TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian khusus yang menangani UMKM. Lembaga ini merupakan hasil pemecahan Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UKM) pada era Joko Widodo.

Maman mengatakan, banyak hal yang dicapai Kemenkop UKM dalam lima tahun di bawah pimpinan Teten Masduki. Tugas Maman adalah memastikan transisi ke pemerintahan baru berjalan mulus. “Apa yang sudah dibangun Pak Teten pasti akan saya lanjutkan,” ucap politikus Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Sejak awal ditunjuk Menteri UMKM oleh Presiden Prabowo Subianto, Maman mengatakan ia ditugaskan mengawal keberlanjutan program yang telah dijalankan selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, terutama di sektor UMKM. Ia mengatakan tugasnya dimudahkan karena melanjutkan kinerja pendahulunya.

Pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM, kata Maman, merupakan langkah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pelaku UMKM saat ini mencapai angka sekitar 60 juta dan menciptakan lapangan kerja hingga 90 persen. “Itu mengapa dibutuhkan kementerian khusus yang menangani isu terkait UMKM,” kata mantan anggota DPR itu.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, UMKM memang merupakan sektor yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Terlebih, jumlah UMKM di seluruh Indonesia saat ini mencapai angka sekitar 66 juta pelaku usaha. Sementara koperasi juga merupakan isu krusial yang perlu mendapatkan dukungan.

Namun, di tengah situasi anggaran dan ruang fiskal yang menyempit seperti sekarang ini, Bhima mengatakan momentum memisahkan Koperasi dan UMKM menjadi dua kementerian berbeda justru berpotensi menambah beban anggaran baru. Ia justru meragukan efektivitas dari kebijakan pemecahan kementerian ini.

Musababnya, kementerian baru ini akan memerlukan anggaran tambahan untuk belanja pegawai dan keperluan birokrasi. Mereka tidak akan hanya akan mengambil sumber daya dari direktorat yang sudah lebih dulu ada di bawah Kemenkop UKM. Belum lagi pembangunan gedung baru untuk kompleks perkantoran.

"Artinya dari sisi anggaran bukan momentum yang tepat," ucap Bhima saat dihubungiTempo, Senin, 14 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pesan untuk segera mewujudkan swasembada pangan. Program unggulan tersebut bakal dimulai dengan cetak sawah 1 juta hektare mulai tahun depan.

Amran mengatakan kementerian pertanian merupakan sektor pemimpin untuk program unggulan swasembada. Prabowo sudah berpesan kepada Mentan agar target tercapai kurang dari empat tahun. “Mudah-mudahan lebih cepat, perintah Bapak Presiden sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya,” kata dia di kantor Kementerian Pertanian, Selasa 22 Oktober 2024.

Untuk memulai rencana tersebut, kementerian pertanian telah menyiapkan dua program, yakni intensifikasi lewat pompanisasi dan ekstensifikasi dengan cetak sawah. Targetnya adalah tiga juta hektare dimulai dengan 1 juta hektare pada 2025.

Rencana cetak sawah menurut Amran akan segera dimulai. “Kita sudah mau mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, dan seterusnya,” kata dia.

Amran juga mengatakan bakal ada tambahan anggaran untuk program swasembada prabowo. Sebelumnya disebutkan bakal ada tambahan anggaran untuk tujuh program unggulan Prabowo-Gibran atau program Quick Wins. Program lumbung pangan, nasional, daerah, dan desa di bawah Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 15 triliun.

Menurut dia, hal itu akan sulit dicapai Kementan tanpa kolaborasi dengan sektor lain. Karena itu hari ini Amran melakukan rapat koordinasi dengan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk dukungan dan koordinasi dengan badan usaha di antaranya Bulog dan Pupuk Indonesia. “Paling lambat swasembada empat tahun. Kami katakan,Insya Allahbisa, dengan kolaborasi dengan Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Dua hari lalu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, disingkat Prabowo-Gibran, resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029.

Dalam 100 hari pertama menjabat, apa saja rencana yang akan dikerjakan Prabowo-Gibran? Berikut rangkumannya.

Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana kerja selama 100 hari pertama dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran.

“Pertama, kita nanti menunggu arahan Presiden. Kedua, mengenai target-target, kan sudah ada target yang sifatnya jangka menengah dan panjang,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, seperti yang dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan bahwa target jangka menengah dan panjang tersebut mencakup swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan investasi.

Selain itu, target juga mencakup penurunan rasio gini dan angka kemiskinan.

Terkait isu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Airlangga mengatakan bahwa belum ada keputusan yang dibuat. Kabinet baru masih menunggu perkembangan pemerintahan ke depan.

Airlangga kembali dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Merah Putih.

Sejak 2019, Airlangga telah menjabat sebagai Menko Perekonomian setelah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dalam perannya sebagai Menko Perekonomian, ia memainkan peran penting dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk penanganan dampak pandemi COVID-19, percepatan pemulihan ekonomi, serta program transformasi ekonomi nasional.

Pada kabinet kali ini, ia mendapat tambahan tugas akibat tidak adanya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Beberapa kementerian teknis yang sebelumnya berada di bawah Kemenko Marves, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Pariwisata, kini menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian.

Sementara, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan bahwa pihaknya akan berfokus pada upaya mendukung pelaksanaan program 100 hari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka.

"Secara umum saya katakan kami harus mendukung program 100 hari dari Pak Prabowo-Gibran. Nah, apa saja di bidang kami? Tentunya 100 hari pertama ini kami harus menjaga stabilitas politik kemudian stabilitas keamanan, termasuk masalah pertahanan tentunya," jelas Lodewijk di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Dia menyampaikan bahwa Kemenko Polkam telah menerima instruksi dari Presiden Prabowo mengenai berbagai tugas yang perlu dijalankan.

Tugas-tugas tersebut termasuk menjaga keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang memerlukan koordinasi dengan aparat keamanan.

Selain itu, keamanan di Papua juga menjadi perhatian, di mana menurutnya, situasi saat ini sudah terkendali dengan baik di bawah pengawasan TNI-Polri.

Menurut Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, kinerja pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa jabatan 2024-2029 akan sangat krusial dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik.

“Memang statement (Prabowo terkait partai politik agar tidak menugaskan seorang menteri mencari uang dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN) akan sangat positif manakala itu dibuktikan, apalagi misalnya 100 hari pertama, karena itu sangat penting untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik,” ucapnya dalam diskusi virtual yang diadakan Indef dan Universitas Paramadina di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Dia menyatakan bahwa salah satu cara untuk melindungi APBN dari pemburu rente adalah dengan memperkuat institusional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK berperan sebagai lembaga yang bertugas mengantisipasi tindakan korupsi oleh menteri, wakil menteri, dan pejabat publik lainnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Angela Tanoesoedibjo ditunjuk oleh Hary Tanoesoedibjo menjadi Co-CEO MNC Group pada Senin, 21 Oktober 2024. Penunjukkan itu bertepatan dengan hari di mana Angela resmi merampungkan jabatannya sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) periode 2019-2024.

Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan Angela akan fokus mengawasi inisiatif media tradisional sekaligus dan digital dari perusahaan. Selain itu, Angela ini akan memimpin operasional unit pemberitaan MNC Media di bawah iNews Media Group.

“Visinya dipadukan dengan keahlian dan pengalaman terhadap industri media akan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan memperluas jejak kami di ranah tradisional maupun digital,” kata Hary Tanoesoedibjo, yang juga ayah Angela Tanoesoedibjo, dalam keterangan resminya, Senin, 21 Oktober 2024.

Mengenai jabatan barunya, Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan ingin meningkatkan sejumlah inovasi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan penawaran dan pelayanan yang lebih optimal kepada audiens di stasiun televisi tersebut. “Saya bersemangat untuk kembali dan bekerja sama dengan tim,” kata Angela Tanoesoedibjo.

Seperti diketahui, pada hari yang sama Angela Tanoesoedibjo juga melaksanakan serah terima jabatan di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf. Angela Tanoesoedibjo bersama Sandiaga Uno menyerahkan jabatan secara simbolik kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya.

Sebelum menjabat sebagai Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo pernah berperan dalam operasional TV FTA milik MNC Group. Tercatat, Angela sempat menjadi Managing Director Global TV pada 2014. Ia juga disebut berperan penting dalam pendirian RCTI+, superapp milik AVOD OTT milik stasiun televisi RCTI. Selain itu, Angela sempat menduduki sejumlah posisi lain di perusahaan milik ayahnya, seperti Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk. dan Managing Director RCTI.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI ke-8, mengatakan banyak rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Meski demikian, ia optimistis pemerintahannya dapat menghapuskan kemiskinan tersebut. Sejumlah ekonom membeberkan faktor-faktor yang membuat rakyat Indonesia masih terjebak kemiskinan, dan bagaimana cara pemerintah bisa mengatasinya. Persoalan kemiskinan harus diatasi secara menyeluruh dari akar masalahnya, bukan hanya sekedar menggunakan cara instan seperti bantuan sosial atau bansos.

“Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan,” kata Prabowo usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada 20 Oktober lalu.

Ia mengatakan, terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan, bahkan tidak punya seragam untuk sekolah. “Kita percaya dan yakin kita punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat, bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin,” ujarnya.

Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menjelaskan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang terpaksa menjadi miskin: tidak adanya akses untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif, tidak adanya kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif, atau karena keduanya.

“Pemerintah perlu membantu,” kata Wijayanto kepadaTempo,Senin, 21 Oktober 2024. Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses, menurut dia, pemerintah dapat membantu lewat beberapa cara.

Cara-cara tersebut antara lain memperbaiki jaringan logistik, transportasi dan komunikasi ke pelosok; menyiapkan pasar yang bisa diakses oleh masyarakat; memperkenalkan teknologi untuk memberdayakan ekonomi rakyat; hingga mendorong proyek padat karya di daerah-daerah.

Pemerintah juga disarankan memberi akses kepada rakyat untuk memanfaatkan aset negara yang tidak produktif. “Misalnya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menanam dan beternak di lahannganggurmilik BUMN (badan usaha milik negara),” tuturnya.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, ia menyarankan pemerintah memberikan pelatihan dan dukungan modal; mendorong pelaku usaha informal menjadi formal; meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan rakyat; mendorong kolaborasi antar swasta besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); serta menciptakan lapangan yang setara bagi pelaku usaha kecil.

Wijayanto mewanti-wanti agar pemerintah tidak mengandalkan bantuan sosial atau bansos untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut dia, bansos harus diberikan dengan takaran yang tepat, bersifat temporer, dan dengan target pencapaian tertentu. “Bansos akan secara kosmetik mengangkat rakyat dari kemiskinan, tetapi begitu program dihentikan, mereka akan kembali miskin.”

Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), mengatakan masalah utama kemiskinan di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, distribusi hasilnya dinilai belum merata.

Selain itu, kata dia, ada pula ketergantungan pada sektor informal; rendahnya upah minimum di beberapa daerah; serta akses yang terbatas pada pekerjaan berkualitas. “Ditambah lagi, adanya perlambatan investasi di sektor produktif, terutama di sektor manufaktur dan agrikultur, memperparah kondisi ini,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Politisi partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, kembali dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Perindustrian (Menperin). Ia menyebutkan, setelah dipilih kembali, itu berarti ia tidak lagi di tahap belajar. Sebelumnya, Agus Gumiwang juga dipercaya oleh Jokowi untuk memimpin Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dari 2019 hingga 2024.

"Jadi 5 tahun dari mulai hari ini juga tidak bisa dan tidak boleh ada istilah belajar," ucap Agus Gumiwang dalam sambutannya di Gedung Kementerian Perindustrian, Selasa, 22 Oktober 2024.

Agus Gumiwang mengatakan, ekspektasi yang diberikan oleh Prabowo untuk Kemenperin untuk lima tahun ke depan cukup tinggi. Sektor industri manufaktur diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara, terkhusus setelah adanya target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan dalam Asta Cita.

"Sekarang ekspektasi dari bapak presiden ketika memberikan arahan kepada saya: karena kamu lanjut, maka saya berharap sektor manufaktur ini bisa terbang tinggi," ujar Agus Gumiwang menirukan dialog Presiden Prabowo kepada dirinya.

Oleh karena itu, Agus Gumiwang menyebut dia akan terus melakukan belanja masalah ke depannya. Menurutnya, perlu adanya keberanian untuk melihat dan mengakui kesalahan yang ada. Hal ini, kata Agus Gumiwang, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo dalam pidato perdananya pasca dilantik.

Menperin juga mengatakan, harus dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor industri manufaktur, bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemenperin, kata Agus Gumiwang, akan membahas sekaligus merumuskan bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk dapat memenuhi hal tersebut.

"Kalau industri tumbuh 7-8 persen, bukan hanya Kemenperin yang senang, bukan hanya masyarakat yang menikmati. Tapi artinya bisnis dari bapak ibu sekalian, growth. Jadi ini komitmen kita, it's a win-win," kata putra kandung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia era Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita tersebut.

Dalam Kabinet Merah Putih, Agus Gumiwang tidak lagi sendirian memimpin Kemenperin untuk lima tahun mendatang. Agus Gumiwang akan ditemani oleh mantan Ketua Komisi VI DPR periode 2024-2029, Faisol Riza. Eks aktivis SMID (Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi) dan PRD (Partai Rakyat Demokratik) tersebut ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin).

TEMPO.CO, Jakarta - Status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bisa berubah menjadi non-aktif ketika memiliki tunggakan iuran bulanan.

Akibatnya, peserta tidak dapat melakukan klaim manfaat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Oleh karena itu, peserta diimbau untuk melakukan pemeriksaan status secara rutin demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tidak dapat menerima pelayanan kesehatan ketika musibah tiba-tiba datang. Lantas, bagaimana cara mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan?

Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif via Care Center 165

BPJS KesehatanCare Center 165 merupakan layanan informasi melalui sambungan telepon. Peserta akan mendapatkan layanan informasi melalui mesin penjawabvoice interactiveJKN (Vika) yang akan memberikan sejumlah menu bantuan.

Berikut langkah-langkah untuk mengakses layanan Care Center 165:

-Hubungi layanan pelanggan BPJS Kesehatan melalui telepon ke nomor 165.

-Tekan angka 1 untuk terhubung dengan Vika.

-Pilih layanan status kepesertaan.

-Ketikkan nomor peserta BPJS Kesehatan (noka) atau nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal lahir.

-Selanjutnya, Vika akan memberikan informasi seputar status keaktifan peserta program JKN-KIS.

Selain melalui telepon, layanan Care Center 165 juga dapat diakses melalui laman resmi BPJS Kesehatan. Berikut cara untuk mempraktikkannya:

-Kunjungi laman bpjs-kesehatan.go.id.

-Tekan ikon melayang dengan ikonheadsetdan tertulis angka 165.

-Masukkan NIK, nama, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.

-Centang kolom persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.

-Tekan tombol Mulai Panggilan.

-Sampaikan keinginan untuk menerima informasi terkait status kepesertaan program JKN-KIS.

Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif via Pandawa

Peserta juga dapat memanfaatkan saluran komunikasi Pelayanan Administrasi MelaluiWhatsAppatau Pandawa untuk meminta informasi terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Berikut tata cara untuk melakukannya:

-Kirim pesan ke nomor 081-18-165-165 pada hari kerja (Senin-Jumat) pada pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

-Tunggu balasan, lalu pilih menu Informasi.

-Pada pilihan menu, tekan tombol Cek Status Kepesertaan, lalu klik Kirim.

-Masukkan NIK atau noka, lalu kirim.

-Selanjutnya, ketikkan tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal, misalnya 1993-08-21.

-Kemudian, sistem Pandawa akan menampilkan nama, jenis, dan status peserta program JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif via Aplikasi Mobile JKN

Peserta juga dapat memeriksa keaktifan program JKN-KIS melalui aplikasi Mobile JKN. Berikut langkah-langkah untuk melakukannya:

-Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store untuk Android atau App Store untuk iPhone Apple.

-Tekan tombol Daftar.

-Lengkapi formulir pendaftaran akun meliputi NIK, nama, dan tanggal lahir.

-Masukkan kode captcha, lalu klik Verifikasi Data.

-Isi nomor ponsel aktif, lalu ketuk Kirim Kode Verifikasi.

-Centang kolom persetujuan syarat dan ketentuan, lalu tekan tombol Selanjutnya.

-Pada halaman verifikasi, masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel.

-Selanjutnya, tekan tombol Registrasi dan peserta akan diarahkan ke halaman beranda.

-Pilih menu Info Peserta.

-Kemudian, sistem akan menampilkan kepesertaan program JKN-KIS BPJS Kesehatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2014-2024, Siti Nurbaya Bakar menyerahkan jabatannya kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kementerian LHK, Selasa 22 Oktober 2024. Dalam serah terima jabatan itu, Siti berpesan kepada dua menteri baru untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) salah satunya perubahan iklim.

"Kesiapan yang sudah harus dihadapi langsung oleh para menteri, berkenaan dengan kerja sama secara global untuk biodiversity dan perubahan iklim," ujarnya dalam sambutan terakhir sebagai Menteri LHK.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan bahwa pada 12 November mendatang akan diadakanConference of the Parties(COP) mengenai perubahan iklim di Azerbaijan. Menurutnya, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, dengan progres yang sudah dicapai serta target-target yang ditetapkan terkait upaya penanggulangan perubahan iklim.

Siti juga berujar bahwa salah satu upaya krusial yang harus dilakukan menteri-menteri baru dalam menangani perubahan iklim adalah menerapkan aturan Uni Eropa terkait produk bebas deforestasi atauEuropean Union on Deforestation-Free Regulation(EUDR). Pasalnya, hal tersebut menyangkut kebutuhan dari para petani maupun usaha karena berkaitan dengan rantai suplai.

"Ini (EUDR) memang ada ketentuan bahwa akan diundur selama 12 bulan. Tetapi persiapan kementerian dan di dunia usaha serta di smallholders tetap harus dilakukan secara cepat," katanya.

Kemudian, Siti juga menekankan agar menteri baru memperhatikan keanekaragaman hayati atau biodiversity. Dalam paparannya, dalam waktu dekat akan ada COP internasional untuk biodiversity yang saat ini partisipasi Indonesia telah dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi.

Selain memberi pesan, Siti juga merasa bersyukur dengan serah terima jabatan ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk regenerasi yang membuat upaya menjaga lingkungan dan juga hutan akan semakin efektif. Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan.

"Karena manajemen unit dalam rentang kendali yang lebih dekat dan lebih intensif lagi," ujar Siti.

TEMPO.CO, Jakarta - Maman Abdurrahman resmi menjabat Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) periode 2024-2029. Ia dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi telah melaksanakan serah terima jabatan dengan Menteri Koperasi dan UKM periode 2019-2024 Teten Masduki di Gedung Smesco, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Kendati Kementerian Koperasi dan UMKM saat ini dipecah menjadi dua kementerian, Maman minta publik tak perlu khawatir. Musababnya, kata dia, target Presiden Prabowo Subianto mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen perlu didukung oleh pertumbuhan dan kontribusi UMKM.

“Insyaallah jangan khawatir walaupun kementerian dipecah dua, anggaran kecil tetapi cakupannya besar,” ucap politikus Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Maman meminta dukungan semua pihak, dari mitra Komisi VII DPR, Pertamina, PLN, MIND ID, BRI, BNI, Bank Mandiri, hingga sejumlah perusahaan. Maman mengatakan, mereka siap berkontribusi membesarkan UMKM.

Kemenkop UKM sebelumnya membawahkan empat kedeputian, yakni Bidang Perkoperasian, Bidang Usaha Mikro, Bidang Usaha Kecil dan Menengah, dan Bidang Kewirausahaan. Eks Menkop UKM Teten Masduki mengatakan akan ada pembagian kedeputian itu.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengatakan, satu kedeputian akan masuk Kementerian Koperasi, yakni Bidang Perkoperasian. Sedangkan tiga kedeputian lainnya akan masuk Kementerian UMKM. Kementerian Koperasi juga akan mengusulkan penambahan kedeputian baru untuk membantu tugas menteri.

Rencana ini dibahas ketika Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman menyambangi Teten di kantor Kemenkop UKM, kemarin, Jumat, 18 Oktober 2024. "Tadi sudah disepakati,” ucap Teten kepadaTempousai acara Indonesia Entrepreneur Challenge (IEC) 2024 di Hotel Westin-Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Langkah ini sekaligus menyiasati keterbatasan anggaran yang dialokasikan bagi Kemenkop UKM. DPR telah menyetujui alokasi anggaran Kemenkop UKM pada 2025 sebesar Rp 936,17 miliar. “Membelahnya bagaimana? Kan enggak bisa dipotong. Nanti kalau dipotong nanti programnya enggak jalan,” kata Teten.

TEMPO.CO, Jakarta - Maman Abdurrahman resmi menjabat Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) periode 2024-2029. Ia dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi telah melaksanakan serah terima jabatan dengan Menteri Koperasi dan UKM periode 2019-2024 Teten Masduki di Gedung Smesco, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Kendati Kementerian Koperasi dan UMKM saat ini dipecah menjadi dua kementerian, Maman minta publik tak perlu khawatir. Musababnya, kata dia, target Presiden Prabowo Subianto mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen perlu didukung oleh pertumbuhan dan kontribusi UMKM.

“Insyaallah jangan khawatir walaupun kementerian dipecah dua, anggaran kecil tetapi cakupannya besar,” ucap politikus Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.

Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Maman meminta dukungan semua pihak, dari mitra Komisi VII DPR, Pertamina, PLN, MIND ID, BRI, BNI, Bank Mandiri, hingga sejumlah perusahaan. Maman mengatakan, mereka siap berkontribusi membesarkan UMKM.

Kemenkop UKM sebelumnya membawahkan empat kedeputian, yakni Bidang Perkoperasian, Bidang Usaha Mikro, Bidang Usaha Kecil dan Menengah, dan Bidang Kewirausahaan. Eks Menkop UKM Teten Masduki mengatakan akan ada pembagian kedeputian itu.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengatakan, satu kedeputian akan masuk Kementerian Koperasi, yakni Bidang Perkoperasian. Sedangkan tiga kedeputian lainnya akan masuk Kementerian UMKM. Kementerian Koperasi juga akan mengusulkan penambahan kedeputian baru untuk membantu tugas menteri.

Rencana ini dibahas ketika Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman menyambangi Teten di kantor Kemenkop UKM, kemarin, Jumat, 18 Oktober 2024. "Tadi sudah disepakati,” ucap Teten kepadaTempousai acara Indonesia Entrepreneur Challenge (IEC) 2024 di Hotel Westin-Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024.

Langkah ini sekaligus menyiasati keterbatasan anggaran yang dialokasikan bagi Kemenkop UKM. DPR telah menyetujui alokasi anggaran Kemenkop UKM pada 2025 sebesar Rp 936,17 miliar. “Membelahnya bagaimana? Kan enggak bisa dipotong. Nanti kalau dipotong nanti programnya enggak jalan,” kata Teten.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mulai berdiskusi tentang kolaborasi program swasembada pangan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Kedua menteri dari Kabinet Merah Putih itu membahas sinergi dan kolaborasi program unggulan presiden Prabowo.

Pertemuan dilakukan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Ini merupakan rapat koordinasi pertama dua kementerian Kabinet Merah Putih tersebut. Erick mengajak Direktur Utama Bulog dan Pupuk Indonesia untuk mendukung kerja Kementerian Pertanian.

“Kami punya kesepakatan penuh mendukung program Bapak Presiden Prabowo, yang melalui Pak Mentan, untuk kami mensinergikan seluruh kebijakan,” ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Selasa, 22 Oktober 2024.

Swasembada merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Hal itu tertuang dalam poin ke dua dari delapan misi ‘asta cita’ Presiden 2024-2029 tersebut. Prabowo ingin memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Menteri Amran mengatakan mereka telah dipanggil oleh Prabowo kemarin, dan presiden ingin agar hal tersebut segera terwujud. “Beliau (Prabowo) mengharapkan meminta swasembada dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya,” ujar Amran.

Menurut dia, hal itu akan sulit dicapai Kementan tanpa kolaborasi dengan sektor lain. Karena itu gerak cepat kolaborasi dilakukan. Ia tidak ingin ego sektoral merintangi sehingga target bisa terwujud. Amran mengatakan Presiden telah menetapkan target swasembada. “Paling lambat swasembada empat tahun. Kami katakan, insyaallah bisa, dengan kolaborasi dengan Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata dia.

Sebagai sektor yang memimpin program ini, Amran yakin target bisa diraih. Hal ini dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Menteri pertanian menerangkan intensifikasi dilakukan melalui pompanisasi sementara ekstensifikasi lewat cetak sawah.

Amran menargetkan cetak sawah hingga tiga juta hektare yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan satu hektare pada tahun depan. "Kita sudah mau mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Perintah Bapak Presiden adalah sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mulai berdiskusi tentang kolaborasi program swasembada pangan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Kedua menteri dari Kabinet Merah Putih itu membahas sinergi dan kolaborasi program unggulan presiden Prabowo.

Pertemuan dilakukan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Ini merupakan rapat koordinasi pertama dua kementerian Kabinet Merah Putih tersebut. Erick mengajak Direktur Utama Bulog dan Pupuk Indonesia untuk mendukung kerja Kementerian Pertanian.

“Kami punya kesepakatan penuh mendukung program Bapak Presiden Prabowo, yang melalui Pak Mentan, untuk kami mensinergikan seluruh kebijakan,” ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Selasa, 22 Oktober 2024.

Swasembada merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Hal itu tertuang dalam poin ke dua dari delapan misi ‘asta cita’ Presiden 2024-2029 tersebut. Prabowo ingin memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Menteri Amran mengatakan mereka telah dipanggil oleh Prabowo kemarin, dan presiden ingin agar hal tersebut segera terwujud. “Beliau (Prabowo) mengharapkan meminta swasembada dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya,” ujar Amran.

Menurut dia, hal itu akan sulit dicapai Kementan tanpa kolaborasi dengan sektor lain. Karena itu gerak cepat kolaborasi dilakukan. Ia tidak ingin ego sektoral merintangi sehingga target bisa terwujud. Amran mengatakan Presiden telah menetapkan target swasembada. “Paling lambat swasembada empat tahun. Kami katakan, insyaallah bisa, dengan kolaborasi dengan Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata dia.

Sebagai sektor yang memimpin program ini, Amran yakin target bisa diraih. Hal ini dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Menteri pertanian menerangkan intensifikasi dilakukan melalui pompanisasi sementara ekstensifikasi lewat cetak sawah.

Amran menargetkan cetak sawah hingga tiga juta hektare yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan satu hektare pada tahun depan. "Kita sudah mau mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Perintah Bapak Presiden adalah sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya," ujarnya.