Dalam konteks perubahan iklim global, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. PT Bank DBS Indonesia, sebagai bank yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, telah merumuskan tiga pilar utama dalam kerangka keberlanjutannya.

Presiden Direktur Bank DBS Indonesia, Lim Chu Chong, menekankan pentingnya partisipasi aktif sektor swasta dalam memerangi perubahan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Bank DBS Indonesia mengambil langkah nyata dengan menerapkan tiga pilar utama dalam kerangka keberlanjutannya.

"Yang pertama adalah perbankan yang bertanggung jawab, dimana kami membicarakan tentang bagaimana kami mendanai pelanggan korporasi kami, bagaimana kami menciptakan produk untuk investasi yang berkelanjutan," ujarnya dalam program Insight With Desi Anwar 'Bank DBS Indonesia, Memimpin Transisi Menuju Ekonomi Berkelanjutan'.

Ia menambahkan, perbankan bertanggung jawab melibatkan pemberian pinjaman hijau, pinjaman sosial, dan pinjaman transisi kepada perusahaan yang berkomitmen untuk beralih ke energi terbarukan.

Salah satu contohnya adalah Bank DBS Indonesia telah berperan sebagai arranger utama dalam transaksi pinjaman berkelanjutan untuk PLN, yang membantu transisi ke sumber energi baru dan terbarukan. Selain itu, perseroan juga bekerja sama dengan anak perusahaan Indika Energy untuk mengubah pelet kayu mereka menjadi bioenergi.

Pilar kedua, Chu Chong melanjutkan, adalah praktik perbankan yang bertanggung jawab. Bank DBS Indonesia memastikan operasional bank sendiri mencapai net zero, termasuk penggunaan energi terbarukan di kantor-kantor cabangnya dan pengelolaan limbah yang efisien.

"Edukasi dan pelatihan tentang keberlanjutan juga menjadi fokus utama untuk memastikan seluruh staf memahami dan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam pekerjaan sehari-hari," papar pria yang telah berkarier di Bank DBS selama 30 tahun ini.

Lebih jauh, Bank DBS Indonesia juga memperkenalkan inisiatif pembiayaan perdagangan berkelanjutan. Mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk mendukung impor kendaraan listrik dan komponen-komponennya.

Di samping itu, mereka juga bekerja pada rantai pasokan mode berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam industri fesyen.

Salah satu proyek Bank DBS Indonesia adalah Korean Water Services, proyek Kerja Sama Pemerintah Swasta (PPP) antara Korean Water Corporation dan Karya dari Indonesia, sebuah kontraktor EPC (Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi) pemerintah.

"Kami adalah penasihat finansial untuk transaksi ini dan mereka berencana membangun fasilitas pengolahan air limbah untuk melayani 2 juta penduduk di DKI Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Proyek ini tidak hanya mengurangi ekstraksi air tanah tetapi juga membantu mengatasi penurunan tanah di Jakarta," papar Chu Chong.

Terkait upaya kolaborasi dengan stakeholder, Chu Chong menjelaskan lebih lanjut, pada tahun ini DBS juga telah bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Mardani (PNM) yang merupakan bagian dari Holding Ultra Mikro bersama BRI dan Pegadaian, untuk memberikan pembiayaan kepada perempuan kurang mampu.Selain itu, Bank DBS Indonesia juga memberikan pinjaman sosial kepada eFishery, aplikasi budidaya ikan dan pangan melalui teknologi Akuakultur, untuk pengembangan bisnis mereka.Melalui inisiatif-inisiatif ini, Bank DBS Indonesia tidak hanya berusaha mencapai target internal, tetapi juga mendorong perusahaan lain untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.

Sementara pilar ketiga adalah bagaimana memberikan dampak yang lebih besar dari layanan perbankan. Melalui DBS Foundation, bank ini mendukung kewirausahaan sosial dan inisiatif yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Chu Chong juga menekankan bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang mematuhi peraturan, tetapi juga tentang komitmen jangka panjang untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.

Dengan mempromosikan praktik perbankan yang bertanggung jawab dan mendukung proyek-proyek yang berdampak sosial positif, Bank DBS Indonesia berusaha untuk menginspirasi perubahan di seluruh industri.

Komitmen perseroan terhadap pembiayaan berkelanjutan menunjukkan bagaimana sektor perbankan dapat memainkan peran kunci dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Dengan pendekatan yang holistik dan terstruktur, Bank DBS Indonesia tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon tetapi juga mendukung perubahan sosial yang positif.

Dirinya percaya bahwa dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai target emisi nol bersih dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan global.

Indonesia mengalami deflasi secara bulanan (month to month/mtm) pada Mei dan Juni 2024.

Meskipun tajir melintir, Donald Trump tetap saja membutuhkan donatur untuk membiayai kampanyenya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS). Di antara bohir-bohir Trump, ada nama Miriam Adelson.

Miriam merupakan megadonor Partai Republik. Di Pilpres kali ini, Adelson dikabarkan bakal mengucurkan dana yang lebih besar dibanding donasi untuk Trump saat Pilpres 2020.

Pada Pilpres 2020 yang mempertemukan Trump melawan Biden, Miriam dan suaminya menyumbang US$90 juta. Ini setara 85 persen dari total dana yang dikumpulkan organisasi pendukung Trump.

Hubungannya dengan Trump sudah berlangsung bertahun-tahun. Miriam dan suaminya, Sheldon, duduk di mimbar pada pelantikan Trump pada 2017. Lagi-lagi pasangan ini menjadi pendana paling besar bagi kampanye Trump.

Terbayang kan betapa kayanya Miriam?

Terang saja duitnya banyak, Miriam merupakan 'ratu judi AS'. Ia menguasai bisnis kasino tak cuma di AS, tapi merambah ke Singapura dan Makau, surga judi dunia.

Berdasarkan hitungan Forbes, Miriam dan keluarganya ditaksir memiliki kekayaan US$28,7 miliar atau Rp466 triliun (asumsi kurs Rp16.250 per dolar AS).

Miriam adalah janda dari Sheldon Adelson, pendiri dan ketua grup kasino, Las Vegas Sands.

Ia lahir dengan nama asli Miriam Farbstein pada 1945 di Tel Aviv, Israel. Orang tuanya adalah pengungsi Polandia yang melarikan diri dari pembantaian Nazi. Banyak kerabatnya, termasuk kakek dan neneknya, tewas dalam Holocaust.

Miriam belajar mikrobiologi dan genetika di Hebrew University of Jerusalem. Ia lalu melanjutkan pendidikan dengan mengambil kedokteran di Sackler Medical School, Tel Aviv.

Ia sempat menjadi peneliti di militer Israel sehingga akhirnya tertarik mempelajari masalah ketergantungan obat.

Pada 1986, Kementerian Kesehatan Israel mengirimnya ke New York, AS, untuk belajar di Universitas Rockefeller di bawah bimbingan peneliti terkemuka dalam pengobatan kecanduan obat.

Dua tahun setelah hijrah ke AS, ia dijodohkan oleh temannya dengan seorang pengusaha Boston berdarah Yahudi, Sheldon Gary Adelson. Keduanya pun menikah di Yerusalem pada 1991.

Sheldon dikenal sebagai pengusaha, investor, dan donatur politik AS. Ia adalah pendiri, ketua dan pejabat eksekutif tertinggi Las Vegas Sands Corporation.

Pada 2007, Las Vegas Sands meluncurkan Venetian Macau di Makau, salah satu bangunan terbesar di dunia. Ini adalah hotel bintang 5 dengan 39 lantai dan 3.000 kamar.

Tiga tahun kemudian, Keluarga Adelson merilis kasino Marina Bay Sands di Singapura.

Sheldon juga berbisnis media massa. Ia pemilik surat kabar harian Israel bernama Israel Hayom, surat kabar mingguan Israel Makor Rishon, dan surat kabar harian Amerika Las Vegas Review-Journal.

Pada 2020, Sheldon menjadi orang terkaya ke-28 sejagat raya versi Forbes. Ia juga masuk jajaran crazy rich berpengaruh di AS.

Di dunia politik, Sheldon dan Miriam dikenal sebagai bohir kakap bagi Partai Republik dan Trump. Pasangan ini juga pendukung utama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Miriam dan suami masyur sebagai Zionis.

Pada Januari 2021, Sheldon wafat pada usia 87 tahun. Setelah kematian Sheldon, Miriam terjun langsung melanjutkan bisnis judi itu.

Kini, Miriam pemegang saham utama Las Vegas Sands, operator kasino terbesar dunia. Bisnis yang berbasis di Las Vegas ini mengendalikan jaringan kasino di AS dan Asia.

Miriam juga pemegang saham mayoritas di Dallas Mavericks, tim basket asal Dallas, Texas. Pada akhir 2023, keluarga Adelson mengakuisisi Dallas Mavericks senilai US$3,5 miliar. Adapun Mavericks bernilai $4,03 miliar pada waktu itu berdasarkan taksiran konsultan.

Karena punya minat besar terhadap masalah kecanduan obat, Miriam mendirikan dua klinik, di AS dan Israel, yang didedikasikan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba.

Pada 2018, Trump yang kala itu presiden AS, menganugerahi Miriam penghargaan Presidential Medal of Freedom untuk kegiatan filantropi dan penelitian ilmiahnya dalam rehabilitasi kecanduan narkoba.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melancarkan sejumlah aksi untuk merespons influencer Ahmad Rafif Raya yang gagal mengelola dana saham publik sebesar Rp71 miliar.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan, pihaknya menghentikan kegiatan penawaran investasi dan pengelolaan dana publik yang dilakukan Ahmad karena terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"OJK menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai," kata Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Hudiyanto mengatakan, pihaknya telah memanggil Ahmad pada Kamis (4/7) untuk meminta klarifikasi terkait kegagalan pengelolaan dana tersebut.

Dari hasil klarifikasi diketahui bahwa Ahmad adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham yang tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasehat Investasi.

Ahmad hanya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Kedua izin tersebut hanya sebatas mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek.

"Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan," katanya.

Ahmad juga mengakui telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin. Ia menghimpun dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Oleh sebab itu, Satgas PASTI OJK menghentikan kegiatan penawaran investasi dan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan Ahmad.

Selain itu, Ahmad juga diminta bertanggung-jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai tertanggal 4 Juli 2024," kata Hudiyanto.

Seiring dengan ini, Satgas PASTI OJK meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir media sosial dan situs yang berkaitan dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham.

Ahmad Rafif dan PT Waktunya Beli Saham viral di media sosial karena diduga gagal mengelola dana yang dititipkan sejumlah investor sebesar Rp71 miliar. Ahmad Rafif mengakui telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan investasi.

"Saya bertransaksi dan mengalami kerugian, namun melaporkan dan memberikan keuntungan kepada para investor," ujar pria asal Makassar itu dalam surat pernyataan kewajiban pembayaran utang yang ditandatangani 9 Juni 2024.

Lantaran melaporkan kondisi yang tidak sesuai, mayoritas investor pun akhirnya melakukan penarikan yang melebihi nilai keuntungan yang diberikan. Dari waktu ke waktu, keadaan ini membuat nilai dana pengelolaan semakin menyusut.

"Bahwa dalam hal ini sebagai manusia biasa yang bergelut di dunia investasi dengan perhitungan untung rugi, saya menyadari telah melakukan kesalahan," ungkap Rafif lebih lanjut.

Ia pun berjanji ke kliennya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menanggung seluruh nilai investasi dengan mengkonversinya menjadi utang. Adapun total nilai investasi adalah sebesar Rp71.811.674.410.

Pembayaran utang itu, kata Ahmad Rafif, akan dilakukan secara bertahap. Pembayaran dilakukan sejak 1 Juli 2024 dan akan berakhir pada 1 Juli 2027.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap awal mula aset senilai Rp110 triliun dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sri Mulyani menjelaskan BLBI merupakan konsekuensi krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997-1998. Kala itu, negara harus menalangi atau bail out terhadap krisis yang terjadi.

Penalangan diberikan kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas selama krisis tersebut. Hingga Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.

"BLBI ini merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu. Dimana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bail out terhadap krisis yang terjadi," kata Srimul dikutip dari unggahan akun Instagram @smindrawati, Jumat (5/7).

Hingga semester I 2024, melalui Satuan Tugas (Satgas) BLBI, pemerintah telah menerima pengembalian dari aset ex BLBI sebesar Rp38,2 triliun dan 22,7 meter persegi. Jumlah itu setara 34,59 persen dari total aset yang dihitung pemerintah sebesar Rp110,45 triliun.

Total aset BLBI sempat mengalami perubahan dari hitungan semula. Pada April 2021 aset BLBI hanya sebesar Rp108 triliun.

Namun, Mahfud MD, Menko Polhukam kala itu meyakini angkanya jauh lebih besar. Berdasarkan penghitungan Kementerian Keuangan dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, jumlah aset BLBI yang bisa diambil negara hampir mencapai Rp110 triliun.

Meski begitu, Mahfud masih membuka peluang bahwa angka tersebut bukan angka pasti. Pasalnya, hingga kini penghitungan masih terus dilakukan karena berkaitan langsung dengan aset-aset berupa dokumen hingga barang.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan masa kerja Satgas BLBI akan diperpanjang karena pengembalian aset belum mencapai target senilai Rp110,45 triliun. Berdasarkan Perpres awal, masa kerja Satgas BLBI akan habis pada 31 Desember 2024.

Hadi mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk mengatur proses penagihan kepada obligor dan debitur BLBI oleh kementerian/lembaga terkait.

"Untuk melanjutkan hasil kerja Satgas BLBI, saat ini sedang disiapkan rancangan perpres yang substansinya merupakan kolaborasi Kementerian Lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara," ujar Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) masih meninjau negara-negara yang mungkin dikenai bea masuk tambahan untuk tujuh komoditas.

Pemerintah, sambung Zulkifli, bakal menerapkan Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) demi melindungi industri dalam negeri. Namun, sampai sekarang belum ada keputusan mengenai besaran dan negara sasarannya.

Dalam hal ini, KPPI yang bertugas menentukan BMTP masih meninjau data dari asosiasi industri, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat banyaknya produk impor yang masuk dalam tiga tahun terakhir.

"Itu impornya melonjak-lonjak nggak tiga tahun terakhir, nanti dilihat. Kalau sudah dilihat, dihitung, terbukti (melonjak), dihitung, maka bisa dikenakan bea masuk tindakan pengamanan. Besarnya berapa, nanti tim yang menghitung, namanya KPPI," kata pria yang akrab disapa Zulhas ini di Masjid Kauman, Kota Yogyakarta, Sabtu (6/7).

Sedangkan KADI, kata Zulhas, juga akan memantau lonjakan impor guna menentukan BMAD.

"Satu lagi KADI, kalau dilihat nanti melonjak impornya sehingga mematikan usaha dalam negeri, dilihat dinilai, itu juga bisa dikenakan bea masuk anti dumping. Dari (negara) mana saja, besarnya berapa, nanti mereka yang akan ngitung, jadi ada prosedurnya," sambungnya.

Zulhas menekankan Kementerian Perdagangan melakukan segala upaya sesuai dengan ketentuan dan aturan baik aturan nasional maupun yang sudah disepakati lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan lain lain.

"Jadi, seluruh di manapun negara bisa melakukan tindakan pengamanan, bisa juga mengenakan bea masuk anti dumping atau bea masuk tindakan pengamanan," katanya.

Pemerintah berencana mengenakan bea masuk hingga 200 persen untuk barang-barang impor. Hal itu untuk menyikapi banjirnya impor dari Negeri Tirai Bambu seperti termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya.

Belakangan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan tujuh komoditas akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Komoditas itu adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan rencana pengenaan tarif impor sebesar 200 persen tak hanya menyasar produk China.

Ia menuturkan penerapan tarif pengaman impor sebenarnya sudah berlaku untuk beberapa produk tekstil dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. Safeguard ini berlaku untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

Industri pernikahan di India sedang berkembang pesat hingga mampu mendorong perekonomian negara.

Achint dan Divya bakal melangsungkan pernikahan pada 12 Juli mendatang. Setelah berpacaran selama satu dekade, keduanya siap merogoh kocek sangat dalam untuk gelaran pernikahan mewah di resort mewah di pinggiran Bengaluru.

"Pernikahan itu sendiri spesial bagi kami. Kamilah yang merencanakan segalanya - mulai dari makanan, dekorasi, hingga pakaian. Kami selalu memimpikan D-Day kami dan sekarang mendapat kesempatan untuk merancangnya dan akan segera mewujudkannya," kata Divya seperti dilaporkan SCMP.

Mereka membayar sendiri pernikahan yang kira-kira menghabiskan lebih dari 2 juta rupee atau sekitar Rp389,3 juta (asumsi kurs Rp194,6 per rupee).

Acara pernikahan India masa kini mengalami perubahan besar. Pengamat menyebut semakin banyak pasangan yang memilih acara pernikahan yang intim dengan pengeluaran per tamu semakin besar.

Orang India memang royal soal acara pernikahan. Buktinya, sektor pernikahan ini bernilai US$130 miliar per tahun. Pun dalam laporan pasar firma riset pialang dan investasi Jefferies, industri ini jadi pendorong besar kegiatan ekonomi negara.

Setiap tahun, India menyelenggarakan upacara pernikahan lebih banyak ketimbang negara lain. Ada 8 juta - 10 juta pernikahan di India atau 25 persen dari total jumlah pernikahan global. Sebagai perbandingan, di AS 'hanya' ada 2 juta pernikahan dan ada 8 juta di Tiongkok.

Dalam laporan serupa disebutkan orang India suka mengeluarkan uang untuk pesta pernikahan yang mungkin tidak sebanding dengan tingkat pendapatan atau kekayaan mereka.

"Menariknya, rata-rata pasangan di India menghabiskan biaya pernikahan dua kali lebih banyak dibandingkan untuk pendidikan (pra-sekolah dasar hingga kelulusan), sangat berbeda dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, yang pengeluaran pernikahannya kurang dari setengah pengeluaran untuk pendidikan," demikian yang tertulis dalam laporan.

Jumlah ini tentu meningkat apalagi kalau yang menikah adalah konglomerat negara itu seperti Anant Ambani, keturunan orang terkaya di India, yang akan menikah dengan Radhika Merchant.

Pernikahan keduanya menghabiskan antara US$100 juta-US$200 juta untuk perayaan pranikah. Pada upacara 12 Juli 2024 mendatang, kemungkinan bakal jadi upacara pernikahan termahal yang pernah diadakan di India.

Saking menariknya, Perdana Menteri India Narendra Modi menaruh minat pada industri pernikahan. Dia meminta pasangan India untuk menyelenggarakan acara pernikahan di sana.

Pada Januari, Modi meluncurkan kampanye 'Wed in India' atau 'Menikah di India'. Kampanye ini mirip dengan inisiatif 'Made in India' yang mendorong lebih banyak perusahaan untuk melakukan produksi barang di sana.

"Apakah pantas melangsungkan pernikahan di luar negeri? Tidak bisakah pernikahan diadakan di negara kita? Berapa banyak kekayaan India yang keluar? Anda harus menciptakan lingkungan di mana penyakit menikah di luar negeri tidak masuk ke komunitas Anda," ujar Modi dalam sebuah kesempatan.

Pemerintah berencana membentuk family office di Indonesia. Rencana itu awalnya diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, keluarga kaya di luar negeri tertarik menyimpan uangnya di Tanah Air sehingga perlu dibentuk family office.

Luhut mengatakan usulan pembentukan family office sudah sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya bilang 'bapak presiden kalau bapak setuju kita coba di sini'. (Jokowi bilang) 'setuju Pak Luhut," katanya di MINDialogue CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (20/6).

Tak lama setelah pernyataan Luhut itu, Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7).

Mereka di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Luhut mengatakan sejumlah negara telah membentuk family office seperti Singapura, Hong Kong, hingga Abu Dhabi. Bahkan, Singapura sudah memiliki 1.500 family office.

Negara-negara itu, sambungnya, bisa menjadi rujukan Indonesia dalam membentuk family office. Ia mengatakan jika Singapura bisa memiliki banyak family office, maka Indonesia juga pasti mampu.

"Kalau mereka bisa buat, kenapa kita tidak. Kan itu menguntungkan Republik," kata Luhut.

Luhut menuturkan dengan family office, orang kaya asing akan menaruh uangnya di Tanah Air. Dengan begitu, devisa negara menjadi kian kuat. Di samping itu, kepercayaan dunia terhadap Indonesia bakal semakin baik.

"Jadi, bisa dibayangkan kalau kita bisa dapat [dari family office] awal-awal sebesar US$100 juta, US$200 juta sampai US$1 miliar, kan bagus. Enggak ada ruginya," jelas Luhut.mily office.

Luhut menilai family office bakal menarik orang kaya karena tak akan dipungut pajak. Namun, investasi dari family office katanya bisa menciptakan lapangan kerja yang bisa dikenakan pajak.

"Tapi jangan dipajaki, tapi kalau dia investasi dari duitnya nanti, ada lapangan kerja, dipajaki," kata Luhut di Kompleks DPR RI, Rabu (5/7) lalu.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyarankan pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid yang saat ini pertumbuhan penjualannya lebih pesat dari mobil listrik. Insentif yang disarankan bisa setengah pemberian untuk mobil listrik.

Mobil listrik atau Battery Electric Vehicle (BEV) yang memenuhi syarat di Indonesia mendapatkan insentif diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Jadi tarif PPN 11 persen hanya perlu dibayar 1 persen dan membuat harga mobil listrik menjadi lebih murah.

"Insentifnya (mobil hybrid) tidak perlu disamakan seperti BEV, dibedakan saja, kalau BEV itu misalnya diberikan subsidi PPN-nya 10 persen, hanya bayar 1 persen, ini tidak perlu, separuhnya misalnya, hybrid 5 persen," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, Kamis (4/7), diberitakan Antara.

Selain PPN, mobil listrik juga mendapat insentif lainnya yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 0 persen.

Sementara mobil hybrid dibebani PPnBM 6-10 persen dan PPN 11 persen.

Permintaan insentif untuk mobil hybrid datang dari para Agen Pemegang Merek (APM) terutama merek Jepang seperti Toyota dan Suzuki, yang sudah menjual model mobil hybrid. Sementara sebagian merek lain saat ini masih memantau situasi sambil menyiapkan model mobil hybrid buat diluncurkan di Indonesia bila insentif dibuka.

Suzuki Indomobil Sales (SIS) sempat mengutarakan permintaan insentif mobil hybrid setara mobil listrik, yaitu diskon PPN 10 persen. Deputy Managing Director SIS Donny Saputra beralasan mobil hybrid dan mobil listrik berada di bawah satu payung yang sama, yakni program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).

"Ya kami berharap tidak ada disparitas kebijakan. Harapannya semua yang dinaungi program LCEV bisa mendapatkan insentif yang sama, baik itu hybrid atau BEV. Sehingga secara keseluruhan produk yang diproduksi di Indonesia bisa naik volumenya," ujar Donny.

Jongkie menilai pemerintah juga punya opsi memberikan insentif lain, bahkan yang tidak berupa kebijakan finansial seperti bebas ganjil-genap yang sudah diberikan buat mobil listrik.

"Atau setidaknya (mobil hybrid) boleh bebas melintas area ganjil genap, itu kan juga sudah merupakan insentif, jadi industri mobil hybrid ini bisa berkembang," ujar Jongkie.

Mobil hybrid dianggap Jongkie lebih efektif digunakan masyarakat untuk keseharian karena meski masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan ini membantu pengurangan emisi karbon dan memotong penggunaan BBM.

Selain itu mobil hybrid juga tak memerlukan infrastruktur khusus seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dibutuhkan mobil listrik.

"Mobil hybrid jelas sudah mengurangi pemakaian bahan bakar, menurunkan polusi, dan tidak memerlukan infrastruktur berupa charging station, bisa membantu percepatan yang Indonesia sudah tanda tangani, Paris Agreement, bisa membantu juga subsidi BBM yang 500 triliun itu, dengan pemakaian BBM-nya menurun dari penggunaan hybrid, kan ini menguntungkan untuk pemerintah," jelas Jongkie.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penggunaan transportasi publik mencapai 30 persen pada 2030.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syaripudin menjelaskan ada sisa waktu enam tahun untuk mengejar agar lebih banyak masyarakat bisa menggunakan transportasi publik.

Ia mengungkap masyarakat di Jakarta masih minim menggunakan transportasi publik. Tercatat ada 21 juta perjalanan yang ada di Jakarta, namun baru empat juta atau sekitar 18,86 persen perjalanan yang menggunakan transportasi publik.

"Kalau dipresentasikan itu hanya dapat 18,86 persen modal share-nya, padahal kita yang di 2030 nanti kita berharap di posisi sampai dengan 30 persen," ungkap Syaripudin dalam diskusi publik oleh Institut Studi Transportasi di All Seasons Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

Selain kemacetan, sambungnya, Jakarta juga menghadapi permasalahan buruknya kualitas udara yang menyebabkan polusi udara.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggencarkan tingginya angka penggunaan transportasi publik.

"Jakarta terus melakukan perubahan dengan paradigma perkembangan transportasi, menuju Transit Oriented Development (TOD) dari kendaraan pribadi menuju kendaraan transportasi massal. Hal ini dalam pengembangan, ada tantangan yakni kemacetan, ketidaksetaraan dan lainnya," ujarnya.

Selain itu, ia menyebut terkait UU DKJ nantinya ada beberapa fokus yang harus dipikirkan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama dengan pemangku kepentingan terkait (stakeholders) yakni pejalan kaki dan pesepeda, angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan dan disinsentif kendaraan pribadi.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan dimensi pengintegrasian melalui integrasi fisik, jadwal layanan dan rute, lintasan, data dan informasi, serta sistem pembayaran dan tarif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) Michael Steven untuk membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis yang dikeluarkan wasit industri jasa keuangan itu.

Michael keberatan atas sanksi denda sebesar Rp5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama lima tahun.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan sanksi tersebut diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/4).

Aman mengatakan OJK dalam proses peradilan telah melakukan upaya maksimal mempertahankan sanksi terhadap Michael erkait kesesuaian wewenang, prosedur, dan substansi dari denda serta perintah tertulis tersebut dengan peraturan perundang-undangan. OJK juga telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli selama persidangan terkait tindakan intervensi Michael dalam penempatan investasi di grup Kresna.

Para akademisi yang dihadirkan oleh OJK dalam persidangan sebagai ahli, sambungnya, telah memperkuat landasan hukum bahwa Michael sebagai ultimate beneficial owner dapat dikenakan sanksi sehubungan dengan sejumlah transaksi grup Kresna yang sarat dengan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

Para ahli katanya juga sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael sebagai upaya penegakan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK juga telah menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait penetapan Michael sebagai tersangka oleh Mabes Polri karena melakukan pelanggaran di grup Kresna.

"Dengan demikian, upaya hukum kasasi yang telah dilakukan oleh OJK dalam perkara di atas yang telah menjadi perhatian dan harapan dari masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat terselesaikan dengan baik sehingga konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Michael Steven dapat memperoleh hak-haknya," tutup Aman.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto membantah isu penggelembungan harga impor beras yang kini tengah menyeret perusahaan pelat merah tersebut.

Menurutnya, perusahaan asal Vietnam, Tan Long Vietnam, yang disebut jadi distributor impor beras ke Bulog, justru tak memiliki kontrak apapun dengan BUMN pangan itu di 2024 ini. Maka, mustahil jika ada penggelembungan harga antarkedua belah pihak.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucap Mokhamad Suyamto dalam keterangan tertulis.

Hal sama juga diungkap Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso. Menurutnya, jika ada perusahaan yang menawarkan beras di bawah harga, lalu tiba-tiba membatalkan kontrak, harusnya perusahaan itu menerima denda sesuai ketentuan.

Tapi, karena Tan Long Vietnam dari awal memang tidak pernah ikut lelang, imbuhnya, jadi tidak ada denda apapun karena memang tidak pernah terjadi kerja sama di kedua belah pihak.

"Analogikan saja hari ini pasaran harga beras misalnya Rp12 ribu per kg. Yang tak pernah ikut proses lelang mendadak mengaku bisa menjual beras dengan harga Rp5.000 per kg, tapi tak pernah berniat menjual dan mengirimkan barang tersebut sehingga membatalkan keikutsertaanya pada lelang terbuka," katanya.

"Jika saja tetap mengikuti lelang terbuka dan menawarkan harga tersebut tetapi gagal dalam menyerahkan barang, maka mereka pasti akan kami kenai denda berupa prosentase dari nilai kontrak," tambah Arwakhudin.

Laporan penggelembungan harga impor beras ini telah sampai ke ranah KPK. 

Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan sebesar 3,6 juta ton di 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton.

Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional, serta mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Sampai akhir Juni, Bulog telah menyerap 800 ribu ton beras dalam negeri dan optimis bisa menyerap 1 juta ton beras, melebihi dari target pemerintah.