TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN dalam memperingati Hari Tani Nasional, Selasa, 24 September 2024.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria dan Koordinator Umum Aksi, Dewi Kartika, mengatakan Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/BPN telah gagal dalam menjalankan Reforma Agraria.

Dalam aksinya, Geram Tanah juga menyampaikan 10 Tuntutan Petani untuk mengatasi Darurat Agraria dan Darurat Demokrasi kepada pemerintahan presiden selanjutnya.

“Kementerian ATR/BPN sibuk memfasilitasi pengadaan tanah bagi investor, untuk ekonomi khusus, untuk pembangunan infrastruktur dan merampas tanah milik rakyat,” teriak Dewi menggunakan pengeras suara.

Pertama, Geram Tanah meminta pemerintah menjalankan Reforma Agraria Sejati sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960 dengan melakukan redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani dan perempuan petani, serta menyelesaikan seluruh konflik agraria struktural sebagai proses pemulihan hak-hak korban perampasan tanah dan penggusuran.

"Selanjutnya, negara menjamin ketersediaan modal, pendidikan, teknologi tepat guna, benih, pupuk, infrastruktur pertanian dan pasar yang berkeadilan," kata Dewi.

Kedua, melakukan reformasi kelembagaan untuk mendukung Reforma Agraria dengan menyatukan fungsi planologi kehutanan, tata ruang, geospasial dan pengadministrasian hak atas tanah, baik di darat maupun pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam satu kementerian yang mengurus agraria-pertanahan.

Menurut Dewi, untuk melaksanakan itu, Presiden harus membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden, dengan pelibatan Organisasi Rakyat.

Ketiga, mencabut regulasi anti-petani dan rakyat, yakni UU Cipta Kerja dan produk hukum turunannya yang terkait dengan Bank Tanah, Food Estate, PSN, IKN, KEK, KSPN, HPL, forest amnesty, KHDPK, dan lain sebagainya. Geram Tanah juga meminta pemerintah menghentikan segala jenis kejahatan agraria yang telah berlangsung, sehingga ke depan, konstitusi dapat diselamatkan, demokrasi ditegakkan, dan reforma agraria sejati dapat diwujudkan.

Selanjutnya: Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria....

<!--more-->

Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria serta RUU Masyarakat Adat sebagai penguat cita-cita UUPA, sekaligus landasan hukum bagi pelaksanaan redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pengakuan wilayah adat, perombakan monopoli tanah, dan pembangunan pertanian, pangan serta pedesaan.

Kelima, mengusut tuntas penyalahgunaan wewenang, korupsi agraria dan mafia tanah serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perumusan regulasi yang koruptif dan manipulatif yang berorientasi pada kepentingan bisnis dan PSN. Pasalnya menurut Dewi tindakan tersebut telah merampas demokrasi, kebebasan, hak hidup dan hak atas tanah rakyat.

Keenam, Geram Tanah meminta pemerintah menghentikan dan menghukum berat praktik para mafia impor pangan yang telah menghancurkan sendi-sendi produksi petani, nelayan, peternak dan petambak garam. Praktik mafia tanah juga melemahkan pemenuhan hak atas pangan bahkan kedaulatan pangan.

Ketujuh, membubarkan Badan Bank Tanah yang telah mengambil alih tanah-tanah milik petani dan masyarakat adat. Menurut Dewi, Lembaga ini juga telah menyalahgunakan tanah yang seharusnya menjadi objek reforma agraria untuk rakyat, menjadi lahan yang diperuntukkan bagi para pengusaha.

Kedelapan, membebaskan petani, masyarakat adat, nelayan, Perempuan, kaum miskin perkotaan dan aktivis agraria yang dipenjara serta dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas tanah, sekaligus menghentikan cara-cara kekerasan dan otoriter dalam penanganan konflik agraria.

Kesembilan, melindungi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah tangkap nelayan dari ancaman investasi yang merampas dan merusak lingkungan, demi keberlangsungan hidup kaum nelayan sebagai penghasil pangan khususnya ikan bagi segenap rakyat.

Terakhir, menghentikan program food estate dan memprioritaskan pembangunan pedesaan yang berbasis pada pertanian pangan alami dan ekologis, serta peternakan dan perikanan yang berfokus pada kepentingan rakyat dalam kerangka reforma agraria sejati. Pusat-pusat produksi dan industri milik petani dan nelayan dapat berkembang dan terhubung dengan proses industrialisasi nasional yang menyejahterakan kaum buruh.

"Sehingga hubungan antara desa dan kota saling memperkuat," tutup Dewi.

Pantauan Tempo, massa aksi bubar ketika waktu menunjukkan pukul 16.00 WIB. Dewi Kartika juga telah menyampaikan tuntutan secara simbolis kepada perwakilan Kementerian ATR/BPN sesaat sebelum aksi ditutup.

TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN dalam memperingati Hari Tani Nasional, Selasa, 24 September 2024.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria dan Koordinator Umum Aksi, Dewi Kartika, mengatakan Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/BPN telah gagal dalam menjalankan Reforma Agraria.

Dalam aksinya, Geram Tanah juga menyampaikan 10 Tuntutan Petani untuk mengatasi Darurat Agraria dan Darurat Demokrasi kepada pemerintahan presiden selanjutnya.

“Kementerian ATR/BPN sibuk memfasilitasi pengadaan tanah bagi investor, untuk ekonomi khusus, untuk pembangunan infrastruktur dan merampas tanah milik rakyat,” teriak Dewi menggunakan pengeras suara.

Pertama, Geram Tanah meminta pemerintah menjalankan Reforma Agraria Sejati sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960 dengan melakukan redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani dan perempuan petani, serta menyelesaikan seluruh konflik agraria struktural sebagai proses pemulihan hak-hak korban perampasan tanah dan penggusuran.

"Selanjutnya, negara menjamin ketersediaan modal, pendidikan, teknologi tepat guna, benih, pupuk, infrastruktur pertanian dan pasar yang berkeadilan," kata Dewi.

Kedua, melakukan reformasi kelembagaan untuk mendukung Reforma Agraria dengan menyatukan fungsi planologi kehutanan, tata ruang, geospasial dan pengadministrasian hak atas tanah, baik di darat maupun pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam satu kementerian yang mengurus agraria-pertanahan.

Menurut Dewi, untuk melaksanakan itu, Presiden harus membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden, dengan pelibatan Organisasi Rakyat.

Ketiga, mencabut regulasi anti-petani dan rakyat, yakni UU Cipta Kerja dan produk hukum turunannya yang terkait dengan Bank Tanah, Food Estate, PSN, IKN, KEK, KSPN, HPL, forest amnesty, KHDPK, dan lain sebagainya. Geram Tanah juga meminta pemerintah menghentikan segala jenis kejahatan agraria yang telah berlangsung, sehingga ke depan, konstitusi dapat diselamatkan, demokrasi ditegakkan, dan reforma agraria sejati dapat diwujudkan.

Selanjutnya: Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria....

<!--more-->

Keempat, menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria serta RUU Masyarakat Adat sebagai penguat cita-cita UUPA, sekaligus landasan hukum bagi pelaksanaan redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pengakuan wilayah adat, perombakan monopoli tanah, dan pembangunan pertanian, pangan serta pedesaan.

Kelima, mengusut tuntas penyalahgunaan wewenang, korupsi agraria dan mafia tanah serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perumusan regulasi yang koruptif dan manipulatif yang berorientasi pada kepentingan bisnis dan PSN. Pasalnya menurut Dewi tindakan tersebut telah merampas demokrasi, kebebasan, hak hidup dan hak atas tanah rakyat.

Keenam, Geram Tanah meminta pemerintah menghentikan dan menghukum berat praktik para mafia impor pangan yang telah menghancurkan sendi-sendi produksi petani, nelayan, peternak dan petambak garam. Praktik mafia tanah juga melemahkan pemenuhan hak atas pangan bahkan kedaulatan pangan.

Ketujuh, membubarkan Badan Bank Tanah yang telah mengambil alih tanah-tanah milik petani dan masyarakat adat. Menurut Dewi, Lembaga ini juga telah menyalahgunakan tanah yang seharusnya menjadi objek reforma agraria untuk rakyat, menjadi lahan yang diperuntukkan bagi para pengusaha.

Kedelapan, membebaskan petani, masyarakat adat, nelayan, Perempuan, kaum miskin perkotaan dan aktivis agraria yang dipenjara serta dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas tanah, sekaligus menghentikan cara-cara kekerasan dan otoriter dalam penanganan konflik agraria.

Kesembilan, melindungi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah tangkap nelayan dari ancaman investasi yang merampas dan merusak lingkungan, demi keberlangsungan hidup kaum nelayan sebagai penghasil pangan khususnya ikan bagi segenap rakyat.

Terakhir, menghentikan program food estate dan memprioritaskan pembangunan pedesaan yang berbasis pada pertanian pangan alami dan ekologis, serta peternakan dan perikanan yang berfokus pada kepentingan rakyat dalam kerangka reforma agraria sejati. Pusat-pusat produksi dan industri milik petani dan nelayan dapat berkembang dan terhubung dengan proses industrialisasi nasional yang menyejahterakan kaum buruh.

"Sehingga hubungan antara desa dan kota saling memperkuat," tutup Dewi.

Pantauan Tempo, massa aksi bubar ketika waktu menunjukkan pukul 16.00 WIB. Dewi Kartika juga telah menyampaikan tuntutan secara simbolis kepada perwakilan Kementerian ATR/BPN sesaat sebelum aksi ditutup.

TEMPO.CO, Karanganyar - Sekitar 100 petani dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Serikat Tani Bumi Intanpari mendatangi gedung DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 24 September 2024.

Bertepatan dengan momentum Hari Tani Nasional 2024, para petani menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada jajaran wakil rakyat dan pemerintah di kota berjuluk Bumi Intanpari itu, dalam penanganan persoalan seputar pertanian dan kaum petani.

Koordinator aksi dan perwakilan dari AGRA, Yosef Heriyanto, mengemukakan berdasarkan riset yang dilakukan berkaitan dengan bidang pertanian dan kaum petani di Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa poin yang kemudian menjadi tuntutan kepada DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Penyampaian aspirasi tersebut juga didukung sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa, di antaranya Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Karanganyar, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surakarta, Front Mahasiswa Nasional (FMN) UNS, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FP UNS, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FP, dan League of Social Studies & Research (LSSR).

"Dari riset yang kami lakukan ada 4 hal yang ingin kami sampaikan kepada para anggota Dewan dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pertama, kaitannya dengan air," ungkap Yosef ketika ditemui wartawan seusai bertemu dengan anggota DPRD dan jajaran Dinas Pertanian di kabupaten itu.

Berkaitan dengan persoalan air, Yosef mengatakan Kabupaten Karanganyar saat ini sudah masuk fase krisis air. Apalagi aliran air untuk area pertanian terkena dampak dari pengelolaan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah itu yang mengambil kurang lebih 30 titik sumber mata air di lereng Lawu.

"Kami menuntut agar itu (pengambilan air untuk aliran ke pertanian) segera dihentikan," ucap dia.

Persoalan kedua berkaitan dengan pupuk. Ia menjelaskan terkait pupuk ini menjadi persoalan yang dari tahun ke tahun tidak pernah ada penyelesaian yang baik. Ia mencontohkan persoalan terkait distribusi pupuk yang terlambat hingga kelangkaan.

"Kalaupun ada pupuk non-subsidi, harganya tinggi antara Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu per kuintal. Atas persoalan ini, kami mendesak pemerintah membuat suatu regulasi yang menjamin kesediaan pupuk dengan harga yang murah bagi petani," kata Yosef.

Selanjutnya: Persoalan yang ketiga berkaitan dengan masalah harga gabah....

<!--more-->

Persoalan yang ketiga berkaitan dengan masalah harga gabah atau beras. Ia mengatakan jika di musim kemarau seperti sekarang yang sering terjadi adalah harga gabah atau beras tinggi. Sebab, banyak petani yang memang tidak bisa panen lantaran kekurangan air. Sedangkan ketika musim panen atau panen raya, harga gabah atau beras justru anjlok.

"Terkait persoalan harga ini kami minta pemerintah daerah dalam hal ini legislatif dan eksekutif untuk membuat suatu aturan atau regulasi yang menjamin standarisasi harga," ucap dia.

Bila perlu, Yosef mengatakan, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan Bulog agar dapat menyerap hasil panen dari petani. Dia berharap pemerintah juga membuka akses pasar bagi petani non-padi.

"Permasalahan keempat berkaitan dengan anggaran pembangunan infrastruktur pertanian, contohnya terkait dengan akses jalan usaha tani dan aliran saluran irigasi," katanya.

Menurut Yosef, saat ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian perlu ditambah. Namun, di sisi lain, terkait anggaran pembangunan infrastruktur pertanian itu juga disinyalir terjadi politisasi anggaran negara. Sehingga ia berharap, terjadinya politisasi anggaran itu juga dapat diselesaikan hingga tuntas.

"Untuk anggaran pembangunan infrastruktur pertanian ini harus ditambah karena memang dari temuan kami masih banyak, misalnya saluran irigasi masih berantakan. Di sisi lain disinyalir juga terjadi politisasi, artinya anggaran negara tapi diklaim oleh salah satu partai politik," ungkap dia.

Yosef menilai politisasi anggaran ini dapat memunculkan permasalahan di masyarakat yang memicu perpecahan. Sehingga harus diselesaikan juga.

"Jangan sampai ini terjadi hingga ada perpecahan di bawah. Jadi kalau memang itu anggaran negara Ya sampaikan saja bahwa ini adalah anggaran pemerintah. Pembangunan fasilitas ini tentunya diharapkan bisa untuk kesejahteraan bersama," tutur dia.

Yosef menambahkan dalam kesempatan itu Aliansi mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pertanian untuk menandatangani kesepakatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

"Itu yang akan kami kejar dan kawal terus agar dapat segera dilaksanakan," ujar dia.

INFO BISNIS - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan bergengsi pada ajang Merdeka Awards 2024. PNM dinobatkan sebagai pemenang dalam kategoriProgram Inovatif untuk Negeri dan Program Kolaborasi Berbasis Teknologi sebagai pengakuan atas kontribusi nyata PNM dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dan kolaborasi teknologi.

Dalam penghargaan kategori Program Inovatif untuk Negeri, PNM berhasil membuktikan komitmennya dalam menciptakan program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha ultra mikro melalui program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dan pelaku usaha mikro melalui program ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro). Program Kampung Madani juga dinilai menjadi pelengkap ekosistem pelayanan PNM yang komprehensif.

EVP Human Capital PNM Sasono Hantarto mengatakan komitmen perusahaan untuk menjadi solusi inklusi keuangan bagi kelompok prasejahtera yang unbankable untuk memulai usaha, membuka kembali usahanya atau mengembangkan usahanya yang sudah berjalan. Menurut dia, nasabah ULaMM dan Mekaar bukan hanya mendapat bantuan modal finansial tetapi juga intelektual dan sosial.

"Bisa dibilang PNM adalah jembatan akses pembiayaan bagi para ibu-ibu dengan bantuan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya,” kata Sasono.

PNM juga turut membantu jutaan perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia dalam hal mengakses modal usaha, pelatihan, serta pendampingan bisnis. Hal ini guna untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. “Program ini telah menjadi role model dalam pengembangan kewirausahaan inklusif di Indonesia,” ujarnya.

Penghargaan Program Kolaborasi Berbasis Teknologi diberikan kepada PNM atas keberhasilannya dalam memanfaatkan teknologi digital secara inovatif dan kolaboratif. PNM, melalui platform digitalnya, telah mengoptimalkan akses layanan keuangan inklusif bagi para nasabah di berbagai daerah, bahkan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Aplikasi PNM Digi memberi kemudahan akses pembiayaan bagi nasbaah serta dilengkap fitur yang dapat mendukung operasional usaha seperti pencatatan dan pembukuan keuangan usaha, fitur belanja dengan harga lebih terjangkau di Warung Mekaar, payment gateway, dan masih banyak lagi. Sedangkan Aplikasi MekDi (Mekaar Digital) yang dapat membantu nasabah terlayani secara digital dalam hal pengajuan pembiayaan, pencairan, dan sebagainya. Inilah yang membawa PNM mendapat apresiasi kategori kolaborasi berbasis teknologi.

Sasono menegaskan, penghargaan ini merupakan bukti nyata atas kerja keras seluruh Keluarga Besar PNM. "Pencapaian ini juga memotivasi kami untuk terus berkembang dan berinovasi, memberikan layanan terbaik bagi para nasabah dan masyarakat Indonesia," kata Sasono.

Penghargaan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa PNM tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkomitmen untuk menciptakan dampak positif bagi bangsa. PNM akan terus mengembangkan program-program inovatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, dengan teknologi sebagai pilar utama. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyesalkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang tak berjalan. Disahkan pada 11 Desember 2023, aturan itu mengalami perubahan tiga kali hanya dalam waktu empat bulan.

Peraturan itu semula dirancang untuk menanggulangi praktik dumping yang berasal dari Cina. Zulhas mengaku bangga telah menerbitkan peraturan itu. “Itu saya anggap karya saya, tapi kan sekarang udah berantakan,” ujar Zulhas saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Zulhas bercerita, dia pernah diminta berceramah di kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto. Tamu undangan saat itu adalah para calon menteri dan calon pejabat tinggi. Di hadapan mereka, dia mengatakan enggan berceramah soal perdagangan. “Yang saya ingin sampaikan kita ini satu tim, kayak main bola,” katanya saat itu.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, para menteri dari Cina dan Amerika Serikat meyakini Indonesia memiliki segalanya untuk menjadi negara maju. Ibarat bermain bola, kalau ada satu gol bunuh diri, dia mengatakan tujuan memenangkan pertandingkan menjadi buyar. Menurut dia, hal itu juga berlaku di pemerintahan. “Kita ini satu tim, kalau ada satu gol bunuh diri ya bubar,” ucapnya.

Ketika ditanya apakah revisi Permendag 36 termasuk gol bunuh diri, Zulhas membenarkan. “Ya bisa juga,” katanya. Namun, Zulhas enggan menjelekkan nama rekannya di kementerian lain. Dia mengatakan revisi itu merupakan keputusan pemerintah dan dia harus menerimanya.

Ihwal dumping dari Cina, Zulhas mengatakan Indonesia mustahil menahannya. Yang bisa dilakukan, menurut Zulhas, adalah mengendalikan dumping itu. Namun karena pertimbangan teknis (pertek) tak kunjung selesai, pemerintah akhirnya memilih merelaksasi barang-barang impor yang tertahan di pelabuhan.

Bagi kalangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), penerapan peraturan itu merupakan masa bulan madu. Saat ini ketika pemerintah telah merevisi aturan itu dan merelaksasi barang-barang impor, para pelaku usaha menginginkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 diberlakukan kembali. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belakangan juga menyatakan hal yang sama.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peningkatan produktivitas menjadi cara yang ditempuh Indonesia dalam upaya keluar dari perangkap negara pendapatan menengah atau middle income trap.

Menurutnya, ini merupakan upaya berkelanjutan yang telah dimulai sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hingga era Reformasi.

“Kata kuncinya adalah selalu produktivitas. Bagaimana investasi dan faktor produksi dalam negeri dapat menciptakan output yang lebih produktif dan lebih berkualitas,” kata Sri Mulyani dalam Seminar ASEAN Global Development and the Middle Income Trap and Growth Academy ASEAN, Selasa, 24 Septe,mber 2024.

Menkeu menekankan dengan bonus demografi berupa populasi yang besar dan relatif muda, Indonesia berpotensi memaksimalkan produktivitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek ini merupakan pilar utama untuk meningkatkan nilai tambah seluruh faktor produksi.

Di antara upaya yang dilakukan adalah menyediakan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta meningkatkan penyediaan layanan dan alat-alat kesehatan.

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal lain yang menjadi fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur berkualitas.

“Indonesia sudah berinvestasi. Selama masa jabatan Presiden Jokowi, salah satu prioritas nasional yang sangat penting adalah membangun infrastruktur, seperti energi, rel kereta api, jalan raya, bandara, pelabuhan, pelabuhan laut, telekomunikasi, dan yang sangat penting teknologi digital,” katanya.

Apa Itu Middle Income Trap

Istilah ini diperkenalkan oleh Bank Dunia pada 2007 untuk mendefinisikan negara berpendapatan menengah dengan produk nasional bruto per kapita yang tetap berada di antara $1.000 hingga $12.000 dan gagal meningkatkannya.

Dalam ekonomi pembangunan, perangkap pendapatan menengah adalah situasi di mana suatu negara telah berkembang hingga PDB per kapita mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi negara tersebut tidak berkembang lebih jauh dan tidak mencapai status negara berpendapatan tinggi.

Menurut konsep tersebut, negara yang terjebak dalam perangkap pendapatan menengah telah kehilangan daya saingnya dalam ekspor barang-barang manufaktur karena upah yang meningkat, tetapi tidak mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih maju di pasar bernilai tambah tinggi.

Akibatnya, negara-negara yang baru masuk industrialisasi seperti Afrika Selatan dan Brasil tidak pernah meninggalkan apa yang didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai 'rentang pendapatan menengah' selama beberapa dekade karena produk nasional bruto per kapita mereka tetap berada di antara $1.000 hingga $12.000 dengan harga konstan.

Mereka menderita investasi yang rendah, pertumbuhan lambat di sektor sekunder ekonomi, diversifikasi industri yang terbatas, dan kondisi pasar tenaga kerja yang buruk, serta populasi yang semakin menua.

Menurut The Economist berdasarkan data dari Bank Dunia, dari tahun 1960 hingga 2022, hanya 23 negara yang dikatakan telah lolos dari perangkap pendapatan menengah, terutama Empat Macan Asia yaitu Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan, Seychelles di Afrika, Polandia di Eropa Tengah, serta Arab Saudi di Timur Tengah. Diversifikasi ekspor juga dianggap penting untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah.

Studi lain menyebut Cina, Portugal, Yunani, Puerto Rico dan Israel telah berhasil melewati jebakan negara berpenghasilan menengah ini.

Bank Dunia dalam laporan bertajuk "The World Development Report 2024: The Middle Income Trap" disebutkan bahwa 130 negara terjebak sebagai negara berpenghasilan kelas menengah. Indonesia dengan pendapaan perkapita 4.580 dolar AS pada 2023, perlu 70 tahun untuk bisa mencapai pendapatan per kapita setara negara maju.

Itu pun hanya seperempat daripendapatan per kapita AS yang saat ini berada di kisaran 80.300 dolar AS.

Namun Menkeu Sri Mulyani optimistis, asalkan dalam perjalanan menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia terus belajar bagaimana meningkatkan unsur pembangunan.

“Sehingga kita akan mampu meningkatkan lebih banyak lagi kinerja pertumbuhan, kualitas, penciptaan lapangan kerja, baik dalam hal kualitas, inklusivitas, dan kemampuan kita untuk menjaga bumi dengan proses pembangunan yang lebih hijau dan rendah karbon,” ujarnya.

ANTARA | WORLD BANK

TEMPO.CO, Jakarta - Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina, memproyeksikan bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto telah memindai nama-nama calon menteri yang disukai pasar menjelang pelantikan kabinet 20 Oktober 2024 mendatang. Martha berpendapat nama yang mengisi kabinet akan cukup berpengaruh pada kondisi pasar saham.

“Setelah nama keluar biasanya akan lebih tenang. Jadi kalau kita lihat volatilitas saham itu sifatnya sementara saja,” terang Martha saat ditemui wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 24 September 2024.

Menurut Martha, berdasarkan nama-nama yang beredar selama satu dua pekan terakhir belum menimbulkan respons negatif dari pasar. Investor asing, kata dia, akan memperhatikan transisi pembangunan dari periode lama ke kabinet yang baru dilantik mendatang.

Sejauh pengamatannya, transisi berjalan dengan baik, sehingga tidak akan banyak kejutan dari sisi pembangunan. “Semoga saja sih nama-nama yang dipilih memang sesuai keinginan market,” kata dia.

Di sisi lain, meski IHSG semakin membaik, Martha melihat bahwa jumlah perusahaan yang melakukan IPO di tahun ini lebih sedikit. Ia melihat sejumlah perusahaan masih wait and see dengan kondisi politik terkini.

“Mungkin karena dua bulan terakhir kan, dua bulan ini juga nanti akan ada beberapa berita yang takutnya bikin gonjang-ganjing,” kata dia.

Lebih lanjut, ia berharap agar investor asing tidak hanya melirik sektor keuangan. Namun juga masuk ke sejumlah sektor riil pada perdagangan.

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah resmi disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2024 lalu.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan perubahan yang telah resmi disahkan tersebut bertujuan untuk mencapai pengelolaan pemerintah yang lebih baik.

“Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif,” kata Awiek.

Sementara itu, laporan Majalah Tempo edisi 22 September 2024 menyebut sejumlah narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian mengatakan Prabowo mungkin akan memiliki 44 anak buah di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare. Bahkan, Jokowi telah mencanangkan program tersebut sejak lama, yang direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023

Regulasi itu mengatur pencanangan tambahan lahan tebu seluas 700 ribu hektare di Merauke. Kemudian, Jokowi menunjuk Menteri Investasi, yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia, sebagai ketua satuan tugas untuk mengawal pembangunan kebun tebu dan pabrik bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke.

Adapun kabar mengenai megaproyek food estate sawah dan tebu di Merauke ini mulai berhembus sejak Juni 2024 lalu. Ketika itu, produsen alat berat asal Cina bernama Sany Heavy Industry Co Ltd menerbitkan siaran pers tentang pembelian 2.000 unit excavator oleh PT Jhonlin Group—korporasi tambang milik Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal Haji Isam. Alat berat itu dikabarkan bakal dipakai untuk membuka lahan pertanian seluas 1,18 juta hektare.

Proyek swasembada di Merauke ini membuat ratusan ribu hektare hutan di Papua Selatan dibabat habis untuk diratakan dengan tanah, demi membuka lahan pertanian baru. Berdasarkan laporanKoran Tempoberjudul, “Kongsi Sepuluh Raja Gula di Food Estate,” disebutkan bahwa program food estate itu bahkan membentang di antara 19 distrik dari 22 distrik di Merauke.

Untuk proyek tebu tersebut, peneliti dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (Center for Regional Analysis, Planning, and Development) Institut Pertanian Bogor (IPB University), Selamet Kusdaryanto, menceritakan lembaganya ditunjuk oleh Kementerian Investasi bersama PT Global Papua Abadi untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

“Kajian kami khusus perkebunan tebu yang berada di kluster 3 dengan luas sekitar 600 ribu hektare,” kata Selamet kepadaTempopada 16 September 2024.

Sementara itu, PT Global Papua Abadi menunjuk subkontraktor PT Myesha Shafiyah Gemilang (MSG) untuk melakukan pembukaan lahan di Kampung Sermayam Indah, Distrik Tanah Miring. “Kami subkontraktor PT Global Papua Abadi yang bertugas untuk land clearing hutan di sini,” kata supervisor PT MSG, Julianto, ketika ditemuiTempopada 4 September 2024.

SaatTempomengunjungi konsesi PT Global Papua Abadi pada 4 September lalu, sekurang-kurangnya hamparan hutan sepanjang 12,51 kilometer –jalan akses yang dibuat perusahaan– telah rata dengan tanah. Di samping kiri dan kanan terbentuk hamparan ladang, menyisakan tumpukan kayu bulat dan ranting.

MSG sendiri ditugaskan meratakan hutan alam di area konsesi. Kayu-kayu pelbagai macam ukuran, tak sedikit berukuran lebih dari dua atau tiga pelukan orang dewasa, ditumbangkan menggunakan alat berat. Batang-batang pohon yang terserak dikumpulkan membentuk baris yang membanjar.

Di sisi lain, dokumen KLHS perkebunan tebu yang diperolehTempomengulas rencana PT Global Papua Abadi bersama dua perusahaan lain dalam konsorsium pada grup 1. Mereka akan menyiapkan lahan 34 ribu hektare sebagai perkebunan tebu dan pabrik tebu berkapasitas giling 80 ribu ton per hari.

Pabrik ini akan memproduksi gula, gas alam yang dikompresi (CNG) dari kelebihan biogas, biogas, hingga penyulingan etanol. Dokumen itu juga menuliskan bahwa PT Global Papua Abadi memiliki izin usaha seluas 34.626 hektare sejak 2014.

Selengkapnya Baca: “Kongsi Sepuluh Raja Gula di Food Estate,"

Avit Hidayat dan Vindry Florentinberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten milik Hary Tanoe, PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN), dapat restu melakukan stock split atau pemecahan saham dengan rasio 1:5. Investor Relations MSIN, Luthan Fadel Putra, menerangkan keputusan itu telah disetujui dalam Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin, 23 September 2024.

Luthan menambahkan rencana stock split akan efektif di bursa saham per 7 Oktober 2024 mendatang. Ia mengatakan aksi korporasi ini bertujuan meningkatkan fleksibilitas perdagangan dan keterjangkauan saham MSIN.

“Sehingga memungkinkan lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perseroan,” kata Luthan dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 24 September 2024.

Lebih lanjut, Luthan menernagkan bahwa pemecahan saham ini tidak berpengaruh terhadap total kepemilikan saham di perusahaan. Selain itu, total kapitalisasi pasar MSIN juga disebut tidak akan terpengaruh dengan perubahan yang akan terjadi.

Harga saham emiten milik Hary Tanoe ini tercatat di level 7.000 pada penutupan perdagangan Senin kemarin. Kondisi saham MSIN cukup fluktuatif sepekan terakhir.

MSIN resmi mengummumkan rencana pemecahan saham pada 15 Agustus 2024 lalu setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia sepekan sebelumnya. Saat itu, MSIN memproyeksikan jumlah saham akan menjadi 60.676.178.205 setelah aksi korporasi tersebut. Sebelumya, MSIN tercatat memiliki saham sejumlah 12.135.235.641 lembar.

Hary Tanoe menilai rencana ini bisa menjadi prospek positif di masa mendatang. “Kami tetap fokus untuk memberikan nilai jangka panjang kepada pemegang saham kami dan sangat antusias dengan peluang yang ada di depan,” ujar Hary Tanoe dalam keterangan tertulis 15 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengadakan CPA Days 2024, sebuah acara nasional yang bertujuan untuk menghasilkan akuntan publik berkualitas di seluruh Indonesia. Acara ini mengusung tema "Youth Leadership for Sustainability in Auditing and Accounting" dan berlangsung di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University, Bandung, pada 24-25 September 2024.

Ketua Umum IAPI, Hendang Tanusdjaja menyampaikan pentingnya peran generasi muda yang berkecimpung di bidang akuntansi dan audit untuk membentuk masa depan profesi tersebut. Karena itu, ia berharap mahasiswa dapat memiliki wawasan yang luas terkait pentingnya pelaporan keberlanjutan.

“Sebagai penerus profesi akuntan dan akuntan publik, generasi muda diharapkan dapat memiliki wawasan lebih tentang pentingnya pelaporan keberlanjutan dan bagaimana profesi akuntan dan akuntan publik dapat berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan global,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 24 September 2024.

Saat ini,Sustainability reportingtelah menjadi isu krusial di Indonesia. Itu terjadi seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan mengenai dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan.

"Dari perspektif akuntansi dan audit, sustainability reporting memerlukan keahlian khusus untuk memastikan informasi yang disajikan dapat diandalkan dan sesuai dengan standar yang berlaku," lanjut Hendang.

Menurutnya, akuntan publik tidak hanya melakukan verifikasi laporan keuangan, tetapi juga berperan dalam menilai dan memberikan jasa asuransi terhadap kelayakan dan transparansi laporan keberlanjutan. Pada acara CPA Days 2024 ini, Hendang berharap dapat memperkuat kapasitas mahasiswa dalam kompetensi akademis dan non akademis.

"Mendorong mereka untuk menjadi akuntan dan auditor yang tidak hanya unggul dalam keahlian teknis, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya keberlanjutan dalam praktik profesional," tuturnya

Adapun acara tersebut membawa tagline ‘Be a Trusted, Sustainable, and Professional Young Leader’ yang merupakan visi dari IAPI untuk membentuk akuntan publik kompeten dan juga memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan.

Selanjutnya, Dekan FEB Telkom University, Ratri Wahyuningtyas berujar telah mengundang berbagai pakar di bidang akuntansi, audit dan keberlanjutan untuk pengetahuan dan pengalaman mahasiswa. Diskusi tersebut juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan regulator.

”Diskusi dan kerja sama ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan regulator dalam mewujudkan laporan keberlanjutan yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Ratri.

Ketua Koordinator Bidang Riset dan Perguruan Tinggi-KOHK IAPI, Sandra Aulia, menjelaskan bahwa CPA Days 2024 adalah buah kerjasama antara IAPI dan Telkom University, yang kini telah memasuki tahun kelima pelaksanaannya. Sebelumnya, acara tahunan ini telah sukses digelar di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Multimedia Nusantara, dan Universitas Trisakti.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengusulkan agar pemerintah menunda rencana ekspor pasir laut hasil sedimentasi yang kembali dibuka kerannya. Dia meminta supaya kebijakan tersebut dikaji kembali guna mempertimbangkan keuntungan atau justru kerugian yang akan lebih banyak didapat.

“Kalau memungkinkan, dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang didapatkan, tentu saja itu adalah kegiatan yang akan menjadi beban untuk kehidupan berikutnya. Tapi, jika ternyata manfaatnya lebih besar, nanti itu dipikirkan lebih lanjut,” kata Muzani di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024, seperti dikutip dariAntara.

Lantas, Apa Saja Manfaat Pasir Laut?

Pasir laut memberikan banyak manfaat, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi, termasuk untuk mendukung pembangunan. Berikut beberapa di antaranya:

1. Campuran Beton

Melansire-journal.uniflor.ac.id,pasir laut dapat digunakan sebagai pengganti agregat halus atau bahan pengisi dalam campuran beton. Pasir laut yang digunakan harus berbutir aneka ragam (gradasi); tidak mengandung kotoran, zat-zat organik, dan garam; serta berukuran butir maksimum 2 milimeter.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mikael Wora dan Arnold S Da’o dari Universitas Flores Ende tersebut menunjukkan bahwa beton yang menggunakan campuran pasir laut sebanyak 20 persen memiliki kuat tekan yang paling baik. Untuk diketahui, semakin besar kuat tekan beton, maka semakin baik pula kualitasnya.

2. Penyerap Tumpahan Minyak di Laut

Melansir lamanprasetya.ub.ac.id,pasir laut dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan adsorben atau penyerap minyak bernama silika aerogel. Pasir laut dipilih karena kandungan silikanya yang disebut tinggi dan jumlahnya melimpah.

Sebagai informasi, silika aerogel adalah penyerap yang mempunyai sifat hidrofobik, yaitu cenderung menolak air dan oliofilik yang menyerap air. Oleh sebab itu, silika aerogel diklaim dapat menyerap tumpahan minyak di laut alih-alih menarik air laut.

3. Pembuatan Bata Ringan

Mengutip jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang berjudul “Pembuatan Paving Block dengan Memanfaatkan Limbah Plastik Jenis Styrofoam (Polystyrene)”, pasir laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran hebel atau bata ringan.

Selanjutnya: 4. Sumber Energi Listrik....

<!--more-->

4. Sumber Energi Listrik

Menurut jurnal berjudul “Pengaruh Komposisi Air Laut dan Pasir Laut sebagai Sumber Energi Listrik”, pasir laut mengandung garam yang bisa menghasilkan arus listrik. Kandungan garam tersebut digunakan dalam proses elektrolisis, yaitu peristiwa penguraian energi listrik menjadi energi kimia.

Dari hasil studi menunjukkan bahwa kombinasi air laut dan pasir laut dapat menghasilkan energi listrik karena kandungan garamnya yang bisa menghasilkan beda potensial dengan mengadopsi metode sel elektrokimia. Pasir laut disebut memiliki daya hantar listrik yang cukup baik dengan daya sebesar 2,25 watt.

5. Media Tanaman Hortikultura

Menukile-journal.um-sorong.ac.id, pasir pantai dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi budidaya tanaman, seperti media tanam untuk tanaman pangan, hortikultura atau tanaman kebun, dan tanaman tahunan. Namun, sebelum ditanam dengan menggunakan pasir laut, tanaman harus lebih dahulu diberi pasokan hara karena pasir laut disebut rendah unsur hara dan tinggi kadar garam.

6. Pengisi Bahan Isolasi Resin

Melansirjurnal.unimus.ac.id, pasir pantai berkalsium tinggi dapat digunakan sebagai bahan pengisi komposit isolasi resin epoksi untuk isolator listrik. Penambahan pasir laut diklaim dapat memperbaiki sifat fisik isolator, sehingga bahan isolasi resin tidak mudah rapuh, serta menurunkan risiko terjadinya arus bocor pada permukaan.

7. Reklamasi Pantai

Melansirberkas.dpr.go.id, pasir laut dianggap bermanfaat untuk perluasan area daratan di pesisir pantai yang dapat digunakan sebagai pusat kegiatan ekonomi atau perumahan. Oleh karena itu, reklamasi pantai disebut dapat mendorong aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan negara.

Siapa Negara Penerima Pasir Laut dari Indonesia?

Sebelumnya, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin, mengatakan dibukanya keran ekspor pasir laut oleh pemerintah diperkirakan akan menguntungkan negara lain, seperti Singapura dan Cina. Dua negara itu disebut gencar melakukan reklamasi, sehingga membutuhkan pasir dalam jumlah banyak.

“Selama ini, dua negara itu yang terlihat berkepentingan dan secara geografis, jaraknya juga tidak jauh dari Indonesia,” ucap Parid di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023, seperti dikutip dariKoran Tempo.

Singapura menjadi salah satu negara pengimpor pasir terbesar di dunia selama bertahun-tahun. Berdasarkan data Walhi, sejak merdeka pada 1965, Singapura telah memperluas daratannya lebih dari 20 persen hingga 2017.

Pemerintah Singapura juga tengah mengagendakan dan merancang pembangunan fase ketiga megaproyek Pelabuhan Tuas yang diharapkan rampung pada 2030-an. Adapun peletakan batu pertama ataugroundbreakingdilakukan pada Oktober 2019 dengan perkiraan biaya hingga Sin$ 2,42 miliar untuk pembangunan tahap pertama.

Danar Trivasya Fikriberkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan Indonesia akan segera membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Pernyataan tersebut menurutnya telah ia ungkapkan dalam kunjungannya ke Wina pada Senin lalu.

“Kemarin Senin saya baru balik dari Wina untuk menyatakan Indonesia masuk atau menggunakan nuklir untuk kelistrikan,” katanya dalam acara kumparan Green Initiative Conference 2024 pada Selasa, 24 September 2024.

Menurut Eniya, PLTN tersebut rencananya akan dapat terealisasikan sekitar tahun 2032. Ia juga berharap, PLTN di Indonesia nantinya dapat memberikan sumbangsih pasokan listrik negara hingga 9 GigaWatt (GW) di tahun 2060.

“(PLTN) itu akan dimulai on grid di tahun 2032 dan kita harapkan bisa 9 giga di tahun 2060” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia sendiri sebetulnya sudah menggunakan tenaga nuklir sejak tahun 1965. Hanya saja, nuklir tersebut dimanfaatkan bukan di sektor energi untuk pembangkit listrik, tetapi lebih banyak untuk keperluan riset maupun kesehatan. Nuklir ia sebut dikelola oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Serpong, Bandung, dan Yogyakarta.

Ia juga menyebutkan pada Januari lalu sudah dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) terkait pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Badan ini nantinya akan dikepalai langsung oleh Presiden. Pembentukan NEPIO sendiri nantinya akan mengacu pada standar dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEO).

“Kita sudah mendapatkan arahan dari pak Menteri untuk NEPIO-nya,” kata Eniya.

Hal yang terpenting dari rencana pembangunan PLTN ini sendiri menurut Eniya adalah memastikan adanya multilateral corporation. Hal ini mengingat sikap politik luar negeri Indonesia yang non-blok dan penggunaan nuklir yang cukup sensitif.