TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan Bank Tanah tengah berfokus pada program penyediaan minimal 30 persen lahan untuk reforma agraria. Ia menyebut, saat ini Bank Tanah memiliki tiga lokasi yang digunakan untuk program reforma agraria. Yakni, di Penajam Paser Utara (PPU) dengan tanah seluas 1.883 hektare, Poso seluas 1.550 hektare, serta Cianjur seluas 203 hektare.

“Implementasi reforma agraria terdekat saat ini adalah PPU yang mana lokasinya berdekatan dengan IKN,” ucap Parman dalam acara FGD “Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah”, Kamis, 24 Oktober 2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan, program reforma agraria ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di bidang pertanahan.

Ia mengklaim, melalui reforma agrarian, pemerintah akan terus menciptakan keadilan di bidang pertanahan. Oleh karena itu, ia menyerukan agar Bank Tanah serius dalam menjalankan program ini.

“Terus hadirkan keadilan untuk semua, tanah untuk rakyat. Pada akhirnya kita ingin Indonesia 5, 10 tahun, selamanya menjadi negara yang benar-benar nyaman bagi warganya,” kata Suyus.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat cukup banyak masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dijadikan tersangka di konflik agraria di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombang mencatat ada 9 orang petani dari Desa Seleloang yang ditetapkan sebagai tersangka dan 4 warga di desa Tamelow Sepak yag jadi tersangka selama 2024.

Uli mengklaim, ia kaget melihat banyaknya tersangka konflik agraria di wilayah IKN di Kabupaten Penajam Paser tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menemui perwakilan masyarakat Tamelow, yang dijadikan tersangka penyerobotan lahan, di kantor Komnas HAM, Kamis, 17 Oktober.

“Jumlah itu dari dua laporan," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Oktober 2024.

Sembilan petani Desa Seleloang yang ditetapkan sebagai tersangka, saat ini berstatus dalam masa penangguhan penahanan. Mereka dituduh melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan saat pembebasan lahan proyek untuk Bandara VVIP IKN. Atas penetapan tersangka itu, mereka kemudian melapor ke Komnas HAM.

Sementara empat orang warga masyarakat Temelow ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Timur pada 14 Oktober lalu atas dugaan penyerobotan lahan hak guna bangunan (HGB) milik PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kartika Utama. Padahal masyarakat menyatakan mereka telah tinggal di Penajam Paser Utara sejak 1979, sebelum PT ITCI.

Melihat banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka di kasus agraria di wilayah IKN, Uli mengatakan Komnas HAM akan mendorong agar semua konflik diselesaikan melalui pendekatan mekanisme tanah objek reforma agraria (TORA).

Jihan Ristiyanti berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh orang utusan khusus presiden untuk membantu tugas-tugasnya. Nama-nama yang ia tunjuk sebagai utusan khusus termasuk pebisnis dan selebritas Raffi Ahmad hingga politikus Zita Anjani, putri dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ada pula pengusaha Setiawan Ichlas, atau yang akrab disapa Iwan Bomba.

Pelantikan para utusan dan staf khusus dilakukan menurut Keputusan Presiden (Keppres) 73/M Tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, Prabowo resmi melantik nama-nama sebagai berikut:

1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas: Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. K.H. Miftah Maulana Habiburrahman: Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan

4. Raffi Farid Ahmad: Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

5. Ahmad Ridha Sabana: Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital

6. Prof. Mari Elka Pangestu: Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral

7. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

8. Yovie Widianto: Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif

Adapun tugas dan fungsi mereka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Menurut beleid itu, para utusan khusus akan diberikan hak keuangan dan fasilitas setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri.

Dari ketujuh utusan di atas, Prabowo mendapuk pengusaha Setiawan Ichlas alias Iwan Bomba untuk membantunya dalam urusan ekonomi dan perbankan. Namanya pernah terseret dalam sengketa kredit macet hingga dugaan tindak pidana penggelapan oleh istri eks menteri. Ia juga masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.

Siapakah sosok Iwan Bomba dan apa kredensialnya?

Pengusaha Batu Bara asal Palembang

Setiawan Ichlas adalah seorang pengusaha batu bara Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan pemilik Bomba Grup, sebuah perusahaan holding atau induk investasi terdiversifikasi yang membawahi entitas bisnis di berbagai bidang usaha.

Menyitir dari situs web perusahaan, Bomba Grup memulai bisnis pada sektor perdagangan sejak 2000, dan sejak 2022 terus berkembang pada sektor perkebunan, pertambangan, properti, energi serta kontraktor dan logistik. Bisnis pertambangan batu bara yang dijalankan Bomba Grup terletak di provinsi Sumatera Selatan.

Iwan Bomba juga memiliki usaha di bidang agribisnis yaitu PT Golden Blossom Sumatra (GBS), anak perusahaan Bomba Grup. Fokus bisnisnya meliputi pembibitan, penanaman, dan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) dari kelapa sawit, menghasilkan utamanya CPO dan Kernel.

Perusahaan itu didirikan oleh PT Gozco Plantations (GZCO) pada 2006 dan diakuisisi oleh PT Mitra Lintas Persada (MLP) pada Agustus 2019. Saat itu, dua anak perusahaan GZCO yakni PT Suryabumi Agrolanggeng dan PT Golden Zaga Indonesia menjual 100 persen sahamnya di PT Golden Blossom Sumatra seharga Rp 350 miliar. Saham GBS dibeli oleh PT Mitra Lintas Persada dan Setiawan Ichlas, dan pembeliannya ditandatangani pada 31 Juli 2019.

Melansir dari Antara, Iwan Bomba menjalankan usaha batu bara dengan total cadangan mencapai 283 juta ton, bermitra dengan perusahaan multinasional mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 1 dan merintis pabrik biodiesel B100.

Ia juga mengeksplorasi potensi logistik dan infrastruktur meliputi pengelolaan pelabuhan, jala, serta jalur kereta api transportasi batu bara. Bisnis properti Bomba Group di bawah PT Dakara Makmur berfokus pada investasi tanah dan bangunan di pusat bisnis Jakarta.

Iwan Bomba bahkan berbisnis di bidang olahraga, tepatnya sepak bola. Ia memiliki saham terbesar di klub bola Sumatera Selatan, Sriwijaya FC.

Nama Iwan Bomba di Balik Sejumlah Kasus

Nama Iwan Bomba pernah terseret dalam beberapa kasus, mulai dari sengketa kredit macet perusahaan batu bara hingga dugaan tindak pidana penggelapan oleh seorang istri mantan menteri.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo pada 6 Agustus 2022, Bomba Grup milik Iwan diduga berupaya mengambil alih perusahaan batu bara PT Titan Infra Energy yang saat itu terjebak sengketa kredit macet dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Mulanya, Titan sempat tidak menyetor sebagian pendapatan usaha ke rekening pengumpul atau debt service account (DSA) sesuai dengan perjanjian kredit. Tiga pemberi kredit sindikasi dalam utang-piutang itu adalah CIMB Niaga, Credit Suisse, dan Bank Mandiri. Macetnya pembayaran utang senilai US$ 450 juta atau sekitar Rp 6,7 triliun saat itu.

Bank Mandiri lantas menuding pemilik Titan batal menjual perusahaan. Padahal, penjualan Titan menjadi bagian dari program restrukturisasi kredit macet. Bank Mandiri mengatakan batalnya proposal restrukturisasi merupakan bukti ketidakseriusan Titan menyelesaikan kewajiban kepada kreditur sindikasi.

Di sisi lain, pengacara Titan yaitu Haposan Hutagalung mengatakan kepada Tempo bahwa ada dugaan restrukturisasi utang diarahkan ke upaya akuisisi oleh pengusaha lain. Pengusaha itu tidak lain dari Iwan Bomba, pemilik Bomba Grup. Iwan saat itu juga disebut-sebut sebagai pemegang saham PT Minna Padi yang hendak mengakuisisi Bank Muamalat pada 2017.

Seorang sumber Tempo, pengusaha asal Palembang, menyatakan Iwan memang sedang berusaha mengambil alih kredit sebuah perusahaan di bank pelat merah. Pengusaha lain membisikkan bahwa Iwan akan mengambil alih jalan tambang atau hauling road sepanjang 116 km yang menjadi satu-satunya jalur untuk mengangkut batu bara dari Sumatera Selatan.

Hauling road itu tak lain merupakan aset dari Titan, yang melalui PT Servo Lintas Raya membeli jalan itu dari Adaro Energy senilai US$ 25 juta pada 2014.

Sejumlah dokumen yang diperoleh Tempo menunjukkan Bomba Grup berupaya menjadi pemegang saham Titan sejak 2020, saat pembayaran cicilannya mulai seret akibat pandemi Covid-19.

Pada 2022, sejumlah media juga memberitakan nama Iwan Bomba terseret dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan oleh Hanifah Husein, istri dari mendiang Ferry Mursyidan Baldan, eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hanifah saat itu dinyatakan sebagai tersangka kasus penggelapan saham PT Batubara Lahat. Kuasa hukum Hanifah menuding Iwan Bomba sebagai sosok di balik kriminalisasi kliennya, sebagai bagian dari upaya Bomba Grup mengambil alih lahan tambang.

Khairul Anam berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya disebut menegur jajaran menteri Kabinet Merah Putih setelah viralnya penggunaan kop surat oleh Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal, Yandri Susanto. Teddy meminta para menteri untuk berhati-hati dalam membuat surat resmi.

Dalam arahan di grup WhatsApp menteri yang tersebar, Mayor Teddy menekankan dua poin penting dalam pesannya. Pertama, semua menteri diminta untuk lebih berhati-hati dalam membuat surat resmi yang menggunakan kop kementerian dan tanda tangan menteri, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Kedua, para menteri diminta agar humas di setiap kementerian waspada dan menjaga keamanan terhadap potensi peretasan di website dan media sosial kementerian masing-masing.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi pun mengonfirmasi adanya imbauan yang disampaikan Istana melalui Mayor Teddy. “Iya kita harus siaga bersama. Kepercayaan publik ini kami harus jaga bersama. kata Ketua Umum Projo ini di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan bahwa imbauan itu berlaku untuk semua menteri. Pesan tersebut, kata dia, baik supaya pejabat publik bisa membedakan kepentingan pribadi dan kelembagaan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak merespons pesan Tempo yang dikirim ke nomor telepon pribadinya.

Polemik Kop Surat Kementerian Desa

Surat berkop Kementerian Desa yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Yandri Susanto menjadi sorotan setelah diunggah oleh mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. Dalam unggahannya di akun X @mohmahfudmd, Mahfud mengkritik penggunaan kop kementerian untuk acara pribadi seperti haul dan peringatan hari keagamaan.

"Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah inirai menteri, maka ini keliru. Acara seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya hati-hat,” tulisnya pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Berdasarkan dokumen yang dilihat Tempo, surat tersebut tertanggal 21 Oktober 2024, yang bertepatan dengan hari pelantikan menteri baru. Dalam undangan, Yandri mengundang para kepala desa, staf desa, kader RW, dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menghadiri acara haul dan syukuran yang berkaitan dengan orang tuanya.

Acara yang digelar Yandri menjadi polemik sebab ditengarai ada kaitannya dengan sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah. Istri Yandri merupakan calon Bupati Serang pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serang 2024.

Menanggapi polemik tersebut, Yandri mengatakan bahwa penggalangan para undangan dalam kegiatan syukuran dan peringatan haul orang tuanya tidak digunakan untuk kepentingan politik.

"Saya tidak mungkin menciderai kekhidmatan acara santri nasional, apalagi menyangkut alrmarhumah ibu saya dengan politik. Itu tidak mungkin. Itu karena saya tinggal di pondok," kata Yandri di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 23 Oktober 2024.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo akan segera meneken Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Hashim menyebut, Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. “Mungkin minggu depan akan ditandatangani (oleh Prabowo),” ujarnya dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, , Rabu, 23 Oktober 2024.

Berdasarkan temuannya, Hashim mengatakan, jutaan petani dan nelayan masih terbebani utang-utang lama akibat krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia. Ia menyebut, ada sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang memiliki utang.

“Ada utang krismon (krisis moneter) 1998, utang dari 1998, utang dari mana-mana,” kata dia.

Adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu menuturkan, para petani dan nelayan yang memiliki utang itu saat ini terpaksa tidak bisa meminjam uang lagi dari perbankan. Sebab, mereka selalu ditolak setiap kali datanya masuk di sistem layanan informasi keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hashim menyebut, sebenarnya utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Namun, hak tagih dari bank belum dihapus.

“Maka tidak bisa dapet kredit, mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol,” ucap Hashim. “So, waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah.”

Hashim mengklaim, Prabowo setuju dengan usulannya itu. Kemudian, kata Hashim, kakak kandungnya itu segera memanggil tim dari perbankan dan tim ekonomi untuk mendiskusikannya lebih lanjut.

“Kami (Hashim dan Prabowo) tanya, (pemutihan) ini merusak perbankan di Indonesia atau tidak? Terus katanya tidak karena sudah dihapus-bukukan. (Utangnya) nggak ada lagi. Tapi hak tagihnya tetap,” tuturnya.

Hashim mengatakan, pemutihan ini penting dilakukan agar jutaan petani dan nelayan tidak terjebak pinjaman ilegal yang tidak sehat. Ia menyebut, pemutihan utang ini merupakan salah satu langkah strategis Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan.

“Enam juta debitur, itu kan ada istri, ada anak, ada keluarga. 30 hingga 40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif. Mereka bisa pinjam lagi ke bank, bukan dari rentenir atau pinjol,” ujar Hashim.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengamat menyangsikan dan mengkritik ambisi Presiden Prabowo Subianto mengejar target swasembada pangan melalui program cetak sawah atau lumbung pangan dalam lima tahun ke depan.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan lahan-lahan pertanian baru yang dicetak pemerintah tak bisa langsung berhasil dalam sekali panen. "Itu enggak mudah dan pasti buka dari lahan bukaan baru itu tidak kayak simsalabim, sekali tanam akan bisa berhasil," katanya, Rabu, 23 Oktober 2024.

Untuk bisa membuahkan hasil, Khudori mengatakan food estate memerlukan berkali-kali percobaan hingga lima atau enam musim tanam. Artinya, dengan asumsi setahun ada dua kali musim tanaman, food estate memerlukan waktu sedikitnya tiga hingga empat tahun sampai panen berhasil.

Peneliti bidang pertanian dari Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, berpendapat bahwa program food estate tidak akan cukup mewujudkan target swasembada pangan. Lebih dari itu, ia menilai program tersebut berisiko merusak lingkungan karena selama ini program tersebut tidak memenuhi kaidah ilmiah.

Ia mencontohkan kegagalan food estate di era Soeharto, program lumbung pangan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan sejumlah program food estate rezim Jokowi. Eliza memperingatkan pemerintahan saat ini agar tidak mengulang masalah akibat penyusunan teknis yang tak sesuai kajian ilmiah.

“Jangan banyak trial dan error karena kapasitas fiskal kita terbatas. Pemerintah harus bijak dalam membelanjakan untuk menjalankan program,” ujarnya.

Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, mengatakan bahwa masalah kapasitas produksi beras di Indonesia tidak hanya soal iklim dan cuaca. Masalah juga disebabkan oleh minimnya ketersediaan pupuk dan jumlah petani yang kian menurun. Hal itu membuat Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor pangan terbesar di dunia.

Dengan menjadi salah satu importir pangan terbesar, Yusuf menekankan, Indonesia akan selalu terpapar risiko impor dan politik proteksionisme pangan global. Yusuf berharap pemerintah bisa memprioritaskan perlindungan lahan sawah yang tersisa, terutama di Jawa.

Menurut dia, membuka lahan untuk food estate di luar Jawa sebagai kompensasi atas hilangnya sawah pulau ini justru salah arah, mahal, dan berisiko tinggi untuk ketahanan pangan nasional dalam kaitannya terhadap swasembada pangan.

KORAN TEMPO | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harumurthi Yudhoyono alias AHY, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat ini, kata AHY, Prabowo mengarahkan agar pembangunan IKN difokuskan pada pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Artinya, pembangunan infrastruktur untuk kedua lembaga ini bakal melengkapi ekosistem dari pembangunan gedung-gedung eksekutif yang sudah dimulai di era pemerintahan Presiden Jokowi.

“Paling tidak yang saya dengar langsung, arahan beliau (Prabowo) ke depan, utamakan itu dulu sebelum (IKN) dikembangkan atau diperluas untuk fungsi fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya,” kata AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, Prabowo ingin melanjutkan IKN tapi dengan penyesuaian timeline. Alasannya, kata dia, IKN bukan satu-satunya proyek yang harus diperhatikan pemerintah.

Terlebih, masih ada proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah. AHY berujar, pembangunan di berbagai wilayah harus diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Selain penyesuaian timeline dan skala prioritas pembangunan, menurut AHY, Prabowo bakal melanjutkan pembangunan IKN dengan memperhatikan budgeting atau anggaran. Karena itu, harus diketahui berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN.

“Karena sekali lagi, penekanan dari Bapak Presiden, jangan sampai pembangunan tidak efisien. Apalagi kalau ada kebocoran,” ujar AHY.

Pembangunan IKN dimulai di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pembangunan ibu kota baru ini dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Pembangunan IKN disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 tiliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Keberlanjutan pembangunan IKN kemudian menjadi pertanyaan setelah Presiden Jokowi lengser dari jabatannya. Musababnya, Prabowo tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraan usai pelantikan dirinya di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti kemudian menyatakan bahwa pembangunan IKN bakal dilanjutkan di era pemerintahan baru. "Kami akan melanjutkan yang sudah jalan. Kami selesaikan semuanya," kata Diana di Kompleks Istana Kepresidenan usai pelantikan, Senin, 21 Oktober 2024. "Yang baru-baru, nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN."

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, Jahja Setiaatmadja, menilai pertambahan jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto bisa membuat kerja mereka menjadi lebih fokus. Menurut Jahja, ini menjadi peluang untuk menumbuhkan perekonomian.

“Banyaknya menteri jadi fokus di bidang masing-masing. Tinggal menunggu bagaimana policy mereka,” kata Jahja Setiaatmadja usai menyampaikan paparan Kinerja BCA Kuartal III 2024 secara daring, Rabu, 23 Oktober 2024.

Seperti diketahui, ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri, termasuk Jaksa Agung dan Sekretaris Kabinet.

Bos BCA ini menyampaikan hal tersebut saat ditanya perihal proyeksi ekonomi tumbuh 8 persen per tahun sesuai target yang dicanangkan Presiden Prabowo. Menurut Jahja, realisasi target tersebut perlu ditinjau dari berbagai faktor, seperti daya beli masyarakat hingga program-program terkait APBN. Menurutnya, jika program-program terkait APBN berjalan dengan baik maka akan membantu pertumbuhan ekonomi.

“Tapi ini belum masuk era itu. Jadi saya tidak secara langsung bilang yes or no, tapi secara basic-nya sudah bagus. Tim ekonomi kita baik,” ujar Jahja Setiaatmadja.

Jahja Setiaatmadja juga berpendapat keputusan Prabowo mempertahankan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan membuat investor lebih yakin untuk mempertahankan modal di Indonesia. Pasalnya, kata dia, jajaran Sri Mulyani dan jajaran wakil menteri keuangan (wamenkeu) merupakan nama yang sudah teruji.

“Kalau orang (sudah dipercaya) memberikan performa bagus, mempertahankan GDP growth di masa susah, saya rasa dengan tim ini cukup meyakinkan investor untuk tidak sembarang take action,” kata Jahja Setiaatmadja.

Seperti diketahui, Sri Mulyani akan dibantu oleh tiga wamenkeu, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, serta Anggito Abimanyu. Jahja menganggap jajaran Wamenkeu juga merupakan nama yang tidak asing bagi investor.

Menurut Jahja, jika nama-nama yang dipilih merupakan orang yang asing di mata investor, keputusan yang pertama diambil adalah menjual investasi yang ditanam di Indonesia. Namun, jika melihat kebijakan yang diambil ternyata berdampak positif bagi perekonomian maka investor akan membeli kembali saham-saham di Indonesia. Sedangkan dengan nama-nama baru ini, Jahja melihat, investor akan bersikap untuk tidak sembarangan menjual sahamnya sejak awal.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri di Kabinet Merah Putih. Dari puluhan menteri yang dilantik tersebut, empat di antaranya orang dekat Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Haji Isam ditengarai ikut mengajukan setidaknya empat calon menteri. Mereka diajukan melalui beberapa partai politik, seperti PAN dan Partai Demokrat. Mereka adalah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Dudy Purwagandhi adalah mantan Chief Executive Officer (CEO) Jhonlin Air Transport, maskapai penerbangan lokal di Kalimantan milik Haji Isam. Adapun Budi Santoso adalah nama yang diajukan PAN yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan. Budi juga merupakan orang yang dekat dengan Haji Isam.

Sementara Dodi Hanggodo adalah mantan komisaris di emiten sawit PT Pradiksi Gunatama Tbk milik keluarga Isam. Sedangkan Andi Amran Sulaiman adalah kerabat dari Haji Isam. Sebelumnya, Amran telah menjabat sebagai Menteri Pertanian di era Presiden Joko Widodo.

Siapa Haji Isam?

Haji Isam adalah pengusaha batu bara dari Kalimantan Selatan. Ia mendukung Prabowo saat pemilihan presiden atau pilpres 2024. Ia juga dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Haji Isam bahkan pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin.

Lahir pada 1 Januari 1977 di Bone, Sulawesi Selatan, dari keluarga sederhana, Haji Isam memulai perjalanannya dari titik nol. Kehidupan awalnya diwarnai dengan pekerjaan sebagai tukang ojek dan sopir pengangkut kayu, di mana ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dia mendapat jalan ke dunia pertambangan lewat seorang pengusaha Tionghoa-Surabaya. Dari situ, Haji Isam perlahan-lahan membangun kariernya dan berhasil mencapai kesuksesan besar di bidang pertambangan dan perdagangan. Usaha kerasnya membuahkan hasil ketika ia mendirikan PT Jhonlin Baratama pada 2003.

Kedekatan antara Jokowi dan Haji Isam itu juga tercermin saat Presiden Jokowi meresmikan pabrik biodiesel JAAR beberapa waktu lalu. Jokowi yakin potensi dari pabrik biodiesel ini akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak, khususnya setelah mulai beroperasi pada Oktober 2021.

Perusahaan ini berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, dan menempatkan Haji Isam di antara para pengusaha paling berpengaruh di sektor ini. Perusahaannya tersebut kini telah memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

Haji Isam juga pernah mendapat sorotan saat ia melalui perusahaan miliknya, Jhonlin Group, memesan 2.000 unit ekskavator dari Sany Group, produsen alat berat China. Ini membuat Jhonlin Group mencetak rekor sebagai pemesan eskavator terbesar di dunia. Pembelian tersebut dilakukan langsung oleh Haji Isam dengan menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Shanghai China pada Rabu 26 Juni 2024.

YUDONO YANUAR | FRANCISCA CHRISTY | ERWAN HERMAWAN | EGI ADYATAMA | HENDRIK YAPUTRA | DANIEL A. FAJRI | RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Jurnalis Metro TV, Meutya Hafid, resmi dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merat Putih periode 2024-2029 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Sementara itu, dalam pemerintahan baru Presiden Prabowo, nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Menanggapi perubahan nomenklatur tersebut, Meutya mengatakan hal itu dilakukan untuk menjawab perkembangan teknologi dan zaman yang kini telah berbasis digital.

"Artinya, komunikasi memang ke depan juga tentu berbasis digital dan juga kita tahu tadi kemarin PR kita adalah bagaimana mengamankan data-data kita itu juga terkait dengan digital dan pemerintahan yang efisien efektif itu juga bisa dilakukan dengan juga menerapkan digital," kata Meutya di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2024 dikutip dari Antara.

Meutya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital menggantikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi.

Kehadirannya menjadi sejarah baru sebagai perempuan pertama yang mengemban jabatan di posisi menteri itu. Selain itu, Meutya dihadapkan pada tugas yang tidak mudah dalam menakhodai transformasi digital di tanah air

Tentang Meutya

Meutya lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 3 Mei 1978 dan dikenal luas sebagai mantan jurnalis televisi yang berpengalaman. Meutya menjalani karier sebagai jurnalis di Metro TV pada 2001-2008, selepas menamatkan gelar sarjana dari Universitas New South Wales, Australia. Selama tujuh tahun berprofesi sebagai jurnalis, Meutya mendapatkan penghargaan Elizabeth O'Neill, dari pemerintah Australia.

Namanya mulai mendapat perhatian publik setelah pada 18 Februari 2005, dia dan juru kamera Budiyanto, diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas meliput di Irak sabagi jurnalis Metro TV. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005.

Lama berprofesi sebagai jurnalis, ia kemudian menanggalkan statusnya tersebut dan bergabung ke Partai Golkar. Meutya berhasil menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari daerah pilihan (dapil) Sumatera Utara I. Sejak saat itu, dia mengisi kursi parlemen selama tiga kali berturut-turut, hingga periode kepemimpinan 2019-2024 dengan menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR.

Meutya sempat menduduki beberapa posisi berbeda di Partai Golkar seperti, menjadi Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar (2016-2019), Koordinator Bidang Hukum, HAM, Kebijakan Publik dan Kerjasama Publik Kesatuan Perempuan Partai Golkar (2016-2021), Wakil Ketua Dewan Pakar Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) (2019-saat ini), dan Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar (2019-sekarang).

Kiprah Meutya makin moncer setelah ia menjabat Ketua KomisiI DPR periode 2019-2024. Lingkup tugasnya di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Lebih lanjut, Meutya juga ambil peran dalam menyukseskan kampanye Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden 2024. Saat itu, Meutya merupakan bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan dipercaya sebagai Wakil Ketua TKN.

Sebelumnya, Meutya dipanggil Prabowo sebagai calon menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, pada Senin, 14 Oktober 2024 dan keesokan harinya, nama Meutya Hafid keluar sebagai menteri yang dipilih Prabowo untuk bergabung di kabinetnya.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI |ALFITRIA NEFI P | KHUMAR MAHENDRA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna perdana bersama seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi dan duduk di sebelah Prabowo.

Pertemuan tersebut menjadi kali pertama Prabowo memimpin rapat anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri dan 12 pejabat setingkat menteri. Kepala Negara mengakui bahwa jumlah pejabat negara ini lebih banyak dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Dia pun menyadari jumlah ini tergolong besar sebagai pembantu presiden. Namun menurut Prabowo, hal ini selaras dengan Indonesia yang merupakan bangsa besar. “Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk,” ucap Prabowo, seperti dikutip dari Antara.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengungkapkan alasannya membentuk kabinet pemerintahan yang besar. Prabowo menyamakan Indonesia dengan wilayah Eropa Barat.

“Dari luas wilayah kita luasnya sama dengan Eropa Barat, dimana Eropa itu terdiri dari 27 negara. Kita satu negara, mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Saudara-saudara kita seluas Eropa,” katanya.

Kabinet Besar Tak Masalah jika Bekerja Efisien

Prabowo kemudian menyinggung tentang sistem demokrasi yang dimiliki Indonesia. Menurut dia, jika Indonesia menjalankan sistem yang otoriter, maka cukup menjalankan pemerintahan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Karena itu, Prabowo tidak mempermasalahkan banyaknya kementerian di bawah pimpinannya.

“Jadi saudara-saudara ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya,” ujar Prabowo.

Dia pun meminta anak-anak buahnya mempelajari kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA). “Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. pelajari lagi DIPA, pelajar lagi,” pinta dia.

Ketua Partai Gerindra itu juga meminta agar kegiatan kementerian yang bersifat terlalu seremonial dikurangi. Kegiatan tersebut berupa seminar, sarasehan, konferensi, dan kunjungan luar negeri. “Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain ya. Saya minta efisien,” katanya.

Penguatan Kepala Staf Kepresidenan dan Lembaga Baru

Pada kesempatan pidato perdananya, Prabowo mengatakan dia akan memperkuat Kepala Staf Kepresidenan. Dia juga menyebut soal Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. "Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita lancarkan," ucap dia.

Mantan Menteri Pertahanan itu mengatakan dia juga membentuk badan baru, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini, kata dia, akan mempelajari, mengikuti semua program perlindungan sosial, semua program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan.

Ia mengatakan pembentukan badan-badan itu bukan untuk mencampuri pekerjaan di kementerian-kementerian. "Tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi," katanya.

Jangan Ada Proyek Mercusuar

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan para menteri bahwa ia akan sewaktu-waktu memanggil untuk koordinasi. "Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung dengan BPKP, dan besok pun kita akan lanjutkan," ujar dia.

Menurut Prabowo, ada beberapa pengarahan, kepada Menteri Bappenas ia meminta untuk pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi.

"Pelajari kembali semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar, semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan majelis perwakilan rakyat pada hari pelantikan saya," ujar Prabowo.

Ia pun mengingatkan soal swasembada pangan dan energi. "Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar, kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran," tutur dia.

Daniel A Fajrie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini menargetkan Indonesia bisa masuk ke dalam deretan sepuluh negara sebagai eksportir terbesar di dunia melalui produk perikanannya.

“Untuk target ekspor, tentu ini target dalam lima tahun ya, 2024 hingga 2029 Indonesia bisa masuk ke sepuluh besar,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Dari data yang ia paparkan, untuk saat ini posisi Indonesia berada di urutan ke-13 dengan persentase pembagian (share) di angka 3,03 persen dan nilai US$ 5,63 miliar atau setara dengan Rp 87,78 triliun. Adapun, lima negara yang berada di urutan teratas adalah Tiongkok, diikuti oleh Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam.

Sebagai peringkat pertama eksportir dunia, Tiongkok tercatat memiliki nilai ekspor sebesar US$ 20,68, Norwegia dengan nilai ekspor US$ 16,05 di urutan kedua, kemudian Ekuador senilai US$ 9,04 di urutan ketiga. Selanjutnya, Chili di posisi keempat memiliki nilai ekspor sebesar US$ 8,89 dan Vietnam di urutan kelima memiliki nilai ekspor sebesar US$ 8,39.

“Tiongkok, Norwegia dengan salmonnya, Ekuador dengan udangnya, (kemudian) Chili, Vietnam. Indonesia ada di peringkat ke-13,” ucap Ishartini.

Menurut Ishartini, capaian-capaian top 5 negara eksportir dunia tersebut penting untuk dijadikan acuan dan fokus utama KKP dalam mendesain rancangan target ke depan. “Ini tentu yang menjadi fokus utama perancangan kita, sehingga kita bisa meningkatkan ranking Indonesia agar masuk di dalam sepuluh besar negara eksportir di dunia,” kata dia.

Ia menerangkan, terdapat beberapa komoditas hasil perikanan yang perlu menjadi fokus utama pemerintahan. Dari catatan di sepanjang tahun 2023, tiga komoditas utama ekspor produk perikanan Indonesia adalah udang dengan nilai US$ 1,73 miliar, tuna-tongkol-cakalang dengan nilai US$ 927,13 juta, dan cumi-sotong-gurita dengan nilai US$ 762,58 juta.

Di sisi lain, trout dan salmon menempati peringkat teratas sebagai komoditas yang paling besar permintaannya di dunia senilai US$ 35,87 dan persentase share sebesar 19,4 persen. Di bawahnya, baru ada udang dengan nilai US$ 27,00 miliar dengan 14,6 share, diikuti tuna-tongkol-cakalang senilai US$ 15,92 dengan 8,6 persen share, dan cumi-cumi-sotong-gurita di bawahnya dengan nilai US$ 11,44 miliar dan share sebesar 6,2 persen.

Kendati demikian, Ishartini meyampaikan bahwa di samping tetap memperhatikan preferensi pasar, Indonesia juga akan berfokus untuk meningkatkan mutu sumber daya yang memang dimiliki dan memperkenalkannya. Hal ini guna menggaet ketertarikan pasar yang lebih tinggi dan meluas.

“Jadi kita menyesuaikan dengan preferensi mereka, karena mereka yang beli, tapi kita juga memperkenalkan produk kita melalui promosi,” katanya. Contohnya, kata dia, melalui pameran-pameran berskala global dan restoran-restoran Indonesia yang ada di luar negeri melalui jaringan-jaringan diaspora yang ada di sana.

Salah satu dampak negatif dari kabinet gemuk Prabowo yang dipaparkan dosen Unair ini adalah potensi besar lahirnya konflik internal.