Bisnis.com, JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pengurangan kuota volume BBM bersubsidi pada tahun depan bertujuan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, volume BBM bersubsidi dipatok sebesar 19,41 juta kiloliter (kl) atau menurun dibandingkan volume pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl.

Bahlil menyampaikan, setelah dilakukannya kajian dan evaluasi dengan Pertamina terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi, pihaknya melihat perlunya beberapa langkah agar penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan-kendaraan mewah.

“Dan ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi,” ujar Bahlil, Selasa (27/8/2024).

Dengan penyaluran subsidi tepat sasaran, kata Bahlil, diharapkan anggaran subsidi BBM dapat ditekan. Penghematan anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program negara yang sifatnya prioritas.

“Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas ya,” ucap Bahlil.

Adapun, total kuota BBM subsidi sebanyak 19,41 juta kiloliter dalam RAPBN 2025 terbagi menjadi dua, yaitu volume minyak tanah dan volume minyak solar.

Dalam RAPBN 2025, volume minyak tanah dipatok sebesar 525.000 kiloliter atau turun dibanding volume dalam APBN 2024 yang dipatok sebesar 580.000 kiloliter.

Untuk volume minyak solar, dalam RAPBN 2025 solar dipatok sebesar 18,89 juta kiloliter. Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya yang dipatok sebesar 19 juta kiloliter.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta dari 2018 hingga 2023. Padahal, kelas menengah merupakan penopang penopang visi Indonesia Emas 2045.

Said mengaku kecewa dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang hanya di angka 5,2% dalam RAPBN 2025. Menurutnya, angka tersebut cenderung rendah—mengingat Indonesia harus menjadi negara pendapatan tinggi, dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar kelima di dunia seperti visi Indonesia Emas 2045.

"Mengacu pada dokumen Visi Indonesia 2045, dibutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4%. Asumsi ini sesungguhnya di level moderat, kalaulah kita belum melangkah hingga 6%," jelas Said dalam keterangannya tertulis, Selasa (27/8/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, selama ini pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada konsumsi domestik. Masalahnya, konsumsi domestik tersebut terancam menurun seiring dengan berkurangnya jumlah kelas menengah.

"Sejak enam tahun lalu, jumlah kelas menengah kita turun 8 juta jiwa. Padahal merekalah sebenarnya kelas penggerak konsumsi domestik," ujar Said.

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya menjaga konsumsi domestik dengan inflasi yang terjaga rendah, investasi yang menopang pembukaan lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor.

Di samping itu, Indonesia membutuhkan kontribusi investasi minimal 1,5% dan ekspor 0,5% sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Dengan demikian, lanjut Said, tulang punggung permintaan bukan hanya konsumsi domestik.

Lebih lanjut, dia mendorong agar pemerintah lebih progresif menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Said mencontohkan, persoalan struktural ekonomi Indonesia seperti biaya tinggi karena perizinan dan korupsi, ketidakpastian hukum, kualitas sumber daya manusia yang belum terampil, belum terjalin secara baik konektivitas antar wilayah, hingga menurunnya demokrasi.

"Berbagai persoalan ini sudah kita bincangkan sudah lama sekali. Namun seolah belum cukup energi untuk keluar sepenuhnya dari persoalan ini," katanya.

Kelas Menengah Turun Kasta

Laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta sejak 2018.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, LPEM UI mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini—sesuai kategori Bank Dunia.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengkalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat cukup tajam dari 2014 hingga 2018: dari 39 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya

“Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%,” jelas laporan LPEM FEB UI, dikutip Selasa (27/8/2024).

Masalahnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045 alias Indonesia Emas.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Sejak saat itu, tren terjadi penurunan. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

“Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan,” tekan laporan LPEM UI.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengakui, jumlah penduduk kelas menengah terus menurun beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun coba memberikan sejumlah insentif ke kelas menengah.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian kepada kelompok penduduk kelas menengah dan aspiring middle class (kelompok miskin yang berhasil naik kelas namun masih rentan miskin).

"Kita kan khawatir pada 2023 ke 2024 ini kan proporsi kelas menengah dan aspiring middle class mulai agak turun sedikit kan. Kita ingin mendorong meningkatkan kembali," jelas Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Dia mengakui, kelas menengah merupakan pendorong utama perekonomian Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan jumlah kelas menengah akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Alasannya, sambung Susiwijono, karena kelas menengah sangat berkontribusi kepada penerima pajak. Jika kelas menengah bertambah maka basis pajak juga semakin tinggi.

"Kelas menengah ingin kita tingkatkan lagi jumlahnya karena share-nya ke ekonomi yang sangat besar," jelas Susi.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kelas menengah merupakan motor utama penggerak ekonomi. Menurutnya, kini proporsi kelas menengah sekitar 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Airlangga menyatakan kelas menengah sangat berkontribusi dalam sektor kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan investasi.

"Ini [kelas menengah] tentu akan membuat perubahan sosial untuk mencapai Indonesia Emas 2045," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim pemerintah ingin terus mendukung kelas menengah dengan meluncurkan sejumlah insentif seperti program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga kredit usaha rakyat.

Dia menyatakan, pemerintah berharap berbagai program tersebut diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah. Tak hanya itu, Airlangga menjelaskan bahwa pengeluaran terbesar kedua kelas menengah diperuntukkan untuk sektor perumahan.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif pembiayaan perumahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Pertama, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insensif sebesar Rp2 miliar.

Kedua, pemerintah menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September [hingga 31 Desember 2024], diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," ujar Airlangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku belum tahu pasti berapa besaran anggaran yang digelontorkan untuk biayai kebijakan PPN DTP 100% dan penambahan unit FLPP tersebut. Dia hanya menegaskan, pemerintah ingin insentif tersebut dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat.

"Kalau makin banyak rumah yang ditransaksikan, laku, itu berarti kegiatan ekonominya berputar. Jadi kita ingin malah itu dipakai sebanyak-banyaknya karena seperti yang dikatakan Pak Menko tadi, yang namanya perumahan itu multiplier-nya salah satu yang paling tinggi," ujar Suahasil pada kesempatan yang sama.

Kelas Menengah Turun Kasta

Laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta sejak 2018.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, LPEM UI mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini—sesuai kategori Bank Dunia.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat cukup tajam dari 2014 hingga 2018: dari 39 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya

“Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%,” jelas laporan LPEM FEB UI, dikutip Selasa (27/8/2024).

Masalahnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045 alias Indonesia Emas.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Sejak saat itu, tren terjadi penurunan. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

“Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan,” tekan laporan LPEM UI.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi Nasrullah Jasam ungkap alur pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah untuk kuota haji reguler dan haji khusus.

Nasrullah menuturkan, sebelum Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Haji Arab Saudi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), pemerintah Arab Saudi terlebih dulu mengirim draft MoU ke Kemenag melalui KUH.

Dalam draft tersebut, Nasrullah mengungkapkan bahwa jumlah kuota yang diberikan Kementerian Haji Arab Saudi sebanyak 241.000 jemaah tanpa adanya pembagian, baik untuk kuota haji reguler maupun haji khusus. Total 241.000 jemaah tersebut, sudah termasuk kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah.

“Seingat saya tidak ada [pembagian 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler]. Yang diberikan tadi masih bulat 241.000, seingat saya seperti itu,” kata Nasrullah dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI, di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8/2024).

Draft tersebut kemudian diberikan KUH ke Kemenag, dalam hal ini Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Selanjutnya, pihak Kemenag akan memberikan sejumlah penyesuaian dan masukan, termasuk pembagian kuota haji reguler dan haji khusus.

Setelah melakukan sejumlah penyesuaian, draft tersebut kemudian dikembalikan ke Kementerian Haji Arab Saudi untuk ditinjau kembali. Nasrullah menuturkan, pihak Kementerian Haji Arab Saudi telah menerima usulan dari Kemenag, sebelum akhirnya disepakati melalui penandatanganan MoU pada 8 Januari 2024 oleh kedua Menteri.

“Prinsipnya Kementerian Haji menyetujui saja asal demi kepentingan jemaah,” ujar Nasrullah.

Dalam MoU yang telah ditandatangani oleh kedua Menteri, Nasrullah mengungkapkan bahwa total kuota jemaah haji pada musim haji 1445H/2024M, sebesar 241.000 jemaah, setelah ada persetujuan dari raja terhadap permohonan penambahan kuota haji Indonesia sebesar 20.000 dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

a.jumlah jemaah haji yang datang melalui KUH, haji reguler 213.320 jemaah haji

b. jumlah jemaah haji yang datang dari perusahaan pariwisata dan di bawah pengawasan langsung kantor urusan haji 27.680 jemaah

Jawaban Nasrullah sekaligus membenarkan pertanyaan sejumlah anggota Pansus bahwa tidak ada pembahasan mengenai pembagian kuota tambahan untuk haji reguler dan haji khusus dalam draft yang diberikan Kementerian Haji Arab Saudi ke Kemenag.

“...sehingga Kementerian Agama memberikan pembagian 50:50 dan di acc oleh pemerintah Arab Saudi, betul?” tanya Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya dalam rapat.

Adapun pembagian jumlah kuota haji yang diajukan oleh Kemenag ke Kementerian Haji Arab Saudi tidak sesuai dengan kesepakatan dengan DPR RI di mana tambahan kuota seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk haji reguler dengan formula 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.

Kemenag secara sepihak tanpa izin dari DPR membagi rata kuota tambahan 20.000 jemaah untuk haji reguler dan haji khusus dan dinilai merugikan jemaah haji reguler yang telah lama menunggu untuk berangkat ke Tanah Suci.

Berdasarkan perubahan alokasi tersebut, Kemenag dinilai melanggar Undang-undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Atas dasar inilah, DPR membentuk Pansus untuk mengevaluasi temuan-temuan tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai komitmen pemerintah menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit pada tahun ini masih kurang.

Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali menjelaskan bahwa kuota FLPP itu akan habis sebelum Desember 2024. Akan tetapi, dirinya tetap mengapresiasi langkah pemerintah untuk menginjeksi pembiayaan rumah subsidi tersebut.

“Itu mengenai kuota, ya. Jadi 34.000 [tambahan FLPP] kita terima dengan senang hati, tapi kelihatannya mungkin masih kurang,” jelasnya saat dihubungi, Selasa (27/8/2024).

Seiring dengan hal itu, Daniel berharap pemerintah dapat kembali merumuskan sejumlah strategi baru ke depan untuk menutupi kekurangan pembiayaan rumah subsidi lewat skema FLPP.

Salah satu yang menjadi usulan Apersi, yakni penambahan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM) hingga tambahan alokasi subsidi selisih bunga (SSB).

Daniel menekankan pemerintah memang perlu menaruh perhatian terhadap keberlanjutan pasar properti. Pasalnya, sektor ini memiliki dampak ekonomi yang luas ke puluhan sektor turunan.

“Sebetulnya sektor properti sendiri itu sudah menyerap belasan juta tenaga kerja. Belum lagi, faktor ikutannya, multiplier effect. Mulai dari batu, semen, pasir, besi, keramik, sampai ke gipsum, ke genteng, semuanya,” tambahnya.

Dengan demikian, Daniel optimistis keputusan pemerintah menambah kuota FLPP bakal berkontribusi positif menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah resmi menambah kuota FLPP sebesar 34.000 unit pada tahun ini. Dengan demikian, total kuota FLPP yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 yakni sebanyak 200.000 unit.

Airlangga menuturkan, keputusan mengerek kuota rumah subsidi itu dilakukan lantaran pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Tak hanya itu, Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang periode implementasi PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% hingga Desember 2024.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengurangi kuota volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan, dalam RAPBN 2025, volume BBM bersubsidi dipatok sebesar 19,41 juta kiloliter (kl) atau menurun dibandingkan volume pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl.

“Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran,” kata Bahlil dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (27/8/2024).

Bahlil menyampaikan, setelah dilakukannya kajian dan evaluasi dengan Pertamina terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi, pihaknya melihat perlunya beberapa langkah agar penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan-kendaraan mewah.

“Dan ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi,” ucapnya.

Adapun, total kuota BBM subsidi sebanyak 19,41 juta kiloliter dalam RAPBN 2025 terbagi menjadi dua, yaitu volume minyak tanah dan volume minyak solar.

Dalam RAPBN 2025, volume minyak tanah dipatok sebesar 525.000 kiloliter atau turun dibanding volume dalam APBN 2024 yang dipatok sebesar 580.000 kiloliter.

Untuk volume minyak solar, dalam RAPBN 2025 solar dipatok sebesar 18,89 juta kiloliter. Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya yang dipatok sebesar 19 juta kiloliter.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap empat program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menjadi quick wins pemerintah untuk 2025 mendatang.

Sri Mulyani memaparkan, program prioritas pertama adalah program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran sebesar Rp71 triliun. Dia mengatakan, program tersebut dirancang untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang cerdas hingga mendukung UMKM.

"Salah satu prioritas yang menjadi quick wins untuk pemerintahan baru yang terpilih adalah (program) makan bergizi gratis," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (27/8/2024).

Kemudian, pemerintah juga akan menggenjot program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang dari mulai di Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit daerah. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peningkatan fasilitas Rumah Sakit dari tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya.

Adapun, pemerintah juga telah menetapkan anggaran sebesar Rp197,8 triliun untuk program program Di sektor kesehatan tersebut

Selanjutnya, pemerintah juga akan memprioritaskan program renovasi sekolah yang diantaranya mencakup perbaikan ruang kelas, meubelair, dan MCK. Sri Mulyani mengatakan, pada program ini, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) terkait lokasi sekolah yang akan direnovasi.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi pada 4 lokasi yang nantinya akan ditentukan oleh Prabowo. Sri Mulyani mengatakan, khusus program renovasi sekolah pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp20,3 triliun.

Selanjutnya, pemerintah akan menggenjot program lumbung pangan nasional, daerah dan desa. Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan fokus untuk memperbaiki dan mencetak sawah baru dengan anggaran ketahanan pangan yang disiapkan sebesar Rp124,4 triliun.

"Fokusnya mulai dari pra produksi, produksi, distribusi, pemasaran pangan, hingga ke konsumen," kata Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) tengah melobi pemerintah untuk mengambil kebijakan selain cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebagai upaya mengurangi penyakit tidak menular (PTM).

Adapun, pemerintah telah sepakat untuk menerapkan cukai MBDK tahun depan sesuai dengan rencana kebijakan penambahan barang kena cukai yang diatur dalam Rancangan APBN (RAPBN).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, pihaknya tengah berupaya berkomunikasi bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendahulukan upaya edukasi dan reformulasi pangan oleh produsen ketimbang pengenaan cukai.

"Nanti jam 13.00 kita akan meeting lagi dengan tim Pak Menkes, minggu lalu hari Jumat kita sudah ketemuan dengan BPOM setelah dengan Menkes nanti kita akan lanjut dengan BPOM," kata Adhi saat ditemui di Jiexpo, Selasa (27/8/2024).

Selain cukai MBDK, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan juga berpotensi mengenakan cukai pada produk makanan dan minuman kemasan yang memiliki kandungan gula, garam, dan lemak (GGL).

Hal ini tersebut dinilai sangat merugikan bagi produsen maupun masyarakat yang akan menerima beban kenaikan harga mencapai 30% di pasar.

"Cukai itu tahap paling akhir, kalau memang semua upaya sudah dilakukan, yang paling penting itu edukasi dulu. Pertama, edukasi, kemudian kepaturan produsen nya pada bahan tambahan pangan," ujarnya.

Adhi memastikan industri makanan dan minuman (mamin) olahan akan melakukan reformulasi dan mengurangi kadar gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk olahan kemasan yang dinilai sebagai salah satu pemicu penyakit tidak menulai (PTM), seperti obesitas, gagal ginjal, dan lainnya.

Menurut dia, yang semestinya diutamakan yaitu edukasi masyarakat terkait risiko konsumsi GGL berlebihan. Sementara itu, bahan tambahan pangan seperti gula, gula, dan lemak masih dibutuhkan dalam kadar tertentu untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Terkait rencana penerapan cukai MBDK tahun depan, Adhi berharap hal tersebut tak dilakukan tanpa adanya tahapan edukasi kepada masyarakat.

"Kita berharap demikian [tak diterapkan tahun depan], karena tahapannya edukasi dulu, bersama dengan edukasi industri melakukan reformulasi besar-besaran, begitu konsumen bisa menerima dan industri sudah reformulasi, kita turunkan kadarnya bertahap, sampai terakhir mudah-mudahan sukses, nggak sampai ke cukai," ujarnya.

Untuk diketahui, Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan pertumbuhan penerimaan cukai bisa tercapai melalui kebijakan ekstensifikasi. Oleh sebab itu, cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga akan digalakkan pada tahun depan.

"Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada minuman berpemanis dalam kemasan untuk menjaga kesehatan masyarakat," tulis pemerintah dalam RAPBN.

Perluasan objek cukai sudah dicantumnya sejak 2024. Pada tahun ini pemerintah sudah menargetkan penerimaan cukai produk plastik sebesar Rp1,85 ttriliun dan minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp4,39 triliun seperti yang diatur dalam Perpres No. 76/2023. Namun, kebijakan tersebut belum juga direalisasikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut adanya peningkatan volume LPG 3 kg dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dalam RAPBN 2025, tercatat volume LPG 3 kg bersubsidi sebesar 8,17 juta metrik ton. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan APBN 2024 sebesar 8,03 juta metrik ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kenaikan kuota itu karena meningkatnya permintaan dari masyarakat.

“Peningkatan ini didorong oleh permintaan LPG dari masyarakat. Jadi permintaan tinggi terus,”kata Bahlil dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (27/8/2024).

Meski adanya peningkatan peningkatan volume LPG 3, Bahlil mengatakan pihaknya saat ini tengah mendorong adanya jaringan gas (jargas) guna menekan volume LPG 3 kg bersubisidi.

Selain itu, pihaknya juga sedang dalam rencana untuk membangun industri LPG di Indonesia. Saat ini, Bahlil menyebut bahwa sudah ada koordinasi dengan SKK Migas dan Pertamina untuk mencari bahan baku C3 dan C4 [propana dan butana].

“Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK dan Pertamina nantinya untuk kita memikirkan langkah ini,” ujarnya.

Dalam paparannya, Bahlil juga mengungkapkan adanya kenaikan pada subsidi listrik di tahun 2025. Pada RAPBN 2025 tercatat subsidi listrik menjadi Rp90,22 triliun atau naik dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp75,83 triliun.

“Subsidi listrik, tahun 2025 disepakati mencapai Rp90,22 triliun. Sudah termasuk kurang bayar, kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun,” papar Bahlil.

Bahlil menyampaikan, kenaikan ini didorong oleh kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.

“Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta lebih pelanggan. Jadi itu bisa berdampak pada kenaikan,” ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa pembatasan kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

Bahlil menuturkan, saat ini aturan terkait kriteria pengguna yang berhak membeli kedua jenis BBM tersebut masih dibahas oleh pemerintah. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan tersebut.

“Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil saat ditemui di komplek Parlemen Senayan, Selasa (27/8/2024).

Bahlil mengungkapkan bahwa pengaturan pembatasan kriteria penerima BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen).

“Permen, ya Permen,” tegas Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema penyaluran BBM bersubsidi untuk lebih tepat sasaran akan disahkan oleh Menteri ESDM baru Bahlil Lahadalia.

"Ya ini kan kita lihat baru ada transisi Menteri ESDM. Kita tunggu saja kebijakan BBM subsidi," tuturnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah terus mengebut penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Adapun, revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar. Luhut menuturkan, saat ini pembahasan mengenai batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut masih berjalan di pemerintahan.

"Oh iya, kita sedang jalan [pembahasan],” kata Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Rabu (14/8/2024).

Luhut menegaskan bakal merampungkan penyelesaian revisi beleid tersebut sebelum periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.

"Kita akan coba selesai semua sebelum pemerintah berikutnya. Menurut saya itu penting karena tadi menyangkut pada air quality tadi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap terdapat satu perusahaan asing berpotensi mengikuti groundbreaking investasi ke-8 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September 2024.

Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos menuturkan perusahaan asing yang akan segera menanamkan modalnya di IKN itu bergerak pada sektor properti.

“Bismillah ada [asing di groundbreaking 8], kita doakan. [Sektor] Properti katanya,” jelasnya singkat saat ditemui di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Tak banyak informasi yang disampaikan oleh Jaka. Dia hanya mengamini bahwa perusahaan asing yang akan groundbreaking di IKN merupakan salah satu perusahaan yang akan berinvestasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, memang menjelaskan bahwa hingga saat ini setidaknya sudah terdapat 3 pemrakarsa asing yang akan menyuntikkan modalnya di IKN, khusus pada sektor hunian.

Agung menjelaskan, 3 pemrakarsa tersebut berasal dari Malaysia dan China. Di mana, salah satu di antaranya akan tergabung dengan konsorsium bersama dengan perusahaan lokal RI.

"Untuk potensi nilainya berapa secara spesifik saya tidak bisa sebut, karena ini tergantung nanti hasil tender berapa. Tetapi, nanti dari 7 pemrakarsa itu sekitar Rp50 triliun itu capex bisa terwujud. Di mana, 3 dari 7 pemrakarsa itu dari asing," jelas Agung.

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, perusahaan asal China yang sempat disebut oleh OIKN yakni Citic Construction bakal tergabung dalam Konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfield Nusantara akan membangun sebanyak 60 tower rusun untuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Konsorsium Nusantara tersebut dilaporkan berkomitmen membangun 60 tower rusun dengan nilai investasi sebesar Rp30,8 triliun. Selanjutnya, perusahaan properti asal Malaysia yakni IJM Corporation Berhad juga diketahui bakal membangun 20 tower hunian ASN di IKN dan Maxim Properties akan membangun 10 tower hunian ASN.

Bisnis.com, BATAM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto melantik Dr. Alexander Zulkarnain sebagai Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam menggantikan Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Senin (26/8/2024).

Berlangsung di Balairungsari, Airlangga berharap agar Alexander Zulkarnain dapat segera beradaptasi dalam mendukung langkah strategis BP Batam guna meningkatkan nilai investasi ke depannya.

"Pergantian pejabat adalah hal yang lazim dilakukan organisasi sebagai bentuk implementasi dari Tour of Duty. Saya ucapkan selamat kepada Pak Alexander untuk tugas barunya dan terima kasih kepada Pak Wahjoe yang atas dedikasi dan pengabdiannya," ujar Airlangga.

Di samping itu, Airlangga juga mengapresiasi kinerja BP Batam yang sukses mendorong pertumbuhan investasi dalam lima tahun terakhir.

Dimana, peran strategis BP Batam mampu menjadikan Batam sebagai lokomotif perekonomian Provinsi Kepulauan Riau sejak beberapa tahun terakhir.

"Saya berharap kehadiran pejabat baru dapat memberikan energi baru bagi BP Batam dalam meningkatkan kerja-kerjanya karena kunci pertumbuhan Indonesia adalah dengan hadirnya investasi," tambahnya.

Ia berpesan kepada seluruh pejabat BP Batam agar bisa menjaga sinergi dengan Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepri, dan Pemerintah RI dalam mendukung pengembangan investasi ke depannya.

Mengingat, Batam merupakan salah satu destinasi investasi di Indonesia dengan berbagai keunggulan di dalamnya. Termasuk hadirnya beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Nongsa Digital Park (NDP) dan Batam Aero Technic (BAT).

"BP Batam perlu mengatasi tantangan ekonomi global, tensi geopolitik yang semakin tinggi dan perubahan iklim saat ini. BP Batam juga harus mampu menjadikan batam lebih berdaya saing sebagai tujuan investasi terkemuka," pungkasnya.

Berikut profil Dr. Alexander Zulkarnain yang saat ini menjabat sebagai Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam :

Nama : Dr. Alexander Zulkarnain, Ak., M.M
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 13 September 1965
Riwayat Pendidikan :
1. Doktoral/S3 Universitas Negeri Jakarta HRM Lulus Tahun 2013
2. Magister Manajemen/S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta Finance Lulus Tahun 1999
3. Sarjana/DIV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Akuntansi Tahun 1994

Riwayat Jabatan :
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 2013 - 2024
2. Inspektur Bidang Investigasi 2021 - 2023
3. Inspektur VII 2020 - 2021 (*)

26 Agustus 2024
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait