TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan anggaran untuk program-programquick winatau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) cetusan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menyerobot anggaran kementerian atau lembaga (K/L) lain. Pembagian pagu sebelumnya telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Itu memang program-program Prabowo, sudah tertampung, nggak ambil dari kementerian atau lembaga,” kata Thomas di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Rabu, 25 September 2024.

Keponakan Prabowo itu menjelaskan bahwa Prabowo akan diberikan diskresi untuk melakukan realokasi anggaran. Oleh sebab itu, katanya, kalaupun ada penambahan kementerian atau lembaga maka anggarannya sudah tersedia.

Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah memberi keleluasaan bagi Prabowo selaku presiden terpilih untuk melakukan realokasi anggaran kementerian atau lembaga atas komposisi kabinet barunya nanti. Hal itu diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 19 September 2024.

Sebelum RUU disahkan, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah membacakan postur APBN 2025 yang telah disepakati oleh Banggar dan pemerintah. Belanja K/L ditetapkan pada Rp1.160.085, sementara belanja non-K/L ditetapkan pada Rp1.541.356,6.

Banggar DPR dan pemerintah juga menyepakati penambahan alokasi belanja negara yang memberikan dukungan fiskal kepada program-program Prabowo sebagai presiden terpilih sebagai berikut:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 71 triliun
• Pemeriksaan kesehatan gratis: Rp 3,2 triliun
• Pembangunan rumah sakit lengkap di daerah: Rp 1,8 triliun
• Renovasi 22 ribu sekolah: Rp 20 triliun
• Membangun sekolah unggulan terintegrasi: Rp 4 triliun
• Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa: Rp 15 triliun

Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Belum Final

Thomas mengungkap saat ini keputusan mengenai jumlah kementerian atau lembaga di kabinet Prabowo belum final. Namun, anggaran untuk kabinet sudah dicadangkan.

“Angkanya sendiri juga belum final, karena kementerian yang mau ditambah juga belum final. Tapi saya bisa katakan Direktur Jenderal Anggaran dan saya sudah bertemu dengan timnya MenpanRB (Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara) dan berkomunikasi sangat baik untuk merangkum anggaran-anggaran itu,” ujar Bendahara Umum Partai Gerindra tersebut.

Prabowo dikabarkan bakal membentuk kabinet gemuk dengan jumlah kementerian mencapai 44. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sempat mengungkap jumlah menteri di dalam kabinet itu berpotensi bertambah, meski belum diketahui pasti berapa jumlahnya.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu membenarkan ketika ditanya mengenai isu jumlah menteri Prabowo bertambah menjadi 44 orang. “Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri),” kata Zulhas di Kompleks Parlemen RI, Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2024, seperti dikutip dariAntara.

Penambahan jumlah menteri akan berjalan semakin mulus setelah disahkannya Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara oleh DPR RI.

Undang-undang itu mengizinkan presiden menambah jumlah kementerian dari jumlah maksimal sebelumnya yaitu 34, seperti diatur oleh ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah. Dengan revisi terbaru, jumlah kementerian menjadi tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan anggaran untuk program-programquick winatau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) cetusan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menyerobot anggaran kementerian atau lembaga (K/L) lain. Pembagian pagu sebelumnya telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Itu memang program-program Prabowo, sudah tertampung, nggak ambil dari kementerian atau lembaga,” kata Thomas di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Rabu, 25 September 2024.

Keponakan Prabowo itu menjelaskan bahwa Prabowo akan diberikan diskresi untuk melakukan realokasi anggaran. Oleh sebab itu, katanya, kalaupun ada penambahan kementerian atau lembaga maka anggarannya sudah tersedia.

Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah memberi keleluasaan bagi Prabowo selaku presiden terpilih untuk melakukan realokasi anggaran kementerian atau lembaga atas komposisi kabinet barunya nanti. Hal itu diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 19 September 2024.

Sebelum RUU disahkan, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah membacakan postur APBN 2025 yang telah disepakati oleh Banggar dan pemerintah. Belanja K/L ditetapkan pada Rp1.160.085, sementara belanja non-K/L ditetapkan pada Rp1.541.356,6.

Banggar DPR dan pemerintah juga menyepakati penambahan alokasi belanja negara yang memberikan dukungan fiskal kepada program-program Prabowo sebagai presiden terpilih sebagai berikut:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 71 triliun
• Pemeriksaan kesehatan gratis: Rp 3,2 triliun
• Pembangunan rumah sakit lengkap di daerah: Rp 1,8 triliun
• Renovasi 22 ribu sekolah: Rp 20 triliun
• Membangun sekolah unggulan terintegrasi: Rp 4 triliun
• Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa: Rp 15 triliun

Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Belum Final

Thomas mengungkap saat ini keputusan mengenai jumlah kementerian atau lembaga di kabinet Prabowo belum final. Namun, anggaran untuk kabinet sudah dicadangkan.

“Angkanya sendiri juga belum final, karena kementerian yang mau ditambah juga belum final. Tapi saya bisa katakan Direktur Jenderal Anggaran dan saya sudah bertemu dengan timnya MenpanRB (Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara) dan berkomunikasi sangat baik untuk merangkum anggaran-anggaran itu,” ujar Bendahara Umum Partai Gerindra tersebut.

Prabowo dikabarkan bakal membentuk kabinet gemuk dengan jumlah kementerian mencapai 44. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sempat mengungkap jumlah menteri di dalam kabinet itu berpotensi bertambah, meski belum diketahui pasti berapa jumlahnya.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu membenarkan ketika ditanya mengenai isu jumlah menteri Prabowo bertambah menjadi 44 orang. “Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri),” kata Zulhas di Kompleks Parlemen RI, Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2024, seperti dikutip dariAntara.

Penambahan jumlah menteri akan berjalan semakin mulus setelah disahkannya Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara oleh DPR RI.

Undang-undang itu mengizinkan presiden menambah jumlah kementerian dari jumlah maksimal sebelumnya yaitu 34, seperti diatur oleh ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah. Dengan revisi terbaru, jumlah kementerian menjadi tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mulai membagikan bantuan pangan beras 10 kilogram di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Penyaluran bantuan ini dilakukan di sela agendanya meninjau ketersediaan beras di Komplek Pergudangan Tanah Grogot hari ini, Kamis, 26 September 2024.

"Kami mulai memberikan bantuan pangan 10 kilogram untuk (penyaluran) Oktober. Dimulai dari Kabupaten Paser dan sudah diterima masyarakat," kata Jokowi ketika memberi keterangan pers usai peninjauan, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

"Saya kira di provinsi lain, kabupaten atau kota lain, juga (penyalurannya) segera dimulai awal Oktober."

Masa kepemimpinan Jokowi berakhir pada 20 Oktober mendatang. Ia berharap program bantuan pangan ini dilanjutkan presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Jokowi memang memutuskan penyaluran bantuan beras 10 kg berlanjut pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo berujar pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 9 triliun. Adapun bantuan ini ditujukan untuk 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM.

Arief menuturkan, penyaluran bantuan pangan itu tidak dilakukan selama 12 bulan penuh karena menyesuaikan kondisi anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).

"Kalau APBN-nya, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) menyampaikan kita akan lakukan tiga bulan, maka tiga bulan berarti bulan 8, 10, dan 12. Karena kita lihat juga fiskal, jangan hanya untuk pemenuhan bantuan pangan, tapi kegiatan yang lain yang penting juga jangan sampai tertinggal, itu keputusannya dalam rapat kabinet," kata Arief, 7 Juni 2024, dikuti dari Antara

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan pentingnya dukungan keahlian Australia untuk membawa praktik terbaik dan teknologi terbaru guna mewujudkan swasembada pangan di Indonesia secara berkelanjutan.

"Kolaborasi ini akan membawa praktik terbaik dan teknologi terbaru dari Australia ke Indonesia. Kami berkomitmen untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan swasembada pangan, dan dukungan dari Australia sangat penting dalam usaha ini," kata Sudaryono dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 26 September 2024.

Wamentan telah bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta.Ia menyampaikan pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian sebagai bagian dari strategi swasembada pangan.

Dengan lebih dari 2 juta hektare lahan rawa di Indonesia, Wamentan mengusulkan optimalisasi lahan rawa dengan dukungan keahlian dari Australia.Dia mengungkapkan salah satu program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi adalah cetak sawah. Program ini menjadi salah satu solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.

Australia, lanjut Pria yang sering disapa Mas Dar ini, memiliki posisi strategis dalam kerjasama dengan Indonesia, Australia berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan keamanan pangan dan gizi masyarakat Indonesia.

“Australia adalah negara yang strategis bagi Indonesia, baik secara fungsi, peran, maupun letak geografisnya. Dengan dukungan ini, diharapkan hubungan antara kedua negara akan semakin produktif dan berkelanjutan di sektor pertanian,“ ujarnya.

Pemerintah Australia mengungkapkan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Indonesia melalui Kementerian Pertanian dalam program cetak sawah baru. Program itu bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan di Indonesia.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, menyampaikan dukungannya setelah pertemuan dengan Wamentan RI Sudaryono, di mana kedua pihak membahas potensi kerja sama dalam pengembangan lahan pertanian, khususnya lahan rawa yang memiliki potensi besar untuk dioptimalkan."Pertanian adalah basis yang sangat penting bagi hubungan antara Australia dan Indonesia. Kami ingin terus bekerja bersama mengenai prioritas ini dalam beberapa tahun yang akan datang," ujar Penny.

Ia mengatakan bahwa Australia akan memberikan dukungan dalam hal teknologi pertanian, pelatihan, serta penelitian untuk memastikan keberhasilan program cetak sawah khususnya pada lahan rawa yang tengah gencar dilakukan Indonesia.“Kami memiliki kolaborasi penelitian yang kuat, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan ini melalui penelitian yang fokus pada ketahanan pangan, perubahan iklim serta dampaknya terhadap pertanian,” jelasnya.

Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga akan berfokus pada penyediaan makan bergizi gratis yang tengah disiapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.“Kami juga akan berkolaborasi untuk penyediaan makanan bernutrisi khususnya bagi ibu hamil,” kata Penny.

TEMPO.CO, Jakarta - Sempat viral di media sosial kabar tentang Sri Mulyani menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Keuangan hingga 300 persen. Informasi tersebut berasal dari pernyataan Sri Mulyani dalam diskusi peluncuran buku biografinya, "No Limits: Reformasi dengan Hati," pada 20 September 2024.

Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang ramai di medsos itu.

"Diskusi, narasi,framing,danjudgementtelah melebar dan melenceng dari konteks dan substansi diskusi. Saya terpanggil meluruskan agar perjalanan bangsa ini dapat dipahami generasi muda secara utuh," kata Prastowo di Jakarta, Rabu, 25 September 2024.

Menurut dia, dalam peluncuran buku tersebut, Sri Mulyani menceritakan pengalamannya saat memimpin reformasi di lingkup Kemenkeu pada tahun 2005. Terutama dalam konteks penyesuaian gaji pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang penting bagi pencapaian target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada saat itu, Sri Mulyani ditanyai oleh jurnalis senior Rosiana Silalahi soal langkah yang diambil saat menjadi menteri keuangan untuk membenahi birokrasi.

Prastowo menekankan bahwa pembahasan mengenai kenaikan tukin tidak dapat dipisahkan dari reformasi birokrasi Kemenkeu, yang mencakup modernisasi sistem perpajakan, revisi peraturan perundang-undangan, dan pembentukan unit kepatuhan internal.

Kenaikan tukin merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pengumpulan pajak.

"(Saat itu) beliau mendapati fakta, gaji Dirjen Pajak yang tanggung jawabnya amat besar bagi APBN, ternyata lebih rendah dari seorang PhD yang menjadi peneliti di LPEM UI. Bu SMI (Sri Mulyani) berkarir sebagai peneliti hingga menjadi Kepala LPEM UI sebelum bertugas di IMF (Dana Moneter Internasional), lalu menjadi menteri di kabinet Pak SBY. Jadi yang disampaikan adalah pengalaman empirik di lapangan pada masa tersebut," kata Prastowo.

Pada saat itu, yang dilakukan Sri Mulyani tak sekadar menyesuaikantake home paypegawai, tetapi juga merombak sistem pelayanan, memodernisasi kantor pajak, merevisi Undang-Undang (UU) Perpajakan hingga mengoptimalisasi target penerimaan.

Upaya reformasi tersebut tidak sia-sia. Prastowo memaparkan, pada 2004 di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jumlah wajib pajak (WP) terdaftar hanya 2,73 juta dengan target penerimaan perpajakan sebesar Rp279,2 triliun.

Namun, pada 2014, jumlah WP melonjak hingga 30,57 juta dengan target penerimaan pajak mencapai Rp1.246,1 triliun.

"Artinya dalam 10 tahun pemerintahan Pak SBY (2004-2014), terjadi peningkatan jumlah WP sebanyak 27,84 juta atau 1019,8 persen, target penerimaan pajak meningkat Rp966,9 triliun atau naik 346,3 persen. Besaran APBN kita pun menggemuk, naik 336,5 persen atau Rp1.446,9 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, Prastowo menjelaskan bahwa sampai dengan 2024, jumlah WP telah meningkat hingga 72,46 juta dengan target perpajakan yang terus berkembang sejalan dengan kebutuhan pembangunan negara.

Reformasi ini juga didukung oleh serangkaian kebijakan perpajakan strategis seperti perubahan undang-undang perpajakan dan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela.

Lebih lanjut, ia menambahkan sebaiknya diskusi publik terkait reformasi pajak dapat dilakukan secara objektif, berdasarkan konteks dan fakta yang tepat.

"Pro kontra adalah hal yang biasa. Diskursus publik harus terus dirawat dan dikembangkan. Namun alangkah baiknya diskusi dimulai dari premis dan konteks yang tepat agarfair,objektif, dan konstruktif. Semua pihak punya hak untuk bertukar pikiran dan saran perbaikan. Kita pun maklum masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan," katanya.

Berapa Tukin Pejabat Kemenkeu?

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diteken Presiden Susilo bambang Yudhoyono pada Oktober 2014, tukin di Kemenkeu dibagi dalam 27 ruangan.

Tukin tertinggi sebesar Rp46,9 juta dan yang terendah Rp2,5 juta lebih.

Tempo pada 24 Desember 2022 pernah menulis tentang besaran tukin yang diterima pejabat Ditjen Pajak. Pada 2023, tukin untuk pegawai Dijten Pajak naik karena penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 tercatat Rp1.634,36 triliun. Angka ini mencapai 110,6 persen atau melampaui target Peraturan Presiden Nomor 98/2022.

Dengan kata lain, bonus tunjangan kinerja ASN Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan dibayarkan 100 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mendesak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang telah dirundingkan selama sembilan tahun segera rampung. Dia menegaskan perjanjian itu harus selesai pada September 2024 ini.

“Enggak ultimatum, kita kasih tahu karena kalau pemerintah baru nanti akan lebih sulit lagi saya kira. Pak Prabowo (Subianto) kan tahu sendiri, kalau Pak Prabowo kan ingin agar (minyak sawit mentah) CPO jadi B50,” ucapnya kepada wartawan di Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis, 26 September 2024.

Biodiesel 50 atau B50 merupakan program menaikkan persentase minyak sawit ke dalam solar menjadi 50 persen. Menjanjikan program itu, presiden terpilih Prabowo Subianto mengklaim RI tak perlu lagi mengimpor bahan bakar solar. Pasalnya, pasokan solar akan digenjot dari kelapa sawit alias biodiesel. “Jadi soal CPO enggak penting lagi,” kata Zulhas.

Dalam perundingan IEU-CEPA, Zulhas mengatakan Indonesia telah banyak memenuhi permintaan Uni Eropa. Namun, kata dia, permintaan itu terus bertambah di setiap perundingan. Hal ini membuat perundingan menjadi alot. “Kita ingin IEU-CEPA selesai, tapi kan tergantung sananya juga,” katanya. “Ya (selesai pekan ini), tapi kalau memang kita mau sananya enggak mau kan ya enggak bisa,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan terhambatnya perundingan ini disebabkan kedua pihak belum menemukan titik tengah dalam aspek kebijakan.

“Memang ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut,” ucap Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Ada beberapa isu yang masih menghambat kesepakatan kedua pihak. Djatmiko mengatakan, isu antara lain keinginan Eropa agar Indonesia memberlakukan kembali relaksasi. Menurut dia, pemerintab belum bisa memenuhi permintaan itu. Dia mengakui Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) juga menjadi hambatan.

Soal deforestasi, Djatmiko berharap hal itu jadi salah satu komitmen yang diambil Uni Eropa. Hingga hari ini, dia mengakui belum mendapatkan komitmen itu. Namun dia mengakui isu ini memang tidak mudah. Dia mengatakan, pemerintah akan terus mengalibrasi isu itu.

Untuk menyelesaikan hambatan perundingan, Djatmiko mengatakan ada jalan keluar yang bisa diambil kedua pihak. Jalan keluar itu yakni dengan mengesampingkan isu-isu yang masih alot. Setelah perundingan disepakati kedua pihak, perjanjian itu masih fleksibel untuk mengalami perubahan.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan kondisi kelas menengah yang rentan turun menjadi miskin di Indonesia menjadi tugas bagi pemerintahan selanjutnya di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia berkata isu ini juga menjadi perhatian bagi seluruh Kementerian Keuangan saat ini.

“Saya rasa ini menjadi PR kepada pemerintahan Prabowo yang utama. Bagaimana supaya kita mencari solusi-solusi jangka panjang,” kata Thomas di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Rabu, 25 September 2024.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun menjadi kelas miskin sejak pandemi Covid-19. Jumlah itu menurun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan tersebut setara dengan 9,48 juta orang yang turun dari kelas menengah ke kelas bawah.

Thomas menekankan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah di Indonesia bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang, melainkan karena pandemi Covid-19 yang memang menjadi pemicu utama.

Menurut dia, Badan Kebijakan Fiskal di Kemenkeu sedang berfokus pada masalah ini. Badan itu disebut tengah mencari jalan keluar untuk memberikan ruang supaya kelas menengah bisa tumbuh.

“Solusinya apa, itu saya belum bisa bicara secara detail, cuma saya pribadi sangat-sangat khawatir. Ini suatu hal yang menjadi perhatian seluruh Kemenkeu,” tuturnya.

Pandemi Covid-19 meninggalkanscarring effectyang berdampak pada pemulihan ekonomi. Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan bahwa pemulihan bagi kelas menengah atas cenderung positif, sementara untuk kelas bawah relatif menurun. Ia berkata bahwa mengurangi scarring effect tersebut akan menjadi tantangan di pemerintahan Prabowo.

“Kalau ditanyakan apa solusinya, selain dari memperbesar Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) atau subsidi buattier-ing yang lebih atas dari yang saat ini ada, solusi kedua adalah tentunya penciptaan lapangan kerja,” kata Asmo.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berusaha meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam industri pemurnian mineral (smelter) untuk mengurangi emisi, mendukung transisi energi bersih, dan menciptakan industri yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri kegiatan Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Rabu, 25 September, mengatakan telah terjadi pergeseran pandangan industri global yang kini sudah bergeser ke arah yang lebih hijau.

"Dalam industri dan pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia sudah mulai insaf bertahap. Karena dulu kita berpikir tentang mencari uang dengan cepat tanpa memperhatikan proses lingkungan dengan baik," kata Bahlil.

Selain itu, upaya tersebut juga merupakan bagian dalam membidik target ambisius mengurangi emisi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.Sejalan dengan paradigma global tersebut, tutur Bahlil, pemerintah akan membuat peraturan untuk memanfaatkan EBT di dalam industri-industri smelter secara bertahap dan perlahan, yang sebelumnya menggunakan batubara sebagai sumber energi listriknya."Di Weda Bay itu membangun industri hilirisasi dari bahan baku nikel. Sekarang dia sudah punya kurang lebih sekitar 8-10 gigawatt, artinya 8-10 ribu megawatt," tuturnya.

Bahlil menyebutkan bahwa sudah berdiskusi dengan pemilik smelter Weda Bay mulai 2025 pengolahan nikel disana akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di lahan bekas tambang, dengan target lima tahun selanjutnya pemanfaatan EBT sudah di atas 50 persen."Puncaknya nanti di tahun 2030 minimal 60-70 persen mereka sudah bisa melakukan konversi memakai energi baru terbarukan," tambahnya.

Selanjutnya, Bahlil mengatakan bahwa smelter-smelter yang produk turunannya hanya sampai dengan Nickel Iron Pig (NPI) akan diberikan persyaratan sudah harus memakai EBT, atau setidaknya menggunakan energi berbasis gas bumi, meski memiliki investasi yang lebih mahal."Tetapi, mahalnya Capex untuk melakukan investasi terhadap power plant yang berorientasi pada EBT itu ditutupi dengan harga produk yang memang harganya lebih mahal ketimbang produk yang dihasilkan dari energi batu bara atau fosil. Jadi kalau dihitung secara ekonomi, itu no issue," kata Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor menemukan 11 ribu ton besi siku yang tak memenuhi Standar Nasional (SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, total nilai temuan itu mencapai Rp 11 miliar.

“Ini membahayakan pemakai, karena ini bahan konstruksi. Kalau bangun jalan tol, dua minggu goyang jalan tolnya,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu dalam jumpa pers di Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis, 26 September 2024.

Dari label pengawasan yang dilihat Tempo, baja profil siku sama kaki itu diproduksi oleh perusahaan dalam negeri bernama PT Sumber Abadi Steel. Dari perusahaan ini, Satgas menyita 192–193 besi siku. PT Sumber Abadi Steel diduga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Kepada perusahaan itu, Zulhas mengatakan akan memberlakukan penindakan administratif. Dia akan meminta perusahaan melebur lagi besi siku itu untuk diproses kembali sesuai ketentuan. “Sehingga memenuhi standar syarat-syarat yang telah diberikan oleh (Kementerian) Perindustrian,” katanya.

Dengan begitu, ia mengatakan produk besi ini tak akan merugikan konsumen. Jika konsumen tak mengetahui besi ternyata tak sesuai SNI dan NPB, dia mengatakan bangunan yang menggunakan produk itu bisa rubuh. Konsumen itu dapat dipidana jika dari hasil penyelidikan polisi, ada temuan kelalaian dia menggunakan produk tak sesuai standar.

Satgas telah mengawasi proses produksi besi siku ini sejak 12 September 2024. Menurut dia, pengawasan terhadap komoditas ini tak terlalu sulit. Sebab, hanya ada sekitar 25 industri besi dan baja di seluruh Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertekad membawa kasus truk menerobos pintu perlintasan antara Sentolo-Rewulu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga menyebabkan tabrakan dengan kereta Taksaka, ke ranah hukum.

Tabrakan kereta terjadi pada Rabu, 25 September 2024, dini hari pukul 03.25 WIB. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu, semua penumpang dan kru KA Taksaka selamat.

"Masinis dan asisten masinis kami harus menjalani perawatan di rumah sakit. Selanjutnya KAI akan melakukan upaya proses hukum atas kejadian ini, saat ini supir truk telah diamankan di Kepolisian Polres Bantul," kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Anne mengatakan bahwa PT KAI menyesalkan terjadinya peristiwa KA 70 (KA Taksaka relasi Stasiun Gambir - Yogyakarta) tertabrak truk di Perlintasan Sebidang (JPL 714) antara Stasiun Sentolo – Stasiun Rewulu itu.

Anne mengatakan, hal pertama yang dilakukan atas insiden itu adalah memastikan semua penumpang dan kru selamat dan percepatan evakuasi mengantisipasi kelambatan dengan cepat.

Menurut dia, kejadian bermula ketika supir truk dengan Nomor polisi B 9240 UIQ diduga tidak mengindahkan sirene atau isyarat bahwa kereta api akan lewat. Sehingga truk tersebut terjebak dan membuat tabrakan terjadi.

Kecelakaan itu mengakibatkan terganggunya sejumlah perjalanan kereta api, kerusakan pada bagian sarana KA New Livery Taksaka dan prasarana pos perlintasan.

"Kerugian yang dialami oleh KAI akibat dari peristiwa tersebut, saat ini masih dalam proses penghitungan,” kata Anne.

Para penumpang KA yang mengalami keterlambatan akibat kejadian ini akan diberikan Service Recovery (SR). Untuk KA 70 Taksaka setelah evakuasi melanjutkan perjalanan ke stasiun akhir Stasiun Yogyakarta, mengalami kelambatan 192 menit.

Kereta api yang terganggu akibat kejadian tersebut yakni KA 90 Mataram terlambat 15 menit; KA 104 Singasari terlambat 24 menit; PLB 136a (Bogowonto) terlambat 27 menit; KA 581 (KA bandara ke YIA) terlambat 24 menit; PLB 564A (KA bandara ke Yogyakarta) terlambat 41 menit; dan PLB 701A (KA bandara ke YIA) terlambat 16 menit.

“Kami mohon maaf kepada para penumpang KA yang mengalami keterlambatan akibat kejadian ini. Selanjutnya KAI akan berupaya agar kenyamanan para penumpang tetap terjaga,” ujar Anne.

Perjalanan Kereta Api Didahulukan

KAI mengimbau pengguna jalan untuk menaati aturan di perlintasan sebidang. Ketika kereta akan lewat, ada sirine atau isyarat atau palang mulai menutup, itu berarti pengguna jalan sudah harus berhenti.

Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 yang berbunyi, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi.

Selain mematuhi rambu-rambu, KAI juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat akan menyeberangi perlintasan sebidang jalan raya dengan jalur kereta api.

"Selalu lakukan untuk berhenti, tengok kiri dan kanan, apabila telah aman, silakan jalan. KAI akan terus melakukan imbauan keselamatan baik di internal maupun eksternal sebagai upaya preventif dalam rangka menekan angka kecelakaan khususnya di perlintasan sebidang,” kata Anne.

Meskipun tidak termasuk dalam kendaraan prioritas seperti mobil pemadam kebakaran atau ambulans, kereta api tetap harus didahulukan di jalan.

Kereta api memiliki posisi yang unik untuk diprioritaskan, karena mereka tidak hanya mengangkut penumpang atau barang, tetapi juga berperan dalam memperlancar transportasi massa yang penting bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat.

Berdasarkan Pasal 124 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), diatur bahwa pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api saat berada di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan.

Hal ini juga menyangkut keselamatan semua orang yang menggunakan jalan. Pentingnya mendahulukan kereta api ini terkait dengan kecepatan dan ukuran serta berat kereta yang jauh lebih besar daripada kendaraan bermotor lainnya.

Kereta api membutuhkan jarak pengereman yang lebih panjang daripada mobil, sehingga jika mobil tidak memberikan jalan, bisa terjadi tabrakan yang sangat parah. Maka, aturan yang mengharuskan pengguna jalan untuk memberikan prioritas kepada kereta api bertujuan untuk mencegah kecelakaan yang bisa mengancam keselamatan banyak orang.

TEMPO.CO, Serang - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memastikan presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Thomas mengungkap bahwa keberlanjutan IKN di era Prabowo akan dilakukan berbekal anggaran Rp 15 triliun dan diskresi yang diberikan kepada pemerintahan baru.

“Total di IKN untuk 2025 saat ini Rp 15 triliun, tapi bisa ditambah dari ruang diskresi presiden menurut kebutuhan,” kata dia di acaramedia gatheringKementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Rabu, 25 September 2024.

Seperti dijelaskan lebih lanjut oleh Wamenkeu II, rinciannya adalah Rp 5,89 triliun untuk Otorita IKN (OIKN) dan Rp 9,11 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). “Tapi sekali lagi, angka itu bisa berubah. Prinsipnya adalah banyak ruang diberikan ke diskresinya Pak Prabowo,” ujar Thomas.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah memberi keleluasaan bagi Prabowo selaku presiden terpilih untuk melakukan realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) atas komposisi kabinet barunya nanti. Hal itu diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 19 September 2024.

“Dalam rangka memberikan dukungan anggaran atas komposisi kabinet yang baru, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah saat ini sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran K/L yang baru,” kata Said dalam rapat di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat.

Said menjelaskan alasan dari keputusan itu, yakni bahwa menyusun jumlah K/L dalam pemerintahan merupakan kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih.

Thomas menjelaskan bahwa sejak awal, pendanaan IKN memang tidak sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan nominal yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebutuhan pendanaan IKN adalah sebesar sebesar Rp4 66 triliun.

Jumlah itu dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu APBN sebesar Rp 90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebesar Rp 252,5 triliun.

Oleh karena itu, kata Thomas, investasi sektor privat harus digenjot oleh pemerintah selanjutnya. “Pertanyaannya adalah bagaimana kita menarik investasi lebih cepat. Sekali lagi, itu adalah tugas kabinet berikutnya, tentunya dengan kerja sama OIKN dan Satuan Tugas IKN. Tetapi Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau berkomitmen IKN akan berlanjut,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan siap memberi sokongan operasional produksi berupa penyediaan listrik andal untuk smelter PT Freeport Indonesia (PTFI). "Kami terus mendukung penuh pemerintah dalam menjalankan hilirisasi di sektor pertambangan Indonesia,” ujarnya, dikutip dari siaran di laman resmi BUMN, Kamis, 26 September 2024.

Penyediaan listrik andal dan stabil untuk smelter PTFI, menurut pandangan Darmawan, dapat membantu meningkatkan pendapatan negara. Hal ini berkaitan dengan fungsi dari smelter sendiri, yaitu mengolah produk katoda tembaga yang dimurnikan sebelum didistribusikan.

Pada Senin, 23 September 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meresmikan produksi smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Jokowi mengharapkan pembukaan pabrik raksasa katoda perdana RI ini akan membawa Indonesia menjadi negara industri maju.

“Indonesia ingin mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor, sekali lagi, mentahan atau raw trial. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar,” kata Jokowi dalam sambutannya, dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden, Senin, 23 September 2024.

Investasi Rp 56 triliun dihabiskan untuk membangun smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini bakal mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga – kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak.

Proses hilirisasi perlu dipastikan berjalan optimal dalam meningkatkan nilai tambah dari bahan mineral yang dimurnikan di Smelter PTFI. Salah satunya dengan jaminan suplai listrik yang memadai.

Suplai listrik PLN ke smelter PTFI, menurut penjelasan Darmawan, akan dijalankan dalam empat tahapan. “Dan kini telah mencapai total kapasitas maksimal sebesar 170 MVA,” ungkap dia.

Tahap pertama dilakukan pada September 2023, PLN memasok sebesar 30 Mega Volt Ampere (MVA) dan dilanjutkan dengan tahap kedua berupa tambahan sebesar 30 MVA pada Februari 2024. Tahap ketiga dilakukan pada 1 April 2024 dengan tambahan sebesar 50 MVA. Terakhir, pada tahap keempat suplai yang dilakukan sebesar 60 MVA.

PLN telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) bersama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) sebagai pengelola kawasan JIIPE Gresik dalam hal suplai listrik. Nantinya, BKMS bertindak sebagai perpanjangan tangan PLN dalam mengalirkan listrik kepada smelter PTFI yang berada di kawasan tersebut.

“Dengan beroperasi penuhnya smelter ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan industri-industri turunan yang lainnya. Hal ini akan menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur,” ujar Darmawan.