Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pemusnahan barang hasil rampasan dengan total nilai mencapai Rp165 miliar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyampaikan bahwa barang yang dimusnahkan pada hari ini, Rabu (31/7/2023) di antaranya 162.708 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 12,64 juta batang rokok, 84 batang cerutu, dan 4.787 buah hasil pengolahan tembakau lainnya.

Selain itu dimusnahkan juga ekstrak dan esen tembakau sebanyak 74.450 gram mulases dan 40.292 gram tembakau iris.“Total nilai barang kami perkirakan mencapai Rp165 miliar,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (31/7/2024).

Askolani menjelaskan, barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan dilakukan oleh Bea Cukai, baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah Banten dan di KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta.

Dia mengatakan, penindakan terhadap barang-barang ilegal akan tetap konsisten dilakukan oleh Bea Cukai di seluruh wilayah Indonesia pada segala jenis komoditi yang ilegal.

Selain itu, tidak hanya untuk tujuan penegakan hukum, penindakan oleh Bea Cukai juga untuk melindungi perekonomian dalam negeri dan perdagangan dari barang-barang ilegal.

“Kita juga mendukung dan melindungi ekonomi Indonesia dari pemasukan barang-barang ilegal yang bisa mengganggu ekonomi kita dan perdagangan kita dari barang-barang legal yang memang seharusnya kita dukung untuk mendukung ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita,” jelas Askolani.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha ritel memandang bahwa larangan penjualan rokok eceran bukan menjadi solusi tepat menekan angka prevalensi perokok anak.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey memandang bahwa penjualan rokok secara ketengan atau batangan bukan menjadi persoalan, selagi rokok yang dijual merupakan rokok legal bercukai.

Menurutnya, persoalan utama yang terjadi saat ini adalah maraknya penjualan rokok ilegal tak bercukai di pasaran.

"Kalau eceran, batangan, kalau selagi rokok itu legal kan enggak apa-apa dong," ujar Roy saat dihubungi, Rabu (31/7/2024).

Roy mengatakan, kebanyakan penjualan rokok ketengan atau batangan justru terjadi para rokok ilegal tanpa cukai. Banyak anak-anak membeli rokok ilegal secara ketengan karena harga yang sangat murah dibandingkan rokok-rokok legal bercukai.

"Karena anak-anak itu kan uang beli rokok dari uang jajan, yang paling murah itu rokok ilegal dan marak dijual deket sekolah, itulah yang dibeli anak-anak. Jadi serbuan rokok ilegal ini yang meningkatkan prevalensi perokok anak," kata Roy.

Di sisi lain, rokok ilegal tanpa cukai yang dijual dengan harga murah pun, kata Roy, tidak terjamin dari segi kualitas dan keamanan bahan bakunya. Sebaliknya, rokok legal dengan cukai sudah pasti melalui pengecekan kualitas di pabrik secara prosedural.

"Kita minta perhatian, itu ditutup dong pabrik rokok ilegal, yang enggak membayar pajak, dijual murah, kesehatannya juga enggak tau bahannya apa," ucapnya.

Alih-alih membuat ragam larangan soal penjualan rokok yang berdampak pada industri tembakau dalam negeri dari hulu hingga hilir, pemerintah diminta fokus memberikan pendalaman literasi bahaya rokok kepada anak-anak. Misalnya, dengan memasukkan materi bahaya rokok ke dalam kurikulum secara lebih detail untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk menghindari konsumsi rokok.

"Anak-anak itu kan masih kertas polos, kalau enggak ada literasinya, dia lihat orang tuanya merokok gimana? Kok ini malah mau menyikat [industri] yang memberi cukai dan penyerapan tenaga kerja?. Ini perlu keseimbangan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari Undang-Undang No.17/2023 tentang Kesehatan melalui Peraturan Pemerintah RI No. 28/2024.

Dalam aturan tersebut, rokok dikategorikan sebagai salah satu zat adiktif yang akan dibatasi konsumsinya. Pada pasal 434 ayat 1 disebutkan larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Pembatasan penjualan rokok juga menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ketentuan ini dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Selanjutnya, dalam pasal 433 ayat 1 mengarahkan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pedagang warung, asongan, hingga penjual kopi keliling atau starling ramai-ramai mempertanyakan tujuan pemerintah yang baru-baru ini mengesahkan aturan larangan penjualan rokok eceran atau per batang.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada 26 Juli 2024.

Salah satu pedagang kios atau warung madura di wilayah Kebon Kacang, Andre (35) keheranan dengan aturan larangan penjualan rokok eceran. Dia mengaku baru mendengar kebijakan tersebut dan belum mendapat imbauan.

"Kata siapa? Kalau per batang dilarang yang bungkusan juga? Iya kan kebanyakan kan masih beli per batang. Kalau dilarang langsung ya rugi kita," kata Andre saat ditemui Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Di wilayah yang dekat dengan pusat perdagangan, Tanah Abang, ada banyak pekerja yang sering menggunakan rokok sebagai salah satu sumber tenaga sehari-hari. Dia tak menghitung berapa banyak yang membeli rokok batangan.

Namun, dia bisa menjual rokok batangan dari 10 bungkus beragam jenis rokok per harinya. Artinya, jika sebungkus rokok terdapat 16-20 batang maka penjualan per hari bisa mencapai 150 batang sehari.

Harga eceran setiap jenis rokok berbeda. Dia mencontohkan Sampoerna Mild, Gudang Garam filter, hingga Djarum Super yang dibanderol harga dikisaran Rp28.000 per bungkus dapat dijual eceran dengan harga satuan Rp2.500 per batang.

"[Anak di bawah umur] gak ada, kalau yg dilarang anak-anak harusnya sama orangtuanya aja, edukasi. Kok larangnya malah pedagang?," ujarnya.

Ditemui terpisah, seorang penjual kopi keliling atau starling di kawasan pasar Tanah Abang, Atang (46) juga baru mengetahui kebijakan tersebut. Dia mempertanyakan alasan pemeritnah menerbitkan kebijakan tersebut.

"Saya jual biasanya bisa 50 batang sehari, di sini banyak pedagang, tukang angkut, pembeli juga beli rokok batangan," ujarnya.

Atang membantah saat ditanya menjual kepada anak-anak, sebab di wilayah tersebut kebanyakan pembeli merupakan orang dewasa yang cukup umur. Untuk itu, dia berharap pemerintah kembali mempertimbangkan kembali larangan rokok eceran.

"Jangan dulu lah, kita lagi susah kan cari uang sekarang. Saya sehari bisa dapat Rp300.000 an dagang rokok sama minuman juga, kalau dilarang gimana buat makan. Gak semua bisa beli bungkusan juga," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktivitas manufaktur China terus mengalami penyusutan selama tiga bulan berturut-turut hingga Juli 2024.

Menurut laporan Biro Statistik Nasional China yang dirilis pada Rabu (31/7/2024), purchasing managers index (PMI) manufaktur resmi berada di angka 49,4. Angka ini sesuai dengan perkiraan ekonom dan sedikit lebih rendah dari angka Juni 2024 yang sebesar 49,5.

Sebagai konteks, PMI menempatkan nilai 50 sebagai garis normal. Indeks di bawah 50 menunjukkan terjadi perlambatan. Demikian juga sebaliknya, jika nilai PMI mencapai di atas 50, menunjukkan terjadi peningkatan pembelian oleh manufaktur sebagai representasi

Selain itu, ukuran aktivitas non-manufaktur dalam sektor konstruksi dan jasa menurun menjadi 50,2, di bawah perkiraan median sebesar 50,3, yang menunjukkan perlambatan dalam ekspansi sejak Juni 2024.

“PMI berkontribusi pada bukti pertumbuhan yang lemah di China. Konsumsi domestik lemah sedangkan ekspor juga menghadapi hambatan dari pasar eksternal,” jelas Woei Chen Ho, ekonom di United Overseas Bank Ltd, seperti dikutip dari Bloomberg.

Chang Shu, Kepala Ekonom Asia Bloomberg, dan David Qu, ekonom Bloomberg, menyatakan bahwa PMI China yang lemah pada Juli 2024 menandakan awal yang buruk pada Kuartal III/2024, yang kemungkinan akan membebani pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Analis NBS Zhao Qinghe menuturkan bahwa penurunan aktivitas manufaktur pada Juli disebabkan oleh musim sepi produksi. Selain itu, terdapat permintaan pasar yang tidak mencukupi serta cuaca ekstrem seperti suhu tinggi dan banjir di beberapa daerah.

Perekonomian China tahun ini juga berjalan tidak merata, dengan manufaktur kadang-kadang menjadi titik terang sementara konsumsi terbebani oleh krisis real estat yang berkepanjangan. Zhiwei Zhang, Presiden dan Kepala Ekonom di Pinpoint Asset Management, menambahkan bahwa pertemuan Politbiro baru-baru ini tidak menandakan perubahan signifikan dalam kebijakan pada paruh kedua 2024.

“Tanpa perubahan kebijakan fiskal yang signifikan, prospek pertumbuhan sangat bergantung pada seberapa lama pertumbuhan ekspor yang kuat dapat berlanjut," ungkapnya.

Surplus perdagangan China mencapai rekor tertinggi bulan lalu, didorong oleh lonjakan ekspor dan penurunan impor yang tidak terduga. Ketidakseimbangan ini membuat mitra dagang China khawatir. Dua pasar ekspor terbesar China, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa, menuduh China membentuk kelebihan kapasitas di industrinya melalui subsidi negara.

Namun, pejabat China berpendapat bahwa kapasitas manufaktur mereka membantu dunia melawan perubahan iklim dan menahan inflasi. “Selama beberapa dekade, China telah menjadi kekuatan disinflasi bagi dunia melalui pasokan produk manufakturnya yang bernilai uang,” jelas Wakil Menteri Keuangan Liao Min.

Bisnis.com, JAKARTA -- Grup Sahid Hotel & Resorts kembali melebarkan sayap, bersama pengembang asal Banyuwangi, Jawa Timur, PT Bumi Lingkar Jati, menandatangani kerja sama untuk membangun hotel bertaraf nasional pertama di Banyuwangi.

Hotel ini akan berdiri di atas lahan seluas 5.500 meter persegi Hotel Sahid Mahata Genteng, Banyuwangi sudah dalam proses pembangunan, yang diharapkan bisa menjadi salah satu pendorong sektor wisata di ujung Jawa Timur itu.

Direktur Utama PT Bumi Lingkar Jati, Mariyono, mengatakan saat ini pembangunan hotel tersebut sudah mencapai sekitar 50% dan ditargetkan bisa beroperasi sebelum Hari Raya Lebaran 2025 mendatang.

"Saat ini tahap pertama akan ada 60 kamar dan berbagai fasilitas. Nanti, pada tahap berikutnya juga akan kami perluas dengan tambahan 20 villa," ujarnya di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Nantinya, hotel Sahid Mahata Genteng, Banyuwangi juga ditargetkan memiliki 60 kamar, 3 Meeting Room, 1 Ballroom, restoran, kolam renang, dan fitness center.Adapun, Presiden Komisaris Sahid Hotels & Resorts Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani mengatakan bahwa hotel yang dibangun ini kali ini akan dikelola oleh Grup Sahid dan akan menjadi hotel bertaraf nasional pertama di Banyuwangi.

"Di wilayah Selatan Banyuwangi, di Genteng cuma ada 12 hotel kecil tradisional, belum ada yang standar nasional. Dengan hadirnya Hotel Sahid Mahata ini harapannya kita bisa bersaing dengan hotel-hotel yang sudah ada," imbuhnya.

Menurutnya, potensi di Banyuwangi cukup besar, karena anyuwangi telah dikembangkan menjadi kota pariwisata yang penting, terutama karena bertetangga dengan Bali.

"Kami juga dipesankan oleh Bupati Banyuwangi untuk mengangkat kebudayaan Banyuwangi di hotel ini yang akan menjadi keunikan tersendiri," kata Wiryanti.

Beberapa tempat pariwisata yang mudah dijangkau dari hotel nantinya antara lain seperti pantai G-Land yang terkenal untuk surfing, Pulau Merah, Blue Fire, dan Alas Purwo.Corporate Director of Development & Marketing Sahid Hotel & Resort Vivi Herlambang menambahkan, di Genteng juga ada pula tambang emas yang membuat hotel ini cocok dijadikan tempat singgah para pebisnis.

"Di Genteng kebanyakan bisnis untuk emas, banyak bisnis baru berkembang, banyak orang luar negeri yang datang, mereka napak tilas banyak yang ke sana, karena dulu itu tempat tinggalnya mereka, seperti dari Portugis, Jerman, Belanda. Dan karena ini resort, kita juga harapannya bisa ambil market resortnya," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur terus menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi sekarang.

Hingga ujung pemerintahannya, pembangunan infrastruktur terus digenjot salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Program prioritas nasional ini menjadi fokus pembangunan untuk pemerataan ekonomi. Dalam teori ekonomi, pembangunan infrastruktur fisik dengan mengeluarkan belan-ja pusat untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, bandara, kereta api dan lain-lain akan meningkatkan efek multiplier bagi pendapatan nasional.

Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan dari segi usia dan lingkungan. Perencanaan yang belum matang dari pro-ses pembangunan tidak akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan multiplier pendapatan nasional.

Pembangunan infrastruktur harus dan terus dilakukan dari setiap proses pergantian kepemimpinan presiden Indonesia. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi terus digenjot pembangunan infrastruktur untuk memberi-kan kemudahan aksesibilitas dan menumbuhkan kutub perekonomian di seluruh daerah di Indonesia.

Meskipun demikian, evaluasi mendasar dari pembangunan infrastruktur fisik harus memperhatikan perencana-an yang matang dan aspek keberlanjutan.

Data ICOR (incremental capital output ratio) investasi Indonesia pada 2023 menunjukkan angka yang masih relatif tinggi yakni 6,33%. Di ujung masa jabatan Presiden Jokowi nilai ICOR masih cukup tinggi menunjukkan bahwasanya pembangunan investasi yang dilakukan kurang efisien dan relatif mahal biaya yang dikeluarkan.

Dengan demikian, selama era kepemimpinan Presiden Jokowi dua periode, pemba-ngunan infrastruktur belum mendatangkan manfaat mul-tiplier bagi perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari biaya ongkos produksi (transaction cost) yang mahal, kompleksnya regulasi perizinan, tingginya biaya logistik, dan masih tingginya pemalakan (premanisme) serta kasus korupsi dan suap yang terjadi.

Kasus penyuapan dan korupsi yang relatif tinggi turut mem-buat pembangunan infrastruk-tur Indonesia mengalami masa umur yang pendek dan tidak keberlanjutan.Teori ekonomi menunjukkan pembangunan infrastruktur fisik berdampak besar bagi perekonomian dengan kena-ikan pendapatan nasional secara multiplier.

Infrastruktur yang dibangun menjadi tulang punggung konektivitas antar-daerah di Indonesia sehingga memberikan efek berantai bagi penciptaan lapangan kerja, distribusi ekonomi lebih merata, dan meningkatkan daya saing serta produktivitas tenaga kerja. Data BPS pada 2023 menunjukkan kontribu-si infrastruktur terhadap perekonomian dilihat dari persentase sektor konstruksi terhadap PDB memiliki porsi 9,92%.

Meskipun kontribu-sinya terhadap PDB cukup besar, pertumbuhan sektor konstruksi pada tahun 2023 menunjukkan angka 4,91% dari tahun sebelumnya sementara pertumbuhan PDB tahun 2023 sebesar 5,05%. Dengan demikian, investasi infrastruktur mengalami per-tumbuhan di bawah rata-rata PDB nasional sehingga dari data ini dapat disimpulkan pemba-ngunan infrastruktur saat ini belum cukup mampu tumbuh lebih besar dari rata-rata per-tumbuhan ekonomi nasional.

Persoalan ini menunjukkan pembangunan infrastruktur belum mencapai tahap opti-mal. Masih terjadi permasa-lahan bisnis terutama kinerja infastruktur yang belum mendatangkan efek multiplierbagi masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan data BPS 2024, nilai indeks kondisi dan prospek bisnis Indonesia pada triwulan I/2024 sebesar 47,40 dan 56,98.

Artinya, nilai ini menun-jukkan pengusaha berang-gapan terjadi penurunan usaha di awal triwulan I/2024. Lesunya dunia usaha dan investasi membuat pem-bangunan infrastruktur tanpa disertai penyerapan tenaga kerja yang besar belum mampu mendatangkan manfaat ekonomi bagi per-ekonomian nasional secara multiplier.

Pembangunan infrastruktur fisik tidak terlepas dari pemba-ngunan sumber daya manusi-anya. Peningkatan pesat kema-juan teknologi diperlukan kesiapan SDM yang mampu mengelola dengan baik. Pembangunan infrastruktur sosial seperti meningkatkan akses pendidikan, peningkatan keterampilan kerja, dan mem-bangun kualitas hidup masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja SDM Indonesia harus menjadi prioritas disamping infrastruktur fisik.

Pembangunan modal sosial yang berkualitas tinggi memberikan keuntungan dalam jangka panjang berkelanjutan untuk kemajuan Indonesia tahun 2045 nanti. Bentuk lain dalam memba-ngun infrastruktur sosial beru-pa peningkatan akses kepe-milikan rumah yang bersubdi dan terjangkau serta pemerata-an akses informasi dan komunikasi masyarakat. Dengan makin maju SDM manusianya maka akan dengan mudah dan mampu untuk mengelola infrastruktur, mendatangkan investasi dan memberikan manfaat multiplier bagi pem-bangunan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu andil memperbaiki modal sosial masyarakat dengan meningkatkan Indeks pembangunan manusia Indonesia berada di level tinggi dan produktivitas dengan pembangunan pendi-dikan yang murah dan layak bagi seluruh masyarakat dan pemerataan akses kebutuhan publik.

Bisnis.com,JAKARTA - Komite Pasar Terbuka Federal Reserve (FOMC) atau The Fed diketahui akan mengumumkan keputusannya terkait suku bunga, usai rapat yang berjalan selama dua hari yakni pada 30-31 Juli 2024. Lantas, apa saja yang dapat diketahui dari rapat tersebut?

Suku bunga The Fed telah bertahan pada level tertinggi dalam 23 tahun terakhir di kisaran 5,25%-5,5% sejak Juli 2023. Jeda ini menyusul kenaikan suku bunga agresif yang dimulai sejak Maret 2022.

Kini, para pejabat The Fed kemungkinan akan bergerak lebih dekat untuk menurunkan suku bunga dengan mengisyaratkan potensi penurunan suku bunga pada September 2024, meskipun pihaknya mungkin tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Keputusan suku bunga akan diumumkan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (31/7/2024) pukul 14.00 di Washington. Nantinya, ketua The Fed, Jerome Powell akan mengadakan konferensi pers 30 menit kemudian.

The Fed Diperkirakan Tahan Suku Bunga

Menurut para ekonom yang disurvei olehBloomberg News,FOMC akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam kisaran 5,25%-5,5%.

Kepala ekonom AS Bloomberg, Anna Wong juga berpendapat bahwa pasar telah memperhitungkan sepenuhnya pemangkasan suku bunga The Fed pada September 2024. Namun, pertanyaan besar untuk pertemuan kali ini adalah seberapa jelas FOMC akan memberikan sinyal ini.

“Kami pikir komunikasi dari pertemuan Juli hanya akan memberikan petunjuk sementara tentang pemangkasan pada bulan September, dengan Ketua Fed Jerome Powell mencatat potensi pemangkasan 'jika data berkembang seperti yang kami harapkan,” pungkasnya, dikutip dari Bloomberg.

Prospek Inflasi yang Membaik

Para ekonom juga berpendapat bahwa para pembuat kebijakan kemungkinan akan menyoroti prospek inflasi yang membaik.

Alih-alih mengatakan telah terjadi kemajuan yang "sederhana" seperti yang mereka lakukan pada Juni 2024, FOMC dapat mengatakan telah terjadi "kemajuan lebih lanjut."

Komite juga dapat mengatakan telah memperoleh keyakinan tambahan bahwa inflasi bergerak ke sasaran 2%, suatu sinyal bahwa mereka mengharapkan penurunan suku bunga segera.

Dengan pengangguran yang juga meningkat, para pejabat mungkin akan mengindikasikan bahwa sudah tepat bagi kebijakan untuk segera dilonggarkan.

"Saya pikir mereka akan mengubah bahasa dalam pernyataan tersebut untuk menyarankan pemangkasan suku bunga pada pertemuan bulan September," jelas kepala strategi suku bunga AS di Societe Generale, Subadra Rajappa, seperti dikutip dariBloomberg.

Rajappa sendiri merujuk pada komentar terbaru dari Presiden The Fed New York John Williams, yang mengatakan bahwa mereka ingin menjauh dari wilayah restriktif.

Pertanyaan pada Konferensi Pers

Powell kemungkinan akan didesak pertanyaan oleh wartawan mengenai prospek pertemuan berikut pada September 2024, serta laju pelonggaran untuk sisa tahun ini dan tahun depan.

Meskipun ia mungkin akan menyambut baik berita baik terkini mengenai inflasi, ia mungkin juga akan kembali pada bahasa standar The Fed bahwa jalur kebijakan akan bergantung pada data dan bank sentral merencanakan langkah-langkah pertemuan demi pertemuan.

Ia juga akan ditanyai mengenai tingkat kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja yang mendingin, dan apa yang akan menjadi “pelemahan tak terduga” yang memerlukan respons.

Sebagai catatan, tingkat pengangguran mencapai sebesar 4,1%, naik dari level terendah sebesar 3,4% pada awal 2023. Data untuk Juli 2024 juga akan dipublikasikan pada Jumat (3/7).

Ekonom di LH Meyer/Monetary Policy Analytics, Derek Tang, juga mengungkapkan bahwa Powell dapat ditanya mengenai apa yang akan memenuhi standar untuk ‘pelemahan tak terduga’ yang membuat mereka menilai ulang apakah pemangkasan 25 basis poin triwulanan menjadi cukup.

Sementara itu, Powell mungkin ditanyakan kembali mengenai pemilihan presiden pada November 2024. Ia hampir pasti akan mengulang pertanyaan standarnya bahwa politik tidak berperan dalam keputusan suku bunga The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang terbuka atas penawaran konsesi tambang dari pemerintah terus bertambah. Setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tergiur, giliran Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) yang menyatakan tertarik untuk kelola tambang.

Ketua Umum PP Persis Jeje Zaenudin. Jeje menyampaikan, sejak 2 bulan lalu, pihak Persis melakukan kajian dan rapat pleno untuk menentukan mengenai pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan.

Hasilnya, dari rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah atau Majelis Fatwa PP Persis yang digelar pada 2-3 Juli 2024 diputuskan organisasi menerima tawaran tersebut.

“Kita sudah putuskan untuk menerima tawaran usaha tambang ini,” ucap Jeje saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, Jeje menuturkan bahwa dalam pekan ini, pihaknya bakal mempersiapkan segala persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pengelolaan tambang.

Selain itu, Persis juga bakal mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk memastikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Serta kawasan mana saja yang tersedia dan potensial dari pertambangan tersebut,” ucap Jeje.

Langkah PP Persis tersebut menambah daftar ormas keagamaan yang menerima tawaran untuk mengelola WIUPK dari pemerintah.

Sejauh ini, sudah ada Nahdlatul Ulama (NU) yang mengajukan terlebih dahulu izin tambang, yang diikuti oleh Muhammadiyah baru-baru ini.

Sejak beberapa bulan lalu, pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Perbesar

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

4 Tantangan Kelola Pertambangan

Sementara itu, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memperingatkan empat tantangan atau ancaman yang bakal dihadapi ormas dalam mengelola konsesi tambang.

Tantangan pertama adalah keseimbangan antara ongkos dan pemasukan. Ormas akan dihadapkan pada biaya (cost) yang harus dikeluarkan, sementara itu nilai ekonomi, sosial maupun lingkungan yang didapatkan belum tentu besar

Kedua, Kegiatan penambangan yang dinilai pasti akan merusak lingkungan hingga berpotensi memicu konfrontasi dengan masyarakat terdampak aktivitas tersebut.

Ketiga, manfaat ekonomis yang tidak sebanding lantaran kegiatan penambangan akan menggaet kontraktor. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, Fahmy memperkirakan pihak kontraktor akan mendapatkan porsi yang lebih besar karena kepemilikan alat dan teknologi yang dibutuhkan.

Keempat, ormas akan berpotensi berhadapan dengan masyarakat adat atau pemilik lahan/tanah yang terdampak aktivitas pertambangan karena merupakan pemegang WIUPK.

"itu kalau dikuantifikasikan itu menjadi cost yang lebih besar, dalam bahasa agama mudaratnya. Sementara manfaatnya yang diperoleh sebenarnya enggak besar-besar amat," jelasnya saat dihubungi Bisnis, dikutip Selasa (30/7/2024).

Doktor lulusan University of Newcastle Australia itu lalu mengingatkan, konsesi tambang yang diberikan PP No.25/2024 itu merupakan bekas tambang yang sebelumnya sudah diolah.

Dia memperkirakan cadangan yang ada dari bekas PKP2B itu pun tidak banyak. Belum lagi, papar Fahmy, penawaran WIUPK ke ormas berlaku hanya dalam jangka waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam pasal 83A ayat (6) PP No.25/2004 itu.

"Lima tahun di dunia tambang itu tidak akan memperoleh apapun gitu. Itu yang menurut saya mudaratnya," katanya.

Tambang Tak Berkualitas

Oleh sebab itu, Fahmy menilai ormas-ormas seharusnya menolak tawaran pemerintah itu karena benefit (manfaat) yang tidak sepadan dengan cost (biaya) yang akan dikeluarkan. Dia bahkan menilai ormas yang sudah menerima tawaran WIUPK itu blunder dalam mengambil keputusan.

"Keputusan Muhammadiyah [dan NU] blunder karena lebih besar mudharat ketimbang manfaat," tuturnya.

Tambang Tak Berkualitas

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan ormas keagamaan bisa mengelola IUPK yang dialokasikan dari bekas tambang (relinguishment), asalkan memiliki badan usaha resmi yang berbadan hukum dan dikontrol 100% oleh pengurus pusatnya.

Dia juga memperingatkan bahwa bekas pengembalian wilayah tambang eks PKP2B tersebut umumnya merupakan wilayah tambang yang kurang menarik bagi pemilik awalnya, baik dari segi sumber daya dan cadangan, infrastruktur, geografi, geologi, sosial dan lain-lain.

Perbesar

"Bisa saja cadangan yang tersisa tinggal sedikit atau kualitasnya kurang bagus, secara geologi sulit untuk ditambang, jaraknya yang cukup jauh ke pelabuhan, masuk kawasan hutan atau secara sosial sulit untuk diselesaikan," jelasnya.

Untuk itu, sebelum mulai menambang, badan usaha di bawah ormas yang menerima penawaran WIUPK itu harus melakukan due diligence secara menyeluruh untuk mengkaji segala aspek dalam rangka memenuhi kelayakan investasi.

Menurut Rizal, ada tiga hal yang harus dipastikan agar suatu investasi bisa secara teknis dilakukan yakni tersedianya teknologi; secara komersial menguntungkan dan memenuhi kriteria investasi seperti NPV, RoI dan payback period; dan secara politik sosial dapat diterima untuk dikembangkan.

"Kegiatan yang harus dilakukan dimulai dari eksplorasi, FS/Amdal, konstruksi dan penambangan harus dilakukan dengan benar agar rencana investasi tersebut sesuai harapan organisasi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan aturan penindakan bagi pedagang yang masih menjual rokok eceran per batang.

Peraturan tersebut sesuai dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksana UU No 17/2023 tentang Kesehatan yang telah diundangkan dan berlaku sejak 26 Juli 2024.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa saat ini belum ada mekanisme penindakan yang tercantum dalam beleid anyar tersebut.

Kemenkes segera menyusun aturan turunan yang mengatur soal penindakan dan sanksi.

"Nanti akan dibahas [penindakan pedagang eceran] dan diatur di Permenkes," kata Nadia saat dihubungi, Rabu (31/7/2024).

Kendati tak memberikan detail potensi mekanisme penindakan, pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan teknis larangan penjualan rokok per batang.

Di samping itu, Nadia mengungkap urgensi pemerintah untuk menerapkan larangan tersebut karena adanya peningkatan prevalensi merokok pada usia remaja dan dampak merokok terhadap kesehatan dinilai sangat merugikan.

Laporan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang dengan 7,4% diantaranya berusia 10-18 tahun. Jumlah perokok kelompok anak dan remaja meningkat paling signifikan.

Dalam laporan tersebut ditunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dari kebijakan ini yaitu mengurangi prevalensi merokok pada masyarakat pada umumnya dan pada remaja secara khusus.

"Kita tahu pengeluaran pembelian rokok ini akan lebih baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga," ujarnya.

Nadia mengimbau masyarakat dan berbagai pihak untuk berkomitmen dalam upaya menurunkan prevalensi merokok yang meningkat dan menimbulkan risiko tinggi pada kesehatan dan membengkaknya beban biaya ekonomi.

Namun, dia tak memungkiri adanya kontra dari sisi industri dan pekerja yang terancam kehilangan mata pencariannya dari industri hasil tembakau (IHT), khususnya para petani tembakau.

"Tentunya berbagai upaya dilakukan termasuk misalnya petani tembakau mendapat pendapatan yang tetap cukup walau tidak melalui industri tembakau," pungkas.

Bisnis.com, JAKARTA- Permusuhan terhadap produk tembakau seperti rokok semakin agresif, seiring penerbitan peraturan pelaksana UU No.17/2023 tentang Kesehatan. Teranyar, pemerintah telah menerbitkan PP No.28/2024 sebagai aturan pelaksana, yang salah satunya melarang penjualan rokok secara eceran, per batang.

Pemerintah menyebut tujuan pelarangan tersebut merupakan upaya menekan angka prevalesi, khususnya untuk perokok usia dini. Pada pasal 434 ayat 1 huruf c, PP No.28/2024, tertulis larangan “penjualan secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.”

Di sisi lain, penjual rokok eceran mayoritas adalah pedagang asongan, tersebar hingga pelosok desa. Pembeli rokok pun jauh-jauh hari telah dibatasi secara usia.

Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, seperti apakah peraturan tersebut akan berjalan efektif? Mengingat ‘kenakalan’ terutama usia remaja pun mendatangkan banyak akal, siapapun bisa membeli rokok secara bungkusan dengan berbagai cara seperti urunan, hingga menitipkannya kepada orang lebih dewasa.

Persoalan pelik lainnya, aturan ini menyasar para pedagang kecil asongan hingga gerai warung kelontong, sehingga memunculkan kesan merugikan perekonomian rakyat jelata. Sejauh ini hanya gerai modern yang membatasi penjualan rokok secara bungkusan.

Selain kendala dalam hal pelaksanaan, PP tersebut pun tidak memasukkan sanksi secara gamblang. Hanya saja, sanksi dijatuhkan kepada pihak yang memproduksi tembakau dan rokok elektrik dengan menggunakan bahan tambahan tidak aman untuk kesehatan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan penerbitan PP kesehatan tersebut sebatas bermotif mematikan industri hasil tembakau (IHT). Terlebih jauh, imbasnya terhadap pedagang eceran hingga petani tembakau.

Dia menilai tidak ada relevansi antara konsumsi rokok dengan penjualan di tingkat pedagang eceran. Larangan penjualan rokok eceran justruk akan mematikan pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari sana.

“Kalau sampai eceran-eceran ini diatur itu ngapain? Nggak ada urgensi, yang diatur itu cukup industrinya saja, mengapa samapi ke tingkat paling bawah, nanti malah memunculkan rokok selundupan,” ungkap Trubus.

Hal ini, menurutnya sangat paradoks terhadap kepentingan pemerintah kepada industri tembakau. Kepentingan itu, jelas Trubus, terkait penerimaan cukai hingga pembukaan lapangan kerja.

Rokok dan turunan tembakau masih jadi andalan penyumbang penerimaan cukai. Pada 2023, pemerintah bahkan menjaring penerimaan cukai rokok hingga Rp213,48 triliun, 91,78% dari target APBN 2023.

Cukai Hasil Tembakau alias CHT memiliki nilai jumbo dibandingkan cukai produk lainnya. Pada saat bersamaan cukai minuman alcohol, hanya menyumbang sekitar Rp8,10 triliun.

Tidak hanya itu, rantai produksi industri tembakau juga jadi gantungan hidup banyak orang. Tercatat, hingga sekarang terdapat 6,1 juta orang berpenghasilan di setiap rantai produksi tembakau.

Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengungkapkan penerbitan PP Kesehatan secara tidak langsung akan menekan penerimaan cukai ke depannya. Hal itu telah tercermin dari penerimaan CHT yang menurun pada tahun lalu.

“Ketika konsumsi berkurang, otomatis penerimaan cukai rokok akan berkurang. Kita lihat saja efektivitas kebijakan ini,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Persoalan kemudian, peneribatan PP Kesehatan inipun jadi tanda tanya besar bagi pemerintah, yang perlahan mengibaratkan penjualan rokok selayaknya barang haram. Alhasil, siapkah pemerintah memitigasi risiko berkurangnya penerimaan cukai hingga industri gulung tikar, bagaimana nasib 6,1 juta pekerja tembakau?

Bisnis.com, JAKARTA - Mutu obat yang baik adalah pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Obat-obatan berkualitas tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek lain seperti ekonomi, hukum, sosiologi, dan strategi nasional.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak mutu obat yang baik dari berbagai perspektif tersebut, menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung produksi dan distribusi obat berkualitas tinggi.

Kesehatan dan Mutu Obat

Obat-obatan yang bermutu tinggi menjamin efektivitas terapi medis. Obat yang diproduksi dengan standar tinggi memastikan dosis yang tepat dan konsistensi bahan aktif, yang sangat penting untuk mencapai hasil terapeutik yang diinginkan. Sebaliknya, obat berkualitas rendah dapat menyebabkan kegagalan terapi, resistensi obat, dan kondisi kesehatan yang memburuk. Studi oleh WHO (2017) menunjukkan bahwa obat-obatan yang tidak memenuhi standar bisa mengakibatkan lebih dari satu juta kematian setiap tahunnya di negara-negara berkembang, menggambarkan betapa kritisnya masalah ini bagi kesehatan global.

Di Indonesia, fenomena obat berkualitas rendah masih menjadi tantangan besar. Banyak kasus di mana obat palsu atau substandar beredar di pasar, mengancam kesehatan masyarakat. Menurut BPOM, pada tahun 2020, terdapat lebih dari 300 kasus obat palsu yang berhasil diungkap, dengan sebagian besar di antaranya beredar di daerah-daerah dengan pengawasan yang lebih lemah (BPOM, 2020).

BPOM berperan penting dalam mengawasi kualitas obat di Indonesia. Melalui program-program pengawasan yang ketat, BPOM berusaha memastikan bahwa obat yang beredar di pasar memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Namun, tantangan dalam penegakan hukum dan keterbatasan sumber daya sering kali menghambat efektivitas pengawasan ini.

Selain itu, program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan juga memainkan peran penting dalam memastikan akses terhadap obat-obatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui JKN, pemerintah berupaya untuk menyediakan obat-obatan esensial yang aman dan efektif bagi peserta program. Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2023, lebih dari 220 juta orang telah terdaftar sebagai peserta JKN, dan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan obat mencapai 25 triliun rupiah setiap tahunnya (Kemenkes, 2023). Namun, dengan skala yang sangat besar, program ini menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa semua obat yang disalurkan benar-benar memenuhi standar kualitas.

Kualitas obat juga memengaruhi keberhasilan program imunisasi dan penanganan penyakit menular. Sebagai contoh, vaksin berkualitas rendah dapat menyebabkan penurunan efektivitas program imunisasi, yang berpotensi mengakibatkan peningkatan angka kejadian penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Data dari Riskesdas menunjukkan bahwa cakupan imunisasi di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 90%, namun adanya kekhawatiran tentang kualitas vaksin dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program ini (Riskesdas, 2021). Hal ini bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga membebani sistem kesehatan dengan meningkatnya kebutuhan perawatan dan pengobatan.

Kepercayaan Dokter dan Konsumen

Kepercayaan dokter dan konsumen terhadap obat-obatan sangat dipengaruhi oleh kualitas obat yang tersedia di pasaran. Dokter, sebagai pihak yang meresepkan obat, sangat bergantung pada jaminan kualitas dari produsen dan pengawas obat. Jika dokter meragukan kualitas obat yang tersedia, mereka mungkin enggan meresepkannya, yang pada akhirnya dapat mengganggu proses perawatan pasien. Kepercayaan ini dibangun melalui pengalaman klinis, informasi dari badan pengawas seperti BPOM, serta dari penelitian dan publikasi ilmiah yang tersedia.

Survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 78% dokter merasa yakin dengan kualitas obat yang disediakan oleh program JKN, namun masih ada kekhawatiran mengenai obat generik yang beredar di pasaran bebas (Perhimpunan Dokter Indonesia, 2022).

Konsumen atau pasien juga memainkan peran penting dalam ekosistem kesehatan. Mereka membutuhkan jaminan bahwa obat yang mereka konsumsi aman dan efektif. Kepercayaan ini diperoleh melalui edukasi publik yang memadai dan transparansi dari produsen obat serta pengawas regulasi.

Di Indonesia, BPOM dan instansi terkait perlu meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih obat yang telah teruji dan disertifikasi. Program-program seperti kampanye kesadaran terhadap obat palsu dan substandar sangat penting dalam membangun kepercayaan ini. Menurut data BPOM, kampanye edukasi yang dilakukan pada tahun 2021 berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya obat palsu sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya (BPOM, 2021).

Kepercayaan terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas obat. Ketika pasien merasa yakin bahwa obat yang mereka konsumsi aman dan efektif, mereka lebih cenderung mempercayai sistem kesehatan dan mengikuti anjuran medis. Sebaliknya, kasus-kasus di mana obat berkualitas rendah menyebabkan efek samping yang merugikan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan para profesional medis. Oleh karena itu, menjaga kualitas obat merupakan langkah penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Dampak Ekonomi dari Mutu Obat

Mutu obat yang baik juga memiliki dampak signifikan pada ekonomi. Obat berkualitas tinggi memungkinkan pengobatan yang efektif, yang pada gilirannya mengurangi biaya perawatan kesehatan jangka panjang. Ketika pasien menerima obat yang efektif, mereka pulih lebih cepat dan mengurangi beban pada sistem kesehatan. Selain itu, obat berkualitas buruk dapat menyebabkan pengeluaran tambahan yang signifikan karena pasien memerlukan perawatan tambahan atau harus membeli obat yang berbeda.

Menurut sebuah laporan dari IQVIA, pengeluaran tambahan akibat obat berkualitas rendah di Indonesia diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah setiap tahunnya (IQVIA, 2022). Selain itu, industri farmasi adalah salah satu sektor ekonomi yang penting, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja. Investasi dalam produksi obat berkualitas tinggi juga berpotensi menarik investasi asing dan memperkuat ekonomi nasional.

Di Indonesia, industri farmasi merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2020), kontribusi sektor farmasi terhadap PDB meningkat setiap tahunnya, mencapai 1,6% pada tahun 2020. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan kontribusi ini, perlu ada jaminan bahwa produk farmasi yang dihasilkan memenuhi standar kualitas internasional. Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan dan BPOM, perlu terus memperkuat regulasi dan pengawasan untuk memastikan kualitas produk farmasi Indonesia tetap terjaga.

Obat-obatan berkualitas tinggi juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ketika pekerja menerima pengobatan yang efektif, mereka dapat pulih lebih cepat dan kembali bekerja, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu yang hilang karena sakit. Hal ini sangat penting bagi ekonomi negara, terutama bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada tenaga kerja.

Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sektor farmasi menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja langsung pada tahun 2022, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5% (Kementerian Perindustrian, 2022). Oleh karena itu, investasi dalam kualitas obat juga merupakan investasi dalam produktivitas ekonomi.

Implikasi Hukum dari Mutu Obat

Dari perspektif hukum, kualitas obat yang baik sangat penting untuk menjamin perlindungan konsumen dan menegakkan standar yang ketat dalam produksi farmasi. Pemerintah dan badan pengawas obat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa obat yang beredar di pasar aman dan efektif.

Kasus-kasus di mana obat tidak memenuhi standar kualitas dapat berujung pada litigasi yang mahal dan berdampak buruk pada reputasi produsen. Undang-Undang Obat dan Makanan di berbagai negara mengatur standar yang harus dipenuhi oleh produsen obat, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum yang berat. Misalnya, di Amerika Serikat, FDA (Food and Drug Administration) memiliki wewenang untuk menarik produk yang tidak aman dari pasar dan menuntut perusahaan yang melanggar regulasi.

Di Indonesia, BPOM memiliki mandat untuk mengawasi dan menjamin kualitas obat yang beredar di pasar. BPOM memiliki kewenangan untuk menarik obat dari peredaran jika terbukti tidak memenuhi standar kualitas. Selain itu, ada juga undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi jika mereka dirugikan oleh produk obat yang tidak memenuhi standar. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera bagi produsen yang mencoba mengabaikan standar kualitas dan juga untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Implementasi regulasi yang ketat juga penting untuk mencegah masuknya obat-obatan palsu ke pasar. Obat palsu tidak hanya merugikan konsumen secara finansial tetapi juga dapat menyebabkan risiko kesehatan yang serius. Dalam beberapa kasus, obat palsu dapat berisi bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan kesehatan jangka panjang atau bahkan kematian.

Data dari BPOM menunjukkan bahwa pada tahun 2021, lebih dari 500.000 unit obat palsu berhasil disita, dengan nilai ekonomi yang diperkirakan mencapai 100 miliar rupiah (BPOM, 2021). Oleh karena itu, kerjasama antara BPOM, aparat penegak hukum, dan sektor swasta sangat penting untuk memerangi peredaran obat palsu dan memastikan bahwa obat yang beredar di pasar aman dan efektif.

Salah satu kasus yang menonjol adalah insiden etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang ditemukan dalam sirop obat anak-anak. Pada tahun 2022, kasus ini menyebabkan keracunan massal di beberapa negara, termasuk Indonesia, yang mengakibatkan kematian beberapa anak (Kementerian Kesehatan, 2022). Insiden ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap bahan baku farmasi dan memastikan bahwa semua produk memenuhi standar keamanan internasional seperti yang diatur dalam Farmakope VI dan USP (United States Pharmacopeia).

Perspektif Sosiologi tentang Mutu Obat

Dari sudut pandang sosiologis, akses terhadap obat-obatan berkualitas tinggi berperan penting dalam keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Obat-obatan yang tidak memenuhi standar dapat memperburuk kesenjangan kesehatan antara berbagai kelompok sosial.

Populasi yang lebih rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, sering kali lebih terpapar terhadap risiko obat-obatan berkualitas rendah karena keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber daya. Penelitian yang dilakukan oleh Mackey et al. (2015) mengungkapkan bahwa distribusi obat-obatan palsu dan berkualitas rendah paling banyak terjadi di negara-negara berkembang, yang memperparah ketidaksetaraan dalam akses kesehatan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan obat-obatan berkualitas tinggi adalah langkah penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Di Indonesia, program JKN memainkan peran penting dalam memastikan akses yang merata terhadap obat-obatan berkualitas. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk akses terhadap obat-obatan esensial yang berkualitas. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa semua obat yang disediakan dalam skema JKN memenuhi standar kualitas yang ketat. Kolaborasi antara pemerintah, industri farmasi, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses obat-obatan yang aman dan efektif.

Pentingnya akses terhadap obat-obatan berkualitas tinggi juga tercermin dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap obat yang efektif, mereka lebih mampu menjaga kesehatannya dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban sosial yang disebabkan oleh penyakit yang tidak tertangani dengan baik.

Kepentingan Strategis Nasional

Mutu obat yang baik juga memiliki implikasi strategis bagi keamanan nasional. Penyediaan obat yang aman dan efektif adalah komponen kunci dari infrastruktur kesehatan suatu negara, yang penting dalam menghadapi wabah penyakit menular dan situasi darurat kesehatan lainnya. Negara yang mampu memproduksi dan mendistribusikan obat berkualitas tinggi memiliki keunggulan strategis dalam melindungi kesehatan rakyatnya dan memastikan stabilitas sosial.

Selain itu, kemampuan untuk mengekspor obat-obatan berkualitas tinggi juga dapat meningkatkan posisi geopolitik dan ekonomi negara tersebut di kancah internasional. Laporan dari National Institute of Health (2020) menekankan bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan obat adalah elemen kunci dari strategi kesehatan nasional yang kuat.

Indonesia, dengan populasinya yang besar dan beragam, memerlukan strategi kesehatan yang kuat untuk memastikan ketahanan kesehatan nasional. Investasi dalam penelitian dan pengembangan obat, serta peningkatan kapasitas produksi farmasi domestik, sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat kerjasama internasional dalam bidang farmasi dan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas penelitian dan produksi obat berkualitas tinggi.

Selain itu, kebijakan kesehatan yang mendukung produksi obat berkualitas tinggi juga dapat memperkuat ketahanan nasional dalam situasi darurat kesehatan. Misalnya, kemampuan untuk memproduksi vaksin dan obat-obatan esensial secara mandiri sangat penting dalam menghadapi pandemi atau wabah penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas produksi farmasi domestik harus menjadi prioritas strategis bagi pemerintah Indonesia.

Kesimpulan

Mutu obat yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap ekonomi, hukum, sosiologi, dan kepentingan strategis nasional. Penting bagi pembuat kebijakan untuk mengakui dan mendukung upaya peningkatan kualitas obat melalui regulasi yang ketat, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta pengawasan yang efektif. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa obat-obatan yang tersedia tidak hanya aman dan efektif tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional.

Referensi
• WHO (2017). "Substandard and Falsified Medical Products." World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/substandard-and-falsified-medical-products
• BPOM (2020). "Laporan Tahunan BPOM 2020." Badan Pengawas Obat dan Makanan. https://www.pom.go.id/new/view/more/publikasi/5/Laporan-Tahunan.html
• Kementerian Kesehatan (2023). "Statistik JKN 2023." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://www.kemkes.go.id
• Riskesdas (2021). "Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2021." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://www.kemkes.go.id
• Perhimpunan Dokter Indonesia (2022). "Survei Kepercayaan Dokter terhadap Obat Generik." Perhimpunan Dokter Indonesia. https://www.pdgi.or.id
• BPOM (2021). "Laporan Tahunan BPOM 2021." Badan Pengawas Obat dan Makanan. https://www.pom.go.id/new/view/more/publikasi/5/Laporan-Tahunan.html
• IQVIA (2022). "Laporan Tahunan IQVIA 2022." IQVIA. https://www.iqvia.com
• Kementerian Perindustrian (2022). "Laporan Tahunan Kementerian Perindustrian 2022." Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. https://www.kemenperin.go.id
• Kementerian Kesehatan (2022). "Laporan Kasus Etilen Glikol dan Dietilen Glikol 2022." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://www.kemkes.go.id
• National Institute of Health (2020). "Annual Report on Health Research." National Institute of Health. https://www.nih.gov

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan peluang mal-mal di Jakarta untuk tumbuh bakal makin besar saat ibu kota pindah ke IKN Nusantara.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, peluang pertumbuhan itu didasari oleh fungsi Jakarta nantinya akan menjadi kota global yang mendukung pertumbuhan bisnis usai tak lagi menyandang status sebagai ibu kota.

Di sisi lain, menurut dia, pindahnya ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur tidak serta-merta mengurangi populasi di Jabodetabek. Sementara itu, untuk menjalankan usaha mal, jumlah populasi yang besar jadi faktor utama pendukungnya.

"Jakarta Raya, DKI Jakarta dan sekitarnya populasinya kan masih besar," ujar Alphonzus saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Alphonzus pun optimistis, ke depannya, pemerintah akan mulai fokus membangun sektor perdagangan di Jakarta. Hal itu membuat pembangunan kawasan superblok yang mencakup hotel, mal, perkantoran, dan apartemen makin tumbuh di berbagai daerah penyangga Jakarta.

"Di Tangerang, Depok, Bekasi itu kan banyak bertumbuh mal-mal baru di daerah-daerah penyangga," katanya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono membuka peluang bahwa Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan terbit usai upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI .

“Ya mungkin saja [terbit usai 17 Agustus],” katanya kepada wartawan di bilangan Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024)

Diberitakan Bisnis.com, Sabtu (8/6/2024), Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menyampaikan, Pemprov DKI tengah fokus dalam meningkatkan seluruh unsur ekonomi supaya Jakarta menjadi pusat ekonomi setelah tak jadi ibu kota negara.

“Kita fokus bagaimana ekonomi Jakarta terus meningkat karena Jakarta pasca-ibu kota pindah pun akan menjadi center dari ekonomi, finance, bisnis, dan lain-lain sehingga seluruh unsur dari ekonomi itu kita tingkatkan,” ujarnya.