Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Basuki menjelaskan, Prabowo Subianto memastikan bahwa IKN merupakan pekerjaan besar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 10-15 tahun.

“Pak presiden terpilih kan bilang, ini pekerjaan besar yang harus diselesaikan 10-15 tahun yang akan datang. Bahkan, beliau [Prabowo] mau mempercepat,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Adapun, salah satu langkah percepatan pembangunan IKN dilakukan melalui penyiapan anggaran yang matang. Pasalnya, tambah Basuki, saat ini iklim investasi di IKN baru dinilai mulai subur.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan anggaran yang sesuai untuk melakukan pengadaan sejumlah sarana dan prasarana mulai dari jalan, air, hingga listrik.

“Ini [IKN] baru jalan 2 tahun, mempercepatnya mungkin [salah satunya] anggarannya disiapkan [betul],” tegasnya.

Adapun, dalam kabar terbaru Menteri Basuki mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,32 triliun pada 2025 untuk merampungkan pembangunan IKN.

Dia mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk merampungkan sejumlah proyek di bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

“Kami membutuhkan sebesar Rp24,51 triliun, yang baru dialokasikan di pagu indikatif adalah Rp4,1 triliun jadi kekurangannya masih Rp20,32 triliun,” kata Basuki.

Secara terperinci, untuk bina marga sebesar Rp13,82 triliun di antaranya untuk pembangunan jalan tol IKN Seksi 1A dan 1B, pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan bandara VVIP (sisi landasan udara), peningkatan jalan sumbu kebangsaan sisi barat tahap 2 dan sisi timur tahap 2, hingga pembangunan jalan di dalam KIPP dan jalan feeder di kawasan IKN.

Kemudian, sebesar Rp6,23 triliun dialokasikan untuk pengembangan kawasan Cipta Karya, serta sebanyak Rp250 miliar dialokasikan untuk sektor perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA – Kabupaten Belitung Timur tercatat mendapatkan transferan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati senilai Rp16,38 miliar sepanjang 2023 dan 2024.

Bupati Belitung Timur Burhanudin mengungkapkan, wilayahnya baru mendapatkan DBH Sawit pada 2023 senilai Rp8,7 miliar dan pada 2024 senilai Rp7,68 miliar sehingga total Rp16,38 miliar.

Burhanudin menilai transferan dari pemerintah pusat ini terbilang kecil dibandingkna dengan jumlah kontribusi sawit di Belitung Timur ke APBN.

“Satu perusahaan saja, PT ANJ atau PT SWP [Steelindo Wahana Perkasa], itu mengkontribusikan dari pembayaran pajak baik itu pajak ekspor, bea keluar, dikirim ke APBN cukup besar. Balik kampungnya ini yang kecil,” ungkapnya dalam diksusi Press Tour Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian, Selasa (27/8/2024).

Tercatat, terdapat Sembilan perusahaan perkebunan sawit yang berada di Belitung Timur. Wilayah ini memiliki 62.064 hektare (ha) perkebunan sawit dengan total produksi tandan buah segar (TBS) sebanyak 1,02 juta ton dan produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai 203.810 ton.

Perkebunan didominasi oleh swasta dengan total 49.682 hektare, perkebunan plasma/kemitraan seluas 6.519 hektare, serta perkebunan rakyat 5.862 hektare.

“Sebagai daerah penghasil kami juga ingin mendapatkan lebih,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Burhanudin melaporkan bahwa peruntukkan DBH Sawit pada dasarnya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, salah satunya untuk perbaikan jalan yang dilewati oleh truk-truk pengangkut sawit.

Di Belitung Timur, Burhanudin selain menggunakan DBH Sawit untuk perbaikan jalan, namun juga untuk mendaftarkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk petani-petani sawit dan untuk membayar BJPS Ketenagakerjaan petani sawit.

“Untuk bikin jalan, kadang-kadang kami harus benerin jalannya 10 km, ya mungkin 2 km [dari DBH Sawit]. Karena kalau dengan dana sedikit nggak mungkin [bisa full 10 km], kan Rp8 miliar itu ya,” tuturnya.

Pada dasarnya, DBH sawit bersumber dari alokasi persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, CPO, dan atau produk turunannya.

Pada 2023, Sri Mulyani mengalokasikan Rp3,4 triliun untuk 350 daerah yang termasuk penghasil maupun kab/kota yang berbatasan langsung dengan kab/kota penghasil sawit.

Provinsi Riau dengan luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,99 juta hektare pada 2022, menjadi daerah yang paling besar mendapatkan DBH sawit pada 2023 mencapai Rp83,13 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Serikat pekerja menawarkan opsi penyelamatan PT Indofarma Tbk. (INAF) dengan pendekatan Right Sizing Organisasi atau Karyawan (Program Pensiun Dini).

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati menilai, opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bialng 4,5 kali dari PKB," kata Meidawati, di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Adapun, PT Indofarma Tbk. (INAF) tak kunjung membayar tunggakan gaji yang belum terbayar untuk karyawan mencapai Rp95 miliar.

Meidawati mengungkap kondisi tersebut sambil terisak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi VI DPR RI hari ini. Tersendatnya pembayaran gaji membuat tak sedikit karyawan tak mampu untuk membeli beras hingga berutang.

"Kami tidak gajian dan manajemen mau merumahkan kami dengan gaji yang kecil, kami makan apa? Ada anggota kami bilang, bu tolong beri gaji kami, kami beras seliter aja gak ada," kata Meidawati

Bahkan, karyawan lainnya juga sudah berutang di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Dalam hal ini, serikat pekerja menyarankan Indofarma beserta anak usahanya diselamatkan melalui pemberian dana talangan (bailout).

Meidawati menuturkan, pihaknya mengaku kecewa dengan kasus fraud yang terbukti dilakukan sejumlah petinggi Indofarma. Di tengah pekerjaan operasional dan tunggakan gaji, pihaknya merasa dikhianati atas kasus tersebut.

Untuk itu, serikat pekerja berharap pemerintah untuk turun tangan memberikan dana talangan agak hak pekerja di perusahaan BUMN ini terpenuhi. Alasannya, Indofarma merupakan entitas strategis yang mendukung sistem ketahanan kesehatan nasional.

"Kami minta pemerintah agar segera dibayarkan atas pengorbaan karyawan dalam bentuk hak-hak nya seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp95 miliar dan dibayarkan secara tunai," ujarnya.

Di samping itu, SP Indofarma juga memberikan opsi penyelamatan BUMN farmasi dengan pendekatan Right Sizing Organisasi atau Karyawan (Program Pensiun Dini). Opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bialng 4,5 kali dari PKB," pungkasnya.

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan dunia Warren Buffett kembali menjual saham Bank of America Corp (BofA) senilai US$982 juta atau setara dengan Rp15,13 triliun.

Melansir Bloomberg, Rabu (28/8/2024), berdasarkan keterbukaan informasi kepada otoritas pasar saham AS, perusahaan miliknya, Berkshire Hathaway Inc., melakukan penjualan saham senilai tersebut pada 23, 26, dan 27 Agustus 2024.

Investor yang dijuluki Oracle of Omaha ini tercatat telah memangkas kepemilikan saham di bank terbesar kedua di AS tersebut hampir 13% sejak pertengahan Juli dan meraup US$5,4 miliar.

Buffett tidak memberikan alasannya penjualan saham BofA ini. Namun yang pasti, pelepasan saham BofA ini merupakan penjualan yang sangat menguntungkan.

Buffett tercatat mulai mengoleksi saham BofA saat saham ini diperdagangkan mendekati US$5 pada tahun 2011. Saham BofA naik 31% sepanjang tahun 2024 sebelum aksi jual dan sejak Buffett melepas saham. Sejak saat itu, harga sahamnya turun 10% menjadi US$39,67 per saham.

Rangkaian penjualan ini menandakan kemunduran terbesar Buffett dari investasi yang telah lama menjadi persetujuan atas kepemimpinan Chief Executive Officer Bank of America, Brian Moynihan, yang telah berulang kali dipuji oleh investor berusia 93 tahun ini di depan publik.

Berkshire masih tetap menjadi pemegang saham terbesar di bank ini dengan 903,8 juta saham senilai US$35,9 miliar, berdasarkan harga penutupan hari Selasa.

Pada bulan lalu, Warren Buffett juga mengungkapkan penjualan saham BofA untuk ketiga kalinya di bulan yang sama. Berskshire meraup keuntungan lebih dari US$3 miliar atau sekitar Rp48,9 triliun dari penjualan tersebut.

Berdasarkan laporan resmi pada Senin (29/7) yang dikutip dari Bloomberg, Berkshire Hathaway mulai membeli saham Bank of America pada 2011 dan telah lama berkuasa menjadi pemegang saham teratas. Diketahui, Berkshire Hathaway telah menjual saham senilai US$767 juta dari 25-29 Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat pekerja mengeluhkan hak-hak karyawan perusahaan pelat merah PT Indofarma Tbk. (INAF) yang tak kunjung terbayarkan. Sejak awal 2024, tunggakan gaji yang belum terbayar untuk karyawan mencapai Rp95 miliar.

Ketua Umum SP Indofarma Meidawati mengungkap kondisi tersebut sambil terisak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi VI DPR RI hari ini. Tersendatnya pembayaran gaji membuat tak sedikit karyawan tak mampu untuk membeli beras hingga berutang.

"Kami tidak gajian dan manajemen mau merumahkan kami dengan gaji yang kecil, kami makan apa? Ada anggota kami bilang, bu tolong beri gaji kami, kami beras seliter aja nggak ada," kata Meidawati, Rabu (28/8/2024).

Bahkan, karyawan lainnya juga sudah berutang di berbagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam hal ini, serikat pekerja menyarankan Indofarma beserta anak usahanya diselamatkan melalui pemberian dana talangan (bailout).

Meidawati menuturkan, pihaknya mengaku kecewa dengan kasus fraud yang terbukti dilakukan sejumlah petinggi Indofarma. Di tengah pekerjaan operasional dan tunggakan gaji, pihaknya merasa dikhianati atas kasus tersebut.

Untuk itu, serikat pekerja berharap pemerintah untuk turun tangan memberikan dana talangan agak hak pekerja di perusahaan BUMN ini terpenuhi. Alasannya, Indofarma merupakan entitas strategis yang mendukung sistem ketahanan kesehatan nasional.

"Kami minta pemerintah agar segera dibayarkan atas pengorbanan karyawan dalam bentuk hak-hak nya seperti upah, tunjangan, iuran BPJS dan DPLK, pesangon para pensiun senilai Rp95 miliar dan dibayarkan secara tunai," ujarnya.

Di samping itu, SP Indofarma juga memberikan opsi penyelamatan BUMN farmasi dengan pendekatan right sizing organisasi atau karyawan (program pensiun dini). Opsi ini dinilai dapat dipertimbangkan atas dasar kesepakatan bersama perusahaan dan serikat pekerja.

"Bahkan, kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan right sizing, pengurangan jumlah karyawan kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bilang 4,5 kali dari PKB," pungkasnya.

Lebih lanjut, Meidawati juga meminta oknum pejabat Indofarma dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) yang terbukti melakukan fraud untuk dilakukan penindakan tegas.

"Terakhir, evaluasi atas kinerja holding BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya kalau kami lihat secara kami Indofarma itu belum dirasakan manfaatnya secara riil," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat untuk menurunkan asumsi kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Kesepakatan tersebut terjadi dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).

Sebelumnya, dalam RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah kepada DPR, nilai tukar rupiah dipatok Rp16.100 per dolar AS. Kendati demikian, mayoritas fraksi di Komisi XI mengkritisi proyeksi tersebut karena belakangan nilai tukar rupiah sudah mulai menguat.

Akhirnya, disepakati jalan tengah agar nilai tukar rupiah dipatok Rp16.000 per dolar AS pada tahun depan.

Sejalan dengan itu, DPR dan pemerintah juga menyepakati penurunan asumsi suku bunga SBN 10 tahun yang awal diajukan 7,1% menjadi 7,0%. Sebelumnya, sejumlah fraksi DPR khawatir tingginya suku bunga malah akan membebani APBN tahun-tahun berikutnya.

"Kalau itu [nilai tukar rupiah terhadap dolar AS] memang adalah keinginan semua [fraksi] dan Pak Gubernur [BI] di Rp15.700 atau Rp15.900, saya merasa bahwa Rp16.000 itu lebih memberikan bantalan, sedangkan untuk suku bunga di 7,0% Pak," ujar Sri Mulyani dalam rapat yang akhirnya disepakati anggota DPR.

Sementara itu, asumsi dasar makro lainnya tidak ada berubah, pertumbuhan ekonomi tetap dipatok 5,2% dan inflasi diproyeksikan 2,5% pada tahun depan.

Lebih lanjut, dalam rapat pemerintah dan DPR juga sepakat agar pertumbuhan ke depan harus inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Oleh sebab itu, pemerintah harus melaporkan kepada Komisi XI DPR indikator-indikator seperti keberhasilan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, hingga menciptakan lapangan kerja pada kuartal I/2025.

Lalu, disepakati bahwa Bank Indonesia harus terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi terutama pangan di berbagai daerah.

Selanjutnya disepakati bahwa pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan perpajakan dengan peningkatan tax ratio, melaksanakan UU HPP, pemanfaatan core tax system, Ceisa, SIMBARA, serta meningkatkan kinerja dan tata kelola penagihan pajak.

Terakhir, disepakati agar pemerintah menyampaikan perencanaan pelaksanaan penarikan cukai untuk produk Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) kepada Komisi XI DPR RI agar untuk mendapatkan persetujuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Ojol Nasional menyatakan pengemudi ojek online (Ojol) akan menggelar aksi demo atau unjuk rasa pada Kamis (28/8/2024). Massa aksi sebanyak 500 orang juga akan datang dari Jogjakarta, Lombok hingga Padang.

Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto, membenarkan pihaknya akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada pukul 14.00 WIB dengan sasaran aksi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Jumlah massa 500 orang. Kita akan melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda yang ditujukan untuk Kemenkominfo,” kata Andi saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Dia mengatakan titik kumpul aksi yaitu di Sekretariat DPP Koalisi Ojol Nasional yang berlokasi di Jalan Veteran 1 nomor 26 Jakarta Pusat.

Selain driver dari Jabodetabek, Andi mengatakan akan ada perwakilan dari Bandung, Jogjakarta, Bali, Lombok, Jambi, Padang, Cirebon, Serang dan Purwakarta.

Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan pihaknya mendukung aksi damai yang dilakukan para pengemudi ojek online dan kurir lokal Jabodetabek. Aksi demo dilakukan untuk menyuarakan tuntutan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak Pemerintah.

“Menghormati dan mendukung aksi damai selagi tidak menimbulkan suatu gangguan kamtibmas sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi,” kata Igun dalam keterangan resmi, Rabu (28/9/2024).

Igun juga menjelaskan di tengah kondisi tersebut, pihak pemerintah belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada dikarenakan hingga saat ini status hukum ojek online dinilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa Undang-Undang.

“Informasi dari rekan-rekan kami bahwa aksi akan diikuti sekitar 500-1000 pengemudi ojol dari berbagai komunitas di Jabodetabek, dengan rencana pelaksanaan jam 12.00 dengan rute aksi Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 sulit dicapai.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Harris menyampaikan sampai dengan saat ini bauran EBT baru menyentuh angka 13%.

“Karena saat ini baru 13% penerapan energi terbarukan kita dan tidak mungkin mencapai 23% pada tahun 2025,” kata Harris dalam pembukaan Energy Week IEE Series 2024 di Jiexpo Kemayoran, Rabu (28/8/2024).

Harris menuturkan, dalam menentukan target bauran EBT guna mencapai net zero emission 2060, semula pemerintah optimistis bisa mencapai target tersebut.Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan target bauran EBT, khususnya untuk tahun 2025 tidak tercapai, salah satunya karena pandemi Covid-19.

“Tapi di dalam perjalanannya kita kena Covid sehingga mengoreksi demand itu sangat-sangat signifikan,” ujarnya.

Adapun, Dewan Energi Nasional (DEN) mengoreksi target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 ke rentang 17% sampai dengan 19% dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Sebelumnya, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN Yunus Saefulhak menuturkan, koreksi target bauran itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan asumsi makro ekonomi saat ini yang meleset dari asumsi awal di level 7% sampai dengan 8%.

Adapun, proyeksi makro ekonomi belakangan dikoreksi ke level 6% sampai dengan 7%. Menurut Yunus, asumsi anyar ini menyesuaikan dengan hitung-hitungan makro yang digunakan sampai dengan Indonesia Emas 2045.

“Dalam pembaruan Kebijakan Energi Nasional [KEN] nanti kalau diketok ini kan masih harmonisasi kalau sudah diteken presiden maka bauran EBT menjadi 17%-19%,” kata Yunus saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

DEN menargetkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional dapat selesai tahun ini.

Saat ini, kata Yunus, revisi PP itu tengah masuk tahap finalisasi harmosisasi di Kemenkumham. Selanjutnya, revisi beleid itu bakal dibawa ke sidang paripurna yang dipimpin presiden sebelum dibahas ke parlemen.

Selain revisi ekonomi makro dan revisi target bauran 2025, dia mengatakan, pembenahan KEN juga bakal menyasar target bauran EBT pada 2060 mendatang. Saat itu, diharapkan bauran EBT sudah mencapai 70%, dengan porsi gas atau fosil lainnya diteken di level sekitar 30%.

“Kalau dulu KEN yang lama, tahun 2050 itu 70%-nya itu justru fosil, sekarang justru dibalik,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkap pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran Rp61,31 triliun untuk menjalankan pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR hanya mendapat pagu indikatif tahun depan senilai Rp75,63 triliun. Dengan usulan tambahan tersebut, maka pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan diharapkan dapat tembus Rp136,95 triliun.

"Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki menyebut, pihaknya telah mengusulkan tambahan tersebut ke Kementerian Keuangan. Hanya saja, hingga saat ini dirinya mengaku belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Lebih jauh, Basuki menjelaskan bahwa usulan tambahan kebutuhan anggaran itu akan digunakan untuk menyukseskan berbagai proyek.

Di antaranya, untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur ketahanan pangan dan energi yaitu penyelesaian sejumlah bendungan on going dan bendungan baru.

Di samping itu usulan tambahan anggaran itu juga dilakukan untuk mendukung pembangunan jaringan air baku dari bendungan dan pengadaan tanah proyek bendungan non-psn.

Selanjutnya, usulan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, pengembangan jalan bebas hambatan, pembangunan infrastruktur DOB Papua serta pembangunan jembatan gantung.

Dalam bidang kawasan, tambahan anggaran akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan kantor Kemenko di IKN, kantor Kementerian PUPR di IKN, kawasan peribadatan hingga penataan kawasan permukiman di IKN.

“Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Bank of Japan (BOJ) Ryozo Himino menegaskan kembali sikap bank sentral Jepang untuk terus menaikkan suku bunga jika inflasi tetap pada jalurnya sembari memantau dengan cermat kondisi pasar keuangan.

Komentar Himino serupa dengan pernyataan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda pada pekan lalu, yang menyatakan bahwa volatilitas pasar baru-baru ini tidak akan menggagalkan rencana kenaikan suku bunga jangka panjangnya.

"Namun, bank sentral pertama-tama perlu memantau pasar keuangan dengan kewaspadaan maksimal karena pasar masih tidak stabil," kata Himino dalam konferensi pers setelah dia bertemu dengan para pemimpin bisnis di kota Kofu, Jepang.

Himino mengatakan, BOJ akan mengkaji dampak volatilitas pasar baru-baru ini, kenaikan suku bunga pada bulan Juli dan jalannya perekonomian AS terhadap prospek ekonomi dan harga.

“Tidak ada perubahan pada pendirian kami bahwa kami akan menyesuaikan pelonggaran moneter jika aktivitas ekonomi dan harga cenderung memenuhi proyeksi,” lanjutnya.

BOJ mengejutkan pasar pada bulan Juli dengan menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 15 tahun dan menandakan kesiapannya untuk menaikkan biaya pinjaman lebih lanjut di tengah meningkatnya prospek bahwa inflasi akan terus mencapai target 2%.

Nada hawkish BOJ memicu nilai mata uang yen melonjak setelah sebelumnya terpukul sepanjang tahun. Sementara itu, saham-saham Tokyo anjlok dalam satu hari terbesar sejak aksi jual Black Monday pada tahun 1987 meski kini kondisi pasar telah stabil.

Ueda dipanggil ke parlemen pekan lalu untuk menjelaskan keputusan Juli tersebut. Berbicara kepada anggota parlemen, dia menegaskan kembali tekadnya untuk menaikkan suku bunga jika inflasi tetap berada pada jalur yang mampu mencapai target BOJ sebesar 2%.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters menunjukkan mayoritas ekonom memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga lagi tahun ini, namun lebih banyak ekonom yang memperkirakan hal itu akan terjadi pada bulan Desember dibandingkan Oktober.

Sebelum konferensi pers tersebut, Himino dalam pidatonya di hadapan para pemimpin bisnis menyatakan keyakinannya terhadap prospek perekonomian Jepang.

“Saya percaya bahwa skenario dasar untuk masa depan adalah pertumbuhan dan inflasi akan berkembang sejalan dengan prospek BOJ,” katanya, dikutip dari teks yang diunggah di situs bank sentral.

Dia menunjukkan bahwa penguatan yen baru-baru ini dapat meringankan dampak kenaikan biaya impor dan tekanan keuntungan yang dihadapi banyak perusahaan kecil dan menengah saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) Indofarma mencatat total tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh PT Indofarma Tbk. (INAF) dan anak usahanya PT Indofarma Global Medika (IGM) hingga saat ini mencapai Rp95 miliar.

Ketua Biro Konseling Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqan mengatakan, sebelum menunggak gaji karyawan, sejak 2021 hingga saat ini, manajamen juga beberapa kali melakukan pemotongan gaji dengan alasan untuk dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), tetapi tidak disetorkan.

"Total yang sampai saat ini belum dibayarkan atau diutangkan oleh perusahaan ke kami karyawan di Indofarma sendiri Rp65 miliar dan Rp30 miliar di IGM jadi total Rp95 miliar," kata Furqan saat RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Furqan memerinci sederet pengorbanan yang dilakukan karyawan untuk membantu operasional perusahaan. Pada 2017, serikat pekerja sepakat menerima keputusan manajemen Indofarma untuk tidak menaikkan upah karyawan.

Pada 2018, terdapat kenaikan upah meskipun hanya Rp50.000 per orang. Selanjutnya, pada 2021-2024 upah dipotong untuk DPLK, tetapi tidak disetorkan/terhutang.

"Selain DPLK yang krusial dari 2022-2024 dari upah karyawan dipotong untuk BPJS TK tetapi lagi-lagi, belum disetorkan oleh perusahaan," imbuhnya.

Pada tahun 2022-2024 pesangon karyawan, baik untuk pensiun normal maupun pensiun dini, tidak bisa dipenuhi pembayarannya oleh perusahaan. Kondisi ini juga berlanjut pada 2023 ketika tunjangan kesejahteraan, tunjangan akhir tahun, tunjangan pendidikan juga tak dibayarkan hingga saat ini.

"Ini yang akhirnya 2024 membuat kami meringis sakit luar biasa pengorbanan apa lagi yang dibutuhkan, upah yang kami terima tidak utuh 100%," tuturnya.

Dia memerinci, sebagian pekerja mendapat gaji secara gradual, ada juga yang hanya dibayarkan 50% dari pendapatan utuh sejak Januari 2024.

"Kalau yang sebelumnya kita masih bisa terima bahwa ini masih sekunder atau tersier dari pendapatan kami, tetapi kalau 2024 itu adalah pendapatan primer kami," pungkasnya.

Namun, sebelumnya manajemen BUMN farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) tercatat masih menunggak gaji dan tunjangan kepada karyawan senilai total Rp6,91 miliar.

Melansir laporan tahunan Indofarma, manajemen menyampaikan perseroan masih memiliki kewajiban kepada karyawan dalam bentuk gaji dan tunjangan per 31 Desember 2023 yang belum dibayarkan hingga saat ini.

“Dikarenakan kondisi keuangan Grup yang belum belum dapat memenuhi kewajiban,” tulis manajemen Indofarma dalam laporan tahunan.

Indofarma secara total menunggak gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp6,91 miliar. Perinciannya, perseroan memiliki kewajiban senilai Rp4,23 miliar, lalu PT Indofarma Global Medika sebesar Rp1,91 miliar, dan PT Farmalab Indoutama Rp763,73 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha ritel blak-blakan soal biang kerok banyak masyarakat Indonesia lebih memilih berbelanja di luar negeri ketimbang di negaranya sendiri.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengakui bahwa dari segi produk merek global, ritel di Indonesia masih kalah saing dengan yang ada di Malaysia. Menurutnya, banyak produk tekstil merek global di Malaysia tersedia lebih lengkap dengan harga lebih murah daripada di Indonesia.

Sebaliknya, dari segi fasilitas pusat perbelanjaan atau mal, kata dia, Indonesia masih bisa bersaing dengan mal-mal di luar negeri.

"Kita ini agak kesulitan dari segi harga dan kelengkapan produk, lebih lengkap di Malaysia. Kita enggak bisa bersaing itu dari segi tekstil global brand, seperti tas kulit, sepatu, ikat pinggang," kata Budihardjo saat ditemui usai membuka Indonesia Retail Summit 2024 di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Budihardjo membeberkan, alasan produk merek global di Indonesia lebih mahal dan tidak lengkap dibandingkan negara tetangga lainnya.

Menurutnya, adanya peraturan pengetatan impor membuat para ritel kesulitan dalam memenuhi stok produk impor merek global hingga menambah biaya dalam pengadaannya.

Padahal, kata dia, selama ini para pengusaha ritel merek global merupakan importir resmi yang telah memenuhi seluruh persyaratan impor berdasarkan peraturan pemerintah.

Namun, adanya pengetatan impor produk tekstil merek global dianggap juga telah menambah biaya para pengusaha sehingga harga di Indonesia tidak kompetitif.

"Mungkin perlu diarahkan impor produk resmi itu dipermudah," ucapnya.

Dia pun menegaskan bahwa harga yang kompetitif dan kelengkapan produk impor merek global di Indonesia menjadi salah satu kunci menggenjot wisatawan asing untuk berbelanja di Indonesia.

"Terutama turis luar negeri kalau belanja di Indonesia murah, dia balik lagi. Makanya Belanja di Indonesia Aja ini kita inisiasi supaya kita punya daya siang," ujar Budihardjo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku mendukung program "Belanja di Indonesia Aja" untuk mengalihkan minat belanja masyarakat Indonesia dari luar negeri ke dalam negeri. Di sisi lain, dia mengeklaim bahwa pemerintah terus mendorong daya beli kelas menengah lewat beragam program bantuan dan fasilitas.

"Kalau kita bisa mendapatkan setengah saja, belanja orang Indonesia yang pergi ke luar negeri itu akan mendongkrak pembelian," kata Airlangga.

Lain halnya dengan Budihardjo, Airlangga justru menilai bahwa seluruh barang yang dijual di luar negeri juga tersedia di Indonesia. Menurutnya, harga barang yang tidak kompetitif bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah.

"Tidak ada barang yang dijual di luar negeri tidak ada di Indonesia. Masalah murah atau mahal itu tergantung bapak-bapak [para pengusaha] mau cuan berapa? Tidak tergantung pemerintah itu," ujarnya.