Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia lulusan Bahasa Mandarin hingga Prancis yang memenuhi persyaratan untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkeu.

Melansir dari laman resmi Kemenkeu, salah satu jabatan yang dibuka adalah Pengelola Keprotokolan.

Jabatan ini diperuntukkan bagi WNI dengan kualifikasi pendidikan Vokasi atau Diploma III (DIII) khususnya dari jurusan bahasa. Usia minimal yang dapat mengikuti CPNS ini 18 tahun dan maksimal 23 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk lulusan DIII.

Penempatan jabatan Pengelola Keprotokolan ini untuk penempatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 16 orang dan Direktorat Jendeal Bea dan Cukai (DJBC) sebanyak 10 orang.

Melihat kriteria pelamar untuk CPNS Kemenkeu, jenis jabatan ini hanya diperuntukkan bagi pelamar umum, tidak termasuk Putra/Putri Lulusan Terbaik atau Cumlaude, penyadang disabilitas, Putra/Putri Papua, dan Putra/Putri Kalimantan.

Sementara deskripsi jabatan untuk Pengelola Keprotoklan ini akan melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang keprotokolan, kehumasan, administrasi, serta dukungan pelaksanaan legal drafting perjanjian internasional dan penggalian potensi pajak jasa layanan.

Adapun, jumlah formasi CPNS secara total yang disediakan pemerintah adalah sebanyak 250.407 formasi yang terbagi untuk instansi pusat 114.706 dan instansi daerah 135.701.

Sementara Kemenkeu membuka sebanyak 1.230 formasi CPNS dengan berbagai jabatan, kualifikasi pendidikan (Program Studi) mulai dari SMA dan penempatan di sejumlah unit eselon I.

Berikut Daftar Kualifikasi Pendidikan untuk CPNS Pengelola Keprotokolan Ditjen Pajak

• D-III BAHASA INGGRIS
• D-III BAHASA MANDARIN
• D-III BAHASA JEPANG
• D-III BAHASA JERMAN
• D-III BAHASA KOREA
• D-III BAHASA PERANCIS
• D-III BAHASA ARAB
• D-III BAHASA BELANDA
  

Berikut Daftar Kualifikasi Pendidikan untuk CPNS Pengelola Keprotokolan Ditjen Bea Cukai

• D-III KOMUNIKASI MASSA
• D-III ADMINISTRASI NEGARA
• D-III ADMINISTRASI PUBLIK
• D-III BAHASA INGGRIS
• D-III BAHASA MANDARIN
• D-III BAHASA PERANCIS
• D-III BAHASA JEPANG

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam masterplannya menyiapkan sepanjang 2.300 kilometer (Km) jalan tol baru yang akan diusulkan untuk dibangun pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan bahwa nilai dari usulan 2.300 km tol baru tersebut mencapai Rp460 triliun.

“Kalau 2.300 km ya kira-kira asumsinya kan 1 kilometer Rp200 miliar rata-rata. Jadi, Rp460 triliun untuk 2.300 kilo itu,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (22/8/2024).

Lebih rinci, Endra menjelaskan bahwa pembangunan 2.300 tol baru itu bakal dilaksanakan di wilayah Jalan Tol Trans Sumatra, penyelesaian beberapa ruas Tol Trans Jawa hingga pengadaan jalan Tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun, Endra menekankan usulan masterplan di sisi konektivitas itu masih akan sepenuhnya dilimpahkan pada pemerintahan baru. Eksekusi finalnya, nanti akan secara lebih lanjut ditetapkan pasca 20 Oktober 2024.

“Itu kan dikembalikan kepada prioritas pemerintah baru. Itu kan perlu dukungan pendanaan dukungan kebijakan, dukungan pelaksanaan skema-skemanya,” jelasnya.

Pada saat yang sama, Endra menuturkan bahwa rencana pembangunan 2.300 km tol baru itu melanjutkan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah membangun sepanjang 2.700 km jalan tol baru selama dua periode kepemimpinannya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sederet capaiannya membangun sarana infrastruktur selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI. Salah satunya, telah membangun jalan tol baru sepanjang 2.700 kilometer (Km).

Dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024, Jokowi menyebut komitmen pembangunan infrastruktur nasional dilakukan guna memperkokoh fondasi dan melahirkan peradaban baru RI.

“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar,” kata Jokowi di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain membangun 2.700 km tol baru, Jokowi merinci selama kepemimpinannya RI telah membangun 366.000 km jalan desa. Kemudian, 1,9 juta meter jembatan desa, dan 6.000 km jalan nasional.

Selanjutnya, adapula 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Komitmen menggarap sektor infrastruktur itu disebut berhasil menekan angka biaya logistik dari sebelumnya mencapai 24% menjadi 14% di tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu menggelontorkan lebih banyak stimulus yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas sektor riil guna mengantisipasi persoalan yang dihadapi dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, upaya stimulasi produktivitas tersebut tidak banyak terlihat dalam rencana yang sudah ditetapkan pemerintah untuk tahun depan.

"Kami tidak melihat banyak upaya stimulasi produktifitas tersebut. Selain eksekusi program refomasi struktural existing. Memang reformasi struktural existing dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Namun, sejauh ini hal itu tidak cukup kuat untuk menghasilkan output kinerja ekonomi yang kita inginkan," kata Shinta kepada Bisnis, baru-baru ini.

Sejatinya, jelas Shinta, APBN 2025 telah melacak dengan baik risiko-risiko yang mencancam pertumbuhan ekonomi tahun depan. Mulai dari tekanan geopolitik, persistensi lemahnya pertumbuhan global, hingga higher for longer global interest rate.

Kemudian, pemerintah juga dinilai memiliki ruang yang cukup besar untuk melakukan intervensi pasar mengantisipasi peningkatan beban terhadap daya beli masyarakat karena faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar ataupun fluktuasi harga komoditas pangan/energi.

Bahkan, bantalan sosial di dalam APBN 2025 mulai dari pembiayaan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta subsidi-subsidi lainnya tergolong sangat generous.

"Masalahnya, isu pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan bantalan sosial. Harus ada perputaran ekonomi yang lebih robust di sektor riil, khususnya di sektor formal, jika beban-beban pertumbuhan ekonomi eksternal dan internal mau diubah sehingga menciptakan level pertumbuhan dan kesejahteraan yang diinginkan," jelasnya.

Kondisi inilah yang kemudian dianggap mengharuskan APBN 2025 menciptakan lebih banyak stimulus peningkatan produktifitas sektor riil agar target-target pertumbuhan yang sudah dipatok menjadi lebih achievable.

Idealnya, tambah Shinta, pemerintah harus menciptakan inovasi kebijakan reformasi struktural yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing iklim usaha atau investasi nasional.

Inovasi kebijakan ini juga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas jangka pendek agar beban pembiayaan APBN tahun depan lebih manageable, tanpa menciptakan resiko ekonomi yang lebih besar dalam jangka menengah-panjang.

"Bila pemerintah tidak menciptakan driver-driver pertumbuhan produktivitas jangka pendek kurun 1 tahun sepanjang 2025, khususnya yang dapat memicu peningkatan penciptaan lapangan kerja di sektor formal, pertumbuhan penerimaan FDI dan kinerja ekspor secara signifikan, kami khawatir banyak asumsi yang akan meleset," ujarnya.

Dampaknya, peningkatan rasio utang dan defisit APBN bisa melampaui batas target yang dianggap sehat alias prudent bagi resiliensi ekonomi makro serta keberlanjutan pembiayaan negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan segera menggelar agenda Indonesia Africa Forum (IAF) Ke-2 di Bali pada 1-3 September 2024 mendatang.

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury menjelaskan, gelaran Indonesia-Africa Forum ke-2 akan berfokus pada isu-isu terkait transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, pangan, ketahanan kesehatan, dan kerja sama pembangunan.

Dia menuturkan salah satu tujuan forum tersebut adalah adanya realisasi kerja sama bilateral di berbagai sektor antara pemerintah Indonesia dan negara-negara kawasan Afrika.

“Selain antar pemerintah, kami harap agenda ini juga menjadi ajang adanya kesepakatan bisnis antara kalangan swasta Indonesia dan Afrika,” kata Pahala dalam acara diskusi Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 dengan Pemimpin Redaksi Media Massa di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Pahala menambahkan, target konkret dari high level forum ini adalah perjanjian di sektor usaha dan kerja sama di bidang ekonomi sebanyak US$3,5 miliar atau setara dengan Rp58 triliun

Selanjutnya, forum tersebut juga akan menghasilkan rencana besar atau grand design kerja sama pembangunan dengan negara-negara Afrika untuk periode 2024-2029.

Pahala melanjutkan, dalam IAF ke-2 ini, Indonesia akan membahas beberapa isu prioritas dengan negara-negara di kawasan Afrika. Dia memaparkan, salah satu isu prioritas yang akan dibahas adalah ketahanan mineral.

Pahala mengatakan Indonesia dan Afrika memiliki cadangan mineral kritis yang sangat diperlukan oleh transisi energi seperti nikel, kobalt, dan grafit yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dan baterainya.

Selanjutnya, ketahanan energi juga akan menjadi topik utama. Dia menyebut, Indonesia dan Afrika perlu memastikan ketahanan energi demi mencapai program pembangunannya masing-masing, yakni visi Indonesia Emas 2045 dan Africa 2063 Agenda.

Kemudian, masalah ketahanan pangan juga akan dibahas mengingat kedua pihak memiliki kebutuhan pangan yang tinggi.

Di sisi lain, dia menyebutkan Indonesia dan Afrika memiliki potensi dari sisi lahan yang luas serta iklim optimal. Sehingga, peluang kerja sama dari sektor ini pun dapat dikembangkan pada perdagangan dan rantai pasok pangan, pupuk, serta pengembangan biofuel.

Isu lain yang akan dibahas adalah ketahanan kesehatan. Menurutnya, Indonesia dan Afrika mempunyai kebutuhan tinggi untuk obat, vaksin, serta alat kesehatan.

Pasalnya, potensi kerja sama pada isu ini dapat dikembangkan melalui perdagangan obat, vaksin, dan alat kesehatan. Pahala menyebut, Indonesia telah memproduksi sekitar 1 miliar vaksin untuk negara-negara di kawasan Afrika.

"Jadi Indonesia dan Afrika bisa bekerja sama juga untuk bersama-sama membangun ketahanan di sektor kesehatan," katanya.

Pahala menambahkan acara ini rencananya akan diikuti oleh 28 kepala negara atau kepala pemerintahan dari Afrika, sekitar 800 peserta dari wakil pemerintah, organisasi internasional dan regional, serta kalangan bisnis baik dari Indonesia maupun Afrika.

Bisnis.com, JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta akan melakukan pengaturan pola operasi pada 10 KA antar kota pada Kamis (22/8/2024) akibat adanya aksi massa demonstrasi. KA yang sebelumnya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara akan diberhentikan di Jatinegara.

Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan operasi tersebut menyebabkan kereta api yang tadinya tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, akan diberhentikan di Stasiun Jatinegara.

Hal tersebut dilakukan guna menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran Monas dan jalan menuju Stasiun Gambir, karena adanya kegiatan unjuk rasa.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus Kamis (22/8) keberangkatan KA antara pukul 09.00 WIB sampai 17:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," kata Ixfan dalam keterangan resmi, Kamis (22/8/024).

Berikut daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir (KA Genap), dan diberhentikan di Stasiun Jatinegara pada Hari Kamis 2 Agustus 2024.

1. Argo Bromo Anggrek KA 2 Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 08.20 WIB;

2. Argo Cheribon KA 26 Gambir – Cirebon, berangkat 08.30 WIB;

3. Taksaka KA 68 Gambir – Yogyakarta, berangkat 09.20 WIB;

4. Pangandaran Plb 7028A Gambir – Banjar, berangkat 09.30 WIB;

5. Sembrani Plb 62A Gambir – Surabaya Pasar Turi, berangkat 09.50 WIB;

6. Argo Cheribon KA 22A Gambir – Cirebon, berangkat 10.10 WIB;

7. Manahan KA 80 F Gambir – Solo Balapan, berangkat 10.30 WIB;

8. Argo Merbabu KA 20F Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat 14.20 WIB;

9. KA 58 Brawijaya, berangkat dari Gambir berangkat 15.40 WIB;

10. KA 60 KA Bima, berangkat dari Gambir berangkat 17.00 WIB.

Ixfan menambahkan adapun waktu keberangkatan KA dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan.

“Pengaturan pola operasi khusus tersebut diharapkan pelanggan dapat terhindar dari risiko kemacetan yang mungkin terjadi akibat pengalihan arus lalu lintas menuju Stasiun Gambir dan memiliki pilihan untuk dapat berangkat dari Stasiun Jatinegara,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan menentukan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024—2029 pada 4 September 2024.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menjelaskan, pihaknya telah menjadwalkan agenda fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan kepada 74 calon anggota BPK pada 2—4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024—2029.

"Bisa jadi, tanggal 4 [September] langsung kita putusin," jelas Amir kepada Bisnis, Kamis (22/8/2024).

Dia menjelaskan, pimpinan DPR juga telah menerima hasil pertimbangan Komite IV DPD. Sebelumnya, Komisi IV DPD telah terlebih dahulu melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 74 calon anggota BPK.

Meski demikian, Amir mengungkapkan Komisi XI masih menunggu surat dari pimpinan DPR ihwal hasil pertimbangan Komite IV DPD tersebut. Sesuai Pasal 14 ayat (1) UU No. 15/2006, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Amir mengatakan, kendati DPD sudah memberikan pertimbangannya namun Komisi XI tetap akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan ke semua calon anggota BPK.

"Iya kita akan fit and proper yang kita anggap lolos administrasi kecuali ada yang mengundurkan diri," ujarnya.

Sebagai informasi, 74 nama calon anggota BPK 2024—2029 sudah diterima oleh Komisi XI DPR pada Juli lalu. Diketahui, sejumlah nama politisi hingga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di dalam daftar 74 nama calon anggota BPK tersebut.

Sebagai contoh, ada nama politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dan politisi Partai Nasdem Eva Yuliana. Lalu, ada mantan pimpinan KPK Laode Muhamad Syarif, mantan deputi Komisioner OJK Dumoly Freddy Pardede hingga Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Kejaksaan Agung Erryl Prima Putera Agoes selalu.

Berikut daftar lengkap 74 nama calon anggota BPK 2024—2029:

1. Erryl Prima Putera Agoes

2. Mohammad Supriyadi

3. Dumoly Freddy Pardede

4. Hasbi Anshory

5. Andry Prihandono

6. Thomas Pentury

7. Laode Nusriadi

8. I Dewa Made Tirta Meirsha

9. Lusiana Herawati

10. Jon Erizal

11. Ahmad Adib Susilo

12. Roziqin

13. Izhari Mawardi

14. Tamsir Ainnur Rizal

15. Bonardo Pardomuan Hasiholan Sinaga

16. Bobby Adhityo Rizaldi

17. Paulinus Ari Purbowo

18. Reza Ronaldo

19. Haris Sarwoko

20. Wahyu Gunarto

21. Bunyamin

22. Mukhamad Misbakhun

23. Hadri Kusuma

24. Bambang Prijambodo

25. Istianingsih Sastrodiharjo

26. S. Wisnu Wardhana

27. Tri Endah Wahyuningsih

28. Daniel Lumban Tobing

29. Salamat Simanulang

30. R. Aryo Bilowo

31. Dadang Suwanda

32. Yves S. Palambang

33. Ida Bagus Putu Anom Redhi

34. Abdul Rouf

35. Blucer W. Rajagukguk

36. Rachmat M Purba

37. H. Hadi Purnom

38. Posma Sariguna Johnson Kennedy

39. Gunawan Setiyaji

40. Endah Sricahyani Sucipto

41. Budi Santoso

42. Hendrik H Sitompul

43. M. Afif Hasbullah

44. Yoyo Arifardhani

45. Yuli Kristiyono

46. Indra Krisna

47. Budi Prijono

48. Slamet Soedarsono

49. Gelly Susantry

50. Muhammad Syarkawi Rauf

51. Wahyu Sanjaya

52. Andri Yuda Siahaan

53. Mudrajad Kuncoro

54. Marwan Idris

55. Charles Panji Dewanto

56. Harry Z. Soeratin

57. Basyiruddin Nur

58. Akhmad Muqowam

59. Fathan

60. Julizar Idris

61. Chandra Wijaya

62. Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo

63. Astilda Sinabutar

64. Arief Wicaksono Cahyadi

65. Hendra Susanto

66. Akhsanul Khaq

67. Mulfachri Harahap

68. Agung Nur Probohudono

69. A. Muh. Yuslim Patawari

70. Oktavianto Hernawan

71. Zaini Rahman

72. Eva Yulianna

73. Armen Mesta

74. Nehseh Bangun

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka formasi untuk jabatan Pawang Anjing Pelacak, khusus untuk penempatan di unit eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Melansir dari laman resmi Kemenkeu, instansi di bawah pimpinan Sri Mulyani Indrawati itu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkeu.

Nantinya, posisi akan melakukan kegiatan operasional di bidang pengawasan lalu lintas orang dan/atau barang, termasuk pelacakan dan pengelolaan Unit Anjing Pelacak.

Khusus untuk formasi Pawang Anjing Pelacak, Kemenkeu membukanya bagi para pelamar yang berasal dari lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat.

Secara total formasi yang dibutuhkan sebanyak 45 orang. Terdiri dari jenis formasi untuk putra/putri Kalimantan sebanyak 10 orang, dan untuk kategori umum sebanyak 35 orang.

Hingga sore ini, Kamis (22/8/2024) pukul 15.00 WIB, terpantau telah terdapat lima orang pendaftar untuk posisi tersebut dari kategori umum.

Bagi Putra/Putri Kalimantan, hanya dapat dilamar oleh pelamar yang memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Selain wajib memenuhi persyaratan pendaftaran CPNS secara umum, formasi Pawang Anjing Pelacak juga memiliki persyaratan khusus seperti tinggi badan ketentuan kesehatan.

Adapun, syarat ketentuan jabatan, umur, kualifikasi pendidikan, dan jumlah formasi Kemenkeu dapat dilihat dalam laman https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/pengumuman/.

Sementara untuk deskripsi jabatan, calon pelamar dapat melihat alamat berikut https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/deskripsi-jabatan.

Berikut Syarat Pendaftaran CPNS Pawang Anjing Pelacak:

• Syarat Nilai SLTA/SMA sederajat dengan nilai rata-rata Ujian Tertulis minimal 7,00 untuk selain jabatan Juru Mesin Kapal Kelas I dan Kelasi Kapal Kelas I
• Usia minimal 18 tahun dan maksimal 22 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk lulusan SLTA/SMA sederajat selain jabatan Juru Mesin Kapal Kelas I dan Kelasi Kapal Kelas I
• Tinggi badan minimal 165 cm untuk pria dan 157 cm untuk wanita
• Memiliki Indeks Massa Tubuh 17 s.d. 29
• Tidak merupakan penyandang disabilitas;
• Tidak buta warna;
• Untuk pengguna kacamata/lensa kontak minus (rabun jauh) dan/atau plus (rabun dekat) dan/atau silindris dapat diberikan toleransi maksimal sampai ukuran 2 dioptri;
• Bagi pria, tidak bertato/terdapat bekas tato dan tidak bertindik/terdapat bekas tindik, kecuali karena ketentuan agama/adat
• Bagi wanita, tidak bertato/terdapat bekas tato, tidak bertindik/terdapat bekas tindik pada anggota badan selain telinga, serta tidak bertindik/terdapat bekas tindik di telinga lebih dari 1 (satu) pasang (kiri dan kanan), kecuali karena ketentuan agama/adat
• Lulus dalam pemeriksaan kesehatan untuk penyakit jantung (melalui pemeriksaan EKG) dan penyakit kusta (melalui observasi dokter pada kulit).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) sejumlah kereta keberangkatan dari Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara.

Mengutip platform media sosial X milik Kereta Api Indonesia @KAI121, KAI memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB), sebagai langkah antisipasi untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akses menuju Stasiun Gambir, terkait kegiatan aksi massa di sekitaran Monas, Kamis, 22 Agustus 2024.

Terdapat 6 perjalanan kereta api yang Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara. Untuk pelanggan kereta api tersebut bisa naik dari Stasiun Jatinegara, dengan tetap mengacu pada jadwal keberangkatan yang tertera di tiket.

KA-KA keberangkatan dari Stasiun Gambir yang Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara, Kamis, 22 Agustus 2024 yaitu:

KA Sembrani (62), rute Gambir-Surabaya Pasarturi, berangkat pukul 09.50 WIB;
KA Argo Cheribon (22), rute Gambir-Cirebon, berangkat pukul 10.10 WIB;
KA Manahan (80F), rute Gambir-Solo Balapan, berangkat pukul 10.30 WIB;
KA Argo Merbabu (20F), rute Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat pukul 14.20 WIB;
KA Brawijaya (58), rute Gambir-Malang, berangkat pukul 15.40 WIB;
KA Bima (60), rute Gambir-Surabaya Gubeng, berangkat pukul 17.00 WIB.
Selain itu, penumpang KAI pada Kamis (22/8/2024) diimbau untuk datang lebih awal ke Stasiun Gambir, guna antisipasi kepadatan lalu lintas imbas adanya aksi massa di area sekitaran Monas.

Selain di Monas, aksi demo juga dilakukan di Gedung DPR RI. Seperti yang diketahui, sejumlah kelompok dari berbagai elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa guna menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada usai Baleg DPR menyepakati revisi tersebut pada Rabu (21/8) dan rencananya RUU akan disahkan DPR pada Kamis (22/8).

Para aktivis ini menyuarakan bahwa ada dugaan revisi UU Pilkada sebagai upaya untuk menganulir dua putusan MK terkait pilkada, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah lewat revisi UU Pilkada.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp421,7 triliun untuk ketahanan energi nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Ketahanan energi adalah prioritas yang juga penting dari presiden terpilih. Kami mengalokasikan dalam hal ini Rp421,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani menuturkan, besaran anggaran pada tahun pertama masa pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tersebut nantinya digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi, serta insentif fiskal untuk menaikkan lifting minyak dan gas.

Adapun, anggaran belanja subsidi dan kompensasi energi dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp394,3 triliun. Besaran ini naik 17,7% dibandingkan alokasi anggaran 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun.

Terkait insentif fiskal, Sri Mulyani menuturkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta adanya perubahan skema bagi hasil dan rezim perpajakan hulu migas, yakni revisi Peraturan Pemerintah No. 27/2017 terkait cost recovery dan revisi PP No. 53/2017 terkait gross split.

"Kami akan selalu mendengar dan berkoordinasi dengan kementerian teknis dan kementerian koordinasi untuk melihat bagaimana instrumen fiskal bekerja dan mendorong produksi ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas," kata Sri Mulyani.

Selain untuk migas, anggaran ketahanan energi juga akan dialokasikan untuk pengembangan transisi energi. Sri Mulyani menuturkan, implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) membutuhkan banyak instrumen fiskal untuk transformasi energi hijau.

“Jadi, kita juga terus menggunakan melalui instrumen insetif, subsidi, dan berbagai belanja intervensi yang lain,” ujar Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan penambahan luas lahan padi atau sawah hingga 3 juta hektare selama periode pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan bahwa luas lahan padi saat ini hanya tersisa sekitar 7,4 juta hektare. Menurutnya, dalam lima tahun ke depan pihaknya telah menargetkan luas lahan padi minimal sekitat 10 juta hektare.

"Target yang kita usulkan ke presiden terpilih [Prabowo] adalah dalam 5 tahun ke depan akan nambah 3 juta hektare sawah baru," ujar Sudaryono saat ditemui usai konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Ditjen Pajak, Jumat (16/8/2024).

Dia menjelaskan, dengan penambahan luas sawah 3 juta hektare bakal menghasilkan tambahan produksi beras hingga 18 juta ton dengan asumsi lahan dipanen tiga kali dalam setahun dan rata-rata produksi beras minimal 2 ton per hektare.

Sudaryono optimistis, tambahan produksi beras sebesar itu memungkinkan Indonesia untuk mengurangi impor atau bahkan bisa swasembada beras hingga mengekspornya.

Adapun, untuk mengeksekusi penambahan luas sawah itu, Kementan bakal menyasar lahan-lahan baru dan optimalisasi lahan yang sudah ada seperti lahan rawa, sawah dan tadah hujan.

Menurutnya, presiden terpilih Prabowo Subianto menginginkan cetak sawah baru dilakukan di Papua seluas 2 juta hektare. Sementara dua juta hektarenya berada di Jawa dan luar Jawa selain Papua.

Sudaryono menyebut, untuk potensi lahan rawa menjadi sawah bisa mencapai 1 juta hektare. Kementan, kata dia, telah menargetkan eksekusi lahan rawa untuk tanaman padi tahun ini mencapai 300.000 hektare.

"Jadi tujuan mimpinya bukan lagi swasembada tapi eskpor beras, bagaimana beras menjadi instrumen perdagangan dan diplomasi kita," katanya.

Adapun, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah menganggarkan belanja untuk ketahanan pangan tahun depan sebesar Rp124,4 juta triliun. Dari anggaran tersebut, sebagian dialokasikan untuk program cetak sawah seluas 250.000 hekatre dan pengembangan kawasan padi seluas 485.000 hektare.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat pagu indikatif pada 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Angka tersebut susut 50,5% jika dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun. Adapun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) nominalnya relatif kecil.

Alhasil, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

Angka dukungan anggaran untuk pembangunan IKN dari Kementerian PUPR itu berbeda drastis dengan posisi pada 2024. Di mana, Kementerian PUPR menganggarkan dukungan infrastruktur IKN sebesar Rp35,37 triliun pada 2024.

Zainal menegaskan pagu anggaran mini tersebut emang kerap terjadi di masa transisi pemerintahan. Dia mengaku Kementerian PUPR juga mendapat alokasi anggaran yang tak jauh berbeda pada awal pemerintahan Presiden Jokowi menjabat.

Hal itu terjadi lantaran dalam rangka proses penyesuaian dengan program-program prioritas pemerintahan baru. Di mana, pada tahun ini Presiden dan Wapres terpilih mengutamakan pengadaan program ketahanan pangan dan energi.

“Tahun depan 2025 Kementerian PUPR telah dialokasikan sebesar Rp75,63 triliun. Ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi. Besaran alokasi ini tentu kita akan mengantisipasi dan dukung apa yang menjadi astacita dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan Rp722,6 triliun untuk anggaran pendidikan di 2025. Anggaran ini salah satunya akan dimanfaatkan untuk menjalankan program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan, anggaran pendidikan memang akan digunakan untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Kendati begitu, dia tidak dapat memerinci lebih lanjut pos mana yang akan diambil untuk melaksanakan program tersebut. Pasalnya, kata Nadiem, hal tersebut akan diatur oleh pemerintahan mendatang.

“Itu harus ditanya ke pemerintahan berikutnya pemecahannya bagaimana,” kata Nadiem saat ditemui di Kantor DJP, Jumat (16/8/2024).

Dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, Nadiem menyampaikan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun untuk 2025. Anggaran ini kata dia, tentunya akan dialokasikan untuk beberapa program prioritas pemerintah mendatang yaitu peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan

“Itu akan didistribusi ke beberapa kementerian,” ungkapnya.

Dia menuturkan, alokasi dari Kemendikbudristek sekitar 11,5% dari total pagu anggaran Rp83,19 triliun. Untuk pagu anggaran Kemendikbudristek sendiri lanjut dia, akan berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan yang meliputi pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, serta peningkatan kualitas kesejahteraan dan para pendidik.

Kedua, adalah untuk peningkatan layanan akses pendidikan, dengan program flagship terbesar yakni program Indonesia Pintar dan beasiswa afirmasi untuk anak-anak di 3T (tertinggal, terdepan, terluas).

Ketiga untuk peningkatan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, keempat peningkatan kualitas pendidikan vokasi, dan kelima kemajuan kebudayaan, bahasa, dan sastra.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun masuk dalam anggaran pendidikan.

“Untuk program prioritas presiden terpilih makanan bergizi gratis, yang Rp71 triliun sudah ada di sini,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor DJP Kemenkeu, Jumat (16/8/2024).

Selanjutnya, lanjutnya, pengaturan anggaran program makan bergizi gratis akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim program tersebut dan terus disempurnakan. Dengan begitu, program ini tidak hanya berdampak positif bagi anak sekolah di Tanah air tetapi juga memberikan multiplier ekonomi di tingkat lokal.