Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono buka suara terkait isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang semula senilai Rp15.000 per anak, menjadi Rp7.500 per anak.

Thomas, keponakan Prabowo yang baru dilantik menjadi Wamenkeu II ini, enggan menjawab pertanyaan terkait program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut.

Dirinya hanya menegaskan, bahwa program Prabowo akan diselaraskan dengan RAPBN dan berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, pruden, disiplin, dan kredibel.

“Semua hal yang menyangkut program presiden terpilih dan sebagainya akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi,” tegasnya dalam konferensi pers, Kamis (18/7/2024).

Pasalnya, kabar terakhir, anggaran untuk makan bergizi gratis senilai Rp15.000 per orang akan dipangkas hingga menjadi Rp7.500 per orang. Mengingat, alokasi anggaran untuk program tersebut senilai Rp71 triliun, jauh dari angka rencana Rp400 triliun.

Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang menyebutkan adanya potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

“Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu,” ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Heriyanto menyampaikan bahwa pada dasarnya sebagai seorang politisi, Prabowo ingin menyasar target sebanyak mungkin dengan keterbatasan anggaran Rp71 triliun pada 2025.

Namun, Heriyanto melihat memang perlu implementasi secara bertahap, tak bisa didorong anggarannnya langsung sekaligus ke level Rp200 triliun maupun Rp300 triliun.

“Jadi menurut saya kalau hanya pemikiran mendorong programnya di dalam keterbatasan APBN yang sudah disetujui, menurut saya ya nggak jelek-jelek amat [anggaran dipangkas],” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro melaporkan pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai telah mencapai 22,4% hingga pertengahan Juli 2024.

Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B Ramdani Akbar menjelaskan saat ini, progres pekerjaan utama telah berlangsung untuk struktur atas atau upper structure, terutama untuk 1 km pertama. Selain itu, tengah berlangsung pekerjaan pondasi atau substructure dan juga beberapa pekerjaan upper structure.

Secara keseluruhan, total 44 titik pier atau kolom sudah berdiri serta 41 pier head atau kepala kolom bang telah terpasang.

"Progres pembangunan ini menunjukkan deviasi positif. Target awalnya itu 21,9%, aktualnya sudah 22,4%," jelas Ramdani saat ditemui di Lokasi Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Jalan Pemuda, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Adapun, Jakpro menargetkan pembangunan fase 1B ini dapat rampung sepenuhnya pada Agustus 2026 mendatang.

Ramdani menuturkan, pengerjaan pada 1 km pertama menjadi prioritas perusahaan saat ini. Pasalnya, Jakpro menargetkan dapat melakukan pengujian jalur kereta atau track test yang menghubungkan Stasiun Velodrome dengan Stasiun Rawamangun sepanjang sekitar 1,1 km.

Dia menuturkan, pengujian jalur itu ditargetkan dapat dilakukan pada September 2024 mendatang. Ramdani juga menegaskan hal tersebut baru merupakan uji coba, bukan pengoperasian komersial Stasiun Rawamangun.

"Jadi akan kita lakukan track test September 2024, itu belum [beroperasi] komersial. Setelah uji coba itu kita akan melakukan penyelesaian arsitektur stasiunnya secara keseluruhan," kata Ramdani.

Sebagai informasi, Stasiun Rawamangun merupakan titik pemberhentian pertama ke arah Manggarai pada LRT Jakarta Fase 1B. Pada fase ini, LRT Jakarta akan memiliki empat stasiun lain, yakni Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan berakhir di Stasiun Manggarai dengan total jalur sepanjang 6,4 km.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, LRT Jakarta fase 1B akan menelan dana sebesar Rp5,5 triliun. Dia menuturkan, dana konstruksi tersebut seluruhnya akan menggunakan APBD DKI Jakarta.

Dia menjelaskan, jika digabung dengan jalur LRT fase 1A, maka total jalur LRT Jakarta akan membentang sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun. Heru mengatakan, masyarakat nantinya dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu kurang dari setengah jam.

"Total jalur LRT Jakarta fase 1A dan 1B adalah 12,2 kilometer dan dapat ditempuh selama 26 menit," kata Heru.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai bendahara umum Gerindra, apabila memang diperlukan.

Usai dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Thomas yang hadir dalam Konferensi Pers Kemenkeu, Kamis (18/7/2024) sore, mengatakan akan memulai jabatannya yang baru dengan rapat bersama Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi.

“Saya akan mengikuti ketentuan yang berlaku, setelah ini rapat dengan Pak Sekjen kemenku, dan saya akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Termasuk kalau mundur dari jabatan sebagai bendahara umum Gerindra,” ujarnya.

Ke depan, dirinya akan mengemban tugas untuk membantu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang saat ini pun masih dalam proses penyusunan.

Dalam kesempatan yang sama, Thomas enggan menjawab pertanyaan terkait program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yakni makan bergizi gratis.

Pasalnya, kabar terakhir, anggaran untuk makan bergizi gratis senilai Rp15.000 per orang akan dipangkas hingga menjadi Rp7.500 per orang. Mengingat, alokasi anggaran untuk program tersebut senilai Rp71 triliun, jauh dari angka rencana Rp400 triliun.

Dirinya hanya menegaskan, bahwa program Prabowo akan diselaraskan dengan RAPBN dan berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, pruden, disiplin, dan kredibel.

“Semua hal yang menyangkut program presiden terpilih dan sebagainya akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi,” tegasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan salah satu alasan masuknya keponakan Prabowo dalam jajaran pejabat Kemenkeu tersebut sebagai upaya agar komunikasi yang terbentuk semakin lebih mudah.

Bendahara Negara tersebut menampik jika selama ini komunikasi yang dibentuk antara pemerintahan petahana dan tim sinkronisasi tidak baik, justru dalam tiga bulan terakhir terjalin sangat baik.

“Dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas Prabowo dan wapres terpilih Gibran,” ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bendahara Umum Partai Gerindra yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II mendampingi Sri Mulyani. Penunjukkan ini kemudian mendapat perhatian dari media asing.

BloombergdanReuterspada Kamis (18/7/2024) melaporkan penunjukkan ini keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini. Kedua media ini juga menyoroti sikap investor yang waspada, program Prabowo, dan penjelasan mengenai dilantiknya Thomas.

“Pengangkatan anggota keluarga Prabowo ke dalam kabinet dapat memberi pemimpin baru itu pengaruh yang lebih besar atas pengeluaran negara karena ia berupaya mendanai berbagai program ambisius termasuk makan siang gratis untuk anak-anak sekolah,” tulisBloomberg.

Media tersebut menuliskan bahwa investor telah waspada terhadap sinyal-sinyal yang saling bertentangan seputar sikap fiskal Prabowo, yang memicu aksi jual dan premi risiko yang lebih tinggi untuk obligasi Indonesia.

Kemudian, dituliskan juga soal saudaranya, Hashim Djojohadikusumo, yang mengatakan bahwa pemerintahan yang akan datang mungkin akan memungkinkan rasio utang meningkat hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Janji utama dari kampanye Prabowo yakni makan siang gratis juga disoroti, yang diperkirakan menelan biaya hingga 450 triliun rupiah per tahun jika sudah terlaksana sepenuhnya. Pemerintah yang baru setuju untuk mengalokasikan 71 triliun rupiah.

Thomas kemudian menuturkan bahwa pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang berkualitas.

"Kita perlu menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, nutrisi yang berkualitas, dan pendidikan yang berkualitas. Akan ada nilai ekonomi dalam hal itu,” pungkasnya, dikutip dariBloomberg.

SebelumnyaBloombergjuga menulis ‘Dinasti Politik’ dalam laporannya, dengan menjelaskan bahwa Thomas adalah putra mantan gubernur Bank Indonesia (BI) dan pamannya merupakan saudara Prabowo.

"Meskipun Djiwandono mungkin tidak memiliki latar belakang akademis ekonomi, pengangkatannya tampaknya tidak bermasalah bagi pasar," pungkas ahli strategi kedaulatan Asia di Robeco di Singapura, Philip McNicholas, dikutip dariBloomberg.

Menurutnya, bisa saja fokusnya adalah memastikan penerapan kebijakan ekonomi yang disukai Prabowo.

Reutersjuga melaporkan bahwa pilihan Prabowo untuk menteri keuangan dan rencana fiskal berada dalam pengawasan investor karena “janji-janji yang mahal” termasuk rencana makan siang gratis.

Kemudian, politikus senior dari partai politik Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penjelasan kepadaReuterssoal pengangkatan Thomas tersebut.

“[Pengangkatan tersebut dimaksudkan] untuk memperlancar transisi pemerintahan dari pemerintahan Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo," jelasnya.

Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, kemudian berharap bahwa pengangkatan Thomas akan menghasilkan komunikasi yang lebih baik mengenai sinergi fiskal dan program-program yang diusulkan selama kampanye dapat dilaksanakan secara hati-hati.

Menurutnya, penunjukan tersebut seharusnya berdampak netral pada pasar karena tidak ada perubahan dalam angka fiskal. Penurunan rupiah kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal.

Pada Kamis (17/7) mata uang Garuda melemah hingga 0,4% terhadap dolar AS, mencatatkan penurunan terbesar di antara mata uang negara berkembang Asia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan kehadiran Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II di era Presiden Joko Widodo sebagai jalan memudahkan transisi pemerintahan.

Sri menyebut masuknya keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto itu ke dalam jajaran pejabat Kemenkeu agar komunikasi yang terbentuk semakin mudah.

“Dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas Prabowo dan wapres terpilih Gibran,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (18/7/2024).

Bendahara Negara tersebut menampik jika selama ini komunikasi yang dibentuk antara pemerintahan petahana dan tim sinkronisasi tidak baik, justru dalam tiga bulan terakhir terjalin sangat baik.

Ke depan, Thomas akan mendapatkan tugas untuk membantu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang saat ini pun masih dalam proses penyusunan.

“Apakah masuknya Mas Thomas karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Nggak, justru karena selama ini bagus. Dengan adanya di dalam jadi nggak perlu ada pertemuan khusus karena Mas Thomas sudah di sini,” tuturnya.

Sri Mulyani menyampaikan, nantinya Thomas akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dan jajaran pejabat Kemenkeu lainnya untuk bisa menjalankan tugas mengelola keuangan negara.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Thomas sampai di kantor Kemenkeu pukul 16.25 WIB dan disambut oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, serta Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II memdampingi Sri Mulyani.

Thomas menjadi satu dari tiga wakil menteri (wamen) baru yang dilantik Jokowi hari ini, Kamis (18/7/2024), atau sekitar tiga bulan jelang akhir masa jabatannya.

"Pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, mengangkat wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan masing-masing [...] Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan," demikian bunyi surat keputusan presiden yang dibacakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik dua kader Partai Gerindra yakni keponakan Presiden terpilih Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian padaKamis (18/7/2024) atau sekitar tiga bulan jelang akhir masa jabatannya. Nama ketiga yang dilantik adalah Yuliot Tanjung yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM sebagai Wakil Menteri.

“[Penunjukan itu dimaksudkan] untuk memperlancar transisi pemerintahan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo," pungkas Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepadaReuters, Kamis (18/7/2024).

Dalam laporan itu disebutkan Thomas tidak disiapkan untuk pos menteri menggantikan Sri Mulyani. Pos ini disebutkan tetap disiapkan untuk kalangan profesional. Bendahara partai itu ditugaskan untuk menyinkronkan rencana pemerintahan berikutnya, dengan anggaran 2025 yang dirancang di kementerian keuangan.

“Prabowo masih mempertimbangkan kandidat profesional untuk peran menteri keuangan,” pungkasnya.

Meski demikian, Dasco juga memastikan Thomas akan tetap menjadi wakil menteri keuangan ketika masa jabatan Prabowo resmi dimulai pada Oktober 2024.

Penunjukan itu membawa reaksi di pasar keuangan berupa pelemahan rupiah.“Kami berharap penunjukan Djiwandono akan membawa komunikasi yang lebih baik mengenai sinergi fiskal dan program-program yang diusulkan selama kampanye dapat diimplementasikan dengan hati-hati sesuai dengan kondisi fiskal kita,” kata ekonom dari Maybank Indonesia Myrdal Gunarto.

Dia berharap masuknya Thomas membawa dampak netral pada pasar, lantaran tidak ada perubahan dalam angka fiskal.Dalam laporannya,Reutersjuga menyoroti soal pilihan Prabowo untuk menteri keuangan dan rencana fiskal yang berada dalam pengawasan investor, lantaran janji-janji mahal termasuk rencana untuk makan sekolah gratis.

Kemudian, kekhawatiran bahwa utang mungkin naik selama pemerintahan Prabowo yang akan datang sebelumnya telah menambah tekanan pada harga rupiah dan obligasi Indonesia.

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik dua kader Partai Gerindra yakni keponakan Presiden terpilih Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian padaKamis (18/7/2024) atau sekitar tiga bulan jelang akhir masa jabatannya. Nama ketiga yang dilantik adalah Yuliot Tanjung yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM sebagai Wakil Menteri.

“[Penunjukan itu dimaksudkan] untuk memperlancar transisi pemerintahan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo," pungkas Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepadaReuters, Kamis (18/7/2024).

Dalam laporan itu disebutkan Thomas tidak disiapkan untuk pos menteri menggantikan Sri Mulyani. Pos ini disebutkan tetap disiapkan untuk kalangan profesional. Bendahara partai itu ditugaskan untuk menyinkronkan rencana pemerintahan berikutnya, dengan anggaran 2025 yang dirancang di kementerian keuangan.

“Prabowo masih mempertimbangkan kandidat profesional untuk peran menteri keuangan,” pungkasnya.

Meski demikian, Dasco juga memastikan Thomas akan tetap menjadi wakil menteri keuangan ketika masa jabatan Prabowo resmi dimulai pada Oktober 2024.

Penunjukan itu membawa reaksi di pasar keuangan berupa pelemahan rupiah.“Kami berharap penunjukan Djiwandono akan membawa komunikasi yang lebih baik mengenai sinergi fiskal dan program-program yang diusulkan selama kampanye dapat diimplementasikan dengan hati-hati sesuai dengan kondisi fiskal kita,” kata ekonom dari Maybank Indonesia Myrdal Gunarto.

Dia berharap masuknya Thomas membawa dampak netral pada pasar, lantaran tidak ada perubahan dalam angka fiskal.Dalam laporannya,Reutersjuga menyoroti soal pilihan Prabowo untuk menteri keuangan dan rencana fiskal yang berada dalam pengawasan investor, lantaran janji-janji mahal termasuk rencana untuk makan sekolah gratis.

Kemudian, kekhawatiran bahwa utang mungkin naik selama pemerintahan Prabowo yang akan datang sebelumnya telah menambah tekanan pada harga rupiah dan obligasi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, masuknya orang-orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kabinet Indonesia Maju merupakan upaya memuluskan transisi pemerintahan.

“Menurut saya memuluskan transisi dari kabinet Jokowi sebelumnya ke kabinet Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Esther mengatakan, masuknya sejumlah tokoh ke jajaran kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang pergantian pemerintah menjadi langkah yang bagus agar dapat mengetahui masalah fiskal lebih lama sehingga dapat memitigasi risiko dan mencari solusi.

Kemudian saat ditanya mengenai persepsi pasar terhadap penunjukkan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Esther menyebut bahwa baik Menteri maupun Wakil Menteri Keuangan saat ini memiliki tugas berat mengingat ruang fiskal Indonesia yang kian kecil.

Selain itu, banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, salah satunya meningkatkan penerimaan negara agar program-program pemerintahan mendatang dapat dijalankan dengan maksimal.

“Sebenarnya yang diperlukan integritas dan kompetensi. Jika bisa menjaga itu, maka relatif aman. Apalagi jika didukung pengalaman profesionalnya,” ujarnya.

Jelang pergantian pemerintahan, Jokowi resmi menambah dan mengganti jajaran wakil menteri di tiga kementerian hari ini, Kamis (18/7/2024).

Tiga wakil menteri yang resmi dilantik tersebut yaitu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra.

Kemudian, Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM.

Dan terakhir, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), menggantikan Harvick Hasnul Qolbi yang menjabat sejak Desember 2020. Sebagai informasi, Sudaryono merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.

Berdasarkan pantauan Bisnis di platform media sosial Instagramnya, @sudaru_sudaryono, dirinya juga didapuk sebagai calon gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budidaya benih bening lobster (BBL) atau benur di luar wilayah Indonesia mencapai Rp3,60 miliar hingga 18 Juli 2024.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tugas Media dan Komunikasi KKP, Doni Ismanto, menyampaikan, adanya penerimaan PNBP tersebut berkat hadirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.7/2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.).

“PNBP sejak Permen KP No.7/2024 dilakukan angkanya sekitar Rp3,60 miliar. Bayangkan jika selama ini banyak orang bilang benih bening lobster terbang ke luar negeri, kita nggak dapat apa-apa,” kata Doni dalam konferensi pers Update Perkembangan Kasus Penyelundupan BBL di Kantor KKP, Kamis (18/7/2024).

Meski tergolong kecil, Doni menyebut bahwa jumlah penerimaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menjaga keberlangsungan sumber daya alam di Indonesia.

Selain itu, jumlah PNBP yang kecil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengincar ekspor benur.

“Jadi kita itu memang tujuannya berbudidaya dan jika memang ada yang ingin melakukan ekspor kita akan fasilitasi di mana itu legal dan barangnya diakui oleh negara tujuan,” jelasnya.

Adapun dalam paparan yang disampaikan Doni, dari total PNBP senilai Rp3,60 miliar, sebanyak Rp2,70 miliar akan dimanfaatkan untuk masyarakat dan Rp901 juta akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan lobster.

Pada Maret 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, resmi menerbitkan Permen KP No.7/2024. Melalui beleid ini, pemerintah membuka peluang ekspor benur yang sempat dilarang pada 2015 dan kemudian dibuka pada 2020, sebelum akhirnya ditutup kembali oleh Trenggono saat pertama kali menduduki posisi Menteri KKP, menggantikan Edhy Prabowo.

Dalam regulasi tersebut, Trenggono mengizinkan penangkapan benur untuk pembudidayaan. Pembudidayaan benur dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.

“Pembudidayaan BBL dapat dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan/atau luar wilayah negara Republik Indonesia,” bunyi Pasal 3 ayat 1 beleid itu.

Adapun budidaya benur yang dilakukan di luar wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan oleh investor yang melakukan pembudidayaan benur di Indonesia dengan sejumlah ketentuan.

Diantaranya, pemerintah asal investor telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia dan membuat permohonan tertulis untuk permintaan jumlah kuota benur dari pemerintah negara asal investor.

Selain itu, investor tersebut harus melakukan kerja sama dengan badan layanan umum yang membidangi perikanan budidaya serta harus memiliki dokumen penunjukkan dari pemerintah asal investor.

“Investor memperoleh BBL untuk kegiatan pembudidayaan dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budidaya yang telah menandatangani dokumen perjanjian,” jelas beleid itu.

Lebih lanjut, investor diwajibkan membentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Investor dalam hal ini juga diwajibkan memiliki tenaga ahli budidaya lobster pada segmentasi usaha pendederan dan pembesaran, serta membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen dengan berat minimal 50 gram per ekor.

Adapun, pengeluaran benur dari wilayah Indonesia untuk dibudidayakan dilakukan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan.

Harga patokan terendah benur di nelayan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, berdasarkan usulan direktur jenderal yang menjalankan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Sementara, harga patokan penjualan benur untuk kebutuhan pembudidayaan lobster ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penetapan berdasarkan tarif layanan badan layanan umum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Nantinya, harga patokan akan dievaluasi secara berkala minimal 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons soal kekhawatiran adanya permainan produsen lokal menaikkan harga ubin keramik saat bea masuk anti dumping (BMAD) yang tinggi diterapkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso mengatakan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap industri ubin keramik bakal terus dilakukan pemerintah saat nantinya BMAD diterapkan. Menurutnya, industri tidak bisa serta-merta untuk memainkan harga dan pasar di dalam negeri.

"Tapi kita bisa mengontrol, jadi BMAD itu dikasihnya tiga tahun nanti dievaluasi. Jadi kita bukan tidak terkontrol," ujar Budi, Rabu (17/7/2024).

Sebaliknya, Budi menjelaskan risiko lebih besar bisa terjadi apabila saat ini pemerintah tidak menerapkan tarif proteksi terhadap industri keramik dalam negeri. Saat keramik impor membanjiri pasar dalam negeri tanpa kontrol berisiko mematikan industri lokal.

Alhasil saat Indonesia seutuhnya mengandalkan ubin keramik impor, kata Budi, lonjakan harga keramik impor secara tak terukur memungkinkan terjadi hingga sulit dikendalikan. Dia pun memastikan, tindakan Kemendag dalam kebijakan proteksi lewat tarif masuk itu tidak dilakukan secara asal-asalan yang menguntungkan kelompok industri tertentu.

"Kalau industri dalam negeri tidak dilindungi masa kita mau impor aja, jangan curiga dulu, kan kita ada mekanisme kontrol. KPPU semua juga akan mengawasi," jelasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan mengatakan, dalam ketentuan World Trade Organization (WTO) pengenaan BMAD maupun BMTP atau safeguard tidak bisa diterapkan secara permanen. Menurutnya, BMAD dan BMTP bisa dievaluasi dan diperpanjang hingga batas tertentu.

"BMTP dan BMAD itu bisa diterapkan satu negara tetapi enggak bisa selamanya," ujar Bara.

Menurut Bara, industri dalam negeri punya kesempatan untuk melakukan perbaikan selama BMAD dan BMTP diterapkan. Dengan begitu, produk yang dihasilkan nantinya juga bisa semakin kompetitif.

Faktor preferensi konsumen terhadap harga yang murah, kata dia, perlu menjadi perhitungan bagi industri untuk menghasilkan produk yang lebih berdaya saing dengan produk impor.

"Industri kita harusnya juga bisa kompetitif, jangan terlalu banyak dimanjakan dengan proteksi. Ini kan tindakan sementara [BMAD dan BMTP], dikasih waktu tiga tahun, industri harus berubah dong," ucap Bara.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (16/7/2024), Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho menilai pasar pesaingan akan semakin kecil kala BMAD ubin keramik diterapkan sehingga opsi konsumen semakin sedikit.

Alhasil, harga keramik semakin mahal. Pihaknya pun menduga ada risiko perang harga yang dilakukan produsen lokal. Pasalnya, dalam kajian KADI terdapat keluhan dari perusahaan lokal yang mengeluhkan harga jual keramik yang tidak bisa tinggi di tengah maraknya impor murah dari China.

"Kecurigaan kami ini memang ada price war di dalam domestic producer, apakah ini memang memperbesar kuenya sehingga domestic price-nya akan meningkat untuk memfasilitas produsen tersebut? Kita tidak tahu," ujarnya.

Pemberlakuan BMAD akan membuat produsen tersebut meningkat margin keuntungannya dengan menaikkan harga jual. Sebab, harga impor keramik akan meningkat tajam.

"Praktis semakin rendah kuantitas atau volume di pasar di saat permintaan meningkat, maka harga yang diterima konsumen akan semakin mahal," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebut sederet harapan kepada tiga wakil menteri yang resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

Seperti diketahui, Istana Negara telah melantik tiga wakil menteri di akhir jabatan Presiden Jokowi. Tiga wamen tersebut antara lain Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sekaligus Bendahara Partai Gerindra, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian, menggantikan Harvic Hasnul Qolbi. Selain itu, Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi mendampingi Bahlil Lahadalia.

Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh ketiga wakil menteri yang baru dilantik tersebut dalam menjalankan tugas mendorong perkenomian nasional dan daerah.

"Kadin Indonesia mengucapkan selamat atas pelantikan tiga wakil menteri baru," ujar Arsjad saat dihubungi, Kamis (18/7/2024).

Kadin, kata Arsjad, berharap agar ketiga wakil menteri baru dapat menjalankan tugas dengan baik di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan konflik geopolitik yang berisiko mempengaruhi stabilitas ekonomi serta perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan nasional.

"Kadin juga berharap agar Wakil Menteri Investasi [Yuliot Tanjung] dapat menggenjot investasi luar negeri ke Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Thomas dan dua wamen baru, yakni Wamen Pertanian Sudaryono dan Wamen Investasi Yuliot, lalu membacakan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Ketiganya resmi menjabat sebagai wamen untuk tiga bulan terakhir pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Thomas merupakan anggota dari Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Keponakan Prabowo itu bertugas untuk memimpin sinkronisasi kebijakan khususnya ekonomi dan keuangan antara pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang.

Selain itu, Sudaryono kini resmi menjabat Wamentan untuk tiga bulan terakhir periode pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Dia akan mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang juga belum genap setahun dilantik oleh Presiden Jokowi menggantikan Syahrul Yasin Limpo.

Sebelumnya, politisi Gerindra itu sempat masul radar partainya untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Namanya juga dipertimbangkan oleh rekan satu koalisi Gerindra pada Pilpres 2024, Partai Amanat Nasional (PAN).

Kemudian, Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung, yang sebelumnya menduduki jabatan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut target swasembada petrokimia bahan baku plastik pada 2025 dipastikan gagal.

Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto Sadiman mengatakan serbuan bahan baku dan barang jadi plastik menjadi biang keladi dari ancaman gagalnya kemandirian petrokimia nasional.

"Kondisi industri sektor petrokimia Indonesia semakin terpuruk karena banjir produk impor bahan baku plastik khususnya dari negara Thailand, Vietnam, Malaysia, China, Korea Selatan, dan Middle East yang juga berdampak ke industri turunannya," kata Budi di Kantor Inaplas, Kamis (18/7/2024).

Banjirnya impor dari negara-negara tersebut membuat iklim usaha dalam negeri tidak kondusif. Hal ini diperparah dengan aturan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.8/2024.

Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk dalam negeri menurunkan minat untuk menanamkan investasi di Indonesia.

Terlebih, jika impor bahan baku dan barang jadi terus banjir di pasar domestik, pabrik-pabrik plastik akan banyak yang tutup dan merugikan industri turunannya seperti makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, tekstil dan lain-lain.

"Saat ini produk hulu LLDPE telah memenuhi kebutuhan nasional, sedangkan PP Homopolymer akan segera memenuhi kebutuhan nasional dengan tambahan produksi dari Lotte Chemicals dan Polytama tahun 2026," ujarnya.

Minimnya pengendalian impor akan membuat Indonesia memiliki potensi mengimpor sekitar 4 juta ton bahan baku plastik di 2030 bila tidak ada tambahan kapasitas baru.

Berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian, sejumlah proyek industri kimia di Indonesia sampai tahun 2030, total nilai investasinya akan mencapai US$31.415 juta.

Adapun, para investor tersebut di antaranya dari PT Chandra Asri Perkasa, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Sufindo Adiusaha, proyek olefin TPPI Tuban, dan proyek GRR Tuban.

"Rencana investasi yang diharapkan nantinya Indonesia akan mencapai swasembada industri petrokimia dipastikan akan mundur bahkan gagal akibat dari banjir impor yang berdampak pada rencana investasi yang terpaksa harus ditunda dan dikaji ulang," pungkasnya.