TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, menegaskan bahwa OJK tetap meminta PT Asuransi Jiwasraya untuk melunasi tanggung jawabnya. Dalam hal ini untuk melakukan pengembalian dana secara penuh kepada para nasabah yang menolak skema restrukturisasi Jiwasraya.

“Kami tindak lanjuti dengan meminta perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang polis, termasuk yang menolak (restrukturisasi),” kata Iwan ketika dihubungi via pesan singkat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Iwan menyebutkan, OJK telah meminta Jiwasraya untuk memenuhi kewajiban terhadap semua polis, baik yang menerima maupun yang menolak restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 69 Tahun 2016.

“OJK terus mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan rencana yang dimuat dalam RPK secara konsisten, termasuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Iwan.

OJK, kata Iwan, terus memonitor perkembangan dari kasus Jiwasraya. OJK ingin memastikan kepentingan seluruh pemegang polis dapat dipenuhi secara optimal. Terbaru, OJK mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha per tanggal 11 September 2024 kepada Jiwasraya imbas tidak juga melunasi kewajibannya terhadap nasabah.

“Karena tidak dilakukan (pelunasan), maka kami mengenakan sanksi sesuai ketentuan yg berlaku. Terakhir sudah sampai sanksi PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha),” ujarnya.

Imbas dari sanksi PKU tersebut, Jiwasraya dilarang oleh OJK untuk melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi. Larangan tersebut terhitung sejak 11 September 2024 sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Kampanye Energi Trend Asia, Arko Tarigan, menyesalkan insiden kebakaran di kawasan penghiliran nikel Indonesia Morowai Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, masih terus terjadi. Teranyar, ledakan terjadi di PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat, 25 Oktober 2024. Lima hari kemudian, ledakan terjadi di PT Zhongtsing New Energy atau ZTEN pada Rabu pagi, 30 Oktober 2024.

Arko mengatakan peristiwa berulang ini menunjukkan tidak seriusnya pemerintah melakukan perbaikan baik di erah Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Ia juga menilai Prabowo yang membawa visi misi keberlanjutan pemerintahan Jokowi tidak punya kesiapan untuk menyelesaikan persoalan ini. “Hilirisasi hanya menjadi jargon sewaktu Pemilu,” ujar Arko kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Arko mengatakan penghiliran nikel mesti disetop lebih dulu. Ia menyarankan pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha maupun izin smelter kepada perusahaan. “Harus dibenahi, moratorium dulu,” kata Arko. Selama moratorium, Arko berujar, pemerintah wajib memenuhi aspek perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan buruh, hingga memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penghiliran nikel.

Sebelumnya, pascainsiden di PT DSI dan PT ZTEN, Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) juga meminta perusahaan ditutup sementara. “Sampai ada hasil investigasi, dengan catatan upah buruh tetap dibayarkan,” kata Ketua Harian SPIM-KPBI Jordi Goral, Kamis, 31 Oktober 2024.

Jorni meminta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dibenahi. Ia juga mendesak pemerintah mengaudit sistem K3 di PT IMIP, menuntut revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, serta memberi hak secara normative kepada korban kecelakaan kerja serta keluarganya. “Selain itu, kami mendesak agar aktor pelaku pelanggar K3 diproses secara hukum,” ujar Jordi.

Kemarin, pascakejadian di dua perusahaan tersebut, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Tempo juga berupaya menanyakan hasil investigasi dan tanggapan PT IMIP ihwal tuntutan serikat pekerat kepada Dedy melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, Dedy belum memberi keterangan hingga laporan ini ditulis.

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Kampanye Energi Trend Asia, Arko Tarigan, menyesalkan insiden kebakaran di kawasan penghiliran nikel Indonesia Morowai Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, masih terus terjadi. Teranyar, ledakan terjadi di PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat, 25 Oktober 2024. Lima hari kemudian, ledakan terjadi di PT Zhongtsing New Energy atau ZTEN pada Rabu pagi, 30 Oktober 2024.

Arko mengatakan peristiwa berulang ini menunjukkan tidak seriusnya pemerintah melakukan perbaikan baik di erah Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Ia juga menilai Prabowo yang membawa visi misi keberlanjutan pemerintahan Jokowi tidak punya kesiapan untuk menyelesaikan persoalan ini. “Hilirisasi hanya menjadi jargon sewaktu Pemilu,” ujar Arko kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Arko mengatakan penghiliran nikel mesti disetop lebih dulu. Ia menyarankan pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha maupun izin smelter kepada perusahaan. “Harus dibenahi, moratorium dulu,” kata Arko. Selama moratorium, Arko berujar, pemerintah wajib memenuhi aspek perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan buruh, hingga memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penghiliran nikel.

Sebelumnya, pascainsiden di PT DSI dan PT ZTEN, Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) juga meminta perusahaan ditutup sementara. “Sampai ada hasil investigasi, dengan catatan upah buruh tetap dibayarkan,” kata Ketua Harian SPIM-KPBI Jordi Goral, Kamis, 31 Oktober 2024.

Jorni meminta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dibenahi. Ia juga mendesak pemerintah mengaudit sistem K3 di PT IMIP, menuntut revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, serta memberi hak secara normative kepada korban kecelakaan kerja serta keluarganya. “Selain itu, kami mendesak agar aktor pelaku pelanggar K3 diproses secara hukum,” ujar Jordi.

Kemarin, pascakejadian di dua perusahaan tersebut, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Tempo juga berupaya menanyakan hasil investigasi dan tanggapan PT IMIP ihwal tuntutan serikat pekerat kepada Dedy melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, Dedy belum memberi keterangan hingga laporan ini ditulis.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 31 Oktober 2024 dimulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

Disusul, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, membeberkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex.

Selanjutnya, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025. Hal tersebut merupakan respons dari permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

Berikutnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan keputusan untuk melarang peredaran anggur Muscat di Indonesia masih menunggu hasil uji yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Terakhir, Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan mendatangi ruang pimpinan Gedung PT Pertamina Patra Niaga di Kuningan, Jakarta Selatan Kamis pagi ini, 31 Oktober 2024. Mereka disebutkan mendatangi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan didampingi sejumlah anggota TNI.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo....

<!--more-->

1. Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, dari Tangerang hingga Batang Jawa Tengah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu. Dia mengatakan akan menggandeng lima pengusaha kelas kakap untuk merealisasikan janji tersebut.

Menurut Maruarar Sirait, skema kerja sama dengan para pengusaha ini adalah bentuk efisiensi karena anggaran yang ada hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Bahkan, nilai anggaran itu masih harus dikurangi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski begitu, dia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dari Prabowo tersebut.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ini Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, membeberkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex.

Sebelumnya perusahaan tekstil legendaris tersebut dinyatakan pailit setelah digugat di Pengadilan Niaga Semarang.

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengatakan saat ini tugas Kementerian Keuangan baru sebatas membantu kelancaran ekspor dan impor. Ketika ditanya terkait opsi dana talangan atau bailout dari pemerintah, ia belum bisa memastikan. “Kalau itu kita juga belum bisa menyampaikan,” ujar Deni, dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Deni juga enggan berkomentar apakah ada dana khusus yang disiapkan untuk membantu perusahaan, karena masalah ini masih dikaji secara intensif. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah berupaya memastikan proses pemesanan dan pengiriman barang dari dan ke luar negeri tetap berjalan. Keringanan lewat Bea dan Cukai ditujukan agar Sritex dapat menyelesaikan kontrak-kontrak sebelumnya, karena perusahaan sangat bergantung pada ekspor dan impor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita....

<!--more-->

3. Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025. Hal tersebut merupakan respons dari permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

Bimo menjelaskan bahwa OIKN telah menyiapkan aplikasi untuk mendata pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan tahun depan. Dalam penjelasannya, ASN akan menjadi pelopor dalam pemindahan untuk mengisi IKN. "Sehingga nanti kami bisa memetakan semua yang dibutuhkan. Ini kami bicara 2025 dulu ya," ujarnya saat ditemui usai melakukan rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurut Bimo, pemindahan ASN ke IKN memungkinkan Otorita untuk memetakan persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan. Ia juga menambahkan bahwa Otorita akan terus menjalin koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain dalam pembangunan IKN. Setelah proses pemindahtanganan selesai, Otorita IKN akan melanjutkan pengelolaannya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Wamentan: Larangan Peredaran Anggur Muscat Menunggu Hasil Uji BPOM

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan keputusan untuk melarang peredaran anggur Muscat di Indonesia masih menunggu hasil uji yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jika hasil kajian BPOM menunjukkan bahwa anggur Muscat mengandung zat berbahaya, maka Kementan akan mempertimbangkan pelarangan peredaran buah tersebut.

"Kami lagi tunggu hasil dari BPOM untuk pengecekan ya. Intinya, kami kalau memang di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya, tentu akan kita kaji dan akan kami larang, iya dong? Nah kami lagi nunggu hasil kajian kandungan di dalam anggurnya itu oleh BPOM, kan yang berwenang BPOM," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Tim Kejaksaan Agung Datangi Kantor Pertamina Patra Niaga....

<!--more-->

5. Tim Kejaksaan Agung Datangi Kantor Pertamina Patra Niaga, Ada Apa?

Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan mendatangi ruang pimpinan Gedung PT Pertamina Patra Niaga di Kuningan, Jakarta Selatan Kamis pagi ini, 31 Oktober 2024. Mereka disebutkan mendatangi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan didampingi sejumlah anggota TNI.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, membenarkan informasi itu. Ia mengatakan, tim dari Kejaksaan Agung mendatangi kantornya sekitar pukul 09.00. “Tim Kejaksaan tadi memang datang,” ujar Heppy saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Agustus 2024.

Heppy menjelaskan, tim penyidik Kejaksaan Agung meminta data dan dokumen kepada PT Pertamina Patra Niaga. Ia tak merinci data dan dokumen yang dimaksud.

Yang pasti, kata Heppy, Pertamina dan anak usahanya senantiasa menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI) resmi menghentikan kegiatan operasi perusahaan sejak Kamis, 31 Oktober 2024 karena terus merugi. Pendapatan PT ALMI menurun hingga titik terendah dari kuantitas penjualan awal sekitar 10 ribu ton per bulan menjadi kurang dari 2 ribu.

“Manajemen memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasi untuk jangka waktu yang belum ditentukan,” kata Direktur dan Sekretaris ALMI Wibowo Suryadinata dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Wibowo mengatakan langkah ini merupakan respons atas kinerja keuangan perusahaan yang terus menurun. Dia menyebut pada awal ALMI melantai di pasar saham, perusahaan pernah menjadi industri penghasil aluminium lembaran terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun, kondisi itu berubah saat terjadi krisis global pada 2018. “Perseroan terkena dampak akibat penetapan tarif bea masuk ke negara Amerika yang merupakan negara tujuan ekspor utama,” kata dia.

Meski demikian, Wibowo mengatakan perseroan telah berupaya untuk mengatasi krisis di perusahaan itu. Dia menyebut pada 2021, para pemegang saham ALMI juga telah menambah modal tanpa hak memesan efek sebesar Rp 800 miliar melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Modal itu untuk meringankan biaya utang ALMI.

Wibowo mengatakan ALMI juga telah berupaya mencari pasar penjualan yang baru atau menggandeng para investor dalam bidang aluminium lembaran. Namun, upaya itu masih nihil. “Upaya tersebut belum memberikan hasil sehingga pendapat perseroan terus mengamai penurunan,” kata dia.

Menanggapi persoalan ALMI, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan keputusan perusahaan itu pasti sudah mempertimbangkan banyak hal sekaligus menjadi keputusan bisnis. Dia menyebut penghentian ini pasti akan memengaruhi investasi pemegang saham publik. “Dengan adanya penghentian operasional tentunya akan mempengaruhi keputusan investasi pemegang saham publik,” kata Nyoman dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 31 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula pada 2015. Jaksa menuduh Menteri Perdagangan atau Mendag periode 2015-2016 itu membuat kebijakan impor gula yang merugikan negara senilai Rp 400 miliar.

“Saudara TTL diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Tom Lembong ditahan Kejagung bersama tersangka lain, yakni Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Charles Sitorus. Keduanya ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari untuk keperluan penyidikan.

Menurut Abdul, penyidikan kasus sembilan tahun lalu ini telah berjalan selama satu tahun terakhir. Hal serupa disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar yang mengatakan bahwa Kejagung telah menelusuri kasus ini sejak Oktober 2023.

Harli pun mengakui pihaknya sempat kesulitan mengusut kasus korupsi gula impor ini. Kendati demikian, selama kurun waktu satu tahun, Harli mengatakan bahwa penyidik terus melakukan penggalian. "Terus melakukan pengkajian dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh,” ucapnya.

Meski telah mengusut kasus ini selama satu tahun, namun Jaksa belum membidik Menteri Perdagangan lain yang juga mengimpor gula secara besar-besaran saat menjabat. Diketahui, setelah Tom Lembong, kursi Menteri Perdagangan sempat diisi oleh empat tokoh lain sepanjang 2015-2023, di era pimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menteri Perdagangan Jokowi yang Juga Impor Gula

Setelah Tom Lembong digeser Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sekarang Kementerian Investasi, ada empat tokoh yang sempat menduduki kursi Menteri Perdagangan. Keempat tokoh tersebut adalah Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan.

Kebijakan impor gula sendiri tidak hanya terjadi saat Tom Lembong menjadi menteri. Namun hampir semua Menteri Perdagangan menjalankan kebijakan serupa. Bahkan, jumlahnya lebih besar dari Tom Lembong.

Melansir dari Koran Tempo berjudul “Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong: Mengapa Kebijakan Berbuah Pidana?" pada 2015 Tom Lembong tercatat mengimpor gula sebanyak 4,36 juta ton. Kemudian pada 2016, impor gula itu meningkat menjadi 5,02 ton.

Usai Tom Lembong mendapat tugas baru dari Jokowi, posisi Menteri Perdagangan diembang oleh politikus dari Partai NasDem, Enggartiasto Lukita. Selama menjabat di periode 2017-2019, Engartiasto tercatat mengimpor gula kristal sebanyak 13,97 juta ton. Pada 2017, Enggartiasto mengimpor gula sebanyak 4,40 juta ton. Kemudian pada 2018, dia mengimpor 5,48 juta ton, dan 4,09 juta ton di akhir masa jabatannya.

Di periode kedua kepemimpinan Jokowi, kursi Menteri Perdagangan diamanahkan kepada Agus Suparmanto. Selama setahun menjabat, Agus mengimpor 5,53 juta ton gula. Tongkat estafet Menteri Perdagangan kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Lutfi.

Selama dua tahun menjabat, Lutfi mengimpor gula kristal sebanyak 11,49 juta ton. Pada 2021 dia mengimpor 5,48 juta ton, sedangkan pada 2022 mengimpor 6,01 juta ton. Angka tersebut menjadi volume impor gula paling besar di antara menteri-menteri lain.

Menteri Perdagangan terakhir di era Presiden Joko Widodo adalah Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu pada 2023 mengimpor gula sebanyak 5,06 juta ton.

Rizki Dewi Ayu, Ade Ridwan, Dinda Shabrina, Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - CEO PT Bukalapak.com (BUKA), Willix Halim, mengatakan perusahannya akan mengubah pendekatan operasional dan segmen bisnis yang terfokus usai mengalami kerugian beruntun. Bukalapak telah mengevaluasi kembali prospek beberapa segmen bisnis dan memutuskan akan melakukan restrukturisasi untuk mencapai tujuan strategis perusahaan.

“Restrukturisasi ini akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai bisnis yang akan dilaksanakan dalam dua kuartal mendatang,” kata Willix dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Willix mengatakan berdasarkan pertimbangan itu Bukalapak memutuskan untuk berfokus pada bisnis inti yang meliputi Mitra Bukalapak, Gaming, Investment, dan sejumlah layanan di Retail. Bukalapak telah mengumumkan hasil keuangan tidak diaudit untuk kuartal pertama yang berakhir pada 30 September 2024. Pada kuartal III-2024, berdasarkan perhitungan dengan earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) Bukalapak masih mencatatkan kinerja keuangan perseroan minus Rp 168 miliar.

“EBITDA yang disesuaikan pada Kuartal III-2024 masih negatif di angka minus Rp 168 miliar yang mana tidak sejalan dengan target profitabilitas di tahun 2024,” kata dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Metode EBITDA ini menghitung pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Willix mengatakan secara historis, kuartal ketiga adalah kondisi terlemah dalam setahun ini. Kondisi ini disebabkan oleh seasonalitas bisnis baik pada divisi online to offline dan juga marketplace.

Pendapatan Januari hingga September 2024 meningkat 2 persen secara yoy menjadi Rp 3.400 miliar. Karena itu, EBITDA membaik, meski masih minus Rp 68 miliar. “Dalam tiga tahun terakhir pasar telah berubah secara signifikan, begitu pula dengan dinamika persaingan,” kata Willix.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan Bukalapak di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan rugi bersih mereka mengecil pada kuartal III-2024. Bukalapak mencatatkan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk BUKA mencapai Rp 597,34 miliar atau lebih kecil dari periode sebelumnya pada 2023 sebesar Rp 776,22 miliar.

Hingga saat ini, Bukalapak masih mencatatkan rugi usaha Rp 1,32 triliun atau naik 2,12 persen secara tahunan dibandingkan pada 2023 sebesar Rp 1,28 triliun. Meskipun terdapat pertumbuhan pendapatan di masa lalu, Willix mengatakan biaya operasional telah meningkat melebihi kontribusi pendapatan di berbagai segmen bisnis. “Kami telah berupaya untuk fokus pada optimalisasi operasional dan menjaga disiplin keuangan guna menghadapi tantangan ini,” kata dia.

Meski demikian, Willix mengatakan Bukalapak telah menempuh berbagai cara, tapi kerugian dan tantangan dalam tiga tahun terakhir yang dihadapi perseroan akhirnya mendorong untuk kembali fokus pada lini bisnis inti. “Kegiatan operasional BUKA akan berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan kegiatan di segmen bisnis inti,” kata dia.

Willix menyebut Bukalapak akan fokus menjalankan dan mengembangkan segmen bisnis intinya dengan organisasi yang lebih ramping dan efisien. Langkah ini untuk memberikan nilai optimal kepada para pemangku kepentingan dan pemegang saham.

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) atau Bukalapak berencana akan menghentikan kegiatan sekaligus menutup sejumlah lini usaha atau anak usaha dalam waktu dekat. Aksi korporasi ini juga diakui akan berdampak pada karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam lini usaha yang bakal ditutup itu.

“Pelaksanaan Rencana Aksi Korporasi tersebut akan berdampak kepada sejumlah karyawan di seluruh ekosistem usaha Perseroan,” kata Sekretaris Perusahaan, Cut Fika Lutfi dalam keterangannya di Keterbukaan Informasi dalam situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Cut Fika memastikan Bukalapak akan memenuhi seluruh hak dan kompensasi para karyawan yang terdampak sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dia menyebut langkah perseroan ini tidak mudah diterima oleh para karyawan. “Perseroan menyadari bahwa ini bukanlah hal yang mudah bagi para karyawannya,” kata dia.

Selain itu, Cut Fika mengatakan dalam aksi korporasi ini juga memiliki tantangan. Meski demikian, Bukalapak memang memerlukan aksi ini untuk keberlanjutan perseroan. “Manajemen percaya bahwa hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang,” kata dia.

Bukalapak melantai di Bursa (IPO) pada 2021, sejak itu menurut Cut Fika, ada banyak perubahan substansial, terutama biaya operasional yang lebih tinggi daripada pendapatan dari berbagai segmen usaha. Kondisi ini, kata dia, tidak konsisten dengan strategi jangka panjang perseroan untuk mencapai profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Cut Fika mengatakan Bukalapak juga telah meninjau kembali sejumlah prospek segmen usaha di tengah kondisi itu. Namun, Bukalapak tetap saja rugi, terutama pada tiga tahun terakhir. Karena itu, Cut Fika mengatakan Bukalapak akhirnya mengambil keputusan ini. “Perseroan telah melakukan berbagai upaya terbaik,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - CEO PT Bukalapak.com (BUKA), Willix Halim, mengatakan perusahannya akan mengubah pendekatan operasional dan segmen bisnis yang terfokus usai mengalami kerugian beruntun. Bukalapak telah mengevaluasi kembali prospek beberapa segmen bisnis dan memutuskan akan melakukan restrukturisasi untuk mencapai tujuan strategis perusahaan.

“Restrukturisasi ini akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai bisnis yang akan dilaksanakan dalam dua kuartal mendatang,” kata Willix dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Willix mengatakan berdasarkan pertimbangan itu Bukalapak memutuskan untuk berfokus pada bisnis inti yang meliputi Mitra Bukalapak, Gaming, Investment, dan sejumlah layanan di Retail. Bukalapak telah mengumumkan hasil keuangan tidak diaudit untuk kuartal pertama yang berakhir pada 30 September 2024. Pada kuartal III-2024, berdasarkan perhitungan dengan earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) Bukalapak masih mencatatkan kinerja keuangan perseroan minus Rp 168 miliar.

“EBITDA yang disesuaikan pada Kuartal III-2024 masih negatif di angka minus Rp 168 miliar yang mana tidak sejalan dengan target profitabilitas di tahun 2024,” kata dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Metode EBITDA ini menghitung pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Willix mengatakan secara historis, kuartal ketiga adalah kondisi terlemah dalam setahun ini. Kondisi ini disebabkan oleh seasonalitas bisnis baik pada divisi online to offline dan juga marketplace.

Pendapatan Januari hingga September 2024 meningkat 2 persen secara yoy menjadi Rp 3.400 miliar. Karena itu, EBITDA membaik, meski masih minus Rp 68 miliar. “Dalam tiga tahun terakhir pasar telah berubah secara signifikan, begitu pula dengan dinamika persaingan,” kata Willix.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan Bukalapak di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan rugi bersih mereka mengecil pada kuartal III-2024. Bukalapak mencatatkan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk BUKA mencapai Rp 597,34 miliar atau lebih kecil dari periode sebelumnya pada 2023 sebesar Rp 776,22 miliar.

Hingga saat ini, Bukalapak masih mencatatkan rugi usaha Rp 1,32 triliun atau naik 2,12 persen secara tahunan dibandingkan pada 2023 sebesar Rp 1,28 triliun. Meskipun terdapat pertumbuhan pendapatan di masa lalu, Willix mengatakan biaya operasional telah meningkat melebihi kontribusi pendapatan di berbagai segmen bisnis. “Kami telah berupaya untuk fokus pada optimalisasi operasional dan menjaga disiplin keuangan guna menghadapi tantangan ini,” kata dia.

Meski demikian, Willix mengatakan Bukalapak telah menempuh berbagai cara, tapi kerugian dan tantangan dalam tiga tahun terakhir yang dihadapi perseroan akhirnya mendorong untuk kembali fokus pada lini bisnis inti. “Kegiatan operasional BUKA akan berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan kegiatan di segmen bisnis inti,” kata dia.

Willix menyebut Bukalapak akan fokus menjalankan dan mengembangkan segmen bisnis intinya dengan organisasi yang lebih ramping dan efisien. Langkah ini untuk memberikan nilai optimal kepada para pemangku kepentingan dan pemegang saham.

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) atau Bukalapak berencana akan menghentikan kegiatan sekaligus menutup sejumlah lini usaha atau anak usaha dalam waktu dekat. Aksi korporasi ini juga diakui akan berdampak pada karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam lini usaha yang bakal ditutup itu.

“Pelaksanaan Rencana Aksi Korporasi tersebut akan berdampak kepada sejumlah karyawan di seluruh ekosistem usaha Perseroan,” kata Sekretaris Perusahaan, Cut Fika Lutfi dalam keterangannya di Keterbukaan Informasi dalam situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Cut Fika memastikan Bukalapak akan memenuhi seluruh hak dan kompensasi para karyawan yang terdampak sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dia menyebut langkah perseroan ini tidak mudah diterima oleh para karyawan. “Perseroan menyadari bahwa ini bukanlah hal yang mudah bagi para karyawannya,” kata dia.

Selain itu, Cut Fika mengatakan dalam aksi korporasi ini juga memiliki tantangan. Meski demikian, Bukalapak memang memerlukan aksi ini untuk keberlanjutan perseroan. “Manajemen percaya bahwa hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang,” kata dia.

Bukalapak melantai di Bursa (IPO) pada 2021, sejak itu menurut Cut Fika, ada banyak perubahan substansial, terutama biaya operasional yang lebih tinggi daripada pendapatan dari berbagai segmen usaha. Kondisi ini, kata dia, tidak konsisten dengan strategi jangka panjang perseroan untuk mencapai profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Cut Fika mengatakan Bukalapak juga telah meninjau kembali sejumlah prospek segmen usaha di tengah kondisi itu. Namun, Bukalapak tetap saja rugi, terutama pada tiga tahun terakhir. Karena itu, Cut Fika mengatakan Bukalapak akhirnya mengambil keputusan ini. “Perseroan telah melakukan berbagai upaya terbaik,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyebutkan status lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak bermasalah atau dalam sengketa.

"Sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa? Itu HGU-nya habis. Memang kalau habis, itu diambil alih negara. (Pemilik lahan) Yang lama keberatan, diambil alih," ujar Nusron saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dari 2.806 hektare luas lahan itu, kata Nusron, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk. Jika ditempati oleh penduduk, lahan yang sudah diambil alih oleh negara karena jangka waktu HGU yang sudah habis kemudian akan dikelola oleh Bank Tanah.

Nusron menjelaskan, Bank Tanah nantinya akan melakukan reforma agraria sebanyak 30 persen dari total luas lahan. Hal ini sesuai kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021.

Dalam skema reforma agraria itu, kata Nusron, pemerintah dapat memberikan lahan kepada penduduk atau melegalisasi. Dalam hal ini, artinya, melakukan sertifikasi tanah kepada penduduk yang sudah lama bermukim di tanah itu.

"Land reform ada dua strategi. Dikasih tanah atau mereka sudah kadung menduduki, dilegalisasi. Karena mereka sudah kadung menduduki, dilegalisasi, tinggal masalah isunya adalah jumlah (luas tanah)," ucap Nusron.

Menteri ATR/BPN sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pernah menyatakan penyebab 2.086 hektare lahan di IKN masih bermasalah adalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas. Faktor-faktor tersebut, di antaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial. Oleh sebab itu, penyelesaian ganti rugi harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan, agar hak-hak masyarakat terjamin.

Adapun mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pernah menyinggung permasalahan 2.086 hektare lahan untuk proyek pembangunan IKN yang hingga kini belum selesai. Basuki optimistis persoalan tersebut bisa diselesaikan.

"Itu bukan nggak bisa, itu pasti clear," kata Basuki ketika ditemui di Komplek Kementerian PUPR pada Jumat, 3 Mei 2024. "Bisa direlokasi, bisa diganti rugi."

Basuki berkaca dari pengalamannya membangun jalan tol. Ia lantas menganggap permasalahan lahan sebagai pernak-pernik pembebasan lahan yang muncul dalam pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. "Kalau nggak (bisa clear), saya nggak bisa membangun ribuan kilometer (jalan tol)" tutur Basuki.

Kendati begitu, Basuki mengatakan bahwa penyelesaian permasalahan lahan harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab, membuat masyarakat merelakan lahannya digunakan untuk membangun suatu proyek bukan perkara mudah.

Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pentingnya pembangunan sejumlah bendungan baru beberapa waktu ke depan. Selain untuk memperkuat ketahanan pangan, proyek ini juga dinilai dapat meningkatkan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan.

Dody berencana membuat bendungan yang dapat digunakan untuk ketenagalistrikan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). "Bendungan, di samping mendukung pertanian, mungkin akan lebih banyak juga untuk tenaga listrik," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 31 Oktober 2024.

Selain itu, Dody juga mengatakan proyeksi bendungan ini sesuai dengan isu global yang mendorong pengurangan penggunaan energi fosil. Langkah ini, menurutnya sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin mewujudkan kedaulatan energi, salah satu langkahnya adalah dengan melakukan transisi energi berkelanjutan. "Green energy akan semakin bisa lebih banyak di negara kita, tentu saja didengungkan dunia beberapa saat," katanya.

Pada kesempatan lain, politikus Partai Golongan Karya sekaligus anggota DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan akan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Hal ini juga bertujuan untuk mendukung program swasembada energi Presiden Prabowo Subianto.

Sosok yang disebut bakal menjadi Ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan RUU EBET dapat mendorong tumbuhnya energi hijau sehingga bisa mempercepat transformasi energi yang saat ini dimiliki Indonesia. "Sehingga mendorong terjadinya kemajuan di bidang energi hijau, dan ini akan mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya saat ditemui dalam acara Diskusi Publik Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain mendorong swasembada energi, Bambang menilai pertumbuhan energi hijau ini juga akan memenuhi standar-standar internasional terkait Net Zero Emission (NZE). Indonesia sendiri punya target untuk mencapai NZE pada tahun 2060. "Kita akan mengarah ke sana, dan kita sudah lakukan hal yang mendasar, antara lain kita melakukan perbaikan pada kebijakan energi nasional kita," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pentingnya pembangunan sejumlah bendungan baru beberapa waktu ke depan. Selain untuk memperkuat ketahanan pangan, proyek ini juga dinilai dapat meningkatkan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan.

Dody berencana membuat bendungan yang dapat digunakan untuk ketenagalistrikan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). "Bendungan, di samping mendukung pertanian, mungkin akan lebih banyak juga untuk tenaga listrik," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 31 Oktober 2024.

Selain itu, Dody juga mengatakan proyeksi bendungan ini sesuai dengan isu global yang mendorong pengurangan penggunaan energi fosil. Langkah ini, menurutnya sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin mewujudkan kedaulatan energi, salah satu langkahnya adalah dengan melakukan transisi energi berkelanjutan. "Green energy akan semakin bisa lebih banyak di negara kita, tentu saja didengungkan dunia beberapa saat," katanya.

Pada kesempatan lain, politikus Partai Golongan Karya sekaligus anggota DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan akan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Hal ini juga bertujuan untuk mendukung program swasembada energi Presiden Prabowo Subianto.

Sosok yang disebut bakal menjadi Ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan RUU EBET dapat mendorong tumbuhnya energi hijau sehingga bisa mempercepat transformasi energi yang saat ini dimiliki Indonesia. "Sehingga mendorong terjadinya kemajuan di bidang energi hijau, dan ini akan mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya saat ditemui dalam acara Diskusi Publik Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain mendorong swasembada energi, Bambang menilai pertumbuhan energi hijau ini juga akan memenuhi standar-standar internasional terkait Net Zero Emission (NZE). Indonesia sendiri punya target untuk mencapai NZE pada tahun 2060. "Kita akan mengarah ke sana, dan kita sudah lakukan hal yang mendasar, antara lain kita melakukan perbaikan pada kebijakan energi nasional kita," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan akan mengajukan tambahan anggaran untuk perlindungan pekerja migran pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, menurut dia selama ini anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan untuk perlindungan pekerja migran terlalu kecil.

“Tahun lalu anggarannya hanya Rp 495 miliar, sedangkan pekerja (migran) kita 1.400 orang dengan luasan tanggung jawab yang begitu besar, meliputi perlindungan, penempatan, dan kebudayaan,” ujarnya saat ditemui di pelataran Gedung DPR/MPR Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Karding belum bersedia menyebutkan nominal anggaran yang akan ia ajukan. Ia mengatakan, saat ini timnya akan mengkaji dahulu anggaran tersebut. “Nanti biar dikaji dulu oleh tim, yang rasional, yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan kerja kita ke depan,” kata dia. Menurutnya, kementeriannya akan memfokuskan anggaran pada perlindungan, vokasi, serta penempatan pekerja migran.

Sebelumnya, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rendra Setiawan, mengatakan Kemnaker tidak lagi mengurusi persoalan pekerja migran. Fungsi seperti pembuatan kerja sama luar negeri, penempatan, dan perlindungan pekerja migran yang sebelumnya ada di Kemnaker, kini dipindah ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (PPMI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI).

“Dengan terbentuknya kementerian baru tersebut, maka fungsi yang ada di direktorat kami (P3MI) berpindah ke Kementerian PPMI tersebut,” ujar Rendra ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Rendra juga memastikan, tidak ada transfer pegawai Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI. Ia menyebut, hanya fungsi soal pekerja migran saja yang pindah ke Kementerian PPMI. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Pembentukan Kementerian PPMI ini, termasuk juga pemindahan Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI, merupakan keinginan Prabowo yang ingin memfokuskan fungsi perlindungan terhadap para pekerja migran dalam satu kementerian tersendiri. Rendra sendiri memastikan tidak akan ada tumpang tindih kewenangan antara Kemnaker dengan Kementerian PPMI ke depan

Vedro Imanuel G. berkontribusi dalam artikel ini.