Bisnis.com, BATANG - Pemerintah telah mengalirkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3,3 triliun kepada holding BUMN, PT Danareksa (Persero) untuk mendukung pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Corporate Secretary PT Danareksa, Agus Widjaja, mengatakan PMN tersebut diberikan berupa sarana dan prasarana barang milik negara (BMN) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Saat ini KITB masih di bawah PT KIW, kita mendapatkan PMN berupa BMN dari PUPR ke Danareksa, salah satunya rusun, IPAL, TPST, dan sebagainya sekitar Rp3,3 triliun," kata Awi di KITB, Jumat (26/7/2024).

Alokasi dana dimanfaatkan untuk membangun rumah susun pekerja sebanyak 10 tower, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), instalasi penngolahan air (IPA), hingga tempat pengolahan sampah terpadu sementara (TPST).

Kelengkapan dan kesiapan infrastruktur dasar tersebut dinilai dapat menarik minat investor untuk masuk ke Kawasan Industri Batang. Hal ini pun tercerminkan dari telah hadirnya 18 tenant yang telah menempati lahan 232,171 hektare.

"Saat ini sudah serap 19.000 pekerja, kalau sudah terbangun semua kurang lebih 200.000 tenaga kerja. Jadi, KITB ini menggerakan ekonomi Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya," ujarnya.

Pengembangan kawasan industri Batang ini terdiri dari 4 fase. Saat ini, lahan fase I seluas 450 hektare telah ludes terjual dan sedang dalam tahap pengembangan fase II seluas 650 hektare yang sebagiannya telah dibooking oleh investor asing maupun lokal.

Untuk diketahui, KITB merupakan kawasan industri ke-7 di bawah pengelolaan holding BUMN PT Danareksa (Persero). Operasional KITB akan diresmikan langsung hari ini oleh Presiden Joko Widodo.

Corporate Secretary (Corsec) PT KITB Burhan Murtaqi menerangkan bahwa saat ini, KITB masih merupakan anak usaha dari PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) yang tak terlepas dari penyertaan modal negara (PMN).

"Insya Allah Oktober mungkin ya kita naik kelas dengan adanya pmn sudah diserahkan kepada Danareksa kita akan menjadi anaknya Danareksa. Keluarga besar holding, banyak gacuma kiw kitb tapi ada siar JIEP," kata Corporate Secretary (Corsec) PT KITB Burhan Murtaqi.

Bisnis.com, JAKARTA — Draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah sampai di meja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Adapun, revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri [ESDM] sudah selesai, di Kemenko [sudah], sekarang lagi Bapak Presiden,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Dadan mengatakan, beleid hasil revisi itu bakal mempertegas batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut di tengah masyarakat.

Selain itu, kata dia, aturan itu juga bakal mengatur dengan tegas soal kualitas standar emisi Euro 4 dari bahan bakar tersebut.

“Kita ingin mencoba menerapkan bahan bakar yang bersih, sulfurnya rendah, di dalam revisi Perpres tersebut, kita ingin memastikan tepat sasaran,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut, setelah pembahasan substansi rampung.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi tersebut lebih tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut proyek Istana Wakil Presiden dan Kantor Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan segera dibangun.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa saat ini proses pembangunan Istana dan Kantor untuk RI 2 itu masih menunggu jadwal.

“Istana Wakil Presiden sudah kontrak, kita mau menunggu, tapi sudah siap untuk groundbreaking. Kalau jadwalnya saya masih belum dikabarin,” kata Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/7/2024).

Danis menuturkan, proses konstruksi kompleks kawasan Istana dan Kantor Wapres di IKN itu ditargetkan bakal memakan waktu selama 1 tahun.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang menyebut saat ini proyek Istana Wapres telah siap melaksanakan groundbreaking dalam waktu dekat.

“Sudah pemenang lelangnya sudah [ada], Pak Wapres mau groundbreaking dalam waktu dekat. Sudah ada kontraknya tinggal groundbreaking saja,” pungkasnya.

Adapun, mengutip laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pembangunan kawasan istana dan kantor Wapres di IKN itu total nilai proyeknya mencapai Rp1,7 triliun.

Konstruksi proyek itu terdiri dari Istana Wakil Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Setwapres, Kediaman Wapres, Bangunan Pendukung Lainnya serta Penataan Kawasan agar dapat segera dilaksanakan supaya terwujud bangunan fisik sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan tersebut.

Adapun, proses pembangunan kompleks Istana dan Kantor Wapres di IKN ini sempat tertunda pembangunannya usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta Kementerian PUPR untuk merevisi desain Istana Wakil Presiden yang akan dibangun di IKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga rumah di Singapura dilaporkan masih dalam tren melambat di tengah upaya pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk meredam pelemahan pasar properti yang terjadi belakangan.

Melansir dari laporan Bloomberg, harga rumah di Singapura tumbuh melambat hanya mencapai 0,9%, posisinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan posisi pertumbuhan kuartal sebelumnya yang sempat tumbuh 1,1% hingga 1,4% pada kuartal I/2024.

Sementara itu, harga sewa rumah ekspatriat juga dilaporkan turun 0,8%. Posisinya juga lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sempat menyentuh 1,9%.

Tren harga rumah di Singapura itu menandai penurunan selama tiga kuartal berturut-turut, meskipun tetap meningkat setelah naik lebih dari 50% dalam empat tahun terakhir. Sementara itu, daya beli masyarakat Singapura dilaporkan tetap terjaga.

Sinyal pelemahan harga rumah itu lantas disorot bakal menjadi tantangan bagi pemerintah Singapura. Terlebih, Negeri Singa tersebut bakal memasuki masa pemilu pada tahun depan. Bila hal itu tak segera teratasi, dikhawatirkan pasar properti bakal terus tergerus.

“Pertumbuhan harga sedang moderat, tetapi faktor-faktor termasuk neraca keuangan rumah tangga yang sehat dan keluarga yang ingin meningkatkan rumah mereka dapat mendukung permintaan”, kata analis Bloomberg Intelligence, Ken Foong, dikutip Jumat (26/7/2024).

Sejalan dengan hal itu, Foong berharap kenaikan harga rumah dapat tembus 4% sepanjang tahun ini, sedangkan khusus pada paruh kedua harga rumah Singapura dapat tumbuh 1,5%.

Adapun hingga saat ini, pasar properti Singapura masih ditopang oleh transaksi penjualan rumah bekas, sementara penjualan rumah baru dilaporkan masih melambat.

Dalam laporannya, pada semester I/2024 pengembang properti di Singapura tercatat menjual 1.889 unit rumah. Posisi tersebut menjadi yang paling rendah dalam dua dekade terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Thailand memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melaju lebih cepat dari proyeksi sebelumnya berkat lonjakan pariwisata dari kedatangan wisatawan mancanegara yang mendorong konsumsi swasta.

Melansir Bloomberg, Jumat (26/7/2024), Wakil Menteri Keuangan Paopoom Rojanasakul mengatakan memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,7% pada 2024, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,4%.

Kinerja tersebut diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan konsumsi swasta sebesar 4,5%, yang menyumbang hampir 60% dari produk domestik bruto (PDB) negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara ini.

Kedatangan turis diperkirakan akan melonjak menjadi 36 juta tahun ini dari perkiraan sebelumnya sebesar 35,7 juta, dan semakin mendekati rekor 40 juta pengunjung yang pernah dicapai negara ini sebelum pandemi.

Pendapatan dari wisman diperkirakan mencapai 1,69 triliun baht (Rp763 triliun) dengan pengeluaran per kapita per perjalanan diperkirakan akan meningkat menjadi rata-rata 47.000 baht.

Rojanasakul mengatakan pemulihan pariwisata yang didorong oleh pelonggaran pembatasan perjalanan dan kembalinya turis-turis China akan menjadi pendorong utama pemulihan tahun ini. Selain itu, meningkatnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dapat mendorong pertumbuhan hingga mencapai 3% tahun ini.

Pandangan pertumbuhan yang direvisi sebesar 2,7%, yang sejalan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) pada April, memvalidasi sikap Bank of Thailand bahwa pemulihan ekonomi semakin cepat dan dapat mengurangi tekanan pada para pembuat kebijakan untuk memangkas suku bunga.

Bank sentral telah menolak seruan berulang kali dari Perdana Menteri Srettha Thavisin dan para pejabatnya untuk menurunkan suku bunga dengan mengatakan bahwa suku bunga pada tingkat tertinggi dalam satu dekade terakhir mendukung pertumbuhan dan memastikan stabilitas keuangan.

Dengan pertumbuhan Thailand yang tertinggal dari negara-negara lain kawasan ini, pemerintah telah meluncurkan rencana untuk program pemberian uang tunai senilai US$14 miliar untuk merangsang aktivitas ekonomi.

Rencana untuk memberikan bantuan uang tunai 10.000 baht kepada setiap warga Thailand berusia 16 tahun ke atas di bawah kelompok pendapatan tertentu tersebut dikritisi oleh bank sentral, yang menyerukan agar program ini ditargetkan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang lebih miskin.

Paopoom mengatakan bahwa proyeksi PDB kementerian keuangan tidak termasuk dampak dari pembagian uang tunai yang ditetapkan untuk kuartal IV/2024 dan perekonomian akan semakin diuntungkan oleh langkah-langkah yang baru-baru ini diumumkan seperti pinjaman lunak untuk usaha kecil dan insentif pajak.

Pariwisata adalah salah satu industri utama Thailand yang menyumbang sekitar 20% dari total lapangan kerja dan sekitar 12% dari PDB yang mencapai US$ 500 miliar. Kedatangan wisman tahun ini hingga 21 Juli 2024 naik sekitar 34% menjadi 19,6 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 sebelum pandemi, Thailand mencatat rekor 40 juta kedatangan orang asing dengan jumlah orang China mencapai sekitar 28% dari total kedatangan.

Bisnis.com,JAKARTA - Amerika Serikat mengambil sikap yang berlawanan terhadap usulan kebijakan pajak global bagi orang-orang superkaya yang diusulkan dalam pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen memandang penerapan pajak bagi orang kaya ini masih belum diperlukan. Pandangan ini juga membagi dua kubu yang berseberangan atas usulan pajak global tersebut.

"Kebijakan pajak sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global dan kami tidak melihat adanya kebutuhan untuk menegosiasikan kesepakatan tersebut . Kami pikir semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif," ujar Yellen dalam konferensi pers sebelum pertemuan, seperti dikutip Reuters, Jumat (26/7/2024).

Namun, Yellen tetap memuji ide perpajakan global tersebut dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan Brasil untuk menyebarkan gagasan seperti ini di G20.

Usulan pajak global terhadap orang-orang super kaya menjadi prioritas utama bagi Brasil, yang saat ini memegang kursi presidensi G20.Hingga saat ini, belum diketahui detail lebih lanjut soal perpajakan tersebut. Namun, diketahui bahwaBrasil sebelumnya mengusulkan untuk mengenakan pajak kepada orang-orang kaya raya di dunia sebesar 2% per tahun.

Pajak minimum 2% terhadap miliarder dikatakan akan menghasilkan pendapatan sebesar US$200-US$250 miliar per tahun.

Perkiraan tersebut disampaikan pada 25 Juni 2024, yang disiapkan oleh ekonom Prancis Gabriel Zucman, seorang profesor Ekonomi di Sekolah Ekonomi Paris dan Universitas California.

Menurut laporan tersebut,pendekatan perpajakan progresif pada awalnya akan memengaruhi sekitar 3.000 orang yang memiliki kekayaan lebih dari US$1 miliar, yang didistribusikan dalam bentuk aset, real estat, saham, kepemilikan perusahaan, dan lain-lain, yang belum membayar setidaknya 2% pajak penghasilan tahunan.

"Hanya individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dan pembayaran pajak yang sangat rendah yang akan terpengaruh," pungkas dokumen tersebut, seperti dikutip dari laman resmi G20 Brasil 2024.

Zucman berpendapat bahwa penelitian tersebut mengubah usulan Brasil soal pajak minimum bagi orang-orang super kaya menjadi “sesuatu yang layak secara teknis”.

Walau usulan terdengar utopis, ia berpendapat bahwa banyak negara dapat menerapkannya dan ada alasan untuk percaya bahwa usulan ini mampu tercapai seiring berjalannya waktu.

Adapun, Koordinator Umum Urusan Keuangan Internasional di Kementerian Keuangan Brasil, Felipe Antunes mengungkapkan bahwa beberapa negara telah menyatakan dukungan untuk pola perpajakan bagi orang-orang super kaya.

“Kekhawatiran utama G20 Brasil adalah memastikan orang-orang super kaya membayar pajak dalam jumlah yang wajar. Kami masih perlu melakukan diskusi paralel untuk melihat bagaimana menyampaikan usulan pajak ini ke negara-negara tersebut,” jelasnya, dikutip dari lama resmi tersebut.

Kini, Menteri Keuangan Brazil Fernando Haddad mengatakan kepada wartawan bahwa deklarasi akhir akan menyebutkan proposal untuk mengenakan pajak pada orang-orang super kaya. Namun, ia tidak merinci kata-katanya, atau apakah akan secara khusus mengutip usulan 2%.

Prancis, Spanyol, dan Afrika Selatan, yang akan menjadi ketua G20 pada 2025, juga telah menyatakan dukungannya.

rakhir, 1% orang terkaya telah mengumpulkan kekayaan baru senilai US$42 triliun, hampir 34 kali lebih banyak dari seluruh 50% terbawah populasi dunia.

Kekayaan rata-rata per orang dalam 1% teratas meningkat hampir US$400.000 dalam nilai riil selama dekade terakhir, dibandingkan dengan US$335 untuk individu 50% terbawah.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat progres pengembangan lahan kawasan industri dalam 5 tahun terakhir telah meningkat hingga 130,02% dibandingkan total luas lahan akhir 2019 lalu.

Berdasarkan catatan Kemenperin, jumlah perusahaan kawasan industri juga terus bertambah sebanyak 56 usaha dengan tambahan luas lahan 43.296 hektare. Namun demikian, masih terdapat kawasan industri dengan tingkat okupansi di bawah 50%.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang, mengatakan untuk mengatasi kekosongan okupansi saat ini, maka perlu dilakukan langkah-langkah percepatan, salah satunya dengan transformasi kawasan industri menuju generasi keempat.

"Perusahaan KI diharapkan dapat mengimplementasikan smart digital infrastructure dalam kegiatan operasionalnya untuk mendukung penataan ruang dan lahan, penyediaan layanan, sampai pada pemantauan dan pengelolaan limbahnya," kata Agus dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (26/7/2024).

Agus mendorong kawasan industri untuk dapat mengusung konsep Smart Eco Industrial Park yang memanfaatkan teknologi terkini berbasis lingkungan. Tak hanya itu, kawasan industri juga didorong untuk menyediakan infrastruktur memadai maupun fasilitas pendukung guna menarik investasi dan meningkatkan produksi eksisting.

Di samping itu, pemerintah juga mendorong pengelola melakukan remapping terutama untuk penyediaan infrastruktur penunjang di Kawasan Industri, termasuk untuk kebutuhan energi bagi industri. Hal ini selaras dengan keputusan pemerintah yang akan melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Agus juga menerangkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penggunaan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri sebagai jaminan infrastruktur gas di KI.

"Salah satu yang akan diatur di dalamnya adalah skema impor gas untuk penggunaan di Kawasan Industri. Mudah-mudahan RPP ini dapat segera selesai," jelasnya.

Untuk diketahui, terdapat 156 perusahaan KI yang telah mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan beroperasi per Juli 2024. Adapun, total luas lahan kawasan industri mencapai 76.594 hektare.

Luas lahan yang telah terisi tenant maupun untuk infrastruktur kawasan mencapai 48.087 hektare atau 65,56%. Sementara itu, sisanya yaitu sebesar 34,44% atau seluas 26.381 hektare merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.

PP No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri yang diluncurkan belum lama ini diharapkan dapat memberikan terobosan untuk mendukung pertumbuhan KI sesuai dengan dinamika zaman.

Melalui PP No. 20/2024, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan, standar KI, Kawasan Industri Terpadu (KIT), serta mekanisme pengawasan dan pengendalian KI. Pihaknya juga berharap dengan dukungan regulasi tersebut maka tidak ada lagi industri yang dibandung di luar kawasan industri.

“Adanya penyesuaian tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi stakeholders dalam upaya pengembangan industri yang lebih terintegrasi, efektif, inklusif serta berdaya saing,” jelas Menperin.

Di sisi lain, Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan pengelola kawasan industri masih optimistis Indonesia menjadi tujuan utama investor. Namun, daya saingnya masih perlu ditingkatkan agar lebih kompetitif dibandingkan negara lain.

"Kami mengharapkan adanya solusi dan strategi yang tepat dari Business Talk ini untuk mengoptimalkan peran Kawsan Industri di Indonesia," ujar Sanny.

Dalam hal ini, dia juga membeberkan sejumlah tantangan pengembangan kawasan industri yaitu masalah perizinan perusahaan, kepastian hukum pertanahan dan tata ruang wilayah, infrastruktur, ulitilitas dan logistik, masalah-masalah ketenagakerjaan yang terkait dengan sosial, keamanan, termasuk juga fasilitas perpajakan dan insentif.

Bisnis.com, JAKARTA – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia ke China terpantau membengkak dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan posisi terakhir pada Mei 2024 senilai US$22,86 miliar atau setara Rp372,3 triliun (kurs pagi ini Rp16.288 per dolar AS).

Berdasarkan Data Statististik Utang Luar Negeri milik Bank Indonesia (BI), secara umum posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2024 ini berada di angka US$407,3 miliar atau setara Rp6.634,1 triliun.

Posisi tersebut naik 1,8% (year-on-year/yoy) dari Mei 2023 yang senilai Rp400,24 miliar. Secara bulanan atau month-to-month (mtm) dari April 2024 pun, posisi utang luar negeri naik 2,1% dari US$398,82 miliar menjadi US$407,3 miliar.

Bank Indonesia mencatat kenaikan utang terutama didorong oleh bank sentral, dengan nilai US$18,78 miliar pada Mei 2024, naik dari US$9,26 miliar pada Mei 2023.

Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia hingga Mei 2024 tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tercatat sebesar 29,8%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN,” katanya melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (26/7/2024).

Khusus posisi ULN Indonesia terhadap China, tercatat adanya kenaikan baik secara tahunan maupun bulanan yang masing-masing sebesar 14,28% (yoy) dan 4% (yoy).

Utang China Era Jokowi

Jika membandingkan ULN dari China dengan total ULN secara keseluruhan, porsi utang dari China memang tercatat hanya sekitar 5,6% dari total utang Indonesia.

Meski demikian, utang dari China nyatanya mengalami lonjakan hingga 190% dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Lonjakan utang Indonesia ke China mulai terpantau pada tahun pertama pemerintahan Jokowi atau pada 2015.

Kala itu, utang luar negeri naik signifikan senilai US$5,79 miliar, dari US$7,87 miliar (2014) menjadi US$13,66 miliar. Adapun, utang China di akhir pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya mencapai US$6,16 miliar (2013).

Perbesar

Tak ayal, Jokowi memilih China untuk bekerja sama dalam pembangunan sejumlah kontruksi penting. Sebut saja pembangunan Waduk Jatigede di Jawa Barat, pembangunan Tol Medan-Kualanamu, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Menjadi perhatian, kereta cepat yang memangkas waktu perjalanan dari Jakarta ke Bandung menjadi hanya 45 menit, pada akhirnya menggunakan APBN untuk memberikan penjaminan atas utang tersebut.

Hal tersebut juga tercermin dalam posisi ULN menurut sektor ekonomi, kenaikan secara umum, untuk utang di sektor konstruksi juga transportasi dan pergudangan turut melonjak.

ULN di sektor kontruksi naik dari US$19,36 miliar pada 2014, menjadi US$27,32 miliar per Mei 2024. Untuk utang di sektor transportasi dan pergudangan, naik dari US$13,07 miliar (2014) menjadi US$24,44 miliar.

Perbesar

China Terlibat di Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Teranyar, tiga bulan menjelang akhir kepemimpinannya, Jokowi berencana menambah utang lagi dari China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta – Surabaya.

Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku pihaknya bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo, telah melaporkan perkembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kepada Jokowi.

Saat ini, proyek tersebut tengah dalam pembahasan soal studi kelayakan atau feasibility study bersama perusahaan dari China.

“Lah itu [kereta cepat Jakarta—Surabaya] lagi dibahas dengan China,” ujarnya usai memenuhi panggilan dari Jokowi di Istana Kepresiden, Rabu (24/7/2024).

Berkaca dari pembengkakan utang Indonesia soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, setidaknya pemerintah dalam 35 tahun mendatang harus melunasi utang tersebut kepada China.

Bisnis.com, JAKARTA - Jiangsu Lopal Tech Co. tengah mempertimbangkan untuk menggalang dana sekitar US$200 juta atau sekitar Rp3,25 triliun (asumsi kurs jisdor Rp16.268 per US$) untuk unitnya di Indonesia.

Melansir Bloomberg, Jumat (26/7/2024), pemasok untuk produsen baterai terbesar di dunia Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) itu, berencana meningkatkan produksi lokal material baterai kendaraan listrik.

Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya menyebut bahwa Lopal sedang bekerja sama dengan seorang penasihat untuk mengukur minat dari para calon investor.

Perundingan sedang berlangsung dan mungkin saja tidak akan menghasilkan kesepakatan, kata sumber tersebut. Sementara itu, seorang perwakilan dari Lopal menolak berkomentar.

Adapun, Lopal menargetkan produksi pabrik bahan katoda baterai lithium-besi fosfat (LFP) di Kendal Industrial Park, Jawa Tengah dapat dimulai pada tahun ini. Total investasi pabrik tersebut diperkirakan mencapai US$290 juta dan akan memiliki kapasitas 120.000 ton bahan katoda LFP, mengutip situs web Lopal.

Produk tersebut digunakan untuk membuat baterai lithium-ion yang digunakan pada industri kendaraan listrik dan penyimpanan energi.

Pada Februari, Lopal menyebut bahwa unitnya menerima pesanan senilai 7 miliar yuan (US$970 juta) dari produsen baterai Korea Selatan, LG Energy Solution Ltd. untuk 160.000 ton bahan katoda LFP yang akan dikirim dari tahun ini hingga 2028. Pelanggannya juga termasuk Sunwoda Electronic Co. dan EVE Energy Co.

Bisnis.com,JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada kuartal II/2024 lebih tinggi dari yang diperkirakan, menunjukkan bahwa permintaan tetap kuat meskipun bunga kredit meningkat. Produk domestik bruto (PDB) AS naik 2,8% secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dari 1,4% pada kuartal sebelumnya, menurut estimasi awal pemerintah.

Belanja pribadi, yang merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi, tumbuh 2,3% dan melebihi proyeksi. Selain itu, Biro Analisis Ekonomi melaporkan bahwa inflasi inti, yang diawasi ketat, naik 2,9%, sedikit melambat dari kuartal I/2024 namun masih di atas perkiraan.

Meskipun data ini menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun lalu, belanja konsumen dan aktivitas ekonomi tetap stabil meski suku bunga tinggi. Hal ini membantu mengendalikan inflasi secara bertahap, yang merupakan kabar baik bagi Federal Reserve (The Fed) yang tengah berupaya mencapai soft landing bagi perekonomian. The Fed mungkin akan mempertimbangkan untuk memangkas suku bunga setelah September 2024.

Namun, tantangan tetap ada dalam mendinginkan pasar tenaga kerja tanpa menyebabkan peningkatan pengangguran yang signifikan. Pengangguran telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut.

"Ini adalah laporan yang sempurna untuk The Fed, pertumbuhan selama paruh pertama tahun ini tidak terlalu tinggi, inflasi terus menurun, dan skenario soft landing tampak dalam jangkauan," kata kepala penelitian ekonomi Fitch Ratings, Olu Sonola, seperti dikutip Bloomberg, Jumat (26/7/2024).

Eliza Winger dari Bloomberg Economics menambahkan bahwa meskipun belanja konsumen menguat pada kuartal terakhir, pertumbuhannya melambat signifikan dibandingkan semester II/2023. Pasar tenaga kerja yang mendingin dan pertumbuhan pendapatan yang melambat diperkirakan akan memperparah perlambatan ini.

Ke depan, para ekonom memperkirakan ekonomi akan melambat lebih tajam pada paruh kedua tahun ini. Pelemahan pasar tenaga kerja dan pertumbuhan pendapatan yang melambat diperkirakan akan menekan pengeluaran konsumen, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengumumkan sikap resminya atas tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah setelah konsolidasi nasional yang digelar pada akhir pekan ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti membenarkan pihaknya telah ditawari izin tambang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Tawaran wilayah tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) itu disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

"Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," ujarnya ketika dikonfirmasi Bisnis, Kamis (25/7/2024) malam.

Abdul Mu'ti menuturkan, penawaran Bahlil tersebut telah dibahas dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah. Akan tetapi, keputusan resmi PP Muhammadiyah untuk pengelolaan tambang baru akan disampaikan setelah konsolidasi nasional pada akhir pekan ini.
"Insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan terdapat enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan.

Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

"Ada KPC, Arutmin, Adaro, MHU, Indika [Kideco], Kendilo," ujar Arifin, Jumat (7/6/2024).

Penawaran WIUPK tersebut akan diprioritaskan kepada enam ormas keagamaan dengan basis massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta ormas dari agama Budha dan Hindu.

Arifin menuturkan, penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan ini merupakan upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mendapat sumber pendanaan baru guna mendukung kegiatan-kegiatannya.

“Mereka ada sumber untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiataan agama itu banyak seperti ibadah, pendidikan, dan masalah kesehatan,” ucapnya.

Adapun, penawaran WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bisnis.com, JAKARTA - Stasiun pengisian bahan bakar kendaraan hidrogen atau Hydrogen Refuelling Stastion (HRS) miliki PLN Indonesia Power (PLN IP) dilirik oleh Pemerintah Australia.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menyampaikan, HRS pertama di Indonesia milik pihaknya menjadi objek studi delegasi dari Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water (DCCEEW) Kedutaan Besar Australia.

Edwin yang hadir saat kunjungan delegasi Kedubes Australia menjelaskan, HRS di Senayan Jakarta telah dibangun dengan teknologi yang mutakhir. Teknologi HRS menjamin proses pengisian aman dan efisien bagi kendaraan hidrogen.

"Sistem ini dilengkapi dengan sensor canggih yang dapat mendeteksi kebocoran dan memutus aliran gas secara otomatis jika terdeteksi ada masalah," kata Edwin dalam keteranganya, Jumat (26/7/2024).

Selain mengunjungi Hydrogen Refuelling Station, delegasi DCCEEW juga berkesempatan mendapatkan wawasan tentang Hydrogen Generator dan Hydrogen Center yang menjadi pusat pelatihan terkait hidrogen.

Di sisi lain, Secretary Department of Climate Change, Energy,The Environment, and Water (DCCEEW) David Fredericks menunjukkan kekagumannya atas keberhasilan PLN Indonesia Power dalam membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen pertama di Indonesia.

Menurutnya, pemanfaatan hidrogen untuk kendaraan menjadi pencapaian luar biasa PLN IP jadi masa depan EBT di Indonesia.

"Ini pencapaian yang sangat luar biasa, kami pikir PLN IP seharusnya sangat bangga dengan seberapa cepatnya berhasil membangun fasilitas ini dan sungguh berkomitmen untuk menjadikan hidrogen sebagai bagian dari masa depan energi terbarukan Indonesia," ucapnya.

Adapun, hidrogen untuk HRS Senayan ini dipasok dari 22 GHP milik PLN. Selain 21 GHP eksisting, saat ini PLN telah menambah 1 GHP di PLTP Kamojang. Total GHP tersebut mampu memproduksi 203 ton/tahun green hydrogen. Dimana 75 ton hidrogen ini digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit. Sementara, 128 ton digunakan untuk mendukung kendaraan hidrogen.

Total kapasitas produksi green hydrogen tersebut bisa digunakan untuk 438 mobil dalam setahun, dengan asumsi setiap mobil menempuh jarak 100 km/hari.

Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar bersih juga dapat menghemat impor BBM hingga 1,59 juta liter per tahun dan mampu mereduksi emisi hingga 4,15 juta ton CO2 per tahun.