Bisnis.com, JAKARTA — Potret penurunan kasta kelompok masyarakat kelas menengah di Tanah Air ternyata tak mendapatkan tanggapan konkret.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), misalnya tak mengafirmasi kekhawatiran di balik turunnya jumlah kelas menengah ke kelompok calon kelas menengah atau aspiring middle class. Dia menganggap bahwa kondisi tersebut hal yang mafhum di tengah tekanan ekonomi global.

Menurutnya, pandemi Covid-19 membawa dampak negatif ke berbagai negara, termasuk di Indonesia terkait kelas menengah yang turun kasta. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024.

Nasib kelas menengah menjadi salah satu berita pilihan redaksi yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (31/8/2024). Selain itu, terdapat pula laporan komprehensif terkait penantian bank pada penurunan suku bunga hingga pasar pengisi daya EV. Berikut selengkapnya.

1. Nasib Nahas Kelas Menengah Peroleh Sangkalan daripada Bantuan

Perhatian pemerintah tercatat cukup signifikan pada kelompok bawah sejalan dengan alokasi anggaran bantuan sosial atau bansos.

Data Kementerian Keuangan mencatat alokasi anggaran bansos pada 2024 mencapai Rp496,8 triliun atau mendekati anggaran pada 2020, semasa pandemi Covid-19 sebesar Rp498 triliun. Pada tahun depan, anggaran bansos pun naik ke Rp504,7 triliun kendati tak ada kebutuhan penanganan pandemi seperti halnya pada 2020.

Nada penyangkalan Presiden Jokowi bahwa kondisi itu merupakan alarm yang perlu ditindak lanjuti itu kontras dengan respons Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ini jumlah warga kelas menengah di Indonesia adalah sekitar 17,13%. Sementara itu, jumlah warga yang menuju ke kelas menengah disebut mendekati sekitar 50%.

Sementara itu, jumlah warga menuju kelas menengah adalah sekitar 137,5 juta orang.
Di sisi lain, Airlangga menekankan kelas menengah atau kelompok middle class berperan penting bagi Indonesia.

2. Bank Menanti Pemangkasan Suku Bunga

Kalangan bank menantikan pemangkasan suku bunga acuan yang telah diperhitungkan bakal terealisasi akhir tahun ini.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), misalnya menyatakan bersiap terhadap kebijakan suku bunga acuan yang lebih rendah. Direktur Keuangan BNI Novita Anggraini mengatakan perusahaan mempertimbangkan penyesuaian suku bunga kredit hingga daya saing produk dan layanan di pasar bila Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan.

Berdasarkan laman resmi BNI per 30 Juni 2024, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk korporasi dan ritel masing-masing sebesar 8,05% dan 8,3% per tahun. Untuk sektor konsumsi, SBDK KPR di BNI ditetapkan sebesar 7,4%, dan non-KPR sebesar 8,8% per tahun.

Manajemen menerangkan bahwa SBDK ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur, berupa kondisi keuangan debitur, jangka waktu kredit, hingga prospek usaha yang dibiayai. Lalu, bagaimana respons bank lainnya?

3. Menyingkap Rencana Prabowo – Gibran Bangun 3 Juta Rumah

Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka rupanya sangat berfokus dalam mengentaskan permasalahan perumahan rakyat.

Terlebih, berdasarkan data Susenas BPS pada 2023 terdapat 9,9 juta kekurangan kepemilikan rumah atau backlog hunian. Selain itu, terdapat 26,9 juta unit rumah tak layak huni (RTLH).

Pada pemerintah baru mendatang dicanangkan program 3 juta unit rumah setiap tahun sebagai upaya menyelesaikan permasalahan rumah. Target program 3 juta rumah itu mengalami kenaikan 3 kali lipat dari program sejuta rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan pemerintahan Prabowo – Gibran akan mendorong industri perumahan menjadi sektor prioritas dan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal itu kata dia berkaca dari China yang selama 35 tahun pertumbuhan ekonominya mencapai di atas 10%. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi China disebut karena sejak tahun 1980 hingga 2017, pemerintah negeri tirai bambu tersebut membangun sektor perumahan sehingga dapat menyumbang 25% terhadap produk domestik bruto (PDB).

4. Memenangkan Industri Lokal di Pilkada Serentak 2024

Sejatinya, momentum Pilkada 2024 bisa menjadi angin segar bagi manufaktur nasional. Industri makanan dan minuman, tekstil, hingga kertas dan percetakan berpeluang menadah berkah perputaran ekonomi selama agenda tersebut berlangsung.

"Kami kira untuk Oktober nanti ketika momentum pilkada diselenggarakan itu akan menjadi faktor yang bisa mendorong aktivitas dari industri secara umum," kata Yusuf.

Dalam hal ini, subsektor industri makanan dan minuman juga merupakan salah satu subsektor industri yang berpotensi meningkatkan kapasitas produksinya selama peralatan Pilkada serentak mendatang.

Namun, upaya menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan level harga untuk komoditas yang sifatnya strategis akan ikut mempengaruhi secara tidak langsung kinerja industri dalam beberapa bulan ke depan.

5. Mencegah Hambatan Laju Kuat Pasar Pengisi Daya EV

Pertumbuhan penjualan mobil listrik dan sejumlah insiden kebakaran berpotensi memicu risiko menghentikan laju pertumbuhan kencang pasar infrastruktur pengisian daya (EV charging). Produsen kendaraan listrik dan pemasok infrastruktur perlu mencari solusi bersama.

Mengutip laporan SNE Research bertajuk Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik – Tren Global dan Prospek Pasar 2030, EV charging telah menunjukkan pertumbuhan pasar dan diproyeksikan masih akan bertumbuh kuat.

Pasar infrastruktur pengisian daya global pada 2018 mencapai US$9 miliar, dan melenting menjadi US$ 44,1 miliar pada 2022. Pasar diperkirakan akan tumbuh menjadi US$ 418,2 miliar pada 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 32%.

Di Indonesia, jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) telah bertambah signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data PLN, selama periode 2021-2024, jumlah SPKLU meningkat 5,6 kali lipat menjadi 1.582 unit. Selain itu, jumlah home charging services meningkat 130 kali lipat menjadi 14.524.

Keberadaan 1.582 SPKLU merupakan kolaborasi PLN bersama 27 mitra yang tersebar di 1.131 lokasi seluruh Indonesia, dengan perincian sebanyak 990 SPKLU milik PLN, dan 592 SKLU milik mitra.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan atau NIK menuai polemik di kalangan publik. Rencananya kebijakan tersebut bakal diberlakukan mulai 2025.

Pemerintah beralasan rencana kebijakan tersebut dilakukan karena subsidi saat ini dinilai salah sasaran sehingga bakal dilakukan seleksi melalui NIK. Apabila rencana kebijakan tersebut jadi diberlakukan, maka bakal ada perbedaan tarif krl yang kaya dan miskin. Lantas, benarkah subsidi KRL selama ini salah sasaran?

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan menggelar agenda Indonesia Africa Forum (IAF) Ke-2 di Bali pada 1-3 September 2024 mendatang. Gelaran ini akan berfokus pada isu-isu terkait transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, pangan, ketahanan kesehatan, dan kerja sama pembangunan.

Sebagai gambaran, perhelatan ini akan diikuti oleh 28 kepala negara atau kepala pemerintahan dari Afrika, sekitar 800 peserta dari wakil pemerintah, organisasi internasional dan regional, serta kalangan bisnis baik dari Indonesia maupun Afrika.

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury menjelaskan satu tujuan forum tersebut adalah adanya realisasi kerja sama bilateral di berbagai sektor antara pemerintah Indonesia dan negara-negara kawasan Afrika.

“Selain antarpemerintah, kami harap agenda ini juga menjadi ajang adanya kesepakatan bisnis antara kalangan swasta Indonesia dan Afrika,” katanya dalam acara diskusi Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 dengan Pemimpin Redaksi Media Massa di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Adapun, target konkret dari high level forum ini adalah perjanjian di sektor usaha dan kerja sama di bidang ekonomi sebanyak US$3,5 miliar atau setara dengan Rp58 triliun.

Selanjutnya, forum tersebut juga akan menghasilkan rencana besar atau grand design kerja sama pembangunan dengan negara-negara Afrika untuk periode 2024-2029.

Berikut perincian agenda IAF 1-3 September 2024

1 September 2024

19.00 : Welcome Dinner

2 September 2024

09.07 – 09.30 : Kunjungan Pemimpin Negara ke Pameran

09.40 – 12.00 : Joint Leaders' Session, pertemuan para pemimpin-pemimpin negara

Di sini, ada sederet nama-nama Kepala Negara yang yang telah dipastikan kehadirannya. Beberapa di antaranya, Wakil Presiden Republik Zimbabwe, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste hingga Presiden Republik Liberia

13.15 – 14.15 : Panel Diskusi I terkait Prospek dari Wilayah: Pembaruan dan Prospek Kerja Sama.

Dalam sesi ini akan dihadirkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, selain itu hadir pula Menteri Negara Liberia Sylvester M. Grigsby dan beberapa tokoh negara lainnya.

14.35 – 15.35 : Panel Diskusi II bertema Kerja Sama Pertambangan.

Panel diskusi ini akan fokus mengeksplorasi peluang, tantangan, dan strategi untuk meningkatkan nilai rantai mineral di kedua daerah. Adapun, tokoh yang hadir dari dalam negeri adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Direktur Indonesia Baterai Corporation Toto Nugroho.

15.55 – 16.55 : Panel Diskusi III Bertema Transformasi Ekonomi

Subtema I: Pembukaan Akses Modal dan Memperkuat Industrialisasi dan Memberdayakan UKM di Afrika dan Indonesia untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. Adapun, diskusi ini akan dimoderatori oleh Kepala Badan Pengembangan Keuangan Digital Kadin Indonesia Pandu Sjahrir

17.15 – 18.15 : Panel Diskusi IV Bertema Transformasi Ekonomi

Subtema II : Menjelajahi Dampak dan Peluang Inovasi Digital di Indonesia dan Afrika. Dalam sesi ini beberapa tokoh yang hadir seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno hingga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

3 September 2024

09.30 – 10.30 : Panel Diskusi V Bertema Kesehatan.

Pembahasan ini akan fokus terhadap investasi dalam penelitian dan inovasi kesehatan, termasuk kolaborasi, berbagi keahlian hingga distribusi vaksin. Beberapa pembicara di antaranya Menteri Kesehatan RI Budi Gunandi Sadikin dan Direktur Utama Biofarma Shadiq Akasya.

10.50 – 11.50 Diskusi Panel VI mengenai prospek dari Wilayah: Pembaruan dan Prospek Kerja Sama

13.15- 14.15 : Diskusi Panel VII Bertema Energi. Dalam sesi ini akan membahas soal potensi kerja sama antara Indonesia dan Afrika di sektor energi yang sangat besar.

Beberapa pembicaranya yang hadir adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Ketua Kamar Dagang Indonesia Arsjad Rasjid

Kemudian agenda terakhir adalah Diskusi Panel VIII Bertema Keamanan Pangan dengan fookus pembahasan soal strategi untuk berkelanjutan pembangunan di Afrika dan Indonesia.

Di sini, hadir Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi serta beberapa Menteri Pertanian dan Peternakan Guinea dan Menteri Negara Perikanan Uganda.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bisa berbangga hati karena pemulihan ekonomi yang cepat pasca pandemi Covid-19 membuatnya kembali masuk dalam jajaran negara berpendapatan menengah atas alias upper middle income country (UMIC). Namun, dampak pandemi masing merongrong negeri, terlihat dari terus meningkatnya jumlah penduduk rentan miskin.

Juli 2023 lalu, Bank Dunia (World Bank) merilis laporan bahwa gross national income per kapita Indonesia pada 2022 mencapai US$4.580, naik 9,8% dari 2021 sebesar US$4.170. Capaian itu berada di atas ambang batas klasifikasi UMIC 2022 yakni US$4.466, sehingga Indonesia kembali termasuk sebagai negara berpendapatan menengah atas.

Pemerintah menilai bahwa kembalinya Indonesia ke kelompok upper middle income country tidak lepas dari efektivitas penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, bahkan mengaitkannya dengan hilirisasi sumber daya alam yang digadang-gadang berperan dalam kenaikan ekspor.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pemulihan perekonomian. Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit pada tahun 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level prapandemi," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu yang merespons terbitnya laporan World Bank itu, Senin (3/7/2023).

Namun demikian, titel negara berpendapatan menengah atas tidak lantas membuat Indonesia meningkatkan batas garis kemiskinannya. Indonesia masih menggunakan garis kemiskinan US$1,9 purchasing power parity (PPP), yang berarti penduduk dengan penghasilan sehari tidak mencapai US$1,9 PPP termasuk dalam kategori miskin ekstrem.

World Bank telah memperbarui definisi penduduk miskin dengan menetapkan garis kemiskinan internasional di US$3,2 PPP. Kenaikan itu dinilai dapat mendorong fokus negara-negara dalam pengentasan kemiskinan dan mencapai pendapatan yang lebih tinggi, tidak terkecuali bagi Indonesia.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya belum mengubah tolok ukur kemiskinan agar dapat membandingkan historis data dengan indikator yang sama.

"[Indikator] kemiskinan ekstrem kita masih pakai yang 1,9, kan biar bisa membandingkan sama data sebelumnya, supaya apple to apple kita lihat historisnya sama," ujar Amalia usai konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta pada Jumat (30/8/2024).

Dia tidak berbicara banyak saat ditanya apakah akan terdapat penyesuaian metode pengukuran garis kemiskinan agar sesuai dengan tolok ukur terbaru dari Bank Dunia.

"Nanti kita bicarakan lagi, ini kan masih proses," ujarnya.

Pada 2024, garis kemiskinan ekstrem setara dengan Rp11.924 per kapita per hari atau setara Rp362.692 per kapita per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan adalah Rp582.932 per kapita per bulan—terdapat selisih Rp220.240 dengan batas kemiskinan ekstrem.

Perubahan garis kemiskinan ekstrem akan memengaruhi batas perhitungan kelompok miskin dan rentan miskin, sehingga apabila standar baru itu diberlakukan, bukan tidak mungkin orang-orang yang tercatat menjadi penduduk miskin dan miskin ekstrem bisa bertambah.

*GK adalah garis kemiskinan. Angka di atas adalah pengeluaran per kapita per bulan dalam rupiah

Terdapat pula kemungkinan jumlah kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) bertambah, karena saat ini saja terdapat tren 'turun kasta' penduduk Indonesia dari kelas menengah (middle class) menjadi aspiring middle class.

Batas kelompok kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran Rp2.040.262 per kapita per bulan. Pada 2019, tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia, tetapi kini jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah hilang selama 2019—2024, indikasinya karena mereka turun ke kelompok menuju kelas menengah. Bertambahnya kelompok rentan miskin memang mengindikasikan banyaknya penduduk yang naik keluar dari batas kemiskinan, tetapi ada pula kemungkinan kelompok aspiring middle class yang turun menjadi rentan miskin karena tekanan ekonomi.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," ujar Amalia.

Rentan Turun Kelas

Amalia mengungkap bahwa ada tekanan tertentu kelompok kelas menengah Indonesia, yakni mereka sulit untuk naik menuju kelas atas dan malah rentan untuk turun menjadi aspiring middle class. Pasalnya, berdasarkan median pengeluaran, kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokkan.

Nilai tengah atau median pengeluaran kelas menengah tercatat di angka Rp2.846.440 per kapita per bulan. Mereka harus meningkatkan pengeluaran per kapita hingga Rp7,06 juta untuk 'naik kelas', tetapi mereka hanya berjarak Rp806.178 dari batas bawah yang mengancamnya 'turun kelas'.

"Ini memang relatif rentan kalau ada guncangan dia bisa masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah," ujar Amalia.

Pengajar senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Chatib Basri menilai bahwa kerentanan kelas menengah dan turunnya jumlah mereka dalam beberapa tahun terakhir berkaitan dengan kondisi lapangan kerja, yakni semakin banyaknya sektor informal.

Chatib merujuk pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, bahwa dalam periode 2019—2024 sebagian besar tenaga kerja diserap oleh sektor informal. Serapan tenaga kerja sektor formal terus berkurang dari periode 2014—2019 dan 2009—2014.

"Hal ini menjelaskan mengapa porsi kelas menengah turun dan aspiring middle class naik, karena lapangan kerja yang tercipta lebih banyak sektor informal yang umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dibanding sektor formal," tulis Chatib dalam cuitannya, Jumat (30/8/2024).

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet turut melihat turunnya kelas menengah menjadi aspiring middle class akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi secara umum.

Agregasi dan penurunan itu disebabkan faktor penyesuaian konsumsi, termasuk di dalamnya konsumsi untuk wisata maupun yang bersifat barang wajib seperti terlihat dalam penjualan ritel.

Sederhananya, menurut Yusuf, ketika kelompok kelas menengah mengalami penurunan dan melakukan penyesuaian konsumsi akan tercermin dari permintaan terhadap kredit konsumsi perbankan yang mengalami penurunan.

"Penurunan permintaan kredit sedikit banyak juga akan ikut mempengaruhi kinerja di sektor keuangan," ujar Yusuf, Jumat (30/8/2024).

Penyesuaian konsumsi kelas menengah juga akan ikut memengaruhi penjualan ritel secara umum. Misalnya, semula pertumbuhan penjualan ritel di atas 5%, tetapi dengan adanya penyesuaian konsumsi maka pertumbuhan penjualan melaju ke bawah 5%.

"Jadi pada dasarnya kelas menengah ini punya posisi yang strategis terutama jika Indonesia ingin beranjak atau naik kelas ke kategori negara yang lebih maju," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus melibatkan dunia usaha dalam upaya mempercepat target konversi motor listrik yang disebut berpotensi turut menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi.

National Project Manager Enhancing Readiness for The Transition to Electric Vehicles in Indonesia (ENTREV) Boyke Lakaseru mengatakan peran dunia usaha, korporasi serta BUMN sangatlah penting dalam mempercepat pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.

Dia menyebut, salah satu caranya adalah melalui program konversi motor listrik, yang menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan motor konvensional berbasis bahan bakar fosil.

“Konversi motor listrik bukan hanya upaya untuk mengurangi emisi, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi ekonomi hijau yang mendukung pertumbuhan industri lokal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

Menurutnya, konversi motor listrik memiliki beberapa keunggulan signifikan dibandingkan dengan motor konvensional berbasis bahan bakar fosil.

Apabila dilihat dari sisi lingkungan, motor listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga berkontribusi langsung pada pengurangan polusi udara dan mendukung target emisi nol bersih (Net Zero Emission).

Lebih lanjut, dari sisi masyarakat, Boyke menuturkan penggunaan energi listrik sebagai pengganti bahan bakar fosil mengurangi biaya operasional harian, sehingga lebih ekonomis bagi pengguna.

“Selain itu, motor listrik memiliki lebih sedikit komponen yang bergerak dibandingkan motor konvensional, yang berarti pemeliharaan dan perawatan lebih sederhana dan murah,” ucapnya.

Selain manfaat ekonomis, kata dia, program konversi motor listrik juga mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, pogram ini mendorong tumbuhnya industri komponen kendaraan listrik dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian nasional.

Hal itu selaras dengan prinsip manajemen limbah dan pelestarian lingkungan, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, di mana rangka motor lama tetap digunakan dan hanya teknologi terbaru yang dipasang.

Boyke pun menekankan bahwa program konversi motor listrik ini dapat menjadi model CSR yang efektif bagi dunia usaha dan BUMN, sekaligus menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan dukungan dari berbagai sektor, program ini diharapkan dapat meningkatkan adopsi kendaraan listrik di Indonesia secara signifikan.

"CSR korporasi memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian sekaligus mencapai target ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," katanya.

Menurutnya, selain mendukung konversi motor listrik, penting bagi CSR korporasi untuk turut serta meningkatkan jumlah bengkel konversi dan keterampilan SDM.

"[Alhasil] ini akan memastikan keberlanjutan program dan menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin beralih ke motor listrik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Pada saat yang sama, Tenaga Ahli ENTREV Bambang Istianto menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif konversi motor listrik yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, konversi motor listrik memiliki beberapa keunggulan signifikan dibandingkan dengan membeli sepeda motor listrik baru.

“Pertama, konversi motor listrik secara langsung mengurangi jumlah sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) di jalan raya. Ini berarti emisi CO2 langsung hilang ketika konversi dilakukan, memberikan dampak positif yang segera terhadap lingkungan,” ujar Bambang.

Kedua, konversi jauh lebih ekonomis dari segi biaya.

"Biaya untuk mengonversi motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik jauh lebih murah ketimbang membeli sepeda motor listrik baru dengan spesifikasi yang sama," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan alasan pentingnya kelompok kelas menengah dalam perekonomian Indonesia, karena salah satunya kebiasaan doyan belanja.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pengelompokan kelas menengah berasal dari besaran pengeluaran. Kelompok ini, disebut Amalia sebagai fast spender dan big spender, yakni sering belanja dan belanja dengan jumlah banyak.

"Jadi mengapa kelas menengah itu bisa menjadikan bantalan perekonomian? Karena dia adalah fast spender, big spender," ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (30/8/2024).

Melalui kebiasaan kelas menengah tersebut, Amalia menekankan hal itu dapat memperkokoh perekonomian, baik dari sisi permintaan atau konsumsi rumah tangga.

Mengingat, kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah atau aspiring middle class (AMC) sebanyak 185,35 juta orang atau lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia.

"Mengapa kelas menengah ini penting? Karena memang kelas menengah memiliki peran yang sangat kritikal dan krusial sebagai bantalan ekonomi suatu negara," tutur Amalia.

Secara teori, Amalia menjelaskan di saat bantalan ekonomi tebal maka ekonomi suatu negara akan relatif tidak rentan terhadap gejolak yang datang baik dari eksternal atau dari domestik.

Sebaliknya, ketika proporsi kelas menengah itu relatif tipis maka suatu perekonomian itu kurang resilien nantinya terhadap guncangan.

"Jadi artinya peran kelas menengah tidak hanya di Indonesia tetapi di berbagai dunia ini menjadi penting untuk memperkuat daya tahan suatu ekonomi terhadap berbagai guncangan," jelasnya.

Sebelumnya, isu kelas menengah menjadi perhatian karena terjadi penurunan jumlah penduduk kategori tersebut sebanyak 9,4 juta jiwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Menyikapi hal tersebut, sebelumnya Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mendorong pemerintah untuk gerak cepat melakukan intervensi untuk kelas menengah dan menyesuaikan masing-masing kelompok kelas.

Selama ini paling banyak insentif diberikan kepada kelompok miskin dan rentan miskin. Kelompok Menengah dan AMC bergantung dari tetesan kelas atas. Sementara kelas atas banyak menerima insentif fiskal, baik fasilitas dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ke depan harus clear, intevensi pemerintah terhadap masing-masing kelas dan alokasi anggarannya. Kelas menengah juga perlu diurus. 98 [Tahun 1998] kan kelas menengahnya yang terganggu, jadi krisis ekonomi," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengkritisi wacana pemerintah yang ingin menetapkan subsidi tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK), sebab hanya akan memperburuk polusi udara di Jabodetabek. Jika akses transportasi umum kian sulit, masyarakat akan beralih ke kendaraan pribadi, sehingga berisiko memperburuk polusi.

Eddy menegaskan, seharusnya transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya terus diperbanyak. Tak hanya itu, kualitas dan kelayakannya terus diperbaiki.

Apalagi, sambungnya, dalam tiga tahun terakhir Jakarta, Tangerang Selatan, dan kota-kota sekitarnya kerap masuk dalam kota dengan polusi tertinggi di dunia.

"Salah satu cara terbaik mengurangi polusi adalah memperbanyak transportasi publik dan memperbanyak jumlahnya agar mudah diakses masyarakat. Di saat yang bersamaan, perlu dilakukan pembatasan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil," kata Eddy, Jumat (30/8/2024).

Sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan agar pemerintah memberikan dukungan penuh untuk mengurangi polusi udara. Oleh sebab itu, akses transportasi publik seharusnya semakin dipermudah bukannya malah dipersulit.

Eddy mendorong agar KRL Jabodetabek tetap memilki harga terjangkau untuk setiap masyarakat tanpa terkecuali. Dengan begitu, pemerintah perlu memberikan insentif agar masyarakat memiliki transportasi publik daripada menggunakan kendaraan pribadi.

Dia menegaskan pentingnya kementerian dan lembaga terkait memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya pengguna transportasi publik.

"Salah satu signature [ciri khas] kota-kota besar di negara maju adalah transportasi publik yang layak, berkualitas dan terjangkau. Saya yakin komitmen kita pada keberlanjutan lingkungan bisa membuat udara Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih bersih," tutup Eddy.

Sebagai informasi, rencana perubahan skema subsidi KRL menjadi berbasis NIK itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni dalam Bab 3 mengenai Belanja Negara.

Subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

Adapun, KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut risiko investasi pada eksplorasi panas bumi menjadi persoalan serius proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bukan menjadi salah satu penghalang terhambatnya proyek tersebut.

“Nah karena investasinya mahal, karena risiko eksplorasinya tinggi dan biaya eksplorasinya bertambah besar, maka harga jual tenaga listriknya juga tinggi,” kata Fabby saat dihubungi Bisnis.com belum lama ini.

Fabby menuturkan, saat ini harga jual listrik yang bersumber dari panas bumi yang diusulkan oleh pihak asosiasi dipatok diatas 10 cent per Kwhnya.

Fabby melihat angka ini masih terlalu tinggi bagi PLN. Sebab, PLN menginginkan harga listrik yang mereka beli dari sumber panas bumi berada diangka 8 cent.

“Nah, ini di harga tersebut itu masih dianggap terlalu tinggi oleh PLN. Karena PLN kalau saya lihat ya itu berharapnya harganya bisa dibawah 8 cent misalnya,” ucap Fabby.

Lebih lanjut, Fabby menyampaikan perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk pengembangan proyek PLTP ini, salah satunya mengambil alih risiko eksplorasi, sehingga lapangan panas bumi yang nantinya dilelang kepada operator merupakan lahan yang sudah siap berproduksi.

“Kalau risiko itu diambil oleh pemerintah, maka diharapkan harga pengembangan panas bumi bisa turun, dan harga jual listriknya murah. Kalau lebih murah ya PLN bisa beli, gitu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk keperluan energi listrik belum maksimal.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, dari jumlah sumber daya panas bumi sebesar 23.531 megawatt (MW), pemanfaatannya untuk kebutuhan listrik baru sekitar 11%.

“Baru sebesar 2.597,5 MW atau baru sekitar 11% energi panas bumi dari total sumber daya yang dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi listrik,” kata Wafid dalam acara Kolokium PSDMBP, Kamis (1/8/2024).

Wafid mengatakan bahwa saat ini Badan Geologi khusunya Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan panas Bumi (PSDMBP) terus mempercepat pengembangan panas bumi. Salah satunya dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi panas bumi.

“Oleh karena itu, percepatan pengungkapan potensi dan peningkatan statusnya untuk dikonversi mejadi energi merupakan hal yang menjadi fokus [Badan Geologi],” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten distributor Coca Cola, PT Graha Prima Mentari Tbk. (GRPM) membeberkan strategi perseroan saat pemerintah akan menarik cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025.

Direktur Utama Graha Prima Mentari, Agus Susanto mengakui bahwa tarif cukai minuman manis yang berlaku pada tahun depan akan berdampak terhadap kenaikan cost perseroan. Namun, GRPM telah menyiapkan strategi, salah satunya yaitu diversifikasi produk.

"Banyak cara yang sudah kami lakukan, salah satunya adalah melakukan diversifikasi produk, sehingga produk kami tidak hanya minuman, tetapi juga makanan hingga healthcare," ujar Agus dalam paparan publik, Jumat (30/8/2024).

Alhasil, menurutnya keuntungan dari diversifikasi produk itu akan mampu menutupi kenaikan biaya yang timbul akibat cukai minuman berpemanis tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan, prinsipal GRPM yakni Coca Cola asal Amerika Serikat (AS) itu juga telah berinovasi dengan meluncurkan berbagai produk yang rendah gula sehingga kemungkinan akan minim terkena dampak cukai minuman manis.

"Kami juga punya prinsipal yang hebat, dan pasti sudah mengantisipasi mengenai cukai gula ini, beberapa kami lihat produk Coca Cola yang zero sugar, itu salah satu upaya prinsipal kami untuk mengantisipasi cukai ini," jelasnya.

Sebagai informasi, berbagai produk minuman di bawah bendera Grup Coca Cola yakni Sprite, Fanta, Nutriboost, Pulpy Orange hingga Frestea. Selain itu, GRPM juga menjadi distributor Grup Kino dengan produk-produknya yaitu Larutan Cap Kaki Tiga, hingga Cincau Cap Panda.

Sejalan dengan strategi tersebut, Agus mengatakan perseroan membidik kenaikan kinerja hingga 50% dibandingkan capaian pada 2023. GRPM memacu kinerja pada 2024 setelah merampungkan akuisisi terhadap mayoritas saham PT Tri Usaha Jaya.

"Prediksi kami minimal revenue kami bisa di angka Rp560 miliar, sedangkan net profit margin diharapkan sekitar Rp5,5 miliar. Target kami minimum naik 50%," pungkas Agus.

Menilik kinerja keuangan terbaru, perusahaan membukukan pertumbuhan penjualan 106,96% year-on-year (YoY) menjadi Rp370,7 miliar pada semester I/2024 dari Rp179,1 miliar pada semester I/2023.

Pada saat yang sama, GRPM juga mencatatkan kenaikan catatan laba bruto dan laba bersih masing-masing 191,67% dan 163,64%. Hingga akhir Juni 2024, total aset perseroan tercatat senilai Rp181,3 miliar dengan total ekuitas Rp86,9 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengumumkan pemenang lelang untuk wilayah kerja (WK) migas potensial awal bulan depan atau awal September.

Adapun, ESDM diketahui membuka lelang putaran pertama 2024 untuk lima WK migas potensial. Lelang tersebut dibuka dalam gelaran acara The 48th IPA Convention & Exhibition (IPA Convex 2024), di ICE BSD City, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu.

Kelima WK yang ditawarkan pada putaran pertama lelang WK migas tahun ini, yakni dua lelang reguler untuk Pesut Mahakam dan Panai, serta tiga lelang penawaran langsung di antaranya Central Andaman, Amanah, dan Melati.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, mengatakan, WK yang sudah mendapatkan pemenang lelangnya adalah WK yang dilakukan lelang melalui skema penawaran langsung.

“Blok penawaran langsung, lelangya sudah selesai sesuai jadwal. Rencananya awal bulan September diumumkan,” kata Ariana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (30/8/2024).

Lalu, untuk WK yang dilakukan lelang secara reguler, Ariana menuturkan bahwa lelang tersebut masih berjalan dan belum ditentukan siapa pemenangnya.

“Untuk lelang reguler masih belum, masih proses,” ujarnya.

Daftar WK Migas yang Dilelang:

1. Pesut Mahakam

WK migas ini terletak di daratan Kalimantan Timur, dengan estimasi sumber daya minyak mencapai 50 juta barel minyak (MMBO) dan 1,1 triliun kaki kubik (TCF) gas.

Luas blok migas ini mencapai 1.530,15 kilometer persegi. Adapun, komitmen pasti selama 3 tahun untuk studi G&G dan 3D seismik dengan luasan mencapai 114 kilometer persegi.Signature bonusditetapkanopen biddengan nilai minimal US$400.000.

Tipe kontrak kerja sama dari Pesut Mahakam adalahcost recoverydengan perbandingan 70:30 (minyak) dan 60:40 (gas).

2. Lapangan Migas Panai

WK Migas ini terletak di daratan dan lepas pantai Sumatra Utara dan Riau, dengan estimasi sumber daya sekitar 500 miliar kaki kubik (BCF) gas. Luasan konsesi ini mencapai 5.180,46 kilometer persergi dan komitmen pasti 3 tahun untuk studi G7G dan 2D seismik 500 kilometer persegi.

Signature bonusuntuk blok ini bersifat terbuka dengan angka minimal US$300.000. Tipe kontrak kerja sama yang ditawarkan fleksibel, dengan cost recovery 60:40 (minyak) dan 55:45 (gas). Sementara itu, pembagian gross split 57:43 (minyak) dan 52:48 (gas), akan dievaluasi kembali saat PoD.

3. Amanah

WK Amanah terletak di daratan Sumatra Selatan, dengan estimasi sumber daya migas sebesar 50 MMBO dan 450 BCF. Luasan blok mencapai 1.753,15 kilometer persegi dengan komitmen pasti 3 tahun untuk studi G&G dan 3D seismik 50 kilometer persergi.

Signature bonusbersifatopen biddengan angka minumum sebesar US$300.000. Adapun tipe kontrak kerja sama berupa cost recovery dengan pembagian 60:40 (minyak) dan 55:45 (gas).

4. Blok Melati

WK migas ini terletak di lepas pantai dan daratan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, dengan estimasi sumber daya 850 MMBO dan 4,7 TCF. Adapun, luasan blok ini mencapai 8.453,7 kilometer persegi.

Komitmen pasti minimal 3 tahun untuk studi G&G, onshore 2D seismik 250 kilometer persegi, offshore 3D seismik 200 kilometer persegi.

Signature bonusditetapkan terbuka dengan nilai minimum US$200.000. Adapun tipa kontrak kerja sama berupa cost recovery, dengan pembagian 55:45 (minyak) dan 50:50 (gas).

5. Central Andaman

Blok Central Andaman berada di lepas pantai, sebelah utara Pidie Jaya dan Bireuen. Lokasinya berdekatan dengan blok Andaman III yang sebelumnya dimiliki oleh Repsol.

WK Central Andaman dengan estimasi sumber daya minyak mencapai 100 juta barel minyak (MMBO) dan 500 miliar kaki kubik (BCF) gas.

Adapun, minimal komitmen pasti untuk WK Central Andaman adalah 3 tahun, dengan signature bonus ditetapkan open bid, bernilai minimal US$300.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK merupakan kebijakan yang ambigu, absurd, bahkan nyeleneh lantaran pemerintah tidak menggunakan terminologi kenaikan tarif.

Pengurus Harian YLKI, Agus Sujatno, menyebut, kebijakan ini di sisi lain wacana absurd, di mana dalam satu pelayanan jenis moda yang sama, tapi akan terjadi dual tarif berbeda yaitu non-Public Service Obligation (PSO) dan PSO dengan berbasis NIK.

“Ini akan sulit diimplementasikan dan diawasi, bahkan potensi muncul chaos di lapangan sangat terbuka,” kata Agus kepada Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Terkait gelontoran subsidi di transportasi umum, menurutnya seluruh konsumen KRL berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pasalnya, para konsumen ini telah meninggalkan kendaraan pribadi dan rela berdesakan menggunakan transportasi umum.

Di sisi lain, dia mengatakan, keputusan konsumen untuk beralih menggunakan KRL perlu diapresiasi. Pasalnya, keputusan tersebut turut berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi udara, bahkan mengurangi konsumsi BBM yang juga disubsidi.

“Hal ini yang harusnya di apresiasi,” ujarnya.

Selain itu, pemberian subsidi berbasis NIK justru kontraproduktif dan menimbulkan kesenjangan di antara pada pengguna KRL. Bahkan, kata dia, dapat memicu masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Rencana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK telah memantik protes dari sejumlah kalangan masyarakat, khususnya pengguna transportasi umum tersebut. Kebijakan ini dinilai tidak adil dan tidak tepat sasaran.

Perwakilan KRLMania Nurcahyo menilai, konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

“Dalam pandangan kami, langkah ini merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik,” kata Nurcahyo, salah satu perwakilan KRLMania dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/8/2024).

Adapun, rencana tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam Bab 3 dokumen tersebut, subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO).

Pemerintah setiap tahunnya menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, memprediksi musim panen padi tahun depan mundur dari perkiraan akibat mundurnya musim penghujan.

Bayu mengatakan berdasarkan laporanBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia hingga September 2024 masih dilanda kekeringan dan kemungkinan berlanjut hingga Oktober 2024. Artinya, musim tanam yang sedianya dilakukan saat musim hujan alias September 2024, akan mundur hingga Oktober 2024.

“Jadi tampaknya musim tanam mundur 1 hingga 1,5 bulan,” kata Bayu di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Mundurnya musim tanam tidak hanya berpengaruh terhadap musim panen, tapi juga ketersediaan beras di pasar. Bayu menuturkan, jika panen baru terjadi pada Januari hingga Februari 2025, pasokan beras dalam negeri di pasar dipastikan belum tersedia.

Pasalnya, pada periode tersebut diperkirakan akan memasuki musim hujan sehingga proses pengeringan gabah menjadi terhambat. Melihat kondisi ini, Bayu menyebut stok beras kemungkinan mulai membanjiri pasar sekitar bulan Maret 2025.

Di saat yang bersamaan, tersedianya beras di pasar bersamaan dengan awal Ramadan di mana permintaan komoditas ini meningkat. Oleh karena itu, Bulog mengupayakan agar stok beras tersebar di gudang-gudang Perum Bulog di seluruh Indonesia.

Pihaknya juga memastikan agar bantuan pangan berupa beras yang nantinya disalurkan pada Oktober hingga Desember 2025 dapat terdistribusi dengan baik, termasuk beras SPHP yang dilepas sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Melansir laman resmi BMKG, Jumat (30/8/2024), hingga dasarian II Mei 2024, pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan indeks ENSO sebesar +0.21 atau dalam kondisi netral.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menyampaikan kondisi indeks ENSO sudah berada pada level netral selama dua dasarian, dan diprediksi akan terus netral sampai periode Juni-Juli 2024.ENSO Netral diproyeksi bakal beralih menuju fase La Nina lemah yang akan bertahan hingga akhir tahun 2024.

Fenomena ini diperkirakan tidak berdampak pada musim kemarau yang akan segera hadir. Sementara, di Samudera Hindia, pemantauan suhu muka laut menunjukkan kondisi IOD Netral. Kendati begitu, ada kecenderungan beralih ke fase IOD Positif.

Melihat fakta tersebut, Ardhasena menyebut bahwa daerah dengan potensi curah hujan bulanan sangat rendah dengan kategori kurang dari 50 mm per bulan perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini perlu dilakukan untuk mitigasi dan antisipasi dampak kekeringan.

Daerah tersebut meliputi sebagian besar Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali dan Nusa Tenggara, sebagian Pulau Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua.

“Memerhatikan dinamika atmosfer jangka pendek terkini, masih terdapat jendela waktu yang sangat singkat yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebelum memasuki periode pertengahan musim kemarau,” pungkasnya.