Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas, mengungkap kesanggupannya untuk menjajal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.

Anas mengaku, dirinya bakal mulai bertolak ke IKN usai menggelar sidang kabinet di Jakarta yang bakal dilakukan sebelum pelaksanaan HUT ke-79 RI pada pada 17 Agustus 2024.

“Ya saya besok begitu sidang kabinet nanti akan ke sana [IKN],” kata Anas saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Sementara itu, Anas menyebut ASN yang akan dipindahkan ke IKN masih menunggu kesiapan hunian yang saat ini tengah dibangun.

Di samping itu, pemerintah juga masih mendiskusikan apakah nantinya ASN pionir akan melakukan sharing apartemen atau sepenuhnya bakal menghuni 1 unit apartemen.

Apabila 47 tower ASN yang saat ini tengah dibangun nantinya rampung sepenuhnya, Anas menjelaskan kemungkinan ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 1.700 orang bila tidak melakukan sharing unit.

“Tapi kalau sharing itu bisa 3.200-an ASN, tergantung nanti [keputusannya apakah akan sharing atau tidak],” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan kesiapan rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) di IKN jelang proses pemindahan tahap 1 pada September 2024.

Basuki menjelaskan, rusun ASN tersebut akan mulai terdistribusi air bersih pada 15 Juli 2024. Di samping itu, rusun ASN juga dipastikan akan terdistribusi gas pada bulan ini.

"Gas untuk untuk di [rusun] ASN 4, ASN 2, ASN 1 ada tanggalnya tadi [pastinya lupa] tapi masih dalam bulan Juli sudah ada," jelas Basuki di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dengan demikian, Basuki memastikan bahwa sebanyak 12 rusun ASN di IKN dipastikan dapat mulai digunakan.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa hingga akhir Juni 2024 progres rusun ASN rata-rata telah berada di atas 50%.

Namun demikian, progres itu juga baru mencakup 12 rusun dari target 47 rusun ASN yang saat ini tengah dipercepat pembangunannya.

"Sekarang 58% untuk BIN-Polri, tapi itu ada sebagian yang sebetulnya lebih tinggi progresnya yang 12 [rusun] tadi. Makannya saya bilang rata-rata ya sekitar di atas 50%," jelas Danis.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas, mengungkap kesanggupannya untuk menjajal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.

Anas mengaku, dirinya bakal mulai bertolak ke IKN usai menggelar sidang kabinet di Jakarta yang bakal dilakukan sebelum pelaksanaan HUT ke-79 RI pada pada 17 Agustus 2024.

“Ya saya besok begitu sidang kabinet nanti akan ke sana [IKN],” kata Anas saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Sementara itu, Anas menyebut ASN yang akan dipindahkan ke IKN masih menunggu kesiapan hunian yang saat ini tengah dibangun.

Di samping itu, pemerintah juga masih mendiskusikan apakah nantinya ASN pionir akan melakukan sharing apartemen atau sepenuhnya bakal menghuni 1 unit apartemen.

Apabila 47 tower ASN yang saat ini tengah dibangun nantinya rampung sepenuhnya, Anas menjelaskan kemungkinan ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 1.700 orang bila tidak melakukan sharing unit.

“Tapi kalau sharing itu bisa 3.200-an ASN, tergantung nanti [keputusannya apakah akan sharing atau tidak],” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan kesiapan rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) di IKN jelang proses pemindahan tahap 1 pada September 2024.

Basuki menjelaskan, rusun ASN tersebut akan mulai terdistribusi air bersih pada 15 Juli 2024. Di samping itu, rusun ASN juga dipastikan akan terdistribusi gas pada bulan ini.

"Gas untuk untuk di [rusun] ASN 4, ASN 2, ASN 1 ada tanggalnya tadi [pastinya lupa] tapi masih dalam bulan Juli sudah ada," jelas Basuki di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dengan demikian, Basuki memastikan bahwa sebanyak 12 rusun ASN di IKN dipastikan dapat mulai digunakan.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa hingga akhir Juni 2024 progres rusun ASN rata-rata telah berada di atas 50%.

Namun demikian, progres itu juga baru mencakup 12 rusun dari target 47 rusun ASN yang saat ini tengah dipercepat pembangunannya.

"Sekarang 58% untuk BIN-Polri, tapi itu ada sebagian yang sebetulnya lebih tinggi progresnya yang 12 [rusun] tadi. Makannya saya bilang rata-rata ya sekitar di atas 50%," jelas Danis.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa isu cukai untuk pangan atau makanan olahan siap saji merupakan usulan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan pada dasarnya siapapun boleh mengajukan barang untuk dikenakan cukai, sesuai dengan kriteria barang kena cukai (BKC).

“Itu usulan aja dari Kemenkes. Jadi kayak rokok segala macam, rokok itu enggak baik untuk kesehatan. Dulu [rokok] usulannya gitu terus dikenakan [cukai],” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Nirwala menjelaskan, sejauh ini pemerintah baru mengkaji penerapan cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), belum untuk pangan olahan siap saji.

Dalam penerapannya, kata dia, suatu barang yang akan dikenakan cukai harus terlebih dahulu melewati diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Walaupun masuk ke dalam kriteria BKC, tetapi kalau tidak disetujui DPR yo enggak jalan dong. Bentuk persetujuannya apa? dimasukkan dalam UU APBN,” jelasnya.

Nirwala menekankan cukai hanya menjadi salah satu skema fiskal dalam membantu program pemerintah, salah satunya dalam mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL).

Menurutnya, penerapan ini masih sangat permukaan dan masih perlu dikaji lebih dalam. Selain itu, dalam mengatasi atau mengendalikan konsumsi tersebut, tak melulu harus menggunakan cukai.

“Kemenkeu cangkulnya fiskal, kesehatan 'cangkulnya' apa, pendidikan 'cangkulnya' edukasi, jadi skema cukainya itu hanya salah satu skema,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam beleid tersebut, tertulis bahwa Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sebagai bentuk dalam pengendalian konsumsi GGL. Di mana pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Untuk diketahui, terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, dan peredarannya perlu diawasi.

Selain itu, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menanggapi kabar dirinya bakal digantikan oleh Bahlil Lahadalia.

Adapun, kabar tersebar posisi Arifin Tasrif bakal digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

“Ya tunggu aja,” jawab Arifin ketika ditanya isu tersebut di Kementerian ESDM, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, ketika kembali ditanya terkait kabar tersebut, Arifin malah menjawab dengan candaan sambil mendoakan kesehatan para awak media.

“Ya kalau benar kenapa [sambil ketawa kecil]. Pokoknya kalian sehat-sehat aja,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons isu terkait dirinya bakal diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menggantikan Arifin Tasrif.

Bahlil mengatakan, saat ini dirinya hanya berfokus dan bekerja di kementerian yang dirinya pimpin yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Saya hari ini kerja di Kementerian Investasi kan,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil pun tidak menjawab perihal isu Rosan Roeslani yang dikabarkan menggantikan dirinya menjadi Menteri Investasi jika dirinya menjadi Menteri ESDM.

“Saya gak tau, saya lagi ada rapat soalnya ya,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Komunis yang berkuasa di China berjanji untuk meningkatkan dukungan bagi perekonomian. Hal ini karena hilangnya momentum dalam beberapa bulan terakhir, yang berisiko membuat target pertumbuhan tahunan China tidak tercapai.

MengutipBloomberg,Selasa (30/7/2024) hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan badan pengambilan keputusan yang beranggotakan 24 orang, yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping.

Para pemimpin berjanji untuk meluncurkan sejumlah langkah baru pada waktu yang tepat, tanpa merinci lebih lanjut. Mereka juga berjanji untuk mempercepat kebijakan yang ada.

Permintaan domestik yang tidak mencukupi disorot sebagai area yang perlu diperhatikan, lantaran ekonomi berjuang untuk melawan dampak negatif dari perubahan lingkungan eksternal.

Pertemuan tersebut juga menyerukan penerbitan dan penggunaan obligasi khusus pemerintah daerah yang lebih cepat, sumber utama pendanaan untuk proyek infrastruktur.

“[China akan] memperlakukan peningkatan konsumsi sebagai pendorong untuk memperluas permintaan domestik, dan fokus kebijakan ekonomi perlu bergeser ke arah yang menguntungkan penghidupan masyarakat dan meningkatkan pengeluaran," pungkas pernyataan tersebut, yang menyoroti layanan, pariwisata dan perawatan lansia.

China baru-baru ini mengalami pertumbuhan yang sangat lambat hingga mencapai laju terburuk dalam lima kuartal. Hal ini karena belanja konsumen yang melambat, yang kemudian menganggu kinerja lonjakan ekspor.

Hal tersebut kemudian dapat mengancam target China untuk mencapai pertumbuhan sekitar 5% dalam produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini dan memicu seruan untuk memperbanyak stimulus.

Sebagai catatan, pertemuan Politbiro pada Juli 2024 merupakan salah satu dari tiga pertemuan tahunan yang difokuskan pada ekonomi. Pertemuan ini juga diawasi secara ketat untuk mengetahui sinyal-sinyal pergeseran kebijakan.

Menganalisis bahasa dalam peristiwa semacam ini menjadi penting lantaran pejabat kurang terbuka untuk membahas kebijakan dengan para ahli. Konsolidasi kekuasaan Xi berarti proses pengambilan keputusan ekonomi menjadi semakin tidak transparan.

Menjelang pertemuan tersebut, para ekonom juga telah meminta pemerintah untuk membelanjakan uang lebih cepat. Pengeluaran fiskal pada paruh pertama 2024 berkontraksi hampir 3% dari tahun lalu, yang kemungkinan membebani aktivitas ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengaku rencana pemberian insentif bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pionir yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dilakukan pembahasan.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan pengkajian ulang itu dilakukan karena terdapat penyesuaian pemindahan ASN menggunakan konsep yang baru.

“Tunjangan ASN yang insentif untuk pindah ke IKN itu masih dirumuskan ulang, karena ada persepsi yang berbeda dengan konsep yang lama disesuaikan dengan konsep yang baru,” kata Anas saat ditemui di Kantor KemenPAN RB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Anas menyebut pengkajian ulang tersebut dilakukan sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ASN pionir yang telah menikah bakal mendapat 1 unit apartemen penuh tanpa perlu melakukan sharing.

Hal itu dilakukan guna memastikan kenyamanan ASN yang bakal dipindahkan ke IKN. Sehingga, para ASN dapat tinggal dengan para keluarganya di calon Ibu Kota Baru tersebut dengan tenang.

“Arahan Presiden yang baru tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon 1 kalau dia sudah menikah, ya sudah satu kamar. Nah itu kan bagian dari insentif. Nanti dirumuskan lagi yang lain. Sehingga, mereka pindah ke sana bisa tenang,” ujarnya.

Berdasarkan skemanya, bila 47 tower ASN yang saat ini tengah dibangun telah rampung sepenuhnya, kemungkinan total ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 1.700 orang bila tidak melakukan sharing unit.

“Tapi kalau sharing itu bisa 3.200-an ASN, tergantung nanti [keputusannya apakah akan sharing atau tidak],” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, komponen insentif yang akan diberikan untuk ASN Pionir bakal mencakup kepada 1 ASN yang juga mencakup 1 pasangan ASN, 2 anak, serta 1 asisten rumah tangga (ART).

Di samping itu, ASN Pionir yang akan pindah ke IKN juga akan mendapat insentif biaya pengepakan, biaya tunggu hingga biaya transportasi.

Kendati demikian, Anas belum merinci secara pasti berapa total besaran insentif yang akan diterima oleh masing-masing ASN.

"Detailnya nanti masih akan kami bahas bersama Bu Menkeu," tegas Anas.

Bisnis.com, JAKARTA — Tantangan produksi beras nasional yang semakin pelik, mulai dari perubahan iklim ekstrem, alih fungsi lahan, sampai masalah regenerasi petani. Namun demikian, ambisi mencapai swasembada beras tetap digaungkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional periode 2023 turun ke level 53,98 juta ton. Turun drastis dari 5 tahun lalu yang mampu tembus 59,2 juta ton, dan lebih buruk dari tren produksi 4 tahun belakangan, di mana masih bisa bertahan tetap di kisaran 54 juta ton per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp487,35 triliun sepanjang semester I/2024. Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yang dipimpin Prabowo Subianto, menduduki peringkat keberapa?

“Realisasi Belanja K/L mencapai Rp487,35 triliun atau 44,68% dari pagu, tumbuh 16,82% secara tahunan,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi Juli 2024, dikutip Selasa (30/7/2024).

Realisasi belanja tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja infrastruktur, peningkatan jumlah penerima bantuan PIP, pengadaan sarana dan prasarana bidang pertahanan dan keamanan, serta kenaikan gaji ASN/TNI/ Polri, juga pembayaran gaji ke-13 dan THR dengan tunjangan kinerja 100%, serta penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kemenkeu menyatakan realisasi belanja K/L terutama disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar, yang mewakili 86,6% dari total realisasi belanja K/L.

Jika dirincikan, realisasi belanja terbesar pada semester I/2024 tercatat pada Kementerian Pertahanan, yaitu mencapai Rp65,3 triliun, naik 11,05% dari realisasi semester I/2023 (year-on-year/yoy) sebesar Rp58,8 triliun.

Realisasi belanja terbesar kedua ditempati oleh Polri, sebesar Rp61,2 triliun pada semester I/2024, naik 12,08% dari realisasi semester I/2023 sebesar Rp54,6 triliun.

Sementara itu, di posisi ketiga, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp44 triliun, naik 14,28% dari realisasi semester I/2023 yang sebesar Rp38,5 triliun.

Secara total, Kemenkeu mencatat realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I/2024 mencapai Rp997,92 triliun atau 40,44% dari pagu 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) memutuskan untuk merevisi anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) periode 2024.

Direktur Operasi dan Teknik IPCC, Bagus Dwipoyono, memaparkan, dalam rencana awal perusahaan menganggarkan capex sebesar Rp57 miliar untuk 2024. Namun, dalam perkembangannya, capex diputuskan untuk dipangkas hanya menjadi Rp17 miliar.

Bagus menuturkan, pemangkasan belanja modal dilakukan seiring dengan tidak terealisasinya rencana pembangunan gedung parkir pada tahun ini. Pembangunan gedung parkir tersebut masih menunggu rampungnya studi analisis dampak lingkungan atau Amdal.

"Dari total capex untuk 2024, sebanyak Rp40 miliar itu untuk membangun gedung parkir baru yang belum bisa kami lakukan. Kemungkinan ini akan bisa diserap di tahun depan," kata Bagus di Kantor IPCC, Jakarta pada Selasa (30/7/2024).

Adapun, hingga semester I/2024, IPCC telah menyerap belanja modal sebesar Rp3,7 miliar. Dia mengatakan, belanja modal tersebut salah satunya digunakan untuk pembelian jaring debu yang dipajang di sekitar terminal.

Dia menuturkan, pemasangan jaring debu dibutuhkan mengingat lokasi terminal IPCC yang berdekatan dengan terminal lain yang melakukan kegiatan bongkar muat komoditas tepung. Bagus mengatakan, jaring tersebut juga berfungsi untuk mencegah benda asing masuk ke terminal milik perusahaan.

Kemudian, perusahaan juga menggunakan capex untuk memperbaiki dua unit lapangan yang berada di dekat terminal IPCC. Dana belanja modal juga digunakan untuk penambahan kamera pengawas atau CCTV.

"Kita melakukan perbaikan pada lapangan bekas pekerjaan PT PP dan lapangan lain yang ada di depan gedung parkir," kata Bagus.

Adapun, IPCC mencetak laba tahun berjalan Rp80,68 miliar pada 6 bulan pertama 2024 atau naik tipis 2,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp78,91 miliar.

Di sisi lain, naiknya laba IPCC tak berbanding lurus dengan turunnya pendapatan perseroan. Emiten logistik tersebut membukukan pendapatan operasi Rp360,26 miliar sepanjang kuartal II/2024, atau turun 1,83% yoy dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp366,96 miliar.

Kontribusi pendapatan IPCC ditopang oleh pelayanan jasa terminal sebesar Rp340,96 miliar, pelayanan jasa barang di pelabuhan sebesar Rp5,88 miliar. Kemudian pelayanan jasa rupa-rupa usaha senilai Rp4,89 miliar, dan selebihnya bisnis pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Rp8,50 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membuktikan langsung air keran di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat langsung diminum.

Dalam video yang diterima Bisnis.com, tampak Menteri Basuki menjajal air minum langsung dari instalasi keran yang dipasang sebagai mock up. Tampak hadir pula Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga yang mendampingi.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan uji coba air minum dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang dijajal Menteri Basuki dilakukan dalam kunjungannya pada Senin (29/7/2024).

“Hal ini merupakan bagian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Endra menuturkan, uji coba kualitas air merupakan bagian dari running test agar sistem penyediaan air minum (SPAM) Sepaku yang nantinya akan dioperasikan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Kementerian PUPR menargetkan SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN pada akhir Juli 2024.

Sebagai informasi, SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/ detik, pipa transmisi 16 kilometer (km), reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mencoba air bersih di IKN yang diklaim oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa langsung diminum.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau IKN bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno secara langsung kawasan Istana Garuda, pada Senin (29/7/2024) Juli 2024.

“Belum-belum, belum nyoba nanti kalau keliru bagaimana,” ucapnya kepada wartawan.

Presiden juga mengapresiasi sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tersedia di IKN. Presiden menyebut sejumlah fasilitas pendukung yang ada sudah cukup baik.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membuktikan langsung air keran di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat langsung diminum.

Dalam video yang diterima Bisnis.com, tampak Menteri Basuki menjajal air minum langsung dari instalasi keran yang dipasang sebagai mock up. Tampak hadir pula Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga yang mendampingi.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan uji coba air minum dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang dijajal Menteri Basuki dilakukan dalam kunjungannya pada Senin (29/7/2024).

“Hal ini merupakan bagian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Endra menuturkan, uji coba kualitas air merupakan bagian dari running test agar sistem penyediaan air minum (SPAM) Sepaku yang nantinya akan dioperasikan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Kementerian PUPR menargetkan SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN pada akhir Juli 2024.

Sebagai informasi, SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/ detik, pipa transmisi 16 kilometer (km), reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mencoba air bersih di IKN yang diklaim oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa langsung diminum.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau IKN bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno secara langsung kawasan Istana Garuda, pada Senin (29/7/2024) Juli 2024.

“Belum-belum, belum nyoba nanti kalau keliru bagaimana,” ucapnya kepada wartawan.

Presiden juga mengapresiasi sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tersedia di IKN. Presiden menyebut sejumlah fasilitas pendukung yang ada sudah cukup baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) bakal menggelar festival belanja Indonesia Shopping Festival (ISF) 2024.

Festival belanja tahunan yang digelar setiap perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ini diklaim dapat mendongkrak daya beli masyarakat kelas bawah melalui beragam promo dan diskon yang ditawarkan.

Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa ISF menjadi jurus untuk meningkatkan konsumsi masyarakat saat periode low season yang terjadi pasca-lebaran hingga sebelum Natal Tahun Baru (Nataru). Dia pun mengakui bahwa daya beli masyarakat yang melandai saat ini menjadi tantangan industri ritel.

"Mudah-mudahan dengan acara Shopping Festival ini, [dampak] low season tidak terlalu dalam," ujar Alphonzus di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Adapun, ISF bakal digelar selama 12 hari mulai 8 Agustus - 19 Agustus 2024 di hampir 400 pusat perbelanjaan (mal) anggota APPBI yang tersebar di seluruh Indonesia. APPBI menargetkan tingkat kunjungan (traffic) ke mal bisa mencapai 100 juta orang selama periode ISF dengan perkiraan total nilai transaksi minimal Rp25 triliun.

Alphonsuz juga meyakini bahwa dengan adanya ISF, tingkat okupansi mal akan meningkat pesat hingga 100%. Pemberian diskon hingga 79% dan promo yang ditawarkan dalam ISF, kata dia, bisa menolong masyarakat kelas menengah bawah untuk berbelanja.

"Ada pameran dan bazar, yang tentunya itu produk dalam negeri, ini juga salah satu cara mendongkrak [daya beli] masyarakat menengah bawah," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe mengatakan bahwa festival belanja menjadi momentum untuk meningkatkan geliat perekonomian di masyarakat.

Menurutnya, festival belanja yang dilakukan secara rutin dalam beberapa kali setiap tahunnya dapat berkontribusi sebesar 1-2% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Jalau kalau PDB ini akan naik, bisa sekitar 1-2% kalau itu [festival belanja] dilakukan dalam setahun beberapa kali," kata Juan dalam kesempatan yang sama.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menegaskan bahwa ISF 2024 turut menjadi wadah bagi UMKM untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produknya. Di sisi lain, ISF juga berpotensi menarik kunjungan wisatawan untuk berbelanja di Tanah Air karena banyaknya promo dan diskon menarik.

"Kita sama-sama mempromosikan Indonesia bukan hanya sebagai destinasi wisata tapi juga destinasi belanja," ucap Shinta.