Bisnis.com, JAKARTA - Riset NielsenIQ mendapati bahwa produk travel hingga fesyen menjadi primadona dengan mendominasi penjualan di pasar e-commerce Indonesia pada 2023.

Managing Director NielsenIQ Dan GfK Indonesia, Adrie Suhadi mengatakan, survei perilaku konsumen belanja online dilakukan NielsenIQ pada akhir 2023 kepada 4.127 responden yang tersebar di lima kota besar yaitu Jabodetabek, Surbaya, Bandung, Yogyakarta dan Medan.

Dia menyebut, secara keseluruhan survei tersebut mendapati nilai penjualan online pada 2023 mencapai Rp347 triliun atau naik 37% dari nilai penjualan 2022 sebesar Rp254 triliun.

Adrie pun membeberkan, dari nilai tersebut, menunjukkan bahwa kategori produk travel menyumbang paling besar nilai transaksi online pada 2023 yaitu mencapai 40%. Selanjutnya, kategori lainnya yang menyumbang nilai penjualan online terbesar kedua yaitu fesyen mencapai 17%.

"Post Covid, ya orang banyak berlibur pada 2023. Masuk akal juga orang sudah keluar rumah untuk berlibur, mau gaya, mau baju baru jadi tren [fesyen] juga naik," ujar Adrie dalam webinar SIRCLO, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, untuk nilai penjualan produk IT dan Gadget justru mengalami penurunan pada 2023, yaitu hanya menyumbang 2% terhadap total nilai penjualan online.

"Walaupun turun, sebenarnya penjualan IT dan Gadget masih tumbuh, tapi karena yang lain grow-nya kenceng seperti travel dan fesyen," jelasnya.

Selain itu, survei tersebut juga mencatat bahwa kategori produk fesyen menjadi nomor satu yang paling banyak dibeli secara online pada kuartal IV/2023 dengan porsi mencapai 70%. Selanjutnya penjualan produk kosmetik menyumbang 42%, transportasi sebesar 36%, dan travel sebesar 31%.

Secara terperinci, produk fesyen yang paling banyak dibeli secara online yaitu pakaian wanita mencapai 34%, sepatu (30%) dan baju muslim (22%). Adapun, untuk produk kosmetik yang paling banyak dibeli yaitu lipstick (23%), serum dan masker wajah (19%).

Selain itu, untuk produk transportasi yang paling banyak dipesan online yaitu ojek online mencapai 31%. Sementara produk travel paling banyak dibeli secara online yaitu tiket kereta dan bus sebesar 22%, serta tiket pesawat mencapai 11%.

"Mirip-mirip dengan kontribusi nilai penjualan online. Akhir tahun, orang pada jalan-jalan," katanya.

Adrie menambahkan, untuk penjualan produk makanan dan minuman atau FnB secara online justru mengalami penurunan dari 33% di Q4/2022 menjadi 29% di Q4/2023. Menurutnya, penurunan penjualan produk FnB secara online disebabkan banyak orang saat ini lebih memilih makan di luar rumah seperti di restoran dan kafe.

Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap perkembangan terbaru terkait dengan rencana uji coba taksi terbang di IKN yang sebelumnya ditargetkan pada Juli 2024.

Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan uji coba atau proof-of-concept taksi terbang atau Urban Air Mobility (UAM) dijadwalkan berlangsung pada minggu keempat Juli 2024.

"Uji coba akan dilakukan di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto) Samarinda," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Ali menjelaskan, taksi terbang tersebut juga saat ini sudah berada di Bandara APT Pranoto. Dia mengatakan, taksi terbang yang akan diuji coba di IKN merupakan hasil pengembangan Hyundai Motor Company bekerja sama dengan Korea Aerospace Research Institute (KARI).

Adapun, proof of concept (PoC) ini merupakan pesawat udara tanpa awak (PUTA) dengan nama OPPAV (Optionally Piloted Personal Air Vehicle).

Ali melanjutkan, persiapan untuk uji coba meliputi beberapa aspek penting seperti koordinasi impor sementara, kegiatan perakitan moda, dan perizinan terbang.

Dia menuturkan, Otorita IKN telah berkoordinasi bersama dengan Ditjen Perhubungan Udara, Balai Monitoring Frekuensi, Bandara APT Pranoto, Airnav Samarinda dan Balikpapan, serta Kanwil Beacukai Kalimantan Timur untuk kegiatan PoC UAM ini.

"Koordinasi dilakukan dalam penggunaan ruang udara Indonesia dan bandara APT Pranoto, kegiatan koordinasi impor sementara, dan persiapan aspek teknis uji terbang," kata Ali.

Dia melanjutkan, nota kesepahaman atau MoU OIKN dan Hyundai telah ditandatangani pada 2022 lalu dalam agenda G20. Koordinasi telah intens dilakukan lintas Kementerian/Lembaga sejak November 2023, serta dimulainya kegiatan survei dan kerjasama dengan bandara pada Februari-April 2024.

Ali memaparkan, moda ini merupakan bagian dari proyek Advanced Air Mobility yang dirancang untuk meningkatkan mobilitas perkotaan melalui solusi transportasi udara yang inovatif. Teknologi moda transportasi udara terbaru ini adalah bagian dari pengembangan sistem transportasi cerdas di IKN.

Dia menuturkan, uji coba taksi terbang tersebut juga hanya bersifat Proof-of-Concept (PoC) tanpa awak dan barang, serta bukan merupakan kegiatan operasional komersial. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi persyaratan penting dan kecocokan ekosistem dalam realisasi mobilitas udara sebagai jalur middle-mile yang terintegrasi dengan mobilitas darat first Dan last-mile.

Kerja sama ini juga akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kajian penyempurnaan kelayakan teknis, regulasi, dan bisnis oleh tim teknis gabungan dari kedua negara yang terlibat, seiring dengan pengembangan moda melalui perusahaan terkait.

"Proses ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap inovasi mobilitas udara dan mendukung pembangunan kota cerdas di Ibu Kota Nusantara dan Indonesia ke depannya," kata Ali.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut penerapan sistem layanan kepelabuhanan digital di Indonesia melalui Inaportnet telah mendapat perhatian oleh kalangan internasional.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Hartanto menyebut, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang saat ini telah mencoba melakukan digitalisasi seluruh layanan pelabuhan melalui satu sistem.

Dia mengatakan, hal tersebut turut menarik minat sejumlah negara untuk melakukan studi ke Indonesia terkait sistem Inaportnet. Namun, Hartanto tidak memperinci secara detail negara-negara yang dimaksud.

Hartanto juga menyebut, hal ini mendapat apresiasi dari dunia internasional. Salah satu bukti apresiasi ini adalah pihaknya telah mempresentasikan implementasi Inaportnet di hadapan perwakilan negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO) di London, Inggris pada 2023.

"Sampai hari ini masih ada negara yang senang datang ke Indonesia untuk bertukar data terkait penerapan Inaportnet. Mereka bahkan juga menanyakan perkembangan Inaportnet saat di London kemarin dan beberapa ingin datang lagi," jelas Hartanto dalam Seminar Capaian Digitalisasi Transportasi Laut untuk Logistik Indonesia secara daring, Selasa (16/7/2024).

Hartanto menambahkan, penerapan Inaportnet juga menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk Kemenhub. Dia mengatakan kontribusi PNPB yang didapat dari Inaportnet terus mengalami pertumbuhan sejak pertama kali diterapkan pada 2016.

Hartanto menuturkan, PNBP yang didapat Kemenhub melalui Inaportnet pada 2023 telah mencapai sekitar Rp2 triliun dari 264 pelabuhan.

Perolehan tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan periode 2016 dengan kontribusi sebesar Rp32,6 miliar. Hartanto mengatakan, kala itu Inaportnet baru diterapkan pada 4 pelabuhan utama secara bertahap.

"Inaportnet mampu menyumbang PNBP yang cukup signifikan, ini pertumbuhannya dari miliar sampai ke triliunan," kata Hartanto.

Dia memaparkan, kontribusi PNBP dari Inaportnet terus mengalami pertumbuhan pada periode 2016-2023. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah pelabuhan yang memberlakukan sistem ini.

Hartanto menjelaskan, kontribusi PNBP Inaportnet sebesar Rp286,6 miliar dari 12 Pelabuhan pada 2017. Kemudian, pada 2018 penerimaan dari Inaportnet mencapai Rp415,4 miliar dari 12 pelabuhan. Selanjutnya, pada 2019 jumlah penerimaan mencapai Rp460,7 miliar dari 16 Pelabuhan.

Pada 2020, jumlah PNBP yang disumbang Inaportnet adalah sebesar Rp616,9 miliar dari 22 pelabuhan. Tahun berikutnya, total penerimaan mencapai Rp778 miliar dari 26 pelabuhan.

Kemudian, pada 2022 jumlah pelabuhan yang menetapkan Inaportnet melonjak menjadi 109 unit, sehingga total penerimaan pun menembus Rp1,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga keramik lokal diprediksi naik signifikan apabila penerapan bea masuk antidumping (BMAD) berdasarkan hasil investigasi Komite Antidumping (KADI) diterapkan dengan tarif sekitar 100%-200%.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan pemantauan di lapangan, rata-rata harga keramik porselen B1a (daya serap air antara 0-0,5%) asal China dengan ukuran 60x60 sebesar Rp75.000-Rp80.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp150.000-Rp225.000 per meter persegi," kata Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Andry menyebutkan bahwa harga keramik porselen yang diproduksi dalam negeri pun cukup setara di kisaran Rp75.000 hingga Rp90.000 per meter persegi. Artinya, jenis produk ini masih cukup bersaing dari sisi harga.

Menurutnya, BMAD keramik dari perusahaan asal China akan memicu expected inflation atau kenaikan harga keramik porselen di masa depan yang telah terprediksi. Hal ini lantaran produsen akan menaikkan harga jual dan margin keuntungan akan meningkat.

"Kenaikan dari harga ini di bawah BMAD kenaikannya sekitar Rp80.000 - Rp120.000 permeter persegi. Tinggal dikalikan luas ruangan. Jika kita biasanya mengeluarkan tidak sampai puluhan juta, sekarang harus mengeluarkan besaran tersebut kalau produknya tetap masuk ke Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya mengungkap kekhawatirannya terkait dampak kebijakan ini terhadap konsumen dan industri secara keseluruhan. Indef menilai ada ketidakseimbangan antara tujuan melindungi produsen lokal dan kepentingan konsumen.

Selain itu, Indef juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas produksi domestik sebagai solusi jangka panjang. Terlebih, Andry melihat adanya potensi ancaman impor ilegal yang kemungkinan besar terjadi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

"Daripada menerapkan BMAD, sebaiknya pemerintah fokus pada upaya peningkatan daya saing produsen dalam negeri melalui berbagai program dan insentif," ujarnya.

Dampak negatif lainnya juga dapat menanti industri nasional, seperti retaliasi atau balasan dari China dengan membatasi perdagangan hingga peningkatan impor dari negara lain yang justru dapat merugikan menyebabkan kerugian bagi negara.

Lebih lanjut, Andry menyatakan bahwa pengajuan pemohon BMAD belum merepresentasikan keseluruhan produsen domestik karena hanya merepresentasikan 26% dari produksi ubin keramik secara nasional.

"Hal ini bertentangan dengan Perjanjian Anti Dumping WTO yang mensyaratkan adanya major proportion dari total produksi domestik untuk pengajuan tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan (LNSW Kemenkeu) mengatakan implementasi ekosistem logistik nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE) telah mencapai 97% sejak dimulai pada 2020.

Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW Ircham Habib memaparkan, penerapan ekostistem logistik nasional ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Inpres tersebut berkaitan dengan National Logistics Ecosystem (NLE) itu merupakan landasan dalam Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional 2020-2024. Payung hukum itu berarti akan berakhir pada Desember 2024.

Dia mengatakan, implementasi NLE dilakukan melalui empat pilar. Pertama, yaitu simplifikasi proses bisnis pemerintah; kedua, kolaborasi platform logistik; ketiga, pembayaran; keempat, sistem dan tata ruang.

Habib menuturkan, NLE telah diterapkan pada 46 pelabuhan dan 6 bandara. Hingga saat ini penerapan pilar pertama, kedua, dan ketiga NLE pada titik-titik tersebut telah mencapai 100% atau rampung. Sementara itu, penerapan pilar keempat NLE adalah sebesar 75%.

"Sehingga, secara total implementasi NLE berdasarkan Inpres No. 5/2020 itu sudah sekitar 97%. Untuk pilar keempat ini butuh penanganan spesifik karena berkaitan dengan infrastruktur. Mudah-mudahan nanti akhir 2024 penerapannya bisa diselesaikan," jelas Habib dalam Seminar Capaian Digitalisasi Transportasi Laut untuk Logistik Indonesia secara daring, Selasa (16/7/2024).

Meski penerapan NLE pada beberapa pilar telah dirampungkan, Habib mengatakan pemerintah akan melakukan pengembangan lebih lanjut agar layanan logistik Indonesia semakin efisien dan optimal. Dia mencontohkan, salah satu upaya pengembangan NLE adalah berkaitan dengan layanan kedatangan dan keberangkatan kapal.

Habib menuturkan, hal tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan biaya logistik ke level 8% pada 2045.

Dia melanjutkan, penerapan NLE disebut telah berdampak pada efisiensi waktu dan biaya pada sektor logistik di Indonesia. Habib menuturkan, survei yang dilakukan Prospera menyebut, implementasi NLE berimbas pada efisiensi waktu hingga 44,5% dan biaya sebesar 31,9%.

Catatan tersebut kemudian makin optimal pada 2023, dengan efisiensi waktu pada 2023 mencapai 57,7%. Sementara itu, efisiensi biaya yang dihasilkan dari implementasi NLE mencapai 43,56%.

Sebelumnya, LNSW mengatakan pemerintah menyiapkan rencana usai Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional berakhir tahun ini.

Kepala LNSW Oza Olavia mengatakan kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah menyusun langkah selanjutnya usai periode Inpres itu habis.

"Kita sedang menyusun. Mungkin tidak lagi inpres, kita sedang menyusun perpres terkait bagaimana ke depan logistik Indonesia," tuturnya.

Oza menuturkan bahwa implementasi NLE nantinya akan tetap dilanjutkan, kendati ada rencana untuk membuat perpres baru. Menurutnya, pelaksanaan NLE saat ini sudah berjalan dan diletakkan ke tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dengan rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan. Dia menyatakan bahwa pembatasan BBM Subsidi akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Namun, rencana kebijakan tersebut dibantah oleh Presiden Jokowi. Dia menegaskan bahwa belum ada keputusan pemerintah terkait kebijakan tersebut.

“Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagramnya mengatakan pengetatan BBM subsidi akan dilakukan agar lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan.

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Beda Pendapat

Pendapat berbeda juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan bahwa wacana pembatasan pembelian BBM subsidi masih akan dirapatkan.

"Kita akan rapatkan lagi, belum [diputuskan]," kata Airlangga di depan wartawan, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah membatas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM, untuk mendorong kualitas udara di Jakarta lebih baik.

Kemudian masalah harga BBM, Airlangga mengaku pemerintah belum memiliki bahasan atau rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Tidak ada rencana kita menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata dia.

Aturan mengenai BBM subsidi yang berubah per 17 Agustus ini juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Sama seperti Airlangga, Arifin menegaskan bahwa pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Revisi Perpres

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Perpres tersebut mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kemudian Perpres itu juga akan menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.

Bisnis.com,JAKARTA - Ekonom menilai pertumbuhan ekonomi China yang melambat pada kuartal II/2024, sekaligus mencatatkan pertumbuhan paling buruk dalam lima kuartal terakhir, juga berdampak bagi perekonomian Indonesia.

Produk Domestik Bruto (PDB) China dilaporkan tumbuh 4,7% pada kuartal II/2024 (year-on-year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan rata-rata ekonom sebesar 5,1%. Penjualan eceran juga tumbuh pada laju yang paling lambat sejak Desember 2022.

Perlambatan pada perekonomian Negeri Tirai Bambu tersebut kemudian dapat memberikan beberapa dampak bagi sang Tanah Air.

“China merupakan mitra dagang utama Indonesia dalam hal kegiatan ekspor. China juga merupakan salah satu negara dengan pertumbuhanForeign Direct Investment(FDI)ke Indonesia yang tertinggi,” jelas Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepadaBisnis,pada Selasa (16/7/2024).

Josua menuturkan bahwa berdasarkan elastisitas pihaknya, penurunan ekonomi China sebesar 1% dapat berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia sebesar 0,1%,

Tidak hanya itu, dampak dari 1% perlambatan ekonomi Negeri Panda ini juga berdampak pada pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) sebesar 0,07% dari PDB.

Dampak lainnya adalah terhambatnya aliran modal (capital inflow) ke Indonesia karena investor asing melihat hubungan yang cukup kuat antara ekonomi China dan Indonesia.

“Sentimen risk-off pada ekonomi China karena naiknya isu ‘slower-for-longer’ akan berdampak pada naiknya risk-off sentiment pada kawasan Asia Pasifik terutama pada Indonesia,” pungkasnya.

Adapun, dampak dari tertahannya capital inflow akan memberikan dampak lanjutan pada stabilitas nilai tukar rupiah saat terjadinya pelebaran CAD.

Sebelumnya, terkait pelemahan PDB China tersebut, ekonom di Credit Agricole CIB di Hong Kong Xiaojia Zhi menuturkan bahwa pemerintah China perlu mempertimbangkan dukungan kebijakan yang besar untuk mencapai target pertumbuhan sekitar 5%. Hal ini diperlukan setelah data kuartal II/2024 yang mengecewakan.

Kepala ekonom China di Nomura Holdings, Liu Ting juga berpendapat bahwa akar dari perlambatan pertumbuhan adalah sektor properti sebagai pilar ekonomi masih menyusut dengan cepat. Harga rumah juga tengah merosot.

Sementara itu, kepala ekonom Asia Bloomberg Economics Chang Shu juga menuturkan bahwa perekonomian China sedang berjuang untuk mempertahankan pemulihan yang lemah.

“Hal ini kemungkinan akan menahan pengeluaran terkait perumahan dan keyakinan konsumen yang dibutuhkan untuk peningkatan belanja yang signifikan,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan petani berharap rencana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bakal mengurusi sektor kakao, bisa mengatasi sederet masalah yang dialami perkebunan biji cokelat tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (Apkai), Arif Zamroni menilai rencana pemerintah menambah tugas BPDPKS untuk turut mengelola pendanaan pengembangan kakao menjadi momentum yang tepat. Pasalnya, pelaku usaha di sektor kakao telah lama menanti peran aktif pemerintah untuk meningkatkan kinerja industri tersebut.

"Kami menyambut baik niat pemerintah apapun yang berkaitan dengan kemajuan kakao," ujar Arif saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Para petani berharap, dengan keterlibatan BPDPKS nantinya dapat menyelesaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi mulai dari replanting kebun, ketersediaan bibit unggul, akses pasar, hingga kepastian harga biji kakao di petani.

Selain itu, Arif juga mengusulkan ihwal upaya ekstensifikasi kebun kakao melalui sistem agroforestri. Penggunaan lahan hutan produksi dianggap tepat untuk menggenjot produksi biji kakao nasional.

Apalagi, kata dia, kakao sebagai tanaman tropis memiliki potensi besar dalam mengelola kredit karbon. Musababnya, tanaman kakao juga termasuk tanaman hutan sehingga cocok dibudidayakan di kawasan hutan produksi.

"Saya pikir semua ini urgent untuk diselesaikan," ucapnya.

Di sisi lain, Arif pun mendorong agar nantinya implementasi wacana tersebut bisa dilakukan dengan regulasi yang tidak tumpang tindih serta turut melibatkan para pemangku kepentingan dalam rantai pasok kakao, termasuk para petani kakao, industri pengolahan kakao, hingga eksportir.

Meskipun pengelolaan pendanaan kakao digabung dalam Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana kelapa sawit, para petani kakao berharap nantinya divisi kakao akan diisi oleh orang-orang yang kompeten terhadap urusan kakao.

"Saya hanya berharap agar pengelolaannya nanti kredibel, jangan sampai bersifat politis," ucapnya.

Untuk diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total luas lahan perkebunan kakao nasional pada 2023 sebesar 1,41 juta hektare atau menyusut sekitar 4,08% dari luas lahan kakao pada 2022 sebesar 1,47 hektare.

Secara total, produksi biji kakao nasional pada 2023 tercatat sebanyak 641.700 ton atau turun 1,36% dibandingkan produksi kakao pada 2022 sebanyak 650.600 ton.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (11/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah tugas BPDPKS untuk mengurusi kakao dan kelapa.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan bahwa alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi. Presiden Jokowi menilai membangun badan baru untuk kakao dan kelapa akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipungut lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa penambahan divisi atau deputi di BPDPKS ini akan dilakukan secepatnya setelah keputusan ini disetujui oleh Presiden Ke-7 RI tersebut. Tak hanya itu, Zulhas membeberkan bahwa pihaknya mengusulkan agar tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kelapa dan coklat.

"Nah itu tadi saya usul tidak ditambah lagi. Iya kan ada iuran apa [di BPDPKS] saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi," ungkap Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya sosialisasi sistem Inaportnet kepada para pemangku kepentingan terkait ditengah upaya pemerintah dalam digitalisasi layanan kepelabuhanan.

Budi Karya memaparkan, Inaportnet merupakan salah satu terobosan digital yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam upaya peningkatan layanan kepelabuhanan di Indonesia.

Dia menuturkan, hingga saat ini sistem Inaportnet telah diimplementasikan pada 264 pelabuhan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, layanan untuk kapal dan barang pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sudah terintegrasi pada sistem ini.

Meski demikian, dia menilai implementasi Inaportnet perlu disosialisasikan lebih optimal kepada para pemangku kepentingan terkait. Hal ini terutama perlu dilakukan kepada para pengguna jasa pelabuhan seperti pelaku usaha.

"Pertanyaannya apakah para user seperti pemilik barang dan pemilik tambang yang mau ke daerah mengetahui ini [sistem Inaportnet]. Jadi, saya minta kepada UPT Pelabuhan untuk terus impove dan sampaikan kepada masyarakat," jelas Budi Karya dalam Seminar Capaian Digitalisasi Transportasi Laut untuk Logistik Indonesia secara daring, Selasa (16/7/2024).

Budi Karya melanjutkan, Inaportnet merupakan bagian dari penerapan ekosistem logistik nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE) di Indonesia.

Menurutnya, penerapan NLE di Indonesia menarik banyak perhatian negara-negara lain. Budi menyebut, beberapa negara anggota Organisasi Maritim Internasional atau International Maritime Organization (IMO) bahkan berminat melakukan studi banding terkait penerapan ekosistem logistik nasional.

Oleh karena itu, Budi Karya meminta kepada jajarannya di Ditjen Perhubungan Laut untuk terus mengembangkan baik Inaportnet maupun NLE secara keseluruhan. Dia meminta agar seluruh pemangku kepentingan turut terlibat dan tidak terjebak ego sektoral.

"Bikinlah lebih baik dan jadikanlah sistem-sistem ini diketahui masyarakat. Saya yakin ke depannya ini bisa lebih efektif," jelas Budi Karya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serangkaian data ekonomi mengecewakan dari China mendorong beberapa bank investasi besar memangkas prakiraan pertumbuhan 2024 hingga di bawah target tahunan Beijing, dengan beberapa menyoroti risiko penurunan signifikan dalam beberapa bulan mendatang.

Barclays memangkas prakiraan produk domestik bruto (PDB) China dari 5% menjadi 4,8%, sementara Goldman Sachs memangkas prediksinya dari 5% menjadi 4,9% setelah China pada Senin (15/7/2024) merilis pertumbuhan kuartal II/2024 yang lebih rendah dari perkiraan sebesar 4,7%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto meminta sejumlah temuan migas dari lapangan kontraktor untuk segera dikembangkan.

Dwi kesal lantaran sejumlah lapangan migas itu telah mendapatkan penggantian biaya operasi yang telah dikeluarkan, tetapi beberapa kontraktor tidak lagi mengembangkan hasil temuan migas di konsesi tersebut.

“Beberapa temuan cadangan yang sudah ada discovery, tetapi ternyata discovery-discovery itu undeveloped, belum dikembangkan. Padahal cost-nya sudah di-recovery,” kata Dwi saat membuka Peringatan 22 Tahun Mengelola Hulu Migas, yang disiarkan daring, Selasa (16/7/2024).

Dwi meminta sebagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) itu untuk segera mengembangkan temuan-temuan migas tersebut. Apalagi, kata Dwi, pemerintah beberapa tahun terakhir telah gencar untuk melakukan eksplorasi baru.

“Tapi yang telah di-discovery belum dikembangkan. Menurut saya itu hal yang tidak boleh terjadi, karena cost-nya sudah keluar,” kata dia.

SKK Migas mencatat terdapat 38 wilayah kerja (WK) dan 225 lapangan migas yang statusnya sudah tidak berproduksi dalam 2 tahun terakhir atau masuk ke dalam kategori idle field.

Saat ini, SKK Migas tengah melakukan diskusi intensif dengan seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pemilik konsesi wilayah tersebut untuk kembali melakukan pengembangan lapangan.

“Oleh karena itu, kami menuntut sekarang kepada para KKKS yang memiliki undeveloped discovery, untuk berdiskusi agar ini bisa dikembangkan,” kata Dwi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menginventarisasi bagian WK migas potensial yang tidak lagi diusahakan dari KKKS.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, kementeriannya terus meminta KKKS untuk segera mengusahakan bagian WK migas potensial idle tersebut atau mengembalikannya ke pemerintah.

“Terhadap bagian WK migas yang potensial, namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini, sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Ariana lewat siaran pers, Minggu (7/7/2024).

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut, antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (PoD) selain PoD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia berisiko jadi negara yang ketergantungan impor biji kakao hingga kehilangan investor apabila persoalan kebun kakao di dalam negeri tidak segera diatasi.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (Apkai), Arif Zamroni membeberkan bahwa saat ini, persoalan utama yang dihadapi petani yaitu minimnya produktivitas tanaman. Selain usia tanaman yang tua, cekaman iklim akibat El Nino diakui telah memukul produksi biji kakao di kalangan petani.

Adapun, rata-rata produktivitas biji kakao di petani saat ini, kata dia, berada di kisaran 500 kilogram biji kering per hektare per tahun. Angka itu, jauh dari produktivitas ideal yang seharusnya bisa mencapai 2 ton per hektare per tahun.

Di sisi lain, rendahnya produksi saat ini ternyata telah memicu kenaikan harga biji kakao. Teranyar, Arif menyebut harga biji kakao di tingkat petani bisa tembus Rp122.000 per kilogram biji kering. Harga tersebut melesat dari sebelumnya pernah mencapai rekor terendah di level Rp12.000 per kilogram biji kering.

"Memang hari ini petani kakao bahagia karena harganya sangat mahal, tapi tidak terlalu bahagia karena badai El Nino masih terasa, produktivitas kakao sangat rendah," ujar Arif saat dihubungi.

Minimnya peremajaan kebun dan ekspansi lahan kakao menjadi persoalan krusial yang perlu diselesaikan untuk menggenjot produksi kakao dalam negeri. Pemerintah didesak agar segera turun tangan dalam memperbaiki geliat perkebunan kakao nasional.

Arif pun blak-blakan, sebaliknya apabila tidak ada perbaikan produksi kakao justru berisiko meningkatkan impor biji kakao. Bahkan, risiko lebih besar saat bahan baku cokelat itu semakin menipis, kata Arif, memungkinkan para investor di sektor industri pengolahan kakao hengkang dari Indonesia.

Misalnya saja, Arif mencontohkan, saat ini Filipina tengah gencar terhadap produksi kakaonya hingga berpotensi menarik investor di sektor industri pengolahan kakao menanamkan modalnya di sana.

"Penurunan produksi dan lahan bisa terjadi, risikonya impor lebih besar atau pabrik tutup pindah ke negara yang produksi kakaonya besar. Kalau gitu, pemerintah juga rugi," jelasnya.

Adapun, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total luas lahan perkebunan kakao nasional pada 2023 sebesar 1,41 juta hektare atau menyusut sekitar 4,08% dari luas lahan kakao pada 2022 sebesar 1,47 hektare.

Secara total, produksi biji kakao nasional pada 2023 tercatat sebanyak 641.700 ton atau turun 1,36% dibandingkan produksi kakao pada 2022 sebanyak 650.600 ton.

BPS mencatat, volume impor biji kakao (HS 1801) pada 2023 mencapai sekitar 276.682 ton dengan nilai impor sekitar US$732,3 juta. Biji kakao tersebut kebanyakan diimpor dari sejumlah negara di Afrika seperti Kongo, Pantai Gading, Kenya, Nigeria, Ghana, Madagaskar, Tanzania. Selain itu, sebagian biji kakao diimpor dari Amerika Latin seperti Peru dan Venezuela.