Berkat RUU Nomor 39 Tahun 2008 yang disahkan DPR, Prabowo bisa tambah kementerian dalam jumlah tak terbatas

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024. Uji coba program yang menjadi unggulan presiden terpilih dan wakilnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu dilaksanakan di SD Negeri (SDN) Kleco 1 dan SMP Negeri (SMPN) 3 Solo.

Pantauan Tempo, kegiatan Wiranto di SDN Kleco 1 itu didampingi oleh Wali Kota Solo, Teguh Prakosa dan Pejabat (Pj) Bupati Tegal, Agustyarsyah. Berkaitan dengan uji coba makan bergizi gratis, Wiranto mengatakan telah meninjau ke sejumlah daerah yang juga melaksanakan uji coba untuk melihat kondisi di masing-masing daerah.

Sejumlah daerah yang telah ditinjau yaitu Tangerang, Cilegon, Salatiga sekarang Solo. Adapun untuk Tegal ditinjau dengan telekonferensi bersaman dengan tinjauan di SDN Kleco 1 Solo. Ia juga akan meninjau daerah lain.

"Karena dalam pelaksanaan uji coba ini kami ingin melihat setiap daerah memang berbeda kondisinya, berbeda karakternya, sehingga dapat kami temukan nanti tingkat kesulitannya, hambatannya, dan kira-kira bagaimana kami mencoba untuk mendapatkan standarisasi dari makan bergizi gratis ini," ujar Wiranto kepada wartawan seusai peninjauan.

Selanjutnya, ia mengatakan masukan dari daerah akan disampaikan kepada tim presiden terpilih yang akan melaksanakan atau mengendalikan makan bergizi gratis pada level nasional. Dari temuan di lapangan saat uji coba, menurutnya banyak hal yang perlu direncanakan dari sekarang. Ia mencontohkan di antaranya untuk rasa standar makanannya, pengawasan terhadap UMKM, tentang nilai keuntungan dan nilai gizi yang disajikan, jenis makanan, hingga pendanaan.

"Apakah memang tergantung ke APBN, APBD, atau juga ada CSR-nya. Itu semuanya akan merupakan suatu kesimpulan dari uji coba makan bergizi gratis seluruh Indonesia," kata dia.

Meskipun kelak dibuat standar secara nasional, menurutnya menu makan bergizi gratis bisa saja disesuaikan dengan kondisi di daerah. "Di Papua misalnya mungkin nggak harus nasi, mungkin papeda," tuturnya.

Ia pun berterima kasih kepada Wali Kota Solo yang telah memberikan peluang kepada tim dari pusat untuk berkolaborasi mendapatkan masukan-masukan berharga untuk nanti ke depan.

TEMPO.CO, Nusa Dua - Perum Bulog akan menggelar Indonesia International Rice Conference (IIRC) pada 19-21 September 2024 di Bali. Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono, akan membuka acara pada siang ini.

Acara bertajuk Rice Resilience: Adapting to Global Challenges ini akan berlangsung di International Convention Center - The Westin Nusa Dua, Bali.

“Untuk mengangkat diskusi dan kolaborasi mengenai isu-isu aktual perberasan dalam menghadapi tantangan global,” kata Bulog dalam keterangan resmi.

Bulog menyebut Rice Resilience: Adapting to Global Challenges,” IIRC 2024 berfungsi sebagai platform bagi para pemangku kepentingan di kalangan industri, pemerintah dan pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat. Harapannya forum ini untuk berkumpul, berbagi wawasan, dan mengkatalisasi aksi menuju masa depan perberasan yang berkelanjutan.

Sementara itu,IIRC 2024 akan menampilkan beragam sesi, termasuk pidato utama dari para ahli ternama, diskusi panel interaktif, business match, dan pameran yang menampilkan kemajuan terkini dalam industri, teknologi, dan inovasi beras.

“Dengan mengikuti IIRC 2024, para peserta akan mendapatkan wawasan tentang dinamika pasar, tren industri, dan kemajuan teknologi terkini di sektor perberasan serta pengalaman yang menarik dari field trip ke Subak Bali,” kata Bulog.

TEMPO.CO, Nusa Dua - Perum Bulog akan menggelar Indonesia International Rice Conference (IIRC) pada 19-21 September 2024 di Bali. Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono, akan membuka acara pada siang ini.

Acara bertajuk Rice Resilience: Adapting to Global Challenges ini akan berlangsung di International Convention Center - The Westin Nusa Dua, Bali.

“Untuk mengangkat diskusi dan kolaborasi mengenai isu-isu aktual perberasan dalam menghadapi tantangan global,” kata Bulog dalam keterangan resmi.

Bulog menyebut Rice Resilience: Adapting to Global Challenges,” IIRC 2024 berfungsi sebagai platform bagi para pemangku kepentingan di kalangan industri, pemerintah dan pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat. Harapannya forum ini untuk berkumpul, berbagi wawasan, dan mengkatalisasi aksi menuju masa depan perberasan yang berkelanjutan.

Sementara itu,IIRC 2024 akan menampilkan beragam sesi, termasuk pidato utama dari para ahli ternama, diskusi panel interaktif, business match, dan pameran yang menampilkan kemajuan terkini dalam industri, teknologi, dan inovasi beras.

“Dengan mengikuti IIRC 2024, para peserta akan mendapatkan wawasan tentang dinamika pasar, tren industri, dan kemajuan teknologi terkini di sektor perberasan serta pengalaman yang menarik dari field trip ke Subak Bali,” kata Bulog.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek tol Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, persoalan ini sedang diurus tim terpadu dengan mengacu Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

“Yang di tol 6A dan 6B itu tidak ada kendala. Sedang diinventarisasi,” kata Basuki ketika ditemui di Komplek DPR RI, Rabu, 18 September 2024.

Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN itu menargetkan proses pembayaran bisa dilakukan secepatnya. Basuki sekaligus mengklaim masyarakat sudah sepakat. “Tinggal tim terpadu inventarisasi,” ujar dia.

Sebelumnya, kepastian pembayaran lahan terdampak proyek tol IKN masih menjadi pertanyaan warga. Salah satunya, Alfian, warga Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, yang kehilangan 7.000 meter persegi lahan sawit untuk proyek tol seksi 6B.

Alfian mengaku baru mendapat ganti rugi Rp 3 juta untuk pembayaran lahan 10 meter persegi saja. Sementara sisanya, belum ada kejelasan. Sebelumnya, menurut Alfian, Kementerian PUPR berjanji bakal membayar sisanya.

Namun, pembayaran ganti rugi itu tertunda karena menurut Alfian lahannya diklaim sebagai asset dalam penguasan atau ADP pemerintah. Padahal, lahan itu merupakan lahan miliknya yang sudah turun temurun sejak zaman nenek moyang. “ADP yang masuk ke lahan saya, bukan lahan saya masuk ADP,” kata Alfian ketika ditemui Tempo di kampungnya pada Ahad, 11 Agustus 2024.

Kabar teranyar, Alfian bercerita, da pertemuan antara Tim Otorita IKN dengan perwakilan warga pada awal September ini. Namun, ia tidak ikut dalam pertemuan yang digelar di rumah Kepala Adat Kelurahan Pemaluan karena kadung berangkat kerja.

“Tapi saya dengar, bakal dibayar (lahan yang terdampak proyek tol). Cuma, sampai saat ini belum informasi pembayarannya,” kata Alfian kepada Tempo, Sabtu, 14 September 2024. Adapun, berdasarkan informasi yang ia terima dari Ketua RT, nantinya akan ada pengukuran lahan yang terdampak proyek. “Tapi, punya saya belum,” tuturnya.

Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Rp 140 Miliar

Basuki Hadimuljono pernah mengatakan pihaknya menyiapkan anggaran Rp 140 miliar untuk membayar ganti rugi lahan 2.086 hektare terdampak proyek ibu kota baru. Ganti rugi itu disiapkan untuk warga yang lahannya bakal digunakan untuk proyek tol seksi 6a dan 6b, pengendali banjir Sepaku, serta Masjid IKN.

Ia menjelaskan, pembayaran ganti rugi ini mengacu pada Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. "Dari (sesuai) Perpres 75 itu, akan kami bayar," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jumat, 23 Agustus 2024.

Sebelumnya, Basuki juga mengklaim pemerintah tidak menggusur warga. Ia berjanji pemerintah akan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kalaupun lahannya terdampak pembangunan IKN, pemerintah akan memindahkannya ke tempat yang lebih baik.

"Jangan merasa digusur. Kalau direlokasi, mungkin," ujar Basuki ketika ditemui di Komplek Kementerian PUPR pada Jumat, 3 Mei 2024. "Pengertiannya kan beda, digusur dengan direlokasi."

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek tol Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, persoalan ini sedang diurus tim terpadu dengan mengacu Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

“Yang di tol 6A dan 6B itu tidak ada kendala. Sedang diinventarisasi,” kata Basuki ketika ditemui di Komplek DPR RI, Rabu, 18 September 2024.

Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN itu menargetkan proses pembayaran bisa dilakukan secepatnya. Basuki sekaligus mengklaim masyarakat sudah sepakat. “Tinggal tim terpadu inventarisasi,” ujar dia.

Sebelumnya, kepastian pembayaran lahan terdampak proyek tol IKN masih menjadi pertanyaan warga. Salah satunya, Alfian, warga Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, yang kehilangan 7.000 meter persegi lahan sawit untuk proyek tol seksi 6B.

Alfian mengaku baru mendapat ganti rugi Rp 3 juta untuk pembayaran lahan 10 meter persegi saja. Sementara sisanya, belum ada kejelasan. Sebelumnya, menurut Alfian, Kementerian PUPR berjanji bakal membayar sisanya.

Namun, pembayaran ganti rugi itu tertunda karena menurut Alfian lahannya diklaim sebagai asset dalam penguasan atau ADP pemerintah. Padahal, lahan itu merupakan lahan miliknya yang sudah turun temurun sejak zaman nenek moyang. “ADP yang masuk ke lahan saya, bukan lahan saya masuk ADP,” kata Alfian ketika ditemui Tempo di kampungnya pada Ahad, 11 Agustus 2024.

Kabar teranyar, Alfian bercerita, da pertemuan antara Tim Otorita IKN dengan perwakilan warga pada awal September ini. Namun, ia tidak ikut dalam pertemuan yang digelar di rumah Kepala Adat Kelurahan Pemaluan karena kadung berangkat kerja.

“Tapi saya dengar, bakal dibayar (lahan yang terdampak proyek tol). Cuma, sampai saat ini belum informasi pembayarannya,” kata Alfian kepada Tempo, Sabtu, 14 September 2024. Adapun, berdasarkan informasi yang ia terima dari Ketua RT, nantinya akan ada pengukuran lahan yang terdampak proyek. “Tapi, punya saya belum,” tuturnya.

Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Rp 140 Miliar

Basuki Hadimuljono pernah mengatakan pihaknya menyiapkan anggaran Rp 140 miliar untuk membayar ganti rugi lahan 2.086 hektare terdampak proyek ibu kota baru. Ganti rugi itu disiapkan untuk warga yang lahannya bakal digunakan untuk proyek tol seksi 6a dan 6b, pengendali banjir Sepaku, serta Masjid IKN.

Ia menjelaskan, pembayaran ganti rugi ini mengacu pada Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. "Dari (sesuai) Perpres 75 itu, akan kami bayar," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jumat, 23 Agustus 2024.

Sebelumnya, Basuki juga mengklaim pemerintah tidak menggusur warga. Ia berjanji pemerintah akan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kalaupun lahannya terdampak pembangunan IKN, pemerintah akan memindahkannya ke tempat yang lebih baik.

"Jangan merasa digusur. Kalau direlokasi, mungkin," ujar Basuki ketika ditemui di Komplek Kementerian PUPR pada Jumat, 3 Mei 2024. "Pengertiannya kan beda, digusur dengan direlokasi."

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 menjadi Undang-undang. DPR mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 19 September 2024.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dalam rapat itu. Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan suara para peserta rapat, “Setuju!” dan kemudian terdengar ketokan palu pemimpin sidang.

Lodewijk mengatakan bahwa berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU APBN 2025 disahkan menjadi undang-undang. Mereka adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Sementara itu, Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheids nota) atas RUU APBN TA 2025 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

RAPBN tahun 2025 adalah tahun anggaran pertama bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu akan dilantik bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menggantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024.

Sebelum RUU disahkan, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah membacakan postur APBN 2025 yang telah disepakati oleh Banggar dan pemerintah.

Belanja Kementerian Negara/Lembaga atau KL ditetapkan pada Rp1.160.085, sementara belanja non K/L ditetapkan pada Rp 1.541.356,6. Belanja non K/L mencakup program-program sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Utang: Rp552.854,3

- Program Pengelolaan Hibah: Rp202,7

- Program Pengelolaan Subsidi: Rp307.931,9

- Program Pengelolaan Belanja Lainnya: Rp491.228,3

- Program Pengelolaan Transaksi Khusus: Rp189.139,5

Transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp 919.872,1. Dengan ini, total belanja negara dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621.313,7.

Banggar DPR dan pemerintah juga menyepakati penambahan alokasi belanja negara yang memberikan dukungan fiskal kepada program-program Prabowo sebagai presiden terpilih sebagai berikut:

- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 71 triliun

- Pemeriksanan Kesehatan Gratis: Rp 3,2 triliun

- Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah: Rp 1,8 triliun

- Renovasi 22 Ribu Sekolah: Rp 20 triliun

- Membangun Sekolah Unggulan Terintegrasi: Rp 4 triliun

- Membangun Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa: Rp 15 triliun

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 menjadi Undang-undang. DPR mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 19 September 2024.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dalam rapat itu. Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan suara para peserta rapat, “Setuju!” dan kemudian terdengar ketokan palu pemimpin sidang.

Lodewijk mengatakan bahwa berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU APBN 2025 disahkan menjadi undang-undang. Mereka adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Sementara itu, Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheids nota) atas RUU APBN TA 2025 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

RAPBN tahun 2025 adalah tahun anggaran pertama bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu akan dilantik bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menggantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024.

Sebelum RUU disahkan, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah membacakan postur APBN 2025 yang telah disepakati oleh Banggar dan pemerintah.

Belanja Kementerian Negara/Lembaga atau KL ditetapkan pada Rp1.160.085, sementara belanja non K/L ditetapkan pada Rp 1.541.356,6. Belanja non K/L mencakup program-program sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Utang: Rp552.854,3

- Program Pengelolaan Hibah: Rp202,7

- Program Pengelolaan Subsidi: Rp307.931,9

- Program Pengelolaan Belanja Lainnya: Rp491.228,3

- Program Pengelolaan Transaksi Khusus: Rp189.139,5

Transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp 919.872,1. Dengan ini, total belanja negara dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621.313,7.

Banggar DPR dan pemerintah juga menyepakati penambahan alokasi belanja negara yang memberikan dukungan fiskal kepada program-program Prabowo sebagai presiden terpilih sebagai berikut:

- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 71 triliun

- Pemeriksanan Kesehatan Gratis: Rp 3,2 triliun

- Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah: Rp 1,8 triliun

- Renovasi 22 Ribu Sekolah: Rp 20 triliun

- Membangun Sekolah Unggulan Terintegrasi: Rp 4 triliun

- Membangun Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa: Rp 15 triliun

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2024. Per Juli, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$414,3 miliar atau tumbuh sebesar 4,1 persen. Jumlah tersebut sekitar Rp6,3 kuadriliun dengan asumsi kurs Rp 15.263,75 per USD.

Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis pada Kamis, 19 September 2024. Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.

Sementara itu, BI mencatat ULN pemerintah pada Juli 2024 sebesar US$194,3 miliar, atau tumbuh sebesar 0,6 persen year-on-year (yoy), setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy) pada Juni 2024. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN).

Pembiayaan dengan ULN pemerintah digunakan untuk mendukung beberapa sektor. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencakup 20,9 persen dari total ULN pemerintah; sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,9 persen; Jasa Pendidikan 16,8 persen; serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebanyak 9,4 persen.

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” ujar Erwin.

Di sisi lain, ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan. Pada Juli 2024, posisinya tercatat sebesar US$195,2, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen (yoy). Angka tersebut muncul setelah adanya pertumbuhan yang tercatat rendah pada Juni 2024. Faktor pendorong utamanya adalah ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

Menurut BI, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,2 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9 persen dari total ULN.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2024. Per Juli, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$414,3 miliar atau tumbuh sebesar 4,1 persen. Jumlah tersebut sekitar Rp6,3 kuadriliun dengan asumsi kurs Rp 15.263,75 per USD.

Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis pada Kamis, 19 September 2024. Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.

Sementara itu, BI mencatat ULN pemerintah pada Juli 2024 sebesar US$194,3 miliar, atau tumbuh sebesar 0,6 persen year-on-year (yoy), setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy) pada Juni 2024. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN).

Pembiayaan dengan ULN pemerintah digunakan untuk mendukung beberapa sektor. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencakup 20,9 persen dari total ULN pemerintah; sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,9 persen; Jasa Pendidikan 16,8 persen; serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebanyak 9,4 persen.

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” ujar Erwin.

Di sisi lain, ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan. Pada Juli 2024, posisinya tercatat sebesar US$195,2, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen (yoy). Angka tersebut muncul setelah adanya pertumbuhan yang tercatat rendah pada Juni 2024. Faktor pendorong utamanya adalah ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

Menurut BI, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,2 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9 persen dari total ULN.

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar keamanan siber, Pratama Persadha menyayangkan peretasan data pribadi yang menyerang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni dugaan kebocoran data NPWP. “Meskipun tidak ada kerugian secara finansial dengan terjadinya serangan siber, namun reputasi serta nama baik negara Indonesia akan tercoreng di mata dunia,” tuturnya melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Kamis, 19 September 2024.

Pratama menilai serangan siber yang terjadi secara beruntun beberapa waktu ke belakang menunjukkan kurangnya kepedulian pemerintah terkait isu keamanan siber. “Akhirnya pemerintah baru kelimpungan saat terjadi serangan siber dan melakukan penanganan yang acapkali terlambat serta membutuhkan waktu yang lama,” ujarnya.

Pada Rabu, 18 September 2024, pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan ada lebih dari 6,6 juta data pribadi yang diperjual-belikan dalam forum jual-beli data hasil peretasan. Data pribadi yang dimaksud termasuk di dalamnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, pekerjaan, nomor telepon, nomor fax, email, serta keterangan tempat dan tanggal lahir. “Diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah,” tulis Teguh melalui akun X @secgron, dikutip Kamis, 19 September 2024.

Peretasan yang diklaim dilakukan oleh akun user anonim dengan nama Bjorka tersebut memang bukan kasus peretasan siber pertama yang terjadi di Indonesia. Belum lama ini, tepatnya pada Rabu, 11 September 2024 diduga terjadi serangan keamanan pada situs resmi perusahaan pertukaran mata uang dan aset kripto, Indodax. Posisi perusahaan yang berada di bawah pengawasan regulator nasional seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) rupanya tidak menjadi jaminan keamanan dari serangan siber.

Pratama juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat secara luas mengenai keamanan siber. Diperlukan pemahaman yang baik, secara khusus oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki akses ke dalam sistem, baik dari internal organisasi untuk kepentingan operasional maupun pihak lain sebagai mitra.

"Kalau kita melihat sistem keamanan siber, kita tidak bisa melihat hanya pada satu sisi infrastruktur serta perangkat keamanan siber saja, tapi kita juga harus melihat aspek lainnya," ujar Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC itu, salah satunya dengan pelatihan karyawan.

Selain itu, diperlukan adanya manajemen risiko yang terus diperbarui secara berkala. Ia juga menyebut untuk tidak melupakan keamanan fisik seperti akses biometrik hingga pengawasan CCTV, pengamanan logis dengan menggunakan enkripsi untuk perlindungan data dalam kondisi apapun demi melindungi jaringan dari akses ilegal yang tidak sah, hingga memantapkan prosedur backup atau recovery.

Sebagai tambahan informasi, hasil penelusuran CISSReC, yang dilakukan dengan mengunduh sampel data yang disediakan peretas, menunjukkan asal kebocoran data diduga kuat berasal dari DJP atau Kementerian Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Nama Kantor Wilayah (Kanwil), Status Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta jenis Wajib Pajak (WP).

Sementara itu Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman atas dugaan pembobolan data NPWP.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali kebobolan. Lebih dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak bocor dan diperjualbelikan. Hacker pembobol mengklaim data tersebut termasuk milik Presiden Jokowi, serta anaknya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah,” kata Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X miliknya pada Rabu, 18 September 2024.

Data yang bocor tersebut termasuk Nomor Identitas Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, alamat email.