Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming, Sufmi Dasco buka suara terkait kabar pelantikan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan pada hari ini, Kamis (18/7/2024).

Wakil Ketua DPR tersebut mengakui bahwa pihaknya baru menerima kabar bahwa anggota timnya akan dilantik menjadi wakil Sri Mulyani Indrawati.

“Iya, kami baru terima berita semalam bahwa rencananya akan ada pelantikan wamenkeu hari ini,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Sebagai informasi, Thomas Djiwandono merupakan anak dari Sudrajad Djiwandodo yang dalam hal ini adalah kakak ipar Prabowo.

Dengan kata lain, Thomas yang akrab disapa Tommy Djiwandono, merupakan keponakan dari Prabowo.

Thomas yang juga politisi Gerindra merupakan anggota Tim Gugus Sinkroniasi bidang Ekonomi dan Keuangan.

Sosoknya telah dua kali muncul ke publik bersama Sri Mulyani Indrawati. Pertama, saat perkenalan dirinya sebagai anggota tim sinkronisasi.

Kedua, saat dirinya melakukan konferensi pers bersama Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan konderensi pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] 2025.

Tommy, sapaannya, kala itu menepis kabar adanya ketidaksesuaian pemikiran antara pemerintah saat ini dengan tim Prabowo-Gibran.

"Selama ini, saya harus menggarisbawahi bahwa idak ada gap sama sekali antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto," ungkapnya.

Dirinya juga menekankan bahwa Prabowo akan menjaga defisit dan rasio utang tetap pada ketentuan saat ini.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, kabar pelantikan tersebut pun dibenarkan oleh pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyampaikan bahwa pelantikan untuk wakil menteri keuangan akan digelar pada siang ini di Istana Kepresidenan.

Meski demikian, dirinya enggan menyebut nama Thomas sebagai sosok yang akan dilantik sebagai wamenkeu.

“Sementara belum bisa disebut [namanya], untuk ini [jelasnya] tunggu dari Istana ya,” katanya, Kamis (18/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana melakukan revisi pembatasan umur operasional angkutan umum seperti bus AKAP dan pariwisata seiring dengan maraknya peristiwa kecelakaan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuka dan menerima masukan terkait dengan pembatasan umur bus angkutan umum. Terlebih, saat ini dinamika dan teknologi kendaraan umum semakin berkembang, sehingga perlu dianalisis dan dikaji kembali.

Di Indonesia, umur operasional maksimal kendaraan angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah 25 tahun, sedangkan angkutan pariwisata 15 tahun.

"Apakah pembatasan umur operasional kendaraan bermotor angkutan umum yang telah ditetapkan masih relevan atau harus direvisi," katanya dalam siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Dia menginginkan layanan angkutan umum perkotaan maupun antar kota ditingkatkan. Adapun, aturan soal umur angkutan umur diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 29/2015 dan Permenhub No. 44/2019.

Regulasi tersebut, lanjutnya, memang harus dievaluasi seiring dengan maraknya peristiwa kecelakaan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Itu bermuara pada aspek pembatasan umur kendaraan bermotor angkutan umum.

Budi Karya menambahkan, kebijakan pembatasan umur kendaraan telah dilakukan oleh beberapa negara seperti Singapura dan Inggris. Penerapan kebijakan tersebut berdampak pada beberapa aspek, di antaranya lingkungan, ekonomi, juga secara tidak langsung keselamatan.

"Ini kita perhatikan, cermati pengalaman-pengalaman berapa tahun terakhir dengan adanya kecelakaan dan polusi, lalu silakan beri usulan sehingga kita bisa melakukan keputusan yang lebih obyektif,” ujarnya.

Dia berharap dapat menghimpun masukan terkait umur operasional kendaraan bermotor angkutan umum yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Kemudian turut pula mendapat gambaran komprehensif terkait implementasi kebijakan SPM angkutan umum dan dampak penerapan kebijakan pembatasan umur kendaraan bermotor angkutan umum dari aspek lingkungan, keselamatan, kelancaran lalu lintas, juga ekonomi.

Bisnis.com, SEMARANG – Kementerian Keuangan buka suara terkait dengan kabar akan dilantiknya keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Thomas (Tommy) Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan pada hari ini, Kamis (18/7/2024).

Tommy Djiwandono saat ini merupakan anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyampaikan bahwa pelantikan untuk wakil menteri keuangan akan digelar pada siang ini di Istana Kepresidenan.

Meski demikian, Deni tidak memberikan penjelasan secara rinci ketika dikonfirmasi apakah Tommy Djiwandono yang akan dilantik sebagai wakil menteri keuangan.

“Sementara belum bisa disebut, untuk ini [jelasnya] tunggu dari Istana ya,” katanya saat ditemui wartawan, Kamis (18/7/2024).

Deni mengatakan Kemenkeu pada sore ini juga akan mengadakan konferensi pers di Kantor Kemenkeu setelah agenda pelantikan di Istana.

“Jadi pelantikannya di Istana, cuma nanti kita buat konferensi pers,” jelas Deni.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming, Sufmi Dasco mengonformasi kabar pelantikan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan pada hari ini, Kamis (18/7/2024). Simak selengkapnya di sini: Tim Sinkronisasi Prabowo Benarkan Thomas Djiwandono Dilantik jadi Wamenkeu Hari Ini (18/7)

Bisnis.com, SEMARANG – Kementerian Keuangan buka suara terkait dengan kabar akan dilantiknya keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Thomas (Tommy) Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan pada hari ini, Kamis (18/7/2024).

Tommy Djiwandono saat ini merupakan anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyampaikan bahwa pelantikan untuk wakil menteri keuangan akan digelar pada siang ini di Istana Kepresidenan.

Meski demikian, Deni tidak memberikan penjelasan secara rinci ketika dikonfirmasi apakah Tommy Djiwandono yang akan dilantik sebagai wakil menteri keuangan.

“Sementara belum bisa disebut, untuk ini [jelasnya] tunggu dari Istana ya,” katanya saat ditemui wartawan, Kamis (18/7/2024).

Deni mengatakan Kemenkeu pada sore ini juga akan mengadakan konferensi pers di Kantor Kemenkeu setelah agenda pelantikan di Istana.

“Jadi pelantikannya di Istana, cuma nanti kita buat konferensi pers,” jelas Deni.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming, Sufmi Dasco mengonformasi kabar pelantikan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan pada hari ini, Kamis (18/7/2024). Simak selengkapnya di sini: Tim Sinkronisasi Prabowo Benarkan Thomas Djiwandono Dilantik jadi Wamenkeu Hari Ini (18/7)

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan berbagai tindakan untuk menekan kegiatan ilegal drilling dan illegal refinery.

Kegiatan ilegal itu terjadi di dalam dan luar wilayah kerja (WK) Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sering memicu kebakaran, pencemaran lingkungan, korban jiwa, gangguan operasional lapangan minyak dan gas, hingga munculnya pengolahan dan peredaran hasil olahan minyak mentah ilegal.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, mengatakan lembaganya telah membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal serta Penanganan dan Pengelolaan Produksi Ex-Sumur Ilegal pada 2020 sebagai upaya menemukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa SKK Migas proaktif dalam turut memberikan kontribusi dalam upaya penertiban sumur illegal”, kata Hudi dikutip dari siaran pers, Kamis (17/7/2024).

Atas hasil kajian tersebut, Hudi mengatakan lembaganya telah menyampaikan rekomendasi pembentukan Tim Gabungan lintas sektor dan Kementerian yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam RI dalam rangka penanganan dan pemetaan potensi dari eks illegal drilling tersebut.

“SKK Migas juga telah mengusulkan payung hukum berupa Peraturan Presiden RI untuk penanganan illegal drilling dan Peraturan Menteri ESDM RI untuk pengelolaan eks illegal drilling”, imbuh Hudi.

Dalam konteks penanganan atas kegiatan illegal, SKK Migas bersama Ditjen Migas KESDM RI, Pemerintah Daerah, Muspida, Aparat Kepolisian, dan TNI telah melakukan sosialisasi terkait aturan hukum dan risiko dari pekerjaan illegal drilling dengan masyarakat setempat.

Upaya penghentian kegiatan ilegal juga telah dilakukan di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Batanghari (bantuan PT. Pertamina EP), Kabupaten Sarolangun (bantuan Techwin Benakat South Betung Ltd), Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PT. Pertamina EP), dan Desa Keban Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PHR Regional 1 Zona 4) dan lainnya.

“Kami menyadari bahwa upaya menertibkan sumur illegal itu tidak mudah, oleh karenanya SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tuturnya.

Hudi menyampaikan jika pembatasan aktivitas pengeboran ilegal melalui pengusahaan produksi sumur minyak tua telah efektif berjalan di beberapa daerah.

Selain itu, pengusahaan produksi sumur tua dapat dilakukan melalui kerja sama SKK Migas dengan Pertamina EP dan mitra di daerah, baik BUMD maupun KUD.

Kegiatan ini sekaligus sebagai langkah SKK Migas melakukan sinergi untuk melakukan monitoring produksi minyak dari sumur tua sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI No. 01 Tahun 2008”.

Diharapkan dengan adanya kegiatan pengusahaan sumur tua oleh Calon Mitra (KUD/BUMD) di daerah dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD), mengurangi aktifitas pengeboran dan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat setempat serta dapat mengatasi gejolak sosial yang kemungkinan terjadi di sekitar area operasi KKKS.

Saat ini terdapat 8 kontrak existing pengelolaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dengan total jumlah sumur minyak yang dikelola 1.434 sumur tua dan produksi sebesar 3.142 BOPD (status sampai dengan 30 Juni 2024).

Sementara itu, terdapat 5 kontrak pengelolaan sumur tua yang masih dalam proses pengajuan dan perpanjangan di bulan Juli 2024.

Selanjutnya direncanakan akan ada 7 KUD dan BUMD lagi yang akan turut mengajukan usulan kegiatan pemroduksian minyak dari sumur tua di tahun 2024.

Dengan langkah-langkah di atas dan melalui optimalisasi kegiatan sumur tua, diharapkan pengusahaan sumur minyak ilegal baik berupa illegal drilling maupun illegal refinery dapat terus berkurang dan aktivitas masyarakat penambang melalui KUD/BUMD dapat diakomodir sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Potensi dari sumur tua yang berjumlah 1.434 dengan produksi mencapai 3.142 BOPD, jika memperhatikan jumlah sumur illegal drilling yang jumlahnya beberapa kali lebih banyak dibandingkan sumur tua yang sudah dikelola, maka dapat dibayangkan bahwa betapa besar potensi tambahan produksi minyak,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Buruh tekstil yang tergabung dalam Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Indonesia buka suara terkait upaya pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) impor ilegal untuk memberantas banjir barang impor ilegal di Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konfeksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman menyebut pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah dalam membentuk satgas khusus untuk memberantas produk impor ilegal. Hal ini diharapkan dapat berdampak pada penurunan dan, ke depannya, mengeliminasi peredaran barang-barang impor ilegal di Indonesia.

Meski demikian, Nandi meminta pemerintah untuk segera menyiapkan langkah yang komprehensif untuk memulihkan sektor tekstil Indonesia, terutama skala industri kecil dan menengah (IKM). Pasalnya, dia menyebut jumlah perusahaan dan pekerja yang terdampak telah mencapai sekitar 70%.

"Yang kami butuhkan segera itu adalah pemerintah untuk menolong kami di IKM tekstil, karena 70% nya ini sudah sama dengan mati," jelas Nandi saat ditemui di depan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (17/7/2024).

Nandi menuturkan, upaya penyelamatan industri kecil dan menengah tekstil perlu dilakukan dengan segera. Pasalnya, sektor usaha kecil dan menengah merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia.

Apalagi, dia menambahkan, industri kecil dan menengah tekstil merupakan sektor yang padat karya. Artinya, sektor ini dapat menyerap cukup banyak tenaga kerja dan turut berperan dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

"Ini kondisinya sudah kritis, saya harap segera ditindaklanjuti. Tugas pemerintah kan salah satunya merancang regulasi yang berpihak kepada kami," kata Nandi.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan memastikan satuan tugas (Satgas) impor ilegal bakal terbentuk dalam waktu dekat.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara K. Hasibuan mengatakan pihaknya menargetkan Satgas impor ilegal dapat terbentuk dalam waktu 1-2 hari mendatang.

Adapun, nantinya Satgas impor ilegal bakal ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan.

"Ya mudah-mudahan dalam 1-2 hari terbentuk, ini tinggal persetujuan Menteri Perdagangan tanda tangan, nanti langsung kita kerja," ujar Bara.

Dia menyebut, daftar tim yang akan terlibat dalam Satgas impor ilegal antara lain, Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan, Kepolisian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga Bea Cukai.

Bisnis.com, BATAM - BP Batam kembali menggelar rapat koordinasi terkait rencana pengembangan Rempang Eco-City, Rabu (17/7/2024).

Berlangsung di Marketing Centre BP Batam, rapat ini juga melibatkan Pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) selaku pengembang kawasan.

Beberapa rencana aksi yang berkaitan untuk mendukung realisasi investasi di Rempang pun menjadi pembahasan utama. Satu di antaranya adalah tentang pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

"Apa yang menjadi kebutuhan secepat mungkin mesti kita selesaikan. Yang terpenting, aspek investasi dan aspek regulasi tidak saling berbenturan,: ujar Kepala BP Batam, Muhammad Rudi sebagai pimpinan rapat.

Pada prinsipnya, lanjut Rudi, BP Batam berkomitmen penuh untuk menuntaskan rencana investasi Rempang Eco-City.

Hal ini selaras dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat berkunjung ke Batam pada Kamis (12/7/2024) lalu.

"Ini memberikan peluang bagi peningkatan ekonomi daerah. Kita semua tentu memiliki tekad agar investasi Rempang bisa sukses dan berjalan lancar," tambah Rudi yang juga menjabat sebagai Walikota Batam.

Di samping itu, Rudi mengajak seluruh komponen daerah untuk dapat berkolaborasi menyukseskan Rempang Eco-City.

Sehingga, hal tersebut dapat memudahkan koordinasi antar lini ke depannya.

"Hal-hal bersifat teknis mesti clear. Termasuk mempertimbangkan skema-skema alternatif yang dapat mendukung penyelesaian investasi di Rempang," pungkasnya. (*)

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk membentuk satuan tugas (Satgas) impor ilegal mendapat respons positif dari Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menilai, hal ini jauh lebih diperlukan dibanding menetapkan bea masuk terhadap sejumlah produk impor. Mengingat, maraknya penutupan pabrik di Indonesia disebabkan oleh barang impor murah ilegal.

“Itu bagus. Maksudnya kan memang yang diperlukan kan, bukan lagi naikin bea masuk, tapi lebih diurusin kan pengawasannya itu. Kenapa sih jadi pabrik-pabrik tutup, ya karena barang murah yang tidak resmi,” kata Budi kepada awak media di Kantor Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) selama ini tidak cukup efektif untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor ilegal.

Alih-alih menerapkan BMTP dan BMAD, salah satu cara untuk mencegah gempuran produk impor ilegal adalah dengan membentuk Satgas tapi dengan catatan harus konsisten dan benar dalam pelaksanaannya.

Budi menyebut bahwa Hippindo telah diminta untuk menemui Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna memberikan masukan terhadap pengoperasian Satgas. Namun, dia enggan untuk terlibat langsung saat dikonfirmasi apakah akan diajak dalam pengoperasian satgas impor ilegal.

“Saya nggak tahu, tapi saya juga udah banyak kerjaan maksudnya, itu kan udah ada yang kerja, ini udah banyak banget PR-nya, tapi kita lagi diminta untuk memberi masukan,” jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi peritel dalam mendatangkan barang impor resmi ke Indonesia. Pasalnya, volume impor yang disetujui sangat sedikit dibanding yang diajukan.

Menurutnya, pemerintah justru akan diuntungkan jika importir legal diberikan kemudahan dalam memasok barang ke Tanah Air. Pasalnya, hal ini akan mendorong pendapatan negara.

“Jangan minta 1.000 biji dikasihnya 100, kami kalau minta 1.000 dipenuhin aja, karena kami kan sudah bayar semua pajak. Artinya malah negara diuntungkan, kalau kita import resmi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, sebelumnya menilai, rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk terhadap sejumlah komoditas akan membuat impor ilegal kian berjaya.

Alih-alih mengenakan bea masuk, pemerintah seharusnya membuat regulasi yang dapat mengurangi impor ilegal. Misalnya, dengan membatasi produk impor dengan harga murah lantaran ini membuat produk lokal sulit bersaing.

“Artinya tepat sasaran pada impor yang harus memang dibatasi atau bahkan dilarang. Tetapi industri retailnya tetap bisa berjalan dengan baik,” kata Haryanto dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Bisnis.com,JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerangka kerja penguatan kerja sama bilateral di bidang sistem pembayaran.

Kesepakatan ini merupakan salah satu capaian hasil kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA). MoU kemudian ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Sentral UAE Khaled Mohamed Balama.

Sebagai catatan, kerja sama ini adalah kelanjutan dari MoU sebelumnya yang ditandatangani pada 29 November 2023, yang memfasilitasi penguatan kerja sama dan pertukaran informasi di berbagai bidang, termasuk sistem pembayaran dan inovasi digital.

Kemudian, kesepakatan ini juga melengkapi kerja sama penggunaan mata uang lokal melalui kerangka kerja Local Currency Transaction (LCT).

“Kerja sama ditujukan untuk menghubungkan sistem pembayaran kedua negara guna memfasilitasi sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, transparan dan terjangkau, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi kedua negara,” ujar Perry dalam keterangan resmi, yang dikutip Kamis (18/7/2024).

Nantinya, implementasi kerja sama ini diklaim akan dikembangkan dengan memperhatikan manajemen risiko, fasilitasi pengawasan kooperatif, dan perlindungan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Khaled Mohamed Balama menuturkan bahwa MoU ini merupakan perwujudan dari perkembangan kemitraan ekonomi kedua negara, dan menjadi pilar penting dalam mendukung hubungan bilateral di bidang perdagangan dan investasi dan perdagangan global.

Menurutnya, kerja sama ini dapat memperkuat tujuan UEA untuk menjadi pusat teknologi keuangan global yang terkemuka, dan solusi pembayaran digital lintas batas.

Sementara itu, Perry juga mengungkapkan bahwa lewat kesepakatan ini, potensi pembayaran lintas batas pada transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal memiliki prospek yang menjanjikan. Hal ini akan diimplementasikan pada 2024.

“BI dan CB UAE akan melanjutkan kerja sama dengan semangat untuk mencapai tujuan bersama, terutama di bidang sistem pembayaran, guna mendukung kemajuan ekonomi kedua negara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat kenaikan jumlah penjualan tiket kereta kelas Suite Class Compartment dan Luxury pada semester I/2024.

Kereta kelas Luxury selama Januari -Juni 2024 telah melayani 82.684 penumpang, naik 46% dibanding periode yang sama tahun 2023 sebanyak 56.567 penumpang.

Puncak volume penumpang kelas Luxury terjadi pada bulan April 2024 sebanyak 17.353 penumpang atau rata-rata 578 penumpang per hari.

Kereta kelas Luxury dirangkaikan dengan KA Argo Dwipangga (Gambir – Solo Balapan pp), Argo Bromo Anggrek (Gambir – Surabaya Pasarturi pp), Argo Lawu (Gambir – Solo Balapan pp), Argo Parahyangan (Gambir – Bandung pp), Gajayana (Gambir – Malang pp), Sembrani (Gambir – Surabaya Pasarturi pp), Taksaka (Gambir – Yogyakarta pp), dan Manahan Tambahan (Gambir – Solo Balapan pp).

Kereta kelas Luxury saat ini sudah ada 3 generasi. Generasi pertama diluncurkan pada 12 Juni 2018, generasi kedua diluncurkan pada 26 Mei 2019, dan generasi ketiga (New Generation) diluncurkan pada 13 Desember 2023.

Keunggulan Kereta Luxury New Generation ini di antaranya pintu masuk kereta dan pintu penghubung antar kereta sudah menggunakan pintu elektrik otomatis.

Hal ini akan semakin memudahkan pelanggan dalam membuka ataupun menutup pintu tanpa mengeluarkan banyak energi. Suara aktivitas buka-tutup pintu pun menjadi lebih senyap.

VP Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan peningkatan tersebut dikarenakan kedua kereta tersebut dilengkapi dengan ragam fitur menarik seperti sarana kursi yang lebih nyaman dan privat, toilet standar hotel, serta berbagai layanan spesial lainnya.

Anne menjelaskan selama periode Januari 2024 hingga Juni 2024, KAI telah menjual 13.514 tiket kelas Suite Class Compartment.

"Puncak volume penumpang kelas tersebut terjadi pada Mei 2024 sebanyak 2.492 penumpang atau rata-rata 80 penumpang per hari," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (17/7/2024).

Adapun kereta kelas Suite Class Compartment dirangkaikan dengan KA Bima (Gambir – Surabaya Gubeng pp) dan KA Argo Semeru (Gambir – Surabaya Gubeng pp).

Kereta Suite Class Compartment diluncurkan pada 10 Oktober 2023 dan saat ini menjadi kelas tertinggi di layanan kereta api penumpang, sekelas dengan first class maskapai penerbangan kelas dunia. Kereta ini didesain untuk privasi pelanggan secara maksimal.

Dalam 1 kereta, terdapat 16 ruang privat untuk masing-masing pelanggan.

Menurutnya layanan ini banyak digunakan oleh pengguna yang ingin melanjutkan perjalanan dengan istirahat yang lebih nyaman atau melanjutkan pekerjaan karena didesain untuk privasi masing-masing pelanggan.

Dia juga berpendapat kereta tersebut mampu menciptakan segmen pelanggan baru, bahkan penumpang rutin pun banyak yang menjadi pelanggan kompartemen. Kereta ini juga diminati setelah sebelumnya KAI melakukan peningkatan waktu tempuh diberbagai Kolidor relasi sebagai contoh KA Bima relasi Gambir - Surabaya Gubeng yang sebelumnya waktu tempuh 11 jam 31 menit (tahun 2021) menjadi waktu tempuhnya 10 jam 30 menit (tahun 2023).

Di tiap ruangan kereta Suite Class Compartment, telah terpasang pintu geser yang dapat digerakkan secara otomatis. Adapun kursinya dapat direbahkan (reclining) hingga 180 derajat sehingga dapat berfungsi sebagai kasur tidur. Kursi tersebut dapat diputar (revolving) sehingga penumpang dapat menyesuaikan dengan arah perjalanan kereta api.

Selain sudut kemiringan sandaran kepala, kaki, dan badan; tingkat kehangatan dari kursi ini juga bisa diatur. Kursi ini juga memiliki fitur pijat yang bisa disetel untuk berbagai teknik pijatan. Pada kursi ini juga ada baki lipat yang bisa difungsikan untuk meja makan atau meja kerja. Di samping itu, fasilitas-fasilitas lain juga akan penumpang dapatkan khusus bagi pengguna kelas Suite Class Compartment

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Presiden Grace Natalie memastikan bahwa presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai oleh Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, progres IKN baru mencapai 15% pada 17 Agustus 2024.

“Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah memberikan pernyataan politik yang jelas dan tegas, keduanya memberikan dukungan penuh pada pembangunan IKN,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Politisi PSI tersebut menekankan bahwa IKN pada fase awal memang dibangun dengan berfokus terhadap infrastruktur dasar utama yang meliputi air minum dan ketenagalistrikan dengan sarana utama meliputi istana kepresidenan, perkantoran dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

“Jadi pembangunan IKN itu merupakan proyek jangka panjang yang keseluruhan tahapannya membutuhkan waktu 15—20 tahun. saat ini kita berada di fase pertama pada 2022—2024,” katanya

Lebih lanjut, Grace menilai bahwa lantaran merupakan proyek besar yang membutuhkan waktu untuk pembangunannya. Apalagi, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu pun IKN memiliki luas empat kali dari Jakarta.

"IKN itu luasnya 4 kali Jakarta, ini proyek besar sekali. Jadi 15 persen itu dari keseluruhan. Untuk fase pertama ini, salah satu target capaian adalah Istana Negara, sejumlah kantor Menko, air, dan listrik," tandas Grace.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa IKN memang proyek Akbar sehingga sulit untuk rampung dalam kurun 2—3 tahun.

Dia meyakini bahwa membawa Ibu Kota Baru ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sebuah mimpi besar berjangka panjang.

“Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan saat kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15% [pembangunan total IKN],” ujarnya sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

Jokowi juga mengamini bahwa dalam pembangunan IKN masih memerlukan investasi dan membutuhkan investor dari dalam maupun luar.

“Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan istana presiden, wakil presiden dan oleh karena itu 100% dari APBN,” pungkas Jokowi.

Perbesar

Progres Pembangunan IKN

Menurut catatan Bisnis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di IKN.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024)

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.

"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Presiden Grace Natalie memastikan bahwa presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai oleh Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, progres IKN baru mencapai 15% pada 17 Agustus 2024.

“Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah memberikan pernyataan politik yang jelas dan tegas, keduanya memberikan dukungan penuh pada pembangunan IKN,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Politisi PSI tersebut menekankan bahwa IKN pada fase awal memang dibangun dengan berfokus terhadap infrastruktur dasar utama yang meliputi air minum dan ketenagalistrikan dengan sarana utama meliputi istana kepresidenan, perkantoran dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

“Jadi pembangunan IKN itu merupakan proyek jangka panjang yang keseluruhan tahapannya membutuhkan waktu 15—20 tahun. saat ini kita berada di fase pertama pada 2022—2024,” katanya

Lebih lanjut, Grace menilai bahwa lantaran merupakan proyek besar yang membutuhkan waktu untuk pembangunannya. Apalagi, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu pun IKN memiliki luas empat kali dari Jakarta.

"IKN itu luasnya 4 kali Jakarta, ini proyek besar sekali. Jadi 15 persen itu dari keseluruhan. Untuk fase pertama ini, salah satu target capaian adalah Istana Negara, sejumlah kantor Menko, air, dan listrik," tandas Grace.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa IKN memang proyek Akbar sehingga sulit untuk rampung dalam kurun 2—3 tahun.

Dia meyakini bahwa membawa Ibu Kota Baru ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sebuah mimpi besar berjangka panjang.

“Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan saat kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15% [pembangunan total IKN],” ujarnya sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

Jokowi juga mengamini bahwa dalam pembangunan IKN masih memerlukan investasi dan membutuhkan investor dari dalam maupun luar.

“Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan istana presiden, wakil presiden dan oleh karena itu 100% dari APBN,” pungkas Jokowi.

Perbesar

Progres Pembangunan IKN

Menurut catatan Bisnis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di IKN.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024)

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.

"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.