TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025. Utamanya mengenai pertimbangan rasio utang di era Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya memberikan senyuman. "Kalau RAPBN nanti aja ya," katanya sambil menutup pintu mobilnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya disebut-sebut akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen. Asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak. Hal ini dilaporkan Financial Times, 11 Juli 2024, mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.

Utang pemerintah pada era Presiden Joko Widodo kembali melonjak hingga tembus Rp8.444,87 triliun per Juni 2024. mengacu APBN Kita edisi Juli 2024. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) otomatis mengalami kenaikan sepanjang semester I/2024 atau periode Januari hingga Juni 2024. Dari posisi akhir Desember 2023 sebesar 38,59 persen kini menjadi 39,13 persen.

Meski hampir menyentuh level 40 persen, Kementerian Keuangan mengatakan rasio utang tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Kemenkeu mencatat mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85 persen.

Para ekonom telah memperingatkan bahwa rasio utang sebesar 50 persen akan mendorong defisit anggaran melampaui batas 3 persen. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto misalnya, mewanti-wanti defisit RAPBN harus diatur dalam level moderat. Eko menyarankan Prabowo harus tetap mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen.

“Itu bisa membuat masalah baru, dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ucap Eko dikutip Tempo pada Jumat, 12 Juli 2024.

Ketua tim sinkronisasi Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, pemerintahan mendatang akan mempertahankan status quo pada rasio utang terhadap PDB. Dasco juga mengatakan pemerintahan baru akan menjaga defisit fiskal di bawah batas 3 persen PDB. “Kebijakan fiskal akan digunakan sebagai alat untuk mendongkrak investasi swasta,” kata Dasco kepada Reuters.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memaparkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelayanan publik. Thomas atau Tommy, mengatakan partainya juga selalu mengutamakan keterbukaan informasi.

“Saya adalah salah satu pejabat di partai, dalam hal ini Gerindra, waktu itu sangat mengutamakan KIP, kami juga bekerja sama dengan KIP (Komisi Informasi Pusat),” ujar Tommy dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Selasa, 6 Agustus 2024.

Pernyataan tersebut dipaparkan Tommy Djiwandono di depan pejabat Kemenkeu. Hari ini, Kementerian Keuangan menyelenggarakan pertemuan membahas peningkatan keterbukaan informasi untuk transparansi kebijakan transfer ke daerah.

Keponakan Prabowo Subianto itu menekankan komitmen transparansi kebijakan. Ia juga mengapresiasi penerapannya di Kementerian Keuangan. “Di Gerindra kami hanya (menerapkan) di level DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Di Kementerian Keuangan itu sampai jenjang bawah,” ucapnya.

Tommy mengaku sebagai seseorang yang paham proses KIP, karena itu Ia mengapresiasi kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu. Khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Keterbukaan informasi publik, menurut dia, dapat dilakukan dengan mendirikan portal yang mudah diakses.

Ia berujar, kepercayaan publik dapat meningkat ketika masyarakat bisa mengamati masuk dan keluarnya setoran. “Dengan memahami dan melihat langsung bagaimana pajak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, kesediaan publik untuk menjadi pembayar pajak yang patuh dapat meningkat,” ujar Wakil Menkeu Sri Mulyani Indrawati tersebut.

Pada akhirnya, kata dia, hal ini akan berdampak pada penerimaan negara yang lebih besar. Ia pun menekankan keterbukaan informasi publik juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi, sebab musuh besar investasi adalah ketidakpastian.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku telah selesai membahas rencana pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik yang sebelumnya direkomendasikan Komite Antidumping Indonesia (KADI). Saat ini, dia masih mempelajari rekomendasi itu.

“Lagi saya pelajari. Mudah-mudahan besok sudah selesai, saya akan kirimkan hasilnya ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati),” kata Zulhas dalam konferensi pers di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dari dokumen yang didapatkan Tempo, Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional memang menggelar rapat pleno untuk membahas ihwal BMAD ubin keramik asal Cina di Grand Hyatt Jakarta pada Kamis, 26 Juli 2024 lalu. Rapat yang berlangsung pukul 14.00 sampai dengan 17.00 itu beragendakan “pembahasan pertimbangan kepentingan nasional atas usulan pengenaan BMAD atas impor produk ubin keramik asal RRT”.

Zulhas menjelaskan, besar tarif antidumping yang akan dikenakan pemerintah berkisar di angka 40 sampai dengan 50 persen. "Rata-rata ya," kata dia. Angka ini berbeda dari laporan hasil penyelidikan KADI yang sebelumnya telah beredar di publik. Dalam laporan itu bertarikh 3 Juli 2024 itu, besar tarif berkisar 100,12 sampai dengan 198,88 persen.

BMAD merupakan kebijakan pembatasan impor melalui pemberlakuan tarif. Meski direkomendasikan oleh KADI yang merupakan instansi di bawah Kementerian Perdagangan, kebijakan ini secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dalam perumusannya, pengenaan BMAD melibatkan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian.

Adapun BMAD ubin keramik pertama kali dimohonkan oleh Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki). KADI telah memulai penyelidikan dugaan dumping sejak Maret 2023. Penyelidikan itu selesai pada Juli lalu. Mendag memiliki waktu 45 hari sebelum menyampaikan rekomendasi ke Menkeu.

Tak hanya BMAD, Zulhas mengatakan pemerintah telah menerapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) sebesar 13 persen untuk komoditas keramik. Tarif ini merupakan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). “Menteri Keuangan sudah mengenakan itu,” kata dia.

Pengenaan BMAD ubin keramik merupakan salah satu dari tujuh komoditas yang akan dibatasi impornya oleh Kemendag. Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku telah selesai membahas rencana pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik yang sebelumnya direkomendasikan Komite Antidumping Indonesia (KADI). Saat ini, dia masih mempelajari rekomendasi itu.

“Lagi saya pelajari. Mudah-mudahan besok sudah selesai, saya akan kirimkan hasilnya ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati),” kata Zulhas dalam konferensi pers di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dari dokumen yang didapatkan Tempo, Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional memang menggelar rapat pleno untuk membahas ihwal BMAD ubin keramik asal Cina di Grand Hyatt Jakarta pada Kamis, 26 Juli 2024 lalu. Rapat yang berlangsung pukul 14.00 sampai dengan 17.00 itu beragendakan “pembahasan pertimbangan kepentingan nasional atas usulan pengenaan BMAD atas impor produk ubin keramik asal RRT”.

Zulhas menjelaskan, besar tarif antidumping yang akan dikenakan pemerintah berkisar di angka 40 sampai dengan 50 persen. "Rata-rata ya," kata dia. Angka ini berbeda dari laporan hasil penyelidikan KADI yang sebelumnya telah beredar di publik. Dalam laporan itu bertarikh 3 Juli 2024 itu, besar tarif berkisar 100,12 sampai dengan 198,88 persen.

BMAD merupakan kebijakan pembatasan impor melalui pemberlakuan tarif. Meski direkomendasikan oleh KADI yang merupakan instansi di bawah Kementerian Perdagangan, kebijakan ini secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dalam perumusannya, pengenaan BMAD melibatkan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian.

Adapun BMAD ubin keramik pertama kali dimohonkan oleh Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki). KADI telah memulai penyelidikan dugaan dumping sejak Maret 2023. Penyelidikan itu selesai pada Juli lalu. Mendag memiliki waktu 45 hari sebelum menyampaikan rekomendasi ke Menkeu.

Tak hanya BMAD, Zulhas mengatakan pemerintah telah menerapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) sebesar 13 persen untuk komoditas keramik. Tarif ini merupakan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). “Menteri Keuangan sudah mengenakan itu,” kata dia.

Pengenaan BMAD ubin keramik merupakan salah satu dari tujuh komoditas yang akan dibatasi impornya oleh Kemendag. Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merespons tudingan ke instansinya karena dinilai tak transparan soal data muatan 26.415 kontainer impor yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Juru Bicara Juru Bicara Kementerian Perindustrian atau Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif sebelumnya menyebut data itu tak bisa digunakan untuk memitigasi dampak pelolosan kontainer.

Menanggapi hal itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengaku bingung dengan tudingan Kemenperin. Menurut dia, data muatan kontainer itu telah dijelaskan Bea Cukai secara lebih rinci dalam lampiran surat. Namun, dia enggan mengungkapkan isi lampiran itu.

“Surat enggak boleh dibuka,” kata dia saat ditemui Tempo di sela-sela ekspose barang impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Bila ada hal-hal yang belum jelas, Nirwala meminta Kemenperin menanyakan lagi secara langsung kepada Bea Cukai. Dia menyesalkan langkah kementerian pimpinan Agus Gumiwang Kartasasmita itu yang malah berbicara kepada wartawan, alih-alih kepada Bea Cukai. “Yang enggak transparan yang mananya? Silakan tanya,” kata dia.

Nirwala mengklaim, Bea Cukai melepas kontainer-kontainer itu karena telah memenuhi syarat aturan border. Menurut dia, penjagaan proses impor pada tahap border telah menjadi tugas Bea Cukai sehari-hari.

Bea Cukai sebelumnya telah mengungkapkan data muatan 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Data itu dimuat dalam surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Dalam surat yang ditandatangi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani itu, Bea Cukai membagi penyampaian isi dari 26.415 kontainer berdasarkan Board Economic Category (BEC).

Dengan kategorisasi ini, isi kontainer itu diuraikan menjadi bahan baku dan penolong sebanyak 21.166 kontainer (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12.7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen). Di lampiran surat, Bea Cukai membagi lagi isi kontainer itu menjadi 10 besar jenis barang.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto membenarkan informasi itu. "Betul, data dari isi kontainer tersebut kami golongkan berdasarkan Broad Economic Category yaitu penggolongan barang impor menurut penggunaan ekonominya," kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merespons tudingan ke instansinya karena dinilai tak transparan soal data muatan 26.415 kontainer impor yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Juru Bicara Juru Bicara Kementerian Perindustrian atau Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif sebelumnya menyebut data itu tak bisa digunakan untuk memitigasi dampak pelolosan kontainer.

Menanggapi hal itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengaku bingung dengan tudingan Kemenperin. Menurut dia, data muatan kontainer itu telah dijelaskan Bea Cukai secara lebih rinci dalam lampiran surat. Namun, dia enggan mengungkapkan isi lampiran itu.

“Surat enggak boleh dibuka,” kata dia saat ditemui Tempo di sela-sela ekspose barang impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Bila ada hal-hal yang belum jelas, Nirwala meminta Kemenperin menanyakan lagi secara langsung kepada Bea Cukai. Dia menyesalkan langkah kementerian pimpinan Agus Gumiwang Kartasasmita itu yang malah berbicara kepada wartawan, alih-alih kepada Bea Cukai. “Yang enggak transparan yang mananya? Silakan tanya,” kata dia.

Nirwala mengklaim, Bea Cukai melepas kontainer-kontainer itu karena telah memenuhi syarat aturan border. Menurut dia, penjagaan proses impor pada tahap border telah menjadi tugas Bea Cukai sehari-hari.

Bea Cukai sebelumnya telah mengungkapkan data muatan 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Data itu dimuat dalam surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Dalam surat yang ditandatangi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani itu, Bea Cukai membagi penyampaian isi dari 26.415 kontainer berdasarkan Board Economic Category (BEC).

Dengan kategorisasi ini, isi kontainer itu diuraikan menjadi bahan baku dan penolong sebanyak 21.166 kontainer (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12.7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen). Di lampiran surat, Bea Cukai membagi lagi isi kontainer itu menjadi 10 besar jenis barang.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto membenarkan informasi itu. "Betul, data dari isi kontainer tersebut kami golongkan berdasarkan Broad Economic Category yaitu penggolongan barang impor menurut penggunaan ekonominya," kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat di akhir perdagangan sesi pertama hari ini 6 Agustus 2024. Sesi pertama IHSG hari ini ditutup di level 7.137,8 atau menguat sekitar 1,1 persen, setelah anjlok tajam kemarin sebesar 3,4 persen.

Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 341 saham menguat, sementara 232 melemah dan 256 lainnya stagnan. "Nilai transaksi mencapai Rp4,9 triliun, frekuensi trading sebanyak 544.967 kali dan volume trading sebanyak 69,1 juta lot," demikian dikutip dari hasil analis Samuel Sekuritas pada

Saham emiten PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksinya mencapai 23.873 kali. Kemudian, disusul oleh PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) dengan frekuensi transaksi 19.756 kali dan Bumi Teknokultura Unggul (BTEK) 17.685 kali.

Dari segi volume, saham GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi saham yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Volume perdagangannya tembus 3,9 juta lot, disusul PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) dengan 3,6 juta lot dan BSBK 3,3 juta lot.

Samuel Sekuritas menyebut, tidak ada indeks sektoral yang melemah di sesi pertama hari ini. Sementara itu, indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini. Penguatannya mencapai 1,2 persen.

Kemudian, disusul oleh indeks sektor energi (IDXENERGY) yang menguat 1,2 persen dan indeks sektor konsumer nonsiklikal (IDXNONCYC) menguat 1 persen.

Berikut lima besar top gainer sesi pertama hari ini:

SOTS menguat 34,7 persen ke Rp 256 per saham.

DART menguat 30,5 persen ke Rp 248 per saham.

AGRO menguat 24,8 persen ke Rp 905 per saham.

AGAR menguat 24,6 persen ke Rp 496 per saham.

HELI menguat 19 persen ke Rp 500 per saham.

Berikut lima besar top loser sesi pertama hari ini:

GOLD melemah 21,5 persen ke Rp 240 per saham.

SKBM melemah 16,6 persen ke Rp 230 per saham.

TGRA melemah 9,7 persen ke Rp 37 per saham.

SSTM melemah 9,5 persen ke Rp 264 per saham.

SQMI melemah 8,8 persen ke Rp 41 per saham.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025 akan diumumkan oleh presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

“Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikan (kenaikan gaji PNS) ya,” kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024, yang dipantau melalui akun YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji PNS di tahun depan. “Iya, disesuaikan,” ucap Airlangga di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Rencana tersebut tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai merupakan salah satu kebijakan fiskal untuk pemenuhan belanja pegawai.

Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja (tukin) daerah, serta iuran pensiun dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kendati demikian, Airlangga tidak membeberkan detail kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS pada 2025. Dia hanya mengungkapkan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas atau bertambah.

“Kalau penyesuaian (gaji PNS) kan ke atas,” ujar Airlangga.

Adapun pada 2024, alokasi belanja pegawai mencapai Rp 484,4 triliun atau sekitar 2,1 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat (BPP) tertinggi.

Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan sebesar Rp 187 triliun. Sementara komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus sebesar Rp 98,5 triliun, sedangkan kontribusi sosial belanja pegawai pada 2024 berada di angka Rp 175,6 triliun.

Untuk diketahui, pemerintah telah menaikkan gaji PNS sebesar 8 persen pada 2024. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berikut rincian gaji pokok atau gapok PNS pada 2024 berdasarkan golongan dan masa kerja golongannya (MKG):

Golongan I

• Golongan Ia: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600.
• Golongan Ib: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700.
• Golongan Ic: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700.
• Golongan Id: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400.

Golongan II

• Golongan IIa: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400.
• Golongan IIb: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500.
• Golongan IIc: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200.
• Golongan IId: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600.

Golongan III

• Golongan IIIa: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200.
• Golongan IIIb: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800.
• Golongan IIIc: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500.
• Golongan IIId: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700.

Golongan IV

• Golongan IVa: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900.
• Golongan IVb: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300.
• Golongan IVc: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400.
• Golongan IVd: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500.
• Golongan IVe: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh pemerintah Indonesia dan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Tidak hanya anak-anak dan orang dewasa saja, bayi baru lahir kini wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Lalu, bagaimana cara mendaftarkan anak baru lahir ke BPJS Kesehatan?

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan, bayi baru lahir wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maksimal 28 hari setelah dilahirkan. JKN–KIS nya pun langsung aktif, tidak menunggu sampai 14 hari.

Cara daftarkan anak baru lahir keBPJS Kesehatanini sangat penting dilakukan oleh orang tua agar bayi bisa mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai sejak dini. Nah, berikut informasi cara mendaftarkan anak baru lahir ke BPJS Kesehatan.

Syarat Membuat Kartu BPJS Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir

Sebelum mendaftarkan bayi ke BPJS Kesehatan, orang tua wajib tahu persyaratan dan prosedur pendaftaran untuk bayi baru lahir. Berikut adalah persyaratan yang perlu dipenuhi:

1. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan

Bayi yang lahir dari ibu yang terdaftar sebagai peserta PBI JK akan otomatis menjadi peserta PBI JK sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Persyaratan untuk membuat Kartu BPJS bagi bayi baru lahir peserta PBI adalah:

• Menyediakan nomor JKN dan data kependudukan ibu
• Menyediakan surat keterangan kelahiran dari bidan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tenaga penolong persalinan

2. Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah)

Bayi baru lahir, mulai dari anak pertama hingga ketiga, dapat didaftarkan segera setelah dilahirkan, dengan keanggotaannya langsung aktif mengikuti status keaktifan orang tua PPU.

Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui instansi atau badan usaha. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi antara lain:

• Menyediakan nomor JKN dan data kependudukan ibu.
• Menyediakan surat keterangan kelahiran dari bidan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tenaga penolong persalinan.
• Bayi baru lahir yang berusia lebih dari tiga bulan harus memiliki NIK yang terdaftar pada Dukcapil.

3. Peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja)

Bayi baru lahir yang termasuk dalam kategori PBPU dan BP dapat didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

• Menyediakan nomorJKNdan data kependudukan ibu.
• Menyediakan surat keterangan kelahiran dari bidan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tenaga penolong persalinan.
• Jika peserta belum mengatur autodebit, sertakan buku rekening tabungan dari BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BCA (dapat menggunakan rekening tabungan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga/Penanggung).
• Melakukan pembaruan data bayi dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah kelahiran, termasuk nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan NIK.

Cara Membuat Kartu BPJS Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir

Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mendaftar BPJS Kesehatan, yakni dilakukan secara online maupun offline. Berikut ini adalah cara buat kartu BPJS Kesehatan secara mudah.

1. Cara Daftar BPJS Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir secara Online

• Buka aplikasi yang sudah diinstal, lalu pilih "Daftar".
• Pilih menu "Pendaftaran Peserta Baru".
• Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK), lalu klik "Selanjutnya".
• Isi data diri pada formulir pendaftaran BPJS Mandiri.
• Pilih Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan dokter gigi sesuai kebutuhan Anda.
• Masukkan nomor telepon atau email yang aktif, kemudian klik "Simpan".
• Setelah memasukkan nomor telepon dan email, Anda akan menerima kode verifikasi.
• Salin kode verifikasi yang dikirim melalui telepon atau email, kemudian pendaftaran Anda akan berhasil.
• Setelah itu, Anda akan menerima nomor virtual akun yang digunakan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

2. Cara Daftar BPJS Kesehatan secara Offline

Selain mendaftar online melalui aplikasi JKN Mobile, Anda juga bisa mendaftar BPJS Kesehatan dengan langsung mengunjungi kantor BPJS terdekat atau mal pelayanan publik. Berikut adalah langkah-langkahnya:

• Kunjungi kantor BPJS terdekat.
• Bawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
• Isi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
• Petugas akan membantu proses pendaftaran BPJS Kesehatan.

RIZKI DEWI AYU

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, menjadi salah satu pembicara kunci di Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan hari ini. Dalam pidatonya, ia memaparkan keberhasilan program dana desa untuk mendorong pembangunan.

Politikus Partai Gerindra tersebut memaparkan dana desa pertama kali dialokasikan pada 2015, sebesar Rp 20,76 triliun. Angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024, jumlah dana desa digulirkan sebesar Rp 71 triliun,” ujar Thomas di Kantor Kementerian Keuangan Selasa, 6 Agustus 2024.

Hal ini untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Thomas atau Tommy mengatakan kas negara yang disalurkan melalui dana desa berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan pemberdayaan masyarakat.

Keponakan Prabowo Subianto itu menambahkan, sejalan dengan adanya program, jumlah penduduk miskin perdesaan terlihat menurun. Pada Maret 2021, jumlahnya 15,37 juta orang lalu menjadi 14,38 juta orang pada September 2022.

Ia menambahkan, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT, terdapat kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri. Dari semula 840 desa pada tahun 2019 meningkat menjadi 16.908 desa pada 2024.

Pemanfaat anggaran dana desa menurut dia telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian. "Serta meningkatkan program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakterisasi desa itu sendiri," ujarnya.

Tommy juga memaparkan dampak positif lain dana desa yakni berkurangnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dari sebelumnya 21.162 desa pada 2019 turun menjadi 6.748 desa pada tahun ini.

Ia mengimbau uang yang disalurkan melalui dana desa harus tetap dijaga dan diawasi penggunaannya. “Agar optimal dalam memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kini menjadi salah satu moda transportasi andalan yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Bagi Anda yang berencana naik kereta ini, berikut adalah tarif kereta cepat Whoosh Agustus 2024 beserta jadwalnya.

Setiap harinya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung melayani 48 perjalanan reguler. Kereta dengan jalur sepanjang 142,3 kilometer ini berhenti di empat Stasiun. Adapun rutekereta Whooshmelewati Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar.

Kereta ini banyak dipilih masyarakat karena menawarkan waktu tempuh perjalanan yang singkat, yakni hanya satu jam dari Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya.

Untuk menuju Stasiun Bandung, penumpang bisa turun diStasiun Padalarang. Nantinya disediakan kereta feeder yang akan mengantar sampai Stasiun Bandung atau Stasiun Cimahi.

Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Agustus 2024

Harga tiket Whoosh Jakarta-Bandung terbaru 2024 berlaku dinamis.Beberapa faktor yang memengaruhi penentuandynamic pricingdiantaranya jam sibuk (peak hour) atau jam non sibuk (off peak hour), momen liburan (high season) atau non liburan (low season), atau hari kerja ataupun akhir pekan.

Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat dipesan mulai 14 hari sebelum keberangkatan melalui aplikasi Whoosh, situs tiket.kcic.co.id, atau aplikasi mitra seperti Access by KAI dengan pembayaran tunai atau non-tunai (kartu debit, kartu kredit, dan QRIS).

Selain itu, tiket kereta cepat Whoosh juga bisa dibeli langsung melalui mesin tiket dan loket resmi di stasiun keberangkatan.

Mengutip dari situs resmi https://ticket.kcic.co.id, berikut kisaran harga tiket untuk berbagai kelas yang tersedia pada Agustus 2024:

1. Harga Whoosh Kelas Premium Economy Class dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp200.000
2. Harga tiket Whoosh kelas Business Class di banderol dengan harga Rp450.000
3. First Class di banderol dengan harga Rp600.000

Jadwal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Agustus 2024

Whoosh menyediakan layanan perjalanan pulang-pergi antara Jakarta dan Bandung, dengan stasiun keberangkatan di Halim untuk Jakarta dan Tegalluar untuk Bandung. Berikut adalah jadwal kereta cepat Jakarta-Bandung Agustus 2024.

Rute Halim-Tegalluar

Keberangkatan Whoosh paling pertama dari Stasiun Halim adalah pukul 06.40 WIB. Kemudian kereta tiba di Stasiun Tegalluar pada pukul 07.27 WIB.

Sedangkan keberangkatan paling akhir dari Stasiun Halim yaitu pukul 20.30 WIB dan tiba di Tegalluar pukul 21.17 WIB.

Rute Halim-Padalarang-Bandung

Bagi yang ingin menuju Stasiun Bandung, penumpang bisa turun diStasiun Padalaranglalu melanjutkan perjalanan dengan KA Feeder.

Dari Halim kereta berangkat paling pagi pukul 06.40 WIB dan tiba di Padalarang pukul 07.10 WIB. Kemudian KA Feeder berangkat dari Stasiun Padalarang pukul 07.22 WIB dan tiba di Stasiun Bandung pukul 07.41 WIB.

Sementara itu perjalanan paling malam dari Halim adalah pukul 20.30 WIB dan tiba di Padalarang pukul 21.00 WIB. Lalu KA Feeder berangkat menuju Bandung 21.12 WIB dan tiba pukul 21.31 WIB

Rute Tegalluar-Halim

Kereta Whoosh pertama dari Stasiun Tegalluar berangkat pukul 05.50 WIB dan tiba di Stasiun Halim pada pukul 06.37 WIB.

Keberangkatan terakhir dari Stasiun Tegalluar adalah pukul 20.30 WIB dan tiba di Halim pada pukul 21.17 WIB.

Rute Bandung-Padalarang-Halim

Kereta Feeder dari Bandung berangkat paling pagi pukul 05.33 WIB dan tiba di Padalarang pada pukul 05.52 WIB.

Kemudian, kereta Whoosh berangkat dari Stasiun Padalarang pukul 06.08 WIB dan tiba di Stasiun Halim pada pukul 06.37 WIB.

Kereta feeder terakhir dari Stasiun Bandung berangkat pukul 20.12 WIB dan tiba di Padalarang pada pukul 20.31 WIB. Selanjutnya, kereta Whoosh berangkat menuju Halim pada pukul 20.48 WIB dan tiba pukul 21.17 WIB.

RIZKI DEWI AYU

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini Ekbis sejak Selasa pagi, 6 Agustus 2024. Dimulai dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen tuntaskan kasus mafia tanah untuk beri keadilan bagi masyarakat. Berikutnya, harga pangan berdasarkan pantauan Badan Pangan Nasional yang alami kenaikan.

Lalu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan pemerintah tak ingin menghapus dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, melainkan meningkatkan kualitasnya.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut 14 izin usaha bank perkreditan rakyat karena kolaps. Terakhir, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Istana Kepresidenan ditemani Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berikut ringkasan beritanya:

1. AHY Janjikan Bakal Bikin Mafia Tanah Tak Nyaman sampai ke Akarnya

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pihaknya bakal membuat mafia tanah tidak nyaman hingga ke akar-akarnya karena akan diusut tuntas demi memberikan keadilan bagi masyarakat. "Kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya, ini bukan hanya menjadi jargon semata," kataAHYdi Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Selain menjadi komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN, tambahnya, hal itu juga merupakan atensi langsung dari Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keadilan di negeri sendiri. Selengkapnya baca di sini.

2. Kemenko Marves Buka Skenario Pemerintah Tingkatkan Kualitas BBM Subsidi

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan pemerintah tak ingin menghapus dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, melainkan meningkatkan kualitasnya.

“Enggak ada wacana itu (menaikkan harga BBM). Pertalite dihapus enggak? Enggak. Pertalite ingin kami naikkan kualitasnya. Ini yang sedang kami pikirkan,” katanya dalam diskusi INdonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Agustus 2024. Lengkapnya di sini.

3. Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Melonjak jadi Rp 78.110 hingga Ikan Tongkol Naik jadi Rp 53.440 per Kg

Panel harga BadanPanganNasional (Bapanas) pada hari ini, Selasa, 6 Agustus 2024, menunjukkan kenaikan harga secara signifikan dari sejumlah bahan pangan.

Kenaikan harga rata-rata di tingkat pedagang secara nasional itu di antaranya terdapat pada cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, minyak goreng kemasan sederhana, dan garam halus beryodium. Tak hanya itu sejumlah jenis ikan harganya melonjak seperti ikan tongkol, ikan kembung, hingga ikan bandeng. Harga ikan kembung naik hingga 52,70 persen atau Rp19.420 menjadi Rp56.270 per kg; ikan tongkol juga naik drastis 70,14 persen atau Rp22.030 menjadi Rp53.440 per kg; begitu pun ikan bandeng naik 51,71 persen atau Rp17.280 menjadi Rp50.700 per kg.Selengkapnya baca di sini.

4. OJK Bertahap Cabut Izin Usaha 14 BPR

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara bertahap mencabut izin usaha sejumlah bank di Indonesia sepanjang 2024 karena kolaps. "Pada tahun 2014 sebanyak 14 bank di Indonesia kolaps dan dicabut izin usahanya. Ke-14 bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan persnya di Makassar, Senin, 5 Agustus 2024.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023 hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia. Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut hingga saat ini. Detailnya baca di sini.

5. Jokowi dan Sri Mulyani Terima Peer Review BPK

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 6 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut,Jokowididampingi oleh Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati.

Pertemuan itu berlangsung selama lebih kurang satu jam pada pukul 9.30 hingga 10.30 WIB. Sri Mulyani, yang keluar dari pintu depan Istana Negara mengatakan bahwa dia hanya menemani Presiden Jokowi. “Kami menerima peer review-nya BPK,” ucap Bendahara Negara tersebut. Selengkapnya baca di sini.