, pertekstilan, elektronika, serta makanan dan minuman. Semua sektor tersebut diharapkan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkap kabar terbaru mengenai rencana pembangunan Jalan Tol Puncak.

Basuki menuturkan, hasil studi pembangunan Tol Puncak tersebut sudah ada, saat ini hanya tinggal menunggu restu kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Ya itu ada dulu kan rencana Tol ke puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga, tinggal nunggu kabinet [berikutnya] saja," kata Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (18/9/2024).

Basuki menjelaskan, selain merencanakan pembangunan jalan tol, pihaknya juga sebetulnya telah merumuskan opsi lain. Yakni melalui pembangunan jalan nasional lewat program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Basuki memastikan, IJD Puncak itu telah dibicarakan bersama dengan Komisi V DPR RI. Sayangnya, dirinya tak merinci rute dari proyek IJD arah Puncak tersebut.

"Saya lupa apanya, daerahnya bagus dan sudah mulai berkembang dengan wisatawan juga wisata-wisata, pondok-pondok juga, cafe-cafe juga ada," ujarnya.

Asal tahu saja, Jalan Tol Puncak diprediksi akan terbentang sepanjang 52 km dan terbagi menjadi 5 seksi. Tol Puncak akan terkoneksi dengan tol eksisting yakni Tol Bocimi yang akan disambungkan ke Cianjur.

Adapun, rencana pembangunan jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur telah disampaikan oleh mantan Kepala BPJT, Danang Parikesit, di mana estimasi biaya awal ditaksir sebesar Rp24,37 triliun.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis.com, pembangunan Jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur mulanya merupakan prakarsa badan usaha yang dilakukan oleh PT Matrasarana Arsitama fan Swoosh Capital CFT.

Dalam kajian awal, biaya investasi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp3,1 triliun.

Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun. Selanjutnya, seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun.

Lebih lanjut, untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.