Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan belum selaras dengan aspirasi pelaku usaha.

Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani mengatakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) belum pernah melakukan pembahasan RUU Kepariwisataan bersama-sama dengan pelaku pariwisata.

Adapun pembahasan RUU Kepariwisataan yang pernah dilakukan oleh Kemenparekraf melalui zoom pada 20 Agustus 2024 menuai protes dari Asosiasi Pariwisata. Pasalnya, menurut Hariyadi pembahasan yang dilakukan sangat singkat dan hanya membahas poin tertentu saja.

"Pada pertemuan tersebut belum ada kesepakatan terhadap poin-poin yang dibahas dan meminta Kementerian Pariwisata untuk menjadwalkan ulang pembahasan RUU Kepariwisataan," kata Hariyadi melalui keterangan resmi, Rabu (4/9).

Kendati, Kemenparekraf disebut telah mengajukan RUU Kepariwisataan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Hariyadi pun mengingatkan masa kerja DPR periode 2019-2024 yang akan segera berakhir pada awal Oktober 2024. Karenanya, tidak akan mungkin RUU Kepariwisataan disahkan sebelum masa kerja DPR periode 2019-2024 berakhir.

"Untuk itu GIPI meminta pembahasan RUU Kepariwisataan ditunda pembahasannya sampai dilantiknya Anggota DPR masa kerja 2024-2029," imbuh Hariyadi.

Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU Kepariwisataan dengan melibatkan GIPI adalah penting. Ini agar RUU Kepariwisataan tersebut kelak setelah ditetapkan dapat diimplementasikan dan dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam membangun pariwisata Indonesia.

Perum Bulog mendukung acara Indonesia Womenpreneur Conference (IWC) 2024 bertajuk Business Level Up, terutama bagi perempuan yang memfokuskan diri pada inovasi bisnis boga.

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Sonya Mamoriska Harahap mengatakan pentingnya inovasi di industri pangan yang harus tetap dilakukan untuk bisa menyesuaikan tren konsumen.

"Perum Bulog siap berkolaborasi dan bahkan menjadi mitra demi terciptanya ketahanan pangan sekaligus dengan kepiawaian dan pengalaman kami pada rantai pasok pangan, kiranya bisa membantu peningkatan usaha para wanita wirausaha," kata Sonya dalam rilisnya pekan ini.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Topan Ruspayandi selaku General Manager Perum Bulog, ketika mengawali diskusinya bertema Tren Inovasi Produk Boga untuk Konsumen Muda pada salah satu kelas bisnis IWC.

Dia mengatakan konsumen muda saat ini lebih menyukai produk boga yang inovatif, sehat, mudah dan memiliki nilai tambah.

"Inovasi ini tidak hanya terbatas pada produk itu sendiri, tetapi juga mencakup cara penyajian dan pemasaran melalui platform digital," kata Topan.

Saat ini Perum Bulog telah masuk ke ritel modern maupun ke e-marketplacem terkait dengan pemasaran produk. Hal ini termasuk mendirikan jejaring Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual beragam produk pangan.

PT PLN (Persero) ternyata sudah lama mengoperasikan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) yakni Bengkok yang berlokasi di Bandung Jawa Barat. Ini membuktikan bahwa Indonesia sudah lama menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT).

PLTA Bengkok mulai eksis pada 1923 atau seabad lalu. Setelah lebih dari 100 tahun, PLTA itu masih beroperasi dengan baik di bawah operasional subholding PLN Indonesia Power (PLN IP) dan menjadi salah satu sumber listrik bersih bagi area Bandung dan sekitarnya.

Senior Manager PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan Saguling Doni Bakar mengatakan meski sudah berusia lebih dari satu abad, PLTA Bengkok masih beroperasi dengan baik dan andal.

"Ini semua berkat cara memeliharanya. Ada yang kita pelihara secara periodic maintenance istilahnya, berbasis waktu. Kemudian juga kita menggunakan pemeliharaan secara preventive maintenance. Itu bisa kita melakukan inspeksi rutin setiap hari," ujarnya saat ditemui di lokasi PLTA Bengkok, Bandung, Selasa (3/9).

Selain itu, inspeksi umum juga dilakukan untuk PLTA Bengkok setelah 24 ribu hingga 30 ribu jam operasi. Lalu, setiap 40 ribu hingga 45 ribu jam operasi atau setiap 6-7 tahun juga dilakukan pula overhaul untuk seluruh komponen.

Lanjutnya, PLTA Bengkok memiliki empat unit pembangkit, yakni tiga unit dengan kapasitas total 3 x 1.050 kilowatt (kW) dan satu unit lainnya adalah PLTA Dago yang memiliki kapasitas 700 KW. Sehingga, total pembangkit ini mampu menghasilkan listrik bersih sebesar 3,85 Megawatt (MW).

Sementara itu, untuk daerah yang mendapat suplai listrik dari PLTA Bengkok meliputi Sukaresmi, Dago dan Bengkok sendiri. Selain itu, PLTA Bengkok kini juga menjadi penyuplai listrik pendukung untuk Kota Bandung.

"Kami berkomitmen untuk menjaga PLTA Bengkok terus eksis menjadi pembangkit energi hijau yang berkelanjutan. Ini menjadi bagian dari sejarah panjang pemanfaatan energi ramah lingkungan di Indonesia," pungkas Doni.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendag Komjen Pol Ahmad Luthfi mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Zulhas, pengunduran diri itu terkait dengan langkah Luthfi yang maju menjadi Bakal Calon Gubernur (Bacagub) di Pilgub Jawa Tengah 2024.

Padahal, Lutfhi yang merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah (Jateng) itu belum genap sebulan menduduki posisi Irjen Kemendag. Sebab, ia dilantik pada 14 Agustus silam.

"Irjen baru, Pak Luthfi sudah maju Gubernur di Jawa Tengah jadi sudah mengajukan pengunduran diri. Nanti sudah Pak Putu yang penggantinya. Kita lagi tunggu Keppres dari Pak Presiden, sementara dirangkap pak Sekjen," kata Zulhas dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (4/9) dikutip Detikfinance.

Tak cuma hengkang dari Kemendag, Luthfi juga mengundurkan diri dari kepolisian usai resmi diusung maju sebagai cagub Jateng pada Pilkada 2024.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo mengonfirmasi pengunduran diri Luthfi. Ia menyebut surat pengunduran diri eks Kapolda Jawa Tengah itu telah diproses Mabes Polri.

"Sudah diproses surat pengunduran dirinya," kata Dedi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (28/8).

Luthfi mendapatkan penugasan di luar struktur Polri sebagai Irjen Kemendag. Ia akan memasuki masa pensiun pada November 2024.

Ahmad Luthfi maju dalam Pilgub Jateng 2024 dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia mengantongi dukungan di antaranya dari Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, dan PSI. Luthfi dipasangkan dengan Taj Yasin.

Pasangan ini akan berhadapan dengan Andika Perkasa dan Hendar Prihadi yang diusung PDIP. Andika merupakan eks Panglima TNI.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menjelaskan hubungan kerja sama mereka dengan perusahaan marketplace Shopee yang belakangan ini disorot publik.

Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan kerja sama Pemkot dengan Shopee diteken Gibran Rakabuming Raka saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Solo.

Gibran yang juga Wakil presiden terpilih itu memutuskan mengundurkan diri dari Pemkot Solo sekitar tiga bulan jelang pelantikan dirinya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat ini, kata Teguh, Shopee mengelola beberapa aset di Kota Solo. Satu kantor di salah satu mal, sebuah ruko, dan dua gedung di Solo Techno Park (STP) yang merupakan aset Pemkot Solo.

"Yang dengan Pemkot itu kan Shopee membangun kantor di asetnya Pemkot. Itu kan sudah ada perjanjian dan sebagainya," kata Teguh Prakosa, Rabu (4/9).

Hanya saja, Teguh mengaku tidak mengetahui detail perjanjian antara Pemkot Solo dengan Shopee.

"Tidak (dilibatkan) sama sekali," kata dia.

Pada masa kepemimpinan Gibran, Kota Solo juga aktif bekerja sama dengan pihak swasta selain Shopee. Salah satunya kerja sama pengelolaan Kebun binatang Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) seluas 13,9 hektare yang kini berganti nama menjadi Solo Safari.

Dari laman resmi sekretariat daerah Surakarta disebut bahwa proyek tersebut adalah bentuk Kerja Sama Operasi antara Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug (Perumda TSTJ) dengan Taman Safari Indonesia Group melalui PT Kelola Taman Wisata.

"Taman Safari Indonesia Group sebagai pengelola Solo Safari mendukung penuh upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk merevitalisasi destinasi wisata legendaris Kota Surakarta tersebut," demikian pernyataan dikutip dari laman tersebut.

Kerja sama lain dengan pihak swasta disebut Teguh dalam pembangunan Museum Sains, Budaya dan Teknologi Bengawan Solo. Museum tersebut tengah dibangun di lahan milik BUMD Pedaringan dengan luas 5,5 hektare.

"Jadi mulai Solo Safari, Solo Techno Park, Pedaringan, semua kerja sama itu ditangani oleh beliau (Gibran)," kata Teguh.

Teguh mengaku tidak bisa banyak berkomentar mengenai sederet kerja sama Pemkot Solo dengan swasta yang digawangi Gibran. Alasannya, saat itu ia hanya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo.

"Wakil kan gur awak karo sikil, ora iso omong, (hanya badan dan kaki, tidak bisa bicara)," kelakarnya.

Selain sebagai wapres terpilih, Gibran dikenal pula sebagai anak sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan kakak dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta tambahan anggaran Rp20,22 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras hingga telur di 2025.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan tambahan anggaran sebesar itu akan digunakan untuk beberapa peruntukan. Pertama, untuk bantuan pangan berupa beras selama enam bulan sebesar Rp16,68 triliun.

"Bantuan pangan beras selama enam bulan (di 2025) Rp16,68 triliun karena bantuan pangan yang dulu memang belum sepersetujuan Komisi IV (DPR RI)," ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (4/9).

"Sehingga untuk kali ini kami ajukan karena kemarin badan ini (Bapanas), badan baru. Sehingga untuk pengajuan 2025 kami usulkan untuk enam bulan stabilisasi dalam bentuk bantuan pangan beras melalui Bulog Rp16,68 triliun," tambah Arief.

Kedua, tambahan anggaran sekitar Rp20,22 triliun juga untuk penyaluran bantuan pangan berupa daging ayam dan telur. Bapanas butuh dana Rp834,1 miliar untuk menjalankan program itu selama enam bulan di 2025.

Ketiga, penyaluran beras untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) senilai Rp1,5 triliun. Keempat, Arief merinci tambahan anggaran dibutuhkan untuk jagung SPHP Rp535 miliar.

Kelima, cadangan kedelai untuk SPHP sejumlah Rp637,8 miliar. Keenam, Arief mengatakan akan ada penyaluran cadangan pangan untuk bencana alam dan keadaan darurat selama setahun ke depan sebesar Rp37,9 miliar.

Bos Bapanas itu juga menekankan pentingnya menjaga stok beras di Perum Bulog. Arief menyebut pengadaan untuk CPP beras tidak boleh sampai telat.

"Jadi, saya mengingatkan CPP, utamanya di Bulog menjadi penting. Ini tidak boleh terlambat," tegas Arief.

"Mengenai projection (beras) nanti kita mesti duduk sama-sama dengan Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman), apakah di tiga bulan terakhir (2024) plus 2 bulan di awal tahun (2025) bisa di atas konsumsi atau tidak," tutupnya.

Perum Bulog mewanti-wanti ancaman beras langka usai pelantikan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Bos Bulog Bayu Krisnamurthi berkaca dari stok beras pada awal 2024 ini yang minus 3 juta ton. Menurutnya, hal tersebut bisa terulang kembali pada tahun mendatang.

"Jangan sampai nanti habis presiden baru (Prabowo Subianto) dilantik, terjadi kekurangan beras. Saya enggak mau loh," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin kepada Bayu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (4/9).

"Betul pak (jangan sampai beras langka setelah Prabowo dilantik). Justru itu kami sebagai operator sangat berharap, kalau boleh, perintah untuk menambah stok itu sudah diberikan awal," timpal Bayu.

Bayu menekankan penugasan penyerapan beras diberikan oleh presiden kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas). Barulah Bulog akan melaksanakan tugas tersebut.

Ia menegaskan stok beras yang dimiliki Bulog ada 1,5 juta ton. Menurutnya, jumlah tersebut belum bisa dibilang aman.

"(Beras) 1,5 juta ton stok pemerintah. Ini kalau dilihat dari angkanya lumayan aman, tetapi kita menghadapi Januari-Februari (2025) yang paceklik atau belum panen dengan defisit konsumsi dan produksi nasional sekitar 3 juta ton. Maret kita masuk ramadan," jelasnya.

"Karena terus terang Maret (2025) itu ramadan. Buat saya ini hal yang perlu kita antisipasi bersama," imbuh Bayu.

Sementara itu, per 2024 ini Perum Bulog sudah mendapatkan izin impor beras sebanyak 3,6 juta ton. Realisasi yang sudah masuk ke tanah air sejauh ini sekitar 2,2 juta ton.

Ada juga yang sudah berkontrak sekitar 300 ribu ton. Dengan begitu, Bayu mencatat totalnya akan masuk 2,6 juta ton dengan yang sudah terealisasi.

"(Impor beras) 2023 dan 2024 hanya (dari) Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan Kamboja. Hanya 5 negara. Enggak (batal impor beras dari China), India ditutup (menutup impor beras)," tandasnya.

Proyek Light Rail Transit (LRT) bawah tanah Bali resmi dimulai pada Rabu (4/9). Jika selesai, harga tiket bagi wisatawan asing diperkirakan berkisar US$35-US$40 atau sekitar Rp543 ribu- Rp620,5 ribu (asumsi Rp15.514 per dolar AS) per orang per pekan.

Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) mengungkapkan, sebenarnya, tarif tiket belum terpikirkan karena masih melihat berapa biaya aktual untuk pembangunan konstruksi proyek tersebut.

"Belum (untuk harga tiket). Karena kita harus melihat berapa biaya aktual untuk konstruksinya. Target utamanya adalah wisatawan karena (jalur) titik-titiknya adalah (tempat) wisatawan," kata Ari, saat ditemui di TOD Sentral Parkir, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (4/9).

"Di dalam proyeksi kami untuk para turis kisaran antara US$35-US$40, terserah mereka mau pakai kapan dalam seminggu. Bayangkan, kalau turis datang dari airport ke Cemagi itu sudah Rp 350 ribu naik grab itu (menempuh) 2,5 jam," sambungnya.

Pada saat yang sama, pihaknya akan mengusahakan agar penumpang lokal yang memiliki identitas KTP Bali tarifnya gratis.

"Saya maunya gratis yah. Asal punya KTP Bali, kita lagi usahakan, kita lagi hitung, kita pastikan lebih rendah tapi kita usahakan gratis," katanya.

Pembangunan proyek LRT bawah tanah Bali mulai dilakukan dengan melakukan Upacara Pengeruwakan di Transit Oriented Development (TOD) Sentral Parkir, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Upacara ini kelanjutan dari rencana pembangunan Bali Urban Subway yang diinisiasi pada Februari 2024.

"Ngeruwak itu, adalah upacara untuk memulai semua kegiatan termasuk groundbreaking di Bali. Tentu saja nanti groundbreaking didahului oleh upacara pada hari ini. Terus, kita akan ada penyelidikan tanah, terus ada persiapan semua, dan groundbreaking diadakan kita targetkan sebelum akhir tahun. Memang definisi groundbreaking Bali dan groundbreaking secara umum memang agak berbeda," kata Ari.

Pengembangan proyek Bali Urban Subway akan dibangun dalam empat fase. Fase pertama ialah jalur LRT dari Bandara I Gusti Ngurah Rai - Kuta Sentral Parkir - Seminyak - Berawa - Cemagi sepanjang 16 km.

Fase kedua, jalur Bandara I Gusti Ngurah Rai- Universitas Udayana (Unud)- Nusa Dua sepanjang 13.5 km. Kemudian, fase ketiga jalur Kuta Sentral Parkir-Sesetan-Renon-Sanur dan keempat jalur Renon-Sukawati- Ubud. Untuk fase ketiga dan keempat, keduanya masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility studies).

"Pembangunan fase Bandara Ngurah Rai ke Kuta Sentral Parkir ditambah keseluruhan fase dua diharapkan dapat selesai pada akhir kuartal kedua tahun 2028 dan untuk keseluruhan, fase satu dan fase dua akan beroperasi penuh pada akhir 2031," imbuhnya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah dugaan perjalanan dinas fiktif, seperti dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bos Bapanas Arief Prasetyo Adi beberapa kali dicecar Anggota Komisi IV DPR RI soal temuan BPK. Ini termasuk laporan keuangan Badan Pangan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

"WDP, ya memang kami akui harus kami perbaiki, tetapi di sini kalau yang kemarin disampaikan perjalanan dinas fiktif, tidak!" tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (4/9).

"Ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memerlukan kembali bukti sudah dilakukan kegiatan. Kegiatannya ada, tidak fiktif, perjalanan dinas juga ada. Buktinya kemarin sudah kami selesaikan semua dengan BPK," klaim Arief.

Ia mengaku heran dengan laporan BPK. Menurutnya, temuan yang bahkan belum dirilis laporannya sudah lebih dulu tersebar di media.

Arief menegaskan hal-hal seperti itu tidak sehat. Ia menyebut Badan Pangan Nasional tidak seperti yang dituduhkan.

"Bukan Badan Pangan yang tertinggi perjalanan dinas fiktif, tidaklah. Insyaallah tidak," kata Arief.

"Pada saat proses itu berjalan, belum laporan pemeriksaannya keluar, sudah seperti itu. Jadi, sebenarnya sudah diselesaikan oleh tim kita yang terkait," tandasnya.

BPK sebelumnya menemukan penyimpangan dalam belanja perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) hingga Rp39,26 miliar pada 46 kementerian/lembaga (K/L) di 2023. Ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Pemerintah Pusat 2023.

Sejumlah penyimpangan tersebut, antara lain belum adanya bukti pertanggungjawaban senilai Rp14,75 miliar pada 14 K/L. Kemudian, penyimpangan perjalanan dinas fiktif di 2 K/L sebesar Rp9,3 juta serta belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan atau kelebihan pembayaran di 38 K/L senilai Rp19,64 miliar.

Khusus di Bapanas ditemukan dugaan penyimpangan Rp5.036.073.525. Ini adalah penggunaan daftar pengeluaran riil sebagai pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) yang diketuai Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko blak-blakan menolak dukungan pemberian insentif untuk mobil hybrid.

Sekertaris Jenderal Periklindo Tenggono Chuandra Phoa mengatakan asosiasi ingin transformasi mobil bahan bakar fosil ke listrik berjalan cepat.

"Periklindo sebagai satu-satunya perkumpulan industri kendaraan listrik di Indonesia, maaf, kami tidak mendukung (insentif) mobil hybrid. Kami menegaskan, kami tidak mendukung (insentif) mobil hybrid," ujar dia saat konferensi pers Periklindo di Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

Ia kemudian merinci alasan Periklindo menolak keras pemberian insentif untuk mobil hybrid, yakni karena masih menghasilkan emisi. Hal itu dikatakan tak sesuai semangat hijau atau go green yang diserukan pemerintah kepada masyarakat.

"Karena kenapa? Hybrid masih menggunakan fosil dan fosil juga didukung subsidi pemerintah. Kalau subsidi pemerintah ditambah baterai lagi, enggak cocok lah," tuturnya.

Pernyataan sikap Periklindo yang beranggotakan produsen kendaraan listrik seperti MAB, DFSK, Neta, Wuling, Smoot, Benelli, ABC, Molindo dan Telkomsel ini dikatakan sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto.

"Kami menyatakan yang sama dengan Pak Menko Airlangga, maaf kami tidak mendukung hybrid," tuturnya.

Peluang pemberian insentif mobil hybrid sebelumnya pupus usai Airlangga menyatakan tak akan ada hal itu pada tahun ini.

"Tentu kalau untuk otomotif kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan, atau tambahan lain," ujar Airlangga Juli lalu.

Namun belakangan suara dukungan muncul dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang mendorong insentif mobil hybrid meskipun tak sebesar insentif mobil listrik.

"Kami inginnya ada insentif walaupun insentifnya enggak bisa sebesar mobil listrik," kata Agus.

Alasan pemberian insentif, menurut Agus, agar pabrik mobil hybrid yang sudah ada di dalam negeri tak pindah ke negara lain yang memberikan stimulus lebih baik.

Produsen mobil hybrid di Indonesia sekarang adalah Toyota, Suzuki dan Wuling.

Saat ini mobil listrik produksi lokal lebih istimewa dari mobil hybrid karena mendapatkan insentif diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen sehingga bebannya hanya tinggal 1 persen. Selain itu pemerintah juga tak menagih Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil listrik.

Hal itu berbanding sebaliknya pada mobil hybrid. Pemerintah tetap membebani hybrid seperti perpajakan komposisi pajak seperti mobil konvensional namun lebih rendah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara dikaji ulang.

Menurutnya, belanja wajib 20 persen harusnya dialokasikan dari pendapatan negara, bukan belanja negara. Pasalnya, belanja negara cenderung tidak pasti.

"Kami sudah membahasnya di Kementerian Keuangan, ini caranya mengelola APBN tetap comply atau patuh dengan konstitusi, di mana 20 persen setiap pendapatan kita harusnya untuk pendidikan. Kalau 20 persen dari belanja, dalam belanja itu banyak ketidakpastian, itu anggaran pendidikan jadi kocak, naik turun gitu," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9).

Bendahara negara itu mencontohkan belanja negara pada 2022 yang melonjak karena subsidi energi hingga Rp200 triliun. Padahal, kenaikan subsidi bukan terjadi karena pendapatan negara naik, tetapi harga minyak dunia yang melonjak.

Sebagai konsekuensi, saat belanja negara semakin besar, belanja untuk pendidikan juga semakin besar karena harus 20 persen dari total belanja negara.

"Ini yang menyulitkan dalam mengelola keuangan negara. Dalam artian bagaimana APBN tetap terjaga, defisit terjaga di bawah 3 persen, APBN terjaga sustainable. Tapi compliance terhadap 20 persen anggaran pendidikan itu tetap kita jaga," jelasnya.

Akibatnya, kata Sri Mulyani, realisasi anggaran pendidikan yang terserap sering di bawah ketentuan mandatory spending. Misalnya saat belanja membengkak karena subsidi Rp200 triliun sejak Agustus, tetapi belanja wajib pendidikan tak mengikutinya.

"Enggak mungkin ada kenaikan Rp200 triliun kemudian 20 persennya belanja pendidikan harus kemudian dibelanjakan semuanya dalam waktu empat bulan," katanya.

Karena itu, Sri Mulyani menilai mandatory spending perlu dikaji ulang agar menteri keuangan selanjutnya bisa bermanuver tetapi tetap patuh pada konstitusi.

"Ini yang menurut saya perlu kita bahas mengenai definisi anggaran pendidikan, terutama sumber untuk menghitung 20 persen itu. Kami nanti akan usulkan bagaimana supaya bendahara negara ke depan tetap bisa menjaga APBN itu tetap terjaga sustainable, kredibel, hingga tetap patuh terhadap konstitusi. Ini mungkin nanti yang akan kami usulkan dalam panja perundang-undangan APBN akan kami sampaikan juga," katanya.

PT Gojek Tokopedia (GoTo) mengumumkan tutup di Vietnam per 16 September 2024. Di sana GoTo membuka layanan Go-Viet.

Corporate Secretary GoTo Koesoemohadiani menyebut penutupan ini mempertegas fokus perusahaan dalam mengembangkan dan memperkuat bisnis yang berpotensi tumbuh signifikan secara berkelanjutan.

"Perseroan pada hari ini mengumumkan bahwa perseroan telah mengambil keputusan untuk menutup wilayah operasional di Vietnam efektif mulai 16 September 2024," katanya dalam keterbukaan informasi, Rabu (4/9).

Menurutnya, penutupan bisnis di Vietnam ini sejalan dengan komitmen GoTo untuk mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Ia menjelaskan Vietnam adalah pasar yang sangat terfragmentasi dengan banyak pemain di bidang transportasi dan pengiriman makanan. Penutupan bisnis di Vietnam tak akan berdampak negatif kepada perusahaan secara keseluruhan. Sebab, sumbangan kontribusi Go-Viet kecil.

"Bisnis Vietnam berkontribusi kurang dari 0,5 persen dari GTV (tansaksi kotor) grup dan 2 persen dari GTV bisnis on-demand services pada 2024. Oleh karena itu, keputusan bisnis ini tidak akan berdampak negatif secara material pada kegiatan operasional, kinerja bisnis dan kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh," pungkasnya.

Gojek berencana ekspansi ke negara lain di Asia Tenggara. Vietnam pun menjadi negara pertama yang dipilih untuk mewujudkan target tersebut. Pada 2018, Gojek hadir di Vietnam dengan nama Go-Viet.