TEMPO.CO, Jakarta - Jasa Marga menjadwalkan rekonstruksi jalan di ruas Tol Jakarta-Cikampek mulai besok Senin, 23 September hingga Minggu, 29 September 2024. Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol, Amri Sanusi, mengatakan pemeliharaan jalan ini dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM.

Rekonstruksi jalan ini dilaksanakan di dua titik, yaitu:

• KM 34+420 sampai KM 34+200 arah Jakarta lajur 1 dan lajur 2, mulai Senin, 23 September pukul 08.00 hingga Sabtu, 28 September 2024 pukul 07.00
• KM 52+495 sampai KM 54+470 arah Jakarta lajur 1, mulai Senin, 23 September pukul 08.00 hingga Minggu, 29 September 2024 pukul 09.00.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud,” ujar Amri melalui keterangan tertulis, Minggu, 22 September 2024.

Amri mengklaim Jasamarga sudah menyiapkan prosedur mitigasi, seperti pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja, mempersempit area kerja, persiapan contraflow apabila kondisi lalu lintas kendaraan padat. Selain itu, berkoordinasi dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya (PJR) dan PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dalam pengaturan lalu lintas.

Kemudian, untuk memastikan informasi rekonstruksi jalan diterima pengguna jalan, Amri berujar, PT Jasamarga Transjawa Tol telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang spanduk imbauan pekerjaan dan Dynamic Message Sign (DMS) di ruas Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dan Cikampek. Ia juga mengatakan informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group bisa diakses melalui melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy.

Lebih lanjut, Amri mengimbau pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, serta mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan. “Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu, terutama di sekitar lokasi pekerjaan,” ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo akan menghadirkan 50 perahu yacht dari berbagai dalam agenda Sail to Indonesia goes to Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Bali, 2-4 Oktober mendatang. Rangkaian agenda itu digelar untuk memperingati HUT ke-3 Pelindo.

Ketua panitia Sail to Indonesia Goes to BMTH Kiki Mohammad Hikmat menuturkan acara mendatang jadi kesempatan pertama 50 yacht itu bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali. Saat bersadar, pelancong dari berbagai negara itu akan menikmati berbagai program hiburan yang telah disiapkan.

Kiki berpendapat agenda itu jadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kesiapan sektor maritim nasional, terutama dalam mendukung pengembangan pariwisata maritim kelas dunia.

“Menjadi kesempatan luar biasa untuk mempromosikan destinasi pariwisata unggulan Indonesia, khususnya di sepanjang pesisir dan kepulauan yang kaya akan budaya dan keindahan alam,” kata Kiki dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Minggu, 22 September 2024.

Sebagai informasi, BMTH merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan dapat menjadi gerbang peningkatan ekonomi Bali melalui aktivitas pariwisata bahari. PT Pelindo menjadi salah satu perusahaan yang terlibat dalam perancangan dan penataan proyek tersebut.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berharap BMTH mampu menciptakan ekosistem pariwisata di Bali dan berpotensi memberikan dampak besar yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Bali hingga 2,7 kali lipat.

“Selain itu, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Pelabuhan Benoa hingga 1,5 kali lipat dan wisatawan nusantara hingga 2 kali lipat," ungkap Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Minggu, 12 Mei 2024.

Kehadiran BMTH menjadi daya tarik wisatawan mancanegara melalui kapal pesiar. Pada 2023, Pelabuhan Benoa sukses menjadi tempat berlabuh bagi 48 kapal pesiar dengan arus penumpang mencapai 77 ribu orang. Hal ini menjadi indikasi potensi peningkatan kunjungan wisatawan baru ke Bali dari sisi laut. Selain itu, BMTH juga akan menggaet pasar wisatawan kelas atas.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka lowongan kerja program Pendidikan Calon Pegawai (PCP) pada 18-25 September 2024. Kesempatan ini terbuka untuk lulusan 20 jurusan S1 dari perguruan tinggi terakreditasi A.

PCP merupakan program pelatihan intensif dan on job training selama setahun yang dirancang untuk melatih kompetensi dan pengetahuan dasar tentang tugas dan fungsi LPS. Program ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang membuat LPS mendapat amanat tambahan seperti menyelenggarakan Program Penjamin Polis (PPP) dan penguatan program penjaminan simpanan dan resolusi bank.

Berikut daftar jurusan yang bisa mendaftar program PCP LPS 2024:

- Akuntansi

- Aktuaria

- Ilmu Ekonomi

- Ilmu Ekonomi Islam/Bisnis Islam

- Manajemen

- Keuangan

- Perbankan

- Bisnis

- Bisnis Digital

- Ilmu Hukum

- Ilmu Komunikasi

- Hubungan Internasional

- Psikologi

- Ilmu Administrasi

- Teknik Informatika/Ilmu Komputer

- Matematika

- Statistika

- Teknik

- Studi Pembangunan

- Agribisnis

Selanjutnya, beberapa persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia

2. Sehat jasmani dan Rohani

3. Telah menyelesaikan masa studi jenjang pendidikan minimal Sarjana (S1) dari perguruan tinggi berakreditasi A atau Unggul (bagi lulusan dalam negeri) atau 100 besar universitas terbaik di dunia (bagi lulusan luar negeri).

4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 4,00), bagi lulusan luar negeri harap dapat menyampaikan surat hasil konversi IPK dari Ditjen Diktiristek.

5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 4,00), bagi lulusan luar negeri harap dapat menyampaikan surat hasil konversi IPK dari Ditjen Diktiristek.

6. Memiliki kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan.

7. Memiliki kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan.

8. Bersedia mengundurkan diri dan melepaskan ikatan dinas di perusahaan/instansi sebelumnya apabila diterima sebagai calon pegawai Lembaga Penjamin Simpanan.

9. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau karena perkawinan dengan pegawai Lembaga Penjamin Simpanan.

10. Belum menikah/belum pernah menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama masa pendidikan.

11. Bersedia menandatangani perjanjian ikatan dinas dengan Lembaga Penjamin Simpanan dan ditempatkan di seluruh kantor Lembaga Penjamin Simpanan.

Sebagai informasi, proses seleksi dilakukan oleh PPM Manajemen, kecuali pada tahap wawancara user yang akan langsung ditangani oleh LPS. Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://ppm-rekrutmen.com/lpspcp2024. Semua proses seleksi dan pengumuman setiap tahapannya juga akan diinformasikan melalui laman tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyoroti kemungkinan hilangnya 85 juta pekerjaan di masa mendatang. Ia mengatakan, jumlah peluang kerja akan lebih sedikit dibanding jumlah angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Menurutnya, pembukaan lapangan kerja menghadapi akibat karena melambatnya perekonomian global tengah.

“Too few jobs for too many people (terlalu sedikit pekerjaan untuk terlalu banyak orang),” ujar Jokowi pada Kamis lalu, 19 September 2024.

Padahal, beberapa tahun yang lalu Jokowi mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dapat menjadi solusi bagi permasalahan ketenagakerjaan seperti ini. UU Cipta Kerja menurutnya dapat mendorong terbentuknya banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat.

UU Cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran," ujar Jokowi pada 9 Oktober 2020 silam.

Omnibus Law tersebut diyakini oleh Jokowi dapat menyejahterakan kehidupan jutaan para buruh atau pekerja. Ia bahkan beranggapan unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan para buruh menolak Omnibus Law terjadi akibat disinformasi atau hoax di tengah masyarakat.

"Pemerintah berkeyakinan melalui UU Cipta kerja ini, jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka," kata Jokowi.

Pada sidang tahunan MPR beberapa waktu lalu, Jokowi juga kedapatan memuji UU Ciptaker. Ia memandang UU Ciptaker sebagai sebuah pencapaian di bidang hukum karena telah merevisi 88 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.

Catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sepanjang 2014 sampai dengan 2024 atau berarti 10 tahun pemerintahan Jokowi, ada tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, 8,5 juta orang terserap oleh lapangan pekerjaan di sektor formal. Angka ini turun menjadi 2 juta orang pada periode kedua.

UU Ciptaker justru disebut-sebut menjadi biang kerok dari tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akhir-akhir ini. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat dari Januari sampai Mei 2024, sebanyak 20 sampai 30 pabrik berhenti beroperasi serta melakukan PHK terhadap 10.800 pekerja.

Ekonom Sebut Jokowi Tak Mau Akui Kegagalan UU Ciptaker

Ekonom Celios, Bhima Yudhistira menyebut UU Ciptaker telah gagal menciptakan lapangan pekerjaan. UU itu, kata dia, malah membuat tenaga kerja yang ada tidak terserap secara optimal dan menjadi hambatan utama di dalam peningkatan serapan tenaga kerja khususnya di sektor yang formal. Hak-hak pekerja juga banyak yang dipangkas dengan adanya kebijakan ini, begitu juga dengan izin-izin lingkungan.

“Cipta Kerja ini bukannya mendorong kesempatan kerja lebih banyak, justru mempersempit lapangan kerja baru,” kata Bhima ketika dihubungi pada Ahad, 22 September 2024.

Padahal seharusnya dengan paradigma yang liberal dianut regulasi tersebut, ada banyak investasi yang dapat masuk dan membuka peluang kerja baru. Namun, kenyataannya Indonesia justru kalah saing dengan negara tetangga untuk mendatangkan investor-investor baru yang berkualitas.

“Indonesia juga makin kalah bersaing dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan Thailand dalam menyerap tenaga kerja dan menarik investasi yang lebih berkualitas. Jadi, Cipta Kerja ini justru menjadi hambatan,” ujarnya.

Ia pun menyebut Jokowi hanya menebar janji-janji politik. Jokowi, menurut Bhima malah mencoba lari dari tanggungjawab dengan menjadikan transformasi digital dan Artificial Intelligence (AI) sebagai alasan gagalnya UU Ciptaker membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Mengalihkan bahwa ini persoalan transformasi digital, adanya AI, dan lain-lain. Tapi tidak menyebutkan secara spesifik bahwa ini bagian dari kegagalan kebijakannya, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja,” ucap Bhima.

UU Ciptaker sendiri disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat setelah melalui uji formiil. Bukannya diperbaiki, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 yang selanjutnya disetujui oleh DPR menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023.

Riri Rahayu, Han Revanda Putra, dan Dewi Nurita berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengangkat Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) yang baru. Acara pengambilan sumpah pelantikan dilakukan pada Jumat 20 September 2024 di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian, Jakarta Pusat.

SiapaTri Winarno?

Melansir dari Ditjen Minerba, Tri Winarno lahir di Yogyakarta 5 November 1972. Ia menempuh pendidikan S1 pada dengan mengambil jurusan Teknik Pertambangan di Universitas Pembangunan Veteran yang kemudian meraih gelar sarjana teknik di tahun 1997. Kemudian ia menalnjutkan pendidikan S2-nya dengan mengambil jurusan Teknik Geologi di Universitas Gajah Mada (UGM). Ia juga melanjutkan pendidikannya masih dalam minat yang sama yakni pertambangan di dari Freiberg University of Mining and Technology pada tahun 2016.

Tri Winarno memulai kariernya di lingkungan Minerba sejak tahun 2005 dan diangkat menjadi Kepala Seksi Standarisasi Mineral pada 2009. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Minerba. Hingga pada 20 September 2024 lalu ia diangkat menjadi Direktur Mineral dan Batubara.

Melansir dari laman Borneo Aluimina Indonesia Tri Winarno juga berkarier di PT Borneo Alumnia Indonesia. Ia juga pernah menduduki poisis penting di sana yakni sebagai Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral yang diangkat pada 24 Agustus 2022 lalu. Sebelumnya ia juga menjabat beberapa posisi penting lainnya di antaranya sebagai Direktur Pembinaan Program Pengusahaan Mineral pada tahun 2022-2024, Kepala Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Minerba (Analis Kebijakan Ahli Madya) 2017-2022.

Dalam menjalankan pekerjaannya Dirjen Minerba, Tri Winarno juga memiliki beberapa staf yang memimpin di bidangnya masing-masing di antaranya Sekretaris Dirjen yang dijabat oleh Siti Sumilah Rita Susilawati, Direktur Pembinaan, yang dijabat oleh Julian Ambassadur Shiddiq, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara yang dijabat Surya Herjuna, Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara yang dijabat oleh Totoh Abdul Fatah, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara yang dijabat oleh Hendra Gunawan, serta Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara yang dijabat oleh Yose Rizal.

Dalam acara pelantikan Dirjen Minerba yang baru, Menteri Bahlil langsung meminta agar Tri Winarno untuk segera menyelesaikan “PR” yang ada di instansinya, misalnya terkait pemberian penggunaan izin aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI). Selain itu, Bahlil juga meminta untuk dilakukan pemangkasan terkait bidang-bidang pekerjaan tertentu yang dirasa tidak terlalu dipentingkan dalam instansinya, seperti salah satunya konsultan Minerba.

"Saya instruksikan kepada Bapak segera membangun konsolidasi di tingkat organisasi, baik di Direktorat maupun Non-Direktorat. Reformasi berbagai kebijakan, layani masyarakat dan perusahaan, selesaikan urusan MODI, RKAB, IUP, IUP tumpang tindih. Yang tidak berhak mendapatkan MODI, jangan diberikan MODI, semua itu saya minta segera diselesaikan," kata Bahlil.

"Konsultan-konsultan minerba dihapuskan karena ini yang membuat ribet, inilah yang menjadi akar masalah sehingga para pegawai terkena hukuman. Segera tertibkan oknum-oknum atau pihak lain di luar institusi yang mengatasnamakan pejabat di institusi ini," kata dia.

Hal yang menurut Bahlil juga perlu disoroti kemudian ialah terkait dengan pengatasnamaan pejabat atau memiliki loyalitas kepada pihak ketiga. "Segera tertibkan oknum-oknum atau pihak lain di luar institusi yang mengatasnamakan pejabat di institusi ini. Tanyakan kepada pegawai mana yang masih mau bekerja dan yang tidak, supaya kita tahu. Di Minerba itu, Bapak sekarang adalah komandannya. Jadi jangan ada komandan-komandan kecil, jangan ada Dirjen Minerba bayangan. Dirjen Minerba Republik Indonesia cuma Bapak (Tri) saja hari ini," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil pun mengingatakan pejabat di instansinya agar tidak berafilasi dengan pihak ketiga atau pengusaha serta saling membangun koordinasi yang baik antara sesame pejabat internal maupun pihak-pihak eksternal.

TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Astana, ibu kota Kazakhstan, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kazakhstan.

Kunjungan yang dipimpin I Wayan Sudirta ini tidak hanya berfokus pada diplomasi parlemen, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting yang berpotensi meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Berikut serba-serbi pembahasan penting dalam kunjungan ini.

1. Pembahasan Bebas Visa dan Penerbangan Langsung

Dalam dialog antara Delegasi GKSB DPR RI dan Wakil Menteri Perdagangan Kazakhstan, Kairat Torebayev, disepakati pentingnya kebijakan bebas visa bagi warga negara Kazakhstan yang berkunjung ke Indonesia serta pembukaan penerbangan langsung antara kedua negara. Langkah ini dipandang vital dalam meningkatkan arus perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Penerapan kebijakan bebas visa diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan Kazakhstan, yang telah mencapai lebih dari 11 ribu orang selama Januari hingga Juli 2024. Selain itu, penerbangan langsung dinilai akan memperlancar akses perjalanan dan memperkuat kerja sama ekonomi di berbagai sektor, termasuk minyak bumi, pengembangan kilang, dan pariwisata medis.

2. Peningkatan Kerjasama di Sektor Perdagangan dan Investasi

Selain pariwisata, Delegasi GKSB DPR RI juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama di sektor perdagangan dan investasi. Pada tahun 2023, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Kazakhstan hampir mencapai USD 350 juta, menandakan hubungan ekonomi yang semakin kokoh.

Sementara itu, investasi dari Kazakhstan ke Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2024 telah mencapai USD 2 juta. Kedua pihak juga membahas potensi besar di sektor minyak bumi, pengembangan kilang (refinery), dan pariwisata medis, yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara serta memperluas peluang investasi.

3. Pembahasan Perjanjian Perdagangan Bebas dan Investasi

Selama kunjungan, Delegasi DPR RI mengadakan dialog dengan mitra parlemen mereka di Mazhilis, majelis rendah parlemen Kazakhstan. Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah mempercepat finalisasi dan penandatanganan sejumlah perjanjian bilateral.

Perjanjian-perjanjian yang dibahas termasuk perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EEU), perjanjian promosi dan perlindungan investasi, serta perjanjian penghindaran pajak berganda.

Ketua Delegasi, I Wayan Sudirta, menekankan bahwa perjanjian-perjanjian ini memiliki peran strategis untuk mendukung para pelaku usaha di kedua negara. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas dan perlindungan investasi, diharapkan akan semakin banyak pengusaha Indonesia yang dapat berdagang dan berinvestasi di Kazakhstan, serta sebaliknya.

4. Diskusi dengan Para WNI di Astana Kazakhstan

Selain menjalankan agenda formal, Delegasi GKSB DPR RI juga meluangkan waktu untuk bertemu dengan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Astana. Pertemuan ini berlangsung di Wisma Duta Besar RI, di mana para anggota delegasi berdiskusi dengan WNI dari berbagai latar belakang, seperti spa therapist, pengajar, mahasiswa, tenaga kerja di sektor pertambangan, serta ibu rumah tangga. Dalam pertemuan ini, delegasi mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan dari para WNI, sekaligus membahas sejumlah isu yang mereka hadapi selama tinggal di Kazakhstan.

5. Kunjungan ke Industri Strategis Kazakhstan
Sebagai bagian dari kunjungan, Delegasi GKSB DPR RI juga mengunjungi Astana Hub, sebuah pusat inovasi digital yang memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem digital dan startup di Kazakhstan. Dalam kunjungan tersebut, CEO Astana Hub, Magzhan Madiyev, mempresentasikan visi dan misi Hub serta menjelaskan bagaimana mereka mendukung pertumbuhan industri digital di negara tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Parid Ridwanuddin mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 hingga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2024, kurang kajian Ilmiah.

"Jadi, kami melihat di Walhi, kajian terhadap sedimentasi di dalam PP No 26 Tahun 2023 plus turunannya Permendag no 21 tahun 2024 ya, sebetulnya minus kajian ilmiah," jelas Parid saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 21 September 2024.

Dia mempertanyakan pernyataan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) soal sedimentasi laut mengganggu aktivitas nelayan. Parid menduga pengerukan yang dimaksud pemerintah adalah hasil sedimentasi alami yang telah menjadi pulau-pulau kecil.

"Nah terus kita lihat, dia (pemerintah) bilang ini nanti yang akan dikeruk yang akan menghalangi pelayaran atau pelabuhan jalur perahu ya," kata dia.

Parid menilai pernyataan pemerintah soal sedimentasi dapat menghalangi aktivitas nelayan, hanya sebuah alasan. Ia mengatakan penentuan lokasi pengerukan pasir yang ditetapkan KKP merupakan laut dalam.

"Dari semua pernyataan yang dikeluarkan KKP, mana yang itu menghalangi alur kapal, di Kepri, di jawa sama di selat Makassar, itu wilayah-wilayah (laut) dalam itu," ujar Parid.

Sementara itu, dikutip dari Koran Tempo edisi 20 Maret 2024, KKP telah menetapkan tujuh lokasi pengerukan hasil sedimentasi di laut yang utamanya berupa pasir laut. Tujuh lokasi itu berada di perairan Kabupaten Demak; Kota Surabaya; Kabupaten Cirebon; Kabupaten Indramayu; Kabupaten Karawang; Kabupaten Kutai Kartanegara; Kota Balikpapan; serta Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan lokasi hasil sedimentasi laut kemungkinan bertambah. Dia mengatakan tim pengkajian Kementerian Kelautan terus bekerja memeriksa kandungan hasil sedimentasi di berbagai lokasi.

"Jika tidak ada mineral yang berharga, bisa digunakan (untuk reklamasi)," ujar Trenggono.

Parid menilai wilayah perairan Jawa, terutama di Kabupaten Demak, lokasi pengerukan pasir berada di bawah kaki Gunung Muria. "Yang di Jawa misalnya, Jawa Tengah itu kan sebetulnya di kaki Gunung Muria ya, Jepara dan Demak itukan sebenarnya kaki Gunung Muria," tuturnya.

Dia mengatakan, proses sedimentasi di perairan Pulau Jawa disebabkan dua hal. Pertama, kata Parid, dikarenakan adanya erupsi gunung berapi, kedua, pulau diakibatkan adanya kerusakan di darat.

"Di Jawa itu karena dua hal, satu itu erupsi gunung tua di Jawa ya, kedua memang ada proses sedimentasi yang dihasilkan dari kerusakan di darat, karena Pulau Jawa itu sudah lama di eksploitasi," jelas Parid.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan upaya pelestarian candi, termasuk Candi Borobudur, harus terintegrasi, menjaga keutuhan budaya dan lingkungan yang mendukung keberadaan candi.

“Kami mengumumkan bahwa Perpres untuk penataan kawasan secara keseluruhan telah ditandatangani oleh Presiden. Ini sekaligus menjadi awal dari langkah nyata dalam upaya pelestarian Candi Borobudur,” kata Luhut dalam unggahan di Instagram @luhut.pandjaitan, Ahad, 22 September 2024.

Luhut mengatakan, Candi Borobudur bukan hanya sebuah keajaiban arsitektur, tetapi juga simbol filosofi kehidupan. Luhut bercerita, curamnya anak tangga untuk naik menuju stupa, mengingatkan untuk selalu merendah di hadapan Sang Pencipta.

“Dengan 2.672 panel relief dan 1.212 panel naratif yang mengisahkan perjalanan Pangeran Siddharta, setiap langkah di candi ini mengajak untuk merenung dan menghargai akar sejarahnya yang mendalam,” kata Luhut.

Luhut menuturkan, setidaknya ada 520 juta umat Buddha di dunia dan 95 persen di antaranya tersebar di seluruh Asia. Ini menjadikan Candi Borobudur sebagai situs yang memiliki makna spiritual yang sangat besar bagi banyak orang.

Sebab itu, tantangan yang menghadang perihal kelestarian salah satu situs warisan dunia ini perlu disoroti. Luhut menuturkan, dengan peningkatan kunjungan hingga 8.000 orang per hari, tekanan terhadap struktur candi semakin meningkat sehingga keberadaan wisatawan yang ramai berpotensi merusak kelestarian warisan ini.

“Pembelajaran dari pandemi Covid-19 mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keutuhan dan keindahan Borobudur, dimulai dari hal-hal kecil seperti penertiban alas kaki pengunjung,” ujarnya.

Bagi Luhut, pelestarian Candi Borobudur tak sekadar berfokus pada bangunan itu sendiri, tapi juga kawasan sekitarnya. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak kelestarian dapat merusak lingkungan dan pengalaman wisata.

“Saya optimistis bahwa melalui pengelolaan yang tepat oleh entitas tunggal, kami dapat mendorong penyebaran pengunjung ke zona 3 hingga 5 wilayah candi sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar,” ujar Luhut.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Mengutip Antara, rencananya, KPU juga bakal mengadakan debat pertama pada 6 Oktober mendatang.

Lantas, apa saja visi misi ekonomi yang dibawa ketiga pasangan calon pemimpin Jakarta tersebut? Berikut rangkuman Tempo dari dokumen visi-misi ketiga kandidat:

Pramono Anung-Rano Karno

Pramono-Rano memiliki empat dimensi utama dalam gagasan misinya. Dalam hal ekonomi, sebagaimana disampaikan dalam dokumen visi misi mereka, Pramono-Rano ini ingin memastikan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Jakarta, sehingga menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Pasangan cagub-cawagub ini membawa misi ekonomi di urutan kedua. “Mewujudkan pusat ekonomi yang inovatif dan kompetitif dengan membuka akses seluasnya pada sumber kehidupan dan distribusi manfaat hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan,” demikian yang disampaikan Pramono-Rano dalam dokumen visi-misinya.

Misi tersebut kemudian dirinci dalam sejumlahh program kerja berikut:

1. Mendorong UMKM dan ekonomi kreatif
2. Revitalisasi pasar tradisional
3. Wisata tematik dengan dukungan transportasi publik yang baik
4. Akses wisata, ruang kreatif, dan hiburan masyarakat
5. Kepulauan Seribu sebagai destinasii dan pusat budaya Maritim
6. Inovasi penggunaan ruang kota

Ridwan Kamil-Suswono

Maju di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil-Suswono mengusung visi Jakarta baru sebagai kota global yang maju dengan karya inovatif, berkeadilan, dan sejahtera. Pasangan ini juga membawa misi mendorong pertumbuhan ekonomi yang eksklusif.

Ihwal visi misi ekonomi, Ridwan-Suswono memiliki sejumlah program, yakni:

1. Penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Ridwan-Suswono berjanji menyederhanakan prosedur perizinan melalui layanan berbasis digital hingga memberi insentif fiskal.
2. Pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan. Salah satu janji yang ditawarkan pasangan cagub-cawagub ini adalah akses kredit murah untuk UMKM dan akses kredit tanpa bunga bagi usaha mikro.
3. Perluasan kesempatan kerja dan penguatan ketahanan kelas menengah
4. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas nelayan.

Dharma Pongkrekun-Kun Wardana

Pasangan cagub-cawagub Dharma Pongrekun-Kun Wardana mengusung visi: menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur dan bahagia.

Dalam bidang ekonomi, pasangan cagub-cawagub ini memiliki misi mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional dan global dalam simpul pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Dharma-Kun juga menjanjikan program:

1. Kerja layak untuk seluruh buruh/pekerja Jakarta, termasuk kemitraan
2. Jakarta Semua Bekerja
3. Jakarta Kenyang dan Terlatih
4. Jakarta Bebas Sampah Berbasis Masyarakat
5. Pertanian Beradab Amankan Jakarta
6. Ekonomi Sampah
7. Jakarta Amankan Rakyatnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Mengutip Antara, rencananya, KPU juga bakal mengadakan debat pertama pada 6 Oktober mendatang.

Lantas, apa saja visi misi ekonomi yang dibawa ketiga pasangan calon pemimpin Jakarta tersebut? Berikut rangkuman Tempo dari dokumen visi-misi ketiga kandidat:

Pramono Anung-Rano Karno

Pramono-Rano memiliki empat dimensi utama dalam gagasan misinya. Dalam hal ekonomi, sebagaimana disampaikan dalam dokumen visi misi mereka, Pramono-Rano ini ingin memastikan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Jakarta, sehingga menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Pasangan cagub-cawagub ini membawa misi ekonomi di urutan kedua. “Mewujudkan pusat ekonomi yang inovatif dan kompetitif dengan membuka akses seluasnya pada sumber kehidupan dan distribusi manfaat hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan,” demikian yang disampaikan Pramono-Rano dalam dokumen visi-misinya.

Misi tersebut kemudian dirinci dalam sejumlahh program kerja berikut:

1. Mendorong UMKM dan ekonomi kreatif
2. Revitalisasi pasar tradisional
3. Wisata tematik dengan dukungan transportasi publik yang baik
4. Akses wisata, ruang kreatif, dan hiburan masyarakat
5. Kepulauan Seribu sebagai destinasii dan pusat budaya Maritim
6. Inovasi penggunaan ruang kota

Ridwan Kamil-Suswono

Maju di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil-Suswono mengusung visi Jakarta baru sebagai kota global yang maju dengan karya inovatif, berkeadilan, dan sejahtera. Pasangan ini juga membawa misi mendorong pertumbuhan ekonomi yang eksklusif.

Ihwal visi misi ekonomi, Ridwan-Suswono memiliki sejumlah program, yakni:

1. Penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Ridwan-Suswono berjanji menyederhanakan prosedur perizinan melalui layanan berbasis digital hingga memberi insentif fiskal.
2. Pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan. Salah satu janji yang ditawarkan pasangan cagub-cawagub ini adalah akses kredit murah untuk UMKM dan akses kredit tanpa bunga bagi usaha mikro.
3. Perluasan kesempatan kerja dan penguatan ketahanan kelas menengah
4. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas nelayan.

Dharma Pongkrekun-Kun Wardana

Pasangan cagub-cawagub Dharma Pongrekun-Kun Wardana mengusung visi: menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur dan bahagia.

Dalam bidang ekonomi, pasangan cagub-cawagub ini memiliki misi mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional dan global dalam simpul pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Dharma-Kun juga menjanjikan program:

1. Kerja layak untuk seluruh buruh/pekerja Jakarta, termasuk kemitraan
2. Jakarta Semua Bekerja
3. Jakarta Kenyang dan Terlatih
4. Jakarta Bebas Sampah Berbasis Masyarakat
5. Pertanian Beradab Amankan Jakarta
6. Ekonomi Sampah
7. Jakarta Amankan Rakyatnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Tupperware dan beberapa anak usahanya mengajukan permohonan kebangkrutan akibat penurunan permintaan produk dan kerugian finansial yang terus meningkat, pada Selasa, 16 September 2024. Langkah ini diambil setelah berkurangnya permintaan produk-produk Tupperware oleh pasar dan kerugian finansial yang membengkak.

Tupperware kembali menghadapi kesulitan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Selama pandemi, bisnis Tupperware sempat mengalami peningkatan berkat bertumbuhnya usaha produksi makanan rumahan yang membutuhkan wadah makanan seperti Tupperware yang berwarna-warni. Namun, setelah pandemi, kenaikan biaya bahan baku plastik resin, tenaga kerja, dan pengangkutan menyebabkan margin keuntungan Tupperware menurun.

Lalu apa yang menjadi penyebab Tupperware mengalami kebangkrutan?

Banyak faktor yang dapat menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Dalam pengumuman resmi terkait pengajuan kebangkrutannya, Tupperware menyebutkan bahwa "kondisi ekonomi makro yang menantang" sangat memengaruhi keuangan mereka. Saat perusahaan berbicara tentang "kondisi ekonomi makro", yang dimaksud adalah faktor-faktor besar yang dialami banyak perusahaan, seperti kenaikan biaya akibat inflasi, suku bunga tinggi, serta berkurangnya keinginan konsumen untuk membeli barang-barang yang dianggap tidak esensial.

1. Kurang Pasar Daring

Dilansir dari Fast Company, Tupperware menyatakan bahwa hampir 90 persen penjualannya pada 2023 masih berasal dari penjualan langsung. Angka ini cukup tinggi, terutama mengingat e-commerce sudah ada sejak tahun 1990-an. Namun, Tupperware baru mulai benar-benar memanfaatkan e-commerce pada era 2020-an. Baru pada bulan Juni 2022, Tupperware baru membuka toko di Amazon.com.

2. Utang

Menurut dokumen pengadilan, Tupperware memiliki utang besar sebesar USD 812 juta. Dikutip dari Entrepeneur, sebagian besar utang ini dibeli oleh investor yang mengkhususkan diri dalam utang bermasalah dengan harga diskon besar pada Juli. Investor seperti Stonehill dan Alden membeli sebagian besar pinjaman senior perusahaan hanya seharga 3 sen per dolar.

Dari pinjaman sebesar USD 8 juta, Tupperware hanya menerima USD 6 juta dana segar karena persyaratan yang lebih menguntungkan pemberi pinjaman, menurut catatan pengadilan. Tupperware juga mengungkapkan bahwa para pemberi pinjaman ini mencoba menggunakan posisi utang mereka untuk menyita aset penting perusahaan, termasuk kekayaan intelektualnya, yang memaksa perusahaan untuk mencari perlindungan kebangkrutan.

Dalam pengajuan kebangkrutannya di Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Delaware, Tupperware mencatat asetnya berada di antara USD 500 juta hingga USD 1 miliar, sementara utangnya berkisar antara USD 1 miliar hingga USD 10 miliar. Perusahaan ini juga mencatat jumlah kreditur antara 50.001 dan 100.000. Pada tahun 2023, Tupperware menyelesaikan perjanjian restrukturisasi utang dengan pemberi pinjamannya dan bekerja sama dengan bank investasi Moelis & Co untuk membantu mencari opsi strategis yang dapat menyelamatkan perusahaan.

3. Perilaku Konsumen

Faktor lainnya yang menyebabkan Tupperware mengalami penurunan drastis adalah perubahan perilaku konsumen. Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya berbagai alternatif produk penyimpanan makanan yang lebih praktis dan modern, minat masyarakat terhadap produk Tupperware pun semakin menurun.

Selain itu, tren memasak di rumah yang sempat menaikkan penjualan Tupperware selama pandemi Covid-19 tidak berlanjut secara signifikan. Masyarakat mulai kembali kegaya hidup yang lebih praktis dan sering makan di luar, sehingga mengurangi kebutuhan akan wadah penyimpanan makanan di rumah.

ELLYA SYAFRIANI | FASTCOMPANY | ENTERPRENEUR

TEMPO.CO, Jakarta - Tupperware dan beberapa anak usahanya mengajukan permohonan kebangkrutan akibat penurunan permintaan produk dan kerugian finansial yang terus meningkat, pada Selasa, 16 September 2024. Langkah ini diambil setelah berkurangnya permintaan produk-produk Tupperware oleh pasar dan kerugian finansial yang membengkak.

Tupperware kembali menghadapi kesulitan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Selama pandemi, bisnis Tupperware sempat mengalami peningkatan berkat bertumbuhnya usaha produksi makanan rumahan yang membutuhkan wadah makanan seperti Tupperware yang berwarna-warni. Namun, setelah pandemi, kenaikan biaya bahan baku plastik resin, tenaga kerja, dan pengangkutan menyebabkan margin keuntungan Tupperware menurun.

Lalu apa yang menjadi penyebab Tupperware mengalami kebangkrutan?

Banyak faktor yang dapat menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Dalam pengumuman resmi terkait pengajuan kebangkrutannya, Tupperware menyebutkan bahwa "kondisi ekonomi makro yang menantang" sangat memengaruhi keuangan mereka. Saat perusahaan berbicara tentang "kondisi ekonomi makro", yang dimaksud adalah faktor-faktor besar yang dialami banyak perusahaan, seperti kenaikan biaya akibat inflasi, suku bunga tinggi, serta berkurangnya keinginan konsumen untuk membeli barang-barang yang dianggap tidak esensial.

1. Kurang Pasar Daring

Dilansir dari Fast Company, Tupperware menyatakan bahwa hampir 90 persen penjualannya pada 2023 masih berasal dari penjualan langsung. Angka ini cukup tinggi, terutama mengingat e-commerce sudah ada sejak tahun 1990-an. Namun, Tupperware baru mulai benar-benar memanfaatkan e-commerce pada era 2020-an. Baru pada bulan Juni 2022, Tupperware baru membuka toko di Amazon.com.

2. Utang

Menurut dokumen pengadilan, Tupperware memiliki utang besar sebesar USD 812 juta. Dikutip dari Entrepeneur, sebagian besar utang ini dibeli oleh investor yang mengkhususkan diri dalam utang bermasalah dengan harga diskon besar pada Juli. Investor seperti Stonehill dan Alden membeli sebagian besar pinjaman senior perusahaan hanya seharga 3 sen per dolar.

Dari pinjaman sebesar USD 8 juta, Tupperware hanya menerima USD 6 juta dana segar karena persyaratan yang lebih menguntungkan pemberi pinjaman, menurut catatan pengadilan. Tupperware juga mengungkapkan bahwa para pemberi pinjaman ini mencoba menggunakan posisi utang mereka untuk menyita aset penting perusahaan, termasuk kekayaan intelektualnya, yang memaksa perusahaan untuk mencari perlindungan kebangkrutan.

Dalam pengajuan kebangkrutannya di Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Delaware, Tupperware mencatat asetnya berada di antara USD 500 juta hingga USD 1 miliar, sementara utangnya berkisar antara USD 1 miliar hingga USD 10 miliar. Perusahaan ini juga mencatat jumlah kreditur antara 50.001 dan 100.000. Pada tahun 2023, Tupperware menyelesaikan perjanjian restrukturisasi utang dengan pemberi pinjamannya dan bekerja sama dengan bank investasi Moelis & Co untuk membantu mencari opsi strategis yang dapat menyelamatkan perusahaan.

3. Perilaku Konsumen

Faktor lainnya yang menyebabkan Tupperware mengalami penurunan drastis adalah perubahan perilaku konsumen. Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya berbagai alternatif produk penyimpanan makanan yang lebih praktis dan modern, minat masyarakat terhadap produk Tupperware pun semakin menurun.

Selain itu, tren memasak di rumah yang sempat menaikkan penjualan Tupperware selama pandemi Covid-19 tidak berlanjut secara signifikan. Masyarakat mulai kembali kegaya hidup yang lebih praktis dan sering makan di luar, sehingga mengurangi kebutuhan akan wadah penyimpanan makanan di rumah.

ELLYA SYAFRIANI | FASTCOMPANY | ENTERPRENEUR